kebijaksanaan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.

Tinjauan Teoritis 1. Kinerja Keuangan Perbankan a. Pengertian Kinerja Keuangan Perbankan Indra Bastian (2001: 329) mendefinisikan kinerja sebagai suatu gambaran

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum, dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalm periode tertentu. Kinerja merupakan faktor penting yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi organisasi. Mahsun (2006: 226) menyatakan bahwa kinerja organisasi merupakan hal yang penting untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi dalm mencapai tujuannya. Menurut Rosenweight (1982) menyatakan bahwa kinerja menyangkut sejauhmana hasil dapat dicapai. Namun, Kast dan Rosenzweigh selanjutnya menambahkan bahwa “Effectiveness is concerned with the accomplishment of explicit goals. What is the degree of accomplishment of objectives in key result area?” Dengan demikian, kinerja juga menyangkut efektivitas, yaitu sejauh mana tujuan yang dinyatakan dalam petunjuk hasil dapat dicapai oleh suatu organisasi.

Universitas Sumatera Utara

Berdasarkan uraian di atas, maka, peneliti memberikan sebuah kesimpulan bahwa performance atau kinerja merupakan suatu pola tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diukur dengan mendasarkan pada suatu perbandingan dengan berbagai standar. Kinerja adalah pencapaian suatu tujuan dari suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan standar. Secara umum kinerja dibagi menjadi dua yaitu kinerja keuangan dan kinerja non keuangan. Kinerja non keuangan adalah faktor kualitatif yang mendukung kinerja keuangan yang bersifat kuantitatif (Soegiharto, 2007;10). Pengukuran kinerja keuangan mengarah kepada perbaikan, perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan strategis. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 1996), kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan adalah informasi keuangan (financial information), yaitu informasi akuntansi manajemen dan informasi akuntansi keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan. Kinerja (Performance) bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut


aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Berdasarkan uraian di atas, kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas bank. Penilaian aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana merupakan kinerja keuangan yang berkaitan dengan peran bank sebagai lembaga intermediasi. Sedangkan penilaian kondisi likuiditas bank guna mengetahui seberapa besar kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada para deposan. Penilaian aspek profitabilitas guna mengetahui kemampuan menciptakan profit, yang sudah barang tentu penting bagi para pemilik bank. Diharapkan dengan adanya kinerja bank yang baik pada akhirnya akan berdampak baik pada pihak intern maupun bagi pihak ekstern bank.

b. Evaluasi Kinerja Keuangan Perbankan Tingkat keberhasilan sebuah kinerja perusahaan dapat diketahui dari evaluasi atau penilaian kinerja. Menurut Anwar (2006:47) ”Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada dalam perusahaan”. Umar (2003:36) menyatakan bahwa ”Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan


suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh”. Menurut Mulyadi (2001), Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan personelnya, berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya oleh karena organisasi pada dasarnya dioperasikan oleh sumber daya manusia, maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan di dalam organisasi. Evaluasi bank umum ada kaitannya dengan risiko usaha yang dihadapi oleh perbankan. Risiko-risiko usaha tersebut dapat dikelola dengan baik, dengan mengevaluasi kinerja perbankan. Berdasarkan ketetapan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:5/8/PBI/2003 tahun 2003 tentang Penerapan Manjemen Risiko bagi bank umum, maka risiko-risiko yang potensial dihadapi bank dalam menjalankan aktivitas usahanya adalah sebagai berikut : a. Risiko kredit merupakan risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya. b. Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar. c. Risiko likuiditas merupakan risiko yang disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. d. Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan adanya ketidakcukupan dannatau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. e. Risiko hukum


merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek hukum (yuridis). Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak yang dilakukan pihak bank dengan pihak lain. f. Risiko reputasi merupakan risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif yang reaktif dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. g. Risiko strategik merupakan risiko yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan srategi bank yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap terhadap perubahan eksternal h. Risiko strategik merupakan risiko yang disebabkan adanya bank yang tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan penerapan manajemen risiko untuk semua jenis risiko tidak semua berlaku bagi setiap bank. Bank yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko yang disebutkan di atas. Hal yang dapat dilakukan untuk mengetahui apakah kondisi suatu bank memiliki kinerja yang baik atau tidak, serta masalah-masalah apa yang akan diperkirakan akan dihadapi, maka evaluasi kinerja bank umum dilakukan dengan menghitung rasio-rasio finansial. Sebenarnya rasio-rasio finansial yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perbankan sangat banyak dan bervariasi. Menurut Warsono (2003:24), “ada lima macam alat ukur atau metode yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja keuangan sebuah perusahaan, yaitu analisis rasio keuangan, analisis rasio keuangan yang dimodifikasi, Analisis Economic Value Added, Analisis Capital, Asset, Management risk, Earning and Lliquidity (CAMEL), dan Analisis Balance Scorecard”. Analisis rasio sangat bermanfaat bagi manajemen untuk perencanaan dan pengevauasian prestasi atau


kinerja (performance) perusahaannya bila dibandingkan dengan rata-rata industri, sedangkan bagi para kreditor dapat digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjamannya. Wild, Subramanyam dan Hasley (2005:16) menyatakan bahwa analisis keuangan (financial analysist) merupakan penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan dan untuk menilai kinerja keuangan di masa depan. Menurut Munawir, 2002, teknik analisis rasio keuangan yang biasa digunakan, yaitu: (1) teknik analisis cross sectional, adalah analisis rasio dengan membandingkan antar informasi atau data untuk satu periode, kemudian hasilnya dibandingkan dengan rasio pembanding antara lain rasio pada perusahaan sejenis atau rata-rata industri, (2) teknik analisis time series atau trend, adalah analisis rasio keuangan untuk beberapa periode sehingga akan terlihat prestasi perusahaan tersebut cenderung meningkat, menurun atau cenderung konstan dalam beberapa periode tersebut. Seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka pengukuran rasio keuangan dapat digunakan untuk mengetahui kinerja suatu bank. Pengukuran kinerja bank digunakan untuk mengetahui tentang baik-buruknya operasional bank serta seberapa sehatkah bank yang bersangkutan untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi perbankan. Menurut Djarwanto (2004 : 143), yang dimaksud dengan ‘rasio’ dalam analisis laporan keuangan adalah “suatu angka yang menunjukkan hubungan


antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan. Hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis sederhana.”. Umumnya berbagai rasio yang dihitung untuk menilai kinerja suatu bank dikelompokkan ke dalam tiga (3) tipe dasar : 1. Rasio Likuiditas, yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya atau kewajiban yang telah jatuh tempo. Beberapa rasio likuiditas yang sering digunakan dalam menilai kinerja suatu bank antara lain sebagai berikut : a. Cash Asset Ratio, yaitu likuiditas minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam membayar kembali pinjaman jangka pendek bank. Semakin tinggi tingkat rasio ini semakin tinggi juga kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, namun dalam prakteknya akan dapat

mempengaruhi

profitabilitas.

Rasio

ini

merupakan

perbandingan antara jumlah alat liquid yang dimiliki bank dengan pinjaman yang harus segera dibayar. b. Reserve Requirement (RR), yaitu likuditas wajib minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro pada BI. Reserve requirement merupakan ketentuan bagi masing-masing bank untuk menyisihkan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunnya dalam bentuk giro wajib minimum yang berupa rekening bank yang bersangkutan pada bank Indonesia. c. Loan to Deposit Ratio (LDR) yaitu rasio antara jumlah seluruh kredit yang diberikan Bank dengan dana yang diterima oleh bank.


LDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank

untuk

membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar. d. Loan to Asset Ratio (LAR) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total asset yang dimiliki bank. Semakin tinggi tingkat rasio ini, tingkat likuiditasnya semakin kecil karena jumlah asset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya menjadi semakin besar. 2. Rasio Rentabilitas, yaitu alat untuk menganalisa atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasio-rasio dalam kategori ini dapat pula dipakai untuk mengukur tingkat kesehatan bank. a. Return On Asset (ROA), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar juga tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dalam penggunaan asset.


b. Return On Equity (ROE), yaitu perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri. Kenaikan dalam rasio ini, berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan. c. Rasio Beban Operasional (BOPO), yaitu perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan

untuk

mengukur

tingkat

efisiensi

bank

dalam

melakukan kegiatan operasinya. d. Net Profit Margin (NPM), adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan bank, dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. 3. Analisis Solvabilitas. Analisis ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya, atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya jika terjadi likuiditasi bank. Rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara volume (jumlah) dana yang diperoleh dari berbagai hutang (jangka pendek dan jangka panjang) serta sumber-sumber lain diluar modal bank sendiri dengan volume penanaman dana tersebut pada berbagai jenis aktiva yang dimiliki bank. Rasio solvabilitas itu terdiri atas : a. Capital adequacy ratio (CAR), adalah rasio yang memperlihatkan sejumlah jauh aktiva bank yang mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal bank sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat,


pinjaman (hutang), dll. Dengan kata lain, CAR adalah rasio untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva berisiko. Berdasarkan Deregulasi BI tertanggal 29 Februari 1993, bank yang dinyatakan termasuk bank sehat (berkinerja baik) apabila memiliki CAR paling sedikit sebesar 8% sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank for International Settlements (BIS). b. Debt to Equity Ratio (DER), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menutup sebagian atau seluruh hutang-hutangnya, baik jangka panjang maupun jangka pendek, dengan dana yang berasal dari dana bank sendiri. Dengan kata lain, rasio ini mengukur seberapa besar total pasiva yang terdiri atas persentase modal bank sendiri dibandingkan dengan besarnya hutang. Penggunaan analisis rasio dimungkinkan untuk dapat menentukan tingkat kinerja suatu bank. Perhitungan rasio untuk menilai posisi kinerja suatu bank, akan memberikan gambaran yang jelas tentang baik atau tidaknya operasional suatu bank, yang dilihat dari posisi keuangannya salam neraca dan laba-rugi.


c. Tujuan Evaluasi Kinerja Keuangan Perbankan Evaluasi kinerja atau kesehatan perbankan bertujuan mengetahui kesehatan dan masa depan perbankan secara keseluruhan. Evaluasi tersebut dibutuhkan karena mempertimbangkan pihak-pihak yang terkait, yaitu pemilik bank itu sendiri, para pengelola, masyarakat pengguna jasa bank, dan pemerintah, khususnya bank sentral. Perbankan yang sehat atau memiliki kinerja yang baik merupakan tiang utama penopang daya tahan perekonomian nasional. Bila sistem perbankan suatu negara dalam kondisi baik/sehat, maka pemerintah maupun bank sentral memiliki mitra yang dapat diandalkan dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan moneter. Masyarakat pengguna jasa bank dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya keuangan tanpa harus khawatir kehilangan uangnya. Bagi para pemilik bank yang berkinerja baik atau sehat merupakan salah satu bukti bahwa investasinya tidak sia-sia. Secara khusus, tujuan evaluasi kinerja keuangan bank mengandung beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan bank terutama ditinjau

dari kondisi

likuditas,

kecukupan

modal dan

profitabilitas yang dicapai selama tahun berjalan maupun tahun sebelumnya. 2. Untuk mengetahui tingkat kemampuan bank dalam mendayagunakan asset yang dimiliki dalam profit secara efisien. 3. Untuk mengetahui apakah bentuk strategi implementasi peningkatan kinerja yang dipakai sudah cukup efektif dan efisien.


2. Good Corporate Governance Istilah corporate governance untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cadburry Committee pada tahun 1992. Istilah tersebut dicantumkan dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai Cadburry Report. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (turning point) yang sangat menentukan bagi praktik corporate governance di seluruh dunia. Cadbury Report mendefinisikan corporate governance sebagai berikut : ...the system by which organizations are directed and controlled. 1 (Suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi.) Definisi lain dari Cadburry Committee memandang corporate governance sebagai : A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities. Seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manager, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka.

Istilah

Good

Corporate

Governance

merupakan

sebuah

sistem

pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (hard definition), maupun ditinjau dari “nilai-nilai” yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (soft definition), (www.bi.go.id).

1

Thurrock Council, Corporate governance Review, Spring 2002, hal.2


Menurut Mardiasmo (2002:17), pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank memberikan definisi governance sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”. Sementara itu United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan governance sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authorithy to manage a nation’s affair at all levels”. Corporate

Governance

merupakan

konsep

yang

diajukan

demi

peningkatan kinerja perusahaan melalui pengawasan kinerja manajemen dan menjamin akuntanbilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep Corporate Governance diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan (FCGI : 2003). Istilah GCG tentunya bukan istilah yang asing lagi di telinga, karena awal mula penerapan GCG di Indonesia sendiri ditetapkan melalui edaran surat keputusan menteri BUMN No.Kep-117/M-MBU/2002 pada tanggal 1 Agustus 2002 tentang penetapan praktek GCG pada setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaing berisi sebagai berikut : BUMN memiliki kewajiban untuk menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip Good Gorporate Governance sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntanbilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.


Tjager et. all (2003: 25-26) sebagaimana dikutip dalam FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia) mendefinisikan tata kelola korporat (Corporate Governance) sebagai berikut : “...Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan tata kelola korporat ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).”

Bank Dunia memberikan definisi GCG sebagai kumpulan hukum, peraturan, kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumbersumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Dalam Pedoman GCG Perbankan Indonesia dinyatakan, untuk terciptanya kondisi yang mendukung implementasi GCG yang efektif, salah satu tugas yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan otoritas terkait adalah penerbitan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan dilaksanakannya GCG secara efektif. Selain itu, pemerintah dan otoritas terkait harus mampu menjamin dan membuktikan bahwa penegakan hukum (law enforcement) dilakukan secara serius. Di sisi lain, sebagai subjek GCG, bank perlu menerapkan standar akuntasi dan standar audit yang sama dengan standar yang berlaku umum serta melibatkan auditor eksternal dalam proses audit. Tujuannya supaya diperoleh ukuran yang sama dengan ukuran yang berlaku di tempat lain. Dengan demikian, stakeholders


boleh berharap akan interpretasi yang sama atas fenomena-fenomena yang sejenis. Sebab, pada dasarnya, persoalan GCG adalah persoalan tanggung jawab perusahaan kepada stakeholders. Agar sistematis dan kontinu, pelaksanaan GCG oleh perbankan dapat dilakukan melalui lima tindakan, yakni penetapan visi, misi, dan corporate values yang sesuai dengan prinsip GCG; penyusunan corporate governance structure; pembangunan corporate culture yang sesuai dengan prinsip GCG; penetapan sasaran public disclosures yang sesuai dengan prinsip GCG; serta penyempurnaan kebijakan-kebijakan bank agar dapat memenuhi prinsip GCG. Penetapan visi, misi, dan corporate values merupakan langkah awal yang harus dilakukan. Lewat infrastruktur itu, stakeholders bisa menilai jati diri bank yang bersangkutan. Untuk pembentukan corporate governance structure, bank dapat menempuh empat tahapan. Satu, kebijakan corporate governance yang dirumuskan, selain memuat visi dan misi bank, juga harus memuat tekad untuk melaksanakan GCG serta memuat pedoman pokok penerapan prinsip GCG yang terdiri atas transparrency, accountability, resposibility, independency, dan fairness. Dua, merumuskan code of conduct yang memuat pedoman perilaku yang wajar bagi pimpinan dan karyawan bank. Tiga, merumuskan tata tertib kerja dewan komisaris dan direksi yang memuat hak dan kewajiban serta akuntabilitas dewan komisaris dan direksi serta masing-masing para anggotanya. Organisasi yang ada di dalamnya juga harus mencerminkan adanya risk management, internal

control,

dan

compliance.

Empat,

merumuskan kebijakan

risk

management, audit, dan compliance. Selain itu diperlukan adanya human


resources policy yang jelas serta corporate plan yang menggambarkan arah jangka panjang yang jelas. Sementara itu, corporate culture dibentuk melalui penetapan prinsip dasar (guiding principles), nilai-nilai (values), dan norma-norma (norms) yang disepakati serta dilaksanakan secara konsisten dengan contoh konkret dari pimpinan bank. Serangkaian diskusi yang intensif dan panjang serta programprogram komunikasi sosial diperlukan untuk pembentukan budaya perusahaan ini. Karena GCG adalah cerminan tanggung jawab bank kepada stakeholder-nya, maka sasaran-sasaran public disclosures serta penyempurnaan berbagai kebijakan bank perlu dilakukan. Tujuannya adalah agar masyarakat menerima informasiinformasi yang seharusnya mereka peroleh untuk bekal pengambilan keputusan yang intinya adalah keputusan untuk percaya atau tidak percaya kepada bank yang bersangkutan. Penerapan Corporate Governance memberikan empat manfaat (FCGI : 2001), yaitu : Penerapan Corporate Governance memberikan empat manfaat (FCGI, 2001), yaitu: (1) meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders, (2) mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigit (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value, (3) mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan (4) pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders’s values dan dividen. Berdasarkan uraian mengenai Corporate Governance tersebut, dapat dirumuskan suatu kesimpulan bahwa Good Corporate Governance adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha


menaikkan nilai saham sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan,

kreditor,

dan

masyarakat

sekitar.

GCG

berusaha

menjaga

keseimbangan di antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. Tantangan

dalam

Corporate

Governance

adalah

mencari

cara

untuk

memaksimumkan penciptaan kesejahteraan sedemikian rupa sehingga tidak membebankan ongkos yang tidak patut kepada pihak ketiga atau masyarakat luas. Dan khusus bagi penerapan GCG di dunia perbankan, maka tiga prinsip utama yang harus dipegang yaitu kemandirian, integritas dan transparansi merupakan modal

dasar

menyelenggarakan

bisnis

perbankan

secara

efektif

dan

berkesinambungan (sustainable). Dalam buku Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia (2006:2) menyatakan bahwa tujuan penerapan GCG yaitu : 1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntanbilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. 2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham. 3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. 5. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.


b.

Prinsip-Prinsip Dasar Good Corporate governance Dalam keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang

penerapan GCG juga dijabarkan tentang prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh OECD sebagai berikut : 1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenail perusahaan. 2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 3. Akuntanbilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif 4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsipprinsip korporat. 5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian peraturan perundangundangan yang berlaku.

3. Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio = CAR) Rasio permodalan sering disebut juga rasio-rasio solvabilitas atau Capital Adequacy Ratio. Analisis solvabilitas digunakan untuk: 1) ukuran kemampuan bank tersebut untuk menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan, 2) sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan usahanya sampai batas tertentu, karena sumber-sumber dana dapat juga berasal dari hutang penjualan aset yang tidak dipakai dan lain-lain, 3) alat pengukuran besar kecilnya kekayaan bank tersebut yang dimiliki oleh para pemegang sahamnya, dan 4) dengan modal yang mencukupi, memungkinkan manajemen bank yang bersangkutan untuk bekerja dengan efisiensi yang tinggi, seperti yang dikehendaki oleh para pemilik modal pada bank tersebut. Pada rasio permodalan, dapat diukur antara lain: capital adequacy


ratio yang merupakan indikator utama pengukuran kesehatan bank untuk melihat kinerja keuangan bank secara keseluruhan. .

Seperti yang telah diuraikan pada paragraf di atas, penggunaan modal bank dimaksudkan untuk memenuhi segala kebutuhan guna menunjang kegiatan operasi bank. Jumlah modal bank dianggap tidak mencukupi apabila tidak memenuhi maksud-maksud tersebut. Namun, dalam praktiknya, menetapkan berapa besarnya jumlah wajar kebutuhan modal suatu bank adalah tugas yang cukup kompleks. Modal merupakan faktor penting dalam upaya mengembangkan usaha bank. Hal ini mengingat bahwa modal juga dibutuhkan dalam rangka pengembangan usaha yang sehat dan dapat menampung risiko kerugian. Menurut Muljono (2002 : 236), “Secara populer modal dapatlah didefinisikan sebagai sejumlah dana yang ditanamkan ke dalam suatu perusahaan oleh para pemiliknya untuk pembentukan suatu badan usaha dan dalam perkembangannya modal tersebut dapat susut karena kerugian ataupun berkembang karena keuntungan-keuntungan yang diperolehnya.” Sedangkan fungsi modal menurutnya adalah: a. Sebagai ukuran kemampuan bank tersebut untuk menyerap kerugiankerugian yang tidak dapat dihindarkan, b. Sebagai sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan usahanya sampai batas-batas tertentu, karena sumber-sumber dana dapat juga berasal dari utang penjualan aset yang tidak terpakai dan lain-lain, c. Sebagai alat pengukur besar kecilnya kekayaan yang dimiliki oleh para pemegang saham, dan d. Dengan modal yang mencukupi memungkinkan bagi manajemen bank yang bersangkutan untuk bekerja dengan efisiensi yang tinggi, seperti yang dikehendaki oleh para pemilik modal pada bank tersebut Modal terbagi atas:


1. Modal inti, yang terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak, dan 2. Modal pelengkap, yang terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman, dan pinjaman subordinasi. Besar kecilnya kecukupan modal sebuah bank menurut Abdullah (2005 : 67) dipengaruhi oleh: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tingkat kualitas manajemen bank, Tingkat likuiditas yang dimilikinya, Tingkat kualitas dari aset, Struktur deposito, Tingkat kualitas dari sistem dan prosedurnya, Tingkat kualitas dan karakter para pemilik saham, Kapasitas untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang, dan 8. Riwayat pemupukan modal dan peraturan pembagian laba yang diperolehnya.

Menurut Abdullah (2005 : 60), Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang membandingkan antara jumlah modal bank dengan seluruh aktiva yang dimiliki. Melalui rasio ini akan diketahui kemampuan menyanggah aktiva bank terutama kredit yang disalurkan dengan sejumlah modal bank. Semakin tinggi rasio ini semakin besar daya tahan bank dalam menghadapi penyusutan nilai harta bank yang timbul karena adanya harta yang bermasalah.

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan setiap bank. Ketentuan pemenuhan permodalan minimum bank yang disebut juga Capital Adequacy Ratio (CAR). Bank dapat mengetahui berapa modal minimal


yang harus dicapai bank bila bank memiliki sejumlah aktiva tertimbang menurut risiko (Risk Weighted Assets) melalui tingkat CAR. Namun sebenarnya penurunan angka CAR bank bukanlah suatu masalah sepanjang masih memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank of Internasional Settlements (BIS), yakni minimal sebesar

delapan

persen

dan

berdasarkan

Peraturan

Bank

Indonesia

No.5/12/PBI/2003 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar, bank harus menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko.

4. Kelembagaan Perbankan Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 pengertian bank adalah sebagai berikut : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak”. Pengertian di atas memiliki kandungan filosofis yang tinggi. Pengertian yang lebih teknis dapat ditemukan pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pengertian bank menurut PSAK Nomor 31 dalam Standar Akuntansi Keuangan, (IAI, 1999 : 31.1) adalah : “Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.


Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 792 Tahun 1990 pengertian bank adalah : “Bank merupakan suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan”. Irmayanto (2004 : 53) mendefinisikan bank sebagai “lembaga keuangan yang menawarkan jasa keuangan seperti kredit, tabungan, pembayaran jasa, dan melakukan fungsi-fungsi keuangan lainnya secara profesional.” Menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, terdapat dua jenis bank, yaitu : a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan b. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, jelaslah bahwa bank berfungsi sebagai “financial intermediary” dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalulintas pembayaran. Dua fungsi tersebut tidak dapat dipisahkan. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya, sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja. Selanjutnya pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang diubah menyebutkan fungsi dan tujuan Perbankan Indonesia, yaitu :


1. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. 2. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesehjateraan rakyat banyak. Pengertian kedua pasal tersebut, jika dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Perbankan yang

diubah, adalah bahwa perbankan

nasional kita mempunyai ciri khas tersendiri jika dibandingkan dengan perbankan umumnya, yang mempunyai karakter perbankan nasional kita.

5.

Pasar Modal Tandelilin (2001 : 13) memberikan pengertian pasar modal yaitu sebagai

berikut : Pada dasarnya, pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri. Kalau pasar modal merupakan pasar untuk surat berharga jangka panjang, maka pasar uang (money market) pada sisi yang lain merupakan pasar berharga jangka pendek. Baik pasar modal maupun pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan (financial market). Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 memberikan pengertian pasar modal yang lebih spesifik yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi, dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fasilitas atau wahana yang


mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (return) sedangkan pihak issuer (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Manfaat dari keberadaan pasar modal adalah sebagai berikut : a. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. b. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi. c. Menyediakan leading indicator bagi trend ekonomi negara. d. Penyebaran

kepemilikan

perusahaan

sampai

lapisan

masyarakat

menengah. e. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat. f. Menciptakan lapangan kerja.profesi yang menarik. g. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek. h. Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi.


i.

Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses kontrol sosial.

j.

Pengelolaan

perusahaan

dengan

iklim

keterbukaan,

mendorong

pemanfaatan manajemen profesional. k. Sumber pembiayaan dana jangka panjang bagi emiten. Bursa efek merupakan bentuk konkrit dari pasar modal. Dalam bursa efek pemodal besar maupun pemodal kecil, baik perseorangan atau lembaga dapat membeli dan menjual saham atau efek lainnya. Ada beberapa pengertian dari bursa efek, antara lain sebagai berikut : Bursa efek adalah suatu tempat yang menjual dan membeli surat-surat berharga atau efek serta sistem menjalankannya (E.A. Koetin, 1994 : 90). Bursa efek adalah merupakan perusahaan yang jasa utamanya adalah menyelenggarakan kegiatan perdagangan sekuritas di pasar sekunder (Suad Husnan, 1993 : 30). Berdasarkan dua definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Bursa efek adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli efek untuk transaksi perdagangan efek.

B.

Tinjauan Penelitian Terdahulu Nasution dan Setiawan dalam Simposium Nasional Akuntansi X

Universitas Hassanuddin 26-28 Juli 2007 melakukan penelitian yang melihat bagaimana pengaruh Good Corporate Governance terhadap manajemen laba di industri perbankan. Data yang diperoleh adalah data keuangan untuk melihat bagaimana pengaruh Good Corporate Governance terhadap manajemen laba di


industri perbankan. Parameter yang dipakai adalah penghitungan dan analisis kinerja perbankan. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat adanya pengaruh Good Corporate Governance terhadap manajemen laba pada industri perbankan. Akhmad Syakhroza pada tahun 2003 juga melakukan penelitian terhadap praktik Good Corporate Governance pada kondisi lokal perbankan di Indonesia. Sedangkan Febianti pada tahun 2007 melakukan penelitian dengan melihat CR (Current Ratio), ROE (Return on Equity) dan DAR (Debt Acid Ratio) pada emiten di Bursa Efek Jakarta (saat ini disebut dengan Bursa Efek Indonesia) sebelum dan sesudah penegakan tata kelola perusahaan di Indonesia. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa semakin wajar dan semakin akuntanbilitas kinerja dalam hal current ratio perusahaan, maka semakin menggambarkan bahwa perusahaan tersebut semakin tertata dengan baik dalam hal kinerja likuiditasnya. Namun, pengukuran kinerja keuangan yang dipakai ialah CR, ROE, dan DAR. Berikut ini merupakan ringkasan tinjauan penelitian terdahulu yang menjadi panduan sekaligus referensi bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 Ringkasan Tinjauan Penelitian Terdahulu Tahun 2007

Judul Penelitian

Peneliti

Pengaruh Good Corporate governance terhadap manajemen laba di industri perbankan di Indonesia

Marihot Nasution dan Doddy Setiawan

Variabel Penelitian Variabel penelitian=kompo sisi dewan komisaris,ukuran dewan komisaris,keberad aan komite audit,ukuran perusahaan, dan manajemen laba.

Hasil Penelitian

Simpulan Penelitian

Mekanisme corporate governance telah efektif mengurangi manajemen laba perusahaan perbankan.


2007

CR, ROE, dan DAR Emiten di BEJ Sebelum dan Sesudah Penegakan Tata Kelola Perusahaaan di Indonesia

Triana Febianti

2003

Best Practices Corporate governance dalam Konteks Kondisi Lokal Perbankan di Indonesia (Artikel)

Akhmad Syakhroza

C.

Dengan adanya penegakan tata kelola perusahaaan di Indonesia,di harapkan dapat memperbaik i kinerja keuangan Model corporate governance yang diadopsi di Indonesia perlu diadakan penyesuaian penyesuaian berdasarkan kondisi lokal perusahaan

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 1. Kerangka Konseptual Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan pustaka maka

dirumuskan kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut :

Sebelum Implementasi Good Corporate Governance

Kinerja Keuangan Perbankan

Sesudah Implementasi Good Corporate Governance

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual


2. Hipotesis Penelitian Hipotesis menurut Sugiyono (2004:51) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut : Ha

: Ada perbedaan kinerja keuangan perbankan sebelum dan sesudah penerapan Good Corporate governance.


kebijaksanaan

Recommend Documents