1 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN RUMAH TANGGA DAYA 900 VA Ba...
KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN RUMAH TANGGA DAYA 900 VA Bahan Coffee Morning Jakarta, 18 November 2016
Kementerian ESDM Republik Indonesia
1
LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 7 : (1) Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 4 : Untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Pasal 34 ayat (1): Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Hasil Kesimpulan Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR-RI tanggal 22 September 2016, menyetujui pencabutan subsidi listrik dengan daya 900 VA bagi golongan rumah tangga yang ekonominya mampu dengan didukung data yang akurat.
Kementerian ESDM Republik Indonesia
2
Pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Data Terpadu Berisi Kelompok Masyarakat 40% Status Sosial Ekonomi Terendah
JKN KPS KKS KIP Rastra
Exclusion Error
40%
35%
: Jaminan Kesehatan Nasional : Kartu Perlindungan Sosial : Kartu Keluarga Sejahtera : Kartu Indonesia Pintar : Beras Sejahtera
DATA TERPADU*
PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JKN
Jumlah Rumah Tangga (RT) 25%
PENERIMA KPS/KKS/ KIP/Rastra
25.771.493 Jumlah Keluarga (KK)
27.046.374 Inclusion Error
11,13 %
GARIS KEMISKINAN (Sep 2015) Jumlah Penduduk
8%
Kementerian ESDM Republik Indonesia
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
93.026.921 Jiwa 3
PETA PELANGGAN RUMAH TANGGA 900VA (s.d. September 2016)
SUMUT 1.228.961 87% ACEH 900VA : 367.722 Migrasi : 72%
TOTAL: 23.006.855 KALTIM 389.509 86%
RIAU & KEPRI 707.843 74%
RTM 900 VA
BABEL 202.737 84%
SUMBAR 699.158 76%
BANTEN 680.040 91%
S2JB 1.330.648 74%
KALBAR 367.296 85% KALSELTENG 636.210 90%
JAKARTA 879.535 86%
LAMPUNG 1.164.490 70%
JABAR 4.232.021 90%
Kementerian ESDM Republik Indonesia
SULUTENGGO 443.721 82%
JATENG& DIY 3.362.802 83%
JATIM 3.838.478 88%
BALI 332.776 86%
SULSERABAR 1.184.100 71%
NTB 487.872 67%
MALUKU& MALUT 168.806 79%
PAPUA 112.525 72%
NTT 186.457 59%
4
IMPLEMENTASI PENYESUAIAN TTL RUMAH TANGGA MAMPU DAYA 900 VA (Penyesuaian TTL secara bertahap mulai 1 Januari 2017)
32%
1352
TTL Keekonomian
32% 32%
1023 774
586
Rekening Bulanan
Kementerian ESDM Republik Indonesia
Des'16
Jan-Feb
Mar-Apr
Mei-Des
74.000
98.000
129.000
~180.000
5
PENERBITAN PERATURAN MENTERI ESDM DALAM RANGKA SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN 900 VA Sebagai tindak lanjut kesimpulan Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPRRI tanggal 22 September 2016, yang menyetujui pencabutan subsidi listrik dengan daya 900 VA bagi golongan rumah tangga yang ekonominya mampu, maka
Kementerian ESDM telah menerbitkan peraturan sebagai berikut: 1. Peraturan Menteri ESDM No.28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), bahwa terhadap rumah tangga mampu 900 VA, mulai 1 Januari 2017 tarifnya disesuaikan menuju tarif keekonomian secara bertahap, sedangkan rumah tangga miskin dan tidak mampu 900 VA tarifnya tetap dan diberikan subsidi listrik; 2. Peraturan Menteri ESDM No.29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga
Kementerian ESDM Republik Indonesia
6
MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN TERKAIT PELAKSANAAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN
Kementerian ESDM Republik Indonesia
7
HASIL PEMADANAN DATA PT PLN (PERSERO) RUMAH TANGGA MISKIN DAN RENTAN DAYA 900 VA
Ditemukan 3,9 Juta
Perlu Validasi 196 ribu
Penyampian pengaduan kepada pos pengaduan masyarakat
Jumlah: 4,1 Juta pelanggan
Calon pelanggan baru yang miskin dan tidak mampu (saat ini belum belistrik)
Kementerian ESDM Republik Indonesia
8
MEKANISME PENGADUAN PENERAPAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN entry aplikasi berbasis web 2
Penyampaian laporan 5 yang telah diverifikasi
4
3
KECAMATAN
Penugasan kepada PLN untuk pemadanan data
6
7 8
2
entry dalamentry aplikasi berbasis web format tertentu KOTA/ 2
1
3
PenyampaianPelaporan laporan 5 hasil yang telah diverifikasi
pemadanan data ke DJK
KABUPATEN
4
Penyampaian hasil penetapan
DESA/ Desa / Kelurahan KELURAHAN
KECAMATAN
PenugasanRTS kepada PLN bersubsidi 6 ke PLN 7 untuk pemadanan data 8
1
•
entry dalam Pelaporan hasil pemadanan data ke DJK format tertentu Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait penerapan Subsidi Listrik Tepat sasaran KOTA/ Penyampaian laporan entry aplikasi 5 KABUPATEN yang telah diverifikasi berbasis web melalui kantor Desa dan Kelurahan untuk kemudian diteruskan ke kantor kecamatan dan / atau Penyampaian hasil penetapan
1
RTS bersubsidi ke PLN kantor kabupaten. Oleh kecamatan atau kabupaten, pengaduan tersebut diteruskan ke Posko 4 2 3 Pusat. DESA/ KECAMATAN Penugasan kepada PLN 6 •KELURAHAN Posko pusat yang beranggotakan perwakilan dari Kementerian ESDM, Kemendagri, Kementerian untuk pemadanan data Sosial, TNP2K dan PT PLN (Persero) akan melakukan verifikasi dan penanganan terhadap entry dalam Pelaporan hasil pengaduan tersebut. pemadanan data ke DJK format tertentu
KOTA/ KABUPATEN
Penyampaian hasil penetapa RTS bersubsidi ke PLN Kementerian ESDM Republik Indonesia
