Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemajuan 2016 dan Potensi di Tahun Berikutnya Jakarta, 30 Desember 2016 oleh Humas Kementerian Kominfo
dari KOMINFO untuk INDONESIA
Kementerian Kominfo berupaya menjadikan bidang Komunikasi dan Informatika sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Caranya dengan menciptakan sektor dan ekosistem TIK nasional yang tangguh, efisien dan berdaya saing internasional, sehingga akan tercipta : • peningkatan kesempatan kerja, • penurunan kemiskinan dan • pengurangan kesenjangan antar wilayah. Dengan tetap menjaga martabat, keamanan nasional, kedulatan dan kemandirian bangsa.
SASARAN I Tersedianya Infrastruktur serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh Indonesia.
PERCEPATAN PEMBANGUNAN BROADBAND Tahun 2019 target percepatan pembangunan broadband, meliputi : a. b. c. d. e.
100% wilayah kabupaten/kota di Indonesia akan terjangkau jaringan broadband. 100% kabupaten/kota terlayani akses broadband 4G LTE 10% desa di wilayah tertinggal termasuk lokasi prioritas terlayani jasa akses telekomunikasi 100% wilayah perbatasan terlayani jasa akses telekomunikasi 10% desa di wilayah perbatasan, daerah tertinggal termasuk lokasi prioritas tersedia layanan digital.
1
1. Penataan Ulang atau Refarming Broadband 4GLTE Penataan Ulang atau Refarming terhadap Blok Frekuensi Telekomunikasi merupakan efisiensi penggunaan sumber daya spektrum frekuensi radio sehingga layanan broadband 4G LTE lebih optimal sehingga emmberi manfaat yang besar bagi Industri dan masyarakat, yaitu : • Industri akan mendapatkan spektrum yang lebih tertata, sehingga menghemat biaya modal dan operasional secara signifikan. • Masyarakat dapat menikmati layanan broadband 4GLTE dengan harga lebih terjangkau. Pelaksanaan penataan spektrum meliputi : o Penyelesian refarming frekuensi pada pita 800 MHz yang selesai pada 1 November 2016 (sebelumnya pita 900 MHz, dan 1.800 MHz pada tahun 2015) o Penghentian penggunaan pita 1900 MHz milik PT SMART Tbk pada 14 Desember 2016 untuk menghindari interference terhadap 2.100 MHz. Penataan tersebut sangat mendorong penyediaan layanan broadband 4G LTE yang pencapaiannya pada 2015-‐2016 ini mencapai 222 Kabupaten/Kota yang terlayani 4G LTE dari terdapat 514 kabupaten/kota di Indonesia, yang meliputi : a) 50 kabupaten/kota di Pulau Sumatera b) 122 kabupaten/kota di Pulau Jawa c) 16 kabupaten/kota di Pulau Bali dan Nusa Tenggara d) 10 kabupaten/kota di Pulau Kalimantan; dan e) 24 kabupaten/kota di Pulau Sulawesi Penataan dan penyediaan Spektrum terus didorong pada tahun berikutnya di 2017 sehingga penyediaan broadband 4G LTE ini dapat terus dipercepat. 2. Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik PALAPA RING Palapa Ring menjadi perwujudan TOL INFORMASI untuk menyatukan Indonesia. Program ini melayani daerah yang dianggap tidak layak secara bisnis/keuangan (non-‐financially feasible) dan merupakan proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU/PPP) pertama di sektor telekomunikasi. Palapa Ring berfungsi sebagai : a. Backbone telekomunikasi nasional untuk mewujudkan pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi tetap (fixed) dan seluler (mobile) b. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi melalui ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi berkapasitas besar yang terpadu, untuk memberikan jaminan kualitas Internet dan komunkasi yang berkualitas tinggi, aman dan murah. c. Pengembangan jaringan telekomunikasi untuk mendukung ketahanan nasional melalui ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang terintegrasi.
2
Target Pembangunan Palapa Ring meliputi 57 Kabupaten/Kota, 11 Propinsi dan mencakup sekitar 13.000 km adalah : • Paket Barat : 5 Kab/Kota, 2 Propinsi, 1.980 km • Paket Tengah : 17 Kb/Kota, 5 Propinsi, 2.647 km • Paket Timur : 35 Kab/Kota, 4 Propinsi, 8.454 km Progres pembangunan Palapa Ring selama tahun 2016 : o Groundbreaking pengerjaan proyek Palapa Ring Paket Barat di Singkawang, Prov. Kalbar pada 17 Oktober 2016. Saat ini pada masa konstruksi. o Groundbreaking pengerjaan proyek Palapa Ring Paket Tengah di Pulau Morotai, Prov. Maluku Utara pada 22 November 2016. Saat ini pada masa konstruksi. o Financial Closing Proyek Palapa Ring Paket Timur pada 29 September 2016 di Istana Merdeka yang disaksikan oleh Bapak Presiden RI. Diharapkan permulaan tahap konstruksi Palapa Ring Paket Timur dilaksanakan pada bulan Februari – Maret tahun 2017. Pembangunan Palapa Ring keseluruhan diharapkan akan selesai pada tahun 2019. 3. Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T Demi terwujudnya kedaulatan telekomunikasi di seluruh wilayah perbatasan, Kemkominfo menyasar penyediaan layanan telekomunikasi seluler di wilayah 3T yang belum terhubung dengan layanan tersebut. Pembangunan yang ditargetkan selesai pada Februari 2017 ini bertujuan...: o Menyediakan BTS di daerah blankspot, khususnya di daerah perbatasan dan pedalaman (Lokasi Prioritas : Tertinggal, Terluar dan Terdepan) yang belum terlayani akses telekomunikasi selular o Menunjang konektivitas antar wilayah yang terintegrasi untuk mengatasi kesenjangan digital o Meningkatkan akses informasi bagi masyarakat perbatasan dan pedalaman o Sehingga akan terbangun kedaulatan telekomunikasi di seluruh wilayah perbatasan Pembangunan BTS tersebut 2016 mencapai : o Mengaktifkan BTS di 11 wilayah pedesaan di Prov. Kalimantan Barat, 5 wilayah pedesaan di Prov. Nusa Tenggara Timur dan tiga distrik di Prov. Papua Barat o Merampungkan pembangunan 197 BTS di daerah blankspot di wilayah 3T 4. Pemerataan Akses Internet Pitalebar Penyediaan akses broadband internet bagi masyarakat atas permintaan Kementerian/Lembaga dan Pemda tingkat Kabupaten/Kota di wilayah yang menjadi bagian dari kebijakan publik universal (USO) Kemkominfo, bertujuan:
3
o o o o
Memperluas akses terhadap internet pitalebar Meningkatkan kemampuan adaptif masyarakat dalam menggunakan TIK Mengurangi kesenjangan digital Meningkatkan pemberdayaan e-‐literasi masyarakat setempat
Selama kurun waktu 2015-‐2016 ditargetkan 1.600 lokasi. Sampai akhir 2016 tercapai akses internet pitalebar di 912 lokasi (sebelumnya telah dibangun 688 lokasi di tahun 2015). 5. Pemberdayaan Teknologi Informasi di Desa Tertinggal Kemkominfo mendorong pemanfaatan teknologi informasi di kalangan masyarakat desa nelayan, desa pedalaman, dan desa pertanian melalui ajang penggalangan ide terkait pemecahan masalah, seperti mata pencaharian, akses layanan kesehatan, akses layanan keselamatan, dan akses layanan keamanan. Solusi Desa Broadband Terpadu, nama resmi dari ajang penggalangan ide tersebut, bertujuan : o Meningkatkan hasil produksi mata pencaharian di desa, sembari memaksimalkan produk yang dihasilkan terjual baik di pasaran o Mempermudah masyarakat mengakses layanan bantuan darurat o Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang perdagangan, pendidikan dan komunikasi Dalam kurun waktu kurang dari empat bulan, melalui ajang ini Kemkominfo berhasil menjaring 23 tim yang memiliki solusi pemecahan masalah yang konkrit terhadap permasalahan yang secara nyata terjadi di wilayah tertinggal. Akhirnya, enam tim dengan solusi yang paling inovatif dinyatakan sebagai pemenangnya. Solusi yang diajukan keenam tim akan diterapkan ke desa piloting yakni Desa Meskom Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis, Prov. Riau; Desa Panca Karsa I Kec. Taluduti Kab. Pohuwatu, Prov. Gorontalo; dan Desa Fatukbot Kec. Atambua Kab. Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur.
PENYIARAN
6. Improvement on Television Transmission Station (ITTS) Phase II. Peningkatan Stasiun Transmisi Televisi Tahap II merupakan pembangunan sarana dan prasarana penyiaran (sistem transmisi TV) sebagai kewajiban pelayanan publik bagi rakyat Indonesia sehingga kualitas dan jangkauan wilayah layanan siaran LPP TVRI terutama di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) makin meningkat. Tujuannya agar masyarakat di daerah 3T memiliki lebih banyak akses terhadap informasi sehingga dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional. Ditargetkan peningkatan cakupan layanan menjadi 42% wilayah dengan minimal 80% populasi.
4
7. Digitalisasi Penyiaran Migrasi TV analog ke TV digital di seluruh wilayah Indonesia bertujuan untuk menghasilakn efisiensi spektrum frekuensi dan infrastruktur industri penyiaran. Manfaat dari digitalisasi penyiaran, meliputi : a. Menghasilkan digital dividen yang dapat digunakan bagi peningkatan pemanfaatan layanan broadband untuk pendukung pendidikan, keselamatan publik (public safety) dan akses telekomunikasi untuk mitigasi kebencanaan. b. Mempertahankan keberagaman kepemilikan perusahaan penyiaran c. Menumbuhkan industri konten d. Bagi industri, mendorong penghematan biaya listrik 94%, biaya modal 79% dan biaya operasional 57% dibandingkan pemancar TV analog. e. Bagi masyarakat, meningkatkan kualitas penerimaan siaran dan layanan. Pada 2016, TV digital telah melayani 12 wilayah dlaam rangak ujicoba yang meliputi juga 31 kanal konten siaran TV digital yang sudah on air. Diharapkan pada tahun 2019, 100% implementasi digitalisasi penyiran atau analog switch off (ASO)
TUGU BERKODE POS 8. Pembangunan Tugu Berkode Pos Pembangunan ini bermanfaat : a. Memperkokoh NKRI dan mengatasi sengketa yang sering muncul di daerah perbatasan dan pulau terluar dengan negara tetangga b. Menghadirkan tanda kode adminsitraif di wilayah perbatasan dan pulau-‐pulau terluar. Pada tahun 2015 sebanyak 20 lokasi di 7 propinso telah terbangun, sedangkan pada 2016 sebanyak 73 lokasi sedang dalam proses pembangunan.
STASIUN MONITORING FREKUENSI RADIO (Dukungan Keselamatan Penerbangan) 9. Dukungan Keamanan Penggunaan Spektrum Frekuensi Penerbangan dengan pembangunan Stasiun Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) berupa Stasiun Monitoring Tetap Transportable Tujuan pembangunan SMFR dengan berupa berupa Stasiun Monitoring Tetap Transportable adalah untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio khususnya lebih diutamakan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan dengan cara pengamanan pita frekuensi radio yang digunakan untuk navigasi dan komunikasi antara ATC dengan pilot di dalam pesawat.
5
Pada tahun 2016 KementerianKominfo telah berhasil menyelesaikan pembangunan SMFR berupa 64 (unit) Stasiun Monitor Tetap Transportable yang ditempatkan di 64 Kantor Pos pada 64 Kabupaten/Kota (24 Provinsi) di seluruh Indonesia. Penempatan Stasiun Monitor Tetap Transportable berada pada lokasi – lokasi yang dekat dengan bandara atau merupakan jalur penerbangan. Dalam menempatkan stasiun monitor tersebut di 64 Kabupaten/Kota, Ditjen SDPPI bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) yang memiliki sebaran aset Kantor Pos di berbagai wilayah.
DUKUNGAN REGULASI BROADBAND DAN SIBER 10. Aturan Tingkat Kandungan Dalam negeri (TKDN) Manfaat aturan digital : a. Mengurangi impor alat dan perangkat telekomunikasi sehingga dapat mengurangi defisit neraca perdagangan b. Meningkatkan potensi penciptaan lapangan kerja dengan adanya produksi alat dan perangkat di dalam negeri c. Kemandirian pengembangan teknologi telekomunikasi serta pengembangan industry dalam negeri yang berdaya saing d. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan memicu peluang usaha di industri kreatif e. Keberpihakan negara kepada industri telekomunikasi dalam negeri f. Pemberdayaan bangsa, kemampuan mandiri dari brainware agar tidak hanya focus kepada hardware, namun kepada value seperti software dan design house.
Melalui Permen Kominfo Nomor 27 Tahun 2015 maka mulai 1 Januari 2017, setiap endor perangkat telekomunikasi wajib memenuhi TKDN, untuk telekomunikasi standar teknologi Long Term Evolution (LTE) dan beroperasi pada pita frekuensi radio 2.100 MHz, 1.800 MHz, 800 MHz dan 900 MHz paling rendah 30% subscriber station dan 40% base station dari dalam negeri.
11. Proses Sertifikasi Perangkat berbasis Declaration of Conformity Kementerian Kominfo telah mempersiapkan percepatan sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi skema deklarasi kesesuaian (declaration of conformity) yang Peraturan Menterinya telah ditandatangani oleh Menteri Kominfo. Proses Pengajuan Sertifikasi ini akan efektif mulai berlaku sejak diundangkan oleh Kementerian Kumham. Cara ini menerapkan skema deklarasi kesesuaian (declaration of conformity) dalam proses evaluasi dokumen yang menjadi dasar penerbitan sertifikat. Sertifikasi melalui declaration of conformity hanya membutuhkan 2 (dua) hari untuk pemrosesan. Pengajuan dapat dilakukan melalui https://sertifikasi.postel.go.id .
6
12. Pengesahan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-‐Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektroni…
Naskah Undang-‐Undang tentang Perubahan Undang-‐Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 November 2016 menjadi Undang-‐Undang Nomor 19 Tahun 2016. Sebelumnya naskah Undang-‐Undang tersebut telah disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 27 Oktober 2016. Naskah Undang-‐Undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara No 5952 dan mulai diundangkan sejak tanggal diundangkan pada 25 November 2016. 13. Fasilitasi Perlindungan Penyedia Platform Electronic Commerce Kementerian Kominfo telah menerbitkan pengaturan fasiitasi perlindungan terhadap penyedia platform electronic commerce yang berupa user generated content (UGC) terhadap kegiatan yang dilarang yang mungkin muncul ke dalam layanan platform yang berasal dari pengguna layanan platform. Berkenaan dengan hal tersebut telah dilakukan proses pembahasan yang panjang Kemkominfo, Ditjen Kekayaan Intelektual Kem. Kumham, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kem Perdagangan dan Lembaga lainnya, serta Asosiasi e-‐ Commerce Indonesia idea. Pengaturan ini tertuang dlaam bentuk Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content. 14. Fasilitasi Kesusaian Permainan Game Elektronik dan Online berupa Klasifikasi Permainan Interaktif elektronik
Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik disusun atas dasar inisiasi bersama antara pemerintah dan pelaku industri game untuk mengatur klasifikasi permainan interaktif elektronik berdasarkan kategori konten dan kelompok usia pengguna. Kementerian Kominfo telah melakukan peluncuran awal (soft launching) situs IGRS.ID dalam acara BEKRAF Game Prime 2016 yang diadakan pada 29 – 30 November 2016 di Jakarta. Peluncuran situs ini merupakan bentuk penerapan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik sekaligus pengenalan Indonesia Game Rating System (IGRS) kepada masyarakat.
KEPENTINGAN NASIONAL DALAM FORA INTERNASIONAL 15. Kemkominfo terus berupaya memperjuang kepentingan nasional melalui Fora Kelembagaan Internasional. Hal-‐hal yang telah dicapai ada tahun 2016, antara lain :
7
a. Mempertahankan Spektrum Frekuensi Radio untuk keperluan satelit pada Slot Orbit 118 BT yaitu Spektrum 11452 – 11628 MHz dan 13758 – 13934 MHz. Nama filing Palapa-‐ C3-‐K yang didedikasikan untuk kebutuhan satelit PT. Telkom. b. Menjadi Anggota Council of Administration pada Universal Postal Union (UPU) untuk periode 2016 s.d. 2020.
PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF 16. Kementerian Kominfo terus menerus melakukan usaha meminimalisir dampak konten Internet bermuatan negatif. Kominfo melakukan penapisan konten ilegal sebagai bentuk kehadiran negara melindungi warga dari ancaman pornografi, kekerasan anak, terorisme, SARA dan kebencian, investasi ilegal dan penipuan, perjudian, obat dan makanan ilegal, narkoba serta kekayaan intelektual ilegal di dunia siber seusai amanat UU ITE
.
Untuk tahun 2017 penanganan situs Internet dan media sosial terus dilakukan dengan usaha yang jauh lebih masif. Hal ini berkenaan dengan potensi keragaman situs Internet dan media sosial ke depan dan semakin meningkatkan pengguna Internet dan smartphone.
8
KEAMANAN SIBER 17. Standardisasi keamanan siber, untuk tahun 2016 koordinasi difokuskan pada sektor energi, finansial dan transportasi logistik.
e-‐GOVERNMENT
18. e-‐Government diarahkan untuk mendorong reformasi digital layanan publik agar lebih bermanfaat bagi masyarakat, sehingga tercipta layanan yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
DIGITAL ECONOMY
Untuk membangkitkan ekonomi digital, Kementerian Kominfo memiliki program : 19. Petajalan e-‐Commerce Nasional Kementerian Kominfo menjadi bagian dari kolaborasi sejumlah 8 (delapan) Kementerian/Lembaga Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian yang telah berhasil menyusun peta jalan e-‐commerece nasional. Petajalan tersebut jika diimplementasikan tepat waktu, maka diproyeksikan nilai transaksi e-‐ commerce tahun 2020 akan mencapai US$ 130 Milyar. Peta jalan ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekosistem industri e-‐commerce di Indonesia melalui inisitatif solusi yang terintegrasi sehingga kontribusi ekonomi digital terhadap pertumbuhan PDB Indonesia meningkat. 20. Gerakan Nasional 1000 Startup Digital Dengan pencapaian 1000 Startup Digital dengan total nilai valuasi US$ 10 Milyar s.d. tahun 2020 dan kemampuan transaksi eCommerce yang mencapai US$ 130 Milyar maka diharapkan Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 2016 gerakan ini dilaksanakan pada periode Agustus s.d. Nopember 2016 di yang menghasilkan : • • • •
Pendaftar awal sejumlah 16.509 orang (Jakarta,Surabaya, Jogja, Bandung, Semarang, Malang) Peserta yang mengikuti sesi motivasi, sharing pengalaman atau ignition 1.760 peserta (Jakarta, Surabaya, Jogja, Bandung, Semarang, Malang) Peserta yang mendapatkan 2 hari bimbingan teknis kewirausahaan melalui workshop 669 Peserta yang kemudian membagi diri ke dalam Tim-‐Tim Startup (Jakarta, Surabaya, Jogja) Jumlah Tim yang berhasil mengikuti 2 hari Hacksprint 103 Tim Startup (Jakarta, Surabaya, Jogja) 9
• •
Jumlah Tim yang berhasil mengikuti 3 Boothcamp 40 Tim Startup (Jakarta, Surabaya, Jogja) Peserta dilakukan penggembengan ulang untuk memastikan keberlangsungan dan peningkatan menuju tahap berikutnya
Untuk tahun 2017 penciptaan 1000 startup digital terus digulirkan dengan melengkapi menjadi 10 Kota (Jakarta, Surabaya, Jogja, Bandung, Semarang, Malang, Makasar, Pontianak, Medan, Bali)
21. UMKM Go Digital Sebanyak 18% pelaku UMKM sudah memiliki akses ke internet namun belum memanfaatkan untuk transaksi. Oleh karena itu Kominfo mendorong sekitar 8 juta UMKM untuk melakukan migrasi ke ekonomi digital (go digital) agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PDB Indonesia dan kesejahteraan UMKM. Termasuk dalam program ini adalah adanya dorongan pemberian nama domain secara gratis kepada UMKM, melalui program sejuta domain Indonesia. Akan tetapi sejuta domain juga diperuntukkan bagi yang membutuhkan lainnya seperti sekolah, pesantren dan komunitas desa. 22. Aplikasi Informatika Pendukung Sektor-‐Sektor Terkait Dukungan untuk mendorong layanan berbasis digital dalam baik untuk kepemerintahan maupun ekonomi kerakyatan, dengan target 2019, yaitu : a. b. c. d. e. f.
1 juta peserta tanda tangan digital 1 juta domain berbasis .ID untuk UMKM, sekolah (termasuk madrasah, dll), dan komunitas 100 % Kab/Kota tersedia akses terhadap inkubator digital 1 juta Literasi TIK untuk anak-‐anak, wanita, disabilitas, dan pelajar : 500.000 peserta Literasi TIK untuk masyarakat umum 100.000 Angkatan kerja tersertifikasi keahlian dan kompetensi sektor TIK
23. Perbaikan daftar Negatif Investasi Manfaat perbaikan Daftar Negatif Investasi : a. Menumbuhkan ekonomi digital nasional untuk menciptakan lapangan kerja dan daya saing bangsa. b. Mewujudkan ekosistem industri digital yang kopetitif c. Menciptakan kemandirian pengembangan teknoogi telekomunikasi serta mendorong perkembangan industri dalam negeri yang berdaya saing d. Permberlakuan kebijakan nasional yang ramah terhadap Foreign Direct Investment (FDI) untuk menarik investasi asing di bidang teknologi serta percepatan pembangunan berbasis teknologi di dalam negeri
10
Peraturan Presiden No. 44 tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal, terdapat usulan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) baru pada sektor komunikasi dan Informatika di bidang usaha Penyelenggara Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (marketplace berbasis platform, daily deals, price grabber, iklan baris online) yang membuka peluang investasi e-‐commerce (market place) berdasarkan nilai investasi (FDI): • • •
Tertutup untuk tingkatan UMKM Terbuka untuk investasi asing maksimal 49% untuk nilai modal (FDI) s.d. Rp. 100 Milyar Terbuka untuk investasi asing s.d. 100% untuk modal (FDI) di atas Rp. 100 Milyar
24. Aturan Over the Top Manfaat aturan over the top • •
Memberikan pemahaman kepada OTT global akan kewajiban mematuhi regulasi dalam bisnis layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (over the top) di Indonesia Menciptakan equal level of plating field sesuai peraturan perundang-‐undangan di bidang perpajakan
Telah ditetapkan Surat Edaran Menkominfo No.3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top) untuk memberikan pemahaman kepada penyedia layanan Over The Top dan penyelenggara telekomunikasi untuk menyiapkan diri dalam mematuhi regulasi penyediaan layanan aplikasi dan/atau melalui internet (over the top) yang sedang disiapkan oleh Kominfo.
SASARAN II Tersedianya akses dan informasi publik yang berkualitas, baik, cepat, tepat dan obyektik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia
MELALUI GOVERNMENT PUBLIC RELATION (GPR) 25. Program GPR, dengan tujuan dan manfaat : a. Menyebarluaskan pada publik narasi tunggal terkait kebijakn dan program pemerintah b. Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat c. Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi secara cepat, tepat, obyektif, berkualitas baik, berwawasan nasional dan mudah dimengerti terkait kebijakan dan program pemerintah
11
d. Melaksanakan edukasi terkait kebijakan program pemerintah melalui seluruh saluran telekomunikasi yang tersedia
Target GPR sampai tahun 2019 adalah 100% masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah
SASARAN III Terwujudnya tatakelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien dan efektif
PENYEDERHANAAN PERIZINAN Tujuannya adalah mempersingkat proses birokrasi dan menyederhanakan persyaratan permohonan izin sehingga proses waktu pelayanan perizinan lebih cepat dan pasti. 26. Reformasi Proses Perizinan Bidang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran Penyederhanaan proses perizinan bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) dalam rangka pelayanan prima melalui penerbitan Surat Edaran Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengajuan Permohonan Perizinan Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika dalam rangka Pelayanan Prima di Lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika . Penyederhanaan proses dan waktu perizinan ditempuh dengan pemberian kewenangan kepada pejabat yang langsung terkait untuk menanda tangani persetujuan izin untuk perizinan Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran. a. Izin Penyelenggaraan Pos dipangkas dari 14 hari kerja menjadi 10 hari kerja b. Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (melalui Metode Evaluasi) dari 60 hari kerja menjadi 14 hari kerja c. Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, dari 60 hari kerja menjadi 14 hari kerja
27. Reformasi Proses Perizinan Bidang Sumber Daya dan Perangkat Penyelenggaraan Pos dan Informatika a. b. c. d.
Izin Stasiun Radio (ISR) Berbayar, dari 44 hari menjadi 21 hari kerja Izin Stasiun Radio (ISR) Tidak Berbayar, dari 14 hari kerja menjadi 7 hari kerja Izin Amatir Radio (IAR), dari 14 hari kerja menjadi 10 hari kerja.
Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP), dari 28 hari kerja menjadi 10 hari kerja. 12
e. Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Pengujian), dari 30 hari kerja menjadi 23 hari kerja. f. Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (melalui declaration of conformity) sebagaimana Permen 23 Tahun 2016, dari 5 hari kerja menjadi 2 hari kerja.
28. e-‐Licensing Spektrum Radio Proses perizinan Spektrum Frekuensi Radio dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi sepanjang tahun 2016, Kementerian Kominfo : • Memberdayakan e-‐Licensing untuk mempersingkat proses sebanyak kurang lebih 325.000 permohonan Izin Spektrum Radio (ISR) dari 30 hari menjadi 40 menit. Total nilai permohonan tersebut mencapai sekitar Rp 1,1 triliun per tahun. • Meningkatkan akurasi data dan mengurangi campur tangan mausia dalam proses perizinan. Proses ini memberdayakan sistem machine to machine (M2M) secara khusus masih terbatas kepada para operator seluler yang memiliki banyak stasiun radio atau big user.
29. e-‐USO Saat ini, Kemkominfo juga menangani proposal KPU/USO yang digunakan sebagai rekapitulasi dan basis data proposal pengajuan/usulan program Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO) bagi seluruh Pemda dan Kementerian/Lembaga RI (sebagai pengguna). Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk : • • •
menambahkan usulan USO melacak data usulan yang baru masuk, terverifikasi, dan diterima menurut kategori-‐kategori tertentu melihat data usulan pembangunan menara seluler (BTS), data usulan pengadaan akses internet dan data usulan lainnya
Sepanjang tahun 2016, sebanyak 126 pemerintah kabupaten telah mendaftarkan diri untuk akun pengguna. Sampai awal tahun depan, Kemkominfo terus melakukan sosialisasi kepada pemerintah setingkat kementerian, lembaga maupun lembaga daerah. Aplikasi e-‐USO dapat diakses di www.ditpitalebar.kominfo.go.id/e-‐uso .
––– ooOoo –––
13
