KELENGKAPAN ORGANISASI TATA TERTIB SIDANG ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI PERSATUAN MAHASISWA DAN ALUMNI BIDIKMISI NASIONAL “PERMADANI DIKSI NASIONAL”
Disepakati dalam : SILATURAHIM DAN MUSYAWARAH NASIONAL PERMADANI DIKSI NASIONAL (SMNDPN) 2017 Bandar Lampung, 2-4 Mei 2017
DAFTAR ISI
TATA TERTIB SIDANG SMNPDN 2017 .............................................................1 ANGGARAN DASAR ..........................................................................................10 ANGGARAN RUMAH TANGGA .......................................................................20 GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI ..........................................................44
ii
TATA TERTIB SIDANG SILATURAHIM DAN MUSYAWARAH NASIONAL PERMADANI DIKSI NASIONAL
BAB I PENDAHULUAN
Pasal 1 Demi menjaga kelancaran dan ketertiban Silaturahim dan Musyawarah Nasional Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidikmisi Nasional (Permadani Diksi Nasional), maka perlu disusun tata tertib yang mengatur hak dan kewajiban peserta
musyawarah,
serta
penyusunan
mekanisme
persidangan
yang
dilaksanakan oleh seluruh peserta musyawarah.
BAB II NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT
Pasal 2 Nama Kegiatan ini dinamakan Silaturahim dan Musyawarah Nasional Permadani Diksi Nasional 2017 yang selanjutnya disingkat SMNPDN 2017.
Pasal 3 Waktu SMNPDN 2017 dilaksanakan pada hari Selasa s/d Kamis, tanggal 2-4 Mei 2017.
1
Pasal 4 Tempat SMNPDN 2017 dilaksanakan di Universitas Lampung (UNILA), Bandar Lampung, , Indonesia.
BAB III STATUS DAN WEWENANG
Pasal 5 Status SMNPDN 2017 merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Permadani Diksi Nasional 2017.
Pasal 6 Wewenang (1).Membahas, menetapkan dan mengesahkan tata tertib SMNPDN 2017. (2).Memilih dan menetapkan pimpinan sidang tetap SMNPDN 2017. (3).Membahas, menetapkan, dan mengesahkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Permadani Diksi Nasional. (4).Menanggapi LPJ BP dan BPP PDN 2015/2017. (5).Mencabut mandat BP dan BPP PDN 2015/2017. (6).Memilih dan menetapkan ketua umum Permadani Diksi Nasional periode 2017/2019. (7).Menilai LPJ BP dan BPP PDN 2015/2017. (8).Memilih, merumuskan, dan menetapkan struktur kepengurusan Permadani Diksi Nasional periode 2017/2019. (9).Membahas dan menetapkan program kerja Permadani Diksi Nasional periode 2017/2019. (10).
Membahas dan menetapkan rekomendasi SMNPDN 2017.
2
BAB IV PESERTA, HAK, DAN KEWAJIBAN Pasal 7 Peserta Peserta Silaturahim dan Musyawarah Nasional Permadani Diksi terdiri dari: Peserta penuh 1. Anggota Badan Perumus Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidikmisi Nasional (BPPDN). 2. Perwakilan mahasiswa ataupun alumni penerima bidikmisi dari setiap perguruan tinggi di Indonesia yang telah terdaftar mengikuti acara SMNPDN 2017. 3. Undangan yang bertugas sebagai peninjau, terdiri dari dewan pembina dan atau yang mewakili.
Pasal 8 Hak Peserta (1).Peserta SMNPDN 2017 mempunyai hak bicara dan hak suara. (2).Yang dimaksudkan hak suara adalah dari masing-masing universitas satu hak suara. (3).Hak bicara merupakan hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usulan kepada pimpinan sidang baik secara lisan maupun tulisan. (4).Hak bicara meliputi: a. Point of information: interupsi untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan sidang. b. Point of clarification: interupsi untuk mengklarifikasi permasalahan yang berkaitan dengan sidang. c. Point of personal previlage: interupsi untuk menyampaikan pembelaan pribadi. d. Point of order: interupsi untuk menyampaikan saran, pendapat, dan permasalahan yang bersifat prinsip. e. Point of solution: interupsi untuk memberikan solusi.
3
f. Point of view: interupsi untuk memberikan pandangan pribadi. (5).Hak suara merupakan hak untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan dan hak untuk menentukan pilihan dalam proses pemilihan. (6).Peserta penuh kecuali peserta pengawas mempunyai hak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon pengurus Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidikmisi Nasional.
Pasal 9 Kewajiban Peserta (1).Menghadiri seluruh acara persidangan tepat waktu. (2).Mematuhi tata tertib sidang dan bersikap sopan. (3).Menjaga ketenangan dan kelancaran persidangan. (4).Menghormati dan menaati pimpinan sidang dan setiap hasil yang telah ditetapkan. (5).Mengenakan pakaian formal (baju berkerah, bersepatu) dan almamater perguruan tinggi masing-masing ketika sidang. (6).Mengenakan kartu identitas kepesertaan resmi yang diberikan oleh panitia (7).Mengangkat tangan kanan apabila ingin menggunakan hak bicara dan hak suara. (8).Mengangkat tangan kiri apabila ingin mendapatkan hak ijin masuk atau keluar ruangan sidang.
BAB IV PERSIDANGAN
Pasal 10 Sidang (1).SMNPDN 2017 akan membahas dan mengesahkan keputusan secara pleno. (2).Sidang pleno terdiri dari: a. Pleno 1
: Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan tata tertib
SMNPDN 2017; Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Sidang Tetap
4
b. Pleno 2
: Pembahasan, Penetapan Laporan Pertanggungjawaban BP
dan BPP Permadani Diksi Nasional c. Pleno 3
: Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan Anggaran Dasar
(AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Permadani Diksi Nasional d. Pleno 4
: Pemilihan dan Penetapan Ketua Umum dan Struktur
Kepengurusan Permadani Diksi Nasional periode kedua. e. Pleno 5
: Pembahasan dan Penetapan program kerja Permadani
Diksi Nasional periode pertama dan rekomendasi SMNPDN 2017. (3).Sidang dapat dimulai apabila: a. Sebanyak ¾ dari total peserta sidang telah hadir di ruang sidang. b. Apabila ketentuan poin a tidak terpenuhi, maka sidang ditunda selama 2 x 5 menit. c. Apabila poin b tidak terpenuhi, maka dapat dimulai dengan kesepakatan forum.
Pasal 11 Jumlah ketukan palu (1).1 ketukan untuk menetapkan atau memutuskan hasil sidang sementara, skorsing waktu kurang dari atau sama dengan 1x15 menit, menyerahkan pimpinan sidang ke pemimpin sidang sebelumnya atau selanjutnya. (2).2 ketukan untuk pending dan mencabut pending, skorsing waktu lebih dari 1x15 menit. (3).3 ketukan untuk membuka, mengesahkan konsideran, dan menutup sidang (4).Lebih dari 3 ketukan untuk menertibkan kondisi sidang dengan menggunakan gagang palu.
BAB V PIMPINAN SIDANG
Pasal 12 Pimpinan sidang terdiri dari 3 orang, sebagai berikut:
5
1. Pimpinan Sidang I: memimpin jalannya persidangan. 2. Pimpinan Sidang II: mewakili dan membantu Pimpinan Sidang I. 3. Pimpinan Sidang III: menjadi notulen sidang.
Pasal 13 Pimpinan sidang terdiri dari: 1. Pimpinan Sidang Sementara 2. Pimpinan Sidang Tetap
Pasal 14 Pimpinan Sidang Sementara bertugas: 1. Memimpin dan mengarahkan jalannya persidangan sampai terpilih Pimpinan Sidang Tetap. 2. Menetapkan dan mengesahkan tata tertib sidang. 3. Menetapkan pimpinan sidang tetap
Pasal 15 Pimpinan Sidang Tetap bertugas; 1. Memimpin dan mengarahkan jalannya persidangan 2. Menetepkan LPJ Badan Pengawas dan Badan Pengurus Pusat Permadani Diksi Nasional 3. Menetapkan dan mengesahkan AD, ART dan GBHO Permadani Diksi Nasional. 4. Menetapkan Ketua Umum dan Struktur Kepengurusan Permadani Diksi Nasional. 5. Menetapkan program kerja periode pertama. 6. Menetapkan rekomendasi SMNPDN 2017.
Pasal 16 Tata cara pemilihan Pimpinan Sidang Sementara:
6
Pimpinan Sidang Sementara merupakan anggota Badan Perumus Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidikmisi Nasional (BPPDN) yang telah ditentukan sebelumnya.
Pasal 17 Tata cara pemilihan Pimpinan Sidang Tetap: 1. Pimpinan Sidang Tetap dipilih dari dan oleh peserta sidang. 2. Peserta dapat mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Pimpinan Sidang Tetap yang mempunyai delegasi lebih dari satu orang. 3. Pemilihan dan penetapan pimpinan sidang tetap dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut: a. Apabila hanya terdapat tiga calon pimpinan sidang tetap, maka yang bersangkutan secara otomatis akan ditetapkan sebagai pimpinan sidang tetap. b. Apabila peserta yang mengajukan diri lebih dari tiga orang, maka dilakukan mekanisme musyawarah dan mufakat untuk menentukan pimpinan sidang tetap. c. Apabila poin b tidak terpenuhi, maka dilakukan voting untuk menentukan pimpinan sidang tetap.
Pasal 18 Pimpinan sidang berkewajiban untuk memimpin jalannya persidangan secara tegas, adil, dan bijaksana.
Pasal 19 Pimpinan sidang memiliki hak: 1. Memberikan penjelasan atau jalan keluar masalah kepada peserta sidang jika tidak tercapai kata sepakat. 2. Memberikan sanksi kepada peserta sidang yang melanggar tata tertib sidang.
7
BAB VI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 20 (1).Segala keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat. (2).Apabila ayat (1) tidak tercapai maka diadakan skorsing untuk lobbying. (3).Apabila ayat (2) tidak tercapai maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting) (4).Apabila pada pelaksanaan ayat (3) terdapat kesamaan jumlah suara, maka diadakan pemungutan suara ulang.
BAB VI SANKSI
Pasal 21 (1).Apabila peserta sidang melanggar tata tertib maka pimpinan sidang berhak memberikan peringatan pertama secara lisan. (2).Apabila peserta melakukan pelanggaran ke-2 setelah diberikan peringatan pertama, maka peserta dicabut hak bicara satu kali ketetapan. (3).Apabila peserta melakukan pelanggaran ke-3 setelah diberi peringatan ke-2, maka peserta tersebut dapat dikeluarkan dari persidangan selama satu angenda sidang.
BAB VII PENUTUP DAN PENGESAHAN
Pasal 22 Penutup (1).Tata tertib ini berlaku untuk persidangan pada Silaturahmi dan Musyawarah Nasional Permadani Diksi Nasional 2017.
8
(2).Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur oleh pimpinan sidang dengan persetujuan peserta Musyawarah Nasional Permadani Diksi Nasional 2017. (3).Segala sesuatu yang bertentangan dengan tata tertib ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 23 Penetapan/pengesahan dan perubahan tata tertib ini hanya dapat dilakukan dalam sidang Musyawarah Nasional Permadani Diksi Nasional.
9
ANGGARAN DASAR PERSATUAN MAHASISWA DAN ALUMNI BIDIKMISI NASIONAL “PERMADANI DIKSI NASIONAL”
MUKADDIMAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dengan adanya pendidikan, maka akan timbul dalam diri seseorang untuk berlomba-lomba dan memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Sadar sepenuhnya terhadap panggilan sejarah dan tanggung jawab sebagai generasi penerus perjuangan cita-cita bangsa, kami mahasiswa dan alumni penerima Bidikmisi berdasarkan nilai luhur Pancasila dan UUD 1945, dengan ini mempersatukan
diri
dalam
wadah
organisasi
kepemudaan
“Persatuan
Mahasiswa dan Alumni Bidikmisi Nasional” dalam rangka mewujudkan generasi emas Indonesia dan memutus rantai kemiskinan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
10
BAB I NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN
Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidikmisi Nasional yang selanjutnya disingkat Permadani Diksi Nasional.
Pasal 2 Waktu 1. Permadani Diksi Nasional dideklarasikan dalam forum silaturrahmi bidikmisi nasional di Jakarta tanggal 27 Februari 2014 2. Permadani Diksi Nasional didirikan pada acara Silahturahim dan Musyawarah Permadani Diksi Nasional di Makassar pada tanggal 10 April 2015
Pasal 3 Kedudukan Permadani Diksi Nasional berkedudukan di masing-masing Perguruan Tinggi yang menjadi anggota dan berpusat di Perguran Tinggi Ketua Umum berasal.
BAB II ASAS DAN SIFAT
Pasal 4 Asas Permadani Diksi Nasional berasaskan Pancasila.
Pasal 5 Sifat Permadani Diksi Nasional bersifat:
11
1. Terbuka bagi seluruh mahasiswa dan alumni Bidikmisi di seluruh Indonesia tanpa membedakan ras, suku, agama, golongan, serta latar belakang sosial politik kemasyarakatan, 2. Religius, 3. Nasionalis, 4. Mandiri dan Independen, 5. Kekeluargaan, 6. Adil, 7. Aspiratif dan partisipatif, 8. Representatif 9. Bebas dari politik praktis 10. Legalitas, 11. Akuntabilitas, 12. Dan Profesional.
BAB III TUJUAN
Pasal 6 Permadani Diksi Nasional bertujuan untuk menyatukan cita-cita bersama mahasiswa dan alumni Bidikmisi dalam rangka mewujudkan generasi emas Indonesia dan memutus mata rantai kemiskinan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta Bhineka Tunggal Ika.
BAB IV POKOK-POKOK PERJUANGAN
Pasal 7 Permadani Diksi Nasional memiliki pokok-pokok perjuangan yang merupakan misi perjuangan organisasi di berbagai bidang yakni:
12
1. Membangun pemuda yang berkarakter, berbudi pekerti luhur, terampil, cerdas, dan berprestasi serta berperan aktif dalam pembangunan nasional dan peningkatan daya saing bangsa di era globalisasi. 2. Memajukan peran mahasiswa dan alumni Bidikmisi yang berkualitas dan berkarakter guna mempersiapkan generasi emas Indonesia. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 4. Pengabdian kepada masyarakat, bangsa, Negara dan lingkungan hidup. 5. Mempertahankan dan meningkatkan eksistensi Bidikmisi sebagai program unggulan pemerintah di bidang pendidikan dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan.
BAB V KEANGGOTAAN
Pasal 8 Anggota Permadani Diksi Nasional adalah seluruh mahasiswa dan alumni Bidikmisi di seluruh Indonesia.
BAB VI KEDAULATAN
Pasal 9 Kedaulatan tertinggi berada di tangan seluruh anggota Permadani Diksi Nasional yang dilaksanakan sepenuhnya oleh perwakilan anggota dalam Musyawarah Nasional.
BAB VII PERANGKAT ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
Pasal 10 Perangkat Organisasi 13
Perangkat Permadani Diksi Nasional terdiri dari: 1. Dewan Pelindung Dewan Pelindung merupakan dewan yang memberikan perlindungan bagi perangkat Permadani Diksi Nasional. 2. Dewan Pembina Dewan Pembina merupakan dewan yang memberikan pembinaan dan arahan bagi anggota dan perangkat Permadani Diksi Nasional. 3. Dewan Penasehat Dewan Penasehat merupakan Dewan yang mendampingi pelaksanaan mandat Musyawarah Nasional Permadani Diksi Nasional, kinerja Badan Pengurus Pusat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. 4. Badan Pengurus Pusat Badan Pengurus Pusat merupakan badan yang bertanggung jawab untuk menjalankan mandat Musyawarah Nasional Permadani Diksi Nasional sebagai pengurus. 5. Badan Pengurus Wilayah Badan Pengurus Wilayah merupakan badan yang mengkoordinasi anggota Permadani Diksi Nasional di tingkat wilayah yang dipimpin oleh seorang koordinator wilayah. 6. Badan pengurus Cabang Badan pengurus Cabang Merupakan badan yang mengkoordinasi anggota permadani diksi nasional di tingkat cabang jika diperlukan di wilayah-wilayah tertentu. 7. Forum Bidikmisi masing-masing Perguruan Tinggi Forum
Bidikmisi
masing-masing
Perguruan
Tinggi
merupakan
forum/keluarga/organisasi/komunitas yang beranggotakan mahasiswa dan/atau alumni penerima Bidikmisi di perguruan tinggi penyalur Bidikmisi. Hal-hal lain mengenai struktur organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
14
Pasal 11 Kepengurusan
Pengurus Permadani Diksi Nasional terbagi ke dalam dua tingkatan: 1. Pengurus Pusat
Mahasiswa dan/atau Alumni Bidikmisi yang ditetapkan sebagai pengurus Permadani Diksi Nasional dalam Musyawarah Nasional Permadani Diksi Nasional melalui mekanisme yang telah ditentukan. 2.Pengurus Wilayah Mahasiswa dan/atau Alumni Bidikmisi sebagai pelaksana harian tertinggi di wilayahnya yang dipilih dan/atau ditetapkan dalam musyawarah wilayah Permadani Diksi Nasional. Permadani Diksi Wilayah terdiri dari 10 wilayah yaitu: 1. Wilayah 1 meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau 2. Wilayah 2 meliputi Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung dan Bangka Belitung 3. Wilayah 3 meliputi wilayah Jabodetabek dan Provinsi Banten 4. Wilayah 4 meliputi Provinsi Jawa Barat selain wilayah Bogor, Depok dan Bekasi 5. Wilayah
5
meliputi
Provinsi
Jawa
Tengah
dan
Daerah
IstimewaYogyakarta 6. Wilayah 6 meliputi Provinsi Jawa Timur 7. Wilayah 7 meliputi Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara 8. Wilayah 8 meliputi Pulau Sulawesi 9. Wilayah 9 meliputi Pulau Kalimantan 10. Wilayah 10 meliputi Kepulauan Maluku, Papua dan Papua Barat.
BAB VIII PERMUSYAWARATAN
15
Pasal 12 Musyawarah dan rapat-rapat Permadani Diksi Nasional terdiri dari: 1. Musyawarah Nasional (MUNAS). 2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB). 3. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS). 4. Rapat-rapat lainnya.
Pasal 13 Musyawarah dan rapat-rapat Permadani Diksi Wilayah terdiri dari: 1. Musyawarah Wilayah (MUSWIL). 2. Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILLUB). 3. Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL). 4. Rapat-rapat lainnya.
Pasal 14 1. Keputusan tertinggi dalam organisasi adalah Musyawarah Nasional (MUNAS) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB). 2. Kekuasaan dan wewenang dari musyawarah-musyawarah dan rapat-rapat diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB IX LAMBANG DAN ATRIBUT
Pasal 15 Lambang Permadani Diksi Nasional mempunyai lambang yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 16 Atribut
16
Permadani Diksi Nasional memiliki atribut berupa logo dan bendera.
BAB X KEUANGAN Pasal 17 Keuangan Permadani Diksi Nasional diperoleh dari: 1. Sumbangan yang tidak mengikat. 2. Usaha-usaha yang sah. 3. Iuran sukarela pengurus dan/atau anggota.
BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 18 Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggahanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa Permadani Diksi Nasional dengan sekurang-kurangnya 3/4 jumlah peserta Musyawarah Nasional Permadani Diksi Nasional harus hadir dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta yang hadir dalam Sidang Istimewa Musyawarah Nasional Permadani Diksi Nasional yang sah dan khusus untuk itu.
BAB XII PEMBUBARAN PERMADANI DIKSI NASIONAL
Pasal 19 1. Pembubaran Permadani Diksi Nasional dilakukan melalui referendum dari hasil musyawarah Nasional dan Sidang Istimewa 2. Referendum untuk pembubaran Permadani Diksi Nasional merupakan hasil sidang istimewa yang dihadiri paling sedikit 3/4 jumlah Perguruan Tinggi anggota yang terdaftar dan keputusan disetujui oleh sekurang17
kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir dalam Sidang Istimewa Musyawarah Nasional Permadani Diksi Nasional.
BAB XIII PERATURAN PERALIHAN
Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
BAB XIV PENUTUP
Pasal 21 Anggaran Dasar Permadani Diksi Nasional ini ditetapkan pada tanggal 3 Mei2017 dalam Sidang Musyawarah Nasional Permadani Diksi Nasional di Universitas Lampung, Bandar Lampung dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
18
ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSATUAN MAHASISWA DAN ALUMNI BIDIKMISI NASIONAL “PERMADANI DIKSI NASIONAL”
BAB I LAMBANG, ATRIBUT, DAN SEMBOYAN
Pasal 1 Lambang Lambang Permadani Diksi Nasional mempunyai makna sebagai berikut: 1. Gambar siluet pucuk bunga tulip yang membentuk lingkaran berwarna emas, hal ini menandakan bahwa para mahasiswa dan alumni bidikmisi sebagai pribadi penerus bangsa yang mengukir dan mewujudkan Indonesia emas 2045 dan kelak menjadi bangsa yang maju dimata dunia akan SDM nya, seperti layaknya diibaratkan bunga tulip yang indah dan bunga yang termasuk mahal harganya. 2. Gambar topi toga yang bagian bawahnya juga membentuk setengah lingkaran, menandakan bahwa bunga tulip dan bagian bawah topi toganya membentuk lingkaran sebagai bentuk Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidikmisi Nasional. 3. Topi toga sendiri sebagai lambang kesuksesan yang didapat setelah mengenyam pendidikan diperkuliahan berkat bidikmisi. Kombinasi pada toga yang didalamnya terdapat lima garis yang memotong didalamnya menjadi lima bagian yang merupakan lima misi Permadani Diksi. Pada bagian dalam terdapat warna biru muda yang dominan, mengartikan mahasiswa dan alumni Bidikmisi adalah insan yang dibekali oleh IPTEKS untuk pembangunan bangsa. 4. Siluet orang memakai toga, merupakan sebuah icon dari Bidikmisi yang dimunculkan agar orang yang melihat dapat paham dan tidak awam bahwa icon ini adalah icon utama bidikmisi 5. Objek yang berbentuk susunan tangga, menandakan puncak kesuksesan yang diraih melalui Bidikmisi 6. Tulisan “Persatuan Mahasiswa Bidikmisi dan Alumni Nasional” sebagai penegas terhadap logo diatasnya. 7. Gambar lambang Permadani Diksi ini terlampir
19
Pasal 2 Penggunaan Lambang Lambang Permadani Diksi Nasional dapat digunakan untuk kop surat, cap, bendera, seragam, dan segala sesuatu yang memiliki kedudukan formal dalam hal kekuasaan, kewenangan, dan kepemilikan Permadani Diksi Nasional.
Pasal 3 Bentuk dan Penggunaan Atribut 1. Bentuk atribut Permadani Diksi Nasional berupa Logo dan Bendera. 2. Atribut Permadani Diksi Nasional sebagaimana disebutkan pada ayat 1 dapat dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh dan/atau atas nama Permadani Diksi Nasional.
Pasal 4 Semboyan Semboyan Permadani Diksi Nasional adalah “Berbakti dan Berkarya Untuk Indonesia”
BAB II KEANGGOTAAN
Pasal 5 Definisi Keanggotaan 1. Anggota Permadani Diksi Nasional terdiri dari anggota aktif dan anggota pasif. 2. Anggota aktif merupakan mahasiswa dan/atau alumni Bidikmisi yang menjadi perwakilan
dan/atau
pengurus
komunitas/forum/paguyuban/keluarga
Bidikmisi dari perguruan tinggi yang tergabung dalam Permadani Diksi Nasional. 3. Anggota pasif merupakan seluruh mahasiswa dan/atau alumni Bidikmisi dari seluruh perguruan tinggi penyalur Bidikmisi di Indonesia
20
Pasal 6 Hak Anggota 1. Anggota aktif memiliki hak: a. Hak suara dan hak bicara. b. Hak memilih dan/atau dipilih sebagai pengurus. c. Hak mendapatkan informasi d. Hak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Permadani Diksi Nasional. e. Anggota yang mendapatkan sanksi dapat mengajukan pembelaan diri sesuai dengan bukti yang ada. 2. Anggota pasif memiliki hak: a. Hak bicara b. Hak mendapatkan informasi c. Hak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Permadani Diksi Nasional.
Pasal 7 Kewajiban Anggota Anggota aktif dan anggota pasif memiliki kewajiban: 1. Menjunjung tinggi nama, citra, dan kehormatan organisasi. 2. Memahami, menaati dan mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan organisasi yang berlaku. 3. Bekerja sama dengan sesama anggota yang lain. 4. Melaksanakan tugas yang dipercayakan organisasi; dan 5. Membayar iuran sukarela dan kewajiban keuangan lainnya sesuai ketentuan berlaku.
Pasal 8 Sanksi Anggota
21
1. Sanksi diberikan kepada anggota yang melanggar AD/ART Permadani Diksi Nasional 2. Sanksi terdiri dari: a. Peringatan secara lisan oleh pengurus Permadani Diksi Nasional b. Jika peringatan (1) tidak diindahkan maka diberikan peringatan secara tertulis. c. Jika peringatan (2) tidak diindahkan maka anggota tidak diperbolehkan mengikuti seluruh kegiatan Permadani Diksi Nasional selama 1 tahun.
Pasal 9 Pemberhentian Anggota Anggota dinyatakan berhenti apabila: 1. Meninggal dunia. 2. Mengundurkan diri sebagai mahasiswa penerima Bidikmisi dari PT penyalur Bidikmisi. 3. Dicabut statusnya sebagai mahasiswa penerima Bidikmisi oleh PT penyalur Bidikmisi.
BAB III KELEMBAGAAN
Pasal 10 Perangkat Organisasi 1. Kelembagaan Permadani Diksi Nasional diurus oleh beberapa badan yang selanjutnya disebut perangkat organisasi. 2. Perangkat organisasi terdiri atas: a. Dewan Pelindung. b. Dewan Pembina. c. Dewan Penasehat. d. Badan Pengurus Pusat. e. Badan Pengurus Wilayah. 22
f. Badan Pengurus Cabang. g. Forum bidikmisi masing-masing perguruan tinggi.
Pasal 11 Dewan Pelindung 1. Dewan Pelindung merupakan dewan yang memberikan perlindungan bagi perangkat Permadani Diksi Nasional. 2. Dewan Pelindung adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) atau Menteri lainnya yang membawahi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) dan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (DIKTIS) Kementerian Agama Republik Indonesia (KEMENAG RI) dalam kabinet pemerintahan yang berkuasa. 3. Masa jabatan Dewan Pelindung sesuai dengan masa jabatan sebagai Menteri. 4. Jika terjadi pergantian Menteri yang membawahi DIKTI dan DIKTIS, maka Menteri yang baru otomatis menjadi Dewan Pelindung Permadani Diksi Nasional.
Pasal 12 Dewan Pembina 1. Dewan Pembina merupakan dewan yang memberikan pembinaan dan arahan bagi anggota dan perangkat Permadani Diksi Nasional. 2. Dewan Pembina terdiri dari dewan Pembina Nasional dan Pembina Forum Bidikmisi masing-masing perguruan tinggi. 3. Dewan Pembina Nasional terdiri dari satu atau beberapa orang yang berasal dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) yaitu Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen DIKTI) atau personal DIKTI yang ditunjuk oleh Dirjen DIKTI dan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (DIKTIS) Kementerian Agama Republik Indonesia (KEMENAG RI) yaitu Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam (Dirjen DIKTIS) atau personal DIKTIS yang ditunjuk oleh Dirjen DIKTIS.
23
4. Masa jabatan Dewan Pembina Nasional sesuai dengan masa jabatan sebagai Dirjen DIKTI dan/atau personal yang ditunjuk oleh Dirjen DIKTI dan/ atau Dirjen DIKTIS atau personal DIKTIS yang ditunjuk oleh Dirjen DIKTIS. 5. Jika terjadi pergantian Dirjen DIKTI dan Dirjen DIKTIS, maka Dirjen DIKTI dan Dirjen DIKTIS yang baru otomatis menjadi Dewan Pembina Permadani Diksi Nasional. 6. Jika personal yang ditunjuk oleh Dirjen DIKTI dan Dirjen DIKTI ada yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau beralih tugas ke direktorat lain, maka Dirjen DIKTI atau Dirjen DIKTIS menunjuk personal DIKTI atau Personal DIKTIS yang lain untuk menggantikan. 7. Setiap penujukkan Dewan Pembina Nasional oleh Dirjen DIKTI dan Dirjen DIKTIS diinformasikan kepada Badan Pengurus Pusat Permadani Diksi Nasional. 8. Penunjukan dan masa jabatan Pembina Forum Bidikmisi masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan kebijakan di masing-masing perguruan tinggi.
Pasal 13 Tugas Dewan Pembina Dewan pembina memiliki tugas memberikan masukan, arahan, dan bimbingan untuk kemajuan Permadani Diksi Nasional.
Pasal 14 Wewenang Dewan Pembina Wewenang dari dewan pembina adalah : 1. Memberikan dukungan terhadap setiap kegiatan Permadani Diksi Nasional 2. Memberikan pengesahan terhadap program kerja Permadani Diksi Nasional 3. Mengetahui perkembangan Permadani Diksi Nasional 4. Memeroleh laporan perkembangan Permadani Diksi Nasional 5. Menghadiri kegiatan Permadani Diksi Nasional di tingkat nasional
Pasal 15 Dewan Penasehat 24
1. Dewan Penasehat merupakan badan yang mendampingi pelaksanaan mandat Musyawarah Nasional Permadani Diksi Nasional, kinerja Badan Pengurus Pusat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. 2. Badan Pengawas periode pertama kepengurusan terdiri dari 5-10 orang mahasiswa dan/atau alumni Bidikmisi yang merupakan anggota Badan Perumus Permadani Diksi Nasional dan dipimpin oleh seorang koordinator. 3. Dewan Penasehat kepengurusan untuk periode selanjutnya terdiri dari 5 orang mahasiswa dan/atau alumni Bidikmisi. 4. Dewan Penasehat dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional. 5. Dewan Penasehat Permadani Diksi Nasional tidak menjadi Badan Pengurus Permadani Diksi Nasional. 6. Dewan Penasehat dapat diberhentikan atau dipindahkan jabatannya oleh Tim Dewan Penasehat pada masa aktifnya apabila dianggap menyimpang dari AD/ART, tidak menjalankan tugas, atau atas permintaan yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Pembina yang dinyatakan secara tertulis. 7. Para anggota Dewan Penasehat lama dapat dipilih kembali maksimal 2 kali periode kepengurusan.
Pasal 16 Tugas Dewan Penasehat Dewan Penasehat memiliki tugas: 1. Memberi pertimbangan, usulan, dan saran terhadap jalannya kepengurusan baik diminta maupun tidak oleh Badan Pengurus Permadani Diksi Nasional. 2. Mendampingi persiapan Musyawarah Nasional selanjutnya 3. Mendampingi jalannya kepengurusan Badan Pengurus Pusat. 4. Mengirimkan minimal satu orang wakil dari Dewan Penasehat dalam setiap kegiatan nasional Permadani Diksi Nasional untuk mendampingi jalannya kegiatan 5. Membuat pedoman penilaian kinerja Badan Pengurus Pusat. 6. Memberikan laporan pertanggungjawaban pada Musyawarah Nasional berupa penilaian terhadap kinerja Badan Pengurus Pusat.
25
Pasal 17 Wewenang Dewan Penasehat Dewan Penasehat mempunyai wewenang: 1. Memberi teguran dan koreksi secara lisan maupun tertulis terhadap jalannya kepengurusan Badan Pengurus Pusat. 2. Mengusulkan Musyawarah Nasional Luar Biasa apabila dipandang ada hal-hal penting yang mendesak 3. Memberi pertimbangan penggantian anggota Badan Pengurus Pusat apabila dianggap menyimpang dari AD/ART
Pasal 18 Badan Pengurus Pusat 1. Badan Pengurus Pusat merupakan badan yang bertanggung jawab untuk menjalankan mandat Musyawarah Nasional Permadani Diksi Nasional sebagai pengurus dan pemimpin organisasi. 2. Badan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum dan Bidang-bidang yang merupakan mahasiswa dan/atau alumni Bidikmisi yang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Permadani Diksi Nasional. 3. Badan Pengurus Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Nasional. Pengangkatan tersebut adalah untuk masa jabatan 2 tahun. Apabila Musyawarah Nasional terlambat diadakan karena suatu hal, maka masa jabatan diperpanjang hingga pemilihan anggota-anggota Badan Pengurus Pusat baru dalam Musyawarah Nasional 4. Badan Pengurus Pusat selain ketua dapat diberhentikan atau dipindahkan jabatannya oleh ketua pada masa aktifnya apabila dianggap menyimpang dari AD/ART, tidak menjalankan tugas, atau atas permintaan yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Penasehatyang dinyatakan secara tertulis 5. Para anggota Badan Pengurus Pusat lama dapat dipilih kembali
26
6. Apabila terjadi suatu kekosongan dalam keanggotaan Badan Pengurus Pusat yang menurut Badan Pengurus perlu segera diisi dan tidak dapat ditangguhkan sampai diadakan rapat yang dimaksudkan dalam ayat ke-3 pasal ini, maka badan pengurus pusat berhak atau berwenang untuk mengisi lowongan itu dan disahkan dengan surat keputusan ketua 7. Badan Pengurus Pusat diperbolehkan menjabat maksimal satu jabatan inti (ketua, sekretaris, bendahara, atau ketua Bidang) diluar jabatannya di Permadani Diksi Nasional.
Pasal 19 Tugas Badan Pengurus Pusat 1. Menjalankan mandat Musyawarah Nasional Permadani Diksi Nasional 2. Menjalankan kepengurusan Permadani Diksi Nasional dengan penuh tanggung jawab, atas dasar AD, ART, dan GBHO Permadani Diksi Nasional 3. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang mendukung tercapainya tujuan Permadani Diksi Nasional 4. Memberikan laporan pertanggungjawaban program kerja pada Musyawarah Nasional 5. Mengadakan koordinasi aktif dan menjalin hubungan erat antar wilayah yang menjadi cakupan Permadani Diksi Nasional. 6. Melaporkan perkembangan Permadani Diksi Nasional kepada Dewan Pembina Nasional dan Badan Pengawas. 7. Menyelenggarakan
Musyawarah
Nasional,
Rapat
Kerja
Nasional,
Musyawarah Nasional Luar Biasa jika diperlukan, dan rapat-rapat lainnya yang dirasa perlu.
Pasal 20 Wewenang Badan Pengurus Pusat 1. Memberi mandat penyelenggaraan Musyawarah Nasional kepada Forum Bidikmisi salah satu perguruan tinggi.
27
2. Memberi mandat pelaksanaan program kerja kepada Forum Bidikmisi perguruan tinggi.
Pasal 21 Badan Pengurus Wilayah 1. Badan Pengurus Wilayah adalah badan yang menjalankan mandat Musyawarah Nasional di tingkat wilayah. 2. Badan Pengurus Wilayah terdiri dari Koordinator Wilayah dan Anggotanya yang merupakan perwakilan dari tiap-tiap Forum Bidikmisi di perguruan tinggi yang masuk dalam wilayah tersebut tersebut, yang berstatus sebagai mahasiswa dan/atau alumni Bidikmisi. 3. Koordinator Wilayah dipilih dari anggota badan pengurus Wilayah dan diangkat serta diberhentikan oleh Rapat Badan Pengurus Wilayah. Pengangkatan tersebut adalah untuk masa 1 periode kepengurusan. 4. Koordinator Wilayah dapat diberhentikan oleh Rapat Badan Pengurus Wilayah pada masa aktifnya apabila dianggap menyimpang dari AD/ART atau atas permintaan yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Penasehatyang dinyatakan secara tertulis 5. Koordinator Wilayah bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum Permadani Diksi Nasional.
Pasal 22 Tugas Badan Pengurus Wilayah Badan pengurus wilayah mempunyai tugas: 1. Menyalurkan segala jenis informasi dari Badan Pengurus Pusat kepada Forum Bidikmisi di wilayahnya. 2. Menyampaikan segala jenis informasi dan laporan perkembangan dari Forum Bidikmisi di wilayahnya kepada Badan Pengurus Pusat setiap tiga bulan sekali. 3. Mengadakan rapat rutin wilayah yang diadakan minimal setiap satu bulan sekali.
28
4. Mengadakan rapat tatap muka minimal satu kali dalam satu tahun. 5. Mengadakan kegiatan di tingkat wilayah minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan. 6. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional.
Pasal 23 Wewenang Badan Pengurus Wilayah Wewenang dari Badan Pengurus Wilayah adalah: 1. Mengadakan Musyawarah Wilayah. 2. Menginisiasi dan mengkoordinasi kegiatan bersama di tingkat wilayah. 3. Ikut serta dalam pengambilan kebijakan terkait wilayah yang dipimpinnya. 4. Mengadakan program kerja sesuai dengan kebutuhan wilayah yang selanjutnya dilaporkan pada Musyawarah Permadani Diksi Nasional.
Pasal 24 Forum Bidikmisi masing-masing Perguruan Tinggi 1. Forum
Bidikmisi
masing-masing
Perguruan
Tinggi
merupakan
forum/keluarga/organisasi/komunitas yang beranggotakan mahasiswa dan/atau alumni penerima Bidikmisi di perguruan tinggi penyalur Bidikmisi. 2. Kepengurusan Forum Bidikmisi masing-masing Perguruan Tinggi sekurangkurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dengan mekanisme pemilihan dan masa jabatan sesuai dengan kebijakan masing-masing perguruan tinggi.
Pasal 25 Tugas Forum Bidikmisi masing-masing Perguruan Tinggi 1. Menjalankan mandat Musyawarah Nasional di tingkat perguruan tinggi. 2. Melaporkan perkembangan yang terjadi di perguruan tingginya, baik kepada Badan Pengurus Wilayah maupun kepada Badan Pengurus Pusat. 3. Mendukung dan menyukseskan setiap kegiatan Permadani Diksi Nasional baik di tingkat wilayah maupun nasional.
29
Pasal 26 Wewenang Forum Bidikmisi masing-masing Perguruan Tinggi 1. Mengimplementasikan arahan maupun tugas dari badan pengurus pusat atau koordinator wilayah sesuai dengan kondisi perguruan tinggi masing-masing 2. Melakukan pengkaderan di perguruan tinggi masing-masing 3. Turut aktif dalam setiap kegiatan Permadani Diksi Nasional baik di tingkat wilayah maupun nasional 4. Mengetahui setiap informasi dari badan pengurus wilayah dan badan pengurus pusat terkait perguruan tinggi, wilayah dan nasional.
BAB IV KELENGKAPAN BADAN PENGURUS PUSAT
Pasal 27 Ketua Umum Ketua umum merupakan seseorang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Badan Pengurus Pusat yang ditetapkan melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
Pasal 28 Tugas Ketua Umum 1. Bertanggung jawab penuh terhadap kinerja organisasi 2. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang mengacu pada AD, ART, dan GBHO. 3. Mengatur koordinasi Permadani Diksi wilayah dan pusat 4. Menyampaikan laporan kinerja kepada Dewan Penasehatsecara berkala sesuai kesepakatan 5. Memastikan setiap pengurus dan anggota mengetahui tugas, hak, dan kewajiban 6. Mengikuti semua rapat yang relevan untuk badan pengurus pusat
30
7. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban di akhir masa kepengurusan pada Musyawarah Nasional.
Pasal 29 Wewenang Ketua Umum 1. Membuat kebijakan-kebijakan dan/atau menetapkan suatu regulasi demi tercapainya optimalisasi kinerja organisasi 2. Melakukan perubahan susunan kepengurusan baik secara personal maupun secara struktural sesuai kebutuhan dengan persetujuan Dewan Penasehat 3. Memilih dan menetapkan anggota Badan Pengurus Pusat lainnya dengan sepengetahuan Dewan Penasehat 4. Membentuk dan mengangkat panitia khusus untuk tugas tertentu yang diperlukan
Pasal 30 Syarat Calon Ketua Umum 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berstatus sebagai mahasiswa minimal semester IV atau sebagai alumni maksimal 4 tahun penerima Bidikmisi di Perguruan Tinggi di Indonesia. 3. Bermoral baik, mempunyai rasa tanggung jawab, dan mampu bertindak profesional, serta memiliki visi dan misi untuk membangun Permadani Diksi Nasional. 4. Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri yang dinyatakan secara tertulis sebagai calon Ketua Umum Permadani Diksi Nasional dengan surat pernyataan dicalonkan atau mencalonkan diri yang ditandatangi oleh calon Ketua
Umum
dan
diketahui
oleh
Ketua/Koordinator
Forum/Komunitas/Paguyuban Mahasiswa Bidikmisi di PT masing-masing, jika belum ada Forum/Komunitas/Paguyuban maka diketahui oleh bidang kemahasiswaan PT masing-masing.
31
5. Mempunyai pengalaman organisasi selama menjadi mahasiswa dibuktikan dengan scan surat keterangan atau sertifikat dari organisasi yang bersangkutan. 6. Mempunyai IPK minimal 3,00 dibuktikan dengan scan KHS terakhir. 7. Mengirimkan scan KTP dan Kartu Mahasiswa/Alumni melalui email. 8. Mengirimkan foto resmi berwarna beralmamater PT masing-masing melalui email. 9. Mengisi biodata (google form) yang disediakan oleh panitia seleksi . 10. Mengirimkan
bukti
isian
form
berupa
scan
sertifikat/piagam
penghargaan/surat keterangan kepanitiaan/pelatihan/penelitian/prestasi dalam bidang penalaran, minat, dan bakat melalui email. 11. Bersedia hadir dalam Silaturahim dan Musyawarah Nasional Permadani Diksi Nasional. 12. Membuat essay dengan tema yang ditentukan panitia seleksi. 13. Sehat jasmani dan rohani. 14. Belum Menikah. 15. Dan berdomisili di Indonesia.
Pasal 31 Sekretaris Umum Sekretaris Umum adalah seseorang yang menduduki jabatan sekretaris dengan tugas-tugas tertentu sesuai dengan strukturnya
Pasal 32 Tugas Sekretaris Umum 1. Mendampingi Ketua Umum pada kesempatan tertentu jika diperlukan 2. Mewakili Ketua Umum jika Ketua Umum berhalangan 3. Mengorganisasikan fungsi-fungsi kesekretariatan 4. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum
Pasal 33
32
Wewenang Sekretaris Umum 1. Mengatur administrasi organisasi 2. Mengkoordinasikan kinerja biro kesekretariatan Permadani Diksi Nasional
Pasal 34 Bendahara Umum Bendahara Umum adalah sesorang yang memiliki jabatan bendahara dengan tugas-tugas tertentu sesuai dengan strukturnya.
Pasal 35 Tugas Bendahara Umum 1. Mengelola kebijakan alokasi keuangan Permadani Diksi Nasional 2. Membantu Ketua Umum dalam menentukan kebijakan keuangan Permadani Diksi Nasional 3. Membuat laporan keuangan Permadani Diksi Nasional 4. Mengontrol pemakaian keuangan Permadani Diksi Nasional 5. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum
Pasal 36 Wewenang Bendahara Umum Bendahara mempunyai wewenang mengambil keputusan terkait keuangan Permadani Diksi Nasional dengan sepengetahuan Ketua Umum.
Pasal 37 Bidang-Bidang 1. Bidang-bidang merupakan bagian dari Badan Pengurus Pusat yang terdiri dari ketua Bidang dan staf- stafnya yang memiliki tugas tertentu sesuai dengan strukturnya. 2. Bidang-bidang Permadani Diksi Nasional sekurang-kurangnya terdiri dari:
33
a. Bidang Media dan Komunikasi b. Bidang Pengabdian Masyarakat, Bangsa, Negara, dan Lingkungan. c. Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan. d. Bidang Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
Pasal 38 Tugas Bidang 1. Menyusun dan melaksanakan program kerja bersama ketua umum berdasarkan AD, ART, dan GBHO. 2. Memimpin dan mengatur pelaksanaan program kerja Bidang yang dipimpinnya 3. Menyelenggarakan rapat Bidang 4. Melaksanakan program kerja yang telah dirumuskan 5. Mengkoordinasikan staf-staf dalam Bidangnya 6. Melaporkan kegiatan Bidang secara berkala kepada Ketua Umum sesuai kesepakatan 7. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum 8. Bertanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan pada masing-masing Bidang
Pasal 39 Wewenang Bidang 1. Mengambil keputusan terkait dengan Bidang yang dipimpinnya dengan sepengetahuan Ketua Umum 2. Merekrut staf Bidang sesuai kebutuhan Bidang dengan persetujuan Ketua Umum 3. Membuat kebijakan-kebijakan terkait sesuai dengan Bidang yang dipimpinnya 4. Melakukan berbagai penyesuaian program kerja yang diperlukan dengan persetujuan Ketua Umum
BAB V
34
PERMUSYAWARATAN
Pasal 40 Musyawarah Nasional Musyawarah Nasional Permadani Diksi Nasional merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidikmisi Nasinal (Permadani Diksi Nasional). Pasal 41 Wewenang Musyawarah Nasional 1.
Membahas, menetapkan dan mengesahkan tata tertib Musyawarah Nasional Permadani Diksi Nasional.
2. Memilih dan menetapkan pimpinan sidang tetap Musyawarah Nasional Permadani Diksi Nasional. 3. Mendengarkan dan menerima atau menolak Laporan Pertanggung Jawaban Badan Pengurus Permadani Diksi Nasional. 4. Mendengarkan dan menanggapi Laporan Pertanggung Jawaban Dewan PenasehatPermadani Diksi Nasional. 5. Mendemisionerkan/mencabut
mandat
perangkat
organisasi
periode
sebelumnya. 6. Membahas, menetapkan, dan mengesahkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Permadani Diksi Nasional 7. Memilih dan menetapkan ketua umum Permadani Diksi Nasional periode selanjutnya. 8. Memilih dan menetapkan struktur kepengurusan Permadani Diksi Nasional periode selanjutnya. 9. Membahas dan menetapkan program kerja Permadani Diksi Nasional periode selanjutnya. 10. Membahas dan menetapkan rekomendasi Musyawarah Nasional Permadani Diksi Nasional.
Pasal 41
35
Musyawarah Nasional Luar Biasa 1. Musyawarah Nasional Luar Biasa dilaksanakan bila dianggap perlu oleh Dewan Penasehat dengan persetujuan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah Badan Pengurus Pusat melalui mekanisme referendum. 2. Musyawarah Nasional Luar Biasa dihadiri oleh anggota aktif Permadani Diksi Nasional.
Pasal 42 Wewenang Musyawarah Nasional Luar Biasa 1. Mengevaluasi AD/ART Permadani Diksi Nasional. 2. Mengisi kekosongan posisi Ketua Umum.
Pasal 43 Rapat Kerja Nasional 1. Rapat Kerja Nasional merupakan rapat anggota yang diikuti oleh anggota Permadani Diksi Nasional. 2. Rapat kerja nasional dilaksanakan setelah pembentukan Badan Pengurus Pusat yang baru dan dilaksanakan oleh Badan Pengurus Pusat yang diamanatkan kepada salah satu anggota Permadani Diksi Nasional.
Pasal 44 Wewenang Rapat Kerja Nasional Rapat Kerja Nasional berwenang dalam merumuskan, memaparkan, dan memusyawarahkan rancangan program kerja Permadani Diksi Nasional periode kepengurusan yang baru.
Pasal 45 Rapat Dewan Penasehat 1. Rapat Dewan Penasehat merupakan rapat antar anggota Dewan Penasehat 2. Rapat Dewan Penasehat diselenggarakan oleh Dewan Penasehat sekurangkurangnya sekali dalam sebulan
36
Pasal 46 Wewenang Rapat Dewan Penasehat 1. Membuat evaluasi kinerja yang sesuai dan sejalan dengan program kerja dan tidak menyimpang AD/ART 2. Meminta laporan kerja Badan Pengurus Pusat Permadani Diksi Nasional selama waktu 6 (enam) bulan kerja 3. Memberikan teguran, koreksi dan sanksi secara tertulis terhadap jalannya kepengurusan Badan Pengurus Pusat Permadani Diksi Nasional 4. Menetapkan keputusan-keputusan yang dapat diberlakukan kepada Badan Pengurus Pusat Permadani Diksi Nasional 5. Mengusulkan Musyawarah Nasional Luar Biasa apabila dipandang ada hal-hal penting yang mendesak melalui mekanisme referendum
Pasal 47 Rapat Badan Pengurus Pusat 1. Rapat Badan Pengurus Pusat merupakan rapat anggota yang diikuti oleh anggota Badan Pengurus Pusat Permadani Diksi Nasional. 2. Rapat Badan Pengurus Pusat diadakan oleh Badan Pengurus Pusat sekurangkurangnya 1 bulan sekali yang dipimpin oleh Ketua Umum Permadani Diksi Nasional atau perwakilannya
Pasal 48 Wewenang Rapat Badan Pengurus Pusat Membuat keputusan-keputusan yang diimplementasikan baik di tingkat Badan Pengurus Pusat, Badan Pengurus Wilayah, maupun di tingkat perguruan tinggi yang dianggap perlu demi terlaksananya program kerja Permadani Diksi Nasional selama kepengurusan
Pasal 49 Musyawarah Wilayah
37
Musyawarah Wilayah merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidikmisi Nasional (Permadani Diksi Nasional) di tingkat wilayah.
Pasal 50 Wewenang Musyawarah Wilayah 1. Membahas, menetapkan dan mengesahkan tata tertib Silaturahim dan Musyawarah Wilayah Permadani Diksi Wilayah. 2. Memilih dan menetapkan pimpinan sidang tetap Silaturahim dan Musyawarah Wilayah Permadani Diksi Wilayah. 3. Mengevaluasi kinerja Badan Pengurus Wilayah Permadani Diksi Wilayah. 4. Memberi rekomendasi kepada Badan Pengurus Wilayah Permadani Diksi Wilayah.
Pasal 51 Musyawarah Wilayah Luar Biasa 1. Musyawarah Wilayah Luar Biasa dilaksanakan bila dianggap perlu oleh Dewan Penasehatdengan persetujuan sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah Badan Pengurus Wilayah melalui mekanisme referendum. 2. Musyawarah Wilayah Luar Biasa dihadiri oleh anggota aktif Permadani Diksi Nasional di tingkat wilayah.
Pasal 52 Wewenang Musyawarah Wilayah Luar Biasa Musyawarah Wilayah Luar Biasa memiliki wewenang untuk memilih dan menetapkan Koordinator Wilayah ketika terjadi kekosongan jabatan.
Pasal 53 Rapat Kerja Wilayah 1. Rapat Kerja wilayah merupakan rapat anggota yang diikuti oleh anggota Permadani Diksi wilayah.
38
2. Rapat kerja wilayah dilaksanakan setelah pembentukan Badan Pengurus Wilayah yang baru dan dilaksanakan oleh Badan Pengurus Wilayah yang diamanatkan kepada salah satu anggota Permadani Diksi wilayah.
Pasal 54 Wewenang Rapat Kerja Wilayah Rapat Kerja Wilayah berwenang dalam merumuskan, memaparkan, dan memusyawarahkan rancangan program kerja Permadani Diksi wilayah periode kepengurusan yang baru di tingkat wilayah.
Pasal 55 Rapat Badan Pengurus Wilayah 1. Rapat Badan Pengurus Wilayah merupakan rapat anggota yang diikuti oleh anggota Badan Pengurus Permadani Diksi wilayah. 2. Rapat Badan Pengurus Wilayah diadakan oleh Badan Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya 1 tahun sekali yang dipimpin oleh Koordinator Permadani Diksi wilayah atau perwakilannya di masing-masing wilayah.
Pasal 56 Wewenang Rapat Badan Pengurus Wilayah Membuat keputusan yang diimplementasikan baik di tingkat Badan Pengurus Wilayah dan tingkat perguruan tinggi di wilayanya yang dianggap perlu demi terlaksananya program kerja Permadani Diksi Nasional selama kepengurusan di tingkat wilayah.
BAB VI PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 57 Kuorum dan Pengambilan Keputusan
39
1. Musyawarah dan rapat sebagaimana disebutkan dalam BAB V dinyatakan sah apabila dihadiri 2/3 quorum undangan yang hadir dan disetujui 50%+1 undangan yang hadir. 2. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan asas musyawarah dan kekeluargaan atau lobbying. 3. Lobbying dalam pengambilan keputusan untuk memilih seseorang sebagai perangkat organisasi dilakukan secara tertutup, bebas, dan rahasia. 4. Manakala dalam pemilihan kedua masih terdapat suara yang sama, maka akan ditentukan oleh pimpinan sidang dengan pemungutan suara atau Voting. 5. Dalam hal pemilihan terdapat suara yang seimbang, maka pemilihan diulang kembali.
BAB VII KEUANGAN
Pasal 58 Keuangan Permadani Diksi Nasional diperoleh dari: 1. Sumbangan yang tidak mengikat. Sumbangan yang tidak mengikat dapat berasal dari DIKTI dan KEMENAG, Lembaga Swadaya Masyarakat, perusahaan-perusahaan, dan lembaga lainnya. 2. Usaha-usaha yang sah. Usaha-usaha yang sah meliputi semua wirausaha dan/atau penggalangan dana yang dilakukan oleh Badan Pengurus Permadani Diksi Nasional yang halal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. 3. Iuran sukarela pengurus dan/atau anggota. Iuran sukarela disepakati oleh seluruh anggota, Badan Pengurus,Dewan Penasehatdan Badan Pengurus Wilayah dalam satu periode kepengurusan dan ditetapkan pada saat Rapat Kerja Nasional.
BAB VIII
40
PERATURAN PERALIHAN
Pasal 59 1. Kepengurusan Badan Pengurus Pusat dan Badan Pengurus Wilayah dianggap tidak berfungsi/berjalan apabila dalam tempo 6 bulan tidak ada perkembangan program kerja maupun perkembangan kinerja yang dapat dilaporkan kepada Badan Pengawas. 2. Apabila kepengurusan Badan Pengurus Pusat dan Badan Pengurus Wilayah dianggap tidak berfungsi/berjalan apabila dalam tempo 6 bulan tidak ada perkembangan program kerja maupun perkembangan kinerja maka segera diadakan MUNASLUB BAB IX PENUTUP
Pasal 60 Anggaran Rumah Tangga Permadani Diksi Nasional ini ditetapkan pada tanggal 10 April 2015 dalam Sidang Istimewa Musyawarah Nasional Permadani Diksi Nasional di Universitas Hasanuddin, Makassar dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
41
GBHO GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI “PERMADANI DIKSI NASIONAL” PERSATUAN MAHASISWA DAN ALUMNI BIDIKMISI NASIONAL
BAB I PENDAHULUAN
1. DASAR PEMIKIRAN PERMADANI DIKSI NASIONAL adalah akronim dari Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidikmisi Nasional yang merupakan organisasi Nasional alumni dan mahasiswa BIDIKMISI. PERMADANI DIKSI NASIONAL dideklarasikan di deklarasikan dalam forum silaturahim bidikmisi nasional di Jakarta tanggal 27 Februari 2014 dan didirikan pada acara Silaturahim dan Musyawarah Permadani Diksi Nasional di Makassar pada tanggal 10 April 2015.PERMADANI DIKSI NASIONAL didirikan atas dasar kebutuhan mahasiswa dan alumni Bidikmisi untuk mempersatukan semangat serta cita-cita mahasiswa bidikmisi se-Indonesia. Sebagai organisasi nasional, PERMADANI DIKSI NASIONAL berfungsi mempersatukan dan meningkatkan sumber daya mahasiswa serta alumni bidikmisi
dalam
menyelenggarakan
berbagai
program
kerja
guna
mengembangkan arah perluasan wawasan, peningkatan kecendikiawanan serta integritas kepribadian di tingkat nasional guna mencetak generasi emas Indonesia. Dalam melakukan fungsi dan tata kelola organisasi tersebut maka diperlukan suatu rumusan konseptual yang merupakan pola dasar arah program kerja PERMADANI DIKSI NASIONAL dalam bentuk Garis Besar Haluan Organisasi
42
(GBHO). GBHO PERMADANI DIKSI NASIONAL di rumuskan secara sistematis dan dilaksanakan secara menyuluruh, terencana, terpadu dan berkesinambungan.
2. PENGERTIAN GBHO PERMADANI DIKSI NASIONAL adalah pedoman atau panduan umum program kerja organisasi yang bertujuan untuk memberikan arahan dan haluan kebijakan organisasi.
3. MAKSUD DAN TUJUAN Garis-garis Besar Haluan Organisasi ditetapkan dengan maksud memberikan arah penyelenggaraan PERMADANI DIKSI NASIONAL dengan Tujuan memberikan arah dan koridor bergerak yang jelas dalam mencapai visi dan misi serta cita-cita organisasi.
4. LANDASAN a. Pancasila dan UUD 1945 b. AD dan ART Permadani Diksi Nasional.
5. SISTEMATIKA Sistematika GBHO PERMADANI DIKSI NASIONAL ini disusun sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN BAB II VISI DAN MISI BAB III ARAH ORGANISASI BAB IV PROGRAM KERJA BAB V KAIDAH PELAKSANAAN BAB VI PENUTUP
BAB II VISI DAN MISI
43
1. VISI PERMADANI DIKSI NASIONAL bertujuan untuk menyatukan cita-cita bersama mahasiswa dan alumni Bidikmisi dalam rangka mewujudkan generasi emas Indonesia dan memutus mata rantai kemiskinan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta Bhineka Tunggal Ika. 2. MISI (1) Memajukan peran mahasiswa dan alumni Bidikmisi yang berkualitas dan berkarakter guna mempersiapkan generasi emas Indonesia selanjutnya, (2) Membangun pemuda yang berkarakter, berbudi pekerti luhur, terampil, cerdas, dan berprestasi serta berperan aktif dalam pembangunan nasional dan peningkatan daya saing bangsa di era globalisasi. (3) Mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, (4) Pengabdian kepada masyarakat, bangsa, negara, dan lingkungan hidup. (5) Mempertahankan eksistensi Bidikmisi sebagai program unggulan pemerintah di bidang pendidikan dalam rangka memutus rantai kemiskinan.
BAB III ARAH ORGANISASI 1. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalitas serta mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan karakter dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa mahasiswa Indonesia ke kancah internasional. 2. Meningkatkan kualitas mahasiswa bidikmisi yang melalui penyelenggaraan baik dengan program kerja oleh PERMADANI DIKSI NASIONAL untuk memantapkan karakter mahasiswa bidikmisi yang unggul. 3. Mendukung serta menjaga eksistensi alumni yang unggul dalam bidang profesi guna melanjutkan cita luhur
bidikmisi serta menjaga eksistensi
program bidikmisi.
44
BAB IV PROGRAM KERJA
1. Program Kerja Jangka Panjang A. Definisi Program kerja jangka panjang adalah program kerja yang menjamin kesinambungan dan pengembangan PERMADANI DIKSI NASIONAL dalam jangka 2 tahun dalam melakukan fungsi dan perannya.
B. Sasaran 1. Menghasilkan mahasiswa dan alumni-alumni yang kompeten, kredibel, profesional, berkarakter dan berahlak. 2. Mampu menjadi lembaga/organisasi kreator dan akselerator sebagai alternatif dalam memfungsikan peran mahasiswa secara dinamis. 3. Menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan kampus yang terintegrasi dalam setiap aktivitas. 4. Terbentuknya kesinambungan barisan pendukung cita-cita bangsa Indonesia dari kalangan terpelajar.
2. Program Kerja Jangka Pendek A. Definisi Program kerja jangka pendek adalah penjabaran dari program kerja jangka panjang yang dituangkan dalam bentuk program kerja selama satu periode kepengurusan.
B. Sasaran 1. Soliditas internal Terciptanya koordinasi dan konsolidasi terhadap seluruh perangkat organisasi yang mendukung kinerja organisasi dan memudahkan dalam mengantisipasi segala kondisi eksternal. 2. Sosialisasi nilai
45
Terlaksananya kegiatan yang direncanakan dan dikemas secara baik dan menarik dengan tawaran program-program yang berkualitas. C. Prioritas 1. Perekrutan, pembinaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sudah ada, 2. Optimalisasi kepengurusan 3. Peningkatan kualitas manajerial.
BAB V KAIDAH PELAKSANA PERMADANI DIKSI NASIONAL POLA UMUM PERMADANI DIKSI NASIONAL
2.1 Penjelasan Umum PERMADANI DIKSI NASIONAL dibagi menjadi beberapa Bidang dan Departemen, yaitu : 1. Bidang Media dan Komunikasi. 2. Bidang Pengabdian Masyarakat, Lingkungan, Bangsa dan Negara. 3. Bidang Pendidikan dan Penelitian. 4. Bidang Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia. 5. Bidang Advokasi Adapun tugas dan fungsi dari beberapa Bidang tersebut adalah sebagai berikut : a. Bidang Media dan Komunikasi Dalam hal ini, Bidang media dan komunikasi mempunyai fungsi dan tugas sebagai penyebar luas informasi, komunikasi dan hal-hal perkembangan PERMADANI DIKSI NASIONAL kepada mahasiswa Bidikmisi seIndonesia, hingga terjalin hubungan yang harmonis dan berkesinambungan. Departemen - Departemen Media dan Komunikasi : 1. Hubungan Kelembagaan
46
2. Publikasi dan Layanan Informasi 3. Pengelolaan Opini Publik Kegiatan yang dilakukan BidangMedia dan Komunikasi : 1. Komunikasi: perukaran ide, pendapat atau peasn melalui visual, lisan atau tulisan. 2. Promosi: aktifitas mengkreasi atau menstimulasi perhatian terhadap organisasi. 3. Press agentry: melalui soft news stories 4. Manajemen Isue: identifikasi, memonitor aksi publik atau reaksi publik terhadap organisasi 5. Community Relations: memantapkan dan meningkatkan hubungan antara organisasi dan masyarakat 6. Internal Relations: memantapkan dan meningkatkan hubungan dengan orang – orang yang berada dan memilki hubungan di dalam organisasi 7. Public Diplomacy: memantapkan dan meningkatkan hubungan untuk membuka jalur kerjasama antar lembaga lain dan/atau pemerintah untuk kepentingan PERMADANI DIKSI NASIONAL
b. Bidang Pengabdian Masyarakat, Lingkungan, Bangsa dan Negara. Sebagai organisasi yang beranggotakan mahasiswa bidikmisi yang memiliki potensi bermacam-macam maka PERMADANI DIKSI NASIONAL harus bisa memajukan masyarakat, lingkungan, bangsa dan negara. Bidang pengabdian adalah bidang yang mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan PERMADANI DIKSI NASIONAL dalam upaya memajukan masyarakat,lingkungan, bangsa dan negara. Upaya memajukan masyarakat, lingkungan, bangsa dan negara tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata yang berkelanjutan dan berkesinambungan dari PERMADANI DIKSI NASIONAL sebagai bentuk bakti pada negeri. Bidang Pengabdian Masyarakat
PERMADANI
DIKSI
NASIONAL
ada
agar
anggota
PERMADANI DIKSI NASIONAL terfasilitasi untuk dapat melakukan
47
pengabdian masyarakat yang berdasarkan profesi, minat, bakat serta cita dan semangat.
Departemen-departemen Pengabdian Masyarakat, Lingkungan, Bangsa dan Negara adalah : 1. Pengabdian Kepada Masyarakat dan Lingkungan 2. Pengabdian Kepada Bangsa dan Negara. Kegiatan yang dilakukan oleh Bidang pengabdian sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut : 1. Melakukan kegiatan bakti sosial 2. Melakukan kegiatan yang dapat membangun rasa cinta tanah air 3. Mengenalkan kebudayaan indonesia 4. Mengadakan lomba dalam hal pengembangan produk dalam negeri 5. Mengadakan kegiatan tentang ke-bineka tunggal ika-an.
c. Bidang Pendidikan dan Penelitian. Penelitian merupakan salah satu bentuk partisipasi nyata mahasiswa untuk memajukan bangsa. Terlalu banyak hal di negeri ini yang luput dari penglihatan maupun kesadaran kita. Namun dengan ilmu pengetahuan, mahasiswa mencoba untuk menguak apa yang tidak tersadari dan bahkan memiliki potensi untuk dikembangkan. Ilmu pengetahuan memberi manusia kesadaran akan sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitarnya, serta memberi penjelasan akan apa yang dipertanyakan. Oleh karena itu, pendidikan juga dibutuhkan sebagai sarana penyampaian ilmu. Dengan mengembangkan pendidikan dan penelitian maka menuju generasi emas Indonesia akan secara cepat teraplikasikan. Departemen - Departemen Pendidikan dan Penelitian adalah sebagai berikut : 1. Pendidikan. 2. Penelitian. Kegiatan yang dilakukan pada Bidang pendidikan dan penelitian sekurangkurangnya meliputi sebagai berikut :
48
1. Mengadakan lomba karya tulis ilmiah skala nasional. 2. Mengadakan lomba tentang inovasi tekhnologi berbasis kearifan lokal. 3. Membuat
sarana pendidikan via online
yang berisikan tentang
pengetahuan, isu nasional, kebudayaan Indonesia dan hal-hal yang dapat mencerdaskan mahasiswa bidik misi se-Indonesia yang dapat diakses secara mudah oleh seluruh mahasisa bidik misi se-indonesia.
d. Bidang Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Devisi Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia adalah salah satu Bidang yang ada di PERMADANI DIKSI NASIONAL dan bersinergi secara baik dengan bidang-bidang lainnya. Tugas pokok Bidang, antara lain melakukan pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia, menginisiasi organisasi Bidikmisi di Perguruan Tinggi, kesekretariatan, serta urusan umum lainnya. Selain dari tugas pokok di atas, Bidang Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia juga memiliki Bagian Pengelolaan Organisasi dengan tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan program-program kerja Bidang-Bidang dan unit menjadi program kerja Lembaga serta melakukan pemantauan pelaksanaannya dan tugas pokok lainnya, yaitu menyelenggarakan manajemen organisasi serta kearsipan. Bidang ini juga memiliki Bagian Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang memiliki tugas pokok melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia mulai dari penerimaan, pengembangan sampai dengan memberikan rekomendasi pemberhentian yang selanjutnya harus disepakati oleh pengurus harian PERMADANI DIKSI NASIONAL dan Dewan Pengawas PERMADANI DIKSI NASIONAL
Departemen - DepartemenOrganisasi dan Sumber Daya Manusia : 1. Pengembangan Organisasi. 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia. 3. Kearsipan.
49
Program kerja meliputi sekurang-kurangnya sebagai berikut : 1. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2. Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 3. Musyawarah Nasional (Munas) 4. Melakukan pelatihan yang meningkatkan softskill dan hardskill anggota PERMADANI DIKSI NASIONAL
e. Bidang Advokasi Bidang advokasi merupakan Bidang yang berfungsi: 1. Mengoordinasi dan mengakomodasi persoalan bidikmisi di setiap perguruan tinggi untuk diselesaikan bersama pihak-pihak yang berwenang. 2. Sebagai bahan kajian mengenai perumusan sistem bidikmisi yang ideal. 3. Menginiasi dan mendorong terbentuknya forum bidikmisi di masingmasing perguruan tinggi penyalur bidikmisi. 4. Mengawal proses tahapan bidikmisi secara nasional.
Departemen – Departemen Advokasi 1. Departemen Internal dan Eksternal 2. Departemen Mahasiswa dan Alumni
BAB VI PENUTUP 1. GBHO PERMADANI DIKSI NASIONAL disusun dengan rasa kesadaran dan penuh tanggung jawab untuk memberikan tata kelola organisasi yang baik dan benar. 2. Kesabaran dan keikhlasan berkarya akan membawa kita menuju kejayaan bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhai rencana, sikap, dan tindakan PERMADANI DIKSI NASIONAL.
50
51
