KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN RUMAH TANGGA DAYA 900 VA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN RUMAH TANGGA DAYA 900 VA Bahan Coffee Morning Jakarta, 18 November 2016

Kementerian ESDM Republik Indonesia

1

LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 7 : (1) Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 4 : Untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Pasal 34 ayat (1): Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

3. Hasil Kesimpulan Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR-RI tanggal 22 September 2016, menyetujui pencabutan subsidi listrik dengan daya 900 VA bagi golongan rumah tangga yang ekonominya mampu dengan didukung data yang akurat.


2

Pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Data Terpadu Berisi Kelompok Masyarakat 40% Status Sosial Ekonomi Terendah

JKN KPS KKS KIP Rastra

Exclusion Error

40%

35%

: Jaminan Kesehatan Nasional : Kartu Perlindungan Sosial : Kartu Keluarga Sejahtera : Kartu Indonesia Pintar : Beras Sejahtera

DATA TERPADU*

PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JKN

Jumlah Rumah Tangga (RT) 25%

PENERIMA KPS/KKS/ KIP/Rastra

25.771.493 Jumlah Keluarga (KK)

27.046.374 Inclusion Error

11,13 %

GARIS KEMISKINAN (Sep 2015) Jumlah Penduduk

8%


PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

93.026.921 Jiwa 3

PETA PELANGGAN RUMAH TANGGA 900VA (s.d. September 2016)

SUMUT 1.228.961 87% ACEH 900VA : 367.722 Migrasi : 72%

TOTAL: 23.006.855 KALTIM 389.509 86%

RIAU & KEPRI 707.843 74%

RTM 900 VA

BABEL 202.737 84%

SUMBAR 699.158 76%

BANTEN 680.040 91%

S2JB 1.330.648 74%

KALBAR 367.296 85% KALSELTENG 636.210 90%

JAKARTA 879.535 86%

LAMPUNG 1.164.490 70%

JABAR 4.232.021 90%


SULUTENGGO 443.721 82%

JATENG& DIY 3.362.802 83%

JATIM 3.838.478 88%

BALI 332.776 86%

SULSERABAR 1.184.100 71%

NTB 487.872 67%

MALUKU& MALUT 168.806 79%

PAPUA 112.525 72%

NTT 186.457 59%

4

IMPLEMENTASI PENYESUAIAN TTL RUMAH TANGGA MAMPU DAYA 900 VA (Penyesuaian TTL secara bertahap mulai 1 Januari 2017)

32%

1352

TTL Keekonomian

32% 32%

1023 774

586

Rekening Bulanan


Des'16

Jan-Feb

Mar-Apr

Mei-Des

74.000

98.000

129.000

~180.000

5

PENERBITAN PERATURAN MENTERI ESDM DALAM RANGKA SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN 900 VA Sebagai tindak lanjut kesimpulan Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPRRI tanggal 22 September 2016, yang menyetujui pencabutan subsidi listrik dengan daya 900 VA bagi golongan rumah tangga yang ekonominya mampu, maka

Kementerian ESDM telah menerbitkan peraturan sebagai berikut: 1. Peraturan Menteri ESDM No.28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), bahwa terhadap rumah tangga mampu 900 VA, mulai 1 Januari 2017 tarifnya disesuaikan menuju tarif keekonomian secara bertahap, sedangkan rumah tangga miskin dan tidak mampu 900 VA tarifnya tetap dan diberikan subsidi listrik; 2. Peraturan Menteri ESDM No.29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga


6

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN TERKAIT PELAKSANAAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN


7

HASIL PEMADANAN DATA PT PLN (PERSERO) RUMAH TANGGA MISKIN DAN RENTAN DAYA 900 VA

Ditemukan 3,9 Juta

Perlu Validasi 196 ribu

Penyampian pengaduan kepada pos pengaduan masyarakat

Jumlah: 4,1 Juta pelanggan

Calon pelanggan baru yang miskin dan tidak mampu (saat ini belum belistrik)


8

MEKANISME PENGADUAN PENERAPAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN entry aplikasi berbasis web 2

Penyampaian laporan 5 yang telah diverifikasi

4

3

KECAMATAN

Penugasan kepada PLN untuk pemadanan data

6

7 8

2

entry dalamentry aplikasi berbasis web format tertentu KOTA/ 2

1

3

PenyampaianPelaporan laporan 5 hasil yang telah diverifikasi

pemadanan data ke DJK

KABUPATEN

4

Penyampaian hasil penetapan

DESA/ Desa / Kelurahan KELURAHAN

KECAMATAN

PenugasanRTS kepada PLN bersubsidi 6 ke PLN 7 untuk pemadanan data 8

1

•

entry dalam Pelaporan hasil pemadanan data ke DJK format tertentu Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait penerapan Subsidi Listrik Tepat sasaran KOTA/ Penyampaian laporan entry aplikasi 5 KABUPATEN yang telah diverifikasi berbasis web melalui kantor Desa dan Kelurahan untuk kemudian diteruskan ke kantor kecamatan dan / atau Penyampaian hasil penetapan

1

RTS bersubsidi ke PLN kantor kabupaten. Oleh kecamatan atau kabupaten, pengaduan tersebut diteruskan ke Posko 4 2 3 Pusat. DESA/ KECAMATAN Penugasan kepada PLN 6 •KELURAHAN Posko pusat yang beranggotakan perwakilan dari Kementerian ESDM, Kemendagri, Kementerian untuk pemadanan data Sosial, TNP2K dan PT PLN (Persero) akan melakukan verifikasi dan penanganan terhadap entry dalam Pelaporan hasil pengaduan tersebut. pemadanan data ke DJK format tertentu

KOTA/ KABUPATEN

Penyampaian hasil penetapa RTS bersubsidi ke PLN Kementerian ESDM Republik Indonesia

9

www.esdm.go.id


10

KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN RUMAH TANGGA DAYA 900 VA

Recommend Documents