PEMERINTAH ACEH BADAN INVESTASI DAN PROMOSI
PERCEPATAN PENYUSUNAN RUPMK DAN PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS Oleh : Fuadi, SE
Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Se-Aceh, 11 Maret 2014
1
2
RUPM Aceh
I.
RUPM Aceh dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku sampai dengan tahun 2025 dan sebagai pedoman umum kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di Aceh.
RUPM Aceh menjadi acuan bagi : SKPA dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RUPM Kabupten/Kota.
3
II.
Visi dan Misi RUPM Aceh Visi RUPM Aceh Sampai tahun 2025
“Penanaman modal yang tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang maju, sejahtera dan adil”
4
Misi 1. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif yang mampu meningkatkan daya saing produk Aceh di pasar nasional dan internasional; 2. Mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi; dan 3. Pemerataan pembangunan di seluruh Aceh melalui peningkatan kegiatan ekonomi berbasis kebutuhan pasar dan potensi daerah.
5
III.
Tujuan RUPM Aceh
1. Mendukung Tujuan Pemerintah, dimana pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional yang tertera pada Peraturan Presiden/ Perpres No. 16 Tahun 2012, pasal 4 ayat (1) menyatakan Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi provinsi. 2. Komitmen pemerintah Aceh untuk menciptakan iklim pertumbuhan investasi swasta guna peningkatan daya saing produksi daerah pada tingkat, nasional dan internasional 3. RUPMA berfungsi mensinergikan dan mengoperasioalisasikan kepentingan sektor terkait.
seluruh
4. Tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan sebagai prioritas penanaman modal di Aceh. 6
IV.
Arah Kebijakan Penanaman Modal di Aceh
1.
Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2.
Persebaran Penanaman Modal di Seluruh Aceh;
3.
Fokus Pengembangan Agroindustri, Industri Manufaktur dan Pariwisata, dan Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan;
4.
Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Lokal;
5.
Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);
6.
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM);
7.
Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal;
8.
Promosi Penanaman Modal
7
Mekanisme RUPM
Mekanisme RUPM, berdasarkan PerKa BKPM RI No. 9 tahun 2012 8
V.
Penyusunan RUPM Kab/Kota
Dasar Penyusunan
RUPM Perpres 16/2012
RUPMP Pergub 71/2012
Perka BKPM 9/2012 RUPMK Perbup/Wali
Batas Waktu 2 Tahun atau 26 Desember 2014
9
V.
Penyusunan RUPM Kab/Kota
10
Lanjutan
Alur Pikir Peyusunan RUPMP atau RUPMK
11
Lanjutan
Tata Cara Penyusunan
12
Lanjutan
Rumusan RUPMP dan RUPMK I II III IV
PENDAHULUAN ASAS DAN TUJUAN VISI DAN MISI ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL PROVINSI atau KABUPATEN/KOTA V PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPMP/RUPMK VI PELAKSANAAN
Lampiran • Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPMP atau RUPMK • Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan.
13
Lanjutan Lampiran :
Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPMP dan RUPMK 1. Merupakan penjabaran alternatif rencana aksi pencapaian visi dan misi dalam bentuk penetapan arahan kebijakan, strategi, dan target, dengan tetap memperhatikan ciri khas dan karakteristik di masing-masing provinsi atau kabupaten/kota. 2. Diselaraskan dengan Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPM dan disusun dengan jangka waktu hingga tahun 2025. Tahapan pelaksanaan setiap 5 (lima) tahunan dimulai tahun 2015 – 2019, tahun 2020 – 2025. 3. Menggunakan bentuk format Lampiran II dari Perka BKPM No 9/2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPMP dan RUPMK.
14
Lanjutan Lampiran :
Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan 1. Merupakan penjabaran rencana teknis percepatan realisasi proyek penanaman modal. 2. Disusun oleh daerah yang memiliki rencana proyek penanaman modal strategis. 3. Disusun dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Gubernur, dan Bupati/Walikota terkait. 4. Menggunakan bentuk format Lampiran III dari Perka BKPM No 9/2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPMP dan RUPMK. 15
Lanjutan
Penetapan dan Jangka Waktu Penetapan RUPMP / RUPMK 1. RUPMP ditetapkan oleh Gubernur, dan RUPMK ditetapkan oleh
Bupati/Walikota RUPMP ditetapkan oleh Peraturan Gubernur, dan RUPMK ditetapkan oleh Peraturan Bupati/Walikota. Mengingat dokumen RUPMP dan RUPMK merupakan dokumen perencanaan jangka panjang hingga
tahun 2025 yang memerlukan konsistensi dan kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, maka Pemerintah Daerah dapat menetapkan melalui Peraturan Daerah. 2. Jangka Waktu Penetapan RUPMP dan RUPMK disusun dan disahkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Perka diundangkan. 16
VI.
Program Prioritas Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tahun 2015 Program/Kegiatan Prioritas Tahun 2015
Program - Pusat Data dan Informasi Investasi (menghimpun, mengolah Perencanaan dan menyajikan informasi potensi unggulan Aceh) Pembangunan - Website Investasi Aceh (acehinvestment.com) termasuk Ekonomi penguatan sistem informasi potensi investasi aceh (SIPIA) - Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal se-Aceh - Sosialisasi Pergub Penyusunan Peraturan Gubernur Kawasan Perhatian Investasi (KPI) Aceh - Sosialisasi Pergub tentang RUPM Aceh - Pembuatan Peta Penanaman Modal Aceh 17
18
