KENDALA-KENDALA PROGRAM SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPKP) DI DESA DUANO KECAMATAN SUWAWA TENGAH KABUPATEN BONE BOLANGO
JURNAL
OLEH MAHDALENA SAMAN NIM. 121 410 017
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 2014
KENDALA – KENDALA PROGRAM SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPKP) DI DESA DUANO KECAMATAN SUWAWA TENGAH KABUPATEN BONE BOLANGO Mahdalena Saman, Yakob Napu, Rapi Us Djuko1
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala – kendala Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP), dilaksanakan di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data dalam bentuk observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa indikator yang sangat mempengaruhi Simpan Pinjam Kelompok Perempuan. Salah satu indikator dalam penelitian ini adalah Keberhasilan anggota dalam mengembangkan usaha, bentuk-bentuk dan cara sosialisasi, ketepatan penyebaran dana tidak sesuai sasaran, besarnya pinjaman terbatas, ketegasan sanksi, pelatihan dan peningkatan skill, dan kebermanfaatan dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan. Kondisi tersebut timbul diakibatkan oleh adanya masalah – masalah yang terjadi pada simpan pinjam kelompok perempuan seperti terjadinya tunggakan pembayaran oleh anggota, pinjam nama (mengatas namakan anggota). Sehingga hal tersebut yang menyebabkan terjadinya permasalahan – permasalahan yang ada pada Simpan Pinjam Kelompok Perempuan. Kata Kunci: Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dan Pendapatan Perempuan
1
Mahdalena Saman Mahasiswa Jurusan PLS Universitas Negeri Gorontalo, Drs. Yakob Napu, M.Pd Selaku Dosen Jurusan PLS Universitas Negeri Gorontalo dan Dra. Rapi Us. Djuko, M.Pd Selaku Dosen Jurusan PG-PAUD Universitas Negeri Gorontalo
PENDAHULUAN
Kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari konteks pembangunan masyarakat. Pembangunan yang selama ini dilakukan adalah untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Ada dua pendekatan dalam pembangunan yang dilakukan selama ini, yakni pendekatan top down dan pendekatan bottom up. Pendekatan top down merupakan bentuk blue print strategy, yakni pendekatan yang bersumber pada pemerintah, dengan demikian masyarakat hanyalah sebagai sasaran atau obyek pembangunan saja. Sebaliknya pendekatan bottom up adalah pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai pusat pembangunan atau pusat perubahan sehingga terlibat dalam proses perencanaan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi. Pendekatan ini sering disebut sebagai people centered development (Korten, dalam Sulistiyani, 2004:37). Kondisi ekonomi saat ini berimbas pada menurunnya produktivitas dunia usaha, rendahnya peluang kerja dan usaha, membengkaknya angka pengangguran, serta menurunnya tingkat pendapatan (income perkapita) masyarakat. Kondisi ini telah mengakibatkan bertambahnya jumlah keluarga miskin yang tersebar diberbagai wilayah. Kemiskinan menjadi ancaman bagi keluarga tertentu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sekalipun karena tidak memiliki penghasilan yang memadai. Kemiskinan berkaitan dengan kebutuhan dasar, status sosial dan kelangsungan hidup yang tidak terjamin, seperti menyangkut soal kebutuhan dasar dan sekaligus status sosial, baik individu maupun kelompok masyarakat tertentu. Persoalan kemiskinan juga menyangkut kelangsungan kehidupan. Keterbatasan kemampuan untuk memiliki kebutuhan pokok dan fasilitas penunjang kehidupan lainnya, menunjukkan keterbatasan dalam mempertahankan kelangsungan kehidupannya. Langkah yang harus diperioritaskan dalam mengatasi kondisi tersebut yaitu dengan mendorong usaha kecil dan golongan ekonomi lemah untuk dapat mengambil peran lebih besar dalam mengembangkan dan memperkuat kemampuan ekonomi sebagai pondasi ekonomi nasional. Disamping itu,
pemberdayaan keluarga dalam mendapatkan kesempatan bekerja dan berusaha dalam meningkatkan pendapatan. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan, telah dicanangkannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Salah satu program dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah pedesaan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. Program ini merupakan program hasil korektif dari program terdahulu seperti P3DT dan IDT. Mulai tahun 2007 PNPM-MP mengalami beberapa penyempurnaan, untuk mendukung efektivitas realisasi prinsip-prinsip PNPM-MP dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tahun 2008. Tujuan penanggulangan
dari
program
kemiskinan
PNPM-MP melalui
adalah
peningkatan
mendukung
percepatan
kapasitas
masyarakat,
pemerintah lokal serta penyediaan prasarana sosial dasar. Keberhasilan PNPMMP dapat dilihat antara lain dari tingkat efektivitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Efektivitas kegiatan tercermin dari masing-masing kegiatan mulai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan sampai dengan tahap pelestarian. Dalam pelaksanaannya program PNPM-MP memberi bantuan berupa fisik maupun non fisik di desa-desa seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung sekolah, gedung Pos Kesehatan Desa (PKD), pasar desa, talud, irigasi, pemberian pinjaman, pelatihan keterampilan, modal usaha produktif dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sekitar. Untuk tataran nasional PNPMMP telah berhasil menyediakan lapangan kerja sekaligus menambah penghasilan bagi masyarakat miskin, bahkan telah memperhatikan masalah kesetaraan gender dengan menambah satu kegiatan khusus untuk kelompok perempuan, yaitu kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPKP). Kurangnya perilaku peduli dan rendahnya inisiatif dalam program pembangunan tampaknya masih begitu mengakar, akibat internalisasi nilai-nilai pembangunan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Sepertinya nilai tersebut telah mengkristal dan tertanam di hati masyarakat Desa Duano
Kecamatan Suwawa Tengah, bahwa program dari pemerintah adalah merupakan given saja, oleh karena itu oleh masyarakat diterima sebagai suatu pemberian yang harus diterima apa adanya (taken for granted). Program-program pembangunan dikemas sedemikian rupa sebagai barang jadi dan masyarakat hanya tinggal menerima apa adanya saja. Adapun beberapa kendala - kendala yang sering terjadi pada Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) seperti :1) terdapatnya penyelewengan dana; 2) usaha peminjam mengalami kemacetan; 3) terdapatnya kelompok fiktif ( kelompok yang mengatas namakan kelompok orang lain; 4) pengembalian tidak tepat waktu atau keterlambatan penyetoran. Berbagai indikator masyarakat yang memiliki banyak persepsi negatif terhadap program PNPM khusunya dibidang Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) diantaranya adalah 1) kegiatan simpan pinjam belum menerapkan pertimbangan yang obyektif; 2) belum semua sasaran kelompok orang miskin dapat terjangkau; (3) transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya bisa diwujudkan; (4) masih adanya dominasi individu atau kelompok pada sasaran PNPM serta; (5) sanksi yang telah disepakati belum diterapkan. Dari fenomena yang dideskripsikan sebelumnya merupakan pendorong utama yang menjadi alasan dalam penentuan masalah SPKP yang diformulasikan dengan judul: ”Kendala-kendala Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango”. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMP), adalah Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yang bertujuan untuk mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan. Pemberdayaan masyarakat ini berkaitan erat dengan upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan, seperti masalah pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari konteks
pembangunan masyarakat. Pembangunan yang selama ini dilakukan adalah untuk mencapai kondisi yang lebih baik. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan, di mana salah satu kegiatan di dalamnya berupa pengembangan keuangan mikro yang dikelola oleh UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dalam bentuk Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP). Melalui tujuan tersebut masyarakat dapat dengan mudah menambah modal usaha untuk meningkatkan pendapatan atau pengahasilan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya untuk ibu – ibu rumah tangga karena Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan lebih diperuntukkan untuk perempuan. Berkaitan dengan uraian diatas peneliti melakukan kajian terhadap kendala – kendala Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango. Fokus kajian yang dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi tentang kendala – kendala Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango. Dalam pengumpulan data dan informasi digunakan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan informan yang dipilih adalah Fasilitator Kecamatan, Unit Pengelola Kegiatan, dan Kelompok Cendrawasi. Menurut petunjuk teknis operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Kemendagri, 2008:15), bahwa permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program SPKP ini adalah sebagai berikut : 1.
Keberhasilan anggota dalam mengembangkan usaha Keberhasilan anggota dalam mengembangkan usaha Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sangat bermanfaat ini dilihat dari pengasilan anggota. Pengasilan anggota mengalami peningkatan dilihat dari meningkatnya pendapatan yang dihasilkan karena bertambahnya modal yang dimiliki sehingga usaha yang dijualpun bertambah. Tetapi tidak semua juga anggota kelompok mengalami keberhasilan. Ini dikarenakan ada beberapa faktor
termasuk kondisi lingkungan sosial, dapat mempengaruhi kelancaran suatu program, apalagi pada Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. 2.
Bentuk – Bentuk dan Cara Sosialisasi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan ada beberapa bentuk – bentuk dan cara sosialisasi diantaranya seperti : MAD (Musyawarah Antar Desa) Sosialisasi, Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi atau Musdes Sosialisasi, Musyawarah Dusun, Musyawarah desa dan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP)
3.
Pelatihan dan Peningkatan Skill Simpan Pinjam Kelompok Perempuan program ini juga memberikan bantuan dalam hal pelatihan atau peningkatan skill dalam bentuk pelatihan menjahit dan pelatihan pembuatan kue yang lebih dikhususkan kepada kelompok perempuan.
4.
Kebermanfaatan Dana SPKP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sangatlah bermanfaat khususnya kepada kelompok perempuan untuk penambahan modal usaha serta pengajuannya sangatlah sederhana dan mudah,
yang sudah
memanfaatkan dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan
mendapatkan
peningkatan pendapatan. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa banyak permasalahan atau kendala – kendala Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango. Yang termasuk dalam kendala – kendala Program dapat dilihat dari 4 (empat) indikator yaitu : 1) Keberhasilan anggota dalam mengembangkan usaha; 2) Bentuk – bentuk dan cara sosialisasi; 3)Pelatihan dan peningkatan skill; 4) Kebermanfatan dana SPKP. Oleh karena itu, hendaknya pelaku – pelaku Program lebih memperhatikan kendala – kendala Program sehingga dapat melancarkan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan.
METODE PENELITIAN Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kendala-kendala Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini dilakukan di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dari tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan 30 Juli 2014. Desa Duano adalah salah satu desa yang menerima program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dari PNPM Mandiri Pedesaan yang pelaksanaannya telah dimulai pada tahun 2010 dan masih berjalan sampai penelitian inidilaksanakan. Penelitian ini dilakukan selama 3 (bulan) bulan terhitung pada saat pelaksanaan studi pendahuluan sampai dengan proses pembimbingan dalam menyelesaikan laporan akhir penelitian mulai bulan Mei sampai bulan Juli 2014 dengan tahapan penelitian sebagai berikut: 1) observasi awal, 2) pengumpulan data melalui wawancara 3) analisa data dan 4) penulisan laporan. Penelitian ini didesain secara deskriptif yang bersifat interpretatif yaitu berusaha memperoleh data secara deskriptif dalam bentuk gejala tingkah laku dari orang-orang yang diamati.
PEMBAHASAN Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keberhasilan anggota dalam mengembangkan usaha merupakan salah satu indikator penelitian adalah kendala – kendala yang mempengaruhi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan. Kondisi inilah yang menjadi kendala Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan ini diakibatkkan oleh permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah adalah Penunggakan pembayaran cicilan yang tidak tepat waktu dan dipengaruhi oleh kurangnya komunikasi antara pihak – pihak yang terlibat seperti Fasilitator Kecamatan (FK), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), dan Pemanfaat Simpan
Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) serta dampak dari kurangnya
pengawasan yang dilakukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menyebabkan pemanfaat dana SPKP rentan disalahgunakan sehingga berdampak pada penunggakan SPKP. Selain dipengaruhi oleh faktor Komunikasi permasalahan pada Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan juga dipengaruhi oleh faktor kondisi lingkungan sosial dimana program tersebut dilakukan, dapat dilihat bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Program SPKP memang cukup besar, akan tetapi syarat keberhasilan suatu program khususnya pada Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan tidak hanya terletak pada masyarakat atau penerima program saja, ada hal lain yang cukup mempengaruhi, yaitu kondisi lingkungan social masyarakat itu sendiri. Kondisi lingkungan sosial dapat mempengaruhi kelancaran suatu program, apalagi pada Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Permasalahan tersebut terjadi dikarenakan keadaan ekonomi masyarakat yang tidak mendukung, sebagian besar masyarakat berada pada golongan kebawah dengan rata – rata pekerja sebagian perkebunan (berkebun) dan sebagian lagi penambang, sehingga usaha yang digeluti tidak dapat dikembangkan, bahkan ada mutivasi bergabung di Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan hanya untuk memperoleh dana pinjaman saja, selain itu hal ini juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga timbulnya presepsi yang masih menganggap bahwa instansi pemerintah hanya sebagai “pemberi
bantuan”
dan
bukan
sebagai
pendorong (enabler),
sehingga
menganggap bahwa stimulan yang diberikan itu merupakan bantuan masyarakat, jadi tidak perlu dilakukan mengembalian lebih lanjut. Sebagaimana yang diungkapkan PTO (dalam Petunjuk Teknis Operasional, 2010: Penjelasan X) bahwa Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan merupakan program yang menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi RTM untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk Simpan Pinjam Kelompok Perempuan untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif.
KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kendala – kendala pada Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango dipengaruhi oleh 7 indikator yaitu : keberhasilan anggota dalam mengembangkan usaha, bentuk – bentuk dan cara sosialisasi, ketepatan penyebaran dana tidak sesuai sasaran, besarnya pinjaman terbatas, ketegasan sanksi, pelatihan dan peningkatan skill, kebermanfatan dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan.
SARAN Dari kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran - saran sebagai berikut: 1. Untuk pengelolaan aktifitas simpan pinjam yang lebih baik, perlu adanya sinergi antar antara pihak pemberi dana (PNPM/UPK), kelompok pengelola dana, dan pengguna dana (user). Dimana akan lebih baik ketika semua pihak yang terlibat memiliki rasa saling memiliki sehingga timbul keinginan untuk saling mensejahterakan. 2. Persoalan penunggakan yang terjadi bisa diatasi ketika adanya kesadaran dari masing-masing pihak untuk menjalankan perannya dengan baik, sehingga kelemahan yang ada berubah menjadi kekuatan yang akan saling menguatkan satu sama lain. Disamping itu, setiap peran yang ada harapannya tidak lagi sekedar formalitas, namun lebih pada peningkatan dan keberlanjutan program.
DAFTAR RUJUKAN Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2008. Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan. Jakarta: Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Moleong, Lexy. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Muhajir, Noeng. 1996. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Yakeseraju.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2010. Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Integrasi. Jakarta: Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Alshop dan Heinshon 2008, Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai upaya pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: Rajawali Pers Arikunto,
Suharsimi. 1999. Prosedur Praktek.Jakarta:Rineka Cipta.
Penelitian
Suatu
Pendekatan
Depdiknas, 2003, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta: Penerbit :Balai Pustaka. Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI, Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu, Direktur Bina Gizi Masyarakat Depkes dan Kesos,Jakarta, 2001. Gulo, W, 2002. Metodologi Penelitian, Grafindo, Jakarta. Khairuddin, H. 2010. Efektivitas PNPM Pedesaan Dalam Rangka Otonomi Menuju Desa Mandiri Kasus Studi: Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Thesis. Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang. Mardikanto. 1998. Pembangunan Pedesaan di Indonesia, Liberty dan P3PK UGM, Yogyakarta. Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael, 1992, Analisis Data Kualitatif, Universitas Indonesia, Jakarta.
