KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & "PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN"

K EM E NTE R I A N

K E UA NGA N

D IR E K TO RAT JE N D E RAL A N G G A RAN

ADVERTORIAL

RAPBN 2018 NOTA KEUANGAN &

"PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN"

ADVERTORIAL


C

Copyright 2017

Disusun oleh: Direktorat Penyusunan APBN, DJA Penanggung jawab: Direktur Jenderal Anggaran Editor: Direktur Penyusunan APBN Kontributor: Pejabat dan pegawai Direktorat Penyusunan APBN


at" ekonomi kuat"

ADVERTORIAL


ADVERTORIAL


1

2

ADVERTORIAL


"APBN sehat, e

at" ekonomi kuat"

Maret 2017

Januari 2017

Penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional

Siklus APBN

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat akan membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2018 dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah RI

11 Juli 2017

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2018

19 Mei 2017

Pengajuan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, Kerangka Ekonomi Makro dan RKP ke DPR

Pertengahan Agustus s.d Akhir Oktober

16 Agustus 2017

Penetapan Pagu Anggaran oleh Menteri Keuangan dan Penyusunan RKA-K/L oleh Kementerian/Lembaga

Penetapan Rincian APBN dalam Peraturan Presiden

NOTA KEUANGAN &

Surat Bersama Pagu Indikatif dan Rancangan RKP

8 Agustus 2017

Paling Lambat 30 November 2017

ADVERTORIAL

9 Mei 2017

25 Juli 2017

Pembahasan RUU dan Nota Keuangan RAPBN 2018

RAPBN 2018

Penyusunan resource envelope

Pemuktahiran Pagu Anggaran

Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Pengajuan RAPBN (RUU dan Nota Keuangan)

Desember 2017 Penetapan dan Penyerahan DIPA

ADVERTORIAL


1

"APBN sehat, ekonomi kuat"

4

Tahun Kabinet Kerja

2015

perubahan paradigma pengelolaan keuangan negara dengan mengalihkan sebagian belanja yang bersifat konsumtif menjadi produktif melalui reformasi subsidi energi dan belanja kementerian negara/lembaga (K/L)

2

2016

dilewati dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, defisit fiskal yang terjaga, dan belanja yang lebih efisien. Meskipun dilakukan revisi atas target penerimaan perpajakan, tetapi dalam realisasi mampu tumbuh positif sebagai akibat implementasi program amnesti pajak. Tata kelola keuangan negara semakin menunjukkan perbaikan dengan predikat wajar tanpa pengecualian untuk pertama kalinya pada LKPP dan LK BUN tahun 2016.

2017

Pada Semester I tahun 2017, hampir seluruh indikator perekonomian Indonesia menunjukkan nilai yang positif dengan pertumbuhan ekonomi relatif stabil sebesar 5,0 persen. meningkatnya penerimaan negara dan belanja negara, serta penurunan defisit anggaran dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan pembiayaan anggaran mengalami penurunan, terutama komponen pembiayaan utang.

2018

Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengefektifkan belanja negara, mempermudah dan memperbaiki kegiatan iklim dunia usaha

ADVERTORIAL


"APBN sehat, e

at" ekonomi kuat"

Evaluasi Pelaksanaan APBNP 2016 dan perkembangan ekonomi 2017

2016 PAJAK

Rp

Defisit terjaga di 2,49% thd PDB:

• Fiskal stabil • Kredibel, dan • Sustainable.

Penerimaan Negara mengalami revisi turun Rp230 T :

• Tetap tumbuh positif • Didukung oleh keberhasilan program tax amnesty

Rp

Efisiensi Belanja Negara:

Utang terukur:

• • Belanja prioritas dijaga • Pelayanan tidak terganggu • Belanja nonprioritas dihemat  Pemotongan sekitar Rp130T • • Subsidi tepat sasaran. • Transfer ke Daerah dikendalikan sesuai kemampuan penyerapan

Digunakan untuk investasi yang mendukung infrastruktur Rasio utang terjaga 28% thd PDB

Ekonomi dan Tata kelola keuangan negara membaik • •

Ekonomi tetap tumbuh 5,01 persen Predikat WTP untuk LKPP dan LK BUN

2017 Rp

Outlook Defisit 2,67% dari PDB Lebih rendah dari Target Defisit APBNP-nya

ADVERTORIAL


Penerimaan perpajakan • •

Lebih realistis Era keterbukaan informasi perpajakan

Belanja mendesak

tetap efisien dan efektif

Pengendalian utang secara hati-hati kisaran 28-29% terhadap PDB

Peningkatan peringkat ke Investment Grade

lembaga rating Internasional : Fitch, Moody’s, Standard and Poor’s

1

3

Fokus RAPBN 2018 Momentum perbaikan ekonomi

Penerimaan negara harus terus ditingkatkan

Prioritas program harus semakin fokus

Pelayanan rakyat harus makin baik dan jaga kepercayaan rakyat

Defisit terjaga, tambahan utang terukur

RAPBN 2018 makin sehat, ekonomi makin kuat

harus dijaga

dengan tetap menjaga iklim usaha

untuk hal-hal yang produktif

untuk penurunan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi

melalui birokrasi yang efisien, bersih, dan melayani

4

ADVERTORIAL


"APBN sehat, e

at" ekonomi kuat"

Tujuan

Kebijakan RAPBN 2018

Untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan yang pada gilirannya bermuara pada terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara lebih berkeadilan.

Strategi

lebih produktif, efisien, berdaya tahan, dan mampu mengendalikan risiko dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang dituangkan dalam kebijakan baik di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Arah

Arah kebijakan fiskal masih bersifat ekspansif dan difokuskan untuk mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Arah kebijakan fiskal ekspansif tersebut tetap diikuti dengan pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan yaitu melalui: (1) pengendalian defisit dalam batas aman; (2) pengendalian rasio utang terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas yang terkendali (manageable), serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif; (3) mengendalikan keseimbangan primer melalui pengendalian kerentanan fiskal (fiscal vulnerability).

ADVERTORIAL


5

Perbaikan perekonomian global yang masih terbatas; Moderasi Tiongkok yang masih berlanjut stabil Masih relatif rendahnya permintaan

Tantangan Ekonomi Tahun 2018

Stagnasi harga komoditi dunia

Global

Peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan dapat lebih inklusif dan lebih berkualitas Mengoptimalkan pendapatan negara sebagai sumber penerimaan negara

Domestik

6

Meningkatkan daya saing dan produktivitas dalam negeri

ADVERTORIAL


"APBN sehat, e

at" ekonomi kuat"

Tema RKP 2018

Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan

Kebijakan Fiskal tahun 2018 Tema Kebijakan Fiskal 2018 Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselarasi Pertumbuhan Ekonomi yang berkeadilan

Dimensi

Dimensi

Dimensi

Kondisi Perlu

Pembangunan manusia dan masyarakat

Pemerataan dan kewilayahan

ADVERTORIAL


Pembangunan sektor unggulan

pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan

7

Fokus RAPBN 2018 efisiensi dan kualitas belanja prioritas kemiskinan, kesenjangan, & kesempatan kerja Reformasi penerimaan negara  Pajak & PNBP Jaga momentum ekonomi dan kepercayaan rakyat

8

Realisasi 2016

APBN-P 2017

RAPBN 2018

5,0

5,2

5,4

3,0

4,3

3,5

13.307

13.400

13.500

5,7

5,2

5,3

40

48

48

825

815

800

1.193

1.150

1.200

2

ADVERTORIAL


"APBN sehat, e

at" ekonomi kuat"

Postur APBN

Defisit RAPBN tahun 2018 dapat diturunkan menjadi

2,19% PDB

(Outlook 2017: 2,67% PDB)

(triliun rupiah)

Belanja Pemerintah Pusat

Pendapatan Negara Penerimaan Perpajakan

1.609,4

1.443,3

1.878,4

814,1 - Belanja K/L - Belanja Non K/L 629,2

(Outlook 2017: 1.736,1)

Belanja Negara

PNBP

267,9

2.204,4

(Outlook 2017: 2.098,9)

Keseimbangan Primer

(78,4)

Outlook 2017: (144,3)

ADVERTORIAL


Defisit Anggaran

(325,9)

(Outlook 2017: 362,9)

Transfer Ke Daerah & Dana Desa

761,1

Pembiayaan Anggaran

325,9

Pembiayaan Utang Pembiayaan Investasi

399,2 (65,7)

9

Penerimaan Perpajakan

Tax Ratio

11,5% PDB Termasuk SDA migas & pertambangan

Target:

Terus ditingkatkan dengan tetap menjaga perbaikan iklim investasi dan dunia usaha (triliun Rupiah)

2017:

1.472,7

2015:

1.240,4

2014:

1.146,9 8,2

Outlook 2017: 1.472,7

2%

PPh Migas

35,9

12%

Turun Rp5,8 T (14,0%) dari outlook 2017

194,1

Naik Rp5,0 T (2,6%) dari outlook 2017

86% 1.415,3

Pajak Nonmigas

1.379,4

Naik Rp137,6 T (11,1%) dari outlook 2017

14,5

3,6

Pertumbuhan Perpajakan (%)

6,8

10

1.609,4

2016:

1.285,0

Kepabaenan & Cukai

9,3

Langkah Perbaikan Data Dan Sistem Informasi Perpajakan up to date dan terintegrasi a.l. melalui e-filing, e-form dan e-faktur.

Insentif Perpajakan tax holiday dan tax allowance, serta mereviu kebijakan exemption tax pada beberapa barang kena PPN.

Kepatuhan Wajib Pajak membangun kesadaran pajak (sustainable compliance) a.l. melalui e-service, mobile tax unit, KPP Mikro, dan outbond call.

SDM dan regulasi peningkatan Pelayanan dan efektifitas organisasi

Automatic Exchange of Information (AEoI) meningkatkan basis pajak serta mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan (Base Erosion Profit Shifting)

ADVERTORIAL


"APBN sehat, e

at" ekonomi kuat"

Penerimaan Negara Bukan Pajak lebih optimal dan tetap memerhatikan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menjaga kelestarian sumber daya alam

Target

2014:

398,6

260,2

262,0

255,6

267,9

2017:

2016:

2015:

outlook 2017:260,2

(triliun Rupiah)

Pendapatan BLU

43,0

16%

3 K/L dengan Pendapatan BLU terbesar

Pendapatan SDA

37%

Kemenkeu 12,9

Kemenkes 11,1

6,4

16% PNBP Lainnya

82,0

3 K/L terbesar

Revisi UU PNBP dan PP tentang jenis dan tarif PNBP.

Pemanfaatan IT

43,7 Bagian Pemerintah atas Laba BUMN 11,0 Perbankan Nonperbankan 32,7

Peningkatan Pengawasan pengelolaan Penyetoran sesuai penerimaannya Penagihan piutang Menindaklanjuti hasil audit

ADVERTORIAL


Kehutanan 4,1 Perikanan 0,5

Polri

15,4

7,0

Perbaikan Pelayanan Tranparansi dan kemudahan

Minerba 16,8 Panas Bumi 0,7

Kemenkominfo

8,6

Penyempurnaan peraturan Perbaikan pelayanan publik oleh K/L

77,2

Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Kemenhub

Kebijakan

SDA Migas

SDA Nonmigas 22,1

31%

Kemenristek Dikti

99,3

Optimalisasi PNBP Perbaikan iklim investasi SDA Revisi Kontrak Efisiensi operasional PNBP Menggali potensi baru

11

Belanja Pemerintah Pusat

Alokasi

1.443,3 Outlook 2017: 1.343 (triliun Rupiah)

lebih berkualitas dengan melanjutkan efisiensi belanja, refocussing pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial (triliun Rupiah)

Belanja K/L

Perbaikan perencanaan dengan berbasis kinerja sejalan dengan prioritas pembangunan Efisiensi belanja opersional Monitoring pelaksanaan Proses pelelangan yang lebih awal

814,1 T Pembayaran Bunga Utang 247,6

TE

XT

Belanja Non K/L

12

629,2

Subsidi Energi 103,4 Subsidi Nonenergi 69,0

Perbaikan peringkat surat utang Pemerintah Indonesia diharapkan memberi dampak positif terhadap penurunan yield SBN.

Subsidi lebih tepat sasaran dan pengendalian inflasi Sinergi dengan bansos dan transfer ke daerah agar efektif dan terintegrasi untuk pengendalian inflasi dan bantuan masyarakat menengah ke bawah

ADVERTORIAL


"APBN sehat, e

at" ekonomi kuat"

Kemiskinan dan Kesenjangan

Program perlindungan sosial (PKH) --> Naik dari 6 juta menjadi 10 juta KPM Perluasan Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) dari rastra Pelayanan KesehatanPBI 92,4 juta jiwa Pendidikan Program Indonesia Pintar 19,7 juta siswa Bidik misi  401,5 ribu mahasiswa

ADVERTORIAL


Infrastruktur

Pembangunan Jalan 856 km Pembangunan Irigasi 781 km Rasio Elektrifikasi 95,15 % Perumahan 7.062 unit

Sektor Unggulan

Pertanian • Peningkatan Produksi pangan dan pembangunan sarpras • Pengembangan hortikulrtura Pariwisata • Pengembangan 10 destinasi wisata • Peningkatan wisatawan • Promosi pariwisata Perikanan • Peningkatan daya saing produk olahan perikanan • Bantuan kapal nelayan 1048 unit • Kelestarian lingkungan

Aparatur Negara dan Pelayanan Masyarakat

Peningkatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Kesejahteraan aparatur dan pensiunan (termasuk pensiunan pemda) Kenaikan uang lauk pauk TNI/Polri  Rp5 ribu dari Rp55.000 menjadi Rp60.000/org/hari

Perbaikan sistem dan manfaat pensiun

Pertahanan Keamanan dan Demokrasi Pertahanan Pencapaian MEF tahap 2 dan pengembangan industri pertahanan Keamanan Pemeliharaan keamanan dan ketertiban dan penyelidikan/ penyidikan pidana Demokrasi Penyelenggara n pilkada 2018 3 dan persiapan pemilu 2019

13

10 Kementerian & Lembaga Penerima Anggaran Terbesar Kemenhub Kemenkes Kemenag

60,9 62,2

Kemenhan

114,2 105,7

Kemen PUPR

102,7 106,9

36,7 48,2

54,2 59,1

5

4

3

Kemenkeu

Kemenristek Dikti

40,3 45,7

6

36,9 41,3

37,8 40,1

8

Kementerian

2 2

Kemendikbud

7

Kemensos

17,2 34,0

9

Kementan

10

23,7 23,8

1

ECN ALU BM A

Outlook 2017 RAPBN 2018

H NC

ERGE

Y

IT

UN

EM

E AMBULANC

(triliun Rupiah)

E AMBULANC E AMBULANC E AMBULANC

E AMBULANC E AMBULANC

E AMBULANC

1

10

96,3 77,8

Lembaga

2 Komisi Pemilihan Umum

3,3 12,5

3 Mahkamah Agung

8,2 8,3

14

4 3,8 5,7

Bawaslu

1,9 5,6

BPK

2,2 5,5

2,7 2,8

8 BPS Kejaksaan RI

BKKBN

DPR

9

7

6

5

Badan POM

1,5 2,2

Polri

4,0 4,8

5,2 5,5

ADVERTORIAL


"APBN sehat, e

at" ekonomi kuat"

Pelelangan awal

kegiatan melalui lelang dini agar pelaksanaan lebih cepat

Perbaikan perencanaan dan penganggaran penajaman program prioritas

Monitoring secara konsisten •

komprehensif dan terkoordinasi melalui sinergi sistem informasi

•

Pelaksanaan spending review

Penajaman prioritas

Money follows program

Efisiensi belanja barang

Melanjutkan pembatasan belanja barang

Pemanfaatan IT •

Integrasi sistem informasi Perencanaan dan penganggaran

•

Pemanfaatan sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN)

4 ADVERTORIAL


15

Anggaran Pendidikan

Alokasi

440,9 (triliun Rupiah)

Tetap dijaga 20% untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan

Melalui Belanja Pemerintah Pusat

146,6

Melalui Transfer ke Daerah & Dana Desa

279,3

Melalui Pengeluaran Pembiayaan

15,0

Sasaran Target Program Indonesia Pintar

Indikator Pendidikan: APK Pendidikan Menengah APM Pendidikan Menengah

89,7 65,3

19,7 Juta Jiwa

401,5 ribu mahasiswa Bantuan Operasional Sekolah

262,2 ribu sekolah

16

Tunjangan Profesi Guru

Beasiswa Bidik Misi

Non PNS 435,9 ribu guru 257,2 ribu guru PNS PNSD

1,2 juta guru

Pembangunan/Rehab Sekolah/Ruang Kelas

61,2 ribu ADVERTORIAL


"APBN sehat, e

at" ekonomi kuat"

Anggaran Kesehatan

Alokasi

110,2 (triliun Rupiah)

terhadap APBN untuk meningkatkan supply side dan layanan, serta menjaga keberlanjutan JKN

Melalui Belanja Pemerintah Pusat

80,7

Melalui Transfer ke Daerah & Dana Desa

29,5

Sasaran Target Program Indonesia Sehat

92,4 juta jiwa

Indikator Kesehatan: Stunting

28,8%

Persalinan di fasilitas kesehatan

82%

Ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas

86%

ADVERTORIAL


Penyediaan sarana fasilitas kesehatan yang berkualitas

49 RS/Balkes

Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

1,8 juta orang

Sertifikasi obat dan makanan

74,0 ribu

Imunisasi untuk anak usia 0-11 bulan

92,5%

Penanganan Malaria dan HIV 95% Kasus Malaria diobati 52% Kasus HIV diobati

17

Subsidi

*)

161,6

PKH

17,3

*) diluar subsidi pajak

Program Indonesia Pintar

10,8

JKN bagi warga miskin/PBI

25,5

(triliun rupiah)

Output

18

13,5

Bidik Misi

4,1

Dana Desa

60,0

Angka sementara

Program Keluarga Harapan 10 juta RTS

Penerima Bantuan Iuran dalam rangka JKN 92,4 juta jiwa

Subsidi dan Bantuan Pangan

Penyediaan Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

• Sasaran keseluruhan 15,6 juta KPM • Perluasan BPNT

Bantuan Pangan

106,7 rb KK

Program Indonesia Pintar 19,7 juta siswa

Dana Desa

74.958 Desa

ADVERTORIAL


5

"APBN sehat, e

at" ekonomi kuat"

Kemen PUPR

106,9

Kemenhub

48,2

DAK

33,9

(triliun rupiah)

Investasi Pemerintah (PMN & LMAN)

41,5

Output

Angka sementara

Pembangunan dan Preservasi Jalan • Pembangunan Jalan Baru

856 km

• Pembangunan jalan tol • Pembangunan Jembatan

25 km

8.761 m

Pembangunan jalur KA 639 km’sp

Pembangunan LRT (lanjutan) 23 km’sp

Pembangunan Bandara Baru 15 lokasi

ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN &

• Pembangunan Rusun

7.062 unit

• Bantuan Stimulan 180,0 ribu unit (peningkatan/ pembangunan)

Informasi dan Telekomunikasi • Pembangunan desa 100 lokasi broadband terpadu • Pembangunan BTS di daerah blankspot, terutama daerah 3T

RAPBN 2018

Penyediaan dan Peningkatan kualitas Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

380 lokasi

19

Subsidi

Alokasi

Rp172,4 T

lebih tepat sasaran menuju nontunai melalui berbagai kebijakan di subsidi energi maupun non energi

(triliun rupiah)

Subsidi Energi

103,4

Subsidi Nonenergi

69,0

Antara lain:

Subsidi BBM & LPG

51,1

-

Perbaikan penyaluran untuk memperbaiki ketepatan sasaran Subsidi tertutup untuk LPG tabung 3 kg

20

-

7,3

-

untuk 5,6 juta KPM Sinergi subsidi rastra dengan BPNT

Subsidi Pupuk

Subsidi Listrik

52,2

Subsidi Pangan

subsidi tepat sasaran untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA

28,5

-

Penyempurnaan data penerima dengan NIK menggunakan volume pupuk 9,5 juta ton

Pembiayaan Investasi ADVERTORIAL


"APBN sehat, e

at" ekonomi kuat"

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

TOTAL

Rp761,1 T

Fokus untuk meningkatkan pemerataan keuangan antardaerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik antardaerah, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan. Penyaluran berbasis kinerja

(triliun rupiah)

Transfer ke Daerah

701,1

Dana Bagi Hasil

87,7

Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) selain sesuai UU Cukai, juga pembangunan sesuai prioritas daerah; DBH Dana Reboisasi (DR), selain Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) juga penanganan kebakaran hutan, penataan batas kawasan, dan pembenihan 25% untuk belanja infrastruktur

Dana Alokasi Khusus Fisik

62,4

Mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik Money follows program Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi Usulan daerah sesuai prioritas nasional, dan Sinkronisasi dengan belanja K/L.

Dana Insentif Daerah

8,5

Memacu perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan pemerintahan umum, layanan dasar publik, dan kesejahteraan.

Dana Desa

60,0 ADVERTORIAL


Dana Alokasi Umum

398,1

Dana Alokasi Khusus Nonfisik

123,5

Mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah Pagu bersifat dinamis; Bobot wilayah laut naik menjadi 100%; dan 25% untuk belanja infrastruktur

Mengurangi beban masyarakat terhadap layanan publik dengan sasaran, antara lain: BOS untuk 211,6 sekolah TPG 1,2 juta guru BOK 9.767 Puskesmas.

Dana Otsus, DTI, dan Dana Keistimewaan DIY

20,9

Untuk percepatan pembangunan infrastruktur Papua & Papua Barat, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan di Provinsi Aceh.

Formula makin fokus untuk pengentasan kemiskinan, melalui : Penurunan porsi alokasi yg dibagi merata & peningkatan alokasi formula

Pemberian bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin

Pemberian afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi

21

Alokasi

Rp62,4 T

DAK Fisik 2018 dialokasikan sebesar Rp62,44 T dengan 166 menu kegiatan, dengan afirmasi untuk daerah-daerah perbatasan, daerah tertinggal, kepulauan dan transmigrasi.

Pendidikan

Target Output: • Rehab Ruang Belajar: SD : 12.266 unit SMP : 4.192 unit SMA/K : 1.831 paket

• Ruang Kelas Baru: • SD : 1.781 unit SMP : 1.281 unit SMA/K : 1.397 paket

Sanitasi

Alat peraga dan Buku: SD : 19.488 unit SMP : 10.345 unit SMA/K : 8.848 paket

Target Output: • Terbangunnya 127.500 SR untuk SPAL terpusat terpasang (skala komunal, kawasan, dan/atau kota). • Pembangunan 1.700 unit SPAL Terpusat • Tersedianya 500.000 unit tangki septik individu di perkotaan. • Penyediaan 20 unit truk tinja • Penyediaan sarana sanitasi individual perdesaan di desa/kelurahan sebanyak 2,1 juta unit • Terbangunnya 10 IPLT baru.

Kesehatan

Air

Target Output: • Prasarana dan Sarana Rumah Sakit dan Puskesmas : 15.716 unit • Alat kesehatan: RS dan Puskesmas : 26.387 unit • Kefarmasian: 2.273 paket

Target Output: • Penyediaan sumber air minum layak bagi 510.412 rumah tangga sumber air minum Minum • Penyediaan layak bagi 716.352 rumah tangga melalui pembangunan baru 448 SPAM. • Penyediaan sumber air minum yang layak bagi 243.170 rumah tangga

Irigasi & Pertanian

Perumahan

Jalan

Target Output: • Pembangunan/peningkatan kinerja layanan irigasi seluas 51.000 Ha • Rehabilitasi Jaringan Irigasi seluas 771.850 Ha • Perbaikan sumber air 8.200 unit • Jalan Usaha Tani 600 Km.

Target Output: • Fasilitasi stimulan pembangunan baru maupun peningkatan kualitas 225.804 rumah tangga.

Target Output: Kemantapan Jalan: • Provinsi sebesar 73,38% • Kab/Kota sebesar 62,88%

7

22

ADVERTORIAL


Target Output:

"APBN sehat, e

at" ekonomi kuat"

Pembiayaan Anggaran

TOTAL

Rp325,9 T Outlook 2017: Rp326,9 T

Penerbitan SBN (neto) turun dari APBNP 2017

(triliun rupiah)

Pembiayaan Utang

399,2

SBN (neto) Pinjaman (neto)

414,7 (15,5)

Pembiayaan Investasi

(65,7)

Investasi BUMN: 3,6 Investasi BLU: 57,4 Investasi Lembaga Lainnya: 2,5 Investasi Organisasi/LKI/BUI: 2,1

ADVERTORIAL


Pembiayaan Pinjaman

(6,7)

Pinjaman kepada BUMN Pemda (neto)

Kewajiban Pinjaman

(1,1)

Pembiayaan Lainnya

0,2

23

Kebijakan Pembiayaan Investasi Mendukung pembangunan infrastruktur dan UMKM

(triliun Rupiah)

BLU LMAN : 35,4

Pembebasan lahan untuk prioritas pembangunan nasional

PMN kepada TAPERA : 2,5 Modal awal pembentukan BP Tapera

Dana Bantuan Internasional : 1,0

Pengelolaan dana dan pemberian bantuan internasional

24

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) : 15,0 Peningkatan akses masyarakat untuk pendidikan dan keberlanjutan pengembangan pendidikan

PMN untuk PT KAI : 3,6 Mendukung pembangunan infrastruktur transportasi

BLU Perumahan (PPDPP) : 2,2

BLU PIP : 2,5

Peningkatan akses pendanaan dan pembiayaan perumahan bagi MBR

Mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif

BLU Perikanan (LPMUKP) : 0,9

BLU Kehutanan (P2H) : 0,5

Penguatan modal usaha kelautan dan perikanan

Pembiayaan kepada UMKM untuk industri ramah lingkungan

ADVERTORIAL


"APBN sehat, e

at" ekonomi kuat"

merupakan kebijakan pembiayaan utang tahun 2018

Arah Kebijakan Pembiayaan Utang Perkembangan Pembiayaan Utang 500

25 18,7

450 400

427,00 399,2 403

381

350

100

5

255,7 223,2

250

150

0

(8,9)

(4,3) (6,0)

78% 5,6%

-10

18,0%

(15,5)

-20

224,7

4,7%

264,6

SBN (neto)

362,3

407,3

433,0

414,7

Pinjaman Neto

-25

Strategi Pembiayaan Utang Meningkatkan efisiensi biaya utang

Mengoptimalkan fasilitas pinjaman tunai

ADVERTORIAL


Produktif pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif: Mengakselerasi prioritas pembangunan nasional Pendidikan, kesehatan, infrastruktur Pembangunan daerah

-15

(18,9) 159,7

Efisiensi Rasio pembayaran bunga utang 27,0%-29,0% terhadap outstanding utang rendah. 56%

-5

(1,5)

140,8

50 0

15 10

300

200

20

Hati-hati menjaga rasio utang terhadap PDB.

Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pasar obligasi domestik (financial deepening)

Pengelolaan utang secara aktif melalui ALM.

Mengelola pinjaman luar negeri secara selektif

8

25

K EM E NTE R I A N

K E UA NGA N

D IR E KTO RAT JE N D E RAL A N G G A RAN

ADVERTORIAL

KEMENTERIAN KEUANGAN Direktorat Jenderal Anggaran


Gedung Sutikno Slamet Lantai 12 Jalan Dr Wahidin Raya No.1 www.anggaran.kemenkeu.go.id


KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN ADVERTORIAL NOTA KEUANGAN & "PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN"

Recommend Documents