Kebijakan Publik & kebijakan Kesehatan
Mata Ajaran Kebijakan Kesehatan PS IKM FKM UI Drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD Departemen AKK, FKM UI
What is policy?
About decision making Non decision vs decision policy Is policy political? Is policy rational? Health policy embraces courses of action that affect the set of institutions, organizations, services, and funding arrangements of the health care system. It goes beyond health services; however, it includes actions or intended actions by public, private, and voluntary organizations that have impact on health
Public Policy
Public policy is purposive, goal oriented behaviour rather than random or chance behaviour Public policy consists of courses of actions – performed by government officials Policy is what government do – not what they say will do or what they intend to do Public policy may be either negative or positive Public policy is based on law and is authoritive
Public Health Policy Issues
Decentralization Equity Privatization of hospitals Referral system Telemedicine Proactive hospital Environmental Mgt for health facility
Immunization Man-power: PTT, Bidan Desa Familiy Planning Disaster Plan/Emergency Response System Health care financing (curative, preventive, promotive, rehabilitative)
Policy: Types & Levels High politics Macro policy, systemic policy (type) National government, regional government, local government (level) Examples: Regulation of private sector, public health reforms, etc
Low Politics (‘politics as usual’) Micro policy, Sectoral policy (type) Local health authority (Hospitals, Clinics, etc.) Examples: Abatement program, Dengue Control, etc.
Agenda Publik & Kebijakan Publik
Agenda Publik adalah barometer politik Berubah bila terjadi pergeseran prioritas dan nilai-nilai dalam masyarakat
Agenda publik adalah sekumpulan issue penting yang selalu berubah (dinamis), biasanya tidak bisa diprediksi, dan menunggu tindakan dari pembuat kebijakan
Elemen Agenda Building
Sumber pembuat/pembangun agenda publik (aktor, media, pressure group, birokrasi) Issue Substantif dan Simbolik dalam agenda publik Substantif = alokasi SD dari pemerintah Simbolik = kebutuhan keputusan terhadap sebuah nilai di masyarakat Kesulitan mengkonstruksi Agenda Publik issue vs non-issue agenda tersembunyi
Pembuatan Kebijakan
Proses Kebijakan berawal dari sebuah mekanisme yang menyulut dan kejadian-kejadian yang tidak diantisipasi Banyak orang mengekspresikan kepeduliannya (terkena dampak -) kepada orang/lembaga yang dapat melakukan perubahan
Siapa yang akan mendengarkan & menanggapi? Dalam arena/mekanisme seperti apa penyelesaian masalah dilakukan?
Bahas peran pembuat kebijakan publik dan otoritas dalam pemerintahan merubah kepedulian menjadi aksi Keterbukaan konflik & kebebasan beropini (manifestasi demokrasi) Pembuat kebijakan menyeimbangkan kepentingan & tekanan kelompok yg bersaing menjadi meningkatnya hasil dari upaya pembuat kebijakan tsb.
Pembuatan Kebijakan
Tanpa aksi masalah tetap unsolved Pembuat kebijakan memiliki legitimasi dan obligasi legal masalah politik-sosial-ekonomi masyarakat, aktor politik tidak Bila keinginan masy tidak dipenuhi, PK menjadi bgn dari kelompok besar yang mengungkapkan keinginan - tidak bertindak Sebagian issue tidak menjadi agenda publik diselesaikan diluar sistem publik, misalnya: manipulasi bursa efek, cessie dsb. - Kita tidak bisa tahu berapa besar dampaknya pada masyarakat PK adalah inti dari sistem politik yang membuat komitmen, tujuan, dan kerangka bertindak tetapi tidak selalu membuat atau menempatkan issue pada agenda Power brokers (siapa?) yang menciptakan tanggapan dlm bentuk kebijakan dr permasalahan agenda publik
Aktor Pembuat Kebijakan
Lembaga MPR / DPR, bagaimana perannya? Lembaga Kepresidenan, bagaimana perannya? Lembaga Hukum & Peradilan (MA, Kejagung, Kehakiman, Kepolisian), bagaimana perannya? Birokrasi (Departemen & Pemda), perannya? Publik / Masyarakat
Peran Aktor Pembuat Kebijakan
Kemampuan membuat kebijakan & lingkupnya? Power? Lingkup Legitimasi?
MPR/DPR Tergantung pada kegentingan issue yang perlu resolusi
Kepresidenan (& Kabinet) Paling powerful menyelesaikan kebuntuan & krisis Bisa konfrontatif dengan MPR/DPR Mengusulkan kebijakan, membuat kebijakan, memerintahkan pelaksanaan kebijakan via kabinet menghilangkan & menciptakan lembaga pemerintahan membuat perjanjian dengan bangsa/negara lain Dalam policy making process - paling vital - dapat melakukan perombakan struktur & hubungan dalam proses policy making sebelumnya
Peran Aktor Pembuat Kebijakan
Kemampuan membuat kebijakan & lingkupnya? Power? Lingkup Legitimasi?
Lembaga Hukum & Peradilan Paling rendah perannya dalam proses kebijakan Mencermati & bertindak untuk kebijakan tataran pada interpretasi hukum peran konvensional Meningkat perannya dalam proses demokratisasi
Birokrasi
Definisi: unit pemerintahan yang membuat dan melaksanakan kebijakan publik Dibuat melalui mandat legistlatif / perintah eksekutif Beda pembuat kebijakan publik & birokrat: Birokrat adalah ‘civil servant’ berkarakteristik kontinuitas & stabilitas (keahlian max dan bertahan lama). Birokrat diasumsikan sbg posisi pembuat kebijakan
Peran Aktor Pembuat Kebijakan
Birokrat adalah perpanjangan logis / bagian dari sistem politik kelangsungan kekuatan politik merupakan dasar eksistensinya Kelangsungan bergantung pada dukungan legislatif dan eksekutif
Publik/Masyarakat Bentuknya adalah inisiatif pulik (melalui petisi) dan referendum Inisiatif memberi peluang publik untuk mendorong kebijakan publik tertentu Tantangan klaim labelisasi proses ‘inkonstitusional’ POINTS Proses pembuat kebijakan itu “kabur” tidak jelas tetapi aktor pembuat kebijakan itu jelas Memprediksi tingkah laku pembuat kebijakan perlu: nilai-nilai yang dianutnya, tekanan interest group, sikap warganegara, sistem checking institusional, dll. Apa yang membuat seorang pembuat kebijakan lebih menonjol dari yg lainnya?
