RAHASIA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ACEH RESOR LANGSA
RENCANA KONTINJENSI “AMAN ACEH I – 2014” TENTANG MENGHADAPI KONTINJENSI KONFLIK SOSIAL TAHUN 2014 DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGSA NOMOR : R / RENKON - 01 / IV / 2014
I.
PENDAHULUAN 1.
Umum a.
konflik sosial adalah perseteruan dan / atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan menghambat pembangunan nasional, khususnya di provinsi Aceh;
b.
munculnya konflik tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat, karena konflik merupakan fenomena yang tidak dapat dihilangkan dalam interaksi sosial. Konflik hanya dapat dikendalikan dan dikelola saja, ketika konflik dapat dikelola dengan baik maka akan berdampak positif terhadap kemajuan masyarakat namun apabila gagal maka konflik akan berkembang hingga stadium lanjut yang mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
c.
terjadinya konflik sosial tersebut, tentunya tidak muncul secara tiba tiba tetapi melalui proses dari beberapa fase yang mendorongnya, yaitu : 1)
konflik terpendam, merupakan bibit konflik yang sewaktu – waktu berpotensi muncul ke permukaan;
2)
konflik yang terpersepsi, yaitu fase dimana para pihak yang berkonflik mulai mengkonsepsi situasi konflik seperti membuat asumsi, motif dan posisi kelompok lawan; 3)
RAHASIA
konflik….
RAHASIA 2
d.
e.
3)
konflik yang terasa, yaitu fase dimana para pihak yang berkonflik mulai merasakan adanya ketegangan dan pengalaman yang bersifat emosional ( marah, frustasi, takut dan gelisah );
4)
konflik yang termanifestasi, yaitu fase dimana satu pihak memutuskan untuk bereaksi menghadapi pihak lawan dalam bentuk tindakan nyata seperti agresi, demonstrasi, sabotase dan lain – lain;
5)
konflik sesudah penyelesaian, yaitu fase sesudah pengelolaan konflik. bila konflik dapat diselesaikan dengan baik maka berpengaruh positif ( fungsional );
terjadinya konflik sosial disebabkan antara lain: 1)
adanya perbedaan pendirian dan perasaan antara individu dan / atau kelompok yang semakin tajam sehingga terjadi bentrok perseorangan dan atau kelompok;
2)
adanya perubahan sosial yang terlalu cepat dalam masyarakat, sehingga menyebabkan di organisasi dan perbedaan pendirian mengenai sistem nilai yang baru;
3)
adanya perbedaan kebudayaan yang mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku individu dalam kelompok budaya tertentu, sehingga menimbulkan pertentangan kelompok;
4)
adanya benturan kepentingan antara individu ataupun kelompok, sebagai contoh perbedaan kepentingan ekonomi, dimana individu atau kelompok merasa adanya hal prinsip yang tidak mencapai titik temu. Demikian juga dalam hal politik, sosial, keamanan dan ketertiban;
konflik yang terjadi di provinsi Aceh selama ini bersumber dari permasalahan sebagai berikut: 1)
permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
2)
perseteruan antar umat atau intra umat beragama, antar suku, dan antar etnik;
3)
sengketa batas wilayah desa, kabupaten / kota, dan / atau provinsi; 4) sengketa…..
RAHASIA
RAHASIA 3
2.
4)
sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan / atau antara masyarakat dan pelaku usaha;
5)
distribusi sumber daya alam (SDA) yang tidak seimbang dalam masyarakat;
f.
tahun 2014 merupakan puncak tahun politik, dimana proses demokrasi dalam rangka pemilihan anggota legislatif dan Presiden / Wapres RI diharapkan berjalan sesuai dengan tahapan yang telah disusun oleh KPU. Proses menuju tahapan tersebut tentunya akan diwarnai dengan meningkatnya suhu politik yang ditandai dengan berbagai aktivitas peserta Pemilu baik oleh Partai Nasional dan Partai Lokal dalam merebut simpati masyarakat guna mendapatkan suaranya untuk memenangkan Pemilu 2014. Kondisi tersebut tentunya dapat menimbulkan potensi kerawanan mulai dari gangguan Kamtibmas yang relatif kecil sampai dengangangguan Kamtibmas yang besar dan meluas;
g.
Kepolisian Daerah Aceh sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dituntut untuk mampu mengantisipasi dan menanggulangi berbagai bentuk ancaman konflik sosial yang mengarah kepada tindakan anarki dan gangguan Kamtibmas yang timbul pada tahun 2014;
h.
dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi terjadinya konflik sosial tersebut, maka diperlukan langkah – langkah antisipatif melalui sinegi antara Polda Aceh dan Pemerintah Daerah serta komponen masyarakat lainnya, melalui penahapan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
Maksud dan Tujuan a.
Maksud penyusunan Renkon “Aman Aceh I - 2014” dimaksudkan sebagai pedoman dalam penentuan kebijakan pimpinan guna penanggulangan kontinjensi Konflik Sosial mulai dari tahap pencegahan, penghentian dan pemulihan paska konflik.
b.
Tujuan 1)
untuk menyamakan persepsi tentang cara bertindak dalam menghadapi Konflik Sosial tahun 2014 sesuai dengan maping potensi konflik sosial; 2) sebagai……….. RAHASIA
RAHASIA 4 2)
3.
sebagai pedoman seluruh jajaran Polres Langsa dalam menghadapi kontinjensi Konflik Sosial tahun 2014.
Ruang Lingkup Rencana kotijensi ini meliputi penanganan konflik sosial yang bersumber dari :
4.
a.
permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
b.
perseteruan antar umat atau intra umat beragama, antar suku, dan antar etnik;
c.
sengketa batas wilayah desa, kabupaten / kota, dan / atau provinsi;
d.
sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan / atau antara masyarakat dan pelaku usaha;
e.
distribusi sumber daya alam (SDA) yang tidak seimbang dalam masyarakat;
f.
kegiatan lain yang berskala nasional dan internasional.
Tata Urut I.
PENDAHULUAN;
II.
PERKIRAAN KONTINJENSI KONFLIK SOSIAL;
III.
TUGAS POKOK;
IV.
PELAKSANAAN;
V.
ADMINISTRASI, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN;
VI.
KOMANDO DAN PENGEDALIAN ;
VII. PENUTUP.
5.
Dasar a.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
b.
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak; c. Undang-Undang…..
RAHASIA
RAHASIA 5 c.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
d.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat;
e.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
f.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
g.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
h.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
i.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa;
j.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum;
k.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian;
l.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
m.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara;
n.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian;
o.
Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarkis;
p.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Penanganan Konflik Sosial;
q.
Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol.: Kep/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Grand Strategi Polri 2005 - 2025;
r. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/445/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Rencana Kerja Polri T.A. 2014; s. Keputusan…..
RAHASIA
RAHASIA 6 s. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Aceh Nomor : Kep/108/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013 tentang Rencana Kerja Polri T.A. 2014; t. Rencana Kontinjensi Aman Nusa I-2014 Mabes Polri Nomor : R/Renkon/408/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang menghadapi kontinjensi Konflik Sosial Tahun 2014; u. Rencana Konrijensi Aman Aceh I - 2014 Polda Aceh Nomor : R/Renkon-01 / IV / 2014 tanggal 04 April 2014 tentang menghadapi kontinjensi Konflik Sosial Tahun 2014 di Provinsi Aceh; v. Perkiraan Keadaan Intelijen dan Keamanan Polda Aceh Tahun 2014 Nomor : R / Kirka Kontijensi / 02 / II / 2014 / Dit IK tanggal 14 pebruari 2014 tentang Perkiraan Keadaan Intelijen Keamanan Polda Aceh Tahun 2014; w. Perkiraan Intelijen Khusus Polres Langsa Tahun 2014 Nomor: R / Kirsus- 09 / IV / 2014 / Intelkam tanggal April 2014 tentang Perkiraan Intelijen Khusus dalam menghadapi Kontijensi Konflik Sosial Tahun 2014 di wilayah hukum Polres Langsa. 6.
Pengertian a.
kontinjensi adalah suatu kejadian yang muncul secara tiba-tiba yang tidak dapat diprediksikan (unpredictable), dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas yang disebabkan oleh faktor alam, manusia dan hewan (Perkap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian);
b.
konflik Sosial adalah perseteruan dan / atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional;
c.
Pedoman teknis penanganan konflik sosial adalah suatu pengkajian kegiatan yang di lakukan secara sistimatis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik;
d.
masa adalah sekelompok orang yang secara aktif dan konsisten mengikuti setiap gerakan yang diarahkan oleh pimpinan massa tanpa memindahkan seruan ataupun perintah dari pihak lain;
e.
konsentrasi massa adalah pemusatan perhatian dan kekuatan, sekelompok orang-orang di suatu tempat; f. huru hara…..
RAHASIA
RAHASIA 7 f. huru hara adalah tindakan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh sekelompok masa secara bersama sama dengan sengaja dan terbuka dalam bentuk ancaman dan tindakan kekerasan, yang mengancam keselamatan jiwa dan atau harta benda orang lain serta merusak fasilitas umum; g. anarki adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terangterangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan jiwa dan/atau barang, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain; h. tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan / atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan anarki atau pelaku kejahatan lainnya yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat; i.
penggunaan kekuatan adalah segala upaya untuk pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian untuk menanggulangi anarki;
j.
keadaan mendesak adalah batasan situasi yang dihadapi saat itu berdasarkan tingkat kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat, dinilai dalam waktu, memerlukan tindakan segera atau secepat mungkin untuk mengatasi situasi yang berkembang, dan membahayakan yang dapat menimbulkan korban semakin besar;
k. tindakan tegas dan terukur adalah serangkaian Tindakan Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri baik perorangan maupun dalam ikatan kesatuan secara profesional, proporsional dan tanpa ragu-ragu serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; l.
Bawah Komando Operasi (BKO) adalah status satuan-satuan yang mempunyai hubungan operasional dengan satuan atasan yang bukan satuan atasan organik. Satuan yang menerima bawah komando mempunyai wewenang komando operasional terhadap satuan yang berstatus bawah komando;
m. Potensi Gangguan (PG) adalah situasi/kondisi yang merupakan akar masalah dan/atau faktor stimulan/pencetus yang berkorelasi erat terhadap timbulnya ambang gangguan ataugangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; n. Ambang Gangguan selanjutnya disingkat AG adalah kondisi gangguan Kamtibmas yang jika dibiarkan tidak ada tindakan kepolisian dapat meningkat menjadi gangguan nyata; 0. Gangguan Nyata…..
RAHASIA
RAHASIA 8 o. Gangguan Nyata selanjutnya disingkat GN adalah gangguan keamanan berupa kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat berupa jiwa raga ataupun harta benda; p. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; q. Kegiatan yang berskala nasional adalah kegiatan yang dilakukan dengan ruang lingkup antarprovinsi / dalam negeri; r. Kegiatan yang berskala internasional adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa negara di indonesia.
II.
PERKIRAAN ANCAMAN KONFLIK SOSIAL 1.
Data Gangguan Kamtibmas Tahun 2013 a.
perkembangan situasi Kamtibmas pada Tahun 2013 (Januari s.d. Desember 2013) dapat digambarkan sebagai berikut:
1)
gangguan Kamtibmas NO 1. 2. 3. 4.
2)
URAIAN KEJAHATAN PELANGGARAN GANGGUAN BENCANA JUMLAH
THN 2012 1.058 1.058
THN 2013 818 818
KET
THN 2012 1.057 1 1.058
THN 2013 808 2 8 818
KET
jenis kejahatan.
NO 1. 2. 3. 4.
URAIAN KONVENSIONAL TRANSNASIONAL KEKAYAAN NEGARA IMPLIKASI KONTINJENSI JUMLAH
3) data sumber potensi konflik…..
RAHASIA
RAHASIA 9 3)
data sumber potensi konflik.
Tahun 2012 KESATUAN/ POLSEK
NO
SUMBER POTENSI KONFLIK POLEKSOSBUD
SARA
BATAS WILAYAH
SDA
1
POLSEK SUNGAI RAYA
-
-
1
-
2
POLSEK RT. SELAMAT
-
-
-
-
3
POLSEK BIREM BAYEUN
-
-
1
1
4
POLSEK LANGSA BARAT
-
-
-
-
5
POLSEK LANGSA
2
1
-
-
6
POLSEK LANGSA TIMUR
1
-
-
-
7
POLSEK MANYAK PAYED
-
-
-
-
3
1
2
1
JUMLAH
KET
Tahun 2013 KESATUAN/ POLSEK
NO
SUMBER POTENSI KONFLIK POLEKSOSBUD
SARA
BATAS WILAYAH
SDA
1
POLSEK SUNGAI RAYA
1
-
-
-
2
POLSEK RT. SELAMAT
1
-
-
-
3
POLSEK BIREM BAYEUN
3
-
-
-
4
POLSEK LANGSA BARAT
2
1
-
-
5
POLSEK LANGSA
4
-
-
-
6
POLSEK LANGSA TIMUR
1
-
-
-
7
POLSEK MANYAK PAYED
-
-
-
-
12
1
-
-
JUMLAH
b.
KET
berdasarkan perkembangan situasi Kamtibmas Tahun 2012 dan Tahun 2013 tersebut di atas, maka akan membawa implikasi di bidang keamanan dengan indikasi sebagai berikut: 1)
kurangnya kepatuhan hukum masyarakat sehingga cenderung main hakim sendiri;
2)
meningkatnya pelanggaran ketertiban tindakan anarkisme masyarakat;
3)
meningkatnya kejahatan yang berimplikasi kontinjensi;
4)
rendahnya daya cegah dan tangkal masyarakat terhadap gangguan Kamtibmas;
RAHASIA
umum
dan
RAHASIA 10 5) 2.
rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan gangguan Kamtibmas.
Potensi Gangguan yang Bersumber dari Aspek Astra Gatra a.
potensi gangguan yang bersumber dari geografi; 1)
Wilayah hukum Polres Langsa terletak diatas garis Khatulistiwa pada 04o – 09o21,080 – 050 060’ 02,16 LU dan 97o – 15os.d 980 – 120 Bujur Timur dengan curah hujan rata – rata berkisar antara 162 mm, dan suhu udara berkisar 260 C s.d 300 C dan dipengaruhi oleh dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.Wilayah hukum Polres Langsa dengan luas Lk 1357,2 Km2, sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Peureulak Timur Kab. Aceh Timur, sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang. Wilayah yang sangat strategis terutama wilayah Pegunungan, perairan/lautan serta banyak dermaga/ tempat–tempat lain yang mudah didarati, sehingga memudahkan masuknya para pelaku teror dari luar Aceh maupun penyelundupan Senpi dan handak;
2)
luas wilayah hukum Polres Langsa yang terdiri dari Kab. Aceh Timur (Polsek Sungai Raya, Polsek RT.Selamat, dan Polsek Birem Bayeun), Pemko Langsa (Polsek Langsa Barat, Polsek Langsa, dan Polsek Langsa Timur), dan wilayah Kab. Aceh Tamiang (Polsek Manyak Payed), yang merupakan wilayah perairan/laut, apabila tidak dilakukan pengawasan yang ketat, maka merupakan kerawanan terhadap berbagai permasalahan keamanan, antara lain: a) b) c) d)
b.
perompakan (Sea Piracy); penyelundupan ( di Selat Malaka dan Samudera Indonesia ); pencurian sumber daya kelautan ( Selat Malaka dan Samudera Indonesia ); pencemaran lingkungan laut ( Selat Malaka dan Samudera Indonesia );
potensi gangguan yang bersumber dari demografi; 1)
perkembangan jumlah penduduk yang cepat, penyebaran dan kepadatan yang tidak merata, serta tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup manusia lainnya, merupakan potensi terhadap terjadinya berbagai masalah sosial dan keamanan dengan dimensi yang kompleks dan luas, antara lain meningkatnya premanisme, gelandangan dan pengemis, PSK, street crime dan lain-lain; RAHASIA
RAHASIA 11
c.
d.
2)
keberagaman budaya, etnis, agama, suku dan ras disatu sisi merupakan aset bangsa, namun apabila pemerintah kurang mempertimbangkan kepentingan dari adanya perbedaan tersebut, sehingga cenderung akan menimbulkan kerawanan berupa terjadinya konflik sosial (konflik horisontal atau vertikal);
3)
Jumlah penduduk dalam wilayah hukum Polres Langsa tercatat sebanyak 249.872 jiwa, terdiri atas 130.199 jiwa laki-laki dan 119.673 jiwa perempuan. Dominan Etnis Aceh, Tamiang, Alas, Gayo, Melayu, Cina, Jawa, Batak, Minang. Masalah kependudukan merupakan suatu masalah yang kompleks, karena akan berimbas pada masalah lainnya seperti sosial dan ekonomi. Persebaran penduduk yang tidak merata memudahkan para pelaku teror untuk melakukan penyusupan dan berbaur dengan penduduk.
potensi gangguan yang bersumber dari sumber daya alam 1)
kondisi sumber daya alam indonesia selain merupakan potensi bagi pemasukan devisa negara dan peningkatan perekonomian rakyat, apabila tidak dikelola dan diamankan dengan baik, maka dapat berpotensi menjadi gangguan nyata;
2)
tumpang tindih kewenangan pengelolaan sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi permasalahan yang dapat mengarah terjadinya konflik;
potensi gangguan yang bersumber dari ideologi bergulirnya isu kebebasan HAM dan kebebasan berdemokrasi termasuk kebebasan seseorang dalam menganut ideologi, berakibat kepada berkembangnya wacana, diskusi, penyebaran paham/ ideologi lain selain Pancasila (liberalisme, komunisme, syariat Islam dan ideologi lain) dalam bentuk pertemuan terbuka maupun melalui mass media. Kondisi tersebut mengandung kerawanan terhadap eksistensi Pancasila serta akan mengundang reaksi masyarakat yang dapat menyebabkan timbulnya konflik horisontal.
e.
potensi gangguan yang bersumber dari sosial politik dan hukum: 1)
sistem politik: a)
sistem politik dalam negeri menganut sistem demokrasi sesuai nilai nilai Pancasila, yang mengedepankan azas musyawarah untuk mencapai mufakat. Selama tahun 2014 masih akan dihadapkan pada adanya aspirasi untuk melanjutkan amandemen UUD 1945. Terdapat 3 (tiga) kelompok aspirasi terhadap UUD 1945, yaitu: (1)
kelompok yang ingin kembali ke UUD 1945;
RAHASIA
RAHASIA 12 (2)
kelompok yang menginginkan amandemen secara berlanjut;
perubahan/
(3)
kelompok yang menginginkan dikaji ulang hasil amandemen UUD 1945;
b) Pasca MoU Helsinki masih menyisakan berbagai potensi kerawanan karena interpretasi yang berbeda antara pemerintah RI dengan beberapa elit GAM, sementara sebagian besar mantan GAM hanya mengakui dan mematuhi butir-butir dari MoU dan beranggapan tidak perlu mematuhi peraturan lain yang dikeluarkan Pemerintah RI; c) Implimentasi UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh telah banyak menimbulkan permasalahan baru, khsususnya pengaruh kebijakan politik yang sangat rentan terhadap terpisahnya Aceh dari NKRI melalui jalur politik yang sering disebut dengan Self Government, akibat terpilihnya beberapa mantan GAM sebagai pejabat eksekutif maupun legislative di Aceh; d) masih adanya issue kesenjangan pembangunan, seperti antara kota dengan desa, berpotensi bagi timbulnya kecemburuan sosial; e) daerah otonomi khusus berdampak positif terhadap peningkatan APBD yang cukup signifikan. Namun demikian manfaat dari otonomi khusus belum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal, karena penggunaan APBD belum diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, sehingga timbul wacana penolakan dari sebagian masyarakat lokal untuk menolak otonomi khusus dan selanjutnya mendorong menguatnya aspirasi untuk memperjuangkan kemerdekaan. Hal tersebut berpotensi bagi timbulnya gangguan Kamtibmas; f)
belum tuntasnya pengaturan perimbangan keuangan antara pemerintah Daerah Aceh dan pemerintah Kabupaten / Kota;
g) pemekaran wilayah diberbagai daerah menimbulkan berbagai permasalahan karena prosesnya terkesan dipaksakan oleh sekelompok orang / tokoh di daerah tersebut dengan berusaha mencari dukungan berbagai pihak, dan kerap mengabaikan pentahapan serta mengabaikan persyaratan prinsip-prinsip daerah otonom seperti batas wilayah, partisipasi rakyat dan sumber daya yang dimiliki, sehingga berpotensi timbulnya konflik horisontal dan vertikal yang dapat menganggu stabilitas keamanan. Pemekaran wilayah akan menambah jumlah pemerintah daerah secara simultan, sedangkan hasil kajian dari berbagai lembaga menilai 80%
RAHASIA
RAHASIA 13 gagal, sehingga gaji pegawai dan biaya operasional harus ditanggung oleh pemerintah pusat; h) pemekaran wilayah akan menambah jumlah pemerintah daerah secara simultan, sedangkan hasil kajian dari berbagai lembaga menilai 80% gagal, sehingga gaji pegawai dan biaya operasional harus ditanggung oleh pemerintah pusat; i)
2)
Pemko Langsa telah diberlakukan Perda yang bernuansa Syariat Islam, dalam penerapannya masih menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat; Struktur Politik a)
kondisi suprastruktur politik di provinsi Aceh yang memiliki lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, dalam penyelenggaraan negara, berpotensi pada: (1)
korupsi yang melibatkan aparatur negara dan pejabat pemerintahan;
(2)
pelayanan publik yang dianggap belum baik sebagai akibat sikap mental yang masih berorientasi kepada kepentingan pribadi, tanggung jawab badan-badan/ lembaga masih tumpang tindih serta birokrat belum mendapat imbalan yang memadai;
(3)
netralitas birokrasi masih semu sebagai akibat adanya aturan bahwa partai politik berhak menetapkan calon pimpinan pemerintah, baik pusat maupun daerah;
b)
keberadaan partai lokal di Aceh cenderung akan diikuti oleh daerah-daerah lain, sehingga perlu diwaspadai agar tidak digunakan sebagai embrio untuk timbulnya negara federal;
c)
konflik kepentingan antar dan intra partai politik serta antar massa pendukung yang membahayakan integrasi politik masional. Kondisi demikian masih akan berkepanjangan selama orientasinya masih kepada kepentingan individu, kelompok atau golongan;
d)
hubungan antara suprastruktur politik dengan infrastruktur politik belum berorientasi pada kepentingan Nasional dan lebih cenderung kepada kepentingan kelompok; 3)
RAHASIA
proses politik…..
RAHASIA 14 3)
proses politik a)
Persengketaan dalam tubuh Partai Aceh pada saat menjelang Pemilukada Aceh 2012, terjadi perpecahan di tubuh Partai Lokal PA, sehingga terjadi dua kubu antara PA Kelompok Malik Mahmud dan PA Kelompok Irwandi Yusuf yang telah membuat Partai Lokal diberi nama Partai Nasional Aceh (PNA);
b)
Dengan terpilihnya pasangan Dr Zaini dan Muzakir Manaf sebagai Gubernur/Wagub Aceh (dari PA kelompok Malik Mahmud) pada Pemilukada Aceh Tahun 2012, akan mendapat hambatan dalam menjalankan pemerintahannya, baik dari kelompok PA Irwandi Yusuf (parlok PNA), maupun dari masyarakat Aceh sendiri yang menuntut janji-janji Gubernur/Wagub terpilih disaat kampanye serta dari TIMSES Pemenangan mereka, yang tersebar diseantaro Aceh.
c)
Dengan disahkannya Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Naggroe, menimbulkan aksi protes dari warga Aceh yang berada di wilayah pesisir Barat dan wilayah tengah Aceh, sehingga memunculkan kembali aspirasi mereka untuk pemekaran wilayah Aceh dengan membentuk Provinsi ALA dan ABAS, yang pernah dikumandangkan pada tahun 2007/2008 yang lalu, dan bila dipaksakan cenderung akan menimbulkan konflik horizontal yang akan mengganggu stabilitas keamanan;
d)
Pengesahan Qanun Aceh nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh oleh DPRA yang disetujui oleh Gubernur Aceh sesuai yang diamanatkan dalam Nota kesepahaman damai antara pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka pada butir 1.1.5 MoU Helsinki, bahwa bentuk warna bendera serta lambang Aceh identik dengan bendera dan lambang perjuangan Atjeh Sumatra National Leberation Front (ASNLF). Terbentuknya Lembaga Wali Nanggroe sebagai lembaga tertinggi di Aceh yang menentukan segala kebijakan politik dalam dan luar negeri mengindikasikan kuatnya keinginan elemen politik mantan GAM/KPA di Aceh untuk memisahkan Aceh dari NKRI.
e)
menguatnya dominasi Dewan Pengurus Pusat Parpol terhadap wakil rakyat maupun Elite Politik mempengaruhi iklim demokrasi yang berasaskan mufakat sebagai amanat pembukaan UUD 1945;
f)
peran parpol sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat kecenderungan lebih dominan untuk RAHASIA
RAHASIA 15 mencapai tujuan Partai Politik dengan memanfaatkan kondisi sosial masyarakat; g)
4)
pelaksanaan Pemilu Legislatif yang akan dilaksanakan pemungutan suara tanggal 9 April 2014 masih berpotensi terjadinya kerawanan pada tahap persiapan, pelaksanaan maupun pengakhirannya;
budaya politik Budaya politik dalam sistem Politik nasional yang aktualisasinya masih belum mencerminkan kehidupan budaya politik yang berlandaskan Pancasila. Dimana budaya politik yang berkembang lebih cenderung terjadinya budaya transaksional politik dikalangan partai politik dan elit politik dalam memperjuangkan tujuan politiknya;
5)
masalah Kebangsaan Menurunnya Persatuan dan kesatuan bangsa yang dipengaruhi oleh primodial kedaerahan berpotensi terhadap menurunnya Nasionalisme dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
6)
f.
Perkembangan Hukum a)
substansi hukum yang tumpang tindih dan terjadinya inkonsistensi dalam perumusan peraturan perundang– undangan belum berorientasi kepada kepentingan masyarakat umum. Hal ini disebabkan adanya kepentingan politik tertentu dalam penyusunan regulasi publik;
b)
kelembagaan hukum yang belum sepenuhnya independen yang masih dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu dalam sistem peradilan;
c)
penegakan hukum masih akan dihadapkan pada integritas, moralitas dan profesionalisme penegak hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.
potensi gangguan yang bersumber dari sosial ekonomi: 1)
krisis ekonomi dan keuangan Amerika Serikat dan Uni Eropa diperkirakan masih akan mempengaruhi kinerja perekonomian nasional, arus investasi masih akan menghadapi berbagai permasalahan, perkembangan industri dalam negeri;
2)
belum mampunya Perbankan Nasional menyediakan kemudahan permodalan, terutama bagi Koperasi dan usaha RAHASIA
RAHASIA 16 kecil dan menengah, menyebabkan terhambatnya peningkatan pembangunan ekonomi Nasional; 3)
fluktuasi harga minyak mentah dunia saat ini mencapai 99,70 dollar AS per barrel dimana harga minyak diproyeksikan akan terus meningkat, seiring dengan perekonomian global yang mulai membaik. Namun perkembangan lain kurs rupiah terus menguat terhadap dollar AS. Dengan kecenderungan harga minyak mentah yang naik, maka harga BBM bersubsidi juga berpeluang terjadi kenaikan;
4)
Kebijakan otonomi Daerah dalam pengelolaan sumber daya alam masih dihadapi pada kewenangan pengelolaan sumber daya alam antara pemerintah daerh dan pemerintah pusat;
5)
meningkatnya kebutuhan konsumsi listrik untuk industri dan rumah tangga, yang tidak diimbangi dengan penambahan produksi listrik (PLTA) sesuai kebutuhan, mengakibatkan berkurangnya suplai listrik kepada konsumen;
6)
sebagian besar perusahaan industri di Indonesia, bermasalah karena menimbulkan pencemaran lingkungan akibat tidak dilakukannya pengolahan terhadap limbah industri dan analisis dampak lingkungan;
7)
kebijakan Pemerintah untuk mengimpor beras, gula, daging dan kebutuhan pokok lainnya dalam memenuhi cadangan pangan nasional masih dihadapkan kepada kemampuan produksi pangan nasional.
8)
diberlakukannya pasar bebas AFTA akan berakibat membanjirnya produk impor yang lebih murah di pasar dalam negeri mempengaruhi daya saing terhadap produk lokal;
9)
kebijakan di bidang transportasi dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan infrastruktur yang mendukung sehingga berdampak terhadap timbulnya berbagai permasalahan di bidang transportasi;
10) permasalahan di bidang pertanian masih dihadapkan pada masalah iklim yang ekstrim dan kebijakan masalah pupuk serta masalah sengketa lahan pertanian; 11) pengelolaan fungsi hutan yang tidak disertai dengan upaya pelestariannya menjadi potensi kerugian negara serta munculnya berbagai permasalahan seperti perusakan lingkungan hidup, bencana alam banjir dan kabut asap;
12) kurang ketatnya….. RAHASIA
RAHASIA 17 12) kurang ketatnya pengawasan batas teritorial kelautan dan perikanan menjadi potensi gangguan kekayaan laut dan habitatnya; 13)
g.
masalah ketenagakerjaan masih dihadapkan sempitnya lapangan pekerjaan dengan angkatan kerja yang tersedia yang disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia pekerja yang tidak memenuhi standarisasi lapangan kerja yang tersedia;
potensi gangguan yang bersumber dari sosial budaya: 1)
Agama a)
Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pendirian Tempat Ibadah, belum disosialisasikan dan diaktualisasikan dalam membangun kerukunan antar umat beragama, dimana dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai penafsiran yang berdampak terhadap terjadinya konflik antar umat beragama;
b)
munculnya aliran-aliran sesat, meliputi: Lia Eden, Al Zaitun, ajaran Islam Jamaah, Aliran Ingkar Sunnah, Gerakan Darul Arqom, Perguruan Mahesa Kurung, Ahmadiyah, Aliran Pemburu Isa Bugis, Gerakan Lembaga Kerasulan, Bahai, Gerakan Syiah di Indonesia, Al-quran Suci, Al Qiyadah Al Islamiyah dan Sekte Sion Kota Allah. Apabila aliran-aliran tersebut terus berupaya mengembangkan fahamnya tanpa mampu dicegah Pemerintah dan masyarakat, maka berpotensi menimbulkan berbagai bentuk gangguan kamtibmas.
2)
Kesehatan penanganan dan pelayanan kesehatan yang masih jauh dari harapan, menyebabkan berkembangnya berbagai jenis penyakit, seperti demam berdarah ( DBD), flu burung (AI), flu babi (H1N1) HIV/ AIDS, gizi buruk, muntaber, diare, rabies, chikungunya, anthraks dll di berbagai wilayah di provinsi Aceh yang pada gilirannya berimplikasi terhadap stabilitas Kamtibmas;
3)
Adat dan budaya Keragaman etnis, agama, suku dan ras selain merupakan aset bangsa, merupakan potensi bagi terjadinya konflik yang berlatar belakang perbedaan yang ada; 4) RAHASIA
Pariwisata…..
RAHASIA 18 4)
5)
Pariwisata a)
kondisi alam di provinsi Aceh masih menjadi salah satu tujuan wisata manca negara. Disisi lain kondisi keamanan masih dominan mejadi pertimbangan beberapa negara untuk melarang warga negaranya untuk datang ke Indonesia dengan mengeluarkan travel warning;
b)
keberhasilan pengungkapan kasus terorisme memperoleh apresiasi negara-negara di dunia seperti terungkapnya pelaku peledakan Bom Bali 1 maupun 2, dan terungkapnya pelaku pengeboman Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton maupun objek peledakan lainnya, dimana gembong utama teroris DR. Azhari dan Noordin M. Top telah tewas, semakin menimbulkan kepercayaan dunia, bahwa Indonesia mampu mengatasi masalah terorisme, kondisi ini akan mendorong semakin meningkatnya kepariwisataan Indonesia;
pendidikan Kebijakan pembangunan sektor pendidikan yang masih dihadapkan kepada beberapa permasalahan seperti pelaksanaan penyaluran dana subsidi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), masalah status sekolah (RSBI), penolakan terhadap undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) menjadi kendala pemerintah dalam mewujudkan upaya mencerdaskan bangsa;
6)
Lingkungan Hidup a)
penebangan liar di hutan terutama dilokasi serapan air, dapat berakibat kepada timbulnya tanah longsor dan banjir pada waktu musim hujan serta korban manusia dan kerugian materiil masyarakat;
b)
Pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar lahan pada musim kemarau, menyebabkan timbulnya kabut asap yang pekat. Sehingga mengganggu kesehatan dan transportasi perhubungan baik darat, laut dan udara serta komplain dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam;
c)
Pembangunan industri yang tidak disertai analisis dampak lingkungan mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan;
7)
RAHASIA
pertanahan......
RAHASIA 19
7)
pertanahan Sengketa pertanahan yang dilatarbelakangi oleh status kepemilikan tanah baik secara perorangan maupun kelompok yang tanpa disertai oleh dokumen kepemilikan. Disisi lain Penerbitan surat tanah/sertifikat ganda oleh Badan Pertanahan Nasional, atau Pemerintahan Daerah setempat menimbulkan sengketa tanah yang berdampak terjadinya konflik horizontal dan vertikal;
h.
potensi gangguan yang bersumber dari keamanan: permasalahan–permasalahan dibidang keamanan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, meliputi: 1)
tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat sangat signifikan mempengaruhi situasi keamanan. Pemahaman hukum yang masih rendah sebagian masyarakat kecenderungan meninggalkan norma dan kaidah hukum yang ada dalam menyelesaikan masalah yang ditempuh melalui tindakan melanggar hukum dan anarkisme dan main hakim sendiri;
2)
masih berkembangnya ditengah-tengah masyarakat bahwa tanggung jawab keamanan merupakan tugas aparat keamanan sehingga hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun sistem keamanan di lingkungan masyarakat;
3)
kurangnya peran pranata sosial dalam membangun keamanan disertai anggapan bahwa masalah keamanan segalanya dapat diatur, dan ditentukan adat setempat, sehingga penerapan hukum positif menjadi kurang maksimal;
4)
rendahnya sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan pelanggaran, tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku;
5)
belum optimalnya penegakan hukum yang berkeadilan sehingga mempengaruhi kepercayaan sebagian masyarakat terhadap sistem pengakan hukum;
6)
permasalahan yang berlatar belakang politik, ekonomi dan sosial budaya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang berpotensi terhadap terjadinya gangguang keamanan.
III.
RAHASIA
/
TUGAS POKOK…..
RAHASIA 20
III.
TUGAS POKOK PolresLangsa beserta seluruh jajarannya dengan Perbantuan unsur TNI serta Pemerintahan daerah melaksanakan Operasi Kontinjensi ”Aman Aceh I2014” untuk Penanganan Konflik Sosial Tahun 2014 di seluruh wilayah hukum Polres Langsa secara sinergi, profesional dan proporsional dengan mengedepankan kegiatan preventif, didukung kegiatan deteksi, preventif dan Gakkum secara tegas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menciptakan stabilitas Kamtibmas yang kondusif.
IV.
PELAKSANAAN 1.
Tujuan dan Sasaran a.
b.
tujuan 1)
memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
2)
menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
3)
melindungi jiwa, harta benda masyarakat, serta sarana dan prasarana umum;
4)
memulihkan situasi Kamtibmas, kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum;
5)
memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
sasaran: 1)
manusia / orang : a)
pelaku baik perorangan maupun kelompok masa yang melakukan bentrok, kerusuhan dan tindakan anarkis;
b)
pejabat pemerintah daerah atau pusat serta pejabat instansi pemerintah daerah dan pusat yang menjadi objek sasaran konflik sosial;
c)
masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitar tempat kejadian konflik sosial;
2)
RAHASIA
tempat / lokasi....
RAHASIA 21 2)
tempat / lokasi : a)
b)
lokasi gedung-gedung simbol kenegaraan: (1)
kantor pemerintahan atau kantor Walikota Langsa;
(2)
rumah kediaman Walikota Langsa / Wakil Walikota Langsa
(3)
Gedung DPRK Langsa.
lokasi objek-objek vital nasional: (1)
kantor KIP Kota Langsa / Panwaslu Kota Langsa;
(2)
pelabuhan laut internasional / nasional;
(3)
terminal angkutan umum;
(4)
jalan arteri dan jalur transportasi vital;
(5)
kantor-kantor pemerintah ;
(6)
perbankan, pusat-pusat perbelanjaan/perekonomian;
(7)
pusat pengendalian komunikasi;
(8)
PLN;
(9)
PDAM;
(10) depo Pertamina / SPBU; (11) markas TNI dan Polri; (12) dan lain-lain; c)
d)
lokasi proyek-proyek vital nasional: (1)
kantor/proyek perkebunan BUMN/ swasta;
(2)
dan lain-lain;
lokasi sentra industri dan perdagangan: (1)
kawasan industri
(2)
kawasan pabrik dan home industry;
(3)
dan lain-lain;
3) RAHASIA
barang / benda....
RAHASIA 22 3)
barang / benda: setiap barang / benda yang berada di tempat kejadian konflik sosial maupun sekitarnya untuk diselamatkan, serta barang / benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindakan anarkis;
4)
kegiatan: a)
b)
peringatan hari besar internasional: (1)
peringatan Hari Bumi (22 April);
(2)
peringatan Hari Buruh Internasional (1 Mei);
(3)
peringatan Hari Anti Korupsi sedunia (9 Desember);
(4)
peringatan Hari HAM sedunia (10 Desember);
(5)
peringatan Hari Madat/Narkoba (26 Juni);
(6)
peringatan Hari Pangan sedunia (1 Oktober);
peringatan hari besar nasional (1)
Hari-hari besar keagamaan: (a)
Hari Raya Idul Fitri;
(b)
Hari Raya Idul Adha;
(c)
Hari Natal dan Tahun Baru;
(d)
Hari Raya Nyepi;
(e)
Hari Raya Waisak;
(f)
Hari Imlek (tahun baru Cina);
(2)
Hari Pendidikan Nasional;
(3)
Hari Kebangkitan Nasional;
(4)
Hari Proklamasi Kemerdekaan RI;
(5)
Hari Olahraga Nasional;
(6)
peringatan Hari Kesaktian Pancasila;
(7)
peringatan Hari Sumpah Pemuda; c) agenda kegiatan....
RAHASIA
RAHASIA 23 c)
d)
e)
agenda kegiatan Pemerintah (Pusat / Daerah): (1)
sidang–sidang/konferensi yang dihadiri pejabat negara/Menteri negara-negara asing/sahabat;
(2)
sidang–sidang DPRA;
(3)
sidang–sidang yang dihadiri pejabat negara;
(4)
sidang DPRA Provinsi/Kabupaten/Kota;
agenda kegiatan Partai Politik, dan Ormas: (1)
peringatan HUT Parpol/Ormas;
(2)
milad ormas keagamaan dan ormas-ormas lainnya;
agenda Pemilu Legislatif : ( 1) Tahap Persiapan dan Penyelenggaraan NO TAHAP 1. Masa Kampanye 2.
Masa Tenang
3. 4.
Masa Pemungutan Suara Masa Penghitungan Suara
5.
JADWAL 16 Maret s.d 5 April 2014 6 s.d 08 April 2014 09 April 2014 10 April s.d 7 Mei 2014 11 s.d 17 Mei 2014 11 s.d 13 Mei 2014
f)
Penetapan perolehan kursi & Calon terpilih: a. DPR & DPD b. DPRD Provinsi & Kabupaten Kota 6. Pengucapan sumpah / janji Juli s.d anggota legislatif terpilih: Agustus 2014 a. DPR Kabupaten Kota Agt s.d Sept b. DPRD Provinsi 2014 c. DPR & DPD 01 Okt 2014 Hari peringatan Milad GAM (4 Desember);
g)
Hari peringatan peristiwa pelanggaran HAM:
h)
Hari peringatan peristiwa tragedi Nasional:
i)
(1)
Tragedi bom Bali (12 Oktober);
(2)
Peristiwa / tragedi Tsunami di Aceh (26 Desember);
(3)
Tragedi Malari (15 Januari);
agenda Kegiatan Internasional; RAHASIA
RAHASIA 24
2.
Daerah Operasi Kontinjensi Daerah operasi kontinjensi konflik sosial digelar di seluruh wilayah hukum Polres Langsa dengan identifikasi potensi konflik dapat digambarkan sebagai berikut : NO KESATUAN 1 Polres Langsa
a.
POTENSI KONFLIK Tidak diberikannya izin tentang pemanfaatan gedung sebagai ibadah umat kristiani oleh geuchik dan tuha peut. Lokasi desa peukan Langsa.
KET
Potensi Konflik Poleksosbud 1)
kebijakan publik
2)
rebutan air persawahan / perkebunan
3)
pencemaran lingkungan
4)
perebutan antar pok terhadap tender proyek pemerintah
5)
status pegawai honorer
6)
LSM Center Muliya Hati yang di isukan pendangkalan aqidah
7)
sengketa pemilukada
8)
sengketa ganti rugi lahan antara warga dan perusahaan
9)
sengketa pembayaran gaji karyawan perusahan / umr
10) penimbunan sembako jelang hari – hari besar 11) ketidak puasan atas kepemimpinan kades 12) pemukulan oleh pengurus partai politik terhadap masyarakat 13) perusahan kurang memperhatikan masyarakat setempat 14) persengketaan partai aceh dan partai nasional
b.
RAHASIA
Potensi Konflik Sara…..
RAHASIA 25
b.
c.
d.
Potensi Konflik Sara i.
pertentangan agama yang dinyatakan sesat
ii.
pertentangan pendirian tempat ibadah
iii.
pertentangan antar pondok pesantren
iv.
permasaalahan berkaitan dengan isu dukun santet
v.
ajaran sesat laduni / pendangkalan aqidah
vi.
ajaran tasawuf menyimpang (abuya jamaludin wali vs abuya amran)
vii.
pemanfaatan gedung sebagai tempat ibadah nasrani karena tidak di izinkan
viii.
perbedaan faham atau aliran kepercayaan antara masyarakat islam dengan ldii (lembaga da’wah islam indonesia)
Potensi Konflik Batas Wilayah 1)
perebutan batas sawah antar warga masyarakat
2)
pertentangan batas wilayah desa
3)
pertentangan kepemilikan tanah untuk pembuatan jalan
4)
perselisihan batas wilayah desa dengan perusahaan
5)
perselisihan batas wilayah antara warga masyarakat dengan perusahaan
6)
persengketaan lahan perkebunan dengan masyarakat
7)
penyerobotan tanah milik perusahaan oleh warga masyarakat
Potensi Konflik Sumber Daya Alam 1)
pertentangan lokasi galian “c”
2)
persengketaan lahan perkebunan sawit
3)
perselisihan wilayah penangkapan ikan antara warga lokal dengan luar wilayah
4)
persengketaan tambang emas dengan warga masyarakat 3.
RAHASIA
Cara Bertindak. . . . .
RAHASIA 26 3.
Cara Bertindak a.
b.
Satgas Deteksi ( Intelkam ) : 1)
melaksanakan kegiatan fungsi intelijen meliputi tindakan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dengan langkahlangkah deteksi, identifikasi dan penilaian dalam rangka penajaman target operasi terhadap pelaku kerusuhan dan memetakan (mapping) terhadap objek yang akan diperkirakan menjadi lokasi kerusuhan massa, huru-hara dan penjarahan;
2)
melakukan melakukan deteksi dini untuk mengetahui pimpinan dan jumlah massa pengikutnya, isu yang dipersoalkan, arah pergerakan massa, perusuh dan aktor intelektual dan dokumen-dokumen/peralatan yang digunakan;
3)
melakukan kegiatan penggalangan terhadap pimpinan kelompok untuk selalu berlaku sopan, tertib dan tidak melakukan tindakan anarkis dan melawan hukum pada saat melaksanakan aksinya serta pengurangan terhadap massa yang akan dilibatkan sehingga massa yang digerakkan tidak terlalu banyak;
Satgas Preemtif ( Binmas ) : 1)
melakukan kegiatan Polmas dengan memberi bimbingan dan penyuluhan terhadap kelompok sadar Kamtibmas yang telah dibina untuk tidak terpengaruh dan ikut kegiatan aksi unjuk rasa/kerusuhan massa;
2)
menghimbau dan memberi pencerahan kepada masyarakat agar melakukan pengamanan swakarsa di lingkungan kerja instansi pemerintah maupun swasta dan pemukiman;
3)
potensi masyarakat yang telah terbentuk diarahkan untuk mendukung pemulihan stabilitas Kamtibmas guna menjamin terciptanya situasi yang kondusif;
4)
kuasai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terhadap permasalahan yang sedang disengketakan;
5)
kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang karakter massa serta kuasai akar permasalahan yang sedang disengketakan sehingga ada bahan untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut;
6)
menentukan agenda yang akan dibicarakan dan strategi yang akan digunakan sebelum negosiasi dilaksanakan; 7) RAHASIA
melakukan . . . . .
RAHASIA 27 7)
melakukan pendekatan dan koordinasi serta mengajak pimpinan kelompok, organisasi/LSM dan tokoh masyarakat setempat untuk menjadi mediator dan fasilitator terhadap perwakilan massa kedua belah pihak sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan anarkis;
8)
melakukan negosiasi dengan menginformasikan untung dan ruginya bagi massa kedua belah pihak apabila terjadi bentrok serta menghimbau untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan musyawarah;
9)
negosiator tidak boleh terpancing emosinya oleh massa yang dihadapi, usahakan mencari peluang ataupun celah untuk masuk ke dalam suasana batiniah massa sehingga proses negosiasi dapat berlangsung aman dan lancar;
10) pastikan bahwa hasil negosiasi dapat diterima oleh kedua belah pihak, apabila menemui jalan buntu yang disebabkan masingmasing pihak bersikeras mempertahankan pendapatnya masing-masing, maka usahakan mengulur waktu dan atau mencari waktu lain yang tepat untuk memecahkan akar masalah yang sedang dihadapi; c.
Satgas Preventif ( Sabhara ) : 1)
memimpin, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta memberikan APP kepada anggota pelaksana di tingkat Satgas Preventif;
2)
melaksanakan kegiatan pencegahan secara terbuka terhadap sasaran dengan melakukan kegiatan meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli di lokasi dan tempat-tempat yang berpotensi terjadinya aksi penjarahan, perusakan dan pembakaran;
3)
menyiagakan pasukan PHH/Dalmas dan pasukan kendaraan bermotor roda dua pengurai massa yang sewaktu-waktu dapat digerakkan ke lokasi kerusuhan massa;
4)
melaksanakan penyekatan di wilayah perbatasan guna mencegah masuk/bertambahnya massa yang akan melakukan kerusuhan massa dan penyekatan/pengaturan terhadap arus lalu lintas, khususnya mengalihkan pengendara kendaraan bermotor agar tidak melalui jalan menuju tempat kerusuhan massa;
5)
melakukan pemeriksaan terhadap orang dan barang yang akan masuk ke lokasi kerusuhan; 6)
RAHASIA
meningkatkan . . . . .
RAHASIA 28 6)
meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya menumbuhkan daya cegah, daya tangkal dan daya lawan masyarakat terhadap setiap bentuk gangguan Kamtibmas yang terjadi di lokasi kerusuhan massa yang dapat mengganggu kegiatan masyarakat lainnya;
7)
melaksanakan pengamanan secara melekat terhadap pejabat VIP dan VVIP sehingga tidak berimbas kepada kegiatannya;
8)
melakukan penjagaan, penyekatan dan pengamanan pada tempat-tempat fasilitas umum dan kendaraan dari tindakan penjarahan, pencurian, perusakan dan tindakan pidana lainnya serta senantiasa berkoordinasi dengan unsur pengamanan swakarsa yang ada;
9)
melakukan pengawalan terhadap semua objek (orang/barang) yang memiliki nilai strategis sehingga aman sampai tujuan;
10) penggelaran pasukan kendaraan bermotor roda dua pengurai massa untuk memecah konsentrasi massa agar tidak berkumpul di suatu tempat; 11) melakukan penggelaran dan pengerahan pasukan PHH/ Dalmas untuk melaksanakan kegiatan pembubaran massa; 12) melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap para perusuh yang dilaksanakan oleh PHH akan tetapi tidak terkesan bahwa penindakan itu sebagai tindakan kekerasan; 13) melakukan upaya paksa terhadap orang, kelompok dan organisasi/LSM yang melakukan tindakan anarkis, mengganggu dan menghambat kegiatan masyarakat sebagai alternative terakhir apabila jalan negosiasi yang ditempuh mengalami kendala dan kegagalan; d.
Satgas Tindak ( Brimob Kompi 2 Den B Aramiah ) : 1)
melakukan penindakan terhadap adanya ancaman terorisme;
2)
melakukan sterilisasi pada lokasi, tempat dan kegiatan;
3)
melakukan tindakan pertama TKP ledakan bom;
e. Satgas Gakkum. . . . . .
RAHASIA
RAHASIA 29 e.
f.
Satgas Gakkum ( Reskrim ) : 1)
melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku kerusuhan dan aktor intelektual yang terbukti melakukan tindak pidana;
2)
melakukan pemeriksaan dan penelitian barang bukti dalam rangka penyidikan serta pemberkasan perkara;
3)
melakukan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara serta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum apabila berkas perkara dinyatakan P-21;
Satgas Bantuan ( Kesehatan ) : penggelaran personel Dokkes, fasilitas kesehatan dan alat kesehatan untuk melaksanakan kegiatan Ur Kes Polres Langsa, antara lain untuk :
4.
1)
kegiatan kesehatan lapangan, berupa tindakan pertolongan kedaruratan medik, penyehatan lingkungan barak / perkemahan personel dan evakuasi medik;
2)
pelayanan kesehatan, berupa upaya kesehatan promotif, preventif, kesehatan dan rehabilitatif;
3)
kegiatan Ur Kes berupa olah TKP aspek medik, evakuasi korban meninggal, identifikasi korban dan pemeriksaan laboratorium penunjang untuk proses identifikasi.
Penahapan a. 1)
tahap persiapan: melakukan inventarisasi potensi konflik di wilayah masingmasing yang bersumber dari: a)
permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
b)
perseteruan antar dan/atau intern umat beragama, antar suku, dan antar etnis;
c)
Sengketa batas dan/atau provinsi;
d)
Sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antara masyarakat dengan pelaku usaha;
e)
Distribusi sumber dalam masyarakat;
wilayah
desa,
daya alam yang
RAHASIA
kabupaten/kota,
tidak
seimbang
RAHASIA 30 2)
3)
melakukan pendalaman terhadap potensi konflik untuk mengetahui anatomi dan akar masalah dengan langkahlangkah sebagai berikut : a)
mengumpulkan data untuk memetakan potensi konflik;
b)
memahami karakteristik, komposisi, budaya, adat istiadat dan tokoh-tokoh masyarakat (elit, menengah, bawah);
c)
melakukan analisis terhadap data diatas dan permasalahan yang muncul kepermukaan untuk menemukan akar permasalahannya;
d)
melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan potensi konflik yang akan terjadi, untuk mencari solusi dan jalan keluar agar potensi konflik tidak berkembang menjadi konflik;
e)
membuat alternatif pemecahan konflik;
membuat prioritas penanganan potensi konflik dengan cara: a)
memetakan semua potensi konflik yang terjadi di wilayah hukum masing-masing;
b)
membuat perkiraan khusus intelijen terhadap potensi konflik yang ada diwilayah;
c)
melakukan analisa intelijen untuk menentukan bobot kerawanan potensi konflik (sangat rawan, rawan dan aman);
d)
memprioritaskan penanganan potensi konflik dimulai pada bobot kerawanan “sangat rawan”;
4)
mempersiapkan piranti lunak dan keras serta organisasi, termasuk penyiapan posko Operasi;
5)
penyiapan personel, logistik, materiil dan anggaran yang diperlukan;
6)
melaksanakan rapat koordinasi antar fungsi Polri maupun antar instansi terkait, TNI dan Pemda;
7)
melaksanakan Latihan Pra Operasi (Latpraops);
8)
melaksanakan pergeseran pasukan dan peralatan pada daerah kontinjensi.
b. RAHASIA
tahap pelaksanaan.....
RAHASIA 31 b.
tahap pelaksanaan : 1)
tahap pencegahan konflik : a)
b)
memelihara kondisi damai dalam masyarakat : (1)
Polri bersama-sama Pemerintah/Pemerintah Daerah (Pemda) dan elemen masyarakat mendorong setiap warga masyarakat;
(2)
mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang berpotensi konflik melalui musyawarah untuk mufakat dengan tidak melanggar hukum;
(3)
memberdayakan peran media massa dan media sosial, agar situasi damai dalam masyarakat tetap terpelihara;
(4)
meningkatkan sinergi dengan instansi terkait untuk memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak melanggar hukum dan tidak melakukan kekerasan dalam menyelesaikan masalah;
(5)
melakukan penanganan setiap bentuk pelanggaran hukum agar tidak berkembang menjadi konflik;
mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai melalui : (1)
mendorong pranata adat dan/atau pranata sosial untuk menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat melalui musyawarah untuk mufakat yang hasilnya mengikat para pihak;
(2)
mengedepankan keadilan restorative dalam upaya penyelesaian perselisihan, khususnya terhadap pelanggaran hukum yang ringan atau kerugiannya kecil dan/atau pelakunya anak-anak dan orang lanjut usia;
(3)
penyelesaian dengan cara penegakan hukum melalui proses peradilan merupakan langkah terakhir, apabila langkah sebagaimana tersebut angka 1 dan 2 tidak tercapai;
(4)
memberikan keteladanan kepada masyarakat bahwa anggota Polri tidak boleh main hakim sendiri, bersikap sewenang – wenang dan melakukan tindak kekerasan. c) RAHASIA
Meredam…..
RAHASIA 32
c)
d)
Meredam potensi konflik, dengan cara : (1)
memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
(2)
menerapkan tugas pelayanan masyarakat dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
(3)
melaksanakan FGD untuk menemukan solusi permasalahan yang berpotensi terjadinya konflik;
(4)
proaktif dalam memediasi para pihak yang berpotensi konflik agar tidak berkembang menjadi konflik;
(5)
membangun kemitraan dengan berbagai komunitas masyarakat melalui penerapan Polmas guna mengeliminir potensi konflik;
(6)
menegakkan hukum secara tegas, tidak diskriminasi, dan menghormati HAM;
membangun sistem peringatan dini ( SPD ) : (1)
mengoptimalkan peran melakukan deteksi dini;
jajaran
Intelkam
untuk
(2)
mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas;
(3)
mengoptimalkan peran patroli fungsi Sabhara;
(4)
mengoptimalkan peran Polsek sebagai basis deteksi;
(5)
membangun komunikasi yang intensif dengan media massa dan media sosial dalam rangka memperluas jaringan informasi;
(6)
mewajibkan anggota Polri yang bertugas di daerah potensi konflik untuk membuat laporan informasi tentang berbagai permasalahan yang ditemukan;
(7) mewajibkan anggota Polri memasukkan data potensi konflik ke dalam sistem informasi yang terintegrasi mulai dari tingkat Polsek sampai dengan Mabes Polri untuk memutakhirkan data; 2)
RAHASIA
Tahap penghentian.....
RAHASIA 33 2)
tahap penghentian konflik : a)
b)
penghentian kekerasan fisik dilakukan dengan cara : (1)
menghentikan kekerasan fisik melalui negosiasi dengan mengikutsertakan tokoh yang berpengaruh (agama, pemuda, adat) serta melibatkan pranata adat dan/atau pranata sosial;
(2)
dalam hal mediasi belum mencapai kesepakatan, harus diupayakan melalui negosiasi untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki;
(3)
dalam hal negosiasi tidak berhasil dicapai, Polri mengimbau kepada para pihak yang berkonflik untuk menahan diri dan tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum;
(4)
apabila imbauan tidak dipatuhi dan kekerasan masih berlanjut, dikeluarkan maklumat untuk diumumkan atau disebarluarkan kepada masyarakat;
(5)
menghentikan kekerasan fisik melalui penggelaran kekuatan Polri;
(6)
prosedur penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian berpedoman pada 6 tahapan;
(7)
melakukan tindakan tegas dan terukur kepada para pihak yang berkonflik;
(8)
meminimalkan kepolisian;
(9)
melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku pelanggar hukum;
korban
akibat
dari
tindakan
penyelamatan dan perlindungan terhadap korban : (1)
memberikan pertolongan dan konflik secara cepat dan tepat;
(2)
melakukan identifikasi terhadap korban konflik, baik korban meninggal maupun luka luka;
(3)
membentuk posko pengaduan orang hilang akibat konflik;
(4)
membantu Pemda / instansi terkait;
(5)
Penjagaan dan penyelamatan obvit di wilayah konflik;
RAHASIA
evakuasi
korban
RAHASIA 34 c)
Membatasi perluasan area dan mencegah terulangnya konflik; ( 1) melakukan islolasi untuk menghambat penyebaran konflik massa;
3)
Melakukan penyekatan terhadap jalur atau jalan yang dimungkinkan untuk masuknya massa ke lokasi / daerah konflik;
(3)
Mencegah terjadinya konflik susulan;
tahap pasca konflik : a)
b)
c)
c)
(2)
kegiatan rekonsiliasi, dilakukan dengan cara: (1)
mediasi perundingan damai secara permanen;
(2)
memfasilitasi pemberian resitusi baik yang dilakukan oleh pemerintah, Pemda, maupun para pihak lain;
kegiatan rehabilitasi, dilakukan dengan cara: (1)
pemulihan situasi masyarakat;
keamanan
dan
ketertiban
(2)
melakukan kegiatan bakti sosial dan kesehatan pada daerah pascakonflik;
(3)
memperbanyak kegiatan simpatik;
kegiatan rekonstruksi, dilakukan dengan cara: (1)
pengamanan kegiatan rekonstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemda di daerah pasca konflik;
(2)
perbaikan lingkungan tempat tinggal, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang rusak;
(3)
pemulihan dan penyediaan akses kesehatan dan mata pencaharian;
(4)
pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan / atau daerah pasca konflik; dan
(5)
perbaikan pemulihan tempat – tempat ibadah yang rusak akibat konflik;
pendidikan,
tahap konsolidasi :
1)
menarik personel dari lokasi konflik dan mengecek jumlah kekuatan dan kelengkapan yang digunakan;
2)
melaksanakan wash up / kaji ulang terhadap pelaksanaan Operasi Kontinjensi;
RAHASIA
RAHASIA 35 3)
menyiapkan dan menyusun laporan akhir hasil pelaksanaan Operasi Kontinjensi.
5.
Struktur Organisasi dan penjabaran tugas ( terlampir )
6.
Penggelaran kekuatan personel dan peralatan a.
Kekuatan Polres Langsa: 1)
personel: 511 orang
2)
sarana prasarana:
3)
b.
a)
truk dan Rantis Barrier, AWC, APC dan EOD;
b)
Ranmor Roda-4 kawal dan patroli;
c)
Ranmor Roda-2;
d)
ambulance;
f)
kapal Type B dan C;
g)
perahu karet;
h)
tenda lapangan (Kompi dan Peleton);
i)
Alkom/Alsus;
k)
tongkat Polri dan borgol;
l)
senter;
m)
metal detector;
n)
rompi;
o)
veldbed dan kasur gulung;
p)
pepper ball / flash ball, pepper spray;
q)
peralatan dan perawatan medis sesuai dengan kebutuhan di lapangan;
r)
peralatan lainnya yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan guna menghadapi kontinjensi;
logistik, antara lain: a)
perbekalan Makanan Tambahan Polri (MTP) diperlukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan;
b)
rumah sakit rujukan sesuai kebutuhan di lapangan;
yang
pola pelibatan kekuatan: 1)
perbantuan antar wilayah dalam rangka menghadapi kontijensi yang terjadi di salah satu daerah di wilayah provinsi Aceh dengan menggunakan sistem Rayonisasi : RAHASIA
RAHASIA 36
2)
a)
Rayon I, terdiri dari Polresta Banda Aceh, Polres Aceh Besar, Polres Pidie dan Polres Sabang;
b)
Rayon II, terdiri dari Polres Bireuen, Polres Lhokseumawe, Polres Aceh Utara, Polres Aceh Timur, Polres Langsa dan Polres Aceh Tamiang;
c)
Rayon III, terdiri dari Polres Aceh Tengah, Polres Bener Meriah, Polres Gayo Lues dan Polres Aceh Tenggara;
d)
Rayon IV, terdiri dari Polres Aceh Barat Daya, Polres Aceh Selatan, Polres Aceh Singkil dan Polres Simeulue;
e)
Rayon V, terdiri dari Polres Aceh Barat, Polres Aceh Jaya, danPolres Nagan Raya;
pengerahan kekuatan Brimobda Aceh dalam menghadapi kontinjensi difokuskan pada beberapa titik wilayah, sebagai berikut :
1 2
SATUAN FUNGSI Pok Kodal Staf Sat
KUAT PERS 53 30
3
Pok Driver
48
4
Den Gegana
70
5 6 7
Subden 1 Den A
95
Subden 2 Den A
95
8
Subden 3 Den A
95
NO
95 9
Subden 1 Den B
10
Subden 2 Den B
95
70 11
Subden 1 Den C 95
12
Subden 3 Den C
13
Subden 4 Den C
70
RAHASIA
40 30 65 30 65 65 60
WILAYAH TUGAS Aceh Pokdal VIP Protection Aceh Ton Tindak Jibom Banda Aceh Sabang Aceh Besar Pidie Pidie Jaya
25 25 25 20 35 30 30 20 20 20 10 25 25 25 20 25 25 20
Lhokseumawe Bireuen Bener Meriah Aceh Utara Langsa Aceh Tamiang Aceh Timur Aceh Selatan Subussalam Aceh Singkil Simeulue Aceh Jaya Aceh Barat Nagan Raya Aceh Barat Daya Gayo Lues Aceh Tenggara Aceh Tengah
KET.
3 Unit
RAHASIA 37
7.
Instruksi dan Koordinasi a.
hari ”H” dan jam ”J” pelaksanaan operasi akan ditetapkan / ditentukan kemudian;
b.
di dalam menghadapi ancaman potensi konflik sosial/unras agar menggunakan pola pengamanan dengan mengerahkan jumlah kekuatan personel yang maksimal sehingga menimbulkan efek deteren;
c.
para Kasatwil wajib berada di lapangan bersama-sama dengan anggota dalam pengamanan ancaman konflik sosial/unjuk rasa dan lakukan langkah-langkah taktis operasional melalui terobosan kreatif implementatif, tidak hanya langkah normatif semata;
d.
rencana kontinjensi di tingkat kewilayahan perlu ditindaklanjuti oleh jajaran Polri dengan membuat Rencana Kontinjensi sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing serta membuat Renlat untuk dilatihkan;
e.
permintaan bantuan unsur TNI dilaksanakan mendasari pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanganan Konflik Sosial;
f.
Rencana Kontinjensi dilaksanakan dengan titik berat: 1)
memberikan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat;
2)
melaksanakan tindakan secara tegas dan terukur sesuai SOP, berperilaku yang santun, humanis dan tidak melakukan kegiatan yang kontra produktif;
3)
melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
4)
mencegah dan menghindari terjadinya tindakan pelanggaran HAM;
5)
hindari tindakan over acting dan perilaku negatif anggota di lapangan;
g.
agar Kasatwil melakukan pemeriksaan kepada anggota Dalmas/PHH untuk tidak membawa Senpi dengan peluru tajam kecuali anggota yang telah ditunjuk dan penggunaannya atas perintah Kasatwil;
h.
tahap situasi aman adanya kegiatan unjuk rasa dengan massa kecil dan teratur, Kodal beradadi tangan Kabag Ops selaku Perwira Pengendali di lapangan; i. RAHASIA
tahap situasi…..
RAHASIA 38
V.
i.
tahap situasi rawan dengan adanya konflik sosial menjurus anarkis, maka Kodal berada pada Kapolres, dengan pengerahan kekuatan maksimal yang mendapat back-up dari Polda maupun dapat meminta bantuan Unsur TNI;
j.
tahap situasi krisis terjadi kerusuhan massal dan huru-hara, maka Kodal berada pada Kapolda, dengan pengerahan kekuatan maksimal, PHHBrimob untuk melaksanakan kegiatan penyekatan dan pembubaran massa serta perbantuan unsur TNI untuk pengamanan objek vital/penting. Kapolda dapat mengajukan tambahan perkuatan BKO dari Mabes Polri.
ADMINISTRASI, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN 1.
2.
3.
Administrasi a.
administrasi menggunakan ketentuan administrasi umum Polri dan petunjuk penyelenggaraan administrasi yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b.
pengerahan kekuatan di luar yang telah ditetapkan dalam Rencana Kontinjensi agar diajukan terlebih dahulu kepada Kapolda selaku Penanggung Jawab Kebijakan Operasi;
c.
kebutuhan personel, di luar ketentuan yang telah direncanakan agar diajukan terlebih dahulu kepada Kapolda untuk persetujuannya dan akan didukung secara prioritas sesuai ketentuan yang berlaku.
Sarana Prasarana a.
dukungan sarana prasarana material logistik untuk Operasi Kontinjensi terpusat didukung sarana prasarana dari Mabes Polri;
b.
dukungan sarana prasarana material logistikuntuk Operasi Kewilayahan menggunakan sarana prasarana dari Satwil masingmasing;
c.
dukungan sarana prasarana dari Mabes Polri dapat digunakan secara prioritas oleh Satwil atas permintaan Kasatwil dan mendapat persetujuan dari Kapolri sesuai ketentuan yang berlaku;
d.
perlengkapan personel menggunakan inventaris satuan/Satker masing-masing, kecuali dalam kondisi tertentu dapat menggunakan perlengkapan dari Satker/kesatuan Polri lainnya.
Anggaran a.
dukungan anggaran untuk Operasi Kontinjensi didukung dari anggaran kontinjensi Polda Aceh; RAHASIA
RAHASIA 39
VI.
b.
atas permintaan Kasatwil untuk backup perkuatan personel yang di BKO kan dapat didukung dari anggaran kontinjensi Kapolda atas persetujuan Kapolri sesuai ketentuan yang berlaku;
c.
kekurangan anggaran Operasi Kontinjensi kewilayahan agar diajukan terlebih dahulu kepada Kapolda untuk persetujuannya dan akan didukung secara prioritas sesuai ketentuan yang berlaku.
KOMANDO DAN PENGENDALIAN 1.
Komando a.
kebijakan Operasi Kontinjensi “Aman Aceh I-2013” untuk tingkat Polda berada pada Kapolda selaku Penanggung Jawab dan pelaksanaan pada Dir Sabhara selaku Kaopsda serta di kewilayahan dilaksanakan oleh Kapolres/Taselaku Kaopsres;
b.
pos komando operasi di Polres Langsa berada pada Bag Ops yang disesuaikan dengan eskalasi kejadian: 1)
2)
c.
2.
dalam keadaan aman: a)
komando operasi berada ditangan Kasatwil setempat selaku Kasatgas Pam;
b)
Posko Satgas Polresta/Polres;
c)
Poskotis ditentukan pada lokasi konflik sosial atau sesuai dengan perkembangan kontinjensi yang terjadi;
berada
pada
Bagops
Satwil
dalam keadaan rawan: a)
komando operasi berada di tangan Kapolda Aceh;
b)
Posko Utama berada di Ruang Biroops Polda Aceh;
c)
Posko Satgasres berada pada Bagops Polres Langsa;
d)
Poskotis ditentukan pada lokasi konflik sosial atau sesuai dengan perkembangan kontinjensi yang terjadi;
berkaitan dengan perkembangan eskalasi dan penggelaran kekuatan, komando dan pengendalian dapat diambil oleh satuan setingkat di atasnya.
Pengendalian a.
pengawasan dan pengendalian dalam rangka dinamika pelaksanaan Kontinjensi “Aman AcehI-2014” dilaksanakan oleh Karo Ops selaku Karendalopsda dan di kewilayahan oleh Kabag Ops selaku Karendalopsres; RAHASIA
RAHASIA 40 b.
dalam rangka transparasi dan akuntabilitas penanggulangan kontinjensi “Aman AcehI-2014”, setiap pimpinan satuan wajib memberdayakan pengawas eksternal independen pada saat tindakan Kepolisian preemtif, preventif dan penegakan hukum;
c.
asistensi oleh pimpinan dan pejabat yang ditunjuk guna menjamin terselenggaranya operasi sesuai Rencana Kontinjensi yang telah ditetapkan;
d.
melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan/tindakan kontinjensi menghadapi Konflik Sosial kepada Kapolda selaku Kaopsda berdasarkan sistem pelaporan yang ditentukan;
e.
sistem pelaporan menggunakan sarana komunikasi yang ada di Biro Operasi Polda Aceh, dengan nomor: 1)
telepon/Fax : 0651-755534, 0651-755537
2)
email Internet Biro Operasi :
3) f.
3.
a)
[email protected]
b)
[email protected]
dalam hal berita yang sangat rahasia agar digunakan sandi;
sistem pelaporan di Satgasres Langsa berada pada Bag Ops Polres Langsa; 1)
telepon/fax Bag Ops
: 0641 – 21778
2)
telepon/fax Sitipol
: 0641 – 23380
3)
telp siaga ops
: 0641 – 21110
4)
email
:
[email protected]
5)
SMS Center
: 085224485555
Pernyataan resiko a.
apabila terjadi kekurangan kekuatan personel dan sarana dan prasarana, segera meminta bantuan sesuai dengan pola perbantuan yang telah dijelaskan, serta meminta bantuan aparat keamanan dan instansi terkait untuk mengantisipasi kejadian lebih besar;
b.
dalam penggelaran kekuatan kontinjensi menghadapi rusuh massa, kekuatan personel dan sarana prasarana yang digelar perlu memperhitungkan kemungkinan kegagalan serta resiko yang kecil untuk terjadinya korban jiwa serta harta benda, sehingga diperlukan kekuatan cadangan yang dengan cepat dan mudah bisa didaya gunakan untuk menambah kekuatan; c. segera . . . . . RAHASIA
RAHASIA 41
c.
segera melakukan tindakan melokalisir kerusuhan sambil menunggu datangnya bantuan perkuatan, mengamankan dan menjaga sekitar lokasi Mako Kepolisian, asrama - asrama guna menghindari aksi susulan;
d.
segera mengambil langkah-langkah strategis dan terukur apabila sebelumnya mengalami kegagalan dengan melakukan koordinasi antar fungsi dan koordinasi dengan instansi terkait.
e.
apabila terjadi aksi rusuh massa yang meluas dan meningkat menjadi bencana nasional maka pimpinan segera mengambil tindakan untuk menghindari resiko kegagalan yang lebih besar, melakukan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku serta mengerahkan segala upaya yang melibatkan Polri dan TNI serta seluruh elemen bangsa.
VII. PENUTUP
Demikian Rencana Kontinjensi “Aman Aceh I - 2014” Polres Langsa ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman dalam menghadapi Kontinjensi Konflik Sosial Tahun 2014 di wilayah hukum Polres Langsa dan dijabarkan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing serta dilatihkan pada setiap personel/Satgas yang mengawaki beserta unsur perbatuan TNI dan pemerintah daerah. Langsa, 23 April 2014 KEPALA KEPOLISAN RESOR LANGSA TTD
HARIADI. SH. SIK AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72050477
Lampiran : “A” Struktur Organisasi . “B” Penjabaran tugas “C” Kirsus Intelkam Polres Langsa
RAHASIA
