KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
^
Telp.
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110
350 5006
Fax.: 34832663
350 7972
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR :
KP 260 Tahun 2012
TENTANG
SERTIFIKASI PERALATAN KEAMANAN PENERBANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, Menimbang
bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 9
Tahun 2010 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional telah diatur mengenai sertifikasi peralatan keamanan penerbangan;
bahwa peralatan keamanan penerbangan sangat diperlukan untuk menjamin keamanan penerbangan sehingga perlu dipertahankan keandalan kinerja dan keakurasiannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Sertifikasi Peralatan Keamanan Penerbangan; Mengingat
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075); 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5295 );
Peraturan Presiden Pembentukan dan
Nomor 47 Tahun 2009 Organisasi Kementerian
tentang Negara
-•"Nvijr
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 9 Tahun 2010 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
7.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG SERTIFIKASI PERALATAN KEAMANAN PENERBANGAN. BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1.
Fasilitas Keamanan Penerbangan adalah peralatan-peralatan yang
digunakan
dalam
upaya
mewujudkan
keamanan
penerbangan.
2.
Peralatan Keamanan Penerbangan adalah peralatan yang digunakan untuk mengenali atau mendeteksi orang, kendaraan atau barang/bahan yang berpotensi melakukan atau digunakan untuk tindakan melawan hukum dalam penerbangan.
3.
Sertifikat Peralatan Keamanan Penerbangan yang selanjutnya disebut sertifikat peralatan adalah tanda bukti bahwa peralatan keamanan penerbangan telah dilakukan pengujian dan memenuhi standar teknis operasional peralatan.
4.
Label Sertifikat Peralatan Keamanan Penerbangan yang selanjutnya disebut label peralatan adalah tanda bukti yang dilekatkan pada peralatan keamanan penerbangan yang mengidentifikasikan bahwa telah dilakukan pengujian dan memenuhi standar operasional peralatan.
2
*
^-AMjT" C—
5.
Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap keandalan kinerja fasilitas keamanan penerbangan.
6.
Pengujian adalah kegiatan mengukur pemenuhan standar teknis operasional peralatan keamanan penerbangan.
7.
Standar kelaikan operasi adalah parameter peralatan yang hams dipenuhi oleh peralatan keamanan penerbangan untuk dapat dioperasikan.
8.
Parameter peralatan adalah faktor-faktor dalam suatu sistem peralatan yang menggambarkan kinerja peralatan tersebut.
9.
Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
11. Direktur adalah Direktur yang membidangi urusan Keamanan Penerbangan.
12. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.
13. Penguji adalah setiap orang yang memiliki kompetensi di bidang fasilitas keamanan penerbangan untuk melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengujian kelaikan peralatan keamanan penerbangan.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. BAB II
FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN Pasal 2
Fasilitas keamanan penerbangan mempunyai fungsi sebagai alat pemeriksaan keamanan, pemantauan keamanan dan penundaan upaya tindakan melawan hukum. Pasal 3
Fasilitas keamanan penerbangan memiliki fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: a.
pendeteksi bahan peledak;
b. pendeteksi bahan organik dan non-organik; c. d.
pendeteksi metal dan/atau non metal; pendeteksi bahan cair;
^vjfi
e.
f.
pendeteksi bahan nuklir, biologi, kimia, dan radioaktif;
pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat;
g.
penunda upaya kejahatan dan pembatas daerah keamanan terbatas;
h. pengendalian jalan masuk;dan i. komunikasi keamanan penerbangan. Pasal 4
(1) Peralatan dengan fungsi pendeteksi bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa pendeteksi bahan peledak (explosive detector).
(2) Peralatan dengan fungsi pendeteksi bahan organik dan nonorganik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa mesin x-ray (x-ray machine).
(3) Peralatan dengan fungsi pendeteksi metal dan/atau non metal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi berikut: a. mesin x-ray (x-ray machine);
b. mesin pemindai tubuh (body inspection machine); c. gawang pendeteksi metal (walk through metal detector);dar\ d. pendeteksi metal genggam (hand held metal detector).
(4) Peralatan dengan fungsi pendeteksi bahan cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa pendeteksi cairan (liquid detector).
(5) Peralatan dengan fungsi pendeteksi bahan nuklir, biologi, kimia, dan radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berupa pendeteksi bahan nuklir, biologi, kimia dan radioaktif (nubichera detector).
(6) Peralatan dengan fungsi pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi: a. sistem kamera pemantau (closed circuit television);dar\ b. kendaraan patroli (patroll vehicle).
(7) Peralatan dengan fungsi penunda upaya kejahatan dan pembatas daerah keamanan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g berupa sistem pendeteksi penyusup perimeter (perimeterintruder detection system /PIDS). (8) Peralatan dengan fungsi pengendalian jalan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h berupa peralatan sistem pengendali jalan masuk (access control system equipment).
)^-^vm\
£-
(9) Peralatan dengan fungsi komunikasi keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i berupa radio komunikasi keamanan penerbangan (aviaton security radio communication). Pasal 5
Peralatan keamanaan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang wajib dilengkapi sertifikat peralatan meliputi: a.
mesin x-ray (x-ray machine);
b. mesin pemindai tubuh (body inspection machine); c. sistem pendeteksi penyusup perimeter (perimeter intruder detection system);
d. gawang pendeteksi metal (walk through metal detector); e. f. g.
pendeteksi bahan peledak (explosive detector) pendeteksi cairan (liquid detector); dan pendeteksi bahan nuklir, biologi, kimia dan radio aktif (nubichera detector).
h.
sistem kamera pemantau (closed circuit television); Pasal 6
(1) Sertifikat peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
(2) Sertifikat peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama peralatan keamanan penerbangan beroperasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian secara berkala dinyatakan masih memenuhi persyaratan. (3) Direktorat
Jenderal
Perhubungan
Udara
melakukan
pemeriksaan dan pengujian kelaikan peralatan sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(4) Selain pemeriksaan dan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat melakukan pemeriksaan dan pengujian, dalam hal: a. peralatan telah selesai diperbaiki;
b. terdapat indikasi peralatan tidak berfungsi dengan baik;dan c. peralatan dipindahtempatkan.
^JTt t
BAB III
TATA CARA PROSEDUR PENERBITAN DAN PEMBAHARUAN SERTIFIKAT PERALATAN
Bagian Pertama Penerbitan Sertifikat Pasal 7
(1) Untuk memperoleh sertifikat peralatan sebagaimana dimaksud Pasal 5, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha bandar
udara, badan usaha angkutan udara, perusahaan angkutan udara asing dan badan hukum yang melakukan pemeriksaan keamanan penerbangan mengajukan surat permohonan penerbitan kepada Direktur dengan menggunakan surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I contoh 1 Peraturan ini.
(2) Permohonan penerbitan dimaksud pada ayat
sertifikat peralatan sebagaimana (1) diajukan oleh pimpinan
instansi/perusahaan/unit kerja terkait.
(3) Permohonan penerbitan sertifikat peralatan disampaikan kepada Direktur dengan melampirkan data peralatan keamanan penerbangan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I contoh 2 Peraturan ini. Pasal 8
(1) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan dan pengujian kelaikan peralatan.
(2) Direktur menyampaikan surat pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian kelaikan peralatan kepada pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat permohonan dan persyaratan diterima lengkap.
(3) Pemeriksaan dan pengujian kelaikan peralatan keamanan penerbangan dilakukan oleh penguji yang memiliki kompetensi dan ditetapkan Direktur Jenderal.
(4) Pemeriksaan dan pengujian kelaikan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
(5) Pemeriksaan dan pengujian kelaikan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan terhadap :
.^-•'w/vjr
£_
