KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN LOLODA (Suatu Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat) Oleh : Klemens Patty
ABSTRAKSI Kebijakan pemerintah pada hakekatnya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Kesejahteraan rakyat atau lebih dikenal dengan kesejahteraan sosial secara umum dapat dikatakan adalah pemenuhan kebutuhan dasar setiap anggota yakni pemenuhan sandang, pangan dan papan. Akan tetapi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Loloda tidak hanya dari hal tersebut di atas tetapi juga dari aspek lain yang juga telah menjadi salah satu indikasi krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Loloda, yakni Pembangunan Jalan. Hal ini menjadi amat sangat penting sebab fungsi pembangunan jalan juga sangat besar cakupannya yang salah satunya adalah untuk mempercepat pelayanan publik juga mempercepat semua usaha masyarakat Kecamatan Loloda. Menyikapai hal tersebut, dibutuhkan peran sentral oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi kesenjangan tersebut. Peran pemerintah daerah kemudian dianalogikan menjadi Kebijakan Pemerintah Daerah, dan harapannya kebijakan yang akan dikeluarkan dapat berorientasi pada kepentingan masyarakat kecamatan tersebut akan tetapi harapan tersebut masih belum terpenuhi sebagaimana mestinya, sebab pembangunan jalan yang dilakukan belum secara keseluruhan menyentuh semua desa di Kecamatan Loloda. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus penelitian adalah kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan jalan dalam meningkatkan kesejahteraan masyrakat kecamatan loloda dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara secara mendalam dan observasi kepada informan yang masing-masing terdiri dari Kabid Program dan Penataan Ruang PU dan PERUMAHAN, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat, sehingga teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskrptif. Dalam penelitaan tersebut terjadi kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan jalan dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, yakni anggaran yang minim, bahan material yang sulit dijangkau, transportasi yang sulit, dan harga sembako yang tinggi, sehingga dalam pelaksanaannya belum dapat menyentuh seluruh masyrakat kecamatan Loloda.
1
Kata
Kunci
:
Kebijakan Pemerintah Daerah, Kesejahteraan Masyarakat.
Pemerintah
Daerah,
PENDAHULUAN Di era modernisasi pembangunan jalan merupakan salah satu faktor penunjang suatu Negara/Daerah dikatakan maju/berkembang. Semakin baik pembangunan jalan yang diberlakukan maka semakin baik pula pendapatan perekonomian masyarakat. Jika pendapatan perekonomian masyarakat semakin meningkat maka semakin terpenuhi juga kebutuhan dasar hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap anggota masyarakat tidak serta-merta karena hasil usaha secara individual tetapi juga membutuhkan orang disekitarnya dan bahkan tidak menutup kemungkinan juga pemerintah. Keterlibatan pemerintah diharapkan mampu mewujudkan apa yang menjadi harapan dari masyarakat tersebut, yakni menuju masyarakat yang sejahtera, (adil dan makmur). UndangUndang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pembentukan suatu pemerintahan Negara atau Daerah harus selalu melindungi segenap bangsa (masyarakat). Berkaitan dengan hal tersebut tentunya peran atau keterlibatan langsung seorang pemimpin pemerintahan sangat dibutuhkan demi kemajuan suatu Negara/Daerah. Undang-Undang 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 3, Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah wajib memenuhi kebutuhan daerahnya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sebagaimana terlihat dalam UU 32 Tahun 2004 pasal 22. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban diantaranya yaitu: meningkatkan kualitas dan kehidupan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, dan menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Bertitik tolak pada ketentuan di atas, daerah diberi kesempatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar anggota masyarakatnya dengan memberikan pelayanan yang maksimal, pemenuhan sandang, pangan, serta pemberian bantuan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat secara cuma-cuma yang tergolong penting. Negara maupun Daerah dalam konteks ini, dibebani selain kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, juga masyarakat memilki hak untuk melakukan komplain ketika pemerintah tidak mampu menunaikan kewajibankewajibannya secara pantas dan benar. Oleh sebab itu dibutuhkan penyelenggaraan pemerintahan yang benar-benar adil dan bertanggung jawab terhadap semua tugas yang telah diterimanya. Penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan salah satu kebijakan desentralisasi urusan pemerintah yang menggunakan konsep otonomi yang nyata, dinamis dan betanggung jawab. Dalam realitas kehidupan bernegara, sesungguhnya ketika dilihat berdasarkan pengamatan empiris begitu banyak kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah diataranya Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, Wajib Belajar Sembilan Tahun dan/atau program tentang Inpres Desa Tertinggal (Republik Indonesia, 1993), yang dilaksanakan langsung oleh Departemen
2
Dalam Negeri, Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras untuk masyarakat Miskin (Raskin), utamanya dana untuk BBM bersubsidi dialihkan untuk sektor pembangunan yang salah satunya ialah infrastruktur jalan, dan masih banyak kebijakan yang telah dicanangkan oleh pemerintah tetapi semua itu merupakan kebijkan untuk kesejehateraan masyarakat secara nasional. Dengan adanya otonomi daerah, seharusnya masyarakat lebih mampu dan mandiri untuk mengurus rumah tangganya secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab (konsep otonomi daerah) dengan tidak mengesampingkan aspek ketidakadilan/ketidakmerataan utamanya dalam pembangunan jalan. Gagal/mubazirnya usaha-usaha pertanian masyarakat Kecamatan Loloda disebabkan oleh karena ketidaksedianya akses (jalan) yang maksimal, selain dari usaha masyarakat juga minimnya air bersih, sarana dan prasarana pendidikan, tidak intensifnya pelayanan kesehatan serta tidak maksimal dan efektif pelayanan publik, sebab semua harus melalui jalur kemaritiman. Pemerintah Daerah seharusnya lebih memperhatikan juga masyarakat di kecamatan tersebut sehingga tidak terjadi kesenjangan/ketidakadilan baik dari aspek pendidikan, pelayanan publik/kesehatan, air bersih, utamanya pembangunan jalan. Pembangunan (jalan raya) juga merupakan salah satu faktor masyarakat sejahtera, sebagaimana dalam UU RI No. 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Tujuan bernegara dimaksud salah satunya ialah menuju masyarakat yang adil dan makmur (sejahtera) sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera (Sjafrizal, 2014:24). Meluruskan pemahaman tersebut kesejahteraan masyarakat harus berjalan secara sinkronisasi dengan pembangunan jalan untuk masyarakat di kecamatan Loloda. Masyarakat di Kecamatan tersebut mengharapkan pembangunan jalan dapat dilakukan secara merata, agar ketika masyarakat yang terkena penyakit yang darurat dan harus membutuhkan pelayanan kesehatan yang intensif tidak harus pergi ke daerah lain atau bahkan ketika membutuhkan pelayanan publik lainnya (KTP, KK, dll) tidak harus dengan waktu berminggu-minggu karena pembangunan jalan sudah adil dan merata tetapi pada realisasinya harapan itu hanya bisa menjadi impian semata, maka dibutuhkan perencanaan pembangunan yang benar-benar maksimal oleh para pembuat kebijakan, sehingga tidak terjadi ketidak-adilan/ketidakmerataan dalam pembangunan jalan sebagaimana yang di alami masyarakat di Kecamatan Loloda. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pembangunan Jalan belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. Menyikapi hal tersebut maka dibutuhkan peran dari pemerintah daerah yang kemudian dianalogikan menjadi kebijkan pemerintah. Kebijakan pemerintah utamanya di bidang pembangunan jalan diharapkan mampu menjawab semua aspirasi masyarakatnya tetapi pada realitasnya tidak dapat terealisasi secara efektif sehingga berdampak juga pada perekonomian masyarakat yang berkaitan dengan masyarakat sejahtera. Inilah yang dialami oleh masyarakat di Kecamatan Loloda, masyarakat di Kecamatan tersebut menghendaki agar Pemerintah Daerah mampu
3
mewujudkan aspirasi mereka. Harapan akan hal tersebut sesungguhnya Pemerintah Daerah harus mengeluarkan kebijakan yang benar-benar berorientasi pada aspirasi masyarakat, yakni kebijakan pemerintah di bidang pembangunan jalan agar pelayanan publik, pelayanan kesehatan dapat terlaksana secara efektif dan selaras dengan kecamatan-kecamatan lain juga setiap aparat pemerintah (PNS) yang ditempatkan di kecamatan Loloda harus profesional. Menyikapi akan hal tersebut, peran atau keperdulian pemerintah daerah sangat diperlukan berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat kecamatan Loloda yang tentunya di barengi dengan pembangunan jalan (sarana dan prasaran umum). Kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan jalan (sarana dan prasarana umum) diharapkan mampu menjawab semua tuntutan dan harapan dari masyarakat kabupaten Halmahera Barat umumnya dan masyarakat Kecamatan Loloda khususnya, pembangunan jalan merupakan salah satu aspek penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kecamatan Loloda yang hendak diberlakukan secara proporsional. Maka rumusan masalah ialah “Bagaimana kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecamatan Loloda kabupaten Halmahera barat?” dengan tujuan penelitian “Untuk Mengetahui kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan jalan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Loloda kabupaten Halmahera barat”. Adapun manfaat penelitian adalah Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan umumnya bagi ilmu sosial dan politik dan khususnya Ilmu Pemerintahan, sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, informasi serta kontribusi bagi pemerintah daerah yang ada di kabupaten Halmahera barat. TINJAUAN PUSTAKA 1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kebijakan (policy) pada dasarnya adalah merupakan keputusan pemerintah untuk menciptakan suatu kondisi tertentu yang perlu dilaksanakan dalam rangka mendorong proses pembangunan daerah/negara bersangkutan. Sedangkan menurut Wilson, Kebijakan publik ialah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah terntentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi) (Solichin Abdul Wahab, 2014 : 13). 2. Pemerintah Menurut W.S. Sayre dalam Inu Kencana Syafiie (2013 : 10), Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. 3. Daerah Sedangkan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
4
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU RI No.32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 6). 4. Pemerintah Daerah Dalam UU 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (2 dan 3) menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Kesejahteraan Sosial Sejahtera dalam kamus Bahasa Indonesia Lengkap (Eko Hadi Wiyono, 2007 : 557) ialah aman sentosa dan makmur. Dalam UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. METODE PENELITAN Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan secara deskriptif kualitatif ialah penelitian yang bersifat menggambarkan/menjelaskan apa yang terjadi di lapangan kemudian di analisis dan diberikan pertanyaan serta solusi. Mayer dan Greenwood (Ulbert Silalahi, 2012 : 27) mangatakan deskripsi kualitatif semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat atau karakteristik sekelompok manusia, benda, atau persitiwa. Pada dasarnya, deskripsi kualitatif melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema-skema klasifikasi. Melihat bahwa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecamatan Loloda, maka yang menjadi focus peneltian adalah ”Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan jalan guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat.” Dalam penelitian yang menjadi informan adalah: 1. Kabid Program dan Penataan Ruang dinas PU dan PERUMAHAN 2. Tokoh Masyarakat (Pemerintah Desa) 3. Masyarakat Instrumen data yang digunakan adalah Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mendatangi langsung lokasi yang telah ditetapkan sebagai objek penelitian dan data Primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawacara atau dialog secara langsung kepada pemerintah daerah serta masyarakat kabupaten Halmahera barat ( Kec. Loloda), yang sebelumnya telah ditentukan sebagai informan.
5
Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalah penelitian ini digunakan beberapa cara wawacara. Karena penelitian ini menggunakan kualitatif, maka teknik analisis data adalah deskriptif. Menurut Miles dan Huberman (Ulber Silalahi, 2012 : 339) kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN 1. Tuntutan Kebijakan Berbagai fenomena sosial yang terjadi dikarenakan aspirasi masyarakat tidak dapat terakomodir secara seksama dan menyentuh, sehingga dibutuhkan perhatian penuh oleh pemerintah sebagai wakil rakyat untuk dapat mengeluarkan kebijakan yang benar-benar berorientasi dengan kepentingan rakyat. Sebagai wakil rakyat tentu harus menjadi stabilisator yang professional dengan tetap menempatkan tuntutan kebijakan sebagai sesuatu yang urgen. Tuntutan kebijakan dimaksud adalah tuntutan atau desakan yang ditujukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta ataupun pemerintah sendiri, dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu, atau sebaliknya, untuk tidak berbuat sesuatu terhadap masalah tertentu. Tuntutan-tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Masyarakat pada umumnya menghendaki agar tuntukan mereka segera diwujudkan yakni dengan mengeluarkan kebijakan yang benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat itu sendiri kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. 2. Proses Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Jalan Masyarakat akan berperan efektif jika kebijakan yang dibuat benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, inilah yang menjadi problematika dalam kehidupan berdemokrasi. Aspirasi masyarakat terkadang hanya menjadi perbincangan semata tanpa ada realisasi yang nyata oleh pemerintah daerah ketika perumusan/pembuatan kebijakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam setiap perumusan kebijakan, perlu adanya sosialisasi oleh pemerintah daerah (DPRD) kepada masyarakat untuk meminta kontribusi pemikiran sehingga apa yang menjadi tuntutan/aspirasi masyarakat akan menjadi sebuah pedoman untuk diparipurnakan dalam pengambilan keputusan kebijakan. Menyikapi hal tersebut, maka oleh wakil rakyat (DPRD) kecamatan Loloda tengah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tersebut mengenai proses pembuatan/perumusan kebijakan pemerintah daerah. Sebagaimana pernyataan salah satu anggota DPRD Kab. Halbar Dapil Kecamatan Loloda. “Pada prinsipnya kebanyakan masyarakat belum memahami dengan jelas bagaimana prosedur pembuatan kebijakan pemerintah. Pembuatan kebijakan pemerintah daerah selalu didahului dengan adanya isu-isu politik / tuntutantuntutan masyarakat berkaitan dengan aspirasi mereka yang disampaikan langsung kepada wakil-wakilnya yang kemudian menjadi acuan penting
6
dalam pembahasan kebijakan pemerintah daerah tersebut, disamping itu juga masyarakat pun harus selalu aktif dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan khususnya pembangunan desa atau biasanya disebut dengan musrenbang desa, karena belum terlalu lengkap dan jelas jika hanya menggunakan suara wakil rakyat, namun disamping itu juga kita harus pahami bahwa dalam pengambilan keputusan kebijakan selalu dikenal dengan skala prioritas dan hal tersebut seringkali menjadi hal yang sulit diterima baik kami maupun masyarakat karena sudah berbagai kepentingan yang terjadi ketika kita berada pada pembahasan sekaligus dengan pengambilan keputusan kebijakan pemerintah daerah Inilah yang mesti diketahui oleh masyarakat. Gunanya melakukan sosialisasi adalah demikian agar masyarakat dapat memahami dengan jelas prosedur dalam perumusan kebijakan publik”. Sikap apatisme yang terjadi di masyarakat kecamatan Loloda berawal karena dari seluruh desa di kecamatan Loloda yang tengah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa) namun seringkali tuntutan mereka tidak pernah dilaksanakan/diterima sebagaimana seharusnya. Salah satu tokoh pemerintah di kecamatan Loloda, bapak M.J (48 Tahun) mengatakan bahwa “Pada Tahun 2012/2013 kami pernah melakukan musrenbang desa dan juga bersama-sama mengikuti sampai ketingkat kecamatan tetapi alhasil yang kami terima tidak sesuai dengan harapan kami. Semangat kami untuk melakukan hal tersubut pun sudah menjadi tidak jelas, kami belum jelas mengetahui hal apa yang menjadi penyebab sehingga tuntutan kami menjadi terabaikan”. Ini menjadi sebuah masukan dan juga kritikan bagi pemerintah daerah bahwasannya dalam setiap perumusan dan juga pengambilan keputusan kebijakan hendaknya dilihat wilayah khusus yang menjadi pusat perhatian juga mendapat perlakuan yang sifatnya proporsional, sebagaimana dalam asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 3. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Bidang Pembangunan Jalan Peraturan daerah yang mengatur ketentuan ini adalah Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2014 tentang APBD dan Peraturan Bupati (Perbup) No. 9 Tahun 2014 tentang Penetapan dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Halmahera Barat yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Barat. Kebijakan pemerintah daerah kabupaten Halmahera Barat yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah terimplementasikan oleh dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan yang telah diprogramkan untuk dilaksanakan, tetapi realisasinya belum dapat dirasakan secara langsung khususnya oleh masyarakat di Kecamatan Loloda. Kebijakan Pemerintah Daerah tersebut merupakan salah satu tindakan konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecamatan Loloda dan pada prinsipnya apapun bentuk kebijakan pemerintah (baik/buruk) tidak secara serta-merta dapat berhasil, karena pada dasarnya kebijakan pemerintah itu akan berhasil secara bertahap.
7
4. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Jalan di Kecamatan Loloda Dalam arti seluas-luasnya, implementasi dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepaktan bersama di antara pemangku kepentingan, aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki. Dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten Halmahera Barat yang dilaksanakan langsung oleh dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan tentu disadari bahwa masih terdapat kesenjangan-kesenjangan, sehingga berdampak pula pada keterlambatan dalam peningkatan taraf hidup masyarakat kecamatan Loloda. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh para informan saat diwawancarai. “Pada dasarnya, kami dari Dinas PU dan PERUMAHAN juga memiliki komitmen yang tinggi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh kecamatan yang terdapat di kabupaten halbar ini, apalagi melihat pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan Loloda yang sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius oleh semua komponen lebih khusus Pemerintah Daerah. Kami tengah menyusun program pembangunan infrastruktur jalan khususnya di kecamatan Loloda dan harapan kami program tersebut dapat menyentuh/terlaksana sampai seluruh desa di kecamatan Loloda, tetapi perlu disadari juga bahwa PAD kita juga yang masih terlalu minim sehingga dana yang diperoleh dari APBD pun belum dapat mempercepat pembangunan jalan di kecamatan Loloda walaupun baru beberapa desa yang telah di bangun jalan tetapi minimal telah terlaksana, inilah yang dapat menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pembangunan jalan. Juga kami tidak dapat bertindak sewenang-wenang walaupun hal tersebut perlu untuk dilakukan sebab semua yang hendak dilakukan jika tanpa instruksi pimpinan maka kami pun tidak dapat berbuat apa-apa. Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Jalan tentu kami juga tetap membuka diri untuk siapa saja yang mau berpartisipasi. Kontribusi/partisipasi tenaga dan teknis yang kami lakukan ialah bekerjasama dengan semua pihak (pemerintah daerah, pengusaha (swasta) dan juga masyarakat, sehingga dalam pelaksanaanya meski terdapat kendala tetapi minimal dapat terlaksana”, ungkap bapak H. Y (38 Tahun), sebagai salah satu staf di Dinas PU dan Perumahan Kab. Halbar. Bapak O.P (56 Tahun) sebagai masyarakat menyampaikan pernyataannya dalam bahasa ternate (loloda) “Pembangunan jalan yang ada di sini (Loloda) dari dulu sampe skarang cuma bagini-bagini trus padahal di kecamatan lain dorang pe jalan lumayan bagus, tapi torang punya ini tong lia me kasiang. Sebenarnya torang pe pemerintah daerah ini dorang ada bikiapa kong jalan pa torang sini dorang biking me stengah-stengah. Waktu dorang ba calon pe bagus-bagus dorang ba janji tapi dorang so dapa so lupa samua dorang pe janji, paleng bagus dorang ba calon ulang kong torang tara usa pilih sudah pa dorang. Sampe so
8
lama ini kong jalan me cuma bagini-bagini turus tara ada yang berubah, torang mo pigi di ibu (kecamatan tetangga) me pe stengah mati kalu musim omba”. Pernyataan lain juga oleh ibu Y.B (35 Tahun) sebagai masyarakat mengungkapkan “kasiang torang pe jalan ini dari dulu sampe skarang cuma baginiiii trus, sampe solama bagini torang cuma mo pigi di ibu deng jailolo saja pe stengah mati. Yang lalu kita pe papa ada saki kong torang mo bawa di rumah sakit di Jailolo saja me susah karena omba, akhirnya torang cuma bisa pasrah saja”. Dari pernyataan di atas yang telah disampaikan oleh ketiga informan dengan pernyataan yang berbeda-beda tentu telah dan sudah mewakili informan lainnya bahwa pembangunan jalan di kecamatan Loloda masih perlu mendapat perhatian penuh dari dan oleh pemerintah daerah baik sebagai pembuat keputusan kebijakan dan juga sebagai pelaksana kebijakan, agar masyarakat di kecamatan Loloda juga dapat menikmati jalan yang sama dengan kecamatan yang lain. Dari beberapa pernyataan di atas mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan/program yang dilaksanakan langsung oleh instansi terkait masih terdapat kesenjangan sehingga berimplikasi pada pelaksanaan kebijakan/program yang belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Pada dasarnya pembangunan jalan tengah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Dinas PU dan PERUMAHAN Kab. Halbar) namun pelaksanaannya belum sampai menyentuh seluruh desa di kecamatan Loloda. 5. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembangunan Jalan di Kecamatan Loloda Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembangunan jalan di kecamatan loloda tidak terlepas dari permasalahan lokasi yang kurang strategis, sehingga berpengaruh juga pada pelaksanaan kegiatan. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh salah satu staf di Dinas PU dan PERUMAHAN kab. Halbar bapak (H.Y) mengenai faktor-faktor penghambat pelaksanaan Pembangunan jalan di Kecamatan Loloda, antara lain : Anggaran, bahwa pada dasarnya setiap program/kegiatan yang hendak dilakukan jika tidak ditunjang dengan anggaran yang memadai, maka mustahil jika pelaksanaanya bisa efektif. Material Bangunan, merupakan sesuatu yang sangat urgen bahwa dalam pelaksanaan pembangunan jalan harus disertai dengan material (Batu, Pasir, dan Kerikil (Batu Kecil) yang mudah dijangkau. Karena jangkauan material bangunan yang amat sangat jauh dan biaya yang diperlukan juga sangat tinggi, sehingga mempengaruhi juga pada pelaksanaan kegiatan. Transportasi, tentu dalam melakukan semua aktifitas/kegiatan baik oleh pemerintah maupun masyarakat (pekerja) harus selalu menggunakan transporatasi yang layak. Ketidakefektifnya pelaksanaan disebabkan karena transportasi yang sangat sulit. Harga Sembako yang Tinggi, karena jangkauan yang juga amat sangat jauh sehingga harga sembako pun melonjak naik, sehingga anggaran dapat menjadi terbagi-bagi. Selain faktor-faktor di atas, juga terdapat dua dua faktor penyebab masyarakat tidak aktif dalam pelaksanaan kebijakan publik, yakni :
9
Faktor Internal Faktor internal yang mempengaruhi ketidakaktifan masyarakat dalam kebijakan publik meliputi hal-hal berikut. a) Perumusan Kebijakan Publik Perumusan kebijakan publik merupakan saat yang paling tepat bagi anggota masyarakat untuk berpartisipasi mengajukan usulannya. Meskipun demikian, tidak semua anggota masyarakat mau memanfaatkan kesempatan itu. Beberapa alasannya berasal dari dalam diri anggota masyarakat tersebut. b) Pelaksanaan Kebijakan Publik Sebuah kebijkan publik tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya partisipasi dari anggota masyarakat. Setelah kebijakan public terbentuk seringkali kebijakan itu tidak berjalan sesuai dengan harapan pemerintah. Faktor Eksternal Faktor eksternal yang mempengaruhi ketidakaktifan masyarakat dalam kebijakan publik meliputi hal-hal berikut. a) Perumusan kebijakan publik b) Pelaksanaan Kebijakan Publik. 6. Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan di Kecamatan Loloda Dana yang diperuntukan khusus untuk pelaksanaan sarana dan prasaran umum (pembangunan jalan) di kecamatan Loloda sebesar Rp. 6.000.000.000.sebagaimana yang telah diprogramkan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan kerja 2014 Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halbar. Dari hasil observasi (tidak langsung) dan klarifikasi yang dilakukan terhadap instansi terkait dan juga masyarakat kecamatan loloda didapati bahwa ternyata pembangunan jalan yang dilaksnakan oleh Dinas PU dan PERUMAHAN Kab. Halbar hanya dari desa Tasye sampai dengan desa Trans-Jano. Sesuai dengan program dinas tersebut bahwa untuk tahun 2014 akan dilaksanakan pembangunan jalan di kecamatan Loloda yakni dari ibu kota kecamatan (Kedi) sampai dengan desa terakhir kecamatan Loloda dengan jumlah desa di kecamatan Loloda sebanyak 28 desa, tetapi dengan anggaran yang minim maka pelaksanaan pembangunan jalan tersebut hanya dilakukan di 12 desa saja, yakni desa Kedi, Tasye, Medo, Soasio, Linggua, Laba Besar, Laba Kecil, Bakun, Bantoli, Salu, Jano, dan Trans jano. Hal tersebut mengidikasikan bahwa dalam pelaksanaan program oleh dinas terkait masih belum konsisten dengan apa yang telah diprogramkan. 7. Pentingnya Pembangunan Jalan Untuk Masyarakat Kecamatan Loloda Pada prinsipnya, jalan merupakan suatu sarana yang sangat penting untuk melakukan berbagai aktifitas yakni aktifitas di bidang politik, sosial dan ekonomi. Dan ketika kita kembali dalam konteks pentingnya pembangunan jalan untuk kecamatan loloda, maka kita hendak berbicara aktifitas dibidang ekonomi, sebab acapkali usaha masyarakat di bidang pertanian dan perikanan mengalami
10
kegagalan dikarenakan kondisi alam (laut bergelombang) yang tidak kondusif, juga kondisi pembangunan jalan yang tidak maksimal. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Y.L (53 Tahun) salah satu tokoh masyakat di kec. Loloda “seringkali torang pe usaha dari petani (tanaman padi, kasbi (ubi) dengan batatas) torang tara dapa ba jual karena ombak yang basar-basar. Torang mo bapaksa kaluar kalu cuma pake bodi (perahu kecil) tara akan bisa, sedangkan bodi deng omba masih omba lebe basar bagimana torang mo kaluar. Seandainya kalu jalan so tembus pa torang mungkin skarang torang pe usaha so sama deng orang cina kappa, jalan ini paling penting buat torang di loloda”. PENUTUP Kesimpulan Untuk memudahkan kita dalam memahami maksud di atas maka kesimpulan yang diberiakan ialah : adanya kesenjangan sarana dan prasarana umum (pembangunan jalan) di kecamatan Loloda, maka pemerintah daerah tengah mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah guna menanggulangi kesenjangan tersebut agar peningkatan kesejahteraan pun terwujud di kecamatan tersebut, dan kebijakan tersebut telah dilaksanakan oleh Dinas PU dan PERUMAHAN Kabupaten Halmahera Barat, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kesenjangan diantaranya anggaran, material bangunan, transportasi yang sulit, dan harga sembako yang tinggi. Pada prinsipnya pembangunan jalan merupakan salah satu sarana umum yang amat sangat penting untuk mempercepat/meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Saran Untuk dapat meminimalisir kesenjangan di kecamatan Loloda maka hal penting yang harus dilakukan adalah pemerintah daerah harus selalu melibatkan masyarakat khususnya kecamatan Loloda dalam setiap perumusan kebijakan sehingga kendala-kendala tersebut di atas dapat teratasi disamping itu tetap bekerjasama dengan semua stakeholder (Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat). DAFTAR PUSTAKA Ali, Faried dkk (2012), Studi Analisa Kebijakan, Jakarta: PT. Refika Aditama. Hamid, Farida, Kamus Ilmiah Populer Lengkap, Apollo-Surabaya. Nugroho, Wahyu, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta, 2009. Redaksi Great Publisher, Buku Pintar Politik: Sejarah, Pemerintahan, dan Ketatanegaraan”. Syafiie, Inu Kencana, Pengantar Ilmu Pemerintahan. PT Refika Aditama, Jakarta 2010. , Sistem Pemerintahan Indonesia. PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
11
, Ilmu Pemerintahan. PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2013. Silalahi, Ulber, Metode Penelitian Sosial, PT Refika Aditama, Bandung, 2012. Sairin Sjafri, Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia : Perspektif Antropologi. Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2002. Sedarmayanti, Good Governance, Kepemerintahan Yang Baik, Penerbit Bandar Maju / 2012/ Bandung. Subandi, Sistem Ekonomi Indonesia, Penerbit ALFABETA, Bandung, 2009. Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014. Theresia, Aprillia, dkk “Pembangunan Berbasis Masyarakat”Alfabeta, Bandung, 2014. Wahab, Abdul Solichin, Analisis Kebijakan : “Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik”. PT Bumi Aksara, Jakarta, 2014. Wiyono, Eko Hadi, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Palanta, 2007. Sumber Lain. 1. Tim Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Kepemerintahan Yang baik (Good Governance). 2. Tim Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Metode Penelitian Sosial, Manado 2011. 3. UU RI No.32 Tahun 2004, Pemerintahan Daerah. SL Media, Jakarta, 2011. 4. UU RI No. 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial, Citra Umbara, Bandung, 2011. 5. UU RI No. 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 6. Bahan Kuliah Ilmu Pemerintahan, Manado, 09/09-2014, 28/10-2014. 7. www.menkokesra.go.id.
12
