KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Tahunan

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Tahun 2013

Laporan Tahunan

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Tahun 2013 Jakarta 2014

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

D

engan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2013 dapat diselesaikan dan dipersembahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam rangka mendorong prinsip transparansi melalui Keterbukaan memperoleh Informasi Publik sebagai salah satu wujud pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya mengenai program kebijakan umum pembangunan khusus di bidang hukum dan capaian kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2013. Kejaksaan menyadari, bahwa prinsip transparansi tersebut sangatlah penting agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya kinerja Kejaksaan, sehingga menutup peluang terjadinya KKN yang dilakukan oleh penyelenggara negara, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan saran masukan yang dapat menjadi input dalam pengambilan Kebijakan Publik bagi Kejaksaan pada tahun berikutnya, serta agar pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Kejaksaan menjadi lebih akuntabel, yang ke semua itu diharapkan akan berujung pada tujuan akhir yaitu terciptanya Tata Kelola Birokrasi Kejaksaan yang Bersih dan Bebas KKN (Good Governance). Sebagai sebuah Laporan atas Kinerja Kejaksaan yang telah dijalankan selama 1 (satu) tahun, penyusunan Laporan Tahunan ini tidaklah berdiri sendiri. Didalamnya pastilah memiliki korelasi dengan perencanaan pembangunan Kejaksaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Kejaksaan Tahun 2010-2014, Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2013, serta evaluasi atas setiap Laporan periodik yang telah disusun oleh seluruh satuan kerja Kejaksaan se-Indonesia. Dalam laporan tahunan ini dipaparkan berbagai target dan pencapaian yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang Tahun 2013 yang tentunya sejalan dengan kebijakan pemerintah sebagaimana termuat dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Analisis mengenai target dan pencapaian tersebut merupakan bagian dari upaya dalam mensinergikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dari keseluruhan sisi meliputi man, material and money yang berujung pada pemetaan problematika dan pemecahannya guna perbaikan dan pembenahan Kejaksaan di tahun berikutnya. Semoga Laporan ini memberikan harapan dan pemahaman kepada publik tentang organisasi Kejaksaan Republik Indonesia yang sedang bergerak ke depan menjawab tantangan maupun ekspektasi publik dan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembaca dan pemerhati penegakan hukum di Indonesia. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, April 2014 Jaksa Agung Republik Indonesia

BASRIEF ARIEF LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2013

iii

DAFTAR ISI iii

Kata Pengantar

iv

Daftar Isi

v

Doktrin

vi

Visi dan Misi

viii

Tugas dan Wewenang

ix

Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia

2

BAB I

: Pendahuluan

8

BAB II

: Sekilas tentang Kejaksaan

8

2.1 Proil Kejaksaan

11

2.2 Struktur Organisasi

14

2.3 Proil Pimpinan

24

BAB III

: Reformasi Birokrasi Kejaksaan

32

BAB IV

: Pencapaian Kinerja

32

4.1 Pembinaan

36

4.2 Intelijen

41

4.3 Tindak Pidana Umum

46

4.4 Tindak Pidana Khusus

51

4.5 Perdata dan Tata Usaha Negara

56

4.6 Pengawasan Internal dan Eksternal

62

4.7 Badan Pendidikan dan Pelatihan

74

BAB V

: Kegiatan Lain

78

BAB VI

: Penutup

82

Lampiran

: Daftar nama Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia.

iv

LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2013

DOKTRIN KEJAKSAAN RI TRIKRAMA ADHYAKSA : SATYA ADHI WICAKSANA SATYA : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

ADHI : Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pada rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia.

WICAKSANA : Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.


v

VISI & MISI

Visi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, eisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai – nilai kepatutan.

vi


Misi 1. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proporsional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Prosedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan eisien. 2. Mengoptimalkan peranan bidang pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum. 3. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat asas, efektif dan eisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik. 4. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue-print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menertibkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, eisien, transparan, akuntabel dan optimal. 5. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.


vii

TUGAS & WEWENANG Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan. Di Bidang Pidana :

• Melakukan penuntutan; • Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; • Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undangundang; • Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

viii


Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara : Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: • Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; • Pengamanan kebijakan penegakan hukum; • Pengawasan peredaran barang cetakan; • Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; • Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; • Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

PERINTAH HARIAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA TANGGAL 22 JULI 2013

1.

Jaga diri dan jaga institusi, lakukan dengan penuh kesadaran bahwa sikap dan perilaku setiap aparat Kejaksaan tidak saja mempengaruhi citra diri sendiri akan tetapi mempengaruhi citra keluarga dan citra Kejaksaan;

2.

Senantiasa mengambil bagian dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan sebagai wujud partisipasi Kejaksaan di tengah-tengah masyarakat;

3.

Mempersiapkan diri dalam menyongsong penyelenggaraan Pemilu 2014 melalui pelaksanaan tugas-tugas Kejaksaan, demi suksesnya pesta demokrasi secara jujur dan adil.

Jakarta, 22 Juli 2013 Jaksa Agung Republik Indonesia

BASRIEF ARIEF


ix

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN alam rangka optimalisasi kinerja penegakan hukum berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan sesuai UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, sebagai penjabaran tindak lanjut pelaksanaan Misi Kejaksaan yang mengacu pada keseluruhan dokumen Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2010-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2010-2014, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tiap tahunnya, dari tahun ke tahun Kejaksaan telah menetapkan target kinerja secara ketat dan telah pula berupaya secara optimal untuk memenuhi target kinerja sebagaimana yang telah diamanatkan tersebut.

D

2


Upaya pencapaian target tersebut memiliki fungsi ganda : pertama, menunjukan komitmen Kejaksaan untuk memberikan konstribusi positif demi tercapainya visi pembangunan jangka panjang nasional yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”, juga kedua, memperlihatkan bagaimana Kejaksaan sangat bersemangat untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka reformasi Kejaksaan sehingga tercapai lembaga Kejaksaan yang dipercaya oleh masyarakat. Pada tahun 2013, Kejaksaan telah mencatatkan prestasi baik dalam penegakan hukum maupun dalam rangka pembenahan internal yang mengacu pada program reformasi birokrasi. Terkait penegakan hukum khususnya dalam rangka

pemberantasan korupsi yang merupakan prioritas nasional dalam pemenuhannya, dari target penyidikan yang telah ditetapkan yaitu sejumlah 1.430 perkara, capaian kinerja Kejaksaan melampaui target yaitu sebanyak 1.653 atau sekitar 115,59 %. Adapun target penuntutan pun juga terlampaui, yaitu dari target penuntutan sebanyak 1.430 perkara, capaian kinerja penuntutan sebanyak 2.023 atau sekitar 141,47 % dengan jumlah keuangan / kekayaan negara yang berhasil diselamatkan melalui jalur penanganan perkara Tindak Pidana Khusus sebesar Rp. 403.102.000.215 dan USD. 500.000. Prestasi dari sisi kuantitas ini bisa dikatakan prestasi yang luar biasa mengingat kuantitas penanganan perkara melebihi target kuantitas output yang didukung anggaran. Namun demikian, secara kualitas, tentunya perlu pembenahan kedepan agar perkara yang ditangani memiliki aspek grand corruption yang menarik perhatian publik. Kejaksaan menyadari itu, dan akan dilakukan serangkaian pembenahan sehingga penanganan perkara pemberantasan korupsi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam rangka penanganan perkara pidum, Kejaksaan membagi dalam 3 kategori perkara pidum antara lain : perkara orang dan harta benda, perkara Keamanan dan Ketertiban Umum dan perkara Tindak Pidana Umum Lainnya. Dari ketiga kategori tersebut, jumlah perkara pidum yang masuk se-Indonesia pada tahun 2013 adalah 111.472 perkara dengan penyelesaian penanganan perkaranya sebesar 110.194 perkara atau keberhasilan penanganannya berkisar 98,8 %. Selanjutnya, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada tahun 2013 telah menyelamatkan keuangan negara melalui jalur perdata sebesar Rp. 1.364.276.160.371,93 (satu trilyun tiga ratus enam puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah sembilan puluh tiga sen) dan tanah seluas + 13.250 m2.

Bahwa adapun prestasi Kejaksaan dalam rangka pembenahan internal yang mengacu pada program reformasi birokrasi (menggunakan teori balance score card), antara lain : 1. Aspek Pemangku Kepentingan Kejaksaan telah berhasil mendapatkan predikat sebagai peringkat kelima dari lembaga yang paling memiliki Keterbukaan Informasi Publik. Dari sisi Kementerian Lembaga, walaupun Kejaksaan menduduki peringkat kelima, namun dari sisi penegakan hukum, Kejaksaan menduduki peringkat pertama dalam Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan sudah menerima adanya transparansi sebagai prasyarat mutlak tercapainya penyelenggaraan birokrasi kejaksaan yang bersih dan bebas KKN. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan (stake holder) tentunya mendapatkan keuntungan berupa kemudahan mengawasi Kejaksaan khususnya atas kinerja dan penggunaan anggaran di Kejaksaan, serta berpartisipasi dalam memberikan intervensi positif atas kebijakan yang akan diambil Kejaksaan ke depannya nanti. 2. Aspek Proses Bisnis Dari sisi proses bisnis, Kejaksaan telah berhasil melakukan pembenahan khususnya dengan melakukan pembenahan atas Standard Operational Procedure (SOP) yang sudah ada sehingga menjadi lebih sempurna, dengan ditambahkan sejumlah Peraturan Jaksa Agung, Surat Edaran Jaksa Agung serta Surat Edaran para Jaksa Agung Muda untuk seluruh satuan Kerja Kejaksaan di Daerah dalam rangka memberikan petunjuk serta arahan bagaimana mengorganisasikan serta menciptakan tata laksana yang baik dalam pelaksanaan


3

tugas sehari-hari di tiap-tiap satker yang tentunya disesuaikan dengan bidangnya (lingkungan kerja) masing-masing. Adapun sejumlah aturan internal yang keluar pada tahun 2013 diantaranya : • Peraturan Jaksa Agung R.I Nomor : PER-015/A/JA/07/2013 tanggal 02 Juli 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-022/A/ JA/3/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan R.I. • Peraturan Jaksa Agung R.I Nomor : PER-026/A/JA/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Penanganan dan Perlindungan terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kejaksaan RI. • Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : B-012/A/CU.2/01/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Pedoman Penyelesaian dan Kebijakan Akuntansi atas Piutang Negara Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi.

• Surat Edaran Jaksa Agung R.I Nomor : SE-0006/A/JA/03/2013 tanggal 25 maret 2013 tentang Pola Hubungan Kerja antar Bidang Datun dengan Intel, bidang Pidum dan Bidang Pidsus (untuk menghindari terjadinya conlict of interest).

• Surat Edaran Jaksa Agung R.I Nomor : SE-002/A/JA/10/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Prinsip Kesetaraan dengan mempertimbangkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan disamping melihat pertimbangan bobot perkara serta berkoordinasi dengan Mabes Polri. 3. Aspek Pembelajaran dan Pertumbuhan Kejaksaan telah berhasil mencanangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi sebagai

4


perwujudan komitmen yang tinggi dari Kejaksaan dalam rangka membenahi aspek integritas aparatur Kejaksaan menuju proses penyelenggaraan birokrasi Kejaksaan yang bersih dan bebas KKN. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kompetensi para Jaksa, melanjutkan kegiatan yang sudah berjalan pada tahun sebelumnya, pada tahun 2013 Kejaksaan telah melaksanakan 3 (tiga) kali kegiatan Assesmen Kompetensi untuk menduduki jabatan struktural eselon III, IV dan Jaksa Spesialis Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan pihak ketiga, dengan jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 6.324 orang dengan jumlah peserta yang lulus sebanyak 2. 507 atau sebesar 39,64 % 4. Aspek Finansial Berbeda dengan sektor swasta dimana aspek inansial ini adalah faktor terpenting mengingat tujuan akhirnya adalah proit oriented. Pada sektor publik, sebagaimana layaknya Kejaksaan, walaupun tujuannya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, namun aspek inansial sangat dibutuhkan sehubungan dengan bagaimana meraih dukungan negara melalui sektor anggaran agar setiap program dan kegiatan yang dicanangkan oleh Kejaksaan dapat didukung dengan APBN. Disamping itu agar kesejahteraan seluruh insan adhyaksa dapat lebih meningkat. Aspek inansial ini tentunya dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan pemerintah, DPR serta masyarakat atas sejauhmana akuntabilitas pengelolaan anggaran di Kejaksaan serta bagaimana Kejaksaan patuh terhadap program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan Pemerintah. Dari sisi aspek inansial, Kejaksaan pada tahun 2013 telah berhasil

mempertahankan penilaian BPK atas Laporan Keuangan Kejaksaan TA 2012 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan. Prestasi tersebut tentunya tidaklah cukup. Kedepan, Kejaksaan akan membenahi pengelolaan keuangannya agar lebih sesuai dengan Standard Akuntansi Negara dan lebih Akuntabel sehingga embel-embel “Dengan Paragraf Penjelasan” menjadi hilang sehingga penilaian BPK atas Laporan Keuangan Kejaksaan akan murni “WTP”. Disamping keberhasilan Kejaksaan dalam mengembalikan kerugian keuangan / kekayaan negara baik melalui jalur pidana maupun perdata sebagaimana telah diuraikan diatas, pada tahun 2013, catatan prestasi yang membanggakan lainnya dari Kejaksaan yaitu over targetnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kejaksaan yaitu dari PNBP yang ditargetkan sebesar Rp. 109.069.182.094, maka realisasinya

sebesar Rp. 527.702.962.013 atau tingkat keberhasilanya sebesar 483,82 %. Catatan prestasi yang membanggakan bagi Kejaksaan baik dari sisi penegakan hukum maupun dalam upaya Kejaksaan dalam membenahi kualitas birokrasi melalui serangkaian program reformasi birokrasi tersebut, tentunya belum lah cukup . Ke depan, Kejaksaan masih tetap akan melakukan pembenahanan yang mengarah pada upaya peningkatan profesionalisme SDM, menciptakan birokrasi Kejaksaan yang lebih bersih dan bebas KKN, optimalisasi implementasi program reformasi birokrasi yang sejalan dengan proses perencanaan, penganggaran Kejaksaan khususnya dalam rangka pembangunan struktur, tata laksana dan SDM Kejaksaan, serta lebih mewujudkan transparansi dan akuntabilitas lembaga Kejaksaan baik dari sisi kinerja maupun dalam pengelolaan keuangan.


5

BAB II

SEKILAS TENTANG KEJAKSAAN

BAB II

SEKILAS TENTANG KEJAKSAAN ejaksaan R.I. adalah sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

K

2.1. PROFIL KEJAKSAAN Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengharuskan bahwa penegak hukum menuntut persamaan

8


kedudukan dalam hukum dan pemerintah. Berarti dalam era globalisasi nuansa hukum benar-benar melandasi setiap tindakan dan penyelenggaraan kenegaraan untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warganya. Untuk menciptakan kondisi yang demikian, para aparat negara penegak hukum sebagai pilar terdepan, harus memiliki independensi dalam melaksanakan tugasnya, meskipun dalam masyarakat masih dijumpai beranekaragam kelas dan struktur sosial yang terkonigurasi dalam tataran politik masyarakat sehingga mempengaruhi pengabdiannya. Hal ini menuntut rasionalitas yuridis dalam bentuk tegaknya hukum untuk menjamin kejelasan hak dan

kewajiban serta batas-batas sosial bagi kebebasan individu dalam menjalankan aktivitasnya. Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan R.I. sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004). Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin

oleh Jaksa Agung yang dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda serta Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan melakukan penuntutan dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu serta berada di poros dan menjadi ilter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.


9

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili pemerintah meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi Lembaga/ Badan Negara, Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Pembaharuan organisasi maupun personil merupakan tuntutan perubahan zaman. Institusi dengan besaran personil maupun cakupan organisasi yang mapan sekalipun akan tergilas oleh angkuhnya peradaban bila mengabaikan upaya penyesuaian dengan waktu dan zaman. Demikian pula dengan Kejaksaan yang senantiasa melakukan pembaharuan secara komprehensif di bidang penuntutan sebagaimana digariskan oleh Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai implementasi atau tindak lanjut atas pelaksanaan kinerja Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan telah 10


melaksanakan pembaharuan dengan diterbitkannya 6 (enam) Peraturan Jaksa Agung R.I. tanggal 12 Juli 2007. Sebagai arahan Jaksa Agung RI adalah (1) Perja Rekruitmen CPNS dan Calon Jaksa, (2) Pembinaan Karir (3) Pendidikan dan Pelatihan, (4) Standar Minimum Profesi Jaksa, (5) Kode Perilaku Jaksa dan (6) Mekanisme Pengawasan. Kejaksaan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak hanya terfokus pada penanganan perkara tindak pidana umum semata tetapi juga penanganan perkara korupsi, tata usaha negara serta pengaduan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi tersebut senantiasa didasarkan pada asas persamaan di depan hukum. Implementasi pelaksanaan tugas tersebut dilakukan dengan tidak membedakan orang baik dari status sosial, suku, agama ataupun ras. Berdasarkan arahan Jaksa Agung Republik Indonesia di atas, Kejaksaan menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas tidak terlepas dari kerjasama dan kordinasi yang baik dengan Lembaga Penegak Hukum lainnya. Agenda pembangunan kinerja Kejaksaan tahun 2012 berfokus pada Reformasi Birokrasi dengan melaksanakan tugas berdasarkan SOP (Standar Operating Procedure) yang tepat, cermat, terarah, efektif dan efesien dengan mengoptimalkan pelayanan publik. Melaksanakan penataan struktur organisasi dan membentuk aparat Kejaksaan yang profesional, handal dan bertanggung jawab demi kelancaraan tugas dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Kejaksaan mempunyai kewenangan sesuai dengan amanat

yang tersirat dalam undang-undang untuk dapat melaksanakan tugas dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas sistem pengelolaan administrasi dan penanganan perkara yang cepat, tepat dan murah. Sistem pengelolaan adminsitrasi yang bersih dan berwibawa akan dapat berpotensi kinerja yang good goverment dan penanganan perkara terutama korupsi yang sangat merugikan masyarakat, sehingga bukan hanya dapat menjerat pelaku korupsi namun dapat mengembalikan keuangan negara secara signiikan. Untuk meningkatkan sistem akuntabiltas kinerja yang terpola good governance serta efesiensi dan efektivitas dalam mencegah terjadinya makelar kasus, Kejaksaan telah melakukan pengawasan melekat dan bekerjasama dengan masyarakat dalam laporan pengaduan yang dapat ditindak lanjuti. Sehingga penanganan

dan penyelesaian perkara dapat tercapai secara optimal dan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

2.2. STRUKTUR ORGANISASI Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden R.I. Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I. maka, Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan tugas berdasarkan struktur organisasi yang telah diperbaharui dengan Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : 009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung adalah Pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Jaksa Agung


11

dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda serta seorang Kepala Badan yaitu (1) Jaksa Agung Muda Pembinaan, (2) Jaksa Agung Muda Intelijen, (3) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, (4) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, (5) Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, (6) Jaksa Agung Muda Pengawasan dan (7) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan. Wakil Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang membantu Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas dan mewakili Jaksa Agung dalam hal Jaksa Agung berhalangan, serta tugas lain yang diberikan Jaksa Agung. Jaksa Agung Muda Pembinaan melaksanakan tugas dan wewenang meliputi pembinaan atas perencanaan, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan kekayaan milik negara, pertimbangan hukum, penyusunan peraturan perundangundangan, kerjasama luar negeri, pelayanan dan dukungan teknis lainnya. Jaksa Agung Muda Intelijen melaksanakan tugas dan wewenang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang idelogi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum.

12


Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melaksanakan tugas dan wewenang dalam pengendalian perkara tindak pidana umum meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melaksanakan tugas dan wewenang dalam pengendaliaan perkara tindak pidana tertentu dengan hukum acara khusus, meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara melaksanakan tugas dan wewenang dalam pengendaliaan perkara keperdataan, Tata Usaha Negara dan Tata Negara meliputi penegakan hukum, pengacara negara, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Jaksa Agung Muda Pengawasan melaksanakan tugas dan wewenang dalam pengendalian pengawasan internal secara efektif, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan penga-wasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan tugas dan wewenang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, dalam rangka penguatan dan pengembangan kemampuan dan profesionalisme aparatur Kejaksaan.

STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


13

2.3. PROFIL PIMPINAN Data Pribadi : Nama : H. BASRIEF ARIEF SH, MH Tempat/tgl.Lahir : Tanjung Enim / 23 Januari 1947 Agama : Islam

Pendidikan Formal : 1. Sarjana Hukum Tahun 1975 2. Magister Hukum Tahun 2000

Pendidikan Kedinasan : 1. SUSDAS WIRA INTEL (1987) 2. TRAMPIL JAKSA TINDAK PIDANA UMUM (1988) 3. SPADYA (1990) 4. PENYELUNDUPAN (1992) 5. SESPANAS (1995) 6. LEMHANAS (1999)

Penghargaan Yang Pernah Diterima : H. BASRIEF ARIEF, SH.MH Jaksa Agung Republik Indonesia

ejumlah prestasi pernah ditorehkan pria kelahiran Tanjung Enim Sumatera Selatan ini, mengawali karirnya di eselon III sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Belawan Sumut, Kepala Bagian Humas Biro Umum Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Selaku Staf Ahli pada Tahun 1998, Kepala Biro Umum Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Wakil Jaksa Agung hingga sekarang menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia dan dilantik

S

14


SATYALANCANA KARYASATYA XXX dari Presiden RI Tahun 1998

oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Jumat, 26 November 2010. H. Basrief Arief, SH.MH adalah salah satu tokoh panutan, dengan berbagai pengalaman teknis dan pengalaman didalam penugasan formal maupun non formal di Luar Negeri yang telah diperolehnya dapat menajdi pegangan seluruh insan Adyaksa, baik di daerah maupun di Kejagung, H. Basrief Arief, SH.MH pribadi yang dikenal religius dan bersih selama menjadi pejabat di korps yang membesarkan namanya itu, juga pernah menjadi Ketua Tim Pemburu Koruptor yang dibentuk oleh Kementerian Politik Hukum dan Keamanan.

Data Pribadi : Nama Tempat/tgl.lahir Pangkat NIP NRP Agama

: D. ANDHI NIRWANTO, SH. MM : Kudus, 8 Januari 1956 : Jaksa Utama (IV/e) : 19560108 198103 1 004 : 6815612 : Islam

Pendidikan Formal : 1. S1 Tahun 1979 2. S2 Tahun 1998 3. S3 Candidat Doctor

Pendidikan Kedinasan :

D. ANDHY NIRWANTO, SH. MM Wakil Jaksa Agung R.I

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PEMBENTUKAN JAKSA (1988) SUSDAS WIRA INTEL (1990) PENYELUNDUPAN (1991) KORUPSI (1992) SPADYA (1992) SUBVERSI (1993) SPAMEN (1999) KEPEMIMPINAN TK. I (2007)

Penghargaan Yang Pernah Diterima : SATYALANCANA KARYASATYA XXX dari Presiden RI Tahun 2011

ria Kelahiran Kudus 8 Januari 1956 ini, mengawali karirnya sejak tahun 1981 sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Wonogiri. Jaksa yang kini berpangkat Jaksa Utama (Gol. IV/e) ini pernah menjabat Kasi Intel pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya, sebelum menjabat Kasi Pidum pada Kejaksaan Negeri Demak dan Kasi Pidsus pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

P

Kepala Bagian di Kejaksaan Agung, kemudian 2 (dua) kali menjabat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Upaya Hukum Eks & Eksm pada JAM Pidum danInspektur Pegasum pada JAM Pengawasan serta 2 (dua) kali sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan DKI Jakarta.

Jaksa yang satu ini pernah 2 kali menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri yaitu di Maros dan Jakarta Pusat.

Selain itu, D. Andhi Nirwanto diangkat sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus sebelum menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Jaksa ini juga sempat menjabat sebagai Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan 2 (dua) kali sebagai

Kini, Jaksa yang mempunyai hobi berolahraga tennis ini menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung RI.


15

Data Pribadi : Nama Lengkap Tempat/Tgl lahir Pangkat/Golongan NIP NRP Agama

: BAMBANG WALUYO, SH. MH : Magetan, 12 Juli 1958 : Jaksa Utama (IV/e) : 19580712 198303 1 001 : 6835810 : Islam



BAMBANG WALUYO, SH. MH Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PENELITIAN HUKUM (1983) PEMBENTUKAN JAKSA (1989) ANALISIS JABATAN (1990) PENYELUNDUPAN (1991) SPADYA (1994) SPAMEN (1997) KEPEMIMPINAN TK. I (2011) LEMHANAS (2013)

Penghargaan Yang Pernah Diterima : 1. SATYALANCANA KARYA SATYA X dari Presiden RI TAHUN 1998 2. SATYALANCANA KARYA SATYA XX dari Presiden RI TAHUN 2003 3. SATYALANCANA KARYA SATYA XXX dari Presiden RI TAHUN 2013

ria Kelahiran Magetan 12 Juli 1958 ini, mengawali karirnya di Eselon III sebagai Kepala Bidang Laporan dan Distribusi PUSPENKUM, Kepala Bidang Penelitian PUSPENKUM, Asisten Umum Jaksa Agung RI Biro Umum Kejaksaan Agung, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Biro Kepegawaian

P

16


Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Direktur Upaya Hukum Eksekusi & Eksaminasi Pidum, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, dan pada Tahun 2013 dilantik menjadi Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

Data Pribadi : : DR. ADJAT SUDRADJAT, SH. MM Tempat/Tgl lahir : Bandung, 19 Mei 1955 Pangkat/Golongan : Jaksa Utama (IV/e) NIP : 19550519 198203 1 001 NRP : 6825534 Agama : Islam Nama Lengkap

Pendidikan Formal : 1. Sarjana Hukum Tahun 1981 2. Magister Manajemen Tahun 2000 3. Doktor Bidang Hukum Tahun 2013


DR. ADJAT SUDRADJAT, SH. MM Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen

1. 2. 3. 4. 5. 6.

PEMBENTUKAN JAKSA (1986) TAR INTELIJEN (1993) SPAMA (1996) WIRA INTELIJEN (1997) SPAMEN (2001) LEMHANNAS (2011)

Penghargaan Yang Pernah Diterima : SATYALANCANA KARYA SATYA XX dari Presiden RI tahun 2007

ria Kelahiran Bandung 19 Mei 1955 ini, mengawali karirnya di Eselon III sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Kalimantan Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Jawa Barat, Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kasubdit Pelayanan Hukum, Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kasubdit Pengamanan

P

Ekonomi dan Moneter, Pengkaji Pidsus, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Inspektur IV Pidum, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Inspektur Pegasum Pengawasan, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Staf Ahli Bidang Intelijen, dan pada Tahun 2012 dilantik menjadi Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.


17

Data Pribadi : : A K BASUNI MASYARIF, SH. MH Tempat/Tgl lahir : Banten, 17 Juli 1956 Pangkat/Golongan : Jaksa Utama (IV/e) NIP : 19560717 198509 1 001 NRP : 68556105 Agama : Islam Nama Lengkap


Pendidikan Kedinasan : 1. 2. 3. 4. 5.

A K BASUNI MASYARIF, SH. MH Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

ria Kelahiran Banten 17 Juli 1956 ini, mengawali karirnya di Eselon III sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun Jambi, Kepala Kejaksaan Negeri Rangkasbitung Banten, Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Banten, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara,

P

18


PEMBENTUKAN JAKSA (1989) PERADILAN TUN ( 1995) SPAMA (1999) KEPEMIMPINAN TK. II (2006) SESPATI (2009)

Penghargaan Yang Pernah Diterima : SATYALANCANA KARYA SATYA XX dari Presiden RI Tahun 2006

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Direktur Ekonomi dan Keuangan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Inspektur IV Jaksa Agung Muda Pengawasan, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Staf Ahli Bidang Tindak Pidana Khusus dan Pada Tahun 2013 dilantik menjadi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

Data Pribadi : Nama

: DR. R WIDYO PRAMONO, SH. MM. M.Hum

Tempat/tgl.lahir Pangkat/Golongan NIP NRP Agama

: : : : :

Nganjuk, 07 Agustus 1957 Jaksa Utama (IV/e) 19570807 198503 1 001 6855759 Islam

Pendidikan Formal : 1. 2. 3. 4.

Sarjana Hukum Tahun 1984 Magister Manajemen Tahun 2001 Magister Hukum Tahun 2008 Doktor Tahun 2012


DR. R WIDYO PRAMONO, SH. MM. M.Hum Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

1. 2. 3. 4. 5. 6.

PEMBENTUKAN JAKSA (1988) WIRA INTELIJEN (1990) SUBVERSI (1993) PENELITIAN HUKUM (1993) P.4 TYPE A (1994) PERADILAN TUN (1995)

7. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (1997)

8. SPAMA (1999) 9. KEPEMIMPINAN TK. II (2002) 10. LEMHANNAS (2012)

Penghargaan Yang Pernah Diterima : SATYALANCANA KARYA SATYA XX dari Presiden RI tahun 2005

ria Kelahiran Nganjuk 7 Agustus 1957 ini, mengawali karirnya di Eselon III sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sukabumi, Kepala Bagian Kerjasama Hukum Luar Negeri Kejaksaan Agung, Asisten Khusus Jaksa Agung RI, Kepala Biro Umum Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Inspektur IV

P

pada Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Staf Ahli Bidang Tindak Pidana Umum dan pada Tahun 2013 dilantik menjadi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.


19

Data Pribadi : : DR. ST. BURHANUDDIN, SH. MM. MH Tempat/tgl lahir : Cirebon, 17 Juli 1954 Pangkat : Jaksa Utama (IV/e) Nip : 19540717 198703 1 001 Nrp : 687545 Agama : Islam Nama

Pendidikan Formal : 1. Sarjana Hukum Tahun 1983 2. Magister Manajemen Tahun 2001 3. Doktor Tahun 2006


DR. ST. BURHANNUDDIN, SH. MM. MH Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

1. 2. 3. 4. 5. 6.

PEMBENTUKAN JAKSA (1991) KORUPSI (1992) WIRA INTELIJEN (1993) PENYELUNDUPAN (1994) ADMINISTRASI PERKARA TP UMUM (1995) PERADILAN TUN (1995)

7. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (1996)

8. SPAMA (1996) 9. KEPEMIMPINAN TK II (2003) 10. KEPEMIMPINAN TK I (2008)

Penghargaan Yang Pernah Diterima : 1. SATYALANCANA KARYA SATYA X dari Presiden RI Tahun 1998 2. SATYALANCANA KARYA SATYA XX dari Presiden RI Tahun 2007

ria Kelahiran Cirebon 17 Juli 1954 ini, mengawali karirnya di Eselon III sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bangko Jambi, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jambi, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Aceh, Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap Jawa Barat, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Wakil Kepala

P

20


Kejaksaan Tinggi Aceh, Direktur Eksekusi dan Eksaminasi pada JAM Pidsus, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Inspektur V pada JAM Pengawasan, Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Selatan dan pada Tahun 2011 dilantik menjadi Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Data Pribadi : Nama Lengkap Tempat/Tgl lahir Pangkat/Golongan NIP NRP Agama

: MAHFUD MANNAN, SH. MH : Barru, 15 Oktober 1954 : Jaksa Utama (IV/e) : 19541015 197903 1 001 : 6795444 : Islam


Pendidikan Kedinasan : 1. 2. 3. 4. 5.

MAHFUD MANNAN, SH. MH Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

ria Kelahiran Barru 15 Oktober 1954 ini, mengawali karirnya di Eselon III sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Rantau Kalimantan Selatan, Asisten Bidang Perdata dan TUN Kejaksaan Tinggi Papua, Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Kalimantan Timur, Kabid Diklat Teknis Fungsional, Jaksa Fungsional pada Jam Datun, Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Asisten Bidang Intelijen

P

PEMBENTUKAN JAKSA (1983) KORUPSI ( 1989) SPADYA (1992) WIRA INTELIJEN (1998) SPAMEN (2000)

Penghargaan Yang Pernah Diterima : 1. SATYALANCANA KARYA SATYA XX dari Presiden RI 2. SATYALANCANA KARYA SATYA XXX dari Presiden RI Tahun 2009 3. Amanna Gappa Award dari PERSAHI Sulawesi Selatan Tahun 2009

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Inspektur Muda Intel dan Pidsus, Wakil Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Wakil Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan pada Tahun 2013 dilantik menjadi Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.


21

Data Pribadi : : MUHAMMAD SALIM, SH. MH Tempat/Tgl lahir : Klaten, 28 November 1956 Pangkat/Golongan : Jaksa Utama Madya (IV/D) NIP : 19561128 198603 1 003 NRP : 6865636 Agama : Islam Nama Lengkap


Pendidikan Kedinasan : 1. PEMBENTUKAN JAKSA (1989) 2. PENYELUNDUPAN (1991) 3. ADMINISTRASI PERKARA TP UMUM (1993) 4. SPAMA (1997) 5. KEPEMIMPINAN TK. II (2002) 6. KEPEMIMPINAN TK. I (2013) MUHAMMAD SALIM, SH. MH

Penghargaan Yang Pernah Diterima :

PLT. Kepala Badan Pendidikan Dan Latihan

SATYALANCANA KARYA SATYA X dari Presiden RI Tahun 2009

ria Kelahiran Klaten 28 November 1956 ini, mengawali karirnya di Eselon III sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak di Jawa Timur, Kepala Bagian Sunproglapnil pada JAM Bidang Intelijen, Kasubdit Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Asisten Khusus Jaksa Agung RI dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Ditektur Penyidikan, Staf Ahli, Kepala Pusat

P

22


Penelitian dan Pengembangan, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan pada Tahun 2013 dilantik menjadi Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan yang saat ini menjabat sebagai Plt. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

BAB III

REFORMASI BIROKRASI

BAB III

REFORMASI BIROKRASI alam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur negara, Pemerintah telah mencanangkan program Reformasi Birokrasi yang wajib dijalankan oleh seluruh aparatur Kementerian / Lembaga dan seluruh aparatur pemerintahan di daerah dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Program Reformasi Birokrasi ini merupakan salah satu dari kesebelas prioritas pembangunan nasional.

D

Program Nasional Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan oleh Kejaksaan sejak tahun 2008 secara bertahap. Pada tahun 2009 Kejaksaan menyerahkan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan Tahap I kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

24


(Kemenpan dan RB). Pada tahap laporan ini, Kemenpan dan RB telah menugaskan Tim Independen untuk melakukan evaluasi. Pada akhir tahun 2009, Tim Independen menilai bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan berjalan baik. Oleh karena itu pada tahun 2011, Kejaksaan mendapatkan kenaikan tunjangan remunerasi sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Secara umum, program reformasi birokrasi di Kejaksaan ditujukan untuk membangun proil dan membentuk perilaku pegawai yang berintegritas, memiliki tingkat produktivitas tinggi, bertanggung jawab serta mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat. Adapun sasaran dari program reformasi birokrasi ini bagi Kejaksaan secara khusus meliputi : Pertama,

membentuk organisasi Kejaksaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing), Kedua, membentuk birokrasi kejaksaan yang profesional dan memiliki kinerja yang tinggi, Ketiga, membangun sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, eisien, terukur sesuai dengan prinisp tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance), Keempat, menciptakan birokrasi Kejaksaan yang menjalankan regulasi dan deregulasi secara tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif, Kelima, menciptakan SDM Kejaksaan yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi, sejahtera dan terhormat. Pada tahun 2010, KEMENPAN menerbitkan pedoman baru pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi seluruh K/L. Kejaksaan menyesuaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan pedoman baru tersebut. Berdasarkan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010 dan Peraturan MENPAN No. 20 Tahun 2010, semua K/L harus melaksanakan perubahan/reformasi pada 8 area, yaitu: 1

Area Perubahan I

: Manajemen Perubahan

2

Area Perubahan II

: Penataan Regulasi (internal)

3

Area Perubahan III

: Penataan Organisasi

4

Area perubahan IV

: Tata Laksana

5

Area Perubahan V

: Manajemen SDM

6

Area Perubahan VI

: Penguatan Pengawasan

7

Area Perubahan VII

: Manajemen Kinerja

8

Area Perubahan VIII : Pelayanan Publik

9

Area Perubahan VIII : Monitoring dan Evaluasi

Apabila dirinci lebih lanjut, dari 8 Area Perubahan ini setiap K/L perlu menjalankan hampir 40 program guna memenuhi 23 indikator keberhasilan.

Adapun pelaksanaan Program RB di Kejaksaan R.I. sampai tahun 2013 ini, antara lain sbb: AREA PERUBAHAN Perubahan) :

I

(Manajemen

Program-program yang sudah/sedang dijalankan : a) Dalam rangka meningkatkan partisipasi dalam melakukan perubahan, Kejaksaan telah membentuk Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Tahun 2013 melalui Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-011/A/JA/01/2013 tanggal 28 Januari 2013 dan Pembentukan Tim Manajemen Perubahan Kejaksaan RI melalui Keputusan Wakil Jaksa Agung RI Nomor : KEP-1-001/A/JA/01/2013 tangal 31 Januari 2013 ; b) Telah dilaksanakan rapat gabungan Tim Pengarah dan Tim Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung sebagai Ketua Tim Pengarah dan sebagai kelanjutannya, Kepala Biro Perencanaan juga telah melakukan rapat dengan Tim Manajemen Perubahan; c) Tim Pengarah dan Tim Manajemen telah melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang meliputi 8 (delapan) area perubahan pada 5 (lima) Kejaksaan Tinggi, meliputi : Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan Kejaksaan Tinggi Bali yang diikuti oleh Kajati, Wakajati, para Asisten, Koordinator, Kajari, Kacabjari, Kasubbagbin, para Kasi dan Jaksa Fungsional ; d) Dalam rangka peningkatan komitmen melaksanakan perubahan/reformasi serta mengubah perilaku: telah


25

diadakan Envisioning Workshop bagi Pimpinan Kejaksaan yang mencakup pejabat eselon I dan eselon II ; e) Dalam rangka menyusun strategi Manajemen Perubahan, khususnya yang terkait dengan Kode Perilaku Personel, Kejaksaan telah memiliki Kode Perilaku Jaksa sejak tahun 2007, dan pada tahun 2012 ini direvisi agar sesuai dengan standar internasional. Selain itu, Kejaksaan telah memiliki Pedoman Tehnis Disiplin Pegawai Negeri ; AREA PERUBAHAN II (Penataan RegulasiDeregulasi) Program-program yang sudah/sedang dijalankan: a) Kejaksaan telah membangun Database Peraturan Kejaksaan berdasarkan Sistem Online, sehingga memungkinkan bagi personel Kejaksaan untuk mengakses peraturan-peraturan yang tersedia melalui komputer di mana saja

26


b) Kejaksaan sedang melakukan kajian harmonisasi peraturan perundangundangan, khususnya peraturan internal Kejaksaan (seperti Perja, Seja, SE Jaksa Agung Muda, dsb), untuk melihat potensi terjadinya tumpang tindih pengaturan dan disharmoni antara peraturan-peraturan yang ada. AREA PERUBAHAN Organisasi)

III

(Penataan

1. Dalam rangka memiliki kejelasan mengenai pembagian tugas dan fungsi bagi tiap-tiap jabatan, Kejaksaan telah membentuk Tim Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Kejaksaan RI tahun 2013 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-034/A/ JA/03/2013 tanggal 06 Maret 2013 dan Kejaksaan telah menjalankan Analisis terhadap Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan, sehingga dapat diketahui berapa jumlah Jaksa yang dibutuhkan pada masing-masing kantor atau satker

Kejaksaan di seluruh Indonesia. Pada saat ini Kejaksaan telah melakukan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di dua Kejaksaan Tinggi, yaitu : Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Tinggi Papua, serta 2 (dua) Kejaksaan Negeri yaitu : Kejaksaan Negeri Kupang dan Kejaksaan Negeri Sorong ; 2. Dalam rangka melakukan perampingan organisasi (right sizing), Kejaksaan telah memiliki Kajian tentang right sizing, yang kemudian diatur pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Jaksa Agung baru tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan sehingga memungkinkan penghapusan sejumlah 3000 jabatan. 3. Dalam rangka membangun efektivitas unit SDM , Kejaksaan telah mengadakan pelatihan bagi personel di lingkungan Biro Kepegawaian serta di lingkungan JAMBIN serta dilakuan pendampingan (coaching) oleh para Ahli SDM kepada personel Kejaksaan. AREA PERUBAHAN IV (Proses Kerja) Program-program yang sudah/sedang dijalankan, antara lain sbb: a) Dalam rangka peningkatan manajemen pelaksanaan tugas Kejaksaan berbasis sistem TI: Kejaksaan sedikit demi sedikit telah membangun sistem database penanganan perkara, baik perkara pidum, pidsus, datun serta database penanganan tugas-tugas lainnya seperti penanganan lapdu, dan sebagainya ; b) Dalam rangka penyusunan SOP, Kejaksaan telah memiliki SOP beberapa Bidang, yaitu :Pidum, Pidsus, Datun dan Pengawasan. Selain itu, saat ini telah dilakukan revisi format SOP agar sesuai dengan pedoman baru penyusunan SOP yang dikeluarkan oleh KEMENPAN pada tahun 2012 lalu (PerMENPAN & RB No. 21 tahun

2008 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan PERMENPAN-RB No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Adminitsrasi Pemerintahan ) ; c) Dalam penyusunan KPI bagi Satker, Kejaksaan sedang membangun KPI Satker berbasis sistem TI ; d) Kejaksaan telah menyusun Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kejaksaan RI dengan area lokasi Strakom PBAK yaitu pada Biro Perlengkapan. AREA PERUBAHAN V (Manajemen SDM) Program-program yang sudah/sedang dilakukan, sbb: a) Dalam rangka pengembangan SDM Kejaksaan RI, pada bulan Januari 2013 telah dilaksanakan program seleksi calon peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) dimana pelaksana seleksinya adalah konsultan independen yang dipilih melalui proses lelang pengadaan barang / jasa di media LPSE ; b) Kejaksaan telah melaksanakan assesment kompetensi bagi pejabat fungsional jaksa untuk menduduki jabatan struktural eselon III dan IV serta jabatan jaksa spesialis tindak pidana korupsi terhadap 4.000 orang pejabat fungsional jaksa; c) Kejaksaan telah melaksanakan asessment kompetensi bagi pejabat fungsional jaksa untuk menduduki jabatan struktural eselon III terhadap 800 orang pejabat fungsional jaksa; AREA PERUBAHAN Pengawasan)

VI

(Peningkatan

Program-program di bidang Pengawasan yang sudah/sedang dilakukan adalah:


27

a) Penerapan SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah), yang pada dasarnya merupakan revisi dari Sistem Waskat. Pada saat ini Kejaksaan, khususnya di lingkungan Bidang Pengawasan, telah membentuk Satgas SPIP dan melatih para anggota SPIP berdasarkan modul standar yang dikeluarkan oleh BPKP. Selanjutnya Satgas SPIP akan melakukan Diagnostic Assessment untuk mengetahui mana sistem pengawasan di Kejaksaan yang sudah berjalan dengan baik dan mana yang harus ditingkatkan. Kemudian Satgas akan menyusun banyak pedoman tehnis sebagai basis untuk melakukan SPIP serta menerapkan SPIP tersebut. b) Dalam rangka implementasi programprogram Anti Korupsi, Kejaksaan telah melaksanakan program-program berdasarkan Instruksi Presiden No. 09/2011 dan No. 17/2012. Selain itu Kejaksaan telah menjadi motor penggerak dalam perumusan SKB antara Kapolri, Jaksa Agung, tentang “Whistle Blower”. c) Dalam rangka implementasi E-Procurement, Kejaksaan telah membentuk ULP di masing-masing Kejati. Dalam waktu dekat akan diadakan pelatihan bagi wakil pegawai Kejaksaan, guna memahami pelaksanaan LPSE yang akan diwajibkan di seluruh Kejaksaan sejak Januari 2013 yang akan datang. AREA PERUBAHAN VII (Manajemen Kinerja) Program-program dilaksanakan, sbb:

yang

telah

-

Dalam rangka meningkatkan manajemen kinerja, Kejaksaan telah membangun database penanganan perkara berbasiskan sistem TI serta

28


pembentukan kanal dakwaan di dalam Website Kejaksaan -

Dalam rangka memperluas akses publik untuk mengetahui kerja/karya, Kejaksaan telah memperbaiki Websitenya sehingga publik dapat mengetahui informasi tentang penanganan perkara di Kejaksaan serta telah menyediakan kanal untuk menerima lapdu yang memungkinkan siapa saja mengajukannya melalui sistem TI.

AREA PERUBAHAN VIII (Peningkatan Pelayanan Publik) Program yang sudah/sedang dilakukan: Kejaksaan telah menyusun SPP (Standar Pelayanan Publik) yang baku dan sebagai upaya untuk mendorong tiap satuan kerja Kejaksaan agar meningkatkan pelayanan publik, maka Tim dari Kejaksaan Agung telah mendampingi Tim Penilai Unit Pelayanan Publik dari Kementerian PAN dan RB ke 3 (tiga) Kejaksaan Negeri dalam rangka penilaian Citra Pelayanan Prima (CPP), meliputi : Kejaksaan Negeri Denpasar, Kejaksaan Negeri Tabanan dan Kejaksaan Negeri Singaparna) serta penilaian pusat pada Unit Jaksa Agung dan Unit Kerja Puspenkum. AREA PERUBAHAN VIII (Monitoring dan Evaluasi ) Kejaksaan telah merancang model dan mekanisme pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi sesuai dengan pedoman Kep MenPAN-RB tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN No. 31 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) dan sebagai tindak lanjutnya, Kejaksaan telah melakukan sosialisasi dan pengisian kertas kerja PMPRB pada 25 (dua puluh lima) Kajati di seluruh Indonesia.

MANAJEMEN PELAKSANAAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN

partisipasi yang memadai Kejaksaan telah melaksanakan hampir semua program yang diwajibkan menurut peraturan KEMENPAN.

Sejak awal Kejaksaan menjalan programprogram RB dengan memanfaatkan struktur Tim RB Kejaksaan. Untuk itu mulai dari tahap perencanaan program, pembentukan tim Tehnis yang menjalankan program tertentu serta pelaksanaan program dilakukan bersama-sama. Dengan tingkat

Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I. akan dilaksanakan berbagai prioritas program kegiatan strategis sebagai bagian dari strategi penguatan kelembagaan, sebagaimana digambarkan dalam peta strategi Institusional dibawah ini:

PETA STRATEGI INSTITUSIONAL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


29

BAB IV

PENCAPAIAN KINERJA

BAB IV

PENCAPAIAN KINERJA 4.1 PEMBINAAN idang Pembinaan, walaupun tidak bersentuhan langsung dengan operasionalisasi tugas pokok dan fungsi Kejaksaan yang berhubungan dengan penanganan perkara, namun bidang pembinaan memiliki peran strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari bidang-bidang lainnya. Dalam rangka mengoptimalkan peranan bidang pembinaan guna mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, utamanya terkait dengan upaya penegakan hukum. Kejaksaan R.I. pada tahun 2013 telah menetapkan fokus pembenahan di bidang pembinaan yaitu meliputi : penyiapan aparatur Kejaksaan yang handal, mewujudkan manajemen pengembangan

B

32


SDM berbasis merit system, memanfaatkan teknologi informatika dalam strategi pengembangan dan pendistribusian pegawai, melakukan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dengan baik, melakukan penataan struktur organisasi dan tata kerja Kejaksaan R.I. sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja secara efektif dan eisien, optimalisasi kerja sama di bidang hukum khususnya kerjasama bantuan hukum timbal balik (MLA), serta pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam tataran empirik, di tahun 2013 Kejaksaan telah menjalankan serangkaian kegiatan meliputi : 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja a. Pada

tahun

2013

telah

dibentuk

Kejaksaan Negeri baru yaitu Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Kejaksaan Negeri Lima Puluh dan Kejaksaan Negeri Boroko, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP088/A/JA/6/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Kejaksaan Negeri Lima Puluh dan Kejaksaan Negeri Boroko.

dengan tujuan guna mendukung percepatan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi maupun Tindak Pidana Umum yang berbasis forensik dan medik. 2. Keuangan a. Penyerapan Anggaran

b. Kejaksaan RI telah merintis dan berhasil mendirikan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kedokteran Kejaksaan dan Forensik, lebih dikenal dengan Rumah Sakit Adhyaksa yang berlokasi di Ceger Jakarta Timur DKI Jakarta dan rencananya akan dioperasikan pada Tahun 2014. Sebagaimana di tuangkan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per-20/A/JA/8/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan.

Alokasi DIPA Kejaksaan R.I. Tahun 2013 sebesar Rp 4.347.164.974.000,(empat trilyun tiga ratus empat puluh tujuh milyar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dengan realisasi pelaksanaan anggaran Tahun 2013 oleh seluruh satuan kerja yang ada di Kejaksaan sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp.3.835.224.105.476,(tiga trilyun delapan ratus tiga puluh lima milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus lima ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) sebesar 88%.

Pendirian rumah sakit tersebut berkat kerjasama Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

b. Kejaksaan telah berhasil meningkatkan opini BPK terhadap hasil pemeriksaan


33

keuangan Kejaksaan R.I. yaitu dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP). c. PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) Target realisasi PNBP Tahun 2013 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan kepada Kejaksaan RI sebesar Rp.109.069.182.094.,- (seratus sembilan milyar enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh empat rupiah) dan realisasi PNBP sampai dengan bulan Desember 2013 sebesar Rp.527.702.962.013 ,- (lima ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga belas rupiah) atau 483,82% dari target yang ditetapkan. d. Kejaksaan R.I telah bekerja dengan BPKP untuk melakukan veriikasi dan validasi atas piutang tersebut pada tahun 2013 Untuk mencapai tertib dalam Sistem Pengendalian Intern, khususnya terhadap Piutang Uang Pengganti, Denda dan Biaya Perkara Tilang Verstek serta Denda Tindak Pidana Umum Lainnya. 3. Pengembangan dan Pembinaan Hukum a. Telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) membahas RUU tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. yang dilaksanakan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Tinggi Papua, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo. b. Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Luar Negeri : - Pelaksanaan

34

penandatanganan


Memorandum of Understanding (MoU) antara Kejaksaan RI dan Kejaksaan Thailand tanggal 26-29 Mei 2013, di Bali. - Penandatangan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Kejaksaan RI dengan Kejaksaan Kerajaan Thailand tanggal 27 Mei 2013 di Bali. - Menghadiri pelaksanaan penyerahan terekstradisi an. Tomas Toman dari Pemerintah Negara Republik Indonesia kepada Pemerintah Negara Ceko yang diselenggarakan di Bali tanggal 1415 Maret 2013. 4. Kepegawaian Kegiatan dan Capaian Kinerja Biro Kepegawaian Tahun 2013 meliputi : a. Pelaksanaan pemutakhiran database kepegawaian pada aplikasi SIMKARI, sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : B-126/C/Cp.3/06/2013 tanggal 24 Juni 2013 perihal Veriikasi Data Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia dan Surat Edaran Nomor: B-136/C/ Cp.1/07/2013 tanggal 08 Juni 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemutakhiran Data Kepegawaian Kejaksaan Republik Indonesia pada Aplikasi Kepegawaian SIMKARI. b. Melaksanakan seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan R.I Tahun Anggaran 2013. c. Melaksanakan kegiatan seleksi bagi Calon Peserta Diklat Pembentukan Jaksa Tahun Anggaran 2013 bertujuan untuk memperoleh Calon Peserta Diklat Pembentukan Jaksa Tahun 2013 sebanyak 450 orang. d. Melaksanakan kegiatan Asesmen Kompetensi yang dilaksanakan oleh

eselon IV dan Jabatan Jaksa Spesialis Tindak Pidana Korupsi Tahun Anggaran 2013 angkatan II yang diikuti oleh 1455 orang peserta.

pihak ketiga yaitu : - Asesmen Kompetensi untuk menduduki jabatan struktural Eselon III, IV dan Jaksa Spesialis Tindak Pidana Khusus yang diikuti oleh 4115 orang peserta. - Asesmen Kompetensi untuk menduduki jabatan Eselon III angkatan II yang diikuti oleh 754 orang peserta. - Asesmen Kompetensi untuk menduduki jabatan struktural

Komposisi kepegawaian di Kejaksaan R.I. menunjukan adanya persebaran yang merata, baik berdasarkan golongan/ pangkat maupun sebaran wilayah. Jumlah Jaksa dengan golongan III mencapai 6.607 orang, sedangkan untuk golongan IV ada 2.400 orang. Pada bagian Tata Usaha, porsi terbesar ada pada golongan III jumlah 7.072 orang dan golongan II sebanyak 5.116 orang.

Tabel 1 Daftar Pegawai Jaksa dan Tata Usaha Kejaksaan R.I seluruh Indonesia

UNIT/WILAYAH

JAKSA

TATA USAHA

JUMLAH

JENIS KELAMIN

JENIS KELAMIN

SELURUH

GOL - 3

GOL - 4

JUMLAH

GOL - 1

GOL - 2

GOL - 3

GOL - 4

JUMLAH

JAKSA &

LK

PR

LK

PR

LK

PR

LK

PR

LK

PR

LK

PR

ACEH

186

29

50

9

274

0

1

128

52

173

64

0

0

418

692

SUMATERA UTARA

293

170

74

35

572

0

6

179

90

242

127

0

0

644

1216

SUMATRA BARAT

143

83

42

9

277

0

2

108

89

118

120

1

0

438

715

RIAU

127

56

39

10

232

0

0

77

44

99

77

0

0

297

529

JAMBI

101

49

33

5

188

0

0

88

29

99

56

0

0

272

460

SUMATERA SELATAN

171

99

48

7

325

0

0

132

81

163

83

0

0

459

784

BENGKULU

81

39

30

5

155

0

0

57

34

60

40

0

0

191

346

LAMPUNG

121

89

45

18

273

0

2

110

53

126

75

0

0

366

639

D.K.I JAKARTA

127

71

43

29

270

0

1

105

46

187

94

0

0

433

703

JAWA BARAT

327

198

97

41

663

0

3

262

89

395

169

1

2

921

1584 1619

TU

JAWA TENGAH

311

170

86

35

602

0

2

307

120

347

240

1

0

1017

D.I YOGYAKARTA

70

72

58

43

243

0

0

140

52

147

82

0

0

421

664

JAWA TIMUR

362

194

155

56

767

0

1

251

96

352

203

2

1

906

1673

KALIMANTAN BARAT

127

39

34

5

205

0

0

62

35

75

49

0

0

221

426

KALIMANTAN TENGAH

124

30

39

3

196

0

0

69

25

82

39

0

0

215

411

KALIMANTAN SELATAN

144

46

35

6

231

0

0

89

42

84

55

0

0

270

501

KALIMANTAN TIMUR

148

49

36

4

237

0

1

60

36

74

35

0

0

206

443

SULAWESI UTARA

80

36

24

8

148

0

0

59

48

77

46

0

0

230

378

SULAWESI TENGAH

102

18

26

1

147

0

0

58

18

75

45

0

0

196

343

SULAWESI TENGGARA

75

19

20

2

116

0

0

70

28

72

41

0

0

211

327

SULAWESI SELATAN

213

133

57

24

427

0

0

130

60

187

121

1

0

499

926

BALI

102

74

57

15

248

0

0

70

37

108

67

0

0

282

530

NUSA TENGGARA BARAT

66

36

36

2

140

0

0

60

27

91

48

0

0

226

366

NUSA TENGGARA TIMUR

154

15

29

0

198

0

3

82

54

126

62

0

0

327

525

MALUKU

70

24

23

1

118

0

0

64

43

68

48

0

0

223

341

PAPUA

83

34

26

1

144

0

4

79

40

99

53

0

0

275

419

MALUKU UTARA

65

4

23

1

93

0

0

54

26

25

24

0

0

129

222

BANTEN

102

49

34

11

196

0

1

72

28

96

58

0

0

255

451

KEP. BANGKA BELITUNG

85

22

25

3

135

0

0

49

30

52

37

0

0

168

303

GORONTALO

45

11

12

5

73

0

0

43

40

47

24

1

0

154

227

KEPULAUAN RIAU

85

7

28

3

123

0

0

37

17

44

24

0

0

122

245

KEJAKSAAN AGUNG

184

136

463

127

910

1

6

349

107

467

307

10

9

1256

2166

DIKARYAKAN JUMLAH

KETERANGAN

23

9

42

7

81

0

0

0

0

2

0

0

0

2

83

4497

2110

1869

531

9007

1

33

3500

1616

4459

2613

16

12

12250

21257


35

4.2 INTELIJEN Salah satu tugas pokok dan fungsi Kejaksaan yang diberikan UU No 16 tahun 2004 adalah turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui serangkaian kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, serta pencegahan penyalahgunaan penodaan agama. Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh bidang Intelijen Kejaksaan, selain Intelijen juga melaksanakan tugas lainnya yaitu sebagai supporting dalam melaksanakan tugas-tugas pidsus, pidum dan datun. Dalam melaksanakan tugasnya, Intelijen Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen yang membawahi 1 (satu) Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dan 3 (tiga) Direktorat yang menangani permasalahan teknis, Koordinator, Kelompok Jabatan Fungsional (Satgas) dan para kepala satuan kerja Intelijen di Daerah (Kajati, Kajari dan Cabjari). Adapun permasalahan teknis yang ditangani oleh Intelijen Kejaksaan dalam rangka penegakan hukum meliputi : 1. Penyelamatan, Pemulihan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara serta Suporting Kinerja Tindak Pidana Umum. 2. Cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaankepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metaisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan 36


dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran HAM, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan serta pelaksanaan tugas lain sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Intelijen 3. Persandian, administrasi dan produksi Inteljen. Capaian kinerja bidang Intelijen pada Tahun 2013 : a. Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen selama Tahun 2013 berhasil melaksanakan kinerja : - Memberikan pelayanan kesekretariatan secara optimal selama 12 bulan layanan yang ditargetkan, sehingga seluruh kegiatan Tupoksi dalam program LID, PAM, GAL kasus intelijen masing-masing Direktorat dan Puspenkum terlaksana dengan tepat waktu, tertib administrasi dan keuangan. - Melaksanakan 31 (tiga puluh satu) kegiatan Supervisi dan evaluasi Kinerja serta Sosialisasi Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-046/A/JA/12/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang SOP Terintegrasi dalam penanganan perkara di lingkungan Kejaksaan RI dari 31 (tiga puluh satu) kegiatan target yang ditetapkan sehingga presentase capaiannya 100%. - Memberikan penilaian kinerja Intelijen Kejaksaan Tinggi seIndonesia. b. Direktorat I selama Tahun 2013 berhasil melaksanakan kinerja :

- Menghasilkan 82 LHK Operasi Intelijen Bidang ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dari 100 LHK yang ditargetkan sehingga presentase capaiannya sebesar 82%. - Menghasilkan 42 LHK Intelijen Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dari 50 LHK yang ditargetkan, sehingga presentase capaiannya 84 %. - Melaksanakan 71 kegiatan Pelacakan Aset dalam rangka eksekusi uang pengganti bagi Kejaksaan Agung dari 80 kegiatan yang ditargetkan sehingga presentase capaiannya 88,7 % c. Direktorat II selama Tahun berhasil melaksanakan kinerja :

2013

- Menghasilkan 50 LHK Bidang Politik, Sosial Budaya dan Sumber Daya Organisasi di lingkungan Kejaksaan Agung dari 50 LHK yang ditargetkan, sehingga presentase capaiannya 100%. - Menghasilkan 4 LHK Operasi Intelijen Pengawasan Terhadap Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan dari 4 LHK yang ditargetkan, sehingga presentase capaiannya 100%. d. Direktorat III selama Tahun 2013 berhasil melaksanakan kinerja : - Menghasilkan 50 LHK Bidang Produksi dan Sarana Intelijen dari 50 LHK yang ditargetkan, sehingga presentase capaiannya 100%. - Menghasilkan 65 orang/ Kegiatan Dukungan Pengamanan Buron Kejaksaan dari 65 orang/kegiatan yang ditargetkan, sehingga presentase capaiannya 100 %. e. Pusat Penerangan Hukum selama Tahun 2013 berhasil melaksanakan

kinerja : - Berhasil melaksanakan 4 kegiatan Penerangan Hukum dari 4 kegiatan yang ditargetkan, sehingga presentase capaiannya 100 % - Berhasil melaksanakan kegiatan Media/Sarana Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Hukum secara optimal selama tahun 2013. f. Bidang dan seksi Intelijen Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seIndonesia selama Tahun 2013 berhasil melaksanakan kinerja : - Berhasil melaksanakan kegiatan Jaringan Anti KKN di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri menghasilkan 632 laporan dari 632 laporan yang ditargetkan, sehingga presentase capaiannya 100% - Berhasil melaksanakan kegiatan Penerangan Hukum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang diikuti oleh 633 lembaga dari 608 yang ditargetkan, sehingga presentase capaiannya 104, 2 %. - Berhasil melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang diikuti oleh 362 kelompok masyarakat dari 388 kelompok masyarakat yang ditargetkan, sehingga presentase capaiannya 93,3 % - Berhasil melaksanakan kegiatan Penyelidikan Tertutup dan menghasilkan 841 laporan dari 700 laporan yang ditargetkan, sehingga presentase capaiannya 120%. - Berhasil melaksanakan kegiatan Operasi Intelijen Yustisial di bidang Ekonomi Keuangan dan menghasilkan 1.228 LHK dari 1.405 LHK yang ditargetkan, sehingga presentase capaiannya 87,4 %. LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2013

37

- Berhasil melaksanakan kegiatan Pelacakan Aset dalam rangka eksekusi uang pengganti bagi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 681 kegiatan dari 1.358 kegiatan yang ditargetkan, sehingga presentase capaiannya 50,2%. Tabel 2 Rekapitulasi Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum Tahun 2013

Penyuluhan Hukum

Jumlah Kegiatan 632 kegiatan

Jumlah Audien 29.268 jiwa

Penerangan Hukum

633 kegiatan

64.257 jiwa

No

Kegiatan

1 2

g. Monitoring Center Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Tahun 2013 telah berhasil melakukan pengamanan terhadap tersangka, terdakwa, atau

38


terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO/Buron) Kejaksaan berdasarkan permintaan dari Bidang Tindak Pidana Khusus dan Pidana Umum, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3 Rekapitulasi Jumlah DPO (Buron) yang Berhasil Diamankan Oleh Tim Satuan Tugas Intelijen Tahun 2013 Tersangka

Terdakwa

Terpidana

Jumlah

25

8

32

65

Dalam rangka peningkatan kinerja, kualitas serta kuantitas hasil penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan yang akuntabel, maka JAMINTEL Kejaksaan Agung menyusun rencana kerja 2013. Berikut graik dan tabel realisasi rencana kerja JAMINTEL untuk Tahun 2013 :

Tabel 4 Target dan Kinerja Bidang Intelijen Tahun 2013 No 1

2

3.

4.

5.

6.

Penanggung Jawab

Kegiatan

Kinerja

Sekretaris Jam Intel Dukungan Manajemen Teknis lainnya Jaksa Agung Muda Intelijen

Target

Terlaksananya kegiatan 31 Laporan supervisi pelaksanaan tugas pokok jajaran intelijen di daerah Terlaksananya pelayanan 12 Bulan kesekretariatan Terselesikannya laporan hasil 50 LHK Direktorat I (Bidang Pelaksanaan kegiatan intelijen bidang Hukum Ekonomi Kegiatan Penyelamatan dan Keuangan) ekonomi, keuangan dan Keuangan pembangunan Negara dan Terselesaikannya laporan 100 LHK Penanggulangan hasil operasi intelijen bidang Tindak Pidana ekonomi, keuangan dan pembangunan Terlaksananya kegiatan 80 Kegiatan pelacakan aset Direkorat II (Bidang Pelaksanaan Terselesaikannya laporan 50 LHK Sosial & Poliik) Kegiatan Poliik, hasil kegiatan bidang poliik, Sosial Budaya sosial budaya dan sumber dan Sumber daya organisasi di lingkungan Daya Organisasi Kejaksaan Agung RI 4 Kegiatan Terselesaikannya kegiatan pengawasan aliran kepercayaan kemasyarakatan dan keagamaan Direktorat III Pelaksanaan Terselesaikannya laporan hasil 50 LHK (Bidang Produksi Kegiatan Sandi kegiatan bidang produksi dan Sarana Intelejen) dan Produksi sarana intelijen Intelijen Terselesaikannya kegiatan 65 Kegiatan monitoring sinyal Terselesaikannya kegiatan 12 Bulan monitoring center Kapuspenkum Penerangan Terselenggaranya kegiatan 632 Laporan dan Penyuluhan jaringan masyarakat ani KKN di Hukum Kejai dan Kejari Terselenggaranya pelaksanaan 608 Lembaga penerangan hukum Terselenggaranya penyuluhan 388 hukum kepada kelompok Kelompok masyarakat Masyarakat Kepala Kejaksaan Penanganan Terselesikannya laporan 700 Laporan Tinggi, Kepala Penyelidikan/ hasil pelaksanaan kegiatan Kejaksaan Negeri Pengamanan/ penyelidikan tertutup & Kacabjari seluruh Penggalangan di Terselesaikannya laporan hasil 1.405 LHK Indonesia Kejai, Kejari dan kegiatan intelijen (operasi Cabjari intelijen yusisial bidang ekonomi keuangan) 1.358 Terlaksananya kegiatan Kegiatan pelacakan aset dalam rangka eksekusi uang penggani bagi Kejai, Kejari dan Cabjari

Capaian Kinerja

%

31 Laporan

100%

12 Bulan

100%

42 LHK

84 %

82 LHK

82 %

71 Kegiatan

88,7 %

50 LHK

100 %

4 Kegiatan

100 %

50 LHK

100 %

65 Kegiatan

100 %

12 Bulan

100 %

632 Laporan

100 %

633 Lembaga

104,2 %

362 Kelompok Masyarakat

93,3 %

841 Laporan

120 %

1.228 LHK

87,4 %

681 Kegiatan

50,2 %

Rata – rata Capaian


39

Graik 1 Kinerja Bidang Intelijen Tahun 2013 Target

Capaian 608

31

100

31

Duk. Manajemen Teknis Lainnya JAMINTEL

82

Keg. Penyelamatan Keuangan Negara dan Penanggulangan Tindak Pidana

50

50

Keg. Poliik Sosial Budaya dan Sumber Daya Organisasi

50

633

50

Keg. Sandi dan Produksi Intelijen

Penerangan dan Penyuluhan Hukum

Graik 2 Kinerja Bidang Intelijen di Kejai, Kejari dan Cabjari Tahun 2013 Target

Capaian

1405

1358 1228

841 700

681

Keg. Penyelidikan Tertutup

Hasil Keg. Intelijen (Operasi Intelijen Yusisial Bidang Ekonomi Keuangan

Keg. Pelacakan Aset Dalam Rangka Eksekusi Uang Penggani Bagi Kejai, Kejari & Cabjari

Tabel 5 Rekapitulasi Keputusan Jaksa Agung Tentang Pencegahan keluar negeri Sampai dengan 10 Desember Tahun 2013 No

Asal Permohonan

Perpanjangan Pencabutan Pengakhiran Pencegahan Pencegahan keluar Pencegahan Keluar Pencegahan Keluar Keluar Negeri Negeri Negeri Negeri

1

Pidana Khusus Kejagung

23

27

1

-

2

Kejai

123

63

5

16

3

Polri

20

4

-

-

4

Lain-lain

17

8

-

5

Jumlah

183

102

5

21

40


4.3 PERKARA UMUM

TINDAK

PIDANA

Dalam rangka melaksanakan tugas penanganan perkara Tindak Pidana Umum, Kejaksaan menjalankan serangkaian tugas meliputi : prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya yang telah ditentukan oleh UU, misalnya dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kejaksaan memiliki tugas tambahan yaitu melaksanakan apa yang dikenal dengan “diversi” dalam rangka tercapainya restorative justice. Sehubungan dengan target kinerja dan pola penganggaran dari pemerintah, sebenarnya penanganan perkara Tindak Pidana Umum ini bukanlah termasuk kegiatan yang merupakan prioritas nasional. Artinya, Pemerintah tidak menetapkan target kinerja secara khusus serta tidak pula memprioritaskan alokasi anggaran untuk penanganan perkara Pidum. Meskipun, penanganan perkara Pidum tidak termasuk prioritas, namun mengingat sifatnya yang memberikan bentuk pemenuhan atas rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat

pencari keadilan, maka penanganan perkara Pidum memiliki pengaruh yang sangat penting dalam rangka mencapai misi Kejaksaan dalam mengembalikan kepercayaan publik. Dengan didasarkan atas pemahaman demikian, dalam penanganan perkara Pidum, Kejaksaan berpegang teguh pada prinsip profesionalisme yang bersumber pada ketaatan atas segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengedepankan hati nurani dalam rangka memberikan rasa keadilan. Segenap upaya optimalisasi penanganan perkara Pidum telah dijalankan, melalui : (1) penyelesaian penanganan perkara yang lebih cepat, efektif, eisien dan terkendali secara profesional dan proporsional, (2) Kesetaraan penerimaan dan penyelesaian hasil penyidikan yang lebih sederhana, (3) Pedoman (kriteria) tuntutan pidana sebagai optimalisasi pemenuhan rasa keadilan masyarakat, (4) Pendelegasian wewenang pengendalian Rentut pidana PK-Ting, (5) meminimalisir bolak balik perkara serta tunggakan SPDP dan P-21. Kinerja Dalam Bidang Penanganan Perkara Capaian kinerja bidang Tindak Pidana Umum Tahun 2013, dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia dengan capaian kinerja dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6 Rekapitulasi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No 1 2 3

Uraian Sisa Periode Tahun Lalu (tahun 2012) Masuk Periode Januari s/d Desember 2013 Jumlah Diselesaikan Dihenikan oleh Penyidik Menjadi Berkas Tahap I Jumlah

Jumlah SPDP 18.029 SPDP 129.301 SPDP 147.330 SPDP 851 SPDP 121.765 SPDP 122.616 SPDP


41

Tabel 7 Rekapitulasi Penerimaan Berkas Perkara Tahap I (PERTAMA) No 1 2

3 4

Uraian

Jumlah Berkas

Sisa Periode Tahun Lalu (tahun 2012) Masuk Periode Januari s/d Desember 2013 Jumlah Diselesaikan Lengkap Dikembalikan Kepada Penyidik (P.18/P.19) Dapat Dilengkapi Tidak Dapat Dilengkepi Tak Dikembalikan Ke PU Jumlah

24.999 Berkas 121.765 Berkas 146.764 Berkas 105.082 Berkas 31.757 Berkas 1.739 Berkas 2.710 Berkas 16.918 Berkas 136.839 Berkas

Tabel 8 Rekapitulasi Kegiatan Tahap Penuntutan (APB/APS) Perkara Tindak Pidana Umum No 1 2

3

Uraian Sisa Periode Tahun Lalu (tahun 2012) Masuk Periode Januari s/d Desember 2013 Jumlah Diselesaikan Dikirim ke Instansi Lain Dihenikan Penuntutannya/Ditutup Demi Hukum Dilimpahkan Ke PN dengan APN Dilimpahkan ke PN dengan APS Jumlah

Periode Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 telah melaksanakan eksekusi terhadap 5 terpidana mati, yaitu : a. Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Telah melaksanakan eksekusi pada tanggal 17 Mei 2013, terhadap : 1. SURYADI SWABHUANA ALS. ADI KUMIS ALS. DODI BIN SOEKARNO 2. JURIT BIN ABDULLAH 3. IBRAHIM BIN UJANG (KT. SUMATERA SELATAN) b. Direktorat Tindak Pidana Umum Lainnya 1. Telah melaksanakan eksekusi pada

42

Jumlah Perkara


2.400 Perkara 109.072 Perkara 111.472 Perkara 1.869 Perkara 26 Perkara 106.792 Perkara 1.507 Perkara 110.194 Perkara

tanggal 14 Maret 2013 terhadap terpidana kasus Narkotika atas nama ADAMI WILSON alias ADAM alias ABU dari Kejaksaan Tinggi Banten. 2. Telah melaksanakan eksekusi pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 terhadap terpidana kasus Narkotika atas nama MUHAMMAD ABDUL HAFEEZ. 44 Tahun dari Kejaksaan Tinggi Banten. Jumlah terpidana mati periode Januari s/d Desember 2013 sebanyak 133 terpidana, dengan rincian berdasarkan jenis tindak pidana dapat ditunjukkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 9 Rekapitulasi Data Jumlah Terpidana Mati Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Tahun 2013 No

Jenis Tindak Pidana

Jumlah Terpidana Mai

Keterangan

1

2

3

4

1 2

Narkoika Terorisme

73 orang 2 orang

Tindak Pidana Umum Lainnya Keamanan Negara dan Keteriban Umum

3

Pembunuhan JUMLAH

73 orang 148 orang

Orang dan Harta Benda

Capaian kinerja Pidum untuk penyelesaian penanganan perkara per Direktorat adalah : Tabel 10 Penyelesaian Penanganan perkara Per-Direktorat DIR OHARDA

DIR KAMNEG & TIBUM

Ekse& Pratut Eks

DIR TPUL

Ekse& Pratut Eks

Tut

Tut

TOTAL Ekse& Pratut Eks

Tut

Ekse& Eks

490

490

490

280

749

576

339

90%

153%

118%

69%

Pratut

Tut

Target

100

100

100

80

80

80

310

310

310

Capaian

47

20

12

104

81

47

598

475

%

47%

20%

12%

130%

101%

59%

193%

153%

Tabel 11 Kinerja Penanganan Perkara PIDUM Tahun 2013 KEJAGUNG

KEJATI, KEJARI & CABJARI

Pratut

Tut

Ekse & Eks

Target

490

490

490

138.465

Capaian

749

576

339

148.689

%

153%

118%

69%

107%

Graik 3 Kinerja Penanganan Perkara PIDUM Kejaksaan Agung Tahun 2013 Target

Capaian

749 576 490

490

490 339

PRATUT

TUT

EKSE & EKS


43

Graik 4 Kinerja Penanganan Perkara PIDUM Kejai, Kejari & Cabjari Tahun 2013 Target

Capaian 148,689

138,465

Target

Capaian

Tabel 12 Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Penting Tindak Pidana Umum Perkara Terselesaikan

Tingkat Penyelesaian (%) Diputus PN

No

Jenis Perkara

Perkara Masuk

Dalam Proses Sidang

1

Perkara kehutanan (Illegal Logging)

1.202

386

73

38,19 %

2

Perkara lingkungan Hidup

141

11

0

7,8 %

3

Narkoika

17.791

5.996

999

39,32%

4

Psikotropika

751

378

7

51,26 %

5

Pertambangan tanpa ijin

411

185

28

51,82 %

6

Perdagangan orang, perempuan dan anak (Traiking)

188

118

2

63, 83 %

7

Perlindungan anak

4.593

1.795

270

44,96 %

8

Imigrasi

83

21

7

33,73 %

9

Perdagangan Obat dan Makanan

185

37

18

29,73 %

10

Penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak

709

214

21

33, 15 %

11

Kekerasan dalam rumah tangga

953

311

52

38,09 %

12

Terhadap nyawa orang

659

305

69

56,75 %

13

Perkara minyak dan gas

375

185

22

55,2 %

14

Konservasi sumber daya alam

68

14

15

42,65 %

15

Terorisme

19

38

5

226, 32 %

16

Kejahatan dunia maya (Cyber crime)

19

8

0

42,11 %

17

Perkara Tindak Pidana Umum

1.645

547

99

39,27 %

18

Perpajakan

10

3

0

30 %

19

Penggelapan

2.229

835

163

44,77 %

44


Perkara Terselesaikan No

Jenis Perkara

Tingkat Penyelesaian (%) Diputus PN

Perkara Masuk

Dalam Proses Sidang

496

210

38

50 %

20

Penganiayaan

21

Pencurian dengan pemberatan

8.476

3.241

439

43,42 %

22

Pencurian dengan kekerasan

1.656

438

86

31,64 %

23

Pemerkosaan

283

84

14

34,63%

24

Pemerasan

213

94

22

54,46 %

25

Kesehatan

795

465

19

60,88 %

26

Hak cipta

65

33

6

60 %

27

Distribusi BBM

660

193

36

34,97 %

Kebijakan Dalam Optimalisasi Penanganan Perkara Dalam rangka mengoptimalkan penanganan perkara, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara lain dengan mempedomani Nota Kesepahaman Bersama/ Keputusan Bersama antara Kejaksaan Agung dengan Kementerian/Lembaga baik langsung atau tidak langsung yang terkait dengan penanganan perkara. Adapun Nota Kesepahaman yang telah dilakukan antara lain : 1. Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan RI Nomor 01/NKB/BAWASLU/I/2013 Nomor B/02/I/2013 Nomor : KEP-005/A/ JA/01/2013 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. 2. Nota kesepahaman antara Menteri Keuangan RI, Menteri Kehutanan

RI, Menteri Lingkungan Hidup RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negera RI, Ketua KPK, Ketua PPATK tentang Pedoman Penanganan Perkara Dengan Pendekatan Multi-Door terkait Tindak Pidana Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup di Atas Hutan dan Lahan Gambut. Rekapitulasi Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP)

- Denda Perkara Tilang dan perkara Biasa: Rp. 162.256.826.504,-

- Biaya Perkara Biasa dan Perkara Tilang: Rp. 9.067.282.806,-

- Hasil Lelang BB dan Uang Rampasan : Rp. 26.395.821.204,Jumlah : Rp. 197.719.930.514,Berikut Rekapitulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) :

Tabel 13 Rekapitulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pendapatan Denda Perkara Tilang dan Perkara Biasa sebesar

Rp. 162.256.826.504.-

Pendapatan Biaya Perkara Biasa dan Perkara Tilang sebesar

Rp.

9.067.282.806.-

Pendapatan hasil lelang BB dan Uang Rampasan sebesar

Rp.

26.395.821.204.-

JUMLAH

Rp. 197.719.930.514.-


45

4.4 PERKARA KHUSUS

TINDAK

PIDANA

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu prioritas di bidang politik, hukum dan keamanan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, Kejaksaan mempercayakan pelaksanaan tugas tersebut pada bidang Pidana Khusus, dimana bidang ini tidak hanya menangani perkara korupsi semata, melainkan juga menangani perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (seperti Tindak Pidana Pencucian Uang, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Perikanan, Kepabeanan dan Cukai). Dalam rangka penanganan perkara korupsi yang merupakan prioritas nasional tersebut, Kejaksaan telah melakukan serangkaian pembenahan baik sisi kebijakan maupun pelaksanaan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam tataran prakteknya. Dari sisi kebijakan, sejak Tahun 2013 Kejaksaan telah menetapkan target kualitas penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, melakukan pemetaan atas sektorsektor pemerintahan yang rawan terjadi Tindak Pidana Korupsi, serta menyusun 46


segala jenis petunjuk pelaksanaan dalam rangka memudahkan pelaksanaan tugas teknis di lapangan. Dari sisi pelaksanaan, Kejaksaan telah berupaya memenuhi kebutuhan anggaran penanganan perkara korupsi berdasarkan at cost system. Kejaksaan menyadari bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja bidang Tindak Pidana Khusus, angka kuantitatif tidaklah semata-mata menjadi target pemenuhannya melainkan Kejaksaan juga mensyaratkan adanya peningkatan kualitas terhadap penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi, sehingga upaya pemberantasan korupsi tidak hanya sekedar untuk memperbanyak penanganan perkara korupsi tetapi juga memperhatikan kualitas proses penanganannya maupun jenis perkara yang ditangani tersebut, baik dari segi teknis, intelektualitas pelaku, modus operandi, dampak dan kerugian keuangan negara yang ditimbulkannya. Trend dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini adalah tidak hanya dapat mempidanakan para pelaku tetapi juga harus dapat memulihkan kerugian keuangan

negara. Oleh karena itu diharapkan para penyelidik dan penyidik dapat menelusuri harta kekayaan atau aset dari para pelaku dan sekaligus melakukan penyitaan, sebagai barang bukti yang dapat dipertimbangkan dalam tuntutan pembayaran uang pengganti. Pimpinan tingkat pusat telah melakukan langkah-langkah reformatif berupa pemberian kewenangan sepenuhnya terhadap pimpinan di daerah dalam pengendalian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri selaku pimpinan di daerah. Hal ini diharapkan agar dalam menangani perkara Tindak Pidana Korupsi dapat lebih cepat tanpa melalui birokrasi yang panjang serta tanpa mengabaikan berbagai kearifan lokal

dengan mengedepankan hati nurani dengan tetap melaporkan pelaksanaannya kepada pimpinan. Selama kurun waktu Tahun 2013 Bidang Tindak Pidana Khusus (meliputi Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari) telah melakukan penyelidikan sebanyak 1.709 perkara, penyidikan sebanyak 1.653 perkara, penuntutan sebanyak 2.023 perkara, sementara itu uang yang berhasil diselamatkan sebesar Rp. 403.102.000.215,(empat ratus tiga milyar seratus dua juta dua ratus lima belas rupiah) dan USD $ 500.000,00 (lima ratus ribu dollar amerika serikat). Sedangkan dalam penyelesaian penanganan perkara kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel 14 Kinerja Penanganan Perkara Pidsus Tahun 2013 Kejai, Kejari & Cab Kejari

Kejagung TUT TUT Ekse Ekse & TPE pelanggaran & eksa & HAM eksa TPE & TPL Berat TPK TPL

LID

DIK

TUT TPK

Target

80

80

80

1

1

85

Capaian

95

85

100

0

0 0%

%

118,75% 106,25% 125% 0%

TUT TPE TUT TPK & TPL

LID

DIK

0

1.350

1.350

1.350

282

85

0

1.614

1.568

1.923

262

100%

0%

119,55% 116,68% 142,44% 90%

Graik 5 Kinerja Penanganan Perkara PIDSUS Kejaksaan Agung Tahun 2013 Target

Capaian

95 80

80

85

80

85 85 75

1 LID TPK

DIK TPK

TUT TPK

0

1

TUT TPE & TPL

0

TUT Pelanggaran HAM Berat

0 Ekse & Eksa TPK

0

Ekse & Eksa TPE & TPL


47

Graik 6 Kinerja Penanganan Perkara PIDSUS Kejai, Kejari & Cabjari Tahun 2013 Target

Capaian 1.923

1.614 1.350

1.568 1.350

1.350

282 LID TPK

DIK TPK

TUT TPK

262

TUT TPE & TPL

Tabel 15 Target dan Capaian Kinerja Penanganan Perkara PIDSUS di Kejagung Tahun 2013 No

Kegiatan

1

Peningkatan kualitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara indak pidana korupsi Penanganan dan penyelesian perkara indak pidana korupsi dan perkara indak pidana khusus serta Pelanggaran HAM yang Berat.

2

Target

Capaian Kinerja

%

A. Penyelidikan : 80 Perkara

95 Perkara

118,75 %

B.

85 Perkara

106,25%

100 Perkara

120 %

0 Perkara

0%

0 Perkara

0%

80 Perkara

100 %

0 Perkara

0%

Penyidikan

: 80 Perkara

A. Penuntutan Perkara TPK : 80 Perkara B. Penuntutan Perkara TPE & TPL : 45 Perkara .

C. Penuntutan Perkara Pelanggaran Ham Yang Berat : 1 Perkara . Pengendalian Penggunaan Eksekusi A. Eksekusi dan Eksaminasi dan Eksaminasi. Perkara TPK : 80 Perkara

3

B. Eksekusi dan Eksaminasi Perkara TPE & TPL : 45 Perkara

Tabel 16 Target dan Capaian Kinerja Penanganan Perkara di Kejati/Kejari/Cabjari Se-Indonesia No 1

2

48

Kegiatan

Target

Peningkatan kualitas A. Penyelidikan : 1.350 pelaksanaan Penyelidikan dan Perkara Penyidikan perkara Tindak B. Penyidikan : 1.350 Pidana Korupsi Perkara

Capaian Kinerja

%

1.614 Perkara

119,55%

1.568 Perkara

116,68%

Penanganan dan penyelesaian A. Penuntutan Perkara TPK : 1.923 Perkara 142,44 % Perkara Tindak Pidana Korupsi 1.350 Perkara dan Perkara Tindak Pidana B. Penuntutan Perkara TPE & T.P. Perikanan/ZEE = 121 90 % Khusus. TPL : 282 perkara . Perkara T.P. Pabeanan = 50 Perkara T.P. Cukai = 19 Perkara Total = 190 Perkara


Rekapitulasi data perkara tindak pidana korupsi tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan periode Tahun 2013 seluruh Indonesia adalah : Tabel 17 Rekapitulasi Data Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Periode Tahun 2013 Seluruh Indonesia No.

Satuan Kerja

1

2

Jumlah Jumlah LID DIK

Penuntutan DIK DIK Kejaksaan Polri

3

4

5

6

Penyelamatan Keuangan Negara Tahap DIK dan TUT 7

1

Kejagung

95

85

59

31

Rp. 52.190.200.000.-

2

NAD

32

35

18

22

Rp.

2.926.988.356.-

3

Sumatera Utara

210

101

59

46

Rp.

2.802.884.000.-

4

Sumatera Barat

37

48

44

11

Rp.

482.309.747.-

5

Riau

39

28

52

48

Rp.

4.295.459.451.-

6

Jambi

38

64

27

16

Rp.

182.334.200.-

7

Sumatera Selatan

82

34

32

35

Rp.

2.879.096.689.-

8

Bengkulu

34

35

28

21

Rp.

2.410.941.188.-

9

Lampung

49

25

55

29

Rp.

5.298.197.821.-

10

DKI Jakarta

36

25

55

43

Rp. 111.685.408.353.-

11

Jawa Barat

99

82

90

38

Rp. 13.454.139.118.-

12

Jawa Tengah

111

132

106

48

Rp. 36.276.922.866.-

13

DI Yogyakarta

18

20

38

13

Rp.

2.111.394.590.-

14

Jawa Timur

128

119

56

35

Rp.

4.894.918.536.-

15

Bali

34

24

15

6

Rp.

1.000.000.000.-

16

Nusa Tenggara Barat

28

28

23

20

Rp.

110.669.984.-

17

Nusa Tenggara Timur

31

73

46

22

Rp.

2.026.841.410.-

18

Kalimantan Barat

49

25

19

10

Rp.

2.311.076.613.-

19

KalimantanTengah

32

42

22

34

Rp.

1.445.722.246.-

20

Kalimantan Selatan

27

56

28

25

Rp.

3.474.713.036.-

21

Kalimantan Timur

43

58

29

24

Rp.

5.707.851.700.-

22

Sulawesi Utara

33

36

19

19

Rp.

1.393.259.845.-

23

Sulawesi Tengah

43

55

38

20

Rp.

2.051.886.024.-

24

Sulawesi Tenggara

53

29

30

23

Rp.

5.455.641.200.-

25

Sulawesi Selatan

165

128

71

52

Rp. 99.873.093.162.-

26

Maluku

28

33

28

9

Rp.

27

Papua

22

13

59

0

Rp. 22.000.000.000.-

28

Banten

26

31

24

27

Rp.

29

Bangka Belitung

20

35

13

19

Rp.

863.497.228.-

30

Gorontalo

18

18

23

12

Rp.

6.063.353.668.-

31

Maluku Utara

16

38

20

4

Rp.

3.610.874.545.-

32

Kepulauan Riau

20

31

17

8

Rp.

574.983.610.-

Jumlah

1.696

1.646

1.243

770

8 USD 500.000

2.085.919.819.1.161.421.210.-

Rp. 403.102.000.215-

USD 500.000


49

Hasil yang telah dicapai pada Tahun 2013:

a. Penyidikan Tabel 18 Hasil Penyidikan Tahun 2013 No

Satuan Kerja

Target

Capaian

Prosentase

80

85

106,25 %

1

Kejaksaan Agung

2

Kejai, Kejari dan Cabjari se- Indonesia

1.350

1.568

116,15 %

JUMLAH

1.430

1.653

115,59 %

Target

Capaian

Prosentase

80

100

125 %

b. Penuntutan Tabel 19 Hasil Penuntutan pada Tahun 2013 No

Satuan Kerja

1

Kejaksaan Agung

2


1.350

1.923

142,44 %

JUMLAH

1.430

2.023

141,47 %

c. Uang Negara yang berhasil diselamatkan Tabel 20 Uang yang berhasil diselamatkan pada Tahun 2013 No

Satuan Kerja

Jumlah

1

Kejaksaan Agung

Rp. 52.190.200.000.+ USD 500.000

2


Rp. 350.911.800.215.-

JUMLAH

Rp. 403.102.000.215.+ USD 500.000

Pelaksanaan Instruksi Presiden R.I. No. 1 Tahun 2013 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kejaksaan R.I. meliputi:

tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum;

a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan keuangan Negara;

c. Meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, BPKP, PPATK, dan institusi Negara terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.

b. Mencegah dan memberikan sanksi

50


Tabel 21 Hasil Capaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan RI No

Tahun

Penyidikan

Penuntutan

1

2011

1.515 Perkara

1.217 Perkara

2

2012

1.401 Perkara

1.511 Perkara

3

2013 (Target/DIPA)

1.430 Perkara

1.430 Perkara

4

2014 (Target/RKP)

1.380 Perkara

1.380 Perkara

Penyelamatan Keuangan Negara : - Rp. 403.102.000.215,- (empat ratus tiga milyar seratus dua juta dua ratus lima belas ribu). - US$. 500.000,- (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat). Eksekusi Perkara Yang Menarik Perhatian Mayarakat Tahun 2013 : 1. Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 899K/Pid.sus/2012 tanggal 22 Nopember 2012 atas nama Terpidana Komjen Pol. (Purn) Drs. SUSNO DUADJI, SH. MH. M.Sc. Pelaksanaan eksekusi : Melalui upaya persuasif eksekusi terpidana Komjen Pol. (Purn) Drs. SUSNO DUADJI, SH. MH. M.Sc dapat dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2013 sekitar pukul 23.10 WIB di lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Cibinong. 2. Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 161K/Pid.sus/2012 tanggal 10 April 2012 atas nama terpidana THEDDY TENGKO. Pelaksanaan Eksekusi : Dengan berkoordinasi dengan Danrem 151 Binaiya Kodam XVI Petimura, pada tanggal 29 Mei 2013 pukul 14.25 WIT, Tim Eksekutor berhasil menangkap terpidana THEDDY TENGKO di Bandara Rar Gwarmar,

Dobo selanjutnya terpidana dieksekusi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Ambon.

4.5 PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA Berdasarkan UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, selain diberikan kewenangan menangani perkara pidana, Kejaksaan RI juga diberi kewenangan untuk menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangan tersebut, Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI mengorganisasikannya kedalam 3 (tiga) struktur dibawah kendali Direktur, yaitu : Direktur Perdata, Direktur Tata Usaha Negara dan Direktur Pemulihan dan Perlindungan Hak. Masing-masing Direktorat tersebut dalam menjalankan tugasnya dibagi menjadi 5 (lima) kewenangan meliputi : (1) Penegakan Hukum, (2) Bantuan Hukum (Kepengacaraan Negara), (3) Pertimbangan Hukum, (4) Pelayanan Hukum dan, (5) Tindakan Hukum Lain. Capaian Kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada tahun 2013 meliputi : a. Tugas dan wewenang bagian Perdata dan Tata Usaha Negara. 1) Penegakan Hukum Tahun 2013 tidak ada kasus Penegakan hukum ini terbatas pada upaya Kejaksaan dalam rangka penyelesaian pembayaran uang pengganti atas


51

terpidana korupsi ex UU No. 3 Tahun 1971. 2) Bantuan Hukum Kegiatan bantuan hukum dimana Jaksa Pengacara Negara mewakili Pemerintahan baik di Pusat maupun Daerah (melalui litigasi) tahun 2013 mencapai 2.961 kasus. 3) Pertimbangan Hukum Kegiatan Pertimbangan Hukum di tahun 2013 mencapai 468 berkas. Data tersebut meliputi pemberian pendapat hukum (legal opinion) maupun tugas pendampingan (legal assistance). 4) Pelayanan Hukum Kegiatan Pelayanan Hukum di tahun 2013 mencapai 358 kasus. 5) Tindakan Hukum lain Kegiatan Tindakan Hukum Lain (khususnya menjadi mediator) di Tahun 2013 mencapai 2 kasus.

52


b. Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara. 1) Pada Tahun 2013 Keuangan Negara yang berhasil diselamatkan untuk tingkat pusat (Kejaksaan Agung) sejumlah Rp.32.742.960.000,00,- (tiga puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Keuangan Negara yang berhasil dipulihkan sebesar Rp.85.904.081.238,00,- (delapan puluh lima milyar sembilan ratus empat juta delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) 2) Pada Tahun 2013 Keuangan Negara yang berhasil diselamatkan pada tingkat Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia sejumlah Rp. 1.182.794.121.105,90 (satu triliun seratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu seratus lima rupiah sembilan puluh sen) dan tanah

seluar ±13.250 M2. Keuangan Negara yang berhasil dipulihkan sebesar Rp.62.843.998.028,03. Sehingga Jumlah total Keuangan Negara yang berhasil diselamatkan dan dipulihkan pada Tahun 2013 sebesar Rp.1.364.276.160.371,93 (satu triliun tiga ratus enam puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah sembilan puluh tiga sen) dan Tanah seluas ±13.250 M2.

Pengganti (PUP) berdasarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1971 baru mencapai 14,44% yaitu terlihat dari jumlah Pembayaran Uang Pengganti yang berhasil ditagih oleh bidang Datun adalah sebesar Rp.1.069.385.915.712,98 (satu trilyun enam puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah sembilan puluh delapan sen) dari total yang harus ditagih yaitu sebesar Rp.7.404.999.848.421,06 (tujuh trilyun empat ratus empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah enam sen).

3) Pembayaran Uang Pengganti (PUP). Pada Tahun 2013, tingkat keberhasilan penyelesaian Pembayaran Uang

Tabel 22 Jumlah Keuangan/Kekayaan Negara Yang Diselamatkan dan Dipulihkan* No

Kegiatan

Nilai

1

Diselamatkan ( Perkara Perdata)

Rp. 1.215.537.081.105,90 dan Tanah seluas ± 13.250 M2

2

Dipulihkan ( Perkara PPH)

Rp. 148.739.079.266,03 • •

JUMLAH

Rp. 1.364.276.160.371,93 Tanah Seluas ± 13.250 M2

Tabel 23 Target dan Kinerja Datun Tahun 2013 No

Kegiatan

Target perkara/ kegiatan

Kinerja

%

1

Peningkatan penanganan perkara Perdata

60

62

103%

2

Peningkatan penanganan perkara TUN

40

65

162%

3

Peningkatan penanganan perkara PPH

80

102

128%

Sub Total

180

229

127%

Peningkatan penanganan perkara Perdata, TUN dan PPH di Kejai, Kejari dan Cabang Kejari

1272

3574

280,97%

Total / Rata-rata Capaian

1452

3803

262%

4


53

Graik 7 Kinerja Penanganan Perkara DATUN Tahun 2013 Target

Capaian 3.803

3.574

1.452

1.272 229

180

Kejai, Kejari & Cabjari

Kejaksaan Agung RI

Total/ Rata-rata Capaian

Tabel 24 Penanganan Penyelesaian Perkara Direktorat

Penegakan Hukum

Pengacara Negara

Perimbangan Hukum

Pelayanan Hukum

Tindakan Hukum Lain

Total

Jumlah

-

2961

468

358

1

3788

Tabel 25 Capaian Kinerja Tahun 2013 Jenis Kegiatan Datun No

Kejaksaan

Penegakan Hukum

Perimbangan Pelayanan Hukum Hukum

Pengacara Negara Liigasi Nonliigasi

Tindakan Total Hukum Lain

Jml

A

KEJAKSAAN AGUNG

-

84

27

111

92

10

-

213

1

KT – N. A. D

-

-

6

6

-

-

-

-

2

KT – SUMUT

-

9

1

10

36

4

-

50

3

KT – SUMBAR

-

11

-

11

7

20

-

38

4

KT – RIAU

-

8

14

22

72

44

-

138

5

KT – JAMBI

-

8

45

53

5

8

-

66

6

KT – SUMSEL

-

5

17

22

2

2

-

26

7

KT – BENGKULU

-

3

51

54

-

-

-

54

8

KT – LAMPUNG

-

7

2

9

-

3

-

12

9

KT – DKI JAKARTA

-

-

765

765

-

-

-

765

10 KT – JAWA BARAT

-

19

110

129

10

22

11 KT – JAWA TENGAH

-

15

20

35

11

42

1

88

12 KT – D.I. Y

-

5

6

11

-

23

-

34

13 KT – JAWA TIMUR

-

19

280

299

23

29

-

351

54


161

Jenis Kegiatan Datun No

Kejaksaan

Penegakan Hukum

Perimbangan Pelayanan Hukum Hukum

Pengacara Negara Liigasi Nonliigasi

Tindakan Total Hukum Lain

Jml

14 KT – KALBAR

-

9

10

19

-

17

-

36

15 KT – KALTENG

-

17

4

21

4

9

-

34

16 KT – KALSEL

-

5

-

5

12

12

-

29

17 KT – KALTIM

-

6

19

25

-

-

-

25

18 KT – SULUT

-

33

53

86

8

-

-

94

19 KT – SULTENG

-

2

5

7

-

8

-

15

20 KT – SULSEL

-

7

828

835

44

19

-

898

21 KT – SULTRA

-

4

-

4

-

-

-

4

22 KT – B A L I

-

6

27

33

-

6

-

39

23 KT – N T B

-

12

42

54

-

31

-

85

24 KT – N T T

-

18

1

19

-

-

-

19

25 KT – MALUKU

-

3

2

5

-

-

-

5

26 KT – PAPUA

-

13

40

53

13

17

-

83

27 KT – MALUT

-

7

4

11

-

11

-

22

28 KT – GORONTALO

-

1

198

199

-

-

-

199

29 KT – BABEL

-

6

26

32

-

2

-

34

30 KT – BANTEN

-

4

7

11

126

7

-

144

31 KT – KEP. RIAU

-

5

-

5

3

12

-

20

-

351

2610

2961

468

358

1

3788

JUMLAH

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, telah dilakukan serangkaian kerjasama sebagai berikut: a. Kesepakatan Bersama antara PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dengan Kejaksaan Agung, tentang penanganan masalah hukum bidang Perdata dan tata Usaha Negara No : 004/I/KONTR/DKB/2013 – No : B-001/G/ Gs.1/01/2013 tanggal 8 Januari 2013. b. Kesepakatan Bersama antara PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) dengan Kejaksaan Agung tentang penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara No : 01/MOU/DRT/1/2013 – No : B-054/G/

Gs.1/01/2013 tanggal 29 Januari 2013. c. Kesepakatan Bersama antara PT Djawatan angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (Persero) dengan Kejaksaan Agung tentang Penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara No : 20/HK.203/DU-2013 – No : B-078/G/Gs.1/02/2013 tanggal 6 Februari 2013. d. Kesepakatan Bersama antara Badan Meteorologi, Krimatologi dan Geoisika dengan Kejaksaan Agung tentang penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara No : KS.301/008/KB/II/2013 – No : B-103/G/Gs.1/02/2013 tanggal 27 Pebruari 2013.


55

e. Kesepakatan Bersama antara PT. Jamsostek (Persero) dengan Kejaksaan Agung tentang Penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara No : MoU/32/04/2013 – No : B-171/G/Gs.1/04/2013 tanggal 22 April 2013. f. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung tentang penanganan masalah hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara No : 470/SJ-DAG/SD/5/2013 - No : B-194/G/Gs.1/05/2013 tanggal 8 Mei 2013. g. Kesepakatan Bersama antara PT. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dengan Kejaksaan Agung tentang penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara No : 008/MoU/ LPDB/2013 – No : 285/G/Gs.1/07/2013 tanggal 31 Juli 2013. h. Kesepakatan Bersama antara PT. Krakatau Steel (Persero) dengan Kejaksaan Agung tentang penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara No : 12/DU-KS/ Kontr/2013 – No : 317/G/Gs.1/09/2013 tanggal 04 September 2013. i. Kesepakatan Bersama antara PT. Perkebunan Nusantara II dengan Kejaksaan Agung tentang penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 20/MoU/01/IX/2013 – No : B-335/G/Gs.1/09/2013 tanggal 20 September 2013. j. Kesepakatan Bersama antara PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) dengan Kejaksaan Agung tentang penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara No : 057400.MoU/HK.02/UT/2013 – No : B-369/G/Gs.1/10/2013 tanggal 18 56


Oktober 2013. k. Kesepakatan Bersama antara PT. TELKOM (Persero) Tbk dengan Kejaksaan Agung tentang penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara No : K.TEL.212/ HK.840/UTA-00/2013 – No : B-393/G/ Gs.1/11/2013 tanggal 08 November 2013. l. Kesepakatan Bersama antara PT. TIMAH (Persero) Tbk dengan Kejaksaan Agung tentang penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara No : 049/TBK/ NKB-0000/2013-B1 – No : B-442/G/ Gs.1/12/2013 tanggal 23 Desember 2013.

4.6 PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Birokrasi Kejaksaan yang Bersih, penguatan peran pengawasan mutlak diperlukan demi terwujudnya akuntabilitas kinerja individu (SDM) maupun lembaga Kejaksaan. Hal ini disebabkan, aspek Integritas Individu serta akuntabilitas kinerja lembaga sangat menentukan keberhasilan kinerja lembaga. Sejalan dengan pentingnya penguatan terhadap peran pengawasan khususnya di bidang hukum dan aparatur, Kejaksaan R.I. telah menetapkan upaya penguatan peran pengawasan sebagai skala prioritas dalam pelaksanaannya. Selama Tahun 2013, Penanganan dan penyelesaian laporan pengaduan pada Jaksa Agung Muda Pengawasan ditangani oleh 5 (lima) Inspektur yaitu : (a) Inspektur I, (b) Inspektur II, (c), Inspektur III, (d) Inspektur IV, (e) Inspektur V , dimana sepanjang Tahun 2013 telah diterima sebanyak 760 ditambah sisa lapdu Tahun 2012 sebanyak 413 sehingga total menjadi 1.173 laporan pengaduan dan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan tersebut, telah dilakukan langkah penyelesaian yang hingga akhir Tahun 2013

berhasil diselesaikan sebanyak 778 dengan rincian lapdu yang dinyatakan terbukti sebanyak 109 Lapdu dan yang tidak terbukti sebanyak 669 sehingga capaian kinerja penyelesaian lapdu sebanyak 33,67 %.

Graik 8 Laporan Pengaduan Tahun 2013 1.173

778

Laporan Pengaduan

Penyelesaian

Laporan pengaduan yang perhatian publik Tahun 2013 :

menarik

a. Pemberitaan Media Elektronik SINDONEWS.com yang bertema Kajati

DKI Jakarta bantah terlibat kasus suap terkait penanganan perkara tindak pidana perpajakan PT. Master Steel. Terhadap pemberitaan tersebut Jaksa Agung Muda Pengawasan telah melakukan Klariikasi berdasarkan Surat Perintah Nomor : Print-133/H/ Hjw/07/2013 tanggal 19 Juli 2013, dengan hasil klariikasi terhadap Pemberitaan Media Elektronik SINDONEWS.com tidak perlu ditindaklanjuti dengan inspeksi kasus karena belum ditemukan bukti awal adanya dugaan pelanggaran disiplin, kecuali dikemudian hari ditemukan data dan fakta baru. a. Adanya indikasi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh oknum Jaksa pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejari Jakarta Timur yang tidak melakukan upaya hukum Banding terkait dengan penanganan kasus pajak PT.Genta. Terhadap adanya dugaan pelanggaran


57

disiplin telah dilakukan Inspeksi Kasus berdasarkan Surat perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor : Print-132/H/Hjw/07/2013 tanggal 19 Juli 2013 dengan hasil berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dalam inspeksi Kasus penanganan perkara tindak pidana perpajakan yang melibatkan perusahaan PT. GENTA DUNIA JAYA RAYA, Jaksa Penuntut Umum ALBERTINUS P NAPITUPULU, SH.MH, DKK (Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta) telah terbukti melakukan perbuatan pelanggaran disiplin yaitu tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara sesuai Pasal 3 angka 9 PP Nomor 53 Tahun 2010. b. Pemberitaan media koran (Dialog) yang berjudul Kejati Tuntut rendah pemilik Narkoba, yang pada intinya memberitakan Diah Ayu,SH, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

58


dalam menangani perkara Narkotika dan Psikotropika dengan nama terdakwa SUNIL LAUNGANI dan perkara kepemilikan 598 butir ekstasi (narkotika dan Psikotropika) atas nama terdakwa Hardy Arga Ciputra alias Kiting dkk dinilai tuntutan terhadap keduanya terlalu rendah. Bahwa terhadap pemberitaan tersebut telah dilakukan Klariikasi berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan, Nomor : PRIN--298/H/ Hjw/08/2013 tanggal 16 Agustus 2013, tidak perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan fungsional (inspeksi kasus) karena tidak ditemukan bukti awal adanya pelanggaran disiplin kecuali dikemudian hari ditemukan data dan fakta baru. c. Pemberitaan pada situs www.detik.com dengan tajuk berita “Gebrak Pistol di Pom Bensin Serpong, seorang Jaksa dilaporkan ke Polisi”, hari Selasa tanggal 3 September 2013, yang pada

pokoknya memberitakan adanya Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa dengan isial MP yang dilaporkan ke Polsek Serpong karena menabar ancaman dengan senjata api. kemudian berdasarkan hasil klariikasi. Terhadap kasus tersebut diatas telah dilakukan pemeriksaan fungsional dan telah dijatuhi hukuman disiplin

tingkat sedang “Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama selama 1 tahun sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf c PP Nomor 53 Tahun 2010 karena terbukti melanggar Pasal 3 angka 6 PP Nomor 53 Tahun 2010. Rekapitulasi Penyelesaian pengaduan Tahun 2013 adalah :

Laporan

Tabel 26 Rekapitulasi penyelesaian laporan pengaduan Tahun 2013

No

Inspektur

Sisa Lapdu per Des 2012

Lapdu masuk Tahun 2013

Jumlah Lapdu

Diselesaikan Terbuki

Tidak Terbuki

Jumlah

Masih dalam Proses

1.

Inspektur l

153

175

328

50

124

174

154

2.

Inspektur II

34

177

211

15

139

154

57

3.

Inspektur III

117

103

220

8

149

157

63

4.

Inspektur IV

41

172

213

22

161

183

30

5.

Inspektur V

68

133

201

14

96

110

91

Jumlah

413

760

1173

109

669

778

395

Tabel 27 Rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin pegawai Kejaksaan se-Indonesia yang telah memperoleh surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan golongan Tahun 2013 No

Golongan

Tata Usaha

Jaksa

Jumlah

1. 2. 3. 4.

GOLONGAN I GOLONGAN II GOLONGAN III GOLONGAN IV Jumlah

0 58 45 0 103

0 0 134 34 168

0 58 179 34 271

Tabel 28 Rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin pegawai Kejaksaan se-Indonesia yang telah memperoleh surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan jenis hukuman Tahun 2013 No

Golongan

Tata Usaha

Jaksa

Jumlah

1. 2. 3.

RINGAN SEDANG BERAT Jumlah

11 61 31 103

75 75 18 168

86 136 49 271


59

Tabel 29 Rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin pegawai Kejaksaan se-Indonesia yang telah memperoleh surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan jenis perbuatan Tahun 2013 No 1. 2. 3. 4.

Golongan INDISIPLINER PENYALAHGUNAAN WEWENANG PERBUATAN TERCELA LAINNYA PERDATA J umlah

Tata Usaha

Jaksa

Jumlah

35 57 11 0 103

13 144 11 0 168

48 201 22 0 271

Tabel 30 Rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin pegawai Kejaksaan se-Indonesia yang telah memperoleh surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan jenis perbuatan hukuman disiplin berat Tahun 2013 No

Golongan

Tata Usaha

Jaksa

Jumlah

1.

Penurunan pangkat seingkat lebih rendah selama 3 (iga) tahun PP 53 Tahun 2010

16

6

22

2.

Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan seingkat lebih rendah

0

0

0

3. 4. 5.

Pembebasan dari jabatan fungsional jaksa Pembebasan dari jabatan Struktural Pemberhenian dengan hormat idak atas permintaan sendiri

0 0 7

4 3 2

4 3 9

6. 7.

Pemberhenian idak dengan hormat sebagai PNS Pemberhenian Sementara sebagai PNS

8 4

3 1

11 5

32

18

50

Jumlah

Catatan : Didalam satu laporan pengaduan dapat menyangkut lebih dari satu orang pegawai Kejaksaan, sehingga jumlah laporan pengaduan yang terbukti tidak sama dengan jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman.

Selain itu, sejalan dengan prinsip reward and punishment yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka memacu kinerja SDM agar menjadi lebih baik, dengan mengacu pada Keputusan Jaksa Agung R.I. No : KEP-099/A/JA/07/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang penilaian Prestasi Kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Jaksa dan Pegawai Tata Usaha yang berprestasi se Indonesia Tahun 2013 dengan hasil : 1. Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Tipe A dan Tipe B yang berprestasi : a. Kejaksaan Tinggi 1. KT. Jawa Tengah

60


2. KT. Jawa Timur 3. KT. DI. Yogyakarta b. Kejaksaan Negeri Tipe A 1. KN. Sleman 2. KN. Pangkal Pinang 3. KN. Purwokerto c. Kejaksaan Negeri Tipe B 1. KN. Sangata 2. KN. Kayu Agung 3. KN. Pangkep 2. Jaksa Berprestasi :

1. MIA BANULITA, S.H., M.H (Kasubag Pertimbangan Hukum pada Biro Hukum dan Hub. LN) 2. WAGIYO SANTOSO, S.H.,M.H. (SATSUS pada PPTPK pada JAM PIDSUS) 3. SUGENG RIYANTA, S.H.M.H. (Kasi Penyidikan pada Aspidsus KT. Jawa Tengah) 3. Tata Usaha Berprestasi : 1. DENNY S. KURNIAWAN, S.H (Operator Maluku)

Komputer

pada

KT.

2. SUPARMAN, S.Sos., S.H. (Kasubag Kepegawaian pada Asbin KT. Kepulauan Riau) 3. SUMARDIN, S.H, M.H (Staf Tata Usaha pada Direktorat Penyidikan pada JAM PIDSUS) Selain melakukan pengawasan secara internal, dalam rangka mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di tubuh Kejaksaan agar berjalan dengan sukses, bidang pengawasan telah melakukan serangkaian kegiatan, antara lain : 1. Laporan Pengaduan Melalui Website Kejaksaan Dengan reformasi birokrasi Kejaksaan dituntut untuk melakukan pelayanan prima dan transparansi kepada publik/ masyarakat . Peran serta masyarakat sebagai sosial kontrol perlu mendapat respon yang positif, atas dasar hal tersebut Kejaksaan R.I telah membuka akses publik melalui penerapan sistem teknologi (IT) yaitu website kejaksaan dengan alamat www.kejaksaan.go.id yang telah menyediakan kanal khusus untuk laporan pengaduan. Dengan tersedianya akses publik melalui

website kejaksaan diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam mengontrol perilaku pegawai Kejaksaan. Tidak semua Laporan Pengaduan yang diterima Jaksa Agung Muda Pengawasan melalui website melaporkan dugaan perbuatan tercela pegawai Kejaksaan, tetapi juga laporan yang terkait dengan teknis penanganan perkara, dugaan tindak pidana korupsi dan juga terkait dengan masalah Pembinaan. 2. Sebagai tindak lanjut dari penyusunan Instrumen Penilaian Kinerja Unit (IPKU), Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan bekerjasama dengan Tim Pembaruan Kejaksaan dan Konsultan Hay Group melakukan penyempurnaan terhadap draf IPKU dimaksud dan telah pula dilaporkan kepada Jaksa Agung R.I.; 3. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dengan pendampingan Tim dari BPKP telah melakukan pemetaan terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan melakukan diacnostic Assessment dan wawancara serta melakukan validasi data yang kemuadian dituangkan dalam laporan hasil pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kegiatan dimaksud telah dilaporkan kepada Jaksa Agung R.I. 4. Telah melakukan penyusunan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-015/A/ JA/07/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan R.I. LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN RI 2013

61

6. Telah melakukan penyusunan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 026/A/JA/10/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Penanganan dan Perlindungan terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pejabat

Wajib LHKPN Kejaksaan berjumlah 11.421, yang telah melaporkan kekayaan melalui LHKPN bentuk Form A dan Form B berjumlah 2.472 atau sekitar 21,64% dan yang belum melaporkan harta kekayaan sebanyak 8.949 atau sekitar 78, 36%

4.7 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Dalam rangka meningkatkan mutu / kualitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan, salah satu program yang menonjol adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai yang dikelola secara efektif dan eisien. Pengelolaan secara efektif dan eisien tersebut dimulai sejak dilakukan identiikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan, perancangan program pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sampai dengan evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tersebut.

62


Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung peningkatan profesionalisme dan kapabilitas SDM Kejaksaan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Diklat bagi Kejaksaan pada tahun 2013 sebesar Rp.130.469.838.000 (seratus tiga puluh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), serta memasukkan program pendidikan manajemen dan kepemimpinan sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan sebagai kegiatan prioritas yang wajib dijalankan bagi Kejaksaan dalam rangka menyukseskan program reformasi birokrasi. Dalam Tahun 2013 telah ditetapkan program kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014, program dimaksud adalah merupakan Program Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional, Program Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan serta Program Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Badan Diklat Kejaksaan R.I. Adapun program Diklat yang telah dilaksanakan dan diselesaikan pada Tahun 2013 yaitu : a. Diklat Manajemen dan kepemimpinan

Tabel 31 Program Diklat Manajemen dan Kepemimpinan No. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Program Jenis Diklat

Jumlah Angkatan

2

3

4

1 2 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

19

100%

Diklat Kepemimpinan Tk. II Diklat Kepemimpinan Tk. III Diklat Kepemimpinan Tk. IV Perencanaan & Evaluasi Kinerja Program Tata Kepemerintahan Pengadaan Barang & Jasa TOR / Proposal SOP TOT Substansi Refresher Course Eselon III MOT Penilaian Aset Milik Negara Pengelolaan Barang Milik Negara Capaian Kinerja

Capaian Kinerja

Keterangan 5 Jumlah & jenis Diklat yang diprogramkan pelaksanaannya dari bulan Januari s.d. bulan November Tahun 2013 telah terealisasi seluruhnya.

Tabel 32 Diklat Kepemimpinan (Diklat Pim) No.


Jumlah Angkatan

1

2

3

Input / Output

Capaian Kinerja 4

1. 2.

Diklat Kepemimpinan Tk. IV Diklat Kepemimpinan Tk. III

6 2

180/180 60/60

100% 100%

3. 4.

Diklat Kepemimpinan Tk. II Refresher Course Eselon III

1 1

60/60 30/30

100% 100%

Capaian Kinerja

10

330/330

100%

Input/Output

Capaian Kinerja

Tabel 33 Diklat Teknis Manajemen No.


Jumlah Angkatan

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4

Perencanaan & Evaluasi Kinerja Program Tata Kepemerintahan Pengadaan Barang & Jasa TOR / Proposal TOT Substansi MOT SOP Penilaian Aset Milik Negara Pengelolaan Barang Milik Negara.

1 1 3 2 1 1 1 1 1

30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/28 30/30 30/30 30/30

100% 100% 100% 100% 100% 93,3% 100% 100% 100%

Capaian Kinerja

9

270/268

98,99%


63

Tabel 34 Jumlah SDM Aparatur Kejaksaan yang telah mengikuti Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Tahun 2013 No.


Alokasi Peserta Diklat

Capaian

%

1

2

3

4

5

60 orang 60 orang 180 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang

60 orang 60 orang 180 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang

100% 100% 100% 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93,3% 100% 100%

600 orang

598 orang

98,96%

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Diklat Kepemimpinan Tk. II Diklat Kepemimpinan Tk. III Diklat Kepemimpinan Tk. IV Perencanaan & Evaluasi Kinerja Program Tata Kepemerintahan Pengadaan Barang & Jasa TOR / Proposal SOP TOT Substansi Refresher Course Eselon III MOT Penilaian Aset Milik Negara Pengelolaan Barang Milik Negara Jumlah

b. Diklat Teknis Dalam rangka lebih mengefektikan program-program Diklat Teknis, maka Badan Diklat Kejaksaan R.I. melakukan Rumpunisasi Diklat Teknis Fungsional Kejaksaan R.I. melalui Keputusan Kepala Badan Diklat Kejaksaan R.I. tentang Rumpun Diklat Teknis Fungsional Kejaksaan R.I. yang terdiri atas :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ); 2. Rumpun Diklat Teknis Intelijen; 3. Rumpun Diklat Teknis Tindak Pidana Khusus; 4. Rumpun Diklat Teknis Tindak Pidana Umum; 5. Rumpun Diklat Teknis Perdata dan TUN; 6. Rumpun Diklat Teknis Umum/ Administrasi dan Manajemen.

Tabel 35 Program Diklat Teknis dan Fungsional Tahun 2013 NO.

JENIS DIKLAT

Jumlah Angkatan

Capaian Kinerja

Keterangan

1

2

3

4

5

I. DIKLAT FUNGSIONAL A. PEMBINAAN 1.

Diklat Manajemen Sumber Daya (SDM, Keuangan & Aset)

1

100%

2.

Diklat Pengelolaan Kepegawaian

1

100%

3.

Diklat Pengelolaan Aset (BMN)

1

100%

4.

Diklat Perencanaan Pengelolaan Keuangan

1

100%

5.

Diklat Humas dan Keprotokolan

1

100%

64


B. PEMBINAAN 6.

Diklat Keamanan Dalam (Kamdal)

1

100 %

7.

Diklat Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

1

100%

8.


1

100%

C. INTELIJEN 9.

Diklat Agen Intelijen

2

100 %

10.

Diklat Penyelidikan Wira Intelijen

2

100%

11.

Diklat Penyelidikan Dasar Intelijen

2

100%

12.

Diklat Komputer Forensik Intelijen

2

100%

D. PENGAWASAN 13.

Diklat Teknis Pengawasan

1

100%

14.

Diklat Manajemen Pengawasan

1

100%

15.

Auditor

1

100%

E.

TINDAK PIDANA KHUSUS

16.

Diklat Terpadu Jaksa Hakim Polisi

2

100 %

17.

Diklat Penanganan Perkara T.P. Perikanan

2

100 %

18.

Diklat Asset Recovery & Extradisi

2

100 %

19.

Diklat Penanganan Perkara T.P. Korupsi & Money Laundering

1

100 %

20.

Diklat Penanganan Perkara Pidsus

1

100 %

21.

Diklat Komputer Forensik

2

100 %

22.

Trial Advocacy Bagi Jaksa

1

100 %

23.

Penelusuran Aset ( Aset Tracing )

1

100 %

F. TINDAK PIDANA UMUM 24.

Diklat Penanganan Perkara Wildlife Crime

1

100%

25.

Diklat Penanganan Perkara Cyber Crime

1

100%

26.

Diklat Tindak Pidana Money Laundering

1

100%

27.

Diklat Penanganan Perkara T.P. ABH

2

100%

28.

Diklat Penanganan Perkara PIDUM

1

100%

29.

Diklat Manajemen Pengelolaan Perkara

1

100%

30.

Diklat Transnaional Crime

1

100%

31.

Diklat Tindak Pidana Perbankan

1

100%

G. DATUN 32.

Diklat Kepengacaraan (Teknis Lanjutan I)

1

100 %

33.

Diklat Non Liigasi (ADR)

1

100 %

34.

Diklat Penyusunan Kontrak Drating

1

100 %

35.

Diklat Penanganan Perkara Datun ( lanjutan I )

1

100 %

36.

Diklat Liigasi (Teknis Lanjutan II)

1

100 %

37.

Diklat Teknis Kepailitan

1

100 %

1

100 %

49

100%

II. DIKLAT FUNGSIONAL 38.

Diklat Pembentukan Jaksa Angkatan I s/d IX CAPAIAN KINERJA


65

Tabel 36 Program Pengembangan SDM- Beasiswa NO.

JENIS DIKLAT

Jumlah Angkatan

Capaian Kinerja

Ket.

1

2

3

4

5

I.

PROGRAM PASCA SARJANA (S-2)

1.

Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia

1

100%

2.

Program Pasca Sarjana UNHAS

1

100%

3.

Program Pasca Sarjana Universitas Andalas

1

100%

1

100%

4

100%

II. 4.

PROGRAM DOKTORAL (S-3) Program S-3 UNHAS

Capaian Kinerja

Tabel 37 Capaian Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional Tahun 2013 NO.

JENIS DIKLAT

ALOKASI PESERTA DIKLAT

CAPAIAN

%

1

2

3

4

5

1.

Diklat Manajemen Sumber Daya (SDM, Keuangan & Aset)

40 Org

40 Org

100%

2.

Diklat Pengelolaan Kepegawaian

40 Org

40 Org

100%

3.

Diklat Pengelolaan Aset (BMN)

40 Org

40 Org

100%

4.

Diklat Perencanaan Pengelolaan Keuangan

40 Org

35 Org

100%

5.


40 Org

39 Org

97,5%

6.

Diklat Keamanan Dalam (Kamdal)

40 Org

40 Org

100%

7.

Diklat Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

40 Org

40 Org

100%

8.


40 Org

40 Org

100%

I. DIKLAT FUNGSIONAL A. PEMBINAAN

B. INTELIJEN 9.

Diklat Agen Intelijen Angkatan I

40 Org

40 Org

100%

10.

Diklat Penyelidikan Wira Intelijen Angkatan I

40 Org

40 Org

100%

11.

Diklat Penyelidikan Dasar Intelijen Angkatan I

40 Org

40 Org

100%

12.

Diklat Penyelidikan Wira Intelijen Angkatan II

40 Org

40 Org

100%

13.

Diklat Penyelidikan Dasar Intelijen Angkatan II

40 Org

40 Org

100%

14.

Diklat Agen Intelijen Angkatan II

40 Org

40 Org

100%

15.

Komputer Forensik Intelijen I

40 Org

40 Org

100%

16.

Komputer Forensik Intelijen II

40 Org

40 Org

100%

66


C. PENGAWASAN 17.

Diklat Teknis Pengawasan

40 Org

38 Org

95%

18.

Diklat Manajemen

40 Org

39 Org

97,5%

19.

Pengawasan Auditor

40 Org

40 Org

100%

D. TINDAK PIDANA KHUSUS 20.

Diklat Terpadu Jaksa Hakim Polisi Angkatan I

40 Org

39 Org

97,5%

21.

Diklat Penanganan Perkara T.P. Perikanan Angkatan I

40 Org

40 Org

100%

22.

Diklat Asset Recovery & Extradisi Angkatan I

40 Org

40 Org

100%

23.

Diklat Terpadu Jaksa Hakim Polisi Angkatan II

40 Org

38 Org

95%

24.

Diklat Penanganan Perkara T.P. Perikanan Angkatan II

40 Org

36 Org

90%

25.

Diklat Asset Recovery & Extradisi Angkatan II

40 Org

39 Org

97,5%

26.

Diklat Penanganan Perkara T.P. Korupsi & Money Laundering

40 Org

39 Org

97,5%

27.

Diklat Penanganan Perkara Pidsus

40 Org

40 Org

100%

28.

Diklat Komputer Forensik Angkatan I

40 Org

37 Org

92,5%

29.

Diklat Komputer Forensik Angkatan I

40 Org

40 Org

100%

30.

Diklat Trial Advocacy bagi Jaksa

40 Org

40 Org

100%

31.

Diklat Penelusuran Aset ( Aset Tracing)

40 Org

40 Org

100%

E. TINDAK PIDANA UMUM 32.

Diklat Penanganan Perkara Wildlife Crime

40 Org

40 Org

100%

33.

Diklat Penanganan Perkara Cyber Crime

40 Org

40 Org

100%

34.

Diklat Tindak Pidana Money Laundering

40 Org

39 Org

97,5%

35.

Diklat Penanganan Perkara T.P. ABH Angkatan I

40 Org

40 Org

100%

36.

Diklat Penanganan Perkara PIDUM

40 Org

40 Org

100%

37.

Diklat Manajemen Pengelolaan Perkara

40 Org

40 Org

100%

38.

Diklat Penanganan Perkara T.P. ABH Angkatan II

40 Org

40 Org

100%

39.

Diklat Lingkungan Hidup

40 Org

40 Org

100%

40.

Diklat Perbankan

40 Org

40 Org

100%

41.

Diklat Transnaional Crime

40 Org

40 Org

100%

F. DATUN 42.

Diklat Kepengacaraan (Teknis Lanjutan I)

40 Org

40 Org

100%

43.

Diklat Non Liigasi (ADR) Angkatan I

40 Org

39 Org

97,5%

44.

Diklat Penyusunan Kontrak Drating Angkatan I

40 Org

40 Org

100%

45.

Diklat Penanganan Perkara DATUN

40 Org

36 Org

90%

46.

Diklat Liigasi (Teknis Lanjutan II)

40 Org

39 Org

97,5%

47.

Diklat Non Liigasi (ADR) Angkatan II

40 Org

40 Org

100%

48.

Diklat Penyusunan Kontrak Drating Angkatan II

40 Org

40 Org

100%

49.

Diklat Teknis Kepailitan

40 Org

39 Org

97,5%

450 Org

450 Org

97%

2410 Org

2379 Org

97,96%

II. DIKLAT FUNGSIONAL 50.

Diklat Pembentukan Jaksa Angkatan I s/d IX CAPAIAN KINERJA


67

Tabel 38 Pegawai Kejaksaan Yang mengikuti Program Pengembangan SDM- Beasiswa NO.

JENIS DIKLAT

ALOKASI PESERTA DIKLAT

CAPAIAN

%

1

2

3

4

5

I. PROGRAM PASCA SARJANA (S-2) 1.

Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia

34 Org

34 Org

100%

2.

Program Pasca Sarjana UNHAS

20 Org

20 Org

100%

3.

Program Pasca Sarjana Universitas Andalas

30 Org

30 Org

100%

84 Org

84 Org

100%

19 Org 19 Org

19 Org 19 Org 19 Org

100%

19 Org

19 Org

100%

103 Org

103 Org

100%

Jumlah Peserta Diklat S-2 II. PROGRAM DOKTORAL (S-3) 1.

Program S-3 UNHAS - Angkatan I Semester I - Angkatan I Semester II

Jumlah Peserta Diklat S-3 Capaian Kinerja

100%

c. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum yang Ramah Anak (Diversi dan Restoratif Justice) Tabel 37 Program Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum yang Ramah Anak (Diversi dan Restoratif Justice) No. 1.

Jenis Diklat Penanganan Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Target 2013 80 orang

Capaian 2013 Jumlah

%

78 orang

97,50%

d. Diklat Fungsional Badan Diklat Kejaksaan R.I. Tahun 2013 menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa sebanyak 450 orang terbagi atas 9 (sembilan) kelas. Tabel 38 Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Capaian 2013 No. 1.

68

Jenis Diklat Pendidikan dan Pelaihan Pembentukan Jaksa (PPPJ)


Target 2013 450 orang

Jumlah

%

450 orang

100%

e. Program Kerjasama Penyelenggaraan Diklat dengan Instansi/Lembaga Donor. Realisasi penyelenggaraan Diklat Teknis yang diselenggarakan Instansi/ Lembaga Donor bekerja sama dengan Badan Diklat Kejaksaan R.I. selama Tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 39 Diklat Teknis yang diselenggarakan Instansi/Lembaga Donor bekerja sama dengan Badan Diklat Kejaksaan R.I. NO

NAMA DIKLAT/JENIS BANTUAN

JENJANG

1

Diklat Penggunaan Diskresi Dalam Mengambil Keputusan Perkara Korupsi dan Sensiif bagi Hakim dan Jaksa

Lanjutan

2.

TRIAL ADVOCACY / Tehnik Beracara Pidana yang baik dalam perbandingan sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat

Lanjutan

PELAKSANA/ PENYELENGGARA US Departement of Jusice/ USDOJ (Departemen Kehakiman Amerika Serikat) Oice of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT)

US Department of Jusice/USDOJ (Departemen Kehakiman Amerika Serikat) Oice of Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training (OPDAT)

KETERANGAN Dilaksanakan sebanyak 5 Kali : 1. Kejai Sulut : Tg. 18 April 2013 bertempat di Hotel Novetel Manado 2. Kejai KalTim : tgl 22 April 2013 bertempat di Hotel Aston Balikpapan 3. Kejai Sumut :tanggal 22 Agustus 2013 bertempat di Hotel JW Marriot Medan, JL. Putri Hijau No. 10 Medan 4. Kejai NAD: 26 Agustus 2013 di Hotel Hermes Palace Jl. T.Panglima Nyak Makan Banda Aceh NAD 5. Kejai Sumbar : 28 Agustus 2013 Hotel Grand Rocky Bukiinggi Sumbar , JL. Yos Sudarso No. 29 Benteng Bukiinggi. Dilaksanakan Tanggal 24-28 Juni 2013 pukul 08.30-10.00 waktu setempat, bertempat di Hotel The Jayakarta, Lombok Jalan Senggigi KM 4 Lombok Barat.


69

Unicef, Dep KUM dab HAM

Dilaksanakan Tanggal 2 s/d 14 September 2013 bertempat di Badan Pendidikan dan Pelaihan Kejaksaan RI

Pembuatan Kurikulum Diklat Audit Forensik Integritas

Diklat Teknis The Asia Faundaion USAID

Dilaksanakan Tanggal 2 s/d 14 September 2013 bertempat di Badan Pendidikan dan Pelaihan Kejaksaan RI

5.

Fokus Group Discussion Kurikulum Audit Forensik

Diklat Teknis The Asia Faundaion USAID

Dilaksanakan Tanggal 15 September 2013 bertempat di Hotel Kemang Jakarta

6.

Fokus Group Discussion Materi Teknik Wawancara Invesigasi

3.

Diklat Anak Berhadapan dengan Hukum bagi Aparat Penegak Hukum ( Penerapan Modul ABH )

4

Lanjutan

Lanjutan

AIPJ- USAID

Dilaksanakan Tanggal 7 Oktober 2013, bertempat di Hotel

Graik 9 Kinerja Badan Pendidikan dan Pelaihan Kejaksaan RI Tahun 2013 Jumlah Peserta Diklat (orang) Target

Capaian 2410

600

2379

598

Manajemen Kepemimpinan

Teknis Fungsional

Pembangunan/Pengadaan sarana dan prasarana Badan Diklat pada Tahun 2013 : Tabel 40 Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Badan Diklat No.

70

Jenis Pembangunan/Pengadaan

Target

Capaian

1.

Pengadaan Interior Ruang

100%

100%

2.

Pembangunan Gedung Arsip

100%

100%

3.

Pembangunan Gedung Perlengkapan

100%

100%

4.

Pengadaan Kendaraan Roda 4 (Bus)

100%

100%

5.

Pengadaan Ambulance dan Perlengkapan

100%

100%

6.

Pengadaan Komputer Lengkap

100%

100%

Capaian Kinerja

100%

100%


Keterangan

Graik 10 Kinerja Badan Pendidikan dan Pelaihan Kejaksaan RI Tahun 2013 Target

100%

Capaian 100%

Pembangunan Prasarana

PRESTASI YANG TELAH DICAPAI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 : Dalam Tahun 2013, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia telah berhasil mendapatkan Akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara untuk jenis Diklat : a. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan: - Diklat PIM III (Akreditasi A) - Diklat PIM IV (Akreditasi A) - Pra Jabatan Golongan III (Akreditasi A) - Pra Jabatan Golongan II (Akreditasi A)

b. Pendidikan Fungsional:

dan

Pelatihan

Teknis

- Diklat Teknis Pembinaan (Akreditasi B) - Diklat Teknis Intelijen (Akreditasi B) - Diklat Teknis Pidana Umum (Akreditasi B) - Diklat Teknis Pidana Khusus (Akreditasi B) - Diklat Teknis Perdata dan Tata Usaha Negara (Akreditasi B) - Diklat Pembentukan Jaksa (Akreditasi A) Sertiikat ISO 9001 Badan Diklat Kejaksaan RI untuk Tahun 2013 telah habis masa penilaiannya dan untuk Tahun 2014, telah diaudit dan mendapatkan sertiikat ISO Manajemen Mutu 9001-2008.


71

BAB V

KEGIATAN LAIN

BAB V

KEGIATAN LAIN alam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang baik Tahun 2025, LPSE merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi dimana tata kelola pemerintahan melakukan reformasi di berbagai bidang termasuk dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kejaksaan Agung adalah sebagai wadah untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kejaksaan Agung yang dibangun untuk memberikan perubahan dalam melaksanakan tugas dengan sistem pelayanan yang optimal, efektif dan eisien.

D

E-Procurement atau proses pengadaan barang/jasa secara online melalui internet adalah merupakan ikhtiar untuk

74


menciptakan birokrasi yang transparan, meminimalisir kecurangan dan memotong jalur birokrasi yang panjang. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kejaksaan Agung sejak Tahun 2011 telah menerapkan sistem pengadaan secara online atau e-procurement dengan mengadakan MoU antara Kejaksaan Agung dengan LPSE Kementerian Keuangan. Sedangkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dibentuk dengan maksud agar proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Kejaksaan Agung dapat terlaksana dengan profesional, bebas dari intervensi, kolusi, korupsi dan nepotisme, sedangkan tujuannya adalah untuk membangun sistem yang dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan/ kekeliruan dalam pengadaan barang/jasa

dan menghasilkan pengadaan barang/jasa yang bernilai tinggi dengan biaya yang ekonomis melalui tahapan yang efektif dan eisien, persaingan yang sehat, terbuka dan transparan. Selama Tahun 2013 Kejaksaan RI untuk sementara paket pengadaan barang/jasa masih melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan, dan saat ini Kejaksaan menyiapkan pembentukan LPSE Mandiri dan ULP Kejaksaan Agung dan akan dilaksanakan Tahun 2014. Dalam persiapan LPSE Mandiri Kejaksaan Agung telah memberikan pelatihan Pengelola Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kejaksaan Tinggi Bali pada tanggal 13 November 2013 sampai dengan 15 November 2013 dengan peserta berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang dari Kejaksaan Tinggi yaitu Kejaksaan

Tinggi Bali dan Kejaksaan Negeri sewilayah hukum Bali, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat serta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dalam Tahun 2013 juga telah dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Ujian Nasional Sertiikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia, dengan jumlah peserta sebanyak 1707 (seribu tujuh ratus tujuh) orang dan sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) orang diantaranya berhasil lulus sertiikasi tersebut, dengan perincian sebagai berikut:

NO

UNIT KERJA/ TEMPAT PELAKSANAAN

JUMLAH PESERTA

KELULUSAN

1

2

3

4

1.

Kejaksaan Agung R.I & DKI Jakarta

140

38

2.

Kejaksaan Tinggi Aceh

71

3

3.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

87

14

4.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

119

42

5.

Kejaksaan Tinggi Riau

58

1

6.

Kejaksaan Tinggi Jambi

56

25

7.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan

47

5

8.

Kejaksaan Tinggi Bengkulu

42

11

9.

Kejaksaan Tinggi Lampung

50

6

10.

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

34

6

11.

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

84

7

12.

Kejaksaan Tinggi DI. Yogyakarta

56

2

13.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

82

23

14.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat

40

8

15.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah

59

1

16.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur

53

5

17.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara

39

4

18.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah

36

0


75

19.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

60

18

20.

Kejaksaan Tinggi Bali

49

16

21.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat

29

14

22.

Kejaksaan Tinggi Maluku

78

8

23.

Kejaksaan Tinggi Papua

44

9

24.

Kejaksaan Tinggi Maluku Utara

44

5

25.

Kejaksaan Tinggi Banten

49

3

26.

Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung

54

3

27.

Kejaksaan Tinggi Gorontalo

51

7

28.

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

96

82

1707

366

JUMLAH

76


BAB VI

PENUTUP

BAB VI

PENUTUP asyarakat Indonesia kini sudah semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Aspek kemudahan dan kecepatan dalam layanan administratif menjadi tuntutan ditengah masyarakat yang kian dinamis ini.

M

Sejalan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi, Kejaksaan menyampaikan Laporan Tahunan ini yang merupakan manifestasi kinerja Kejaksaan R.I. selama 2013 dalam upaya memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan para pencari keadilan. Kejaksaan menyadari, kendati Kejaksaan RI sudah banyak melakukan perbaikan, namun masyarakat masih menghendaki adanya serangkaian perubahan lainnya 78


yang bersifat totalitas khususnya terkait perubahan dari sisi ketatalaksanaan, sumber daya manusia kejaksaan dan organisasi serta peningkatan kualitas dan akselerasi kinerja Kejaksaan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga masyarakat langsung merasakan manfaat bahwa hukum memiliki korelasi dengan peningkatan kesejahteraan sosial. Mempertimbangkan respond masyarakat tersebut, maka serangkaian pembenahan bagi Kejaksaan kedepan mutlak diperlukan. Pembenahan dimaksud antara lain : pembenahan atas sistem pengawasan internal Kejaksaan agar mampu mengutamakan aspek pencegahan serta benar-benar obyektif dalam memberikan

reward and punishment bagi aparatur kejaksaan, pembenahan sisi integritas pegawai, peningkatan upaya pengembangan pegawai melalui sistem karier berbasis merit (merit system), pembenahan pola penganggaran yang berbasis kinerja serta optimalisasi penyerapan penganggaran yang berorientasi pada pemenuhan output yang telah ditetapkan, peningkatan modernisasi / pemanfaatan teknologi informatika dala pelaksanaan tugas kejaksaan serta last but not least peningkatan kesejahteraan seluruh insan adhyaksa. Dalam melakukan upaya perbaikan/ reformasi struktur kelembagaan, budaya

hukum dan substansi penyelenggaraan secara simultan dan berkesinambungan, tentunya setiap tahapan perbaikan harus senantiasa dilakukan secara terencana, terukur dan terpola secara jelas, sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan melalui optimalisasi kinerja serta terjaganya integritas segenap aparatur Kejaksaan, kedepan Kejaksaan dapat lebih dipercaya oleh Masyarakat dan mampu menyesuaikan dengan derap langkah roda pembangunan sehingga terwujud masyarakat Indonesia yang Sejahtera, Adil dan Demokratis.


79

LAMPIRAN

DAFTAR NAMA KEJAKSAAN TINGGI, KEJAKSAAN NEGERI DAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI DI SELURUH INDONESIA No

KEJAKSAAN TINGGI

KEJAKSAAN NEGERI

TIPE

CABANG KEJAKSAAN NEGERI

1

2

3

4

5

A

1.

2.

ACEH

1.

BANDA ACEH

DI BANDA ACEH

2.

SABANG

B

3.

SIGLI

B

4.

LHOKSEUMAWE

B

5.

LANGSA

B

6.

TAKENGON

B

7.

MEULABOH

B

8.

TAPAKTUAN

B

9.

KUTACANE

B

SUMATERA UTARA DI MEDAN

10. BIREUEN

B

11. LHOKSUKON

B

12. I D I

B

13. KUALA SIMPANG

B

14. SINABANG

B

15. CALANG

B

16. SINGKEL

B

17. BLANGKEJEREN

B

18. JANTHOI

B

19. BLANGPIDIE

B

20. SUKAMAKMUE

B

21. SIMPANG TIGA REDELONG

B

22. MEUREUDU

B

1.

A

MEDAN

1.

SIGLI DI KOTA BAKTI

2.

TAPAKTUAN DI BAKONGAN

1.

LUBUK PAKAM DI PANCUR BATU

2.

LUBUK PAKAM DI LABUHAN DELI

2.

BINJAI

A

3.

PEMATANG SIANTAR

A

4.

SIBOLGA

A

5.

LUBUK PAKAM

A

6.

TEBING TINGGI

B

7.

TANJUNG BALAI

B

8.

RANTAU PRAPAT

B

3.

RANTAU PRAPAT DI KOTA PINANG

9.

KABANJAHE

B

4.

KABANJAHE DI TIGA BINANGA

10. SIDIKALANG

B

11. TARUTUNG

B

5.

TARUTUNG DI SIBORONG-BORONG

12. PADANG SIDEMPUAN

B

6.

PADANG SIDEMPUAN DI SIPIROK

7.

PADANG SIDEMPUAN DI SUBUHUAN

8.

PADANG SIDEMPUAN DI GUNUNG TUA

82

13. GUNUNGSITOLI

B

14. KISARAN

B


1

2

3

4

5

15. SIANTAR

B

16. STABAT

B

17. BELAWAN

B

18. BALIGE

B

10. BALIGE DI PORSEA

19. PANYABUNGAN

B

12. PANYABUNGAN DI KOTANOPAN

20. SEI RAMPAH

B

21. TELUK DALAM

B

22. DOLOK SANGGUL

B

23. LIMA PULUH

B

SUMATERA BARAT

1.

PADANG

A

DI PADANG

2.

BUKITTINGGI

A

3.

PAYAKUMBUH

B

9.

STABAT DI PANGKALAN BRANDAN

11. BALIGE DI PANGURURAN 13. PANYABUNGAN DI NATAL

3.

4.

PARIAMAN

B

5.

SAWAHLUNTO

B

6.

SOLOK

B

7.

PADANG PANJANG

B

8.

BATUSANGKAR

B

9.

LUBUK SIKAPING

B

10. PAINAN

4.

5.

B

11. SIJUNJUNG

B

12. LUBUK BASUNG

B

13. TUA PEJAT

B

14. SIMPANG EMPAT

B

15. PULAU PUNJUNG

B

16. PADANG ARO

B

RIAU

1.

PEKANBARU

A

DI PEKANBARU

2.

RENGAT

B

3.

DUMAI

B

4.

BENGKALIS

B

5.

TEMBILAHAN

B

JAMBI DI JAMBI

6.

BANGKINANG

B

7.

PASIR PANGARAIAN

B

8.

SIAK SRI INDRAPURA

B

9.

TELUK KUANTAN

B

10.

PANGKALAN KERINCI

B

11.

BAGANSIAPIAPI

B

1.

JAMBI

A

2.

MUARA BULIAN

B

3.

MUARA BUNGO

B

14. TELUK DALAM DI PULAU TELO

1.

PAYAKUMBUH DI PKL KOTA BARU

2.

PAYAKUMBUH DI SULIKI

3.

SOLOK DI ALAHAN PANJANG

4.

PAINAN DI BALAI SELASA

5.

LUBUK BASUNG DI MANINJAU

6.

SIMPANG EMPAT DI TALU

1.

BENGKALIS DI SELAT PANJANG

1.

MUARA BULIAN DI MUARA TEMBESI


83

1

6.

7.

8.

2

3

4

4.

SUNGAI PENUH

B

5.

BANGKO

B

6.

KUALA TUNGKAL

B

7.

SAROLANGUN

B

8.

MUARA TEBO

B

9.

MUARA SABAK

B

10.

SENGETI

B

SUMATERA SELATAN

1.

PALEMBANG

A

DI PALEMBANG

2.

KAYU AGUNG

B

3.

BATURAJA

B

4.

LAHAT

B

5.

LUBUK LINGGAU

B

6.

MUARA ENIM

B

7.

SEKAYU

B

8.

PRABUMULIH

B

9.

PAGAR ALAM

B

10.

PANGKALAN BALAI

B

11.

TEBING TINGGI

B

BENGKULU

1.

BENGKULU

A

DI BENGKULU

2.

CURUP

B

3.

ARGAMAKMUR

B

4.

MANNA

B

5.

MUKOMUKO

B

6.

TAI S

B

7.

BINTUHAN

B

8.

TUBEI

B

9.

KEPAHIANG

B

1.

BANDAR LAMPUNG

A

LAMPUNG

5

2.

MUARA SABAK DI NIPAH PAJANG

1.

BATURAJA DI MARTAPURA

2.

BATURAJA DI MUARA DUA

3.

MUARA ENIM DI PENDOPO

1.

DI BANDAR LAMPUNG

9.

84

BANDAR LAMPUNG DI PELABUHAN PANJANG

2.

KALIANDA

B

3.

METRO

B

4.

KOTABUMI

B

5.

LIWA

B

6.

GUNUNG SUGIH

B

7.

SUKADANA

B

8.

BLAMBANGAN UMPU

B

9.

MENGGALA

B

10.

KOTA AGUNG

B

DKI JAKARTA

1.

JAKARTA PUSAT

A

DI JAKARTA

2.

JAKARTA UTARA

A


2.

LIWA DI KRUI

3.

KOTA AGUNG DI PRINGSEWU

4.

KOTA AGUNG DI TALANG PADANG

1

10.

2

JAWA BARAT DI BANDUNG

11.

JAWA TENGAH

3

4

3.

JAKARTA BARAT

A

4.

JAKARTA TIMUR

A

5.

JAKARTA SELATAN

A

1.

BANDUNG

A

2.

CIREBON

A

3.

BOGOR

A

4.

SUKABUMI

A

5.

PURWAKARTA

A

6.

GARUT

A

7.

TASIKMALAYA

A

8.

BEKASI

A

9.

CIBINONG

A

10.

CIMAHI/BALE BANDUNG

A

11.

DEPOK

A

12.

INDRAMAYU

B

13.

SUMEDANG

B

14.

KUNINGAN

B

15.

MAJALENGKA

B

16.

CIAMIS

B

17.

KARAWANG

B

18.

CIANJUR

B

19.

SUBANG

B

20.

SUMBER

B

21.

CIBADAK

B

22.

CIKARANG

B

23.

BANJAR

B

24.

SINGAPARNA

B

25.

CIMAHI

B

1.

SEMARANG

A

2.

SURAKARTA

A

3.

PEKALONGAN

A

4.

MAGELANG

A

5.

PURWOKERTO

A

6.

TEGAL

A

7.

PATI

A

8.

CILACAP

A

DI SEMARANG

5

1.

SEMARANG DI PELABUHAN SEMARANG

9.

KUDUS

B

10.

KLATEN

B

11.

SALATIGA

B

12.

REMBANG

B

13.

PEMALANG

B

14.

PURBALINGGA

B

15.

PURWOREJO

B


85

1

12.

13.

86

2

3

4

16.

KEBUMEN

B

17.

SRAGEN

B

18.

KENDAL

B

19.

BLORA

B

20.

BOYOLALI

B

21.

BREBES

B

22.

DEMAK

B

23.

JEPARA

B

24.

KARANGANYAR

B

25.

SUKOHARJO

B

26.

WONOGIRI

B

27.

BANJAR NEGARA

B

28.

TEMANGGUNG

B

29.

WONOSOBO

B

30.

BANYUMAS

B

31.

BATANG

B

32.

PURWODADI

B

33.

AMBARAWA

B

34.

SLAWI

B

35.

MUNGKID

B

36.

KAJEN

B

DAERAH ISTIMEWA

1.

YOGYAKARTA

A

YOGYAKARTA

2.

SLEMAN

A

DI YOGYAKARTA

3.

WONOSARI

B

4.

WATES

B

5.

BANTUL

B

JAWA TIMUR

1.

SURABAYA

A

DI SURABAYA

2.

MALANG

A

3.

JEMBER

A

4.

KEDIRI

A

5.

MADIUN

A

6.

PASURUAN

A

7.

BOJONEGORO

A

8.

BONDOWOSO

A

9.

PAMEKASAN

A

10.

SIDOARJO

A

11.

KEPANJEN

A

12.

BANYUWANGI

A

13.

B LITAR

A

14.

MOJOKERTO

B

15.

PROBOLINGGO

B

16.

JOMBANG

B

17.

PONOROGO

B

18.

GRESIK

B


5

1

14.

2

KALIMANTAN BARAT DI PONTIANAK

15.

KALIMANTAN TENGAH DI PALANGKARAYA

3

4

19.

LUMAJANG

B

20.

TULUNG AGUNG

B

21.

TRENGGALEK

B

22.

NGANJUK

B

23.

MAGETAN

B

24.

TUBAN

B

25.

NGAWI

B

26.

SUMENEP

B

27.

LAMONGAN

B

28.

SAMPANG

B

29.

BANGKALAN

B

30.

PACITAN

B

31.

SITUBONDO

B

32.

BANGIL

B

33.

KRAKSAAN

B

34.

TANJUNG PERAK

B

35.

BATU

B

36.

NGASEM

B

37.

MEJAYAN

B

1.

PONTIANAK

A

2.

SINGKAWANG

A

3.

SINTANG

B

4.

KETAPANG

B

5.

SANGGAU

B

6.

MEMPAWAH

B

7.

PUTUSIBAU

B

8.

SAMBAS

B

9.

BENGKAYANG

B

10.

NGABANG

B

11.

SEKADAU

B

1.

PALANGKARAYA

A

2.

SAMPIT

B

3.

KUALA KAPUAS

B

4.

MUARA TEWEH

B

5.

PANGKALANBUN

B

6.

BUNTOK

B

7.

PURUK CAHU

B

8.

TAMIANG LAYANG

B

9.

KASONGAN

B

10.

KUALA PEMBUANG

B

11.

SUKAMARA

B

12.

NANGA BULIK

B

13.

KUALA KURUN

B

14.

PULANG PISAU

B

5

1.

SANGGAU DI ENTIKONG

2.

SAMBAS DI PEMANGKAT

1.

KUALA KAPUAS DI PALINGKAU


87

1 16.

2 KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN

17.

KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA

18.

19.

3 1.

5

A

2.

KANDANGAN

B

3.

KOTABARU

B

4.

MARTAPURA

B

5.

AMUNTAI

B

6.

BARABAI

B

7.

TANJUNG

B

8.

RANTAU

B

9.

PLEIHARI

B

10.

MARABAHAN

B

11.

BANJARBARU

B

12.

BATULICIN

B

13.

PARINGIN

B

1.

BALIKPAPAN

A

2.

SAMARINDA

A

3.

TENGGARONG

A

4.

TANAH GROGOT

B

5.

TANJUNG REDEP

B

6.

TARAKAN

B

7.

NUNUKAN

B

8.

BONTANG

B

9.

TANJUNG SELOR

B

10.

SENDAWAR

B

11.

SANGATTA

B

12.

MALINAU

B

13.

PENAJAM

B

SULAWESI UTARA

1.

MANADO

A

DI MANADO

2.

TONDANO

B

3.

KOTAMOBAGU

B

1.

KOTAMOBAGU DI DOMUGA

4.

TAHUNA

B

2.

TAHUNA DI SIAU

5.

BITUNG

B

6.

TOMOHON

B

7.

AMURANG

B

8.

MELONGUANE

B

3.

MELONGUANE DI BEO

9.

AIRMADIDI

B

10.

BOROKO

B

SULAWESI TENGAH

1.

PALU

A

DI PALU

2.

LUWUK

B

3.

88

BANJARMASIN

4

TOLI-TOLI


B

1.

LUWUK DI BUNTA

2.

LUWUK DI PAGIMANA

3.

TOLI-TOLI DI LAULALANG

4.

TOLI-TOLI DI OGOTUA

1

2

3 4.

5.

POSO

DONGGALA

4 B

B

5 5.

TOLI-TOLI DI BANGKIR

6.

POSO DI KOLONADALE

7.

POSO DI TENTENA

8.

POSO DI BUNGKU

9.

DONGGALA DI SABANG

10. DONGGALA DI TOMPE 6.

BANGGAI

B

7.

PARIGI

B

11. PARIGI DI TINOMBO 12. PARIGI DI MOUTONG

8.

BUOL

B

13. BUOL DI PALELEH 14. BUOL DI LOKODIDI

20.

SULAWESI TENGGARA DI KENDARI

21.

SULAWESI SELATAN

9.

AMPANA

B

1.

KENDARI

A

15. AMPANA DI UNA-UNA/WAKAI

2.

BAU-BAU

B

3.

KOLAKA

B

4.

RAHA

B

5.

UNAAHA

B

6.

WANGI-WANGI

B

7.

LASUSUA

B

8.

ANDOOLO

B

9.

PASARWAJO

B

1.

MAKASSAR

A

2.

PARE-PARE

A

3.

PALOPO

A

4.

SUNGGUMINASA

A

2.

SUNGGUMINASA DI MALINO

5.

WATAMPONE/BONE

A

3.

BONE DI POMPANUA

4.

BONE DI LAPARIAJA

5.

BONE DIKAJUARA

6.

MAROS DI CAMBA

7.

BALUKUMBA DI KAJANG

8.

MAKALE DI RANTEPAO

1.

DI MAKASSAR

MAKASSAR DI PELABUHAN MAKASSAR

6.

MAMUJU

B

7.

MAROS

B

8.

BANTAENG

B

9.

PINRANG

B

10.

SENGKANG

B

11.

SOPPENG

B

12.

BARRU

B

13.

BULUKUMBA

B

14.

JENEPONTO

B

15.

ENREKANG

B

16.

MAJENE

B

17.

MAKALE

B

18.

PANGKAJENE

B

19.

SELAYAR

B

20.

POLEWALI

B


89

1

22.

2

BALI DI DENPASAR

23.

24.

25.

3 21.

SIDENRENGRAPPANG

B

22.

SINJAI

B

23.

TAKALAR

B

24.

MASAMBA

B

25.

MAMASA

B

26.

BELOPA

B

27.

MALILI

B

28.

PASANGKAYU

B

1.

DENPASAR

A

2.

SINGARAJA

A

3.

KLUNGKUNG

B

4.

BANGLI

B

5.

AMLAPURA

B

6.

GIANYAR

B

7.

NEGARA

B

8.

TABANAN

B

NUSA TENGGARA BARAT

1.

MATARAM

A

DI MATARAM

2.

PRAYA

B

3.

SELONG

B

4.

SUMBAWA BESAR

B

5.

RABA

B

6.

DOMPU

B

5

9.

MALILI DI WOTU

1.

KLUNGKUNG DI NUSA PENIDA

1.

KUPANG DI SEBA (SEBU)

NUSA TENGGARA TIMUR

1.

KUPANG

A

DI KUPANG

2.

SOE

B

3.

KEFAMENANU

B

4.

ATAMBUA

B

5.

ENDE

B

6.

MAUMERE

B

7.

LARANTUKA

B

2.

LARANTUKA DI WAIWERANG

8.

RUTENG

B

3.

RUTENG DI REO

9.

BAJAWA

B

MALUKU

10.

WAINGAPU

11.

WAIKABUBAK

B

12.

KALABAHI

B

13.

LEWOLEBA

B

14.

BAA

B

15.

LABUAN BAJO

B

16.

OELAMASI

B

1.

AMBON

A

DI AMBON

90

4


1.

AMBON DI BANDANAERA

2.

AMBON DI SAPARUA

1

2

3 2.

26.

27.

MASOHI

4 B

3.

TUAL

4.

SAUMLAKI

B

5.

NAMLEA

B

6.

DOBO

B

PAPUA

1.

JAYAPURA

A

DI JAYAPURA

2.

BIAK

B

3.

MANOKWARI

B

4.

SORONG

B

5.

FAK-FAK

B

6.

MERAUKE

B

7.

WAMENA

B

8.

NABIRE

B

MALUKU UTARA

B

9.

SERUI

B

10.

TIMIKA

B

1.

TERNATE

B

2.

SOASIU

B

3.

TOBELO

B

4.

LABUHA

B

5.

SANANA

B

6.

WEDA

B

1.

SERANG

A

DI SOFIFI

28.

BANTEN DI SERANG

29.

TANGERANG

A

TIGARAKSA

A

4.

PANDEGLANG

B

5.

RANGKASBITUNG

B

6.

CILEGON

B

KEPULAUAN BANGKA

1.

PANGKAL PINANG

A

BELITUNG

2.

SUNGAILIAT

B

DI PANGKAL PINANG

30.

2. 3.

3.

TANJUNG PANDAN

B

4.

MENTOK

B

5.

MANGGAR

B

6.

TOBOALI

B

7.

KOBA

B

GORONTALO

1.

LIMBOTO

B

DI KOTA GORONTALO

2.

GORONTALO

B

5 3.

MASOHI DI GESER

4.

MASOHI DI PIRU

5.

MASOHI DI WAHAI

6.

TUAL DI WONRELI

1.

TERNATE DI MOROTAI

2.

TERNATE DI JAILOLO

1.

1.

SUNGAILIAT DI BELINYU

LIMBOTO DI KWANDANG.


91

1

31.

2

KEPULAUAN RIAU DI TANJUNG PINANG

3

4

3.

TILAMUTA

B

4.

SUWAWA

B

5.

MARISA

B

1.

TANJUNG PINANG

A

2.

BATAM

A

3.

TANJUNG BALAI KARIMUN

B

5

1.

TANJUNG BALAI KARIMUN DI TANJUNG BATU

92

4.

RANAI

B

5.

DAIK LINGGA

B


2.

TANJUNG BALAI KARIMUN DI MORO

3.

RANAI DI TAREMPA

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Jl. Sultan Hasannudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta 12160 Telp. (021) 720 8577, 725 4449 Fax. (021) 725 1277

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents