50 Kebijakan pengelolaan hasil migas oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Timor Leste Felisberto de Carvalho Latar belakang Industri ekstraktif merupakan salah satu sektor penggerak pertumbuhan ekonomi di Timor-Leste. Setiap tahun sektor ini menyumbang sekitar 95% terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tabel – 1 Kontribusi Migas terhadap Penerimaan Negara Tahun Fiskal 2008-2010 (Dalam Jutaan Dollar dan %) Penerimaan
2008
%
2009
%
2010
%
A. Penerimaan Migas
2,400,00
97,20
1,598,00
94,65
1,393,00
94,00
B. Penerimaan Dalam
69,46
2,80
90,29
5,35
91,19
6,00
37,35
1,50
52,37
3,10
60,48
4,10
6,18
0,26
7,79
0,46
9,21
0,62
18,38
0,74
21,50
1,27
7,00
0,40
7,55
0,30
8,63
0,52
14,50
0,88
2,469,46
100
1,688,29
1,484,19
100
Negeri: B1. Pajak Pendapatan B2. Pajak pembelian/bea dan cukai B3. Pajak Impor B4. Keuntungan dari BUMN Total Penerimaan (A+B)
100
Sumber: Direcções do Tesouro e do Fundo Petrolífero, Ministério das Finanças, 2010, diolah
Meningkatnya pendapatan minyak, tetapi belum memberikan dampak kesejahteraan pada masyarakat. Hal itu dilihat proporsi penduduk miskin tahun 2001 sebesar 40% dan meningkat menjadi 50% pada tahun 2007. Laporan dari United Nations Development Program (UNDP) tahun 2008, menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Timor-Leste sebesar 0,489. Sebuah angka sangat rendah dibandingkan dengan negara lain. Ada fenomena menarik yang oleh ilmuwan sosial disebut sebagai “kutukan sumberdaya alam162.” Negara-negara yang berkelimpahan dengan sumberdaya alam seperti minyak dan gas, performa pembangunan ekonomi dan tata kelola pemerintahannya (good governance) kerap lebih buruk dibandingkan negara-negara yang sumberdaya alamnya lebih kecil. Perumusan Masalah Bagaimana kebijakan pengelolaan hasil migas oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Timor-Leste?
162
Istilah “Kutukan sumber daya alam” pertama kali di sampaikan oleh Richard Auty pada tahun 1993. Hal ini di sampaikan untuk menggambarkan Negara-negara yang kaya akan sumber daya alamnya khususnya sumber daya terbarukan seperti mineral dan minyaknya, tapi tidak bisa menggunakan kekayaan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyatnya.
315
Metode Penelitian Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. (Singarimbun dan Effendi 1989,4) mengatakan penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, dimana peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dan menyusunnya tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretaasi tentang arti data tersebut (Moleong 2009,4) Sesuai dengan sumber data yang dipilih, maka jenis data dalam penelitian kualitatif dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, tulisan, foto dan statistik. Keterangan berupa kata-kata dari informasi penelitian dijadikan sebagai data utama sedangkan tulisan dan statistik dari berbagai dokumen yang relevan, dijadikan sebagai data pelengkap. Informan awal dipilih secara Created Base Selection yang didasarkan atas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data. Tteknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: Dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis yang berupa dokumen-dokumen tertulis. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi secara akurat langsung dari informan kunci yang terdiri dari: Menteri Muda Urusan Sumberdaya Alam dan Mineral, Direktur Petroleum Fund, Kementerian Keuangan, Dewan Penasihat Dana Perminyakan TL, Anggota Parlemen Komisi Ekonomi dan Bank Sentral TL. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, meyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Patilima, 2005). Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur dan lain sejenisnya. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles dan Huberman 2009,252). Kesimpulan awal yang dikemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kridibel. Hasil Pembahasan Berdasarkan Undang-Undang No. 9/2005 menetapkan bahwa dana perminyakan dapat digunakan secara adil dan setara sesuai dengan kepentingan nasional, dan pemasukan yang diperoleh dari dana minyak harus mengarah pada pembentukan cadangan keuangan wajib. Kesinambungan ketersediaan migas diartikan upaya yang dilakukan untuk menemukan cadangan baru,sektor ini mesti terus dijaga sebab merupakan salah satu sumber pendapatan nasional. Kebutuhan energi terus meningkat untuk itu pemerintah perlu mendorong berbagai upaya investasi untuk eksplorasi dan eksploitasi migas. Minyak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN, maka kebijakan diarahkan untuk memperoleh pendapatan minyak yang besar. Grafik 1- Pendapatan Minyak Periode 2005-2010 (dalam ratusan juta US$)
8000 6000 4000 2000 0
4197 1394
650 Tahun 2005
Tahun 2006
5377
6603
2087
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2010
Sumber: Petroleum Fund, 2010, diolah
316
Pemerintah harus memikirkan untuk menerima pendapatan dari sumber lainnya karena industri ekstraktif ini adalah non-renewable resources. Maka langkah berikutnya bagaimana mendistribusikan hasil migas tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain mendistribusikan, pemerintah harus mentransformasikan kekayaan sumber daya alam ke dalam bentuk kekayaan yang lain Grafik 2 - Kontribusi Minyak Terhadap Penerimaan Negara tahun Fiskal 2005-2011 Berdasarkan ESI (dalam jutaan US$)
1000 500
103
283
133
396
408
734
502
Column1 Column3
0 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (6bulan)
Sumber: Petroleum Fund, 2010, diolah Sselanjutnya pemerintah perlu memfasilitasi penyediaan bahan bakar minyak bagi masyarakat. Pengelolaan migas nasional masih terlalu berfokus pada pengutamaan ekspor dalam bentuk bahan mentah untuk mencapai target penerimaan negara. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak di dalam negeri pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk mengimpor minyak dari luar. Grafik 3 - Impor Bahan Bakar Minyak tahun 2005-2009 (dalam jutaan US$)
80 60 71.123
40 20
35.136
38.04
29.07
0 Tahun 2005
Tahun 2006
Tahun 2008
Tahun 2009
Sumber: Direcção Nacional De Estatistica, 2010, diolah
Norwegia adalah contoh bagi praktek terbaik, berhasil menghindari diri dari munculnya kutukan sumberdaya alam. Tetapi hal itu terjadi karena titik berangkatnya berada pada tingkat pembangunan yang sudah maju, dengan sebuah basis merit yang cukup mapan, berkompeten secara teknis, dan birokrasi yang jujur, serta adanya demokrasi yang kuat. Dana Perminyakan ditransfer ke anggaran pemerintah setiap tahun untuk menutup defisit rencana pengeluaran dan pendapatan nonmigas. Tidak semua penerimaan dari pendapatan minyak langsung dialokasikan menjadi anggaran negara, berdasarkan UU. No.9/2005 hanya ditransfer 3% untuk setiap tahunnya. Mekanisme transfer ini tidak memerlukan resolusi khusus dari Parlemen untuk mengambil dana perminyakan. Pengambilan disetujui secara otomatis ketika anggaran pemerintah disetujui oleh Parlamen. Tabel 2 - Perhitungan ESI untuk Tahun Anggara 2008-2009
US$ Million
2008 Budget
2009 Budget
317
Petroleum Fund Balance + Net Present Value of Future Revenues Total Petroleum Wealth Estimate Sustainable Income (PW x 3%)
2,086 11,1183
4,216 9,379
13,204.3 369.1
13,593 408
Sumber: Petroleum Fund, Kementerian Keuangan RDTL, 2010
Dalam mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara yang diperoleh dari pendapatan minyak perlu dikelola secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip EITI dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan fiskal sektor migas dan pertambangan, tahun 2006 pemerintah TL mengundang masyarakat Sipil dan Industri untuk membentuk EITI. Tabel -3 Jumlah yang dilaporkan seperti dibayar oleh perusahaan kepada pemerintah Untuk akhir tahun 31 Desember 2008
Total untuk semua perusahaan Petroleum taxes FTP/Royalties/Profil & gas JPDA fee: 1. Application fee 2. Seismic data fee 3. Development fee 4. Contrac servis fee Timor Leste Exclusive Area: 1. Application fee 2. Seismic data fee License fee/Surface fee
Jumlah yang dilaporkan seperti dibayar oleh perusahaan US$ 880,709,827 1,624,803,871
Jumlah yang diterima oleh pemerintah US$
Perbedaan US$
880,709,827 1,624,803,871
-
2,995,000 1,040,000
2,995,000 1,040,000
-
23,840 2,509,572,538
23,840 2,509,572,538
-
Sumber: Timor Leste Extractive Industry Transparency Initiative, 2008
Laporan diatas menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara jumlah yang dibayar oleh perusahaan dan yang diterima oleh negara, dengan adanya kesamaan antara jumlah yang dibayar oleh perusahaan industri ekstraktif dengan yang diterima olah pemerintah. Berdasarkan pasal 25 UU pendapatan minyak komisi ini memiliki tugas untuk (1) menasihati parlemen mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan situasi dan operasional dana minyak, (2) menasihati parlamen mengenai apakah dana minyak digunakan secara efektif untuk keuntungan generasi-generasi sekarang dan masa depan. Undang-undang dana perminyakan memberikan mekanisme untuk menjamin transparansi dan pertanggungjawaban sebagai jalan bagi masyarakat di luar pemerintah untuk mengambil bagian melalui, Dewan Konsultasi Dana Perminyakan. Berdasarkan UU perminyakan pasal 34, dana minyak di audit oleh auditor eksternal independen, yang reputasinya diakui secara internasional untuk mendukung kepercayaan penggunaan uang. Auditor eksternal juga menandai perhitungan pendapatan berkelanjutan yang diperkirakan, dan menyiapkan sebuah laporan mengenai pembayaran yang dibuat oleh perusahaan sebagai penerimaan dana minyak. Dalam hal ini pemerintah telah menunjuk Deloitte Touche Tohmatsu, Australia sebagai auditor eksternal yang bertugas untuk menyiapkan sebuah laporan semua pembayaran yang dibuat sebagai penerimaan dana minyak setiap tahun fiskal. Berdasarkan UU migas setiap tiga bulan Bank Sentral melaporkan hasil migas ke publik melaui media, dan publik bisa mengakses di website Bank Sentral. Undang-undang pengelolaan pendapatan minyak TL dengan tegas melarang investasi pendapatan minyak untuk disimpan dalam investasi yang berdomisili di TL atau dalam investasi yang 318
dikontrol secara langsung atau tidak langsung sebagian atau secara keseluruhan oleh sebuah kelompok dalam negeri. Dana peminyakan diinvestasi dalam saham dan surat obligasi di kas pemerintah AS dan badan pemerintah berdaulat lainnya yang berkualifikasi. Penempatan dana sebanyak 90% di “qualifying investment” dan 10% sisanya di tempatkan di “other instrument”. Qualifying instrument adalah instrument investasi memiliki resiko rendah oleh karenanya memberikan hasil yang rendah juga. Berdasarkan perjanjian laut Timor, TL mendapatkan 90% dan 10% ke Australia. Menurut Petroleum Sharing Contracts (PSCs) ANP berhak mendapat bagian dari pendapatan dari laba oil dan gas. Royalti dan pendapatan minyak bumi yang dihasilkan dari operasi sebelum terjadi pemulihan biaya dan dibagi antara ANP dan pihak operator. Industri ekstraktif minyak, gas dan pertambangan memegang peranan penting dalam pembiayaan negara melalui pajak, royalti, bonus serta bentuk pembayaran yang lain yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. Tabel 4- Beberapa Indikator Kesejahteraan 2005-2010
Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Petroleum Revenue (Billion US$) 650 1,394 2,087 4,197 5,377 6,603
Economic Growth (%) 5 4 9,1 12,1 13,0 9,5
Inflation (%)
Unemployment Rate (%)
0,9 5,7 9,0 7,4 1,4 4,0
47,0 48,0 49,0 50,0 46,0 45,0
Population Below Poverty Line (%) 40,0 48,0 49,0 50,0 42,0 42,0
HDI 0,443 0,445 0,445 0,467 0,477 0,502
Sumber: Diolah dari berbagai sumber
Iindikator tersebut menunjukkan kondisi kesejahteraan belum mengalami perbaikan yang berarti. Jika menggunakan teori trickle down effect maka rakyat belum merasakan manfaat dari meningkatnya pendapatan minyak. Meskipun meningkatannya pendapatan minyak dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh pada menurunnya angka kemiskinan, inflasi, kesempatan kerja dan perbaikan pada indeks pembangunan manusia. Angka kemiskinan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang drastis, proporsi penduduk miskin tahun 2001 sebesar 40% dan meningkat menjadi 50% pada tahun 2007. Undang-Undang No.9/2005 membatasi diskresi pemerintah menyangkut besarnya kekayaan sumberdaya alam yang dapat dibelanjakan. Undang-Undang ini memperbolehkan pemerintah untuk menggunakan dana pendapatan minyak sebesar 3% untuk pembiayaan pembangunan nasional, sedangkan sisanya diperoleh dari penerimaan domestik seperti pajak, keuntungan BUMN dan bantuan negara donor. Menurut laporan Transparansi Internasional tahun 2009 TL merupakan salah satu negara terkorup di Asia dan berada pada urutan 148 dari 181 negara dengan indeks persepsi korupsi sebesar 2,8,angka ini menunjukkan bahwa korupsi di TL sangat tinggi. Sehingga meskipun sumbangan hasil dari migas terhadap anggaran negara setiap tahunnya bertamaba tetapi tidak menghasilkan keseimbangan di dalam pembangunan karena dana telah dikorupsi. Besarnya kontribusi migas terhadap penerimaan negara tidak berdampak pada perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, tetapi berbanding lurus dengan peningkatan tingkat korupsi. Perhatikan peringkat Indeks Persepsi Korupsi163 negara-negara ASEAN tahun 2009.
163
Index Persepsi Korupsi (CPI=Corruption Perception Index) adalah survey berkala yang dilakukan oleh Tranparency International (TI). TI adalah sebuah asosiasi sosial non pemerintahan yang bermarkas besar di Berlin dan bergerak dalam kampanye global untuk pemberantasan korupsi. Semakin tinggi angka index korupsi dalam Index Persepsi Korupsi menyatakan rendahnya tingkat korupsi di negara tersebut, sebaliknya semakin rendah angka index menyatakan semakin korupnya satu negara.
319
Grafik 5 - Indeks Persepsi Korupsi Negara-negara Asia
Timor Leste Merupakan Sala Satu Negara Terkorup di Asia 10 5
1.4
2
2.3
2.5
2.8
3.3
6.1
9.1
0
Sumber: Transparansi Internasional, 2009, diolah
Penyerapan anggaran negara merupakan salah satu indikator berjalannya roda pemerintahan, karena di dalam anggaran negara tersebut terkandung semua kewajiban pemerintah yang perlu dilaksanakan. Penyerapan anggaran yang rendah dapat memberi kesan rendah jalannya roda pemerintahan. Menurut data yang ada, trend penyerapan anggaran dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan yang signifikan. Misalnya APBN tahun 2010 sudah pada bulan november realisasinya baru mencapai 52% atau US$436,630 miliar dari total anggaran sebesar US$837,981 miliar, sedangkan tahun anggaran tinggal satu bulan lagi akan segera berakhir, (KKFP, 2010). Sala satu isi perjanjian di dalam PSC adalah menggunakan tenaga kerja lokal. Realitas menunjukkan ketidakkonsistenan perusahaan untuk menggunakan tenaga kerja lokal dalam kegiatan produksi. Adanya migrasi tenaga kerja asing, Sekitar 95% tenaga kerja asing yang dikontrak oleh perusahaan bekerja di Laut Timor. Ini akan berhubungan dengan distribusi rente minyak yang akan memberikan kesejahteraan kepada tenaga kerja asing, sedangkan tenaga kerja yang ada di daerah atau wilayah eksplorasi tidak mendapatakan sedikitpun dari distribusi rente minyak, kondisi ini akan berdampak pada terciptanya kesenjangan. Kekuatan suprnasional baru yang mendominasi perekonomian dunia, seperti IMF dan Bank Dunia yang disebut sebagai pemilik modal dan perusahaan transnasional sebagai pelaku ekonomi. Aristokrasi baru ini telah mendominasi dunia, melakukan tekanan terhadap seluruh aspek kekuasaan nasional dengan produk-produk perdagangan, pelayanan, modal, teknologi, telekomunikasi, kartu kredit, dan pola konsumsinya. Saat ini nasib perekonomian dunia dan kebudayaan banyak negara tidak lagi diputuskan di kantor-kantor pemerintah maupun ruang sidang parlemen, namun dibursa-bursa keuangan internasional. Bentuk intervensi yang berhubungan dengan perumusan UU no. 9/2005 meliputi (i) Pembatasan transfer dana minyak sebesar 3% ke anggaran negara, (ii) Pola investasi, dimana undang-undang dana perminyakan hanya memperbolehkan dana minyak untuk diinvestasikan di luar negeri terutama di pasar saham AS. Kesimpulan a. Berdasarkan Undang-Undang No. 9/2005 menetapkan bahwa sumberdaya minyak akan dikuasai oleh negara, dan akan digunakan secara adil dan setara sesuai dengan kepentingankepentingan nasional, dan pemasukan yang diperoleh dari dana minyak harus mengarah pada pembentukan cadangan keuangan wajib. b. Kesinambungan sektor ini mesti terus dijaga mengingat perannya sebagai salah satu sumber pendapatan nasional. Walaupun migas adalah non-renewable resources tapi jumlahnya cukup banyak yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. c. Minyak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN, maka kebijakan diarahkan untuk memperoleh pendapatan minyak yang besar.
320
d. Dana hasil migas dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, pembangunan pedesaan, pembangkit listrik yang selama ini belum terpenuhi dengan baik. e. Tugas Pemerintah selanjutnya adalah memfasilitasi penyediaan bahan bakar minyak bagi masyarakat luas. Disini pemerintah menjalankan fungsi distribusi yang mana menciptakan pemerataan hasil pembangunan ekonomi. f. Dana minyak memberikan sumbangan pada pengelolaan yang bijak atas sumberdaya minyak demi kepentingan generasi berikutnya. Dana minyak menjadi alat yang dapat memberikan sumbangan pada kebijakan fiskal yang baik, di mana pertimbangan-pertimbangan dan bobot yang pantas diberikan kepada kepentingan jangka panjang. g. Dana Perminyakan ditransfer ke anggaran pemerintah setiap tahun untuk menutup defisit rencana pengeluaran dan pendapatan nonmigas yang besarnya 3%. Mekanismenya tidak memerlukan resolusi khusus dari Parlemen untuk mengambil uang dari Dana Perminyakan. Pengambilan disetujui secara otomatis ketika anggaran pemerintah disahkan oleh Parlamen. h. Mekanisme pengelolaan pendapatan minyak telah dilakukan sesuai dengan prisnsip tata kelola yang baik seperti transparansi dan akuntabel, pengawasan dan kontrol, audit dan pelaporan, selain itu mekanisme pengawasan juga dilakukan secara kolektif antara pemerintah, parlemen dan masyarakat sipil sehingga prosesnya berjalan dengan baik. Yang menjadi persoalan ketika pendapatan minyak ditransfer menjadi anggaran negara, pada tahap ini adanya praktek yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik, memungkinkan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme yang menyebabkan kerugian negara. Penyalagunaan wewenang menggunakan keuangan negara untuk kepentingan tertenttu, pemanfaatan anggaran yang tidak efisien dan efektif, masih rendahnya realisasi anggaran pada akhir tahun, adanya ego sektoral diantara kementerian, terjadinya aktivitas ganda yang dilakukan oleh masing-masing kementerian menandakan tidak adanya koordinasi yang baik. i. Undang-undang pengelolaan pendapatan minyak dengan tegas melarang investasi pendapaatan minyak untuk disimpan dalam dana minyak dalam investasi yang berdomisili di Timor-Leste. Aset-aset dana peminyakan hanya diinvestasi dalam saham dan surat obligasi di kas pemerintah AS dan badan pemerintah berdaulat lainnya yang berkualifikasi. Penempatan dana sebanyak 90% di “qualifying investment” dan 10% sisanya di tempatkan di “other instrument”. Qualifying instrument adalah instrument investasi yang memiliki resiko rendah oleh karenanya memberikan hasil yang rendah juga. j. Pendapatan minyak belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Di mana meningkatnya angka kemiskinan, tahun 2001 proporsi penduduk miskin mencapai 40% dan meningkat 50%, pada tahun 2009, indeks pembangunan manusia 0,48, tingkat pengangguran sebesar 46%, dua puluh persen penduduk hanya berpenghasilan US$.1 per hari dan lebih dari enam puluh persen kurang dari US$.2. Rekomendasi 1. Operasionalisasinya dikongkritkan dengan kebijakan dan diterjemahkan ke dalam program sehingga terciptanya kesejahteraan rakyat. 2. Pemerintah terus mendorong berbagai upaya investasi untuk eksplorasi dan eksploitasi migas. Perlu dicari terobosan baru agar pelaku ekonomi baik dalam maupun luar negeri diberikan iklim yang baik agar mereka berkeinginan untuk menggeluti bisnis migas mengingat bisnis ini beresiko tinggi serta membutuhkan modal yang besar. 3. Pemerintah harus memikirkan untuk menerima pendapatan dari sumber lainnya karena industri ekstraktif adalah non-renewable resources. Artinya, sekali dimanfaatkan dan persediaan migas langsung berkurang. Untuk menghindari wabah penyakit Belanda (Dutch Disiase) maka salah satu kebijakan pemerintah adalah melakukan diversifikasi ekonomi. 4. Pendistribusian pendapatan minyak dilakukan dengan cara yang adil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. 5. Masyarakat harus mendapatkan akses terhadap bahan bakar minyak dengan harga yang murah dan terjangkau dengan menerapkan kebijakan subsidi.
321
6. Perlu di tinjau kembali UU no. 9/2005 khususnya pasal 9 yang mengatur tentang besarnya alokasi dana minyak ke APBN. 7. Permasalahan muncul ketika dana migas dialokasikan ke anggaran negara, pemerintah perlu menerapkan tata kelola anggaran berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, audit dan pelaporan. Perlunya penguatan institusi-institusi hukum sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Negara dalam pengelolaan anggaran negara untuk menghindari rendahnya realisasi anggaran, perlu dilakukan komunikasi yang intens antra tiap-tiap kementerian untuk menghindari aktivitas ganda, melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran untuk menghindari distrosi anggaran setiap tahunnya. 8. Perlu ditinjau kembali pasal 14 UU no. 9/2005 tentang aturan investasi. Investasi tidak hanya dalam mata uang dollar Amerika Serikat, tetapi juga mata uang negara lain yang memiliki stabilitas ekonomi makro yang bagus.Investasi dalam negeri diprioritaskan pada sektor pertanian, peternakan, perkebunan,dll untuk menjaga kesinambungan perekonomian, termasuk Investasi dalam negari akan dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran. 9. Pendapatan minyak harus memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat, maka perlu kebijakan publik yang unggul serta komitmen pemerintah dalam mengelola pendapatan migas agar didistribusikan dengan adil untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Dafter Pustaka Moleon, Lexy 2009, Metodologi penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung. Miles Mathee and Huberman Michael, 1984, Qualitative Data Analysis, Sage Publication, London. Patilima, Hamid 2005, Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung Ministerio das Financas, RDTL,2000a, Relatorio Annual do Fundo Petrolifero ---2010b, Relatorio Annual do Fundo Petrolifero Undang-undang Dana Perminyakan No. 9/2005 http://world-economic-outlook.findthebest.com/directory/d/Democratic-Republic-of-Timor-.-Leste http://www.tradingeconomics.com/timor-leste/gdp-based-on-purchasing-power-parity-ppp-per-capita-gdp-imfdata.html http://www.indexmundi.com/timor-leste/gdp_real_growth_rate.html http://www.mof.gov.tl/en/par/DME/Economic_Update_2009.
322
