KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINS DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. Nrurn 121 TAHUN 2002 TENTANG

gjlkJ,tuu< ~~IJ<JI ~.-aA ~UM~

~ ""'1""," KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINS DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nrurn 121 TAHUN 2002

TENTANG POLA PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH BADAN AMILZAKAT, INFAO DAN SHADAOAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA GUBERNUR PROF1NSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

a

bahwa berdasarkan Keputusm Gubemur Kepala Daera'l Khusus Ilxikcta Jakata NOmJr 280 Tahun 1991 telah ditetapkan pola pengelolaan zakat dan infaqJsedekah termasuk zakat fitrah dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b bahwa dalam ran!J
Mengingat

c

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, pe..-Iu ditetapkan kembai pola pengelaaan zaki1:, infaq, dan shadaqa'l BAZIS Prcpinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gube..-nur

1

Undmg-undang Ncmor 22 Tahun 1999 tentang Daerah,

2

Undang-undang Ncmor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Dae..-ah Khusus Ibukota Negaa Repuijik Indonesia Jakarta;

3

Undang-undang Ncmor 38 Tahun ZiJ.
Pemerintahan

1999 tentang Poogelolaan

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999; 5. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, lnfaq dan Shadaqah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG POLA PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAO.AH BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAO.AH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Bawasda adalah Badan Pengawasan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 5. Badan Amil Zakat, lnfaq, dan Shadaqah yang selanjutnya disingkat BAZIS adalah Badan Amil Zakat, lnfaq, dan Shadaqah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 6. Dewan Pertimbangan adalah Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat, lnfaq dan Shadaqah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 7. Komisi Pengawas adalah Komisi Pengawas Badan Amil Zakat, lnfaq dan Shadaqah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 8. Badan Pelaksana adalah Badan Pelaksana Amil Zakat, lnfaq dan Shadaqah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 9. Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah; 10. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau badan yang dikenakan wajib zakat; 11. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada mustahig;

12. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan zakat; 13. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat yang terdiri dari 8 Ashnaf yaitu : a. Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya; b. Miskin ialah orang yang memiliki harta dan mempunyai penghasilan, tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya; c. Amil Zakat ialah mereka yang melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat termasuk administrasi pengelolaannya; d. Muallaf adalah golongan yang perlu dilunakkan hatinya kepada Islam atau untuk lebih memantapkan keyakinan kepada Islam; e. Riqab ialah pembebasan budak dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan; f. Gharimin ialah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya maupun masyarakat dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan; g. Sabilillah ialah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan umat; h. Ibnusabil ialah orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan melintas dari satu daerah ke daerah lain demi kemaslahatan umat dan agama Islam. 14. Infaq adalah pengeluaran harta yang diperintahkan agama untuk suatu kebaikan dan kemaslahatan, baik perorangan maupun kemaslahatan umum, yang bersifat materi di luar zakat; 15. Munfiq adalah orang atau badan yang memberi infaq; 1(3. Shadaqah adalah pengeluaran harta atau perbuatan amal/jasa yang diperintahkan agama untuk suatu kebaikan dan kemaslahatan, baik perorangan maupun kemaslahatan umum, di luar zakat; 17. Mutashaddik adalah orang atau badan yang memberi shadaqah; 18. Amal sosial adalah pengeluaran atas sejumlah derma dari seseorang secara ikhlas tanpa memperhatikan ketentuan jenis ataupun jumlah dan waktu kepemilikan harta serta peruntukan derma tersebut; 19. Pengawasan dan pengendalian, adalah suatu proses kegiatan dalam rangka penegakan peraturan yang berlaku; 20. Rapat Pleno adalah Rapat Tahunan dan Rapat Periodik yang dihadiri oleh Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan, dan Komisi Pengawas yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi; 21. Bank mitra adalah Bank yang telah bersepakat untuk mengadakan kerja sama dengan Badan Amil Zakat, lnfaq dan Shadaqah Propinsi DKI Jakarta dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah.

BAB H HAKEKAT DAN TUJUAN Pasal 2 Hakekat pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah adalah mengatur pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah secara efektif dan tepat sasaran, sehingga tercipta sistem pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang profesional, amanah, transparan dan mandiri sesuai dengan syariat Islam. Pasal 3 Tujuan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah adalah : a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan tuntunan agama; b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; c. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq dan shadaqah. BAB III PRINSIP PENGELOLAAN Pasal 4 Pengelolaan zakat, lnfaq, dan shadaqah dilaksanakan dengan menganut 6 prinsip, yaitu : a. prinsip Syariah dan Moral Keagamaan artinya pengelolaan zakat, lnfaq, dan shadaqah berlandaskan pada syariah dan moral agama Islam; b. prinsip Kesadaran Umum artinya dalam pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah hendaknya mempunyai dampak positif menumbuhkembangkan kesadaran bagi muzakki, munfiq dan mutashaddik untuk melaksanakan kewajibannya; c. prinsip Manfaat hasil pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat; d. prinsip Koordinasi artinya dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah hendaknya terjalin koordinasi secara harmonis antar berbagai instansi/lembaga terkait, agar tercipta efisiensi dan efektifitas yang optimal; e. prinsip Keterpaduan artinya dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah secara menyeluruh perlu adanya keterpaduan antar berbagai instansi/lembaga terkait, dan keterpaduan antar ulama dan umara; f. prinsip Produktif Rasional artinya dalam pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah hendaknya diarahkan secara produktif dan rasional.

BAB IV WILAYAH PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAOAH Pasal 5 Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan satu kesatuan wilayah hukum pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, dengan pengertian Zakat, infaq, dan shadaqah yang dikumpulkan dari muzaki, munfiq, mutashaddik didayagunakan terutama untuk kepentingan mustahik di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. BAB V PERHITUNGAN ZAKAT Pasal 6 (1) Guna memberikan kemudahan bagi muzakki dalam melaksanakan kewajibannya, ditetapkan jenis dan perhitungan zakat. (2) Jenis dan perhitungan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

BAB VI PROGRAM KERJA Pasal 7 (1) Program kerja pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). (2) RKAT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain : a. b. c. d.

rencana dan target penerimaan ZIS; rencana pendayagunaan ZIS; perioritas pendayagunaan berdasarkan kebutuhan ashnaf; rencana strategis pengembangan.

(3) RKAT ditetapkan oleh rapat pleno dan disahkan oleh Gubernur. BAB VII PENGUMPULAN Pasal 8 (1) Zakat terdiri atas zakat maal dan zakat fitrah. (2) Harta yang dikenai zakat adalah : a. emas, perak, dan uang;

b. c. d. e. f. g.

perdagangan dan perusahaan; hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; hasil pertambangan; hasil peternakan; hasil pendapatan dan jasa; rikaz.

(3) Penghitungan menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama. Pasal 9 Pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dimulai pada setiap tahun mulai bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember. Pasal 10 (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZIS dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. (2) BAZIS dapat bekerja sama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di Bank atas permintaan muzakki. Pasal 11 (1) BAZIS dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat. (2) Selain penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZIS dapat menerima amal sosial. (3) Pembayaran zakat, infaq dan shadaqah dapat dilakukan melalui BAZIS atau bank mitra. Pasal 12 (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama. (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZIS untuk menghitungnya.

BAB VIII PENDAYAGUNAAN DAN HAK AMIL Bagian Pertama Pendayagunaan Pasal 13 Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk kepentingan 8 ashnaf berdasarkan skala prioritas.

Pasal 14 Hasil penerimaan infaq, shadaqah, amal sosial, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif. Bagian Kedua Hak Amil Pasal 15 BAZIS selaku petugas pengelola (amil) memperoleh hak amil sesuai dengan syariat Islam. BAB IX PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 16 (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZIS dilakukan oleh Komisi Pengawas. (2) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan BAZIS, Komisi Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik. (3) Pengawasan terhadap aset, sumber daya manusia dan pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah. Pasal 17 (1) Badan Pelaksana BAZIS memberikan laporan kepada Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas setiap 3 (tiga) bulan sekali. (2) BAZIS menyampaikan laporan tahunan kepada Gubernur dengan tembusan kepada DPRD Propinsi DKI Jakarta selambat-lambatnya bulan Februari tahun berikutnya. BAB X SANKSI Pasal 18 Setiap pelanggaran atas kelalaian dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB XI KETENTUAN LAIN Pasal 19 Guna memberikan motivasi kepada lembaga dan perorangan dalam peningkatan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, dapat diberikan penghargaan.

Pasal 20 Untuk pemberdayaan ekonomi umat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat dibentuk lembaga/badan usaha yang bersifat mandiri. Pasal 21 Petunjuk pelaksanaan pengumpulan, pendayagunaan dan hak amil serta pemberian penghargaan diatur dalam keputusan tersendiri.

BAB XII PENUTUP Pasal 22 Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Gubernur Nomor 280 Tahun 1991 tentang Pola Pengelolaan Zakat dan Infak/Sedekah di Wilayah DKI Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 23 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Djtelapkan di Jakarta ^ d a tanggal 6 S e p t e m b e r 200 2 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2002 2

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2902 NOMOR 117