KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASION ALI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA JALAN PROKLAMASI NOMOR 70 JAKARTA 10320
TELEPON (021) 31928289, 31928280,31928285; FAKSIMILE (021) 31928284
www.pusbindiklatren.bappenas.go.id
Nomor Sifat Lampiran Hal
: 1i112 IP.01 /05 /2016 : PENTING : 1 Berkas : Penawaran Dik1at Perencanaan Kota (City Planning)
19 Mei 2016
Yth. I. Kepala Bappeda KotaiKabupaten 2. Kepala SKPD KotaiKabupaten di Seluruh Indonesia Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Pelatihan Perencanaan Kota (City Planning), bersama ini kami informasikan bahwa kami membuka kembali pendaftaran, dengan informasi sebagai berikut: I. Diklat akan dilaksanakan selama 10 hari efektif dengan rencana Pelaksanaan tanggal 25 Juli s.d. 5 Agustus 2016 (Angkatan I) dan 3 Oktober S.d. 14 Oktober 2016 (Angkatan II); 2. Persyaratan calon peserta adalah : a. Masa kerja minimal 4 tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai (ASN), minimal golongan IIIIb - pangkat Penata Muda Tk. I atau minimal golongan II1d-pangkat pengatur Tk.I (bagi Peserta dari Lingkungan Provinsi Papua dan Papua Barat); b. Pendidikan minimal S 1; c. Umur setinggi-tingginya 5 tahun sebelum pensiun; d. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon II atasan langsungnya; e. Berkelompok minimal 2 orang atau maksimal 5 orang untuk I Instansi; f. Pendaftaran melalui online di www.pusbindiklatren.bappenas.go.id; 3. Materi diklat dan rincian informasi lainnya dapat dilihat pada lampiran. Jika diklat tersebut di atas yang kami tawarkan ini sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas instansi Saudara, usulan peserta dapat disampaikan kepada kami paling lambat tanggal30 JUDi 2016, dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi stafkami Sdr. Wiky WitarnilKaryoto/Mulyani Rachmiati/Ch. Nunik Ispriyanti di No. Telp. (021) 31928280, 31928285. Atas perhatian dan keljasama Saudara kami mengucapkan terima kasih.
Tembusan: 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas (sebagai laporan); 2. PPK Perencanaan Pembangunan Nasional X (PPN X).
Larnpiran: Surat Nomor Tanggal Hal
: (411.
IP.0l/05 /20I6 I~ Mei 2016 : Penawaran Diklat Perencanaan Kota (City Planning)
Yth. 1.
Kota Medan
2.
Kota Binjai
3.
Kabupaten Binjai
4. Kabupaten Deli Serdang 5.
Kabupaten Karo
6.
DKI Jakarta
7.
Kota Bogor
8.
Kota Bekasi
9.
Kota Tangerang
10. Kota Tangerang Selatan 11 . Kabupaten Cianjut-Puncak 12. Kota Bandung 13. Kota Cimahi 14. Kabupaten Bandung Barat 15. Kabupaten Kendal 16. Kabupaten Dernak 17. Kota Ungaran (Ibu Kota Kabupaten Semarang) 18. Kota Salatiga 19. Kota Semarang 20. Kota Purwodadi (Ibu Kota Kabupaten Grobogan) 21. Kabupaten Gresik 22. Kabupaten Bangkalan 23 . Kota Mojokerto 24. Kota Surabaya 25. Kabupaten Sidoarjo 26. Kabupaten Lamongan 27. Kota Denpasar 28. Kabupaten Badung 29. Kabupaten Gianyar 30. Kabupaten Tabanan 31. Kota Makassar 32. Kabupaten Maros 33. Kabupaten Sungguminasa 34. Kabupaten Takalar.
L-~
______
~
fNFORMASI OfKLAT NON GELAR S UBSTANTlF
_ _ _ _ _ _ _ __
PERENCANAAN KOTA (CITY PLANNING)
I.
PENDAHULUAN Perencanaan kota berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, baik sosial, ekonomi, fisik ruang perkotaan, perencanaan, disain, maupun tehnologi informasi. Perencanaan kota menjadi penting, karena hampir lebih dari 50% penduduk dunia akan tinggal di perkotaan. Di Indonesia, penduduk perkotaan diperkirakan akan mencapai 82,47% dari total penduduk Indonesia (Proyeksi Pcnduduk Indonesia 2005 -2045, BPS 2014 Kenaikan jumlah penduduk yang tinggi ini terutama tcrjadi pada kota-kota metropolitan dan kota besar.Sedangkan rnayoritas kota-kota di Indonesia masuk kelornpok kota sedang. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, kehidupan di kota akan semakin kompleks. Kenaikan jumlah penduduk yang tinggi membutuhkan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang memadai untuk memenuhi aktivitas sehari-hari, serta kemudahan untuk mengaksesnya . Selain itu juga membutuhkan ketersediaan lapangan kerja. Penyediaarmya tergantung kemampuan pemerintah kota dalam merespon kebutuhan penduduknya. Pada saat yang bersamaan, pembentukan kota baru saat ini banyak dilakukan,
baik yang dibentuk secara
peraturan perundangan berbentuk kota otonom (dalam bentuk Undang-Undang), maupun kota baru yang dikembangkan oleh swasta dan pemerintah sebagai bagian dari pembangunan kawasan perkotaan di suatu kota atau kabupaten. Hal ini antara lain sebagai respon terhadap bertambahnya jumlah penduduk yang membutuhkan ketersediaan akan rumah, pekerjaan, dan fasilitas pendukung lairmya. Masa depan kota akan tergantung kepada kemampuan para staf perencana dan pengambil keputusan di dalam pemerintah kota tersebut untuk merencanakan dan mengambil tindakan atas prediksi yang ada dan mengatasi permasalahan yang ada. Oleh karena itu pengetahuan secara umum terkait perencanaan kota perlu dimiJiki para staf perencana di daerah dan para pengambil keputusan yang saat ini memiliki berbagai latar belakang ilmu yang berbeda. Dengan latar belakang tersebut di atas, maka perlu dilakukan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Perencanaan Kota(City Planning Course) .
U.
TUJUAN Ul\1UM PELATIHAN Secara umum pendidikan dan pelatihan inibel1ujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait permasalahan, latar belakang dan proses perencanaan kota, serta praktek praktek terbaik dalam pelaksanaan rencana kota.
III.
TUJUAN KHUSUS PELATIHAN Sedangkan tujuan khusus dari pendidikan dan pelatihan ini diantaranya adalah: • Agar peserta memahami proses perencanaan kota , regulasi perencanaan kota baru dan identi fikasi pennasalahan kota.
•
Agar pes er1a mem;tlwmi lcpr: dan konsep pcrencanaan kola
• Agar peserta memahami pendekatan dalam menyusun Rencana Tata Ru ang Kota. • Agar peserta memahami proses penyusunan rencana kebutuhan Permukiman dan Penlmahan Perkotaan, serta Daya Dukung Lingkungan. • Agar peserta memahami proses penyusunan rencana Sistem Sirkulasi dan Transportasi Perkotaan. • Agar peserta memahami proses penyusunan rencana Sistem Komunikasi, Utilitas dan Energi Perkotaan. • Agar peserta memahami sistem anggaran pembangunan kota, pembiayaan peru mahan, dan pembiayaan kawasan Industri di Kota Baru. • Agar peserta mampu mengidentifikasi kebutuhan lapangan kelja penduduknya melalui pembangunan kawasan industri kota baru sebagai kawa san ekonomi kota yang berkelanjutan. • Agar peserta memahan1i proses penyusunan di sain kota baru dan manajemen kawasan kota baru. • Agar peserta memahami langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan rencana dari praktek-praktek terbaik pemerintah daerah dalam penyelesaian masalah kOla.
IV.
KELUARAN (OUTPU1) PELATIHAN Keluaran (Output) yang diharapkan dari penyelenggaraan diklat Perencanaan Kota
lill
adalah: •
Peserta pelatihan dapat menjadi aparat yang memahami permasalahan kota dan mampu memberi masukan di dalam proses penyusunan rencana kota (rencana aksi/rencana
strategis) untuk mengatasi permasalahan tersebut. •
Peserta pelatihan dapat menjadi aparat yang mampu mengidentifikasi dan memprediksi kebutuhan lapangan kelja penduduknya dan menyusun rencana (rencana aksilrencal1a
strategis}pembangunan kawasan kota baru yang berkelanjutan.
V. METODE PELATIHAN Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai program diklat ini, maka metode diklat yang akan digunakan adalah proses belajar mengajar dengan met ode pembelajaran untuk orang dewasa yang dapat terdiri dari: penyajian makalah, diskusi kelas, diskusi kelompok, praktek kerja dan presentasi, se rta field trip, dengan perbandingan 20% teori, 40% studi kaslIs dan 40%
praktek.
VI. KRITERIA PENENTUAN PESERTA • Pendidikan minimal S 1 • Masa Kerja n1inimal 4 (empat) tahun dan minimum golongan III B, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara ( ASN) • Umm maksimal 5 (lima) tahun sebelum memasuki masa pensiun
e
Bcrkelompok elengan jumlah clisesuaikan deng;m sektlll-sektor yang menjadi prioritas pembangunan eli elaerah (maksimal 5 orang per elaerah , term<1 suk 1 orang dari Bappeda sebagai team leader)
• Mempertimbangkan peserta yang berasal dari daerah yang akan membangun kawasan kota bam, kota (daerah) otonom baru, kota metropolitan, dan kota sedang serta kota yang berdampingan dengan kota sedallg, scr((1 pCfllt/a yang IIWlldliki targeT pengel11bafIgafI Kawas{lIT Ekonol1li l(fwslis (Kt:R).
• Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon II atasan langsungnya; • Penelaftaran melalui : Online di www.pusbindiklatren.bappenas.go.id; • Mengisipernyataan kesediaan cost-sharing terlampir.
VII. JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN Waktu pelaksanaan di rencanakan tanggal 25 Juli S.d. 5 Agustus 2016 (Angkatan I) elan 3 Oktober s.d. 14 Oktober 2016 (Angkatan II) di President University.
VIII.PROSES PELAMARAN Untuk memfasilitasi proses pelamaran calon peserta, bersama ini hal-hal yang mungkin dapat dijadikan acuan: • Peserta pelatihan non-gelar substantive adalah kelompok peserta dari satu Pemerintah Daerah
(Provinsi/ KabupatenIKota).Kota
mengembangkan metropolitan,
kawasan
kota
prioritas
baru, kota
adalah
kotayang
(daerah) otonom
baru,
akan kota
dan kota sedang serta kota yang berdampingan dengan kota
sedang, dan pel1Lda yang memiliki target pembangul1all Kwv{{sanEkol1omi f(husus (l{EJ().
• Peserta berkelompok dengan jumlah disesuaikan elengan sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan di daerah (maksimal 5 orang per daerah). • Untuk membentuk kelompok calon peserta, diharapkan BKD/BadiklatlBappeda (sesuai dengan ketentuan masing-masing daerah) melakukan koordinasi elengan SKPD lainnya. • BKD/BadiklatiBappeda
menyebarluas ka n
infonnasi
penawaran
diklat
dari
Pusbindiklatren Bappenas, dan meminta usulan calon peselia kepada seluruh SKPD elan Bappeda di daerahnya. • BKD/ BaeliklatiBappeda mengundang calon peserta yang diusulkan untuk melakukan koordinasi, serta menunjuk calon peserta dari Bappeda sebagai ketua kelompok. • BKD/BadiklatlBappeda mengusulkan
kelompok calon peserta untuk rnengikuti
pelatihan non-gelar substantive kepaela Pusbincliklatren Bappenas.
• Pengiriman llama c(I\un pescrta (Ilkldl /'cr ellcunaan KOla, mohon melampirk'lIl formulir pendaflara ll ya ng bertamlalangan ilSl i. • Surat usulan, formul ir dan dokumen pendukung disampaika n langsung/v ia pos dan via online ke Kapusbindiklatren Bappenas, dengan alamat Jl. Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat. • Untuk keterangan lebiWanjut tentang pengusulan calon peserta dapat diunduh melalui situs:
www .
Pusbindiklatren.bappenas.go. id
atau
disampaikan
melalui
email:
Rusbindiklatren(a~12WJ2enas.go.jd·
IX. KURIKULUM
sesi
Kurikulum
No. -
Materi Pokok
I
T = Teori ; SK= Studi Kasus; DPI. = Diskusi, Presentasi & Laporan Pembukaan: Overview dan Ice Breaking Proses Perencanaan Kota, Reglliasi Perencanaan Kota Baru dan Identifikasi Permasalahan Kota.
T
SK
DPL
Tot
1
0
0
1
1
1
0
2
II
Teori dan Konsep Perencanaan Kota
1
1
1
3
III
Pendekatan Rencana Tata Ruang Kota: Konsep Tata Ruang
1
1
1
3
IV
Konsep Perumahan dan Permukiman di Perkotaan serta Daya Dukung Lingkungan
1
1
1
3
V
Konsep Sistem Sirkulasi dan Transportasi
1
1
1
3
1
2
1
4
1
1
1
3
Rencana Pembangunan Kawasan indllstri kota baru sebagai kawasan ekonomi kota yang berkelanjlltan
1
1
1
3
IX
Disain kota baru dan manajemen / pengelolaan kawasan kota baru sertadinamika pertumbuhan kotabaru
1
5
1
7
X
Praktek-praktek terbaik pemerintah daerah.
0
5
1
6
Praktek Lapanga n : Studi Banding
0
0
9
9
Penutupan dan penyerahan sertifikat
0
0
0
1
9 (20.8%)
19 (39.6%)
19 (39.6%)
48 (100%)
VI VII
VIII
Konsep Penyusllnan Sistem Komunikasi, PSU (Prasarana, SaranadanUtilitas) kota, Energi kota, dan Smart City Sistem Anggaran Pembangunan Kota, Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Pembiayaan Kawasan Industri di Kota Barn
Total Sesi
X.
KEHADlRAN PESERTA Tingkat kebadiran peselta dalam diklat Perencanaan Kota (City Planning) ini adalah minimal 90%, apabila kurang dari 90% maka peserta tidak mendapatkan sertifikat.
XI. LAMA PELATIHAN a. Lama pelatihan Perencanaan Kota (CityPlanning) adalah 2 minggu atau 12 hari, dengan hari efektif selama 10 harikerja. b. 1 (satu) ses i = 2 jam pelajarall (jall1pel), 1 (saw) jampel = 45 menit.
XII. PEMBIAY AAN Pelaksanaan pelatihan ini akan dilaksanakan dengan mekanismepembiayaan cost sharing tipe III, dengan rincians ebagai berikut: 1. Dukungan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren Bappenas meliputi : Biaya pelatihan, materi pelatihan, akomodasi, konsurnsi, dan transport local (penjemputan dan penginapan ketempat diklat). 2. Dukungan pembiayaan yang harus disediakan oleh instansi asal peserta meliputi: transport (tiket PP) darilkekota asal peserta ke/dari lokasi tempat diklat, serta uang saku selama pelatihan .
XIII.
METODE EV ALUASI
Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh pelaksana diklat dan harus disampaikan kepada Pusbindiklatren-Bappenas selambat-lambatnya 2 minggu setelah selesai pelatihan. Evaluasi
mencakup:
penyampaian
laporan kelompokdan
bahan
tayang (presentasi)
kelompok, evaluasi terhadap kineIja pengajar, evaluasi terhadap kineIja pelaksanaan diklat, dan evaluasi terhadap kesesuaian dan kualitas materi pelatihan.
PUS13INDIKLATREN BAPPENAS
FORMUlIR PENDAFTARAN CAlON PESERTA BEASISWA NON GELAR
l.
Nama (sesuai ijazah terakhir): ..... ............................................................... NIP:
2.
Tempat/ tanggallahir
. ................. ...... )enis Kelamin ............. (L/ P)
3. A1amat rumah Kab/Kota/ Prov ........ ............. .
... ...... ............. Kode Pos .... ...... .... ........
Telpon/Fax/HP (
4.
e·mai1 address
5.
Nama instansi asal
6.
Nama Unit Kerja
7. A1amat Unit Kerja
Kab/Kota!Prov...... .
............ ........... Kode Pos ............... .
Telpon/ Fax/HP ( .............. ) . ... . 8.
)abatan sekarang
9.
TMT PN5 100%, padaGol. III/ a:
10. PendidikanTerakhir
.................. Gol: ......... .. .
... ./ . ........... .
......... ./
: 51 /52 /53
PT: ........... .
Fakultas (51/52/53) Lulus tahun(5 1/52/53)
Masa kerja: .
........... )urusan: .
..................................... IPK: ........................ .
skala: ................ .. .
Il. Apakah sedang mengikuti / dalam proses pelamaran program diklat Pusbindiklatren 7 : Ya/Tidak ....... ..
12. Pilihan diklat yang akan dtikuti: I Kelayakan Proyek
I PPD RP)MD
I PPP
I Planning and budgeting
I Mitigasi Bencana
I LERD
I MOnitoring dan Evaluasi
I Magang Dalam NegeJi
J City Planning
I Staff EnhancementjMagang di )epang I
I Perencanaan Lingkungan dalam Pembangunan
13. Uraikan secara singkat tugas pekerjaan 5audara sehari·haJi saat ini :
Dengan ini kami menyatakan bah",a, informasi di atas adalah yang sebenamya. )ika dikemudian har; diketahui ada informasi yang tidak benar, maka kami bersedia meneJima segal a sanksi yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren . . ...... ................... tgl ............ 20. Menyetujui, Pejabat Eselon II :
Yang bersangkutan,
.... . .. . )
KOP INSTAl'JSI
(Sura tKesed iaanCos t -Shari ng)
(t empa titgliblnlt hn) Nomor: ................ .
Lamp.
Hal : KesediaanPembiayaanDiklat
a.n. 1. Sdr. X 2. Sdr. Y 3. Sdr. Z Yth. Sdr. Kapusbindiklatren Bappenas Di
Jakarta Sehubungan dengan surat Kapusbindiklatren Bappenas, nomor ....... ./. .... /20 , tentang ketentuan pembiayaan cost sharing untuk program non gelar dalam negeri yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas, bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr. X, Y, dan Z dengan pengaturan biaya sebagai berikut: No
Nama Peserta
1 2
Y
3
Z
Hem Mandatory
(dalam Rp)
Item Voluntary
(dalam
(Total)
Rn)
Rn)
X
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. . ............ ,
(....)
NIP:......
.
Tembusan: 1. Gubemur/Bupati/Walikota.. . .......... .
2. Penyelenggara Diklat 3. Sesmen PPN/Sestama Bappenas 4. Peserta diklat yang bersangkutan Catatan:
Mandatory adalah porsi pendanaan yang menjadi kewajiban Instansi asal peserta berupa:
a. Transport kedatangan dan kepulangan ke lokasi studio b. Uang saku. Voluntary adalah porsi pendanaan yang secara sukarela ditanggung oleh instansi asal peserta.
