KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASION ALi BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA JALAN PROKLAMASI NOMOR 70 JAKARTA 10320
TELEPON (02 I) 3 1928289, 31928280, 31928285; FAKSIMILE (021) 31928284
www.plIsbindiklatren.bappenas.go.id
Nomor Sifat Lampiran Hal
0531P.OJlOli2016 18 Januari 2016 PENTING I Berkas Penawaran Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) 2016
Ylh. I . Sekretaris Daerah Provinsi/KabupateniKola 2. Kepala Bappeda Provinsi/KabupateniKola 3. Kepala BKD ProvinsilKabupateniKota 4. Kepala SKPD ProvinsilKabupatenlKota di Seillruh Indonesia
Sehubungan dengan reneana penyelenggaraan Pelatihan Perencanaan Pem bangunan Daerah(pPD) Tahun 2016, bersama ini kami informasikan bahwa kami membuka kembali pendaftaran, dengan informasi sebagai berikut: I. Diklat akan dilaksanakan selama 22 hari efektif, dalam kurun waktu tentative antara bulan Maret s.d Nopember 2016 (kepastian jadwal pelaksanaan dan institusi pelaksana diklat akan kami lInggah pada laman Pusbindiklatren). 2. Persyaratan calon peserta adalah : a. Masa kerja minimal 2 tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai (ASN), minimal golongan I11/a - pangkat Penata Muda; b. Pendidikan minimal SI; c. Umur setinggi-tingginya 2 (dua) tahun sebelum pensiun; d. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon II atasan langsungnya; e. Pendaftaran melalui online di www.pusbindiklatren.bappenas.go.id; 3. Materi diklat dan rincian informasi lainnya dapat dilihat pada lampiran. Jika diklat tersebut di atas yang kami tawarkan ini sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas instansi Saudara, usulan peserta dapat disampaikan kepada kami paling lambat tanggal 29 Februari 2016, dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi staf kami Sdr. Wiky WitarnilKaryoto/Mulyani Rachmiati/Ch. Nunik Ispriyanti di No. Telp. (021) 31928280, 31928285 . Alas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terima kasih.
INFORMASI DIKLAT NON GELAR BASIC PLANNING
DIKLAT
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD)
I.
PENDAHlJLUAN Pada dasamya. terdapat tiga aspek penting di dalam manajemen pembangunan nasional, yaitu sisi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ketiga aspek ini saling mendukung satu sarna lainnya. Pada sisi perencanaan, penguatan perlu dilakukan dari sisi proses penyusunan perencanaan, kapasitas kelembagaan, serta ketersediaan dan kapasitas data dan statistik. Dari sisi proses perencanaan, untuk mewujudkan rencana pembangunan nasional yang baik, maka perlu adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, serta antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk mendukung tercapainya tujuan terse but diatas, maka perlu upaya untuk peningkatan kapasitas SDM, khususnya SDM perencana di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Salah satu strateginya adalah dengan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penyusunan Dokumen Perencanaan.
u. TUmAN UMUM PELA TIHAN Pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan serta ketrampilan staf perencana dalam menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan potensi daerah masing-masing.
m. TUmAN KHUSUS PELA TmAN Sedangkan tujuan khusus dari pendidikan dan pelatihan ini diantaranya adalah: I. Meningkatkan pengertian dan pemahaman peserta ten tang sistem perencanaan pembangunan nas iona l dan daeraJl; 2. Meningkatkan pengertian dan pemahaman peserta tentang proses penyusunan dokumen perencanaan ; 3. Agar peserta mampu menyusun dokumen perencanaan ; 4. Agar peserta mampu mengevaluasi do kumen perencanaan ; 5. Agar dapat men sinergikanlmengintegrasikan/mensinkronisasikan perencanaan daerah dengan perencanaan pusat (RPJMD dengan RPJMN).
IV. KELUARAN (OUTPUT) PELATIHAN Keluaran (OU/PUl) yang diharapkan dari penyelenggaraan diklat PPD adalah peserta teriatih dan mampu men yusun kerangka rancangan dokumen perencanaan (RPJMD dan Renstra SKPD).
V. METODE PELATmAN Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai program diklat ini, maka metode diklat yang akan digunakan adalah proses belajar mengajar dengan metode pembelajaran untuk orang dewasa yang dapat terdiri dari : penyajian makalah, diskusi kelas, diskusi kelompok, presentasi, serta field trip, dengan perbandingan 20% teori dan 80% praktek.
praktek kerja dan
VI. KRITERIA PENENTUAN PESERTA 1. Pendidikan minimal SI; 2. Masa kerja minimal 2 tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai (ASN), minimal golongan IlI!a - pangkat Penata Muda; 3. Umur maksimal 2 (dua) tahun sebelum memasuki masa pensiun; 4. Perencana atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menangan1 perencanaan dari ProvinsilKabupatenlKota (Bappeda, Dinas); 5. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon II atasan langs ungnya; 6 . Pendaftaran melalui online di www. pusbindiklatren.bappenas.go.id.
VII.JADWAL PELAKSANAAN Waktu tentative antara bulan Maret s.d Nopember 2016 dan kepastian jadwal pelaksanaan dan institusi
pelaksana
diklat
akan
kami
unggah
pad a
laman
Pusbindiklatren;
www.pusbindiklatren.bappenas.go.id.
VIII.PROSES PELAMARAN Untuk memfasilitasi proses pelamaran calon peserta, bersama 1111 hal-hal yang mungkin dapat dijadikan acuan: I. BKDlBadiklat/Bappeda menyebarluaskan infonnasi penawaran diklat dari Pusbindiklatren Bappenas, dan meminta usulan calon peserta kepada seluruh SKPD dan Bappeda di daerahnya; 2. Pengiriman nama calon peserta diklat Perencanaan Mitigasi Bencana, mohon melampirkan fonnulir pendaftaran yang bertandatangan as li; 3. Surat usulan , fonnulir dan dokumen pendukung, sebagai bahan verifikasi data disampaikan langsunglvia pos ke Kapusbindiklatren Bappenas, dengan alamat JI. Proklamasi No . 70, Jakarta Pusat; 4. Untuk keterangan lebih lanjut tentang pengusulan calon peserta dapat diunduh melalui situs: www.pusbindiklatren.bappenas.go.id
atau
disampaikan
melalui
email :
pusbindiklatren@ bappenas.go.id.
IX.
KURIKULUM I. Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah a. Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Perencanaan Proyek; c. KebUakan Program, Pembiayaan dan Penganggaran;
d. Penna salahan dalam Perencanaan, Implementasi, Kegagalan Rencana dan Government Failure . 2. Analisis Potensi dan Kebutuhan Daerah a. Analisis PDRB ; b. Sumber Daya Daerah; c. Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi Daerah; d. Hubungan antar Daerah; e. Globalisasi dan Dampaknya terhadap Pembangunan Daerah;
f. Tata Ruang Wilayah dan Kota;
g. Locol Economic Development; h. Analisis Potens; dan Kebutuhan Daerah.
J. Beberapa Indikator dan Teknik Perencanaan Makro Daerah a. Landasan Kuantitatif dalam Perencanaan;
h. Analitical Hierarchy Process; c. Elastisitas dan Kegunaannya dalam Perencanaan; d. Indikator Pembangunan Daerah;
e. Participatory Rural Appraisal; f. Pengantar Model Makro Ekonomi Daerah dan Proyeksi Ekonomi Daerah. 4. Perencanaan Sektoral dan Regional a. Perencanaan Sektoral; b. Perencanaan Regional. 5. Studi Lapangan dan Latihan
X.
KEHADIRAN PESERTA Tingkat kehadiran peserta dalam diklat rerencanaan Pembangunan Daerah ini adalah minimal 90%, apabila kurang dari 90% maka peserta tidak mendapatkan sertifikat.
XI.
LAMA PELATIHAN I. Lama pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) adalah 4 minggu atau 30 hari, dengan hari efektif selama 22 hari kerja. 2.
XII.
I (satu) sesi = 2jam pela,iaran (jampel), I (satuJjampel = 4S menit.
PEMBlAYAAN Pelaksanaan pelatihan ini akan dilaksanakan dengan mekanisme pembiayaan cost sharing tipe 1l1, dengan rincian sebagai berikut: I. Dukungan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren Bappenas meliputi: Biaya pelatihan, materi pelatihan, akomodasi, konsumsi, dan transport local (penjemputan dari penginapan ke tempat diklat). 2. Dukungan pembiayaan yang harus disediakan oleh instansi asal peserta meliputi: transport (tiket PPJ dari/ke kota asal peserta ke/dari lokasi tempat diklat, serta uang saku seJama peJatihan.
xm.
METODE EVALUASJ Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh pelaksana diklat dan harus disampaikan kepada Pusbindiklatren-Bappenas selambat-Iambatnya I minggu setelah selesai pelatihan. Evaluasi mencakup: evaluasi terhadap kinerja pengajar, evaluasi terhadap kinerja pelaksanan diklat, dan evaluasi terhadap kesesuaian dan kualitas materi pelatihan.
Lampiran Surat Penawaran Diklat Non Gelar SETDAIBAPPEDAlBKD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA: A.
SUMATERA 1.
Provinsi Aceh 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11 . 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 1.21. 1.22. 1.23.
2.
Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Aceh Selatan Kabupaten Aceh Singkil Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Aceh Timur Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Bener Meriah Kabupaten Bireuen Kabupaten Gayo Lues Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Pidie Kabupaten Pidie Jaya Kabupaten Simeule Kota Banda Aceh Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kota Sa bang Kota Subulussalam
Provinsi Sumatera Utara 2.1 . 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 2.16. 2.17. 2.18. 2.19. 2.20. 2.21. 2.22. 2.23. 2.24. 2.25. 2.26. 2.27.
Kabupaten Asahan Kabupaten Batubara Kabupaten Dairi Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Humbang Hasundutan Kabupaten Karo Kabupaten Labuhanbatu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Kabupaten Langkat Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Nias Kabupaten Nias Barat Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Nias Utara Kabupaten Padang Lawas Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Pakpak Bharat Kabupaten Samosir Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Simalungun Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Tapanuli Tengah Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Toba Samosir Kota Binjai Kota Gunungsitoli
2.28. 2.29. 2.30 2.31. 233 3.
33. 3.5. 3.6. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.16. 3.17. 3.18. 3.19.
Kabupaten Bengkalis
Kabupaten Indragiri Hilir
Kabupaten Indragiri Hulu
Kabupaten Kampar
Kabupaten Kepulauan Meranti
Kabupaten Kuantan Senggigi
Kabupalen Pelalawan
Kabupalen Rokan Hilir
Kabupalen Rokan Hulu
Kabupalen Siak
Kola Dumai
Kola Pekanbaru
Provinsi Kepulauan Riau 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7.
6.
Kabupaten Agam
Kabupaten Dharmasraya
Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Lima Puluh Kola Kabupaten Padang Pariaman
Kabupaten Pasaman
Kabupaten Pasaman Bara!
Kabupaten Pesisir Selatan
Kabupaten Sijunjung
Kabupaten Solok
Kabupaten Solok Selalan
Kabupalen Tanah Datar
Kola Bukittinggi
Kola Padang
Kola Padangpanjang
Kola Pariaman
Kola Payakumbuh
Kola Sawahlunto
Kola Solok
Provinsi Riau 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10 4.11. 4.12
5.
Medan
Padangsidempuan
Pematangsianlar
Sibolga
Tanjugbalai
Tebmg Tinggi
Provinsi Suma!era Bara! 3.1.
4.
Kola Kola Kola Kola Kola Kola
Kabupalen Binlan
Kabupaten Karimun
Kabupalen Kepulauan Anambas
Kabupaten Lingga
Kabupaten Natuna
Kola Balam
Kola Tanjung Pinang
Provinsi Jambi 6.1. 6.2. 6.3. 64.
Kabupalen Kabupaten Kabupalen Kabupaten
Batanghari
Bungo
Kerinci
Merangin
6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 6.10. 6.11.
7.
Provinsi Bengkulu 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 7.10.
8.
Selatan
Tengah
Utara
Kaur
Kapahiang
Lebong
Mukomuko
Rejang Lebong
Seluma
Kabupaten Banyuasin
Kabupaten Empat Lawang
Kabupaten Lahat
Kabupaten Muara Enim
Kabupaten Musi Banyuasin
Kabupaten Musi Rawas
Kabupaten Musi Rawas Utara
Kabupaten Ogan Ilir
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Kota Lubuklinggau
Kota Pagar Alam
Kota Palembang
Prabumulih
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 96. 9.7.
10.
Kabupaten Bengkulu Kabupaten Bengkulu Kabupaten Bengkulu Kabupaten Bengkulu Kabupaten Bengkulu Kabupaten Bengkulu Kabupaten Bengkulu Kabupaten Bengkulu Kabupaten Bengkulu Kota Bengkulu
Provinsi Sumatera Selatan 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 8.10 8.11. 8.12. 8.13. 8.14. 8.15. 8.16. 8.17.
9.
Kabupaten Muaro Jambi
Kabupaten Sarolangun
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kabupaten Tebo
Kola Jambi
Kota Sungai Penuh
Kabupaten Bangka
Kabupaten Bangka Bara!
Kabupaten Bangka Selatan
Kabupaten Bangka Tengah
Kabupaten Belitung
Kabupaten Belitung Timur Kota Pangkal Pinang
Provinsi lampung 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. 10.7.
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
Lampung Tengah
Lampung Utara
Lampung Selatan
Lampung Barat
Lampung Timur
Mesuji
Pesawaran
10.8. 10.9. 10.10. 1011 10.12. 10.13. 10.14. 10.15.
B.
Kabupaten Pesisir Barat
Kabupaten Pringsewu
Kabupaten Tulang Bawang
Kabupaten Tulang Bawang Barat
Kabupaten Tanggamus
Kabupaten Way Kanan
Kola Bandar Lampung
Kota Metro
JAWA 11.
Provinsi Banten 11.1. 11 11 11.4. 11 11 11.7. 11
12.
Provinsi Jawa Barat 12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.5. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12.10. 12.11. 1212 12.13. 12.14. 12.15. 12.16. 12.17. 12.18. 12.19. 12.20. 12.21. 12.22. 12.23. 12.24. 12.25. 12.26. 12.27.
13.
Kabupaten Lebak
Kabupaten Pandeglang
Kabupaten Serang
Kabupaten Tangerang
Kola Cilegon
Kola Serang
Kola Tangerang
Kota Tangerang Selatan
Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bogor
Kabupaten Ciamis
Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cirebon
Kabupaten Garut
Kabupaten Indramayu
Kabupaten Kerawang
Kabupaten Kuningan
Kabupaten Majalengka
Kabupalen Pangandaran
Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Subang
Kabupaten Sukabumi
Kabupaten Sumedang
Kabupaten Tasikmalaya
Kola Bandung
Kota Banjar
Kota Bekasi
Kota Bogor
Kola Cimahi
Kota Cirebon
Kola Oepok
Kola Sukabuml
Kota T asikmalaya
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 13.5. 13.6.
Kabupaten Adminislrasi Kepulauan Seribu
Kota Adminislrasi Jakarta Barat
Kola Adminislrasi Jakarta Pusal
Kola Adminislrasi Jakarta Selatan
Kola Adminislrasi Jakarta Timur
Kota Adminislrasi Jakarta Utara
14.
Provinsi Jawa Tengah 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5. 14.6. 14.7. 14.8. 14.9. 14.10. 14.11. 14.12. 14.13. 14.14. 14.15. 14.16. 14.17. 14.18. 14.19. 14.20. 14.21. 14.22. 14.23. 14.24. 14.25. 14.26. 14.27 . 14.28. 14.29. 14.30. 14.31 . 14.32. 14.33. 14.34. 14.35.
15.
Kabupaten Banjarnegara
Kabupaten Banyumas
Kabupaten Batang
Kabupaten Blora
Kabupaten Boyolali
Kabupaten Brebes
Kabupaten Cilacap
Kabupaten Demak
Kabupaten Grobokan
Kabupaten Jepara
Kabupaten Karanganyar
Kabupaten Kebumen
Kabupaten Kendal
Kabupaten Klaten
Kabupaten Kudus
Kabupaten Magelang
Kabupaten Pati
Kabupaten Pekalongan
Kabupaten Pemalang
Kabupaten Purbalingga
Kabupaten Purworejo
Kabupaten Rembang
Kabupaten Semarang
Kabupaten Sragen
Kabupaten Sukoharjo
Kabupaten Tegal
Kabupaten Temanggung
Kabupaten Wonogiri
Kabupaten Wonosobo
Kota Magelang
Kota Pekalongan
Kota Salatiga
Kota Semarang
Kota Surakarta
Kota Tegal
Provinsi Jawa Timur 15.1. 15.2. 15.3. 15.4. 15.5. 15.6. 15.7. 15.8. 15.9. 15.10. 15.11 . 15.12. 15.13. 15.14. 15.15. 15.16. 15.17. 15.18. 15.19.
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Ka bu paten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
Bangkalan
Banyuwangi
Blitar
Bojonegoro
Bondowoso
Gresik
Jember
Jombang
Kediri
Lamongan
Lumajang
Madiun
Magetan
Malang
Mojokerto
Nganjuk
Ngawi
Pacitan
Pamekasan
15.20. 15.21. 15.22. 15.23. 15.24. 15.25. 15.26. 15.27. 15.28. 15.29. 15.30. 15.31. 15.32. 15.33. 15.34 . 15.35. 15.36. 15.37. 15.38. 16.
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
16.1. 16.2. 16.3. 16.4. 16.5.
C.
Kabupaten Pasuruan
Kabupaten Ponorogo
Kabupaten Probolinggo
Kabupaten Sampang
Kabupaten Sidoarjo
Kabupaten Situbondo
Kabupaten Sumenep
Kabupaten Trenggalek
Kabupaten Tuban
Kabupaten Tulungagung
Kota Batu
Kota Blitar
Kota Kediri
Kota Madiun
Kota Malang
Kota Mojokerto
Kota Pasuruan
Kota Probolinggo
Kota Surabaya
Kabupaten Bantul
Kabupaten Gunung Kidul
Kabupaten Kulon Progo
Kabupaten Sleman
Kota Yogyakarta
NUSA TENGGARA
17.
Provinsi Bali
17.1. 17.2. 17.3. 17.4. 17.5. 17.6. 17.7. 17.8. 17.9. 18.
Provinsi Nusa Tenggara Barat
18.1. 18.2. 18.3. 18.4. 18.5. 18.6. 18.7 . 18.8. 18.9. 18.10. 19.
Kabupaten Badung
Kabupaten Bangli
Kabupaten Buleleng
Kabupaten Gianyar
Kabupaten Jembrana
Kabupaten Karangasem
Kabupaten Klungkung
Kabupaten Tabanan
Kota Denpasar
Kabupaten Bima
Kabupaten Dompu
Kabupaten Lombok Barat
Kabupaten Lombok Tengah
Kabupaten Lombok Timur
Kabupaten Lombok Utara
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa Barat
Kota Bima
Kota Mataram
Provinsi Nusa Tenggara Timur
19.1. 19.2. 19.3. 19.4.
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
Alor
Belu
Ende
Flores Timur
19.5. 19.6. 19.7. 19.8. 19.9. 19.10. 19.11. 19.12. 19.13. 19.14. 19.15. 19.16. 19.17. 19.18. 19.19. 19.20. 19.21. 19.22.
D.
Kabupaten Kupang
Kabupaten Lembata
Kabupaten Malaka
Kabupaten Manggarai
Kabupaten Manggarai Barat
Kabupaten Manggarai Timur
Kabupaten Ngada
Kabupaten Nagekeo
Kabupaten Rote Ndao
Kabupaten Sabu Raijua
Kabupaten Sikka
Kabupaten Sumba Barat
Kabupaten Sumba Barat Oaya
Kabupaten Sumba Tengah
Kabupaten Sumba Timur
Kabupaten Timur Tengah Selatan
Kabupaten Timur Tengah Utara
Kota Kupang
KALIMANTAN 20.
Provinsi Kalimantan Barat 20.1 . 20 .2. 20 .3. 20.4. 20 .5. 20 .6. 20 .7. 20.8. 20.9. 20.10 20.11 . 20.12. 20.13. 20.14.
21 .
Provinsi Kalimantan Selatan 21 .1. 21 .2. 21 .3. 21.4. 21 .5. 21 .6. 21 .7. 21 .8. 21 .9. 21 .10. 21 .11 . 21 .12. 21 .13.
22 .
Kabupaten Bengkayang
Kabupaten Kapuas Hulu
Kabupaten Kayong Utara
Kabupaten Ketapang
Kabupaten Kubu Raya
Kabupaten Landak
Kabupaten Melawi
Kabupaten Pontianak
Kabupaten Sambas
Kabupaten Sanggau
Kabupaten Sekadau
Kabupaten Sintang
Kota Pontianak
Kota Singkawang
Ka bupaten Balangan Kabupaten Banjar Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Kotabaru Kabupaten Tabalong Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tapin Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin
Provinsi Kalimantan Tengah 22 .1. 22.2. 22.3. 22.4.
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
Barito Selatan
Barito Timur
Barito Utara
Gunung Mas
22.5. 22.6. 22.7. 22.8. 22.9. 22 .10. 22.11 . 22.12. 22.13. 22.14. 23.
Provinsi Kalimantan Timur 23.1. 23.2. 23.3. 23.4 . 23.5. 23 .6 . 23 .7. 23.8. 23.9. 23.10.
24.
Kabupaten Berau
Kabupaten Kutai Barat
Kabupaten Kutai Kartanegara
Kabupaten Kutai Timur
Kabupaten Mahakam Ulu
Kabupaten Paser
Kabupaten Panajam Paser Utara Kota Balikpapan
Kota Bontang
Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Utara 24.1. 24.2. 24 .3. 24.4. 24.5.
E.
Kabupaten Kapuas
Kabupaten Katingan
Kabupaten Kotawaringin Barat
Kabupaten Kotawaringin Timur
Kabupaten Lamandau
Kabupaten Murung Raya
Kabupaten Pulang Pisau
Kabupaten Sukamara
Kabupaten Seruyan
Kota Palangka Raya
Kabupaten Bulungan
Kabupaten Malinau
Kabupaten Nunukan Kabupaten Tana Ttidung
Kota Tarakan
SULAWESI 25.
Provinsi Gorontalo 25.1. 25.2. 25.3. 25.4. 25.5. 25 .6.
26.
Kabupaten Boalemo
Kabupaten Bone Bolango
Kabupaten Gorontalo
Kabupaten Gorontalo Utara
Kabupaten Pohuwato
Kota Gorontalo
Provinsi Sulawesi Selatan 26.1. 26.2 . 26.3. 26.4. 26.5. 26.6. 26.7. 26.8. 26.9. 26.10. 26.11 . 26.12. 26.13. 26.14. 26.15.
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
Bantaeng
Barru
Bone
Bulukumba
Enrekang
Gowa
Jeneponto
Kepulauan Selayar
Luwu
Luwu Timmur
Luwu Utara
Maros
Pangkajene dan Kepulauan
Pinrang
Sidenreng Rappang
26.16. 26.17. 26.18. 26.19. 26.20. 26.21 . 26.22. 26.23 . 26.24. 27.
Kabupaten Sinjai
Kabupaten Soppeng
Kabupaten Takalar
Kabupaten Tana Toraja
Kabupaten Toraja Utara
Kabupaten Wajo
Kota Makassar
Kota Palopo
Kota Parepare
Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Bombana
27.1. 27.2. Kabupaten Buton
Kabupaten Buton Selatan
27.3. Kabupaten Buton Tengah
27.4. Kabupaten Buton Utara
27.5. Kabupaten Kolaka
27.6. Kabupaten Kolaka Timur
27.7. 27 .8. Kabupaten Kolaka Utara
Kabupaten Konawe
27 .9. 27 .10. Kabupaten Konawe Kepulauan
27.11 . Kabupaten Konawe Selatan
27.12. . Kabupaten Konawe Utara
27.13 . Kabupaten Muna
27 .1 4. Kabupaten Muna Barat 27.15. Kabupaten Wakatobi
27.16. Kota Baubau
27.17. Kota Kendari
28.
Provinsi Sulawesi Tengah 28.1. 28.2. 28.3. 28.4. 28.5. 28.6. 28.7. 28.8. 28.9. 28 .10. 28.11. 28.12. 28.13.
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kota Palu
Banggai
Banggai Kepulauan
Banggai Laut
Buol
Donggala
Morowali
Morowali Utara
Parigi Mountong
Poso
Sigi
Tojo Una - Una
Toli - Toli
Provinsi Sulawesi Utara 28.14. 28.15. 28.16 . 28.17 . 28.18. 28.19. 28.20. 28.21 . 28.22. 28.23. 28.24 .
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
Bolaang Mongondow
Bolaang Mongondow Selatan
Bolaang Mongondow Timur
Bolaang Mongondow Utara
Kepulauan Sangihe
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Kepulauan Talaud
Minahasa
Minahasa Selatan
Minahasa Tenggara
Minahasa Ulara
28.25. 28.26. 28.27. 28.28. 29.
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupalen Kabupaten Kabupalen
Majene
Minahasa
Mamuju
Mamuju Tengah
Mamuju Utara
Polewali Mandar
MALUKU 30.
Provinsi Maluku 30.1. 30.2. 30.3. 30.4. 30.5. 30.6. 30.7. 30.8. 30.9. 30.10. 30.11.
31.
Kabupaten Baru
Kabupalen Baru Selatan
Kabupaten Kepulauan Aru
Kabupalen Maluku Barat Daya
Kabupaten Maluku Tengah
Kabupaten Maluku Tenggara
Kabupalen Maluku Tenggara Barat
Kabupaten Kepulauan Seram Barat
Kabupaten Kepulauan Seram Timur
Kola Ambon
Kota Tual
Provinsi Maluku Utara 31.1. 31.2. 31.3. 31.4. 31.5. 31.6. 31.7. 31.8. 31.9.
G.
Bitung
Kotamobagu
Manado
Tomohon
Provinsi Sulawesi Barat 29.1. 29.2. 29.3. 29.4. 29.5. 29.6.
F.
Kola Kota Kota Kota
Kabupaten Halmahera Barat
Kabupalen Halmahera Tengah
Kabupaten Halmahera Timur
Kabupaten Halmahera Utara
Kabupaten Kepulauan Sula
Kabupaten Pulau Morotai
Kabupaten Taliabu
Kota Ternate
Kota Tidore Kepualauan
PAPUA 32.
Provinsi Papua 32.1. 32.2. 32.3. 32.4. 32.5. 32.6. 32.7. 32.8. 32.9. 32.10 32.11. 32.12. 32.13. 32.14. 32.15. 32.16.
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupalen Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupalen Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
Asmat
Biak Nunfor
Boven Digoel
Deiyai
Dogiyai
Intan Jaya
Jayapura
Jayawijaya
Keerom
Kepulauan Yapen
Lanny Jaya
Memberamo Raya
Memberamo Tengah
Mappi
Merauke
Mimika
32.17. 32.18. 32.19. 32.20. 32.21. 32.22. 32.23. 32.24. 32.25. 32.26. 32.27. 32.28. 32.29. 33.
Kabupaten Nabire Kabupaten Nduga Kabupaten Paniai Kabupaten Pegunungan Sintang Kabupaten Puncak Kabupaten Puncak Jaya Kabupaten Sarmi Kabupaten Supiori Kabupaten Toikara Kabupaten Waropen Kabupaten Yahukimo Kabupaten Yulimo Kota Jayapura
Provinsi Papua Sarat 33.1. 33.2. 33.3. 33.4. 33.5. 33.6. 33.7. 33.8. 33.9. 33.10. 33.11 . 33.12. 33.13.
Kabupaten Fakfak Kabupaten Kaimana Kabupaten Manokwari Kabupaten Manokwari Selatan Kabupaten Maybrat Kabupaten Pegunungan Arfak Kabupaten Raja Ampat Kabupaten Sorong Kabupaten Sorong Selatan Kabupaten Tambrauw Kabupaten Teluk Sintuni Kabupaten T eluk Wondama Kota Sorong
PUSBINDIKLATREN BAPPENAS
FORMUlIR PENDAFTARAN CALON PESERTA BEASISWA NON GELAR
1.
Nama (sesuai ijazah terakhir):......................... .......................................... NIP:
2.
Tempat/tanggallahir
3.
,>Jamat rumah
....................................... .
................................................. ... j enis Kelamin
...... (L/ P)
KabjKotajProv ........................................................... Kode Pos ................................. .
Telpon/ Fa,
4.
e-mail address
5.
Nama instansi asal
6.
Nama Unit Kerja
7.
Alamat Unit Kerja Kab/KotajProv ....................................... .............. .. .... Kode Pos ...................................
Telpon/Fax/HP ( ............. ) ............
8.
jabatan sekarang
9.
TMT P'lS 100%, padaGol. III/a: ............. ..../. .............. .J
10. PendidikanTe rakhir Fakultas (51/52/5 3)
.......... Gol:
: SI / S2 / 53
Masa kerja: ......... .
PT: .............................................................................................. .
.............................................. jurusan:
Lulus tahun (51/52/53)
........................................ IPK: ... ............ .... ............. skala: ............ .
11. Apakah sedang mengikuti /daiam proses pelamaran program diklat Pusbindiklatren 7 : Ya/Tidak 12. Pilihan diklat yang akan diikuti :
I PPP
J Kelayakan Proyek
J
J Planning and budgeting
J PPD RPjMD
I LERD
I Monitoring dan EvaIuasi
I Magang Dalam Negeri
I Mitigasi Bencana
PPD Reguler
I Staff Enhan cem ent/ Magang di jepang 13. Uraikan secara singkat tugas pekerjaan 5audara sehari-hari saat ini :
Dengan ini kami menyatakan bahwa, informasi di at as adaiah yang sebenarnya. jika dikemudian hari diketahui ada informasi yang tidak benar, maka kami bersedia menerima segala sanksi yang ditetapkan oJeh Pusbindik]atren . ..... .................... rgJ .... ......... 20 .......... . Menyetujui, Pejabar Eselon II :
Yang bersangkutan,
. ...... . . •..• ...•. )
(. ............. .
. . . . . . . . . . . . . . ... .........
)
KOP INSTANSI (SuratKesecliaanCost ·Sharing) (tempat/tg!lbln/thn)
Nomor:, '",'','','''
Lamp, "
Hal : KesediaanPembiayaanDildat
a,n, L Sdr. X
2.Sdr. Y 3,Sdr,Z Yth. Sdr. Kapusbindiklatren Bappenas Oi
Jakarta Sehubungan dengan surat Kapusbindiklatren Bappenas, nomor , ../20, tentang ketentuan pemblayaan cost sharing untuk pro!,rram non gelar dalam negeri yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas, bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr. X, Y, dan Z dengan pengaturan biaya sebagai berikut: No
1
Nama
i Peserta
Item Mandatory
(dalam Rp)
(Total) Rill
(dalam
Item Voluntary
Rp)
L 1
IX
2 3
IY
._... _._.
I
12
I
............
I
~~----
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih, . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . ., "
"
"
"
"
("
NIP:
Tembusan: 1, Gubernur/Bupati/Walikota", 2, Penyelenggara Diklat 3, Sesmen PPN/Sestama Bappenas 4. Peserta diklat yang bersangkutan Catatan:
Mandatory adalah porsi pendanaan yang '-llC;"J,Qu.< ""-''''':1''''''''-' Instansl asal peserta berupa:
a. Transport kedatangan dan kepulangan ke lokasi studt b. Uang saku. Voluntary adalah porsi pendanaan yang secara sukarela ditanggung oleh instansi asal peserta.
I
