15/07/2012
Rakornis Balitbang Kehutanan 11 Juli 2012, Mason Pine Hotel Kotabaru Parahyangan, Jawa Barat
KEBIJAKSANAAN BIDANG IPTEK UU No.18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P-3 Iptek) UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Negara Negara Riset dan Teknologi
1
15/07/2012
Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Iptek/ Sinas P3 Iptek\ (UU No. 18 Tahun 2002) bertujuan memperkuat daya dukung iptek bagi terwujudnya tujuan negara - daya saing – dan - kemandirian bangsa dan berfungsi membentuk pola hubungan interaktif yang saling memperkuat antar-unsur penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan iptek dalam satu keseluruhan untuk mencapai tujuan di atas.
RPJPN IPTEK 2025 VISI:
“ Mewujudkan IPTEK sebagai pendukung dan muatan utama produk nasional untuk peningkatan kesejahteraan bangsa”.
peradaban,
kemandirian
dan
Salah satu misi IPTEK 2025: Mewujudkan bangsa yang berdaya saing melalui : - SDM berkualitas - Penguasaan Iptek melalui libangrap menuju inovasi berkelanjutan. - Membangun keunggulan kompetitif (bukan hanya keunggulan komparatif - melakukan transformasi dari pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya alam - menuju ekonomi berbasis SDM dan Iptek).
2
15/07/2012
Tantangan Pembangunan Iptek: Meningkatkan kontribusi iptek dalam : memenuhi hajat hidup bangsa, antara lain rasa aman, kesehatan, energi, pangan, degradasi lingkungan, dan kebencanaan. memperkuat sinergi antara kebijakan iptek dan kebijakan sektor lain kualitas dan ketersediaan SDM iptek (Prioritas Program)
Tuntutan thd Lembaga Riset Peranan iptek dalam menjawab permasalahan pembangunan bangsa semakin menjadi perhatian di berbagai negara. Penekanan pada riset yang berpola lintas/trans-disiplin ditujukan pada peningkatan mobilitas ‘kapital intelektual’ masyarakat, sehingga membawa perubahan menuju masyarakat berbasis pengetahuan Perkembangan Iptek dengan pola yang makin kompleks perlu dikelola dengan sistem manajemen yang baku agar memperoleh hasil yang mampu mendukung pembangunan nasional
3
15/07/2012
KONDISI SAAT INI BELUM ADA KOMANDO YANG JELAS DAN TEGAS DALAM PROGRAM LITBANG MASIH BERJALAN SENDIRI2 BELUM ADA KEBERANIAN MENGUKUR MINIMNYA ANGGARAN LITBANG DARI PEMERINTAH KURANGNYA APRESIASI
A Difficult Situation RISTEK is in a very difficult position. It has: – a truly gigantic task if it is to make any real difference to a population of over 225 million – very limited resources (financial and professional) – to work with a difficult and changing political environment (shifting from centrist to decentralisation and regional autonomy)
4
15/07/2012
TUGAS
KEMENTERIAN RISET dan TEKNOLOGI (KRT)
melaksanakan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan secara nasional (Kementerian Riset dan Teknologi tidak melaksanakan sendiri kegiatan risbangtek) dan berfungsi merumuskan arah dan prioritas utama serta kerangka kebijakan pemerintah di bidang iptek dan dituang dalam Jakstra Iptek. Menteri Negara Ristek wajib mengkoordinasikan perumusan Jakstra Ipkek dengan mempertimbangkan masukan serta pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan iptek
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi Menteri Negara Riset dan Teknologi dibantu oleh dua lembaga non struktural yang mandiri dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri, yaitu : Dewan Riset Nasional (DRN) untuk perumusan arah dan kebijakan program riset dan pengembangan serta penerapan teknologi Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP) bertugas memperkuat Sistem Tata Kelola Lembaga melalui pemberian akreditasi (pengakuan ) dalam rangka peningkatan kinerja dan perbaikan kualitas implementasi program.
5
15/07/2012
KNAPPP • KNAPPP dibentuk oleh Menteri RISTEK 31 Des 2001 dan pelantikan anggota Agustus 2002 • Keanggotaan KNAPPP terdiri atas wakilwakil cendekia, peneliti, masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha, yang jumlah keanggotaannya berimbang • Masa bakti anggota KNAPPP tiga tahun
Struktur Organisasi Ketua KNAPPP Wakil Ketua
Anggota
Sekretaris Wk Sekretaris
Manajer Mutu
Sekretariat: Tenaga Administrasi
Manajer Operasi Manajer Keuangan Asesor/ Tenaga Ahli Panitia Teknik Evaluator Pemeringkat
6
15/07/2012
Tugas KNAPPP • Memberikan akreditasi kepada pranata litbang yang mengajukan permohonan akreditasi • Melakukan kegiatan pemantauan secara berkala terhadap kinerja semua pranata litbang yang sudah diakreditasi • Melakukan pemeringkatan terhadap semua pranata litbang yang sudah diakreditasi Diharapkan, mutu, efisiensi, unjuk kerja litbang iptek, dan pelayanan masyarakat oleh pranata litbang meningkat
PRANATA LITBANG Pranata litbang adalah suatu unit kerja yang melakukan kegiatan litbang dalam bidang tertentu yang spesifik (ilmu teknik, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial) 1. LPND : Balai Besar / Balai / Pusat / UPT 2. Balitbang – Dept : Pusat Penelitian 3. Perguruan Tinggi : Lemlit 4. Industri : Divisi Litbang 5. Independen/Swasta
7
15/07/2012
ORGANISASI DAN TATA KERJA KNAPPP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Pernyataan Kebijakan Sistem Akreditasi Organisasi dan Manajemen Sistem Mutu Asesor, Evaluatior dan Tenaga Ahli Proses Akreditasi Penetapan Perubahan Status Akreditasi Informasi dan Publikasi Subkontrak Pekerjaan Akreditasi Pengaduan, Perselisihan dan Banding Kerahasiaan Hubungan KNAPPP dengan Pranata Litbang
Akreditasi KNAPPP Pengakuan formal (terhadap pranata litbang) atas: Kemampuannya melaksanakan litbang sesuai dengan tugas pokok & fungsi; visi & misinya, Mutu keluaran hasil litbangnya, Keefisienan kinerjanya dalam memenuhi persyaratan umum yang telah ditentukan,
8
15/07/2012
TUJUAN AKREDITASI PRANATA LITBANG Alat untuk evaluasi pranata litbang Alat bagi KRT untuk pemeringkatan Alat untuk pembinaan kelembagaan Alat untuk memilih pranata litbang yang kompeten di bidangnya Alat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kompetensi pranata litbang
Manfaat Akreditasi KNAPPP
Bagi Pranata Litbang:
Sarana untuk mengukur kinerja Kebanggaan bagi yang memiliki Akreditasi Jembatan bagi Manajemen dan Peneliti Memperoleh pengakuan akan kemampuan
9
15/07/2012
Manfaat Akreditasi KNAPPP
Bagi Masyarakat :
Memudahkan untuk mengenali kualitas pranata litbang; Memudahkan Industri untuk memilih pranata litbang yang sesuai dengan rencana pengembangan produknya.
Manfaat Akreditasi KNAPPP
Bagi Pemerintah: Pendekatan untuk meningkatkan dan membudayakan mutu litbang Memberikan gambaran keadaan dan kondisi litbang di Indonesia Memudahkan (memfasilitasi) peran pranata litbang bagi pembangunan Memudahkan bagi pemerintah dalam melaksanakan pembinaan pranata litbang untuk meningkatkan kemampuannya
10
15/07/2012
Bidang Penelitian dan Kepakaran (Pedoman KNAPPP 03:2004) Bidang Kepakaran (1) 1. Ilmu Kemanusiaan, Seni dan Matematika 2. Fisika 3. Kimia 4. Ilmu Bumi 5. Biologi 6. Informasi, Komputer dan Komunikasi 7. Rekayasa dan Teknologi 8. Lingkungan, Pertanian, dan Peternakan 9. Arsitektur, Lingkungan Perkotaan dan Bangunan 10. Obat-obatan dan Kesehatan 11. Pendidikan
Bidang Penelitian/Kepakaran (Pedoman KNAPPP 03:2004)
Bidang Klasifikasi Keilmuan (2) 12. Ekonomi 13. Perdagangan, Manajemen, Pariwisata, Pelayanan 14. Kebijakan dan Politik 15. Sejarah, Arkeologi dan Studi Kemasyarakatan 16. Perilaku dan Kognitif 17. Hukum, Keadilan dan Penegakan Hukum 18. Jurnalistik, Keperpustakaan dan Kurator 19. Filsafat, Seni, Kebudayaan dan Bahasa 20. Agama
11
15/07/2012
KRITERIA AKREDITASI Akreditasi diberikan bila pranata litbang memenuhi persyaratan Pedoman KNAPPP 02: 2007 Persyaratan Umum Pranata Penelitian dan Pengembangan dan memenuhi persyaratan akreditasi lainnya
PEDOMAN KNAPPP 02:2007 Organisasi dan Lingkup Kegiatan Manajemen Kompetensil
Manajemen Pelanggan dan Pemangku Kepentingan
Kepemimpinan
A p C D
Manajemen KI dan Hasil
Strategi Organisasi
Kompetensi pranata litbang yg dituju
Pengukuran Kinerja Proses dan Manajemen
Kompetensi pranata litbang saat ini
PENGENDA LIAN
12
15/07/2012
DOKUMENTASI SISTEM MUTU PRANATA LITBANG BERDASARKAN PEDOMAN KNAPPP 02:2007 Kumpulan, hasil olahan dan hasil penyimpanan sistem informasi yang berhubungan dengan sistem mutu Mencakup
:
Panduan mutu Prosedur mutu Instruksi kerja Form, dokumen pendukung, rekaman
STRUKTUR DOKUMENTASI 1 : Panduan Mutu : menggambarkan secara garis besar Tingkat latar belakang organisasi, kebijakan mutu, tujuan dan sistem
manajemen
Tingkat 2 . Prosedur : menggambarkan mengenai pelaksanaan rangkaian aktifitas untuk menyelesaikan suatu tugas Tingkat 3 . Instruksi Kerja : menggambarkan mengenai bagaimana aktifitas yang akan dilaksanakan
13
15/07/2012
Bagan Proses Akreditasi KOMISI NASIONAL AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
4
3 7
PANITIA TEKNIK
2A
5
1
TIM ASESMEN
6
2B
PRANATA LITBANG
1. Permohonan akreditasi, 2A. Pembentukan tim asesmen, 2B. Asesmen termasuk Audit Kecukupan oleh tim asesmen, 3. Laporan asesmen, 4. Evaluasi hasil asesmen oleh Panitia Teknik, 5. Keputusan akreditasi, 6. Surveilen/ Permohonan/asesmen penambahan ruang lingkup akreditasi, 7. Reasesmen
PROSES PEMERINGKATAN PRANATA LITBANG PROSES ASESMEN OLEH ASSESOR
AKREDITASI PRANATA LITBANG
PROSES EVALUASI/PEMERINGKATAN OLEH EVALUATOR
PEMERINGKATAN PRANATA LITBANG
14
15/07/2012
PREDIKAT AKREDITASI Jumlah nilai
Predikat
Kode predikat
0 – 200
Sangat kurang
201 – 400
Kurang
401 – 600
Sedang
601 – 750
Cukup
C
751 – 900
Baik
B
901 – 1000
Sangat baik
A
Perbandingan Lembaga Akreditasi Lembaga
Dasar Pendirian
KARS
Kepmen
Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan lainnya
BAN-PT
Kepmen
Perguruan Tinggi
KAN
Keppres
MSTQ (Metrology, Standards,Testing, Quality)
KNAPPP
Kepmen
Pranata Penelitian dan Pengembangan
BNSP
Keppres
Lembaga Sertifikasi Profesi
Ruang lingkup akreditasi
15
15/07/2012
TERIMA KASIH 10/21/09 16:20
16
