KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
130/2011 TENTANG
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang·
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fUrigsi Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan: Ke~a Perangkat Daerah \SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2011; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubemur tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2011;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. Undang-Ur:dang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelo~as.n dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Undang-LJndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-'Jndang Nomor 12 Tahun 2008; 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tenta~g Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagal Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangon Daerah;
2
9. Peraturan. M.=:nteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoma1 Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan F".:m:.turan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Perangkat Daerah;
Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Organisasi
12. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 13. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khu.:;us Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan G.1bernur Nomor 174 Tahun 2009; MEMUTUSKAN : Menetapkan
KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN ANGGARAN 2011.
KESATU
Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2011, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
KEDUA
Tugas dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD berdiri sendiri, sebagai berikut : a. menyusun dan mengusulkan RKA-SKPD dan DPA-SKPD; b. menyusur. dan mengusulkan anggaran kas UKPD; c. melaksanak3n anggaran UKPD yang menjadi tanggung jawabnya; d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; e. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sarna dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
f.
mengangkat Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
g. mengangkat Panitia Pemeriksa Barang/Jasa; h. menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS; i. j.
menandatangani SPJ; mengawasi pelaksanaan anggaran UKPD yang menjadi tanggung jawabnya;
k. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala SKPD; dan I.
KETIGA
melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
Tugas dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD menyatu pada SKPD adalah sebagai berikut : ' a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3
C.
melakukan pangujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d. mengadal
f. menandatangani SPJ; g. ~engawasi pelaksanaan anggaran UKPO yang menjadi tanggung Jawabnya; h. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala SKPO; dan i.
melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
KEEMPAT
Apabila terjadi pergantian Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka Kepala Satuan Kerja Perangkat Oaerah (SKPO) yang bersangkutan harus segera menunjuk pejabat baru dan melaporkan kepada Badan Pengelola Keuangan Oaerah untuk diinput dalam SIPKO, dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta.
KELIMA
Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal1 Januari 2011. Oitetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2011
Tembusan:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 2. Menteri Oalam Negeri _ 3. Menteri Keuangan 4. Inspektur Jenderal Kementeria~ Oalam Negeri 5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 6. Oirektur Jenderal Pajak Kem€'r.toria.n Keuangan 7. Kepala Kantor Pelayanan Per,b3ndaharaan Negara 8. Wakil Gubernur Provinsi OKI <.Ie: ~:arta 9. Sekretaris Oaerah Provinsi m
Lampiran: Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 130/2011 Tanggal 27 Januari 2011
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN ANGGARAN 2011 Sekretariat Daerah No.
Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
Kepala SKPD/PA
1
2
3
1
Kepa/a Biro Umum
Sekretaris Daerah
2
Kepala Biro Kepala Daerah dan Keriasama Luar Neqeri
Sekretaris .Daerah
3
Kepala Biro Keseiahteraan Sosial
Sekretaris Daerah
4
Keoala Biro Tdia Pemp,rintahan
Sekretaris Daerah
5
Kepala Biro Hukum
Sekretaris Daerah
6
Keoala Biro Orqanisasi dan Tatalaksana
Sekretaris Daerah
7
Kepala Biro Perekonomian
Sekretaris Daerah
8
Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota
Sekretaris Daerah
9
Kepala Biro Tata Ruano dan Linqkunoan Hidup
Sekretaris Daerah
10
Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Sekretaris Daerah
13
27
Kepala Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 Ceger
Kepala Dinas Sosial
28
Kepala Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya Balaraja
Kepala Dinas Sosial
29
Kepala Panti Sosial Pamardi Putra Khusnul Khotimah Serpong
Kepala Dinas Sosial
30
Kepala Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulya Kedoya
Kepala Dinas Sosial
31
Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kepala Dinas Sosial
32
Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara
Kepala Dinas Sosial
33
Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat
Kepala Dinas Sosial
34
Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan
Kepala Dinas Sosial
35
Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur
Kepala Dinas Sosial
36
Kepala Panti Sosial Bina Laras 4 Daan Mogot
Kepala Dinas Sosial
37
Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 5 Usada Mulia
Kepala Dinas Sosial
Dinas Komunikasi , Informatika dan Kehumasan No.
Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
Kepala SKPD/PA
1
2
3
1
Sekretaris
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan
2
Kepala Bidang Media Massa
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan
3
Kepala Bidang Informasi Publik
4
Kepala Bidang Infrastruktur Perangkat Lunak
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan
5
Kepala Bidang Sistem Informasi Manaiemen
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan
.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan
55
12
L-urah Pulau Pari
Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
13
L-urah Pulau TidunQ
Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
14
Lurah Pulau UntunQ Jawa
Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
