KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ACEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
RENCANA KERJA DIT RESKRIMUM POLDA ACEH T.A. 2015
Banda Aceh, 1 September 2014
DAFTAR ISI Halaman
I
II
LATAR BELAKANG 1. Kondisi Umum -----------------------------------------------------------
1
a. Perkembangan Aspek Tinjauan sesuai Tupoksi------------------
2
b. Analisa SWOT --------------------------------------------------------
6
2. Identifikasi Masalah ----------------------------------------------------
14
TUJUAN DAN SASARAN 3. Visi dan Misi -------------------------------------------------------------
III
IV
V
16
a. Visi & Misi Polda Aceh----------------------------------------------
16
b. Visi & Misi Dit Reskrimum Polda Aceh----------------------------
18
4. Tujuan Jangka Menengah ---------------------------------------------
19
a. Polda Aceh------------------------------------------------------------
19
b. Dit Reskrimum Polda Aceh -----------------------------------------
20
5. Sasaran Prioritas --------------------------------------------------------
22
ARAH KEBIJAKAN 6. Kebijakan Polda Aceh---------------------------------------------------
26
7. Kebijakan Dit Reskrimum Polda Aceh---------------------------------
28
PROGRAM, KEGIATAN DAN USULAN ANGGARAN 8. Program dan Kegiatan -------------------------------------------------
31
9. Usulan Anggaran --------------------------------------------------------
31
PENUTUP 10. Penutup-------------------------------------------------------------------
34
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ACEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
KEPUTUSAN DIR RESKRIMUM POLDA ACEH Nomor : SKEP/11/IX/2014/Dit Reskrimum
tentang
RENCANA KERJA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA ACEH T.A. 2015 DIREKTUR RESERSE KRIMINAL POLDA ACEH Menimbang
:
Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 guna mendukung pelaksanaan tugas Dit Reskrimum Polda Aceh TA. 2015, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan.
Mengingat
:
1.
Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep /07/I/2005, tanggal 31 Januari 2005, tentang perubahan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2004 tanggal 17 Oktober 2004 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).
2.
Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Skep/1/I/2008, tanggal 18 Januari 2008, tentang Pedoman Penyusunan rencana Kerja di Lingkungan Polri.
3.
Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Skep/572/XI/2009, tanggal 2 Nopember 2009 tentang Draf Akhir Panduan Penyusunan Rencana Kerja di Lingkungan Polri.
4.
Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Dit Reskrimum Polda Aceh TA. 2010 Nomor :SP DIPA – 060.01.2.640008/2014 tanggal 05 Desember 2013.
5.
Surat telegram Kapolda Aceh Nomor : ST/1042/XI/2013 tanggal 28 Nopember 2013 tentang perintah membuat Ranc Renja tahun 2015. /
Memperhatikan …………..
-2SURAT KEPUTUSAN DIR RESKRIMUM POLDA ACEH NOMOR : SKEP / 11 / IX / 2014 TANGGAL : 01 FEBRUARI 2014
Memperhatikan :
1.
Surat Edaran Bersama Menneg PPN/ Kepala Bappenas dan Menkeu Nomor : 0080/MK/04/2009 tanggal 16 April 2009 dan Nomor SE.223/ MK/ 2009 tentang Pagu Indikatif dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010.
2.
Rencana Kerja Dit Reskrimum Polda Aceh TA. 2014.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
1.
Rencana Kerja Dit Reskrimum Polda Aceh Tahun Anggaran 2015, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Program Kegiatan pada satker Dit Reskrimum Polda Aceh untuk tahun anggaran 2015.
2.
Rencana Kerja satker/ Sub Satker Dit Reskrimum Polda Aceh sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan sarana penajaman prioritas sasaran Renja Dit Reskrimum Polda Aceh Tahun Anggaran 2015.
3.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal
: :
Banda Aceh 01 September 2014
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA ACEH
Drs. BENNY GUNAWAN, S.H.,M.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 63100748 Kepada Yth : Distribusi ”C” Polda Aceh Tembusan : Kaba Reskrim Polri
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ACEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
RENCANA KERJA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA ACEH TA. 2015 BAB I LATAR BELAKANG 1.
KONDISI UMUM Pasca pelaksanaan Pemilu tahun 2014 (pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) dengan situasi dan kondisi Wilayah Aceh yang semakin kondusif akan membawa perubahan baik intern pemerintahan maupun ekstern bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dimana hal tersebut tentunya akan membawa dampak baik positip maupun negatip. Dari dampak negatip tersebut Polri harus bekerja keras untuk menanganinya, sisa – sisa uap panasnya situasi politik maka angka tindak pidana di daerah Aceh tidak menutup kemungkinan semakin meningkat yang disebabkan oleh gesekan partai yang terpilih maupun yang tidak terpilih, belum lagi permasalahan maraknya segala bentuk kejahatan dan jaringan kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api serta bahan peledak, khususnya tindak pidana kekerasan dengan menggunakan senjata api ( pembunuhan, penculikan, perampokan, dll ) baik perorangan maupun kelompok dimana hal ini ditandai dengan banyaknya kelompok radikal yang menggunakan senjata api diseluruh wilayah Aceh. Polri khususnya Polda Aceh dituntut terus melaksanakan tugas sesuai asas legalitas, profesional, proporsional, prosedural, trasparan, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana tertuang dalam perkap 14 tahun 2012 serta yang diharapkan Dalam ......
Dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana tugas pokok Polri memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat,
menegakkan
hukum,
memberikan
perlindungan,
pengayoman dan pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tersebut maka Polda Aceh dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum, akan melakukan langkah langkah menyusun Rencana Kerja anggaran tahun 2015 guna memantapkan pelaksanaan tugas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat ( trust building ) terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dengan tetap memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi ( SWOT ) sehingga dapat mewujudkan penegakan hukum terdepan yang bersih, akuntabel dan bermoral pada tahun 2015. Rencana Kerja
( Renja ) Direktorat Reserse Kriminal Polda Aceh T.A.
2015 disusun dengan memperhatikan tantangan tugas yang dihadapi dan ketersediaan dukungan anggaran yang ada serta mempertimbangkan berbagai perkembangan yang ada didalam masyarakat seperti :
a.
Perkembangan kehidupan masyarakat Direktorat Reserse Kriminal Polda Aceh agar dapat secara cepat dan tepat menyelesaikan permasalahan yang muncul, maka dituntut untuk mampu mendeteksi secara dini kerawanan – kerawanan yang timbul dan bersumber dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Adapun aspek kehidupan masyarakat dimaksud : 1)
Aspek Ideologi a)
Sebagian
besar
masyarakat
masyarakat
Aceh
masih
menerima Pancasila sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara namun masih ada sebagian kecil masyarakat tidak menerima ideologi pancasila dan menginginkan ideologi negara didasarkan pada nilai – nilai agama. b) Pandangan ......
b)
Pandangan terhadap Ideologi separatis yang dibawa oleh sekelompok
masyarakat di Provinsi Aceh telah terjadi
perubahan setelah adanya perjanjian damai MoU antara RI – GAM di Helsinki dan kembali kepada ideologi negara yaitu Pancasila. 2)
Aspek Politik a)
Penafsiran tentang Demokrasi pada sebagian masyarakat masih belum ideal karena masih terjadi penafsiran tentang Demokrasi
sebagai
penyampaian
pendapat
sebebas
–
bebasnya dan eurofria dalam berdemokrasi yang berakhir dengan tindakan anarkis. b)
Sistem politik yang berlaku di Aceh pada prinsipnya sama dengan sistem politik yang ada di propinsi lainnya yaitu dengan menganut pada partai politik yang bersifat multi partai baik partai nasional maupun lokal.
c)
Dengan disahkannya Undang - undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh maka dapat dibentuknya partai politik lokal.
d)
Adanya lembaga swadaya masyarakat yang kritis khususnya yang menyangkut bidang keamanan dan perimbangan keuangan / ekonomi antara pusat dan daerah.
3)
Aspek Ekonomi a)
Masyarakat Aceh Pada umumnya masalah ekonomi masih tergantung kemampuan
pada daya
Provinsi saing
Sumatra tidak
Utara
dapat
sehingga
tumbuh
dan
berkembang secara mandiri hal ini disebabkan sebagaian besar barang barang berasal dari Sumatra Utara. b) Banyak .....
b)
Banyak pelaku Ekonomi dalam melaksanakan kegiatannya di Aceh tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat masih adanya sindrom konflik yang berkepanjangan, walaupun sumber daya alam yang berlimpahan.
c)
Perekonomian masyarakat
yang belum
dibangun dapat
secara
dilaksanakan
mandiri
oleh
sebagaimana
mestinya sehingga sektor riil masih ada yang ditangani oleh pemerintah. d)
Masih
tingginya
tingkat
pengangguran
dikarenakan
sempitnya lapangan kerja dan meningkatnya pencari kerja. e)
Masih tingginya tingkat kemiskinan yang diakibatkan oleh konflik yang terjadi pada masa lalu dan musibah bencana alam tsunami serta bencana alam lainnya.
f)
Sumber manusia yang rendah sehingga dalam mengelola Sumber Daya Alam di Aceh masih mendatangkan tenaga kerja luar daerah, baik tenaga kerja asing maupun tenaga kerja dari luar Aceh.
4)
Aspek Sosial Budaya a) Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi khususnya media massa, elektronik yang masuk ke Aceh tidak dapat dibendung sehingga manjadi pengaruh yang besar terhadap kebudayaan lokal, khususnya berpengaruh kepada prilaku para remaja/ generasi muda dan anak anak sekolah.
b) Masih .....
b)
Masih
adanya
kebiasan
masyarakat
terutama dipedalaman menyebabkan Narkoba
menanam peredaran
ganja gelap
semakin sulit diberantas yang dapat meracuni
masyarakat dan akan berakibat rendahnya kualitas sumber daya manusia dan akan merusak generasi muda di Aceh, bahkan daerah Aceh dianggap sebagai produsen ganja terbesar di Indonesia. 5)
Aspek Agama a)
Penafsiran dan pemahaman aqidah yang sempit dapat mempengaruhi konflik internal sehingga berpengaruh serta mengganggu terhadap kerukunan hidup masyarakat.
b)
Masih
Adanya
kecendrungan
pemahaman
yang
keliru
tentang jihad sehingga mengakibatkan tindakan dari oknum – oknum pemeluk agama tertentu bertindak radikal dalam memecahkan suatu masalah. c)
Adanya pemberlakuan syariat islam secara kaffah di Aceh sehingga mempengaruhi sistem hukum yang berlaku di Aceh.
6)
Aspek Pertahanan Keamanan a)
Masih Adanya sekelompok orang yang ingin memisahkan diri dari
Negara
mengakibatkan
Kesatuan konflik
Republik
vertikal
dan
Indonesia
yang
separatisme
yang
berkepanjangan sehingga perlu diwaspadai
agar tidak
terulang lagi. b)
Pergeseran tindak pidana yang terjadi dengan maraknya pencurian kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat dan pemerasan serta perampokan bersenjata api. c) Masih ......
c)
Masih
terjadinya
tindakan
teror
pasca
MoU dalam
bentuk penyanderaan awak- awak kapal yang melintas perairan selat malaka dengan menggunakan senjata api, begitu pula penculikan, perampokan, intimidasi dengan meninta tebusan. d)
Untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka perlu pengamanan pulau – pulau kecil terluar agar tidak dikuasai oleh Negara Asing dan ancaman bagi bangsa indonesia.
b.
Analisa SWOT Yang dimaksud sebagai analisa SWOT disini adalah pendekatan yang dipakai untuk mengetahui berbagai faktor yang berpengaruh dalam menyelenggarakan fungsi keamanan. Analisa ini ditujukan atas berbagai faktor yang ada diluar maupun di dalam Dit Reskrimum yang dapat dijadikan bahan masukan untuk analisis, selanjutnya hasil analisis tersebut diuraikan sebagai berikut : 1)
Kekuatan ( Strenght ) a)
Jumlah personil Polri Dit Reskrimum Polda Aceh sampai dengan bulan September 2014 sebanyak 92 personil tersediri dari : (1)
Kombes
:
1 orang
(2)
AKBP
:
7 orang
(4)
Kompol
:
2 orang
(3)
AKP
:
7 orang
(4)
Iptu
:
0 orang
(5)
Ipda
:
1 orang
(6)
Aiptu
:
4 orang (7) Aipda ......
b)
(7)
Aipda
:
1 orang
(8)
Bripka
:
5 orang
(9)
Brigadir
:
34 orang
(10)
Briptu
:
17 orang
(11)
Bripda
:
9 orang
Jumlah PNS personil Dit Reskrimum Polda Aceh sampai dengan bulan agustus 2014 sebanyak 4 personil tersediri dari :
c)
(1)
PNS Gol IIIC :
1 orang
(1)
PNS Gol IIIB :
1 orang
(2)
PNS Gol IID :
1 orang
(3)
PNS Gol IIC :
1 orang
Postur kekuatan Dit Reskrimum Polda Aceh diarahkan terstruktur dan
tergelar
sesuai
dengan
pola
kebutuhan
dan
keseimbangan organisasi yaitu cukup, dengan kompetensi utama profesional, bermoral dan modern ( PBM ). Hal ini sesuai dengan tataran organisasi Polri. d)
Sarana operasional terdiri dari berbagai jenis, peralatan materiil logistik guna mendukung pelaksanaan tugas – tugas operasional
maupun
tugas
bidang
administrasi
Dit
Reskrimum Polda Aceh. e)
Moralitas personil Dit Reskrimum Polda Aceh yang cukup terjaga dengan baik dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta tekad untuk menuju paradigma
baru
Polri
dengan
tetap
berupaya
untuk
melaksanakan tugas secara profesional, akuntabel dan bermoral.
f) Kepercayaan .....
f)
Kepercayaan meningkat
masyarakat yang
terhadap
merupakan
Polri
cerminan
yang
dari
terus
kesadaran
masyarakat untuk mendukung / turut berpartisipasi dalam kelancaran tugas-tugas penegakan hukum. g)
Reputasi / kepercayaan Dit Reskrimum Polda Aceh oleh Pemerintah
Daerah
dan
penanganan
kasus
yang
masyarakat menjadi
dalam
atensi
rangka
pemerintah
khususnya kejahatan kekerasan bersenjata dan pencurian kendaraan bermotor serta perompakan di laut. 2)
Kelemahan ( Weaknes ) a)
Belum terdukung sepenuhnya peralatan khusus ( Alsus ) Dit Reskrimum yang dibutuhkan untuk mendukung Program Penyelidikan dan Penyidikan.
b)
Belum tergelarnya teknologi informasi ( Online ) dari Polsek, Polres
dan
Polda
yang
diperlukan
untuk
mendukung
Operasional Kepolisian terutama kecepatan pelaporan dan kecepatan bertindak. c)
Masih minimnya piranti lunak yang diperlukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas baik untuk anggota maupun satuan, baik pada Dit Reskrimum Polda Aceh maupun Sat Reskrim kewilayahan.
d)
Jumlah personil Dit Reskrimum saat ini sebanyak 92 orang atau baru mencapai 42 % dari jumlah DSP 219 orang, sehingga penyidik / penyidik pembantu yang berkualitas masih sangat terbatas, dimana hal ini dihadapkan pada perkembangan kriminalitas yang cukup meningkat. e) Program .....
e)
Program latihan yang masih belum memadai baik materi pelatihan tugas
yang belum
kedepan
disesuaikan
maupun
tenaga
dengan tantangan
pelatih
yang
belum
bersertifikasi serta belum dilaksanakan secara konsisten dan berlanjut, sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan. f)
Belum layaknya pendapatan ( gaji dan tunjangan ) anggota Polri dibandingkan dengan tugas pokok Polri yang selalu dituntut kehadirannya secara cepat, tepat, kapan saja dan dimana saja termasuk harapan selalu berada di tengahtengah masyarakat.
g)
Masih
adanya
perilaku
oknum
penyidik
yang
masih
menggunakan cara-cara penanganan yang tidak adil / memihak,
arogan,
melampaui
kewenangannya
dalam
penyelesaian kasus / perkara tindak pidana. h)
Masih digunakannya penerapan adat dalam menyelesaikan pelanggaran hukum positif di daerah hukum Polda Aceh, sehingga perlu monitoring agar hukum adat itu sendiri tidak dikomersialkan
oleh
oknum
pemangku
adat
sehingga
keadilan masyarakat justru tidak tercapai. i)
Masih rendahnya tingkat pendidikan ( SDM ) masyarakat Aceh terutama di pedesaan dan masih besarnya angka kemiskinan, mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku masyarakat dalam bermasyarakat dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang- undangan.
3)
Peluang ( Opportunity ) a)
Dengan
adanya
sistem
desentralisasi atau
sistem
pemerintahan otonomi
yang daerah
bersifat serta
adanya kekhususan keistimewaan .....
keistimewaan yang dimiliki daerah Aceh untuk mendekatkan pelayanan
dibidang
pemerintahan
daerah
kepada
masyarakat berdampak pula terhadap peran dan konstribusi pemerintahan daerah kepada Dit Reskrimum Polda Aceh. b)
Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia memotivasi komitmen
personil
Polri
untuk
berwawasan
global,
berorientasi nasional dan bertindak lokal dalam mengatasi gangguan kamtibmas dalam berbagai bentuk kriminalitas baik secara internal maupun eksternal. c)
Partipasi publik dalam sistem keamanan lingkungan dan dapat terlaksananya strategi perpolisian masyarakat ( Polmas ) di Provinsi Aceh, termasuk mulai muncul kesadaran dan kesediaan untuk menjadi saksi dalam pengungkapan kasus-kasus yang terjadi.
d)
Dukungan dari pemerintahan Aceh kepada Polda Aceh dalam rangka memelihara kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakkan hukum.
e)
Meningkatnya sehingga
kepercayaan
mendorong
masyarakat
masyarakat
terhadap
Polri
berpartisipasi
aktif
membantu pelaksanaan tugas Polri dilapangan khususnya saran, masukan dan informasi gangguan Kamtibmas. f)
Pelayanan Polri melalui SMS terbuka kepada Kapolda Aceh, para Kepala Satuan Kewilayahan dapat mempercepat akses informasi gangguan kamtibmas kepada Polri dari masyarakat untuk segera ditindak lanjuti. g) Makin .....
g)
Makin aktifnya kontrol eksternal dari DPR, BPK, Komnas HAM dan LSM yang merupakan kepedulian masyarakat kepada Kinerja Polri dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Polri dilapangan.
h)
Budaya Aceh yang sangat kuat merupakan modal terbinanya kerukunan masyarakat Aceh melalui pendekatan adat.
i)
Banyaknya tuntutan masyarakat secara umum kepada Polri untuk dapat menangani dan menciptakan kondisi yang lebih kondusif dan stabil sehingga masyarakat terbebas dari segala bentuk teror, ancaman dan gangguan.
4)
Ancaman ( Threat ) a)
Angka pelanggaran hukum dengan Crime Index kriminalitas di daerah hukum Polda Aceh yang masih tinggi mencakup empat golongan jenis kejahatan : (1)
Kejahatan konvensional yang terjadi hampir merata dan langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti pencurian dengan kekerasan, kejahatan bersenjata lainnya, pencurian kendaraan bermotor terutama R-2, penganiayaan berat, intimidasi / teror terhadap masyarakat.
(2)
Kejahatan transnasional seperti perompakan di selat Malaka,
perdagangan
orang,
penyelundupan
termasuk terorisme, yang menimbulkan dampak politis dan psikologis. (3) Kejahatan .....
(3)
Kejahatan
terhadap
kekayaan
negara
meliputi
kejahatan korupsi, pembalakan liar, pencurian ikan dan penambangan liar. (4)
Kejahatan yang berdampak kontinjensi.
(5)
Perkembangan IT semakin canggih yang dapat disalah gunakan oleh para pelaku kejahatan.
(6)
Masih
tingginya
kejahatan
konvensional
dan
transnasional, meskipun terkendali, variasi kejahatan konvensional cenderung meningkat dengan kekerasan yang meresahkan masyarakat. (7)
Masih banyaknya senpi dan handak illegal yang beredar di masyarakat mengakibatkan banyaknya kejadian
kriminalitas
terutama
perampokan
bersenjata, penembakan, penculikan dan lain- lain. (8)
Perekonomian yang belum pulih dan stabil pada pasca tsunami berdampak pada kebutuhan hidup dan tuntutan kebutuhan primer sehingga bertendensi pada
kegiatan
anarkis
dalam
penyampaian
tuntutannya. (9)
Adanya isu tebang pilih penanganan kasus – kasus yang merugikan
negara
dan
masyarakat
diantaranya kasus korupsi, apabila tidak komitmen dalam penanganan akan
meresahkan
dan
menimbulkan
gejolak
dimasyarakat. (10)
Turbelensi gangguan keamanan dapat terjadi disetiap tempat dan setiap waktu, baik dikota maupun di gampong - gampong / desa. (11) Sistem .....
(11)
Sistem hukum dan peradilan yang tumpang tindih mengakibatkan penegakkan
kerancuan hukum
dalam
di
operasionalisasi
lapangan,
terutama
menyangkut masalah kewenangan institusi yang berkompeten
untuk
menangani
terutama
yang
berkaitan dengan syariat Islam. (12) Tuntutan perubahan paradigma yang menyangkut aspek kultural dilingkungan Polri yang agak lambat dibandingkan dua aspek lainnya ( struktural dan instrumental ) terutama pada tataran menengah ke bawah. (13)
Masih
eksisnya
kegiatan
para
mantan
GAM
/
combatan yang terorganisir dan terwadahi dalam organisasi tertentu, yang meresahkan masyarakat.
b)
Wilayah pantai utara propinsi Aceh yang memiliki pantai sepanjang lebih kurang 1.000 Km, merupakan pertahanan Indonesia bagian Barat serta laut yang demikian
luas
juga menimbulkan kerawanan tersendiri, karena dapat mengakibatkan terjadinya pencurian ikan dan hasil laut lainnya, penyelundupan, imigran gelap dan rawan akses pemasokan Narkoba dari Golden Triangle ( segitiga emas ). c)
Masih adanya pulau – pulau terluar wilayah Aceh yang belum
dihuni
dan
belum
ditempatkan
pos
–
pos
pengamanan sehingga rawan terjadinya persengketaan pulau dengan negara tetangga.
2. Identifikasi …..
2.
IDENTIFIKASI MASALAH Dengan mencermati berbagai permasalahan yang digambarkan dalam kondisi umum dan hasil analisis dengan pendekatan SWOT maka teridentifikasi beberapa
permasalahan
yang
akan
dijadikan
bahan
dalam
menyusun
perencanaan pada tahun 2015, secara lingkup permasalahan yang teridentifikasi adalah : a.
Permasalahan pertama dan utama adalah bagaimana membangun Dit Reskrimum menjadi aparat penegak hukum terdepan, dalam kondisi menghadapi perkembangan kehidupan yang ada dan berbagai gambaran kekuatan, peluang ancaman maupun kelemahan yang dimiliki Dit Reskrimum saat ini.
c.
Perlu pengembangan kekuatan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh dan Satuan Reskrim Kewilayahan terutama kuantitas dan kualitas untuk dapat menanggulangi kejahatan di daerah hukum Polda Aceh.
d.
Keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber informasi dalam pemberantasan tindak pidana kekerasan bersenjata, pencurian ranmor, penyelundupan manusia, dan pelarian kriminal.
e.
Masih
tingginya
penyelesaian
angka
kriminalitas
(
CT
)
dengan
kemampuan
( CC ) relatif masih rendah, hal ini dikarenakan SDM
personel Dit Reskrimum baik kuantitas dan kualitas yang juga masih terbatas serta perekrutan personel Dit Reskrimum yang belum optimal. f.
Semakin meningkatnya beban tugas yang perlu ditangani ( beban ganda ) terkait dengan situasi dan kondisi yang ada di Provinsi Aceh menyangkut keamanan yaitu menjaga terjaminnya perdamaian, pengamanan terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dan akibat tsunami serta permasalahan lain sebagai ikutan, mempengaruhi kinerja penyidik.
g. Masih .....
g.
Masih terbatasnyanya jumlah anggota yang memiliki sertifikasi / kualifikasi / kejuruan sebagai penyidik / penyidik pembantu serta masih lemahnya sistem pengendalian dan pengawasan kinerja penyidikan.
h.
Masih lemahnya sistem pengendalian kinerja, sehingga masih banyak penyidik / penyidik pembantu yang kurang produktif dalam melaksanakan tugasnya.
i.
Belum konsistennya pola pendidikan dan penempatan personil yang memiliki kejuruan Reskrim.
BAB II TUJUAN DAN SASARAN 3.
VISI DAN MISI a.
Visi dan Misi Polda Aceh 1)
Visi Terwujudnya Postur Polri sebagai sosok Penolong, Pelayan dan
Sahabat masyarakat serta penegak hukum yang jujur, benar, adil, transparan dan akuntabel guna memelihara keamanan di wilayah hukum Polda Aceh
yang mantap didukung sinergitas polisional dalam rangka
keberlangsungan Pembangunan Nasional. 2)
Misi a)
Meningkatkan kemampuan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
b)
Membangun budaya organisasi Polda Aceh yang berbasis pelayanan prima dalam rangka meningkatkan pelayanan yang proporsional, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM dan responsif;
c)
Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
d)
Memberdayakan .....
d)
Memberdayakan kinerja Polda Aceh secara Proporsional, transparan, akuntabel guna menjamin kapastian hukum dan rasa keadilan;
e)
Memantapkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalul lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
f)
Meningkatkan upaya penanggulangan dan pemberantasan narkoba dan psikotropika Provinsi Aceh;
g)
Mengembangkan dan memantapkan perpolisian masyarakat (Polmas) yang berbasis pada masyarakat yang patuh hukum;
h)
Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri
i)
Meningkatkan kerjasama intern dan antar Instansi dalm rangka keamanan di Provinsi Aceh;
j)
Meningkatkan fungsi pengawasan dalam mewujudkan kinerja Polri yang bersih, Transparan, berwibawa dan terpercaya;
k)
Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Polda Aceh
dengan
memanfaatkan
perkembangan
teknologi
informasi dan komunikasi; dan l)
Membangun budaya kerja yang lebih protogonis, proaktiif, legitimasi,
populis,
humanis,
demokratis,
transparan,
akuntabilitas publik dan dialogis dalam rangka meningkatkan kinerja Polda Aceh.
b. Visi dan Misi .......
b.
Visi dan Misi Dit Reskrimum Polda Aceh 1)
Visi ”Terwujudnya keamanan dan tegaknya hukum di jajaran Polda
Aceh
sehingga
tercipta
kondisi
keamanan
yang
kondusif
serta
mewujudkan penyidik yang profesional dan proforsional, jujur, adil bertanggung jawab, bermoral serta menjunjung tinggi hukum dan HAM, di wilayah Provinsi Aceh”. 2)
Misi Untuk menjabarkan Visi tersebut di atas maka kegiatan
Dit
Reskrimum Polda Aceh yang perlu dilakukan satu tahun kedepan yaitu : 1)
Mengembangkan sistem manajemen pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam rangka penegakkan hukum.
2)
Membangun dan latihan dalam rangka meningkatkan kemampuan profesional penyidik untuk penanganan, kasus transnasional, dan kasus yang berimplikasi kontijensi.
3)
Membangun dan melengkapi sarana prasarana dan
peralatan
penyidikan untuk penanganan tindak pidana transnasional sampai dengan kejahatan konvesional ditingkat satuan kewilayahan. 4)
Membina dan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi forensik dan identifikasi Kepolisian dalam rangka mengembangkan kemampuan penyelidikan tindak pidana secara ilmiah.
5)
Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia dalam rangka membrantas kejahatan bersama sama masyarakat dan seluruh instansi yang memiliki kewenangan Kepolisian terbatas untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, rasa keadilan dan Indonesia sebagai Negara Hukum. 6) Mengintensifkan ......
6)
Mengintensifkan kerja sama dengan kepolisian internasional dan instansi penegak hukum dalam rangka peningkatan kemampuan profesional penyidikan dan penanganan kejahatan transnasional.
7)
Memelihara solidaritas institusi Dit Reskrimum Polda Aceh dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi, sebagai upaya menyamakan visi dan misi Dit Reskrimum ke depan.
4.
TUJUAN JANGKA MENENGAH a.
Tujuan Jangka Menengah Polda Aceh 1)
Terciptanya kondisi aman yang mendukung tercapainya prioritas sasaran pembangunan di Propinsi Aceh.
2)
Tegaknya hukum yang mampu memberikan rasa perlindungan dan pengayoman oleh negara serta kepastian dunia usaha.
3)
Terwujudkan kerukunan sosial sehingga bebas dari konflik sosial dan gangguan terhadap pelaksanaan agenda demokrasi di daerah Aceh.
4)
Terwujudnya kerja sama lintas antar / inter instansi dalam rangka mewujudkan
upaya
menciptakan
keamanan
melalui
sinergi
polisional. 5)
Terbangunnya potensi masyarakat dalam mewujudkan keamanan lingkungan masing – masing bekerja sama dengan Polri sehingga terwujudnya masyarakat patuh hukum.
b. Tujuan .....
b.
Tujuan Jangka Menengah Dit Reskrimum Polda Aceh 1)
Mengembangkan masyarakat patuh hukum.
2)
Teciptannya
masyarakat
yang
sinergi
dengan
Polri
dalam
memberikian informasi guna pengungkapan perkara. 3)
Meningkatkan
kepercayaan
masyarakat terhadap
penanganan
kasus yang ditangani Dit Reskrimum Polda Aceh. 4)
Terciptanya Clean and Good Governance dalam penyidikan tindak pidana.
5)
Terwujudnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama dibidang pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan kasus yang dilaporkan ke Dit Reskrimum Polda Aceh dan jajarannya.
6)
Terbangunnya kepercayaan ( trust ) dari masyarakat sebagai organisasi
yang
peduli
dan
kredibel,
mampu
membangun
kerjasama ( partnership & networking ) dengan stakeholders untuk menciptakan rasa aman, dan mulai membangun kesempurnaan (
strive for excellence ) agar semakin tangguh menghadapi kompleksitas kejahatan, terutama kejahatan transnasional. 7)
Meningkatkannya
kepercayaan
berbagai
lapisan
masyarakat
terhadap fungsi reserse. 9)
Menurunnya angka pelanggaran hukum dan indeks kriminalitas, serta
meningkatnya
penuntasan
kasus
kriminalitas
untuk
menciptakan rasa aman masyarakat. 10)
Terungkapnya jaringan kejahatan lintas hukum ( trans nasional
crime) terutama kegiatan penyelundupan, perdagangan manusia.
11) Meningkatnya ......
11)
Meningkatnya kinerja penyidik yang tercermin dengan menurunnya angka
kriminalitas,
pelanggaran
hukum,
dan
meningkatnya
percepatan penyelesaian kasus. 12)
Terimplementasikan ” best practices ” dalam menajemen Reserse yang profesional melalui : a)
Manajemen administrasi, keuangan dan anggaran yang akutabel, efisien dan trasparan.
b)
Manajemen sumber daya manuasia Reserse yang mahir, terpuji dan patuh hukum.
c)
Meningkatkan kapabilitas dan mutu pelayanan pada semua bidang Reserse.
5.
SASARAN PRIORITAS DIT RESKRIMUM POLDA ACEH 1)
Meningkatkan penyelesaian perkara tindak kriminalitas ( termasuk penanganan kasus – kasus domestik dan kekerasan dalam rumah tangga ) dibarengi dengan semakin besarnya akses perlindungan keamanan masyarakat dari tindak kejahatan sejalan dengan semakin meningkatnya profesionalisme Polri.
2)
Meningkatnya rasa aman dan damai yang tercermin dengan menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok maupun antar golongan masyarakat, menurunnya angka kriminalitas secara nyata di perkotaan dan pedesaan serta menurunnya secara nyata angka perampokan dan kejahatan dilautan dan penyeludupan lintas batas.
3)
Semakin kokohnya NKRI berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika yang tercermin tertanganinya kegiatan – kegiatan yang ingin memisahkan diri, meningkatnya tangkal
daya cegah
dan
daya
Negara terhadap ancaman bahaya terorisme dan semakin
berperannya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. 4) Meningkatnya .....
4)
Meningkatnya keadilan hukum yang tercermin terciptanya sitem hukum yang
adil,
konsekuen
dan
tidak
perlindungan dan penghormatan
diskriminatif
serta
memberikan
terhadap hak azasi
manusia,
terjaminnya konsistensi seluruh peraturan dan perundang – undangan ditingkat pusat dan daerah sebagai bagian dari upaya memulihkan kembali kepercayaan, masyarakat terhadap kepastian hukum. 5)
Meningkatnya penegakkan hukum dalam upaya untuk menegakkan supremasi hukum.
6)
Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok atau antar golongan di daerah – daerah rawan konflik.
7)
Peningkatan ketertiban dan penanggulangan kriminalitas sebagai berikut : a)
Menurunnya kriminalitas sebagai awal terciptanya rasa aman masyarakat.
b)
Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum.
c)
Tertanggulanginya kejahatan transnasional.
d)
Meningkatnya kinerja Polri.
e)
Menurunnya kejahatan dan pelanggaran hukum dilautan serta penyelundupan lintas batas.
8)
Pencegahan dan penanggulangan separatis sebagai berikut : a)
Terselenggaranya konflik diberbagai daerah Aceh.
b)
Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok atau golongan masyarakat.
9)
Terwujudnya keamanan dan penegakkan hukum diwilayah NKRI serta terwujudnya keamanan dan ketertiban yang kondusif di daerah – daerah perbatasan dan pulau - pulau terluar.
10)
Pencegahan dan penanggulangan terorisme sebagai berikut : a)
Menurunnya kejadian tindak terorisme di wilayah hukum Indonesia.
b)
Meningkatnya daya cegah dan tangkal Negara terhadap ancaman terorisme yang menimbulkan korban jiwa. 11) Tertanganinya .....
11)
Tertanganinya kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensi.
12)
Terwujudnya personil Polri yang berkarakter Polisi Sipil yang memiliki kompetensi mahir, terpuji dan patuh hukum.
13)
Membangun sarana dan prasarana penyidikan dan penyelidikan terutama pada pengembangan dan pemberdayaan
ruang tahanan, penyimpanan
barang bukti dan sitaan serta mobil tahanan yang memenuhi standart jaminan Hak Azasi Manusia ( HAM ), teknologi identifikasi dan laboratorium forensik serta teknologi crime scene processing. 14)
Terlaksananya operasional perpolisian masyarkat setidaknya pada desa – desa prioritas ditinjau dari aspek kerawanan diseluruh jajaran Polda Aceh, dengan mengutamakan pelaksanaan pelatihan bagi anggota Polri dan anggota forum komunikasi Polisi Masyarakat.
15)
Pengamanan Pemilu 2014 yang diwujudkan melalui pemantapan situasi kamtibmas yang kondusif dan menjamin netralitas anggota Polri (tidak memihak dan tidak terlibat Politik praktis);
16)
Meningkatkan penanggulangan terorisme serta pengembangan program deradikalisasi dan re-edukasi yang terkoordinasi, khususnya upaya pengungkapan kasus penembakan terhadap anggota Polri ;
17)
Meningkatkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat,
meliputi
kejahatan
konvensional
(kejahatan
jalanan/premanisme, perjudian, kejahatan dengan kekerasan), kejahatan lintas negara / transnational crime (human trafficking, arm smuggling, terorisme) dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi (konflik sosial, demo anarkhis); 18) Penguatan .....
18)
Penguatan kerja sama lintas kementerian / lembaga, criminal justice system (kejaksaan, pengadilan, lapas) serta komponen masyarakat dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif terutama diarahkan pada pengamanan pemilu 2014 dan penanganan konflik sosial;
19)
Pengembangan sistem pembinaan personel melalui rekruitmen dan pembinaan karir yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan, akuntabel dan humanis untuk menghasilkan pimpinan yang berintegritas di semua strata yang mampu memberikan keteladanan dan melayani guna membangun internal trust dan public trust;
20)
Peningkatan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan di bidang harkamtibmas (penanganan konflik sosial, unras), penegakan hukum (TP. Pemilu, TP. Umum,), terutama dalam rangka kesiapan pengamanan Pemilu 2014 dan pelayanan masyarakat;
21)
Penguatan sistem pengawasan yang efektif untuk mewujudkan pelayanan Polri yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
22)
Penguatan institusi dalam rangka merealisasikan visi & misi Polri pada grandstra Polri 2005-2025, menyelesaikan renstra 2010-2014 serta mempersiapkan landasan renstra 2015-2019 dan grandstra tahap III (2015-2025) melalui percepatan program reformasi birokrasi Polri, quick wins, dan penguatan peraturan perundang-undangan terkait tugas Polri.
BAB III KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2015 6.
KEBIJAKAN POLDA ACEH Arah kebijakan yang akan ditempuh untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : a.
Melanjutkan terwujudnya proses werving personil dan seleksi pendidikan pengembangan yg bersih;
b.
Melanjutkan terwujudnya pembinaan karir tenaga pendidik (gadik) yang berkualitas;
c.
Mengkaji kembali validitas, efektifitas serta azas manfaat usulan pembentukan unit – unit Lantas di Polsek – polsek dan Satpam Obvit Jajaran Polda Aceh;
d.
Reformasi Birokrasi Polri tetap dijalankan, agar para Kasatker peduli, khususnya dibidang perubahan mind set dan culture set, karena masih banyak komplain – komplain masyarakat serta memperbaiki ruang – ruang pelayanan dan pengaduan masyarakat;
e.
Meningkatkan kepedulian terhadap personel di tiap – tiap satker baik dalam dinas maupun diluar dinas dan melakukan pembinaan – pembinaan fisik, mental spiritual serta wawasan/ilmu, supaya dapat memberdayakan kinerja anggota secara meksimal guna antisipasi tuntutan tugas kedepan;
f.
Melakukan …..
f.
Melakukan pengamanan terhadap asset Polri, baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak, pengamanan senpi dan amunisi, jangan sampai terjadi penyalahguanaan, hilang, digelapkan, rusak, dan sebagainya dan memanfaatkan asset – asset Polri untuk Dinas Kepolisian saja;
g.
Meningkatan kerjasama dengan media serta harus bisa dan mampu berkomunikasi dengan media untuk mempedomani UU terkait UU No. 14/2008 tentang KIP, Perkap No. 16/2010 tentang Pelayanan Info Publik dilingkungan Polri;
h.
Mengikuti perkembangan situasi Kamtibmas dan Sosial Kemasyarakatan baik meliputi laporan – laporan Massa Media, diskusi – diskusi masyarakat dan segala sumber informasi yang layak dipercaya;
i.
Memanfaatkan kerterlibatan tokoh – tokoh Masyarakat / Adat / Agama / Pemda di dalam Bidang Kamtibmas guna mengantisipasi aliran – aliran sesat
dan
menyesatkan,
pemecahan
masalah
–
masalah
sosial
kemasyarakatan dilingkungan masing – masing; j.
Tetap memelihara dan meningkatkan mentalitas, moralitas, semangat, kinerja anggota, guna meningkatkan produktifitas kerja sehari – hari;
k.
Menjaga soliditas internal dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan unsure – unsure TNI, Pemda, dan tokoh masyarakat / Adat / Agama / pemuda guna mendukung program Harkamtibmas, Lin-Yong-Yan Mas dan Penegakkan Hukum;
l.
Meningkatkan kewaspadaan terhadap bentuk ancaman terorisme yang salah satu sasarannya adalah polisi dan Mako Polri; m.
Membangun …..
m.
Membangun citra polisi pelayan masyarakat yang tegas dan humanis melalui semua bentuk media secara sistematis;
n.
Membangun pengamanan garis pantai dan pengamanan pulau terluar berpenghuni;
o.
Membangun kemampuan leadership Kepolisian di semua strata melalui merit system berlandaskan paradigma pelayanan untuk mewujudkan
public trust dan internal trust dalam kinerja Kepolisian; p.
Membangun kesejahteraan anggota Polisi Polda Aceh sejalan dengan prestasi kinerja yang dihasilkan (reward and punishment);
q.
Terwujudnya Sistem Informasi Terpadu Polda Aceh dan seluruh jajaran Polda Aceh dalam meningkatkan penyediaan data gangguan kamtibmas kriminalitas,
lantas,
narkoba
berbasis
database
server
untuk
mempermudah merekap data dan mengirimkan laporannya; dan r.
Melanjutkan dan meningkatkan program / kegiatan Polisi masuk Sekolah, Polmas dan ketokohan tokoh masyarakat dan penguatan program mengubah mind set dan culture set dengan internalisasi dan sosialisasi nilai – nilai dan Prilaku Islami sebagai budaya Polisi Aceh.
7.
KEBIJAKAN DIT RESKRIMUM POLDA ACEH Berdasarkan strategi membangun kepercayaan masyarakat, yang secara simultan dengan strategi membangun sinergi dengan institusi terkait (
stakeholders ) serta strategis mengembangkan masyarakat patuh hukum, maka tahapan kebijakan di tahun 2015 tentang memperkuat fungsi lini ( operational
heavy ) ditempuh dengan arah kebijakan strategis sebagai berikut : a. Memperpendek .....
a.
Memperpendek rantai birokrasi pelayanan
Polri kepada masyarakat,
sehingga mempercepat tindakan pelayanan dibidang penyidikan. b.
Peningkatan kualitas dan kuantitas personil Dit Reskrimum Polda Aceh dengan cara mengajukan usulan kepada Karo SDM Polda Aceh dan melaksanakan pelatihan melekat.
c.
Mengadakan, menggunakan dan memelihara saran transportasi, peralatan komunikasi termasuk teknologi informasi dan Alsus Dit Reskrimum.
d.
Penanganan daerah konflik, penanggulangan kejahatan transnasional dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi.
e.
Meningkatkan pelaksanaan pengawasan intern dan ekstern dengan menindak lanjuti temuan permasalahan terutama yang menyangkut KKN serta menjamin akses publik transparansi dan akuntabilitas.
f.
Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta yang memiliki kewenangan Kepolisian terbatas dibidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
g.
Membangunan kekuatan Sat Reskrim di seluruh jajaran Polda Aceh sebagai acuan dalam penegakkan hukum di kewilayahan.
h.
Membangunan dan menumbuhkan kekuatan keamanan yang tangguh dalam rangka memberikan landasan terciptanya situasi damai di wilayah Aceh.
i.
Meningkatkan pengamanan dan pengawasan terhadap penyalahgunaan dana
pembangunan
yang
dilaksanakan
oleh
BRR
dalam
rangka
membangun kembali wilayah Aceh akibat gempa bumi dan tsunami. j. Membangun ....
j.
Membangun kerjasama instansi terkait dalam rangka penanggulangan dan pengungkapan kasus-kasus yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan yang profesional.
k.
Meningkatkan peran dan fungsi Dit Reskrimum Polda Aceh dalam pengungkapan kasus tindak pidana di wilayah hukum Polda Aceh.
l.
Melaksanakan
kegiatan
penindakan
hukum
terhadap
kejahatan
konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kepada kontijensi khususnya terhadap peredaran gelap senpi, dan penyelundupan gula secara profesional dan proposional sesuai hukum yang berlaku.
BAB IV PROGRAM , KEGIATAN DAN USULAN ANGGARAN 8.
PROGRAM DAN KEGIATAN Program kegiatan dan sasaran Dit Reskrimum Polda Aceh pada T.A. 2015 terdiri dari satu program yaitu
program penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana. Tujuan adalah menanggulangi dan menurunnya penyelesaian kejahatan konvensional guna mewujudkan penegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia ( HAM ). Sasaran adalah terwujudnya peningkatan pengungkapan dan penyelesaian perkara kejahatan konvensional, kejahatan transnasional dan kejahatan yang berimplikasi
kontijensi serta terwujudnya operasi kewilayahan dan operasi
terpusat secara selektif dalam rangka pengungkapan kajahatan dimaksud termasuk yang bersifat preventif ( efek jera ) maupun bersifat preemtif. Kegiatan : a)
Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kewilayahan.
b)
Dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
9.
USULAN ANGGARAN Usulan anggaran Dit Reskrimum Polda Aceh untuk tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 9.869.219.000.- ( sembilan milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah ) yaitu terdiri dari satu program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ( 060. 01.11 ) meliputi dua kegiatan antara lain : A.
Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kewilayahan ( 3136 ) Penanganan tindak pidana ( 3136. 001 ) 1) Dukungan ......
1)
Dukungan Operasional satker ( 003 ) a).
Dukungan Operasional satker ( FS ) sebesar Rp. 282.670.000.-
b).
ULP Non Organik ( FY ) sebesar Rp. 65.700.000.-
c).
Pengadaan Bahan Makanan & Perawatan Tahanan ( HB ) sebesar Rp. 28.287.000.-
d).
Bantuan Teknik Penyelidikan & Penyidikan TP ( HJ ) sebesar Rp. 46.924.000.-
e).
Tindak Pidana Umum ( HK ) sebesar Rp. 922.910.000
B.
Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kewilayahan ( 3136 ) Layanan Perkantoran ( 3136. 994 ) 2).
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran ( 002 ) a).
Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor ( BW ) ( Dit Tahti ) sebesar Rp. 30.000.000.-
b).
Dukungan Operasional Kepolisian ( FR ) ( Dit Tahti ) sebesar Rp. 29.756.000.-
c).
Pengadaan Bahan Makan & Perawatan Tahanan ( HB ) (Dit Tahti) sebesar Rp. 170.272.000.-
C
Dukungan manajemen & teknis Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kewilayahan ( 3137 ) Layanan Perkantoran Lidik – Sidik ( 3137. 001 ) 3)
Dukungan Operasional Pertahanan & Keamanan ( 003 ) a).
Perawatan peralatan fungsional ( U ) sebesar Rp. 2.021.000.-
b).
Penyelenggaraan Laboratorium Forensik ( HG ) sebesar Rp. 14.000.000.D. Dukungan .....
D
Dukungan manajemen & teknis Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kewilayahan ( 3137 ) Layanan Perkantoran ( 3137. 994 ) 4)
Pembayaran gaji dan tunjangan ( 001 ) Pembayaran gaji & tunjangan PNS & Polri ( A ) sebesar Rp. 8.218.945.000.-
5)
Penyelenggaraan Operator & Pemeliharaan Perkantoran ( 002 ) a).
Perawatan Peralatan Kantor ( V ) sebesar Rp. 4.130.000.-
b).
Perawatan kendaraan bermotor roda 4 / 6 / 10 ( AY ) sebesar Rp. 13.079.000.-
c).
Perawatan kendaraan bermotor roda 2 ( BB ) sebesar Rp. 5.600.000.-
d).
Pengadaan peralatan / perlengkapan kantor ( BW ) sebesar Rp. 34.000.000.-
BAB V PENUTUP 10.
PENUTUP Demikian Rencana Kerja ( Renja ) Dit Reskrimum Polda Aceh T.A. 2015 ini
disusun untuk dapat dijadikan dasar sebagai pedoman dalam menentukan langkah – langkah pelaksanaan tugas pokok serta merupakan pedoman untuk menyusun program kegiatan dan sebagai bahan untuk menyelaraskan Rencana Kerja Satker Dit Reskrimum sampai dengan satuan Reskrim kewilayahan. Banda Aceh,
September 2014
DIR RESKRIMUM POLDA ACEH
Drs. BENNY GUNAWAN, S.H.,M.H. KOMBES POL NRP 63100748
