MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1017 TAHUN 2014 TENTANG PELUANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA ANALOG MELALUI SISTEM TERESTRIAL PADA PITA ULTRA HIGH FREQUENCY MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita Ultra High Frequency telah mengatur alokasi frekuensi radio untuk memenuhi ketersediaan atas kebutuhan kanal frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan televisi siaran analog pada pita Ultra High Frequency; bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi secara Digital dan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem Terestrial mengatur bahwa perizinan penyelenggaraan penyiaran televisi secara analog tetap berjalan sesuai dengan Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi secara Analog melalui Sistem Terestrial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi secara Analog melalui Sistem Terestrial pada Pita Ultra High Frequency;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4916) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Televisi dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuen si Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Transisi Televisi Siaran Analog Menuju Siaran Digital pada Pita Ultra High Frequency;
LIVA
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PELUANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA ANALOG MELALUI SISTEM TERESTRIAL PADA PITA ULTRA HIGH FREQUENCY KESATU
: Membuka Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi secara Analog melalui Sistem Terestrial pada Pita Ultra High Frequency untuk wilayah layanan siaran di seluruh Indonesia, kecuali wilayah layanan siaran yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA
: Permohonan izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi secara Analog melalui Sistem Terestrial pada Pita Ultra High Frequency wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara lengkap termasuk Rekomendasi Kelayakan (RK) dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
KETIGA
: Pemohon yang telah mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi secara Analog melalui Sistem Terestrial pada Pita Ultra High Frequency dan telah diterima oleh Menteri Komunikasi dan Informatika sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini wajib mengajukan kembali permohonannya dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan format surat sebagaimana terlampir pada Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEEMPAT
: Pemohon izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan KETIGA harus menandatangani surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 111 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KELIMA
: Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Analog melalui Sistem Terestrial pada Pita Ultra High Frequency ini dibuka sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini sampai dengan tanggal 23 Februari 2015.
KEENAM
: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta 9 Desember 2014 padatanggal 4KASI DAN INFORMATIKA
DIANTARA
LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 1017 TAHUN 2014 TENTANG PELUANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA ANALOG MELALUI SISTEM TERESTRIAL PADA PITA ULTRA HIGH FREQUENCY
UNTUK PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA SECARA ANALOG MELALUI SISTEM TERESTRIAL PADA PITA ULTRA HIGH FREQUENCY
NO 1.
PROVINSI Kepulauan Riau
2.
Sumatera Barat
3.
Banten
Bukit Tinggi dan Padang Panjang Cilegon Pandeglang
DKI Jakarta
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi
4. 5.
Jawa Barat
6. 7.
Jawa Tengah Jawa Timur
8. 9.
Ba1i Sulawesi Selatan
10.
Sulawesi Utara
WILAYAH LAYANAN Batam dan Tanjung Balai Tanjung Pinang
KETERANGAN Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup
Bandung, Cirnahi, Padalarang
Tertutup Tertutup
Purwakarta Garut, Tasikma1aya, Ciamis Cirebon, Indramayu Kuningan Magelang, Sa1atiga, Temanggung Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan Jember Trengga1ek Denpasar Makassar, Maros, Sungguminasa dan Pangkaj ene Tondano
Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA INDONESIA,
TARA
LAMPIRAN 11 KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 1017 TAHUN 2014 TENTANG PELUANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA JASA PENYIARAN TELEVISI SECARA ANALOG MELALUI SISTEM TERESTRIAL PADA PITA ULTRA HIGH FREQUENCY
Kop Surat Lembaga Pent,'iaran
Nomor : (nomor surat keluar) Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Analog Melalui Sistem Terestrial Lampiran : 1 (satu) berkas
Kepada Yth: Menteri Komunikasi dan Informatika RI. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. di Jakarta Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan
(sesuai KTP) (sesuai akta)
bertindak untuk dan atas nama PT...........................................................yang beralamat di .............................................. K abupaten /Kota*) Provinsi..................., dengan ini mengajukan kembali permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Analog Melalui Sistem Terestrial, yang sebelumnya pernah diajukan sesuai Surat Nomor ..........Tanggal ........ Terlampir kami sampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut: Berkas Permohonan Lengkap; Rekomendasi Kelayakan dari KPI Nomor........Tanggal......... Surat Pernyataan kesiapan infrastruktur dan kesediaan migrasi ke sistem penyiaran digital. Kami menyatakan bahwa semua data yang tercantum/yang dibuat untuk permohonan izin ini adalah benar dan sesuai dengan data yang sebenarnya, serta setuju dan sanggup untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Pasfoto Ukuran
Pemohon 4x6 Rwrn
- Tanda tangan - Stempel/cap lembaga penyiaran - Bermaterai cukup Nama Jelas *) pilih salah satu
TER
Sig
NIKASI DAN INFORMATIKA INDONESIA,
o NTARA
LAMPIRAN 111 KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 1017TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN KANAL FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN TELEVISI SIARAN ANALOG PADA PITA ULTRA HIGH FREQUENCY
Kop Surat Perusahaan
SURAT PERNYATAAN Nomor : (nomor surat)
Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama Jabatan Alamat
: ................................(tuliskan sesuai KTP) (tuliskan sesuai akta) . ................................ ( tuliskan alamat perusahaan) . ................................
bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum .................... (sebutkari nama), dengan ini menyatakan: Siap dan sanggup menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur dan isi siaran dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran; Bersedia melakukan migrasi ke sistem penyiaran digital dan menerima, mematuhi, dan memenuhi ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur tentang penyelenggaraan penyiaran televisi secara digital dan penyiaran multipleksing melalui sistem terestrial. Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
Yang membuat pernyataan - Tanda tangan - Stempel/cap perusahaan - Bermaterai cukup ----------------------
---------------------
(nama) (jabatan) I DAN INFORMATIKA DONESIA,
NTARA
