Permasalahan Kegiatan Alih IPTEK di Bidang Kedokteran - Kesehatan
Anwar Santoso The Indonesian Teaching Hospital Association National Cardiovascular Centre – Harapan Kita Hospital Departemen Kardiologi – Fak Kedokteran ~ Universitas Indonesia 1
• Global Health Workforce shortage & mal-distribution, due to: – Demographic changes – Epidemic shift – Redistribution of the disability burden
• Change in health care system • Change the role of health professionals • Change the design of health professional education 2
Crisp N & Chen L, N Eng J Med 2014; 370: 950 - 7
Global Health Workforce and Burden of Disease based on WHO region DALY = Disability-Adjusted Life Year ~ burden of disease
Crisp N & Chen L, N Eng J Med 2014; 370: 950 - 7
3
Workforce of doctors and Nurse According to Country Region in 2010
Crisp N & Chen L, N Eng J Med 2014; 370: 950 - 7
4
Health Workforce in Five Countries based on Health Worker Types
Crisp N & Chen L, N Eng J Med 2014; 370: 950 - 7
5
Nurse to doctor ratio = 3.64 (Indonesia) Data Nakes BPPSDM - Kemenkes 2014
Proyeksi Demografis untuk INDONESIA
Sumber: Data-data dari Perserikatan Bang-Bangsa; revisi tahun 2012
Sumber: Data-data dari Perserikatan Bang-Bangsa; revisi tahun 2012
Tenaga Kesehatan - WNA • WNA pemegang ijin tinggal terbatas • Memiliki pengetahuan-keterampilan melalui pendidikan Kesehatan – Kedokteran • Bekerja sementara atau menetap (ijin tinggal) • Mempunyai kompetensi sesuai standar di Indonesia dan sesuai kebutuhan • Penerimaan TK-WNA pembentukan SDM di Indonesia dengan ‘alih ilmu pengetahuan – teknologi’ 11
Regulasi yang mengatur TK - WNA
12
Kebijakan dan Syarat-Syarat Regulasi untuk TK-WNA 1. Perijinan a. Harus mempunyai visa, ijin tinggal dan ijin kerja b. Pemberi kerja membuat RPTKA (rencana penggunaan tenaga kerja asing) c. Syarat untuk mendapatkan IKTA (ijin kerja untuk tenaga asing) UU no: 13 tahun 2003: Ketenagaakerjaan d. Tenaga medis surat ijin kerja & kemampuan bahasa Indonesia UU no: 29 tahun 2004: Praktik Kedokteran
2. Sertifikasi dan Registrasi a. Ijazah yang sah b. Sertifikat kompetensi dan program adaptasi c. Surat keterangan sehat fisik dan mental d. Surat pernyataan sumpah dan janji e. Mematuhi etika profesi UU no: 29 tahun 2004: Praktik Kedokteran
13
Kebijakan dan Syarat-Syarat Regulasi untuk TK-WNA
3. Surat Tanda Registrasi a. STR sementara diberikan oleh KKI kepada Dr/Drg WNA yg melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian dan yankes sementara. Berlaku 1 tahun b. STR bersyarat diberikan kepada peserta PPDS WNA yang mengikuti di Indonesia c. Surat persetujuan KKI TK-WNA dalam rangka alih ilmu pengetahuan & teknologi
4. STR dan SIP bagi TK-WNA UU no: 44 th 2009: ttg RS
14
Kebijakan dan Syarat-Syarat Regulasi untuk TK-WNA 5. Kompetensi a. Harus mempunyai kompetensi kerja sesuai standar di Indonesia dan sesuai kebutuhan tenaga kesehatan yang diperlukan. b. ‘Kompetensi kerja’ adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dan pemahaman budaya Indonesia. UU no: 13 tahun: 2003: Ketenagakerjaan c. Pengakuan kompetensi yang dimiliki oleh TK-WNA dibuktikan dengan adanya STR yang diberikan oleh KKI. d. Alih IPTEK surat persetujuan oleh KKI ??
15
Kebijakan dan Syarat-Syarat Regulasi untuk TK-WNA 6. Area Kegiatan dan Tenaga Pendamping a. Penerimaan TK-WNA dilakukan dalam rangka pembentukan SDM di Indonesia dan mempertimbangkan alih IPTEK b. TK-WNA dapat dipekerjakan di Indonesia, hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. c. Pemberi kerja wajib menunjuk TK-WNI sebagai tenaga pendamping, untuk alih IPTEK. d. TK-WNA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu diatur KepMen UU no: 13 tahun 2003: Ketenagakerjaan e. Area kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian dan yankes bidang kedokteran/kedokteran gigi. UU no: 29 tahun 2004: Praktik Kedokteran
16
Kebijakan dan Syarat-Syarat Regulasi untuk TK-WNA 6. Pembatasan Waktu a. Pembatasan waktu masa bekerja bertujuan: melindungi dan memberi peluang pendayagunaan Nakes Indonesia. b. TK-WNA yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya. c. Penyusunan RKTA oleh pemberi kerja harus mencantumkan jangka waktu penggunaan TK-WNA dan wajib memulangkan TK-WNA ke negara asalnya, setelah hubungan kerja berakhir. UU no: 13 tahun 2003; Ketnagakerjaan
7. Kompensasi a. Pemberi kerja wajib membayar kompensasi pada TK-WNA untuk peningkatan kualitas Yankes yang diberikan pada konsumen/rakyat b. Dimaksudkan juga menunjang upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia. c. Besarnya kompensasi diatur dalam PP 17
Kebijakan dan Syarat-Syarat Regulasi untuk TK-WNA 8. Sanksi a. Pemberian sanksi pidana dikenakan pada TK-WNA yang bekerja di Indonesia dan tak melakukan registrasi di Indonesia b. Sanksi setiap Dr/Drg WNA yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki STR sementara atau STR bersyarat. c. Pelanggaran dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,d. Pemberian sanksi ini dimaksudkan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat UU no: 20 tahun 2004: Praktik Kedokteran
18
19
AFTA (Asean – Free Trade Area)
20
AFTA (Asean – Free Trade Area)
21
Mutual Recognition Arrangement (MRA)
22
23
Issue-issue Strategis yang timbul 1. AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services) masih bisa diantisipasi dengan beberapa ‘limitation’ market access and national treatment 2. MRA masih dalam tahapan ‘arrangement’ belum agreement 3. TK-WNA harus berasal dari negara yang mempunyai ‘hubungan diplomatik’ dengan Indonesia 4. Movement of Natural Persons (mode 4) akan berkembang melalui mode-3 5. Pelayanan kesehatan ber’kedok’’ bakti sosial mulai meningkat dan belum diatur
24
Issue-issue Strategis yang timbul 6. Sistem pencatatan dan pelaporan TK-WNA belum baik 6. Pemerintah daerah memberikan ijin tersendiri bagi TK-WNA 7. Sosialisasi UU, Perkonsil, Permenkes yang mengatur TKWNA belum meluas 8. Konteks sosiologis dan ekonomis AFTA ini sudah tak sesuai dengan saat regulasi dulu dibuat
25
Rekomendasi dan saran-saran a. Perlu direvisi regulasi-regulasi (Perkonsil atau Permenkes) supaya sesuai dengan perspektif sosisologis dan ekonomis saat ini
b. Perlu pengembangan ‘Lembaga bersama antarKementerian’ dengan SK Bersama dengan melibatkan organisasi profesi terkait (PB – IDI, ARSPI, Adinkes, AIPKI) c. Perlu sosialisasi regulasi-regulasi yang sudah direvisi
26
