Latar Belakang #2 Program Satu Desa/Kelurahan Satu SKM untuk Indonesia Sehat
@2016
TRISAKTI: Mandiri di Bidang Ekonomi; Berdaulat di Bidang Politik; Berkepribadian dlm Budaya 9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) Agenda ke 5: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA
PROGRAM INDONESIA SEHAT
PROGRAM INDONESIA PINTAR
PARADIGMA SEHAT
PENGUATAN YANKES
PERUBAHAN PARADIGMA
DTPK
JAMINAN KES NAS
DAERAH2 LAIN PROGRAM KES PRIORITAS
NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA
3 DIMENSI PEMBANGUNAN: PEMBANGUNAN MANUSIA, SEKTOR UNGGULAN, PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
VISI DAN MISI PRESIDEN
Beberapa Penyakit dan cidera sulit di obati bahkan belum berhasil atau belum ada obatnya. Faktor Resiko Penyebab Penyakit dan cidera adalah Perilaku/Gaya Hidup (Perilaku Merokok, perilaku konsumsi, perilaku aktivitas/olahraga, dan berbagai perilaku lainya). Masalah perilaku/gaya hidup tidak akan bisa di diselesaikan dengan obat atau tindakan medis. Tetapi dengan pendekatan/pendampingan ilmu perilaku, sosial budaya masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat secara terus menerus.
Salah Satu Tekhnik mengubah perilaku termasuk untuk hidup sehat adalah Gerakan 21 hari (G.21 H) Hidup Sehat
Sumber: Psyco-Cybernetics, DR.Maxwell Maltx
Keberhasilan pembangunan kesehatan delapan puluh persen (80%) ditentukan oleh SDM kesehatan Selain Pembiayaan . Menurut laporan World Health Organization (WHO) 2006, Indonesia termasuk salah satu dari lima puluh tujuh (57) negara yang menghadapi krisis SDM kesehatan, baik jumlahnya yang kurang maupun distribusinya yang tidak merata. • Sumber ; WHO. The World Health Report 2006. Working Together for Health. Geneva. 2006.
FAKTANYA Masih ada beberapa Kabupaten termasuk Kabupaten yang memiliki capaian IPKM (Indeks Pembangunan Kesahatan Masyarakat) Terbaik ke.2 Nasional, BELUM memiliki TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT sama sekali (NIHIL) di seluruh Puskesmasnya dan belum memenuhi standar minimal SDM Kesehatan di Puskesmas.
Sumber; Data IPKM 2013 dan profil Kabupaten X 2013-2014
Lanjutan SK Renstra Kemenkes 2015-2019...
Sumber : Renstra Kemenkes 2015-2019, Kepmenkes HK.02.02/Menkes/52/2015, hal.48
Target Pemenuhan Tenaga Kesehatan Tahun 2015-2019 Target Tahun 2016 : 2.000 Terget Tahun 2017 : 3.000
5.600
Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Ahli teknologi laboratorium medik (Analis Kesehatan, Tenaga gizi dan kefarmasian
Puskesmas yang minimal memilki 5 jenis tenaga kesehatan Preventif dan Promotif (UKM)
Sumber data : Kemkes 2015. Disampaikan saat Rakorpop, Solo 20-23 September 2015 Kebijakan Program SDMK Tahun 2016.
Sumber Daya Manusia Kesehatan JUMLAH, JENIS, MUTU DAN SEBARAN SDM KES
Promotif-Preventif 1. PHBS , Penurunan Gizi Buruk Masyarakat penangunlangan KKP
Sistem Jaminan Kesehatan
Pemerintah
Masyarakat
2. Penurunan Kematian Ibu dan Anak 3. Pemberantasan TBC, Polio, Tetanus, Campak, Hepatitis 4. Pemberantasan Malaria , Pengendalian HIV/AIDS 5. Menjamin akses air bersih , akses obat essensial Pasar sehat, kali bersih, 6. Pembangunan berwawasan kesehatan
Pengemb. Univ Coverage Jamkes Merencanakan, menyiapkan dan mendayagunakan nakes sesuai kebutuhan 15
FAKTA DATA
REKOMENDASI
Sumber . Health Sector ReviewDissemination Seminar, Jakarta 28 November 2014. (BAPPENAS,KEMKES, AIPHSS, Australia Aid)
MASUKAN & REKOMENDASI Upaya Promotif & Preventif dari praktisi dokter PUSKESMAS.
Judul tulisan ; Upaya Pencegahan penyakit belum terpadu. Sumber. Print Kompas 18 April 2015.
Kualitas pelayanan kesehatan bergantung pada ketersediaan, jenis dan jumlah SDM kesehatan. • Sumber 1 : Barber, S.L., Gertler P.J., Harimurti P. The Contribution of Human Resources for Health to the Quality of Care in Indonesia. Health Affair 26, no. 3 (2007): w367-w379 • Sumber 2 ; WHO. Global Strategy on Human Resources for Health: Workforce 2030. http://www.who.int/hrh/resources/online_consult-globstrat_hrh/en/ diakses 30 november 2015
Semakin banyak dan beragam Jenis tenaga kesehatan yang tersedia maka semakin positif dampaknya terhadap masyarakat. Sumber: Kurniati, A & Efendi, F. Kajian SDM Kesehatan Indonesia. Salemba Medika. Jakarta Selatan. 2012.
Bagaimana dengan Peran SKM...??
Baru 2 Nakes (Dokter & Bidan) dari 13 jenis nakes di UU no.36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang masuk dalam Indikator Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) 2013.
Tersedianya Tenaga Kesehatan (termasuk SKM sebagai Tenaga Kesmas) di Desa menjadi Indikator kesehatan Indeks Desa Membangun
Sumber; Indeks Desa Membangun 2015, Kementerian Desa Pembangunan daerah tertinggal & Transmigrasi.
Indonesia Kekurangan Tenaga Epidemiologi di Puskesmas, Perlu 10 ribu Petugas Epidemiologi di Puskesmas Seluruh Indonesia. Sumber, http://www.republika.co.id/b erita/nasional/umum/15/12/ 03/nyscma349-kemenkesindonesia-kekuranganpetugas-epidemiologi 3 Desember 2015.
SDM Kesehatan Dibutuhkan Ribuah Ahli Epidemiologi Lapangan. Sumber, http://kebijakankesehatanind onesia.net/25berita/berita/1965-sdmkesehatan-dibutuhkanribuan-ahli-epidemiologilapangan.
Sumber, http://print.kompas.com/ba ca/2015/07/13/LengkapiTenaga-Kesehatan-diDaerah
Sebagian besar tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas adalah tenaga medis (9,37 orang per Puskesmas), perawat-termasuk perawat gigi (13 orang per Puskesmas), bidan (10,6 orang per Puskesmas). Sedangkan tenaga kesehatan masyarakat hanya 2,3 orang per Puskesmas, sanitarian hanya 1,1 orang per Puskesmas, dan tenaga gizi hanya 0,9 orang per Puskesmas. Rifaskes mengungkap data bahwa tenaga penyuluh kesehatan di Puskesmas juga baru mencapai 0,46 orang per Puskesmas.
Sumber : di Sadur dari Renstra Kemkes 2015-2019, Kepmenkes HK.02.02/Menkes/52/2015, hal.48
v
v v
v
Sumber :RIFASKES 2011
v
v
v v
v
Sumber :RIFASKES 2011
Sumber : RIFASKES 2011
(65,6%)
Sumber : RIFASKES, 2011
Standar Minimal
Sumber Rujukan; Laporan Kajian Perencanaan tenaga kesehatan Bappenas 2005, Hal. 32
Sumber Rujukan; PMK No. 33 th 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
BAGAIMANA DATA SEBARAN RASIO TENAGA KESMAS / PENDUDUK...???
Persebaran SKM tingkat Puskesmas _www.bppsdmk.depkes.go.id/agregat/ di akses tahun 2012
Data diambil 16 April 2016 via bppsdmk.kemkes.go.id
Sebuah kajian nasional pada kabupaten/kota yang menggunakan pedoman penyusunan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan (47,4%), metode yang paling sering digunakan berturut-turut adalah: 1. Ratio Method (35,3%) 2. Health Services Demand Method (29,4%) 3. Health Services Target Method (14,7%) 4. Health Need Method (2,9%) 5. Berdasarkan beban kerja dan berdasarkan sarana kesehatan (8,8%)
Sumber; Laporan Kajian Perencanaan tenaga kesehatan Bappenas 2005, Hal. 32
Sumber; Laporan Kajian Perencanaan tenaga kesehatan Bappenas 2005, hal 35.
Data Hasil RIFASKES 2011 SDM Kesehatan Puskesmas • Tidak ada dokter = 380 Puskesmas • Tidak ada Perawat = 25 Puskesmas • Tidak ada Bidan = 105 Puskesmas • Tidak ada Tenaga Gizi = 2.194 Puskesmas • Tidak ada Sanitarian = 2.003 Puskesmas • Tidak ada Promkes = 5.895 Puskesmas
Keadaan Tenaga Kesehatan di Puskesmas No
1
2 (89,5%)
Kondisi Ketenagaan
Jumlah Puskesmas
Puskesmas yang memiliki tenaga sesuai standar
1.015
Puskesmas belum memiliki tenaga sesuai standar
8.640
Total Puskesmas
(89,5%)
9.655
Jenis Nakes
Kekurangan TH 2014
Dokter Umum
2.513
Dokter Gigi
4.526
Perawat
7.901
Bidan
6.861
Tenaga farmasi
4.086
Kesmas
3.180
Sanitarian
3.367
Gizi
5.721
Analis Kesehatan
5.701
T O T A L
43.856
Standar ketenagaan di Puskesmas berdasarkan Permenkes 75/2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
Sumber data : Badan PPSDMK, 1 Oktober 2014. Disampaikan saat Rakorpop, Solo 20-23 September 2015 44 dalam sesi Kebijakan Program SDMK Tahun 2016.
Materi Kepala Badan PPSDM Dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional Jakarta 5 April 2016
Sumber ; Jurnal JIKMU, Suplemen Vol. 4, No. 4, Oktober 2014
MENU KEGIATAN DEKONSENTRASI TAHUN 2016 MENU KEGIATAN DEKONSENTRASI TAHUN 2016 NO .
URAIAN KEGIATAN
1.
Pembinaan dan Pengawasan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA) di Daerah
1. 2. 3. 4.
2.
Penyusunan Anjab, ABK Kesehatan, Perencanaan Kebutuhan, dan Perencanaan Pendayagunaan SDM Kesehatan di Provinsi
1. Perencana SDM Kesehatan di tingkat Provinsi Dinkes Provinsi Labkesda Bapelkesda RSUD Provinsi UPTD Kesehatan lainnya 2. Perencana SDM kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota Dinkes Kab/Kota RSUD Kab/Kota Puskesmas UPTD Kesehatan lainnya
SASARAN Pengguna TK-WNA TK-WNA Tenaga pendamping Pemangku kepentingan al: Dinkes, Bappeda, Disnakertrans, Kanwil Imigrasi, Institusi Pendidikan Kesehatan, Rumah Sakit, dan Organisasi Profesi
TARGET
KETERANGAN
15 Propinsi (Sumut, Kepri, Jatim, DIY, Jabar, NTB, Sulsel, Papua, Maluku Utara, NTT, Kalteng, Kalsel, Babel, Bali Jateng)
Output: Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pendayagunaan TKWNA di Daerah
34 Propinsi
Output: Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan di Tingkat Provinsi Sumber : Kemkes 2015 dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan TA. 2016. Solo 2023 September 2015,
UU No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
UU Desa No.6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan
...Lanjutan UU.no.36 th 2009 tentang Kesehatan
Tanggung Jawab Pemerintah & Pemda
Sumber; UU no.36/2014 tentang Tenaga Kesehatan
Sumber; UU no.36/2014 tentang Tenaga Kesehatan
Sumber; UU no.36/2014 tentang Tenaga Kesehatan
Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Kedokteran
Pelayanan Keperawatan
Tenaga Dokter
Tenaga Perawat
Pelayanan Farmasi
Apoteker /Farmasi
Pelayanan Kebidanan
Bidan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Tenaga Kesmas = SKM
Sumber : UU Kesehatan, UU tenaga kesehatan, PMK 33/2015, & PMK 75/2014
Pelayanan Gizi
Pelayanan lain-
Tenaga Gizi
Tenaga Lain sesuai pendidikan
Perbedaan Pelayanan Kesehatan PELAYANAN KEDOKTERAN 1. Tenaga Pelaksana terutama adalah para dokter 2. Perhatian utamanya pada penyembuhan penyakit 3. Sasaran utamanya adalah perseorangan atau keluarga 4. Kurang memperhatikan efesiensi 5. Tidak boleh menarik perhatian karena bertentangan dengan atika kedokteran 6. Menjalankan fungsi perseorangan dan terikat dengan undang-undang. 7. Peenghasilan diperoleh dari imbal jasa 8. Bertanggung jawab hanya kepada penderita 9. Tidak dapat memonopoli upaya kesehatan dan bahkan mendapat saingan. 10. Masalah administrasi sangat sederhana.
PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
1. Tenaga Pelaksananya adalah para profesi tenaga kesehatan masyarakat (SKM) 2. Perhatian utamanya pada pencegahan penyakit 3. Sasaran utamanya adalah masyarakat secara umum. 4. Selalu berupaya mencari cara yang efesien 5. Dapat menarik perhatian masyarakat misalnya dengan penyuluhan masyarakat. 6. Menjalankan fungsi dengan mengorganisir masyarakat dan mendapat dukungan undangundang. 7. Penghasilan berupa gaji dari pemerintah. 8. Bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat 9. Dapat memonopoli upaya kesehatan masyarakat 10. Menghadapi berbagai persoalan kepemimpinan. Azrul Azwar, 2010, Pengantar Administrasi Kesehatan Edisi 3.
• Jika dokter bertanggung jawab penuh terhadap pasien/penderita supaya bisa kembali sehat, tidak semakin sakit, parah atau meninggal. • Maka “SKM” bertanggung jawab terhadap masyarakat baik yang sakit dan terutama yang Sehat. Membantu menjaga yang sehat supaya tidak sakit, Yang sakit tidak menjadi penyebab/penular penyakit, membantu supaya kembali sehat dan tetap sehat adalah tugas dan tangungjawab seorang SKM.
Sumber; Riset etnografi Aceh, Lafi Munira, 2015.
Sumber; Riset etnografi Aceh, Lafi Munira, 2015.
Berdasarkan Latar belakang tersebut maka Solusi yang efektif dan efesien dalam Pembangunan Kesehatan sebagai upaya meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui upaya Promotif dan Preventif untuk kategori jenis pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh SKM sebagai Tenaga Kesehatan Masyarakat.
Analisis target Rasio SKM/penduduk tahun 2010 (Bappenas 2005)
Analisis 1. Sasaran Target Rasio SKM/penduduk pada tahun 2010 (Bappenas 2005) • Jika terget Rasio SKM/100.000 penduduk adalah 49 SKM pd th 2010. maka; 100.000 penduduk dibagi 49 SKM = 2.040 penduduk. • Artinya Satu (1) SKM/2.040 an penduduk. Sesuai Dengan UU no.6 tahun 2014 tentang Desa bahwa batas minimal desa untuk Jawa minimal 6000 an penduduk. • Artinya jika pakai standar target rasio SKM tersebut maka sebuah desa yg berpenduduk kurang lebih 6000 an paling tidak ada tiga (3) SKM sebagai Tenaga KesMas dalam satu Desa. Faktanya ada Desa/kelurahan yang jumlah penduduknya sampai 17.000-19.000.
• Jika 3 SKM untuk 1 Desa/kelurahan dan diketahui data Jumlah desa 72.944 dan kelurahan 8.309 (permendagri no.18 th 2013) . Maka paling tidak kebutuhan Indonesia akan SKM sebagai tenaga kesehatan masyarakat adalah sejumlah 72.944 + 8.309 = 81.253 desa/kelurahan X 3 SKM = 243.759 kebutuhan SKM untuk Tenaga Kesmas di seluruh Desa & Kelurahan NKRI. Saat ini baru tersedia 21.332 tenaga kesmas di Puskesmas Indonesia. • Untuk kebutuhan SKM di Provinsi/Kabupaten/Kota, sesuaikan dengan jumlah Desa, Kelurahan dan/atau Jumlah Penduduknya.
• Jumlah seluruh Desa di Indonesia saat ini adalah 72.944. Jika kita pakai sasaran target rasio yang sama seperti pada tahun 2010 (49 SKM/100.000 pneduduk), maka satu desa diperlukan 3 SKM. Jika ada 72.944 desa X 3 SKM saja = total untuk Indonesia diperlukan 218.832 SKM/Tenaga Kesmas untuk Desa. • Jika penduduk indonesia kurang lebih 250 jt penduduk maka paling tidak dibutuhkan 122.500 lebih SKM sebagai Tenaga Kesehatan masyarakat yang di tugaskan di Desa/kelurahan.
Target SKM Turun disaat jumlah penduduk meningkat... Apalagi kalau dibandingkan target rasio (SKM) tahun 2005 yaitu 49/100.000 dalam dokumen Bappenas 2005. PARADIGMA SEHAT ..??? +3
+2
Sumber :Permenkes 33/2015
Analisis 2. target rasio SKM/penduduk tahun 2019-2025 (Permenkes 33/2015) • Jika terget Rasio SKM/100.000 penduduk adalah 16 SKM pd th 2019 dihubungkan dengan jumlah penduduk tiap desa di jawa, maka; 100.000 penduduk dibagi 16 SKM = 6.250 penduduk / 1 SKM • Sesuai Dengan UU no.6 tahun 2014 tentang Desa bahwa desa untuk Jawa minimal ada 6000 penduduk. • Artinya jika pakai standar target rasio SKM per 100.000 penduduk tahun 2019 adalah 16 SKM/100.000 penduduk maka minimal/paling tidak ada satu (1) SKM dalam tiap Desa/kelurahan yang penduduknya -+ 6 -7 ribuan. • Jika satu desa/kelurahan memiliki lebih banyak penduduk misal 10-13 ribuan, maka minimal ada 2 SKM sebagai tenaga kesmas.
• Jika terget Rasio SKM/100.000 penduduk adalah 16 SKM pd th 2019 dihubungkan dengan jumlah penduduk tiap desa di jawa, maka; 100.000 penduduk dibagi 16 SKM = 6250 penduduk/1 SKM • Sesuai Dengan UU no.6 tahun 2014 tentang Desa bahwa batas minimal desa untuk Jawa minimal 6000 penduduk,artinya jika pakai standar target rasio SKM per 100.000 penduduk tahun 2019 adalah 16 SKM/100.000 penduduk maka paling tidak ada satu (1) SKM dalam tiap Desa. • Jika 1 SKM satu Desa/kelurahan dan diketahui data Jumlah desa terakhir 72.944 dan kelurahan 8.309 (permendagri no.18 th 2013) . Maka paling tidak kebutuhan Indonesia akan SKM sebagai tenaga kesehatan masyarakat adalah sejumlah 72.944 + 8.309 = 81.253 SKM.
1
v
2
3 Sumber; Indeks Desa Membangun 2015, Kementerian Desa, Daerah Teringgal & Transmigrasi
**Data terbaru 2016 sudah 74.754 Desa
63,82 % = 47.045 Desa
Sumber; Indeks Desa Membangun 2015, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal & Transmigrasi
Sumber : Buku Saku Kesehatan Jawa Tengah Dinkes Prov.Jateng 2014 di akses melalui dinkesjatengprov.go.id januari 2015
Sumber : Buku Saku Kesehatan Jawa Tengah Dinkes Prov.Jateng 2016 di akses di dinkesjatengprov.go.id
Contoh 1 Realisasi Program
Perda DKI No.4 tahun 2009 ttg Sistem Kesehatan Daerah (SKD) Prov.DKI Jakarta (Perda ini masih dalam proses Revisi)
≥3 SKM/Tenaga Kesehatan Masyarakat Per Kelurahan Di Prov.DKI
Contoh 2 Upaya Realisasi Program
Perda No.6 tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kab. Wonosobo Jateng
Contoh 3 Upaya Realisasi Program
Strategi Upaya Realisasi Program Penguatan Yankes Primer melalaui Pos UKM & Pemenuhan Standar Minimal Satu SKM satu Desa/Kelurahan. No
Strategi Penguatan UKM
Keterlibatan Sektor
1
Pemenuhan SDM Tenaga Kesmas (SKM) UKM Desa/Kelurahan/Kecamatan/Melalui kuota PNS pusat/daerah, Pegawai tetap non PNS, dll.
Kemkes/Dinkes, Bappenas/Bappeda, OP/AIPTKMI/FKM, Swasta (CSR), masyarakat dan sektor lain terkait.
2
Mengupayakan sarana & prasarana pos UKM Desa/Kelurahan
APBN, APBD/APBDes, Swasta (CSR), Hibah Masyarakat dan bantuan sektor lain.
3
Peningkatan Pembiayaan Kesehatan UKM Desa/Kelurahan.
APBN, APBD/APBDes, Swasta (CSR), Hibah Masyarakat dan sektor lain terkait.
4.
Kebijakan Program, Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Dinkes/Puskesmas/ Pemda, Pemkab, Pemdes, dan sektor lain. Desa/Perda/perdes/SK Kades.
Beberapa Cotoh Peran SKM di Kelurahan/Desa : • Membantu meningkatkan derajat kesmas (Menurunkan angka kesakitan dan kematian karena penyakit menular, tidak menular, AKI & AKB dengan strategi pemberdayaan masyarakat baik secara umum atau pun per peminatan keahlian (promkes, epid, akk, pembimbing kerja, kespro, biostat & kependudukan) • Meningkatkan upaya promotif & preventif baik penyakit menular maupun tidak menular • Membantu Meningkatkan perekonomian berbasis kesmas Mis; Mengelola Sampah Rumah tangga dan industri menjadi koperasi atau bank sampah, Pasar Sehat, Sekolah Sehat, kantin sehat, Desa & Kabupaten Sehat dan sejenisnya. • Membantu meningkatkan UKP, Mis; pendampingan kelurahan/desa, pendamping Bumil resti/ASI, PMO penderita TB, Pendamping ODHA, pendamping/manajer penderita penyakit menular & tidak menular, dan sejenisnya. • Membantu merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerja kelurahan/desa sesuai peraturan/perundang-undangan yang berlaku terkhusus bidang kesehatan masyarakat tingkat desa/kabupaten.
Dengan Adanya SKM di Desa/Kelurahan • Akan menjamin ketersediaan SDM Kesehatan untuk memenuhi standar minimal SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan seperti Puskesmas, Pos UKM Desa/keluarahn karena prinsip SKM adalah bekerja dengan nakes lain adalah keharusan (setiap nakes memiliki kelebihan dan kekurangan yang merupakan satu kesatuan dalam sebuah sistem yang saling mengisi dan menguatkan), tidak ada satu nakes yang paling hebat atau mendominasi dan bisa bekerja sendiri. Semakin banyak nakes dan beragam akan berdampak positif bagi masyarakat (kurniati & effendi, 2012).
Kenapa SKM perlu ada di sebuah Desa & Kelurahan • Masyarakatnya sangat kompleks dan setiap desa/kelurahan memililki masalah dan potensi kesehatan yang berbeda yang perlu pengawasan dan pendampingan secara intensif dan eksklusif secara berkesinambungan/berkelanjutan. • Batasan kewenangan desa dan kelurahan ikut mendukung dan berpengaruh terhadap pembangunan kesmas di desa/kelurahan, misalkan terkait pendanaan kesehatan, kewenangan dan aktivitas masyarakatnya, lokasi akses warga, ciri khas budaya dan perilaku masyarakat yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. • Dalam satu desa saja bisa mencakup beberapa instansi publik, seperti sekolah, tempat ibadah, pasar, industri, perkantoran, lahan pertanian, perkebunan/perikanan dll yang semuanya perlu diawasi dan disterilkan (promotif & preventif) dari berbagai ancaman bahaya penyakit/kesehatan atau kecelakaan akibat kerja. • Masalah di Desa lebih kompleks,akses terbatas daripada di perkotaan.
Indikator SKM Sebagai Tenaga Kesmas/Profesi Kesmas di Desa/Kelurahan 1. Indikator Positif PHBS Rumah tangga PHBS Tempat-tempat umum : Pasar, Sekolah,t4 Ibadah,kantor, dll PHBS Pelayanan Kesehatan : RS, Puskesmas, PosKesDesa,.... Desa Siaga Aktif Akses yankes < or = 30 menit Jaminan Kesehatan Pengelolaan dana sehat desa/kelurahan melalui Bank Sampah Program KB, Posyandu (Balita, Anak&Remaja, Lansia)
2. Indikator Negatif (Kesakitan/Kematian) Angka Penyakit Tidak Menular Angka Penyakit Menular Angka Cidera/kecelakaan akibat kerja masyarakat AKI & AKB Gizi Buruk/Kurang .....dll, disesuaikan dengan kasus yang terjadi di desa/kelurahan
Indikator lain/tambahan Indikator Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM 2013) Kementerian Kesehatan Indikator Bidang Kesehatan Indeks Desa Membangun (IDM) Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi
Prioritas dan pengembangan Indikator bagi SKM di Desa/kelurahan bisa di sesuaikan dengan permasalahan kesehatan masing-masing daerah/desa/kelurahan
Perlu Dukungan Kewenangan SKM sebagai Tenaga Kesmas di Desa/Kelurahan Beberapa daerah mensiasati dengan menggunakan SIK (surat ijin kerja) sehubungan belum adanya standar pelayanan praktek dan standar profesi kesmas sesuai UU tenaga kesehatan 2014 yang mengharuskan setiap nakes menerbitkan SIP (surat ijin praktek) Melalui peraturan daerah atau peraturan desa jika memungkinkan Atau bisa dengan SK Kepala Daerah/SK Bupati/SK Dinkes setempat bahwa ada SKM sebagai Tenaga Kesmas utk Desa/Kelurahan X.
SKM sebagai tenaga kesmas adalah SKM non struktural yang benarbenar difungsikan berada ditengah-tengah masyarakat, melakukan berbagai upaya-upaya kesehatan promotif dan preventif non medis dan non farmasi dengan indikator-indikator tersebut. Indikator-Indikator tersebut menjadi sebuah acuan kinerja SKM sebagai tenaga kesmas yang dikembangkan menjadi sebuah standar pedoman pelayanan kesehatan masyarakat dan atau standar tenaga kesehatan masyarakat pada layananan kesehatan primer.
dengan
*SKM yang komitmen, berprinsip untuk fokus sebagai tenaga kesmas, dan tidak merangkap sebagai profesi/tenaga kesehatan lain.
Terimakasih, Semoga sukses, Salam Sehat & Salam Juang PERSAKMI untuk Indonesia Sehat...!
