Jurnal Administrasi Publik
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Distrik jayapura Utara Kota Jayapura Ketreda Ludia Welmina Torobi dibimbing oleh : 1. Drs. J. H. Posumah, M.Si 2. Dr. Dra. F. M. G. Tulusan, M.Si)
ABSTRACT : In accordance with the mandate of the 1945 Constitution, the Republic of Indonesia as a unitary state adheres to the principle of decentralization in governance by providing opportunities for local flexibility to organize local autonomy. Local governments are authorized to regulate and manage their own affairs according to the principles of autonomy and assistance. This study used qualitative methods. Data source or informant study as many as 22 people were taken from several related elements are Dstrik Government (District Chief) 1, 7 People Village Government and Papuans 14 people. Collecting data using questionnaires, interviews and documentation. The data analysis technique used is interactive analysis. Based on the research it can be concluded that the effectiveness of the Papua Special Autonomy policy, viewed from the aspect of education has not been effective, while aspects of health, economy, culture and religion have been quite effective Keywords: Special Autonomy in Developing Welfare reformasi PENDAHULUAN
(UU No.22 Tahun 1999)
Sesuai dengan amanat UUD 1945,
mengamanatkan bahwa prinsip otonomi
Negara Republik Indonesia sebagai Negara
daerah menggunakan prinsip otonomi luas.
kesatuan menganut asas desentralisasi
Prinsip
dalam
pemerintahan
kembali dalam UU No. 32 Tahun 2004
kesempatan
yang merupakan pengganti UU No.22
penyelenggaraan
dengan
memberikan
keleluasaan
pada
daerah
menyelenggarakan
otonomi
Pemerintah
berwenang
daerah
otonomi
luas
ini
ditegaskan
untuk
Tahun 1999, bahwa prinsip otonomi
daerah.
daerah yang digunakan adalah otonomi
untuk
seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan
mengatur dan mengurus sendiri urusan
kewenangan
pemerintahan menurut asas otonomi dan
semua urusan pemerintahan diluar yang
tugas pembantuan.
menjadi
Undang-Undang
mengurus
urusan
dan
pemerintah
mengatur
pusat.
tentang
Pemberian otonomi daerah yang luas atau
pemerintahan daerah yang pertama di era
seluas-luasnya kepada daerah adalah untuk 63
Jurnal Administrasi Publik
mempercepat terwujudnya kesejahteraan
Provinsi Papua menjadi Provinsi Papua
masyarakat daerah melalui peningkatan
dan Provinsi Papua Barat, maka dilakukan
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
perubahan terhadap UU.No.21 Tahun 2001
masyarakat, serta untuk meningkatkan
yang
daya saing dengan prinsip demokrasi,
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang
pemerataan, keadilan dan keistimewaan
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
dan
21
kekhususan
serta
potensi
dan
ditetapkan
Tahun
dengan
2001.
Peraturan
Menurut
amanat
keanekaragaman daerah dalam Negara
UU.No.21 Tahun 2001 tersebut, Otonomi
Kesatuan Republik Indonesia.
Khusus adalah kewenangan khusus yang
Ketentuan
otonomi
diakui dan diberikan kepada Provinsi
daerah yang luas atau seluas-luasnya yang
Papua untuk mengatur dan mengurus
diatur
kepentingan rakyat / masyarakat setempat
dalam
mengenai
peraturan
perundang-
undangan tentang pemerintahan daerah
menurut
tersebut berlaku bagi semua daerah di
aspirasi dan hak-hak masyarakat Papua.
Indonesia termasuk bagi daerah yang
Kewenangan Provinsi Papua mencakup
memiliki status istimewa dan diberikan
kewenangan
otonomi khusus sepanjang tidak diatur
pemerintahan kecuali bidang politik luar
secara
negeri, pertahanan keamanan, moneter dan
khusus
dalam
undang-undang
prakarsa
sendiri
dalam
seluruh
fisikal,
225 UU No.32 Tahun 2004, bahwa daerah-
kewenangan tertentu di bidang lain yang
daerah yang memiliki status istimewa dan
ditetapkan dengan paraturan perundang-
diberikan otonomi khusus selain diatur
undangan. Selain kewenangan tersebut,
dengan undang-undang ini diberlakukan
Provinsi Papua diberi kewenangan khusus,
pula ketentuan khusus yang diatur dalam
antara
undang-undang lain.
kewenangan diketahui
lain
dan
peradilan,
bidang
tersendiri. Sepeti dinyatakan dalam pasal
Sebagaimana
agama,
berdasarkan
adalah antara
:
serta
pengaturan
Pemerintah
Pusat
bahwa
dengan Pemerintah Provinsi Papua serta
Provinsi Papua merupakan daerah yang
penerapan kewenangan tersebut di Provinsi
diberikan status “otonomi khusus”, yang
Papua yang dilakukan dengan kekhususan;
pengaturannya ditetapkan dengan Undang-
serta pengakuan dan penghormatan hak-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
hak
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
pemberdayaannya secara strategis dan
Selanjutnya dengan adanya pemekaran
mendasar. Selain itu, sebagai perwujudan 64
dasar
orang
asli
Papua
serta
Jurnal Administrasi Publik
dari status otonomi khusus ini, Provinsi
pemberian pengakuan dan penghormatan
Papua mendapatkan kucuran dana otonomi
atas hak-hak dasar orang asli Papua serta
khusus yang besar dari pemerintah yang
pemberdayaan
ditetapkan dalam APBN pada setiap tahun.
mendasar.
secara
strategis
dan
Sesuai dengan amanat UU No.21
Dengan status otonomi khusus yang
Tahun 2001 tersebut maka pada intinya
ditetapkan dalam UU No.21 tahun 2001,
ada dua tujuan utama yang ingin dicapai
maka secara de facto dan de jure membuat
melalui
pemerintah dan rakyat Papua memiliki
penerapan
Undang-Undang
Otonomi Khusus Provinsi Papua tersebut.
kekuasaan dan kewenangan
Pertama,
mencapai kekuasaan dan kewenangan yang
undang-undang
tersebut
hampir
diharapkan menjadi alat legislasi yang
dimiliki
oleh
ampuh untuk menyelesaikan persoalan-
Artinya,
apabila
persoalan
yang
digunakan secara cerdas dan benar, maka
mengacam secara serius integritas NKRI.
status otonomi khusus Provinsi Papua (UU
Secara kategoris masalah-maslah tersebut
No.21
dapat
merupakan
mendasar
di
dikelompokan
Papua
menjadi
:
(1)
suatu negara
tahun
peluang
2001)
alat
yang
merdeka.
politik
ini
sesungguhnya ampuh
pelanggaran HAM, termasuk di dalannya
menciptakan
pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi,
Papua sesuai dengan inisiatif dan kondisi
sosial dan budaya orang-orang asli Papua;
setempat. Beberapa hal berkenaan dengan
(2)
antara
otonomi khusus Provinsi Papua yang
Papua dan luar Papua; dan (3) kemiskinan
dikemukakan di atas dapat menunjukkan
yang akut dan meluas, khususnya di
bahwa secara teoritis kebijakan pemberian
kalangan orang-orang asli Papua. Kedua,
status otonomi khusus bagi Provinsi di
dengan
Papua akan efektif untuk meningkatkan
ketimpangan
pembangunan
menyelesaikan
tiga
masalah
kesejahteraan
untuk
tersebut di atas secara benar, tuntas dan
kesejahteraan
bermartabat, integritas Negara Kesatuan
karena dengan otonomi khusus pemerintah
Republik
dan
Indonesia
di
Papua
dapat
masyarakat
masyarakat
masyarakat
Papua
Papua
oleh
mempunyai
dipertahankan dan diperkukuh. Selain itu,
kewenangan lebih luas untuk mengatur dan
Undang-undang otonomi khusus provinsi
mengurus
Papua juga memiliki semangat rekonsiliasi
setempat
dan penyelesaian masalah yang ada di
termasuk mengatur pemanfaatan kekayaan
Provinsi Papua secara menyeluruh, serta 65
kepentingan menurut
masyarakat
prakarsa
sendiri,
Jurnal Administrasi Publik
alam
Papua
bagi
kemakmuran
skripsi
dan
kesejahteraan rakyat Papua.
masih
METODE PENELITIAN
banyak
A. Jenis Penelitian
masyarakat Papua terutama penduduk asli
Sesuai
Papua yang tingkat kesejahteraan mereka
karakteristik
masih
penelitian
baik
“Efektivitas
di Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura”.
Papua berjalan. Akan tetapi kenyataan
rendah
:
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
tahun status otonomi khusus Provinsi di
bahwa
judul
Kebijakan Otonomi Khusus Dalam Rangka
Hingga sekarang ini sudah lebih 10
menunjukkan
dengan
dilihat
dari
dengan
sifat
dan
permasalahannya, ini
menggunakan
maka metode
kesejahteraan ekonomi (tingkat pendapatan
kualitatif. Metode ini digunakan karena
atau kemampuan daya beli) maupun
peneliti ingin mengungkap permasalahan
kesejahteraan
sosial
yang sifatnya aktual dan faktual, juga
kesehatan
gizi,
Sebagian
dan
(pendidikan, dan
lain-lain).
bertujuan
masyarakat asli Papua masih
untuk
mengungkapkan
dan
menggambarkan gejala-gejala sosial yang
punya pendapatan yang rendah, tidak
berkaitan dengan fokus masalah dalam
memiliki pendidikan yang memadai, dan
penelitian ini yaitu efektivitas kebijakan
derajat kesehatan dan gizi rendah. Kondisi
otonomi khusus propinsi Papua dalam
seperti ini terdapat tidak hanya di wilayah
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
pedesaan atau daerah pedalaman Papua B. Fokus Penelitian
akan tetapi juga di daerah perkotaan seperti
Sesuai dengan rumusan masalah
di Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura. Kenyataan mengindikasikan
tersebut bahwa
yang telah
dapat
menjadi
kebijakan
efektivitas
otonomi khusus bagi Provinsi di Papua
dalam
belum sepenihnya efektif dalam rangka
meningkatkan
adalah
otonomi
khusus
kesejahteraan
khusus yang diberikan kepada Propinsi di
suatu penelitian ilmiah. Oleh karena itu
Papua untuk mengatur dan mengurus
permasalahan
kepentingan masyarakat sebagaimana yang
tersebut maka penulis mengangkat tema rangka
kebijakan
ini
otonomi khusus disini adalah kewenangan
asumsi ini tentu masih harus dikaji melalui
dalam
penelitian
Yang dimaksud dengan kebijakan
asli Papua. Namun sejauh mana kebenaran
penelitian
fokus
yang
masyarakat Papua.
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
tertarik untuk menjawab
dikemukakan maka
ditetapkan dalam UU No.21 Tahun 2001.
penyusunan 66
Jurnal Administrasi Publik
Selanjutnya
yang
efektivitas
kebijakan
dalam
dimaksud
Papua
keberhasilan
dari
khusus
tersebut
kesejahteraan
pihak lain yang sudah tersedia di lokasi
khusus
penelitian. Dalam hal ini data sekunder
kesejahteraan
diambil dari data yang tersedia di kantor
otonomi
meningkatkan
masyarakat
dengan
adalah
tingkat
kebijakan
otonomi
dalam
kepala distrik, kantor kelurahan dan kantor desa/kampung.
meningkatkan baik
Sesuai dengan jenis penelitian ini
ekonomi
yang merupakan penelitian kualitatif, maka
(pendapatan) maupun kesejahteraan sosial
teknik analisis data yang digunakan ialah
(pendidikan, kesehatan, gizi keluarga, dan
analisis kualitatif. Dalam hal ini metode
lainnya).
atau teknik analisis data yang digunakan
tingkat
masyarakat
Papua
E. Teknik Analisa Data
kesejahteraan
ialah model analisis interaktif (Miles dan
C. Sumber Data (Informan)
Hubermann dalam Rohidi dan Mulyarto,
Sumber data atau informan dalam
2002).
penelitian ini diambil dari beberapa unsur pemerintah setempat dan unsur unsur masyarakat
yang
diambil
di
HASIL dan PEMBAHASAN PENELITIAN Pembahasan dilakukan
semua
kelurahan/desa yang ada. Jumlah informan
mengacu
dalam penelitian ini sebanyak 22 orang,
pada
hasil
dengan
wawancara.
Pembahasan meliputi 4 (empat) dimensi
D. Instrumen dan Teknik Pengumpumlan Data Dalam penelitian ini penelitian
permasalahan utama dalam impelemntasi kebijakan Otonmomi Khusus Papua untuk mensejahterakan masyarakat di Distrik
merupakan instrument utama. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan
Jayapura Utara Kota Jayapura, yaitu : (1)
untuk pengumpulan data primer
Kewenangan
wawancara dilakukan langsung
(interview). dengan dengan
ialah
implementasi
otonomi
khusus; (2) Pelaksanaan program-program
Wawancara tatap
muka
peningkatan kesejahteraan masyarakat di
informan
dan
Distrik Jayapura Uatara; (3) Efektivitas
cara
menggunakan pedoman wawancara. Untuk
program
pengumpulan data sekunder digunakan
masyarakat diamati dari lima aspek kondisi
teknik
sosail-ekonomi
dokumentasi/dokumenter
yaitu
peningkatan
masyarakat yaitu
:
di
Distrik
teknik pengumpulan data dengan cara
Jayapura
mempelajari data yang telah diolah oleh
kesehatan, ekonomi, budaya dan agama;
67
Utara,
kesejahteraan
pendidikan,
Jurnal Administrasi Publik
(4) Tingkat partisipasi masyarakat dalam
ekonomi
menunjang
Dengan dana Otsus, telah berhasil
program-program
pemberdayaan
budaya.
membuka lapangan kerja sehingga
dimensi
mengurangi pengangguran. Demikian
tersebut akan dibahas secara berurutan
halnya dengan sarana dan prasarana
sebagai berikut :
jalan dan transportasi yang tidak dapat
1. Kewenangan Implementasi Otonomi Khusus berdasarkan hasil wawancara
dibiayai melalui APBD, sekarang
Uatara.
di
sosial
Distrik
Jayapura
masyarakat
maupun
Keempat
menunjukkan
bahwa
telah sedikit demi sedikit teratasi dengan adanya dana Otsus.
kewenangan
2. Pelaksanaan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat Konsep kesejahteraan menurut
khusus yang diterima oleh pemerintah daerah
Papua
belum
sepenuhnya
dilaksanakan, bahkan sering terjadi
Nasikun (1993) dapat dirumuskan
intervensi pemerintah pusat sehingga
sebagai padanan makna dari konsep
tujuan pemberian Otonomi Khusus, yakni
meningkatkan
martabat manusia yang dapat dilihat
kesejahteraan
dari empaat indikator yaitu : (1) rasa
masyarakat Papua, tampaknya belum
aman (security), (2) Kesejahteraan
tercapai secara optimal. Selain itu,
(welfare),
para pejabat daerah sebagai pemegang kewenangan
khusus,
disetiap
jenjang
Menurut
adalah
11
kondisi
terpenuhinya
sosial warga negara agar dapat hidup
Papua itu sendiri. demikian,
tidak
layak dan mampu mengembangkan
dapat
diri, sehingga dapat melaksanakan
dipungkiri bahwa otonomi khusus
fungsi
yang telah diimplementasikan selama
dampak
positif
masyarakat
sosialnya.
Permasalahan
kesejahteraan sosial yang berkembang
lebih kurang 12 tahun setidaknya telah
perkembangan
No
kebutuhan material, spiritual, dan
pencapaian kesejahteraan masyarakat
memberikan
Undang-undang
Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial
struktur
pemerintahan sehingga menghambat
Walaupun
Kebebasan
(freedom), dan (4) jati diri (Identity)
belum
memanfaatkannya secara cerdas dan optimal
(3)
dewasa ini menunjukkan bahwa ada
bagi
warga negara yang belum terpenuhi
Papua,
hak atas kebutuhan dasarnya secara
baik sektor pendidikan, kesehatan,
layak 68
karena
belum
memperoleh
Jurnal Administrasi Publik
pelayanan
sosial
dari
negara.
dapat pula berarti pengembangan
Akibatnya, masih ada warga negara
kualitas tenaga kerja.
yang
hambatan
Beberapa pendapat di atas apabila
pelaksanaan fungsi sosial sehingga
dihubungkan dengan tujuan atau
tidak
sasaran implementasi kebijakan
mengalami
dapat
menjalani
kehidupan
secara layak dan bermartabat.
Otonomi Khusus Papua, maka
Mengacu pada pendapat di atas, dan
dapat dikatakan bahwa untuk
apabila
meningkatkan
dikaitkan
dengan
hasil
wawancara, maka dapat dikatakan
daya
bahwa
kebijakan
kualitas asli
Papua,
tentunya
pendidikan
harus
otonomi khusus Papua merupakan
didorong
dengan
jawaban
permasalahan
anggaran yang cukup besar. Hasil
kesejahteraan masyarakat asli Papua,
wawancara menunjukkan bahwa
di
alokasi
implementasi
terhadap
mana
program
pelaksanaan untuk
program-
masyarakat
sumber
dana
proporsi
Otsus
untuk
meningkatkan
pendidikan cukup tinggi, yakni
kesejahteraan masyarakat asli Papua,
sebesar 30 % dari total anggaran
menurut sebagian besar informan telah
yang diterima daerah dari APBN.
cukup
belum
Melalui anggaran yang sebesar
menanggulangi
itu, sarana pendidkan mulai dari
baik,
walaupun
sepenuhnya
kemiskinan yang ada di daerah ini,
jenjang
khususnya di Distrik Jayapura Utara.
sampai SLTA teldah dibangun,
ekonomi
perkembangan suatu
bangsa
tenaga
pengajar
dan
fasilitas
penunjang lain. Demikian halnya
sosial
dengan bantuan biaya pendidikan
akan
dalam bentuk beasiswa, terutama mereka yang ingin melanjutkan
peningkatan pendapatan nasional oleh
(SD)
Utara, yang dilengkapi dengan
berlangsung lebih baik, bilamana
didukung
Dasar
khususnya di Distrik Jayapura
3. Efektivitas program peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari Empat Aspek a. Pendidikan Muhadjir (1980) mengungkapkan bahwa
Sekolah
studi keperguruan tinggi, baik di
pengembangan
wilayah Papua maupun di luar
sumber daya manusia (human
wilayah Papua.
resources). Pengembangan SDM
69
Jurnal Administrasi Publik
Namun demikian ada sebagian
(kualitas SDM) sebagai potensi
kecil responden yang berpendapat
utama pembangunan.
lain, bahwa pendidikan di era
Faktor perilaku dan Lingkungan
otonomi
merupakan
khusus
dilihat
dari
faktor-faktor
pembagian dana Otsus dibidang
sangat
pendidikan mendapat 30%, namun
mencapai
kenyataannya
Lingkungan
tidak
demikian,
menentukan derajat
yang dalam
kesehatan.
dalam
arti
luas
karena masih banyak anak-anak
meliputi : Sosial-budaya, agama,
sekolah dari tingkat SD sampai
fisik dan biologis. Sosial budaya
Perguruan maupun
Tinggi diluar
ditanggung
di
Papua
meliputi adat-istiadat, ekonomi,
Papua
masih
pendidikan,
oleh
orang
tua
berisikan
tuntutan kepada manusia agar
masing-masing. Realitas
agama,
sehat terutama sehat rohani dan
hasil
penelitian
ini
sosial; sedangkan lingkungan fisik
mengindikasikan bahwa kebijakan
dan biologis meliputi : hutan,
otonomi khusus Papua dilihat dari
tanah, air bersih, jamban keluarga
aspek
dan air limbah.
pendidikan,
nampaknya
belum sepenuhnya efektif, karena
Berdasarkan
hasil
penelitian
masih
menunjukkan
bahwa
program-
menyisahkan
permasalahan
sebagian
pendidikan
yang
program
tertangani dengan baik.
dalam
dibidang rangka
kesehatan
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Papua,
b. Kesehatan Menurut Mutawali (dalam Tjiong,
khsusunya di Distrik Jayapura
1987)mensinyalir bahwa Derajad
Utara adalah pembangunan sarana
kesehatan menggambarkan tingkat
dan prasarana kesehatan, seperti
kesehatan
pembangunan
dan
kemampuan
masyarakat mengusahakan dirinya
Puskesmas
sendiri
Posyandu.
dan
lingkungannya
Puskesmas, Pembantu
dan
Sementara
untuk
menjadi sehat. Derajad kesehatan
menjamin pelayanan kesehatan
masyarakat merupakan salah satu
yang prima, maka pemerintah
Gambaran
memberikan
mutu
manusia'
dalam 70
pengobatan bentuk
gratis
program
Jurnal Administrasi Publik
JAMKEPA kepada masyarakat
Khusus
Papua,
asli Papua yang tidak mampu.
Distrik
Jayapura
Mengacu pada hasil penelitian
dikatakan efektif.
tersebut di atas, maka dapat
d. Budaya dan Agama
disimpulkan
c.
sementara
bahwa
Pembangunan
khususnya Utara
di
dapat
kebudayan
dan
implementasi Kebijkan Otonomi
agama merupakan aspek-aspek
Khusus Papua, terutama di Distrik
yang sarat dengan nilai-nilai, baik
Jayapura Utara dilihat dari aspek
nilai budaya maupun nilai agama
kesehatan, dapat dikatakan cukup
yang
efektif.
masyarakat, termasuk masyarakat
Ekonomi
asli
Pemerintah daerah Papua sebagai
kehidupan sehari-hari.
pemegang kewenangan Otonomi
Di dalam melaksanakan aktivitas
Khusus
berupaya
budaya dan agama diperlukan
dan
adanya sarana dan prasarana yang
telah
menyediakan
sarana
menjadi
Papua
panduan
dalam
prasarana ekonomi seperti jalan,
memadai,
seperti
jembatan,
budaya/tari
dan
pembangunan
pasar,
menjalani
sanggar
rumah-rumah
baik pasar rakyat maupun pasar
ibadah
ikan. Untuk meningkatkan volume
menghimpun masyarakat dalam
usaha
melaksanakan ibadah.
masyarakat,
pemerintah
memberikan
bantuan
usaha,
melalui
baik
modal
yang
bagi
memadai
untuk
Dalam hubungan ini, di Distrik
program
Jayapura
Utara
telah
tersedia
PNPM Mandiri maupun melalui
beberapa sanggar tari budaya yang
Kredit
Semua
dibantu melalui dana Otsus dan
program tersebut ditujukan untuk
gereja-gereja serta masjid-masjid
meningkatkan
yang juga mendapat bantuan dari
Usaha
masyarakat mendorong
Rakyat.
pendapatan sehingga
dapat
alokasi
peningkatan
dana
menunjukkan
otsus.
Hal
ini
bahwa
kesejahteraan keluarga mereka.
implementasi kebijakan Otonomi
Dengan
Khusus Papua dilihat dari aspek
disimpulkan
demikian, sementara
dapat bahwa
budaya dan agama telah efektif.
implementasi kebijakan Otonomi 71
Jurnal Administrasi Publik
1.
4. Partisipasi Masyarakat dalam proses pemberdayaan Secara umum kata “partisipasi” (participation)
mengandung
pengertian
pengambilan
bagian
sebagai
dalam
(Bhattacharyya,
kegiatan dalam
daerah dalam mengimplementasikan kebijakan Otonomi Khusus Papua, belum sepenuhnya efektif. Hal ini terkendala
bersama
1986)
kewenangan
mengartikannya
sehingga
2.
tujuan kelompok dan bersama-sama
Pelaksanaan program-program untuk
sepenuhnya
dapat
di Distrik Jayapura Utara. 3.
diamati dari beberapa kegiatan seperti
Efektivitas kebijakan Otonomi Khusus Papua, dilihat dari aspek pendidikan
pembangunan jalan dan jembatan,
belum efektif, sementara aspek-aspek
renovasi pasar nelayan di Kelurahan
kesehatan,
Tanjung Ria dibantu oleh masyarakat
ekonomi,
budaya
dan
agama telah cukup efektif.
tenaga, 4.
peralatan maupun bantuan dana. KESIMPULAN DAN SARAN
Partisipasi
masyarakat
Jayapura
Utara
pembangunan
A. Kesimpulan
dan
di
Distrik
dalam
proses
pemberdayaan
dapat dikatakan cukup baik dalam
Berdasarkan sebagaimana
tujuan
menanggulangi kemiskinan yang ada
termasuk
melalui
belum
pencapaian
belum
pemberdayaan, cukup tinggi. Hal ini
baik
pada
asli Papua telah cukup baik, walaupun
di
Distrik Jayapura Utara dalam proses
setempat,
berdampak
peningkatan kesejahteraan masyarakat
bertanggung jawab terhadapnya.
pembangunan,
dimilikinya
masyarakat asli Papua.
untuk menyumbangkan pada tujuan-
masyarakat
maksimal
kebijakan Otsus, yakni kesejahteraan
situasi sosial yang mendorong mereka
partisipasi
pejabat belum
secara yang
optimalnya
dan emosional dari orang-orang dalam
sikap
kebijakan
memanfaatkan
partisipasi sebagai keterlibatan mental
Tingkat
oleh
pelaksana
Taliziduhu,
1987). Keith Davis (dalam Ibnu Syamsi,
Dari sisi kewenangan, pemerintah
hasil
telah
penelitian
suasana antusiame yang tinggi.
dikemukakan
B. Saran - Saran
sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa
Mengacu pada hasil-hasil temuan
kesimpulan sebagai berikut :
dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memberikan beberapa saran sebagai 72
Jurnal Administrasi Publik
solusi
pemecahan
masalah,
pemberdayaan
masyarakat
yang
berikut:
diadakan
pemerintah
Distrik
1.
Untuk memaksimalkan kewenangan
Jayapura Utara, maka perlu adanya
pejabat daerah sebagai implementor
pendekatan kepada masyarakat dengan
kebijakan
melalui sosialisasi yang terus-menurus
Otsus,
sebagai
maka
perlu
ditingkatkan pengawasan baik oleh
agar
Dewan Rakyat Papua (DRP) maupun
pentingnya
Dewan Adat Papua sehingga dapat
pemberdayaan yang diadakan oleh
menjaga
Pemerintah Distrik Jayapura Utara.
komitmen
sekaligus
meminimalisir penyimpangan yang dilakukan
oleh
pejabat
Untuk
pelaksana
menjangkau
seluruh
Utara
dalam
mengimplementasikan program
program-
kesejahteraan
masyarakat,
maka perlu dilakukan pendataan yang akurat dan valid tentang jumlah masyarakat/keluarga
yang
hidup
dibawah garis kemiskinan. 3.
Untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat
miskin
mendapatkan
bantuan pendidikan, maka diperlukan pengawasan yang lebih intensif, baik pengawasan
pemerintah
maupun
pengawasan masyarakat melalui LSM sehingga masyarakat miskin dapat diterlayani
dengan
baik
dalam
kelanjutan pendidikan mereka. 4.
Untuk lebih meningkatkan pertisipasi masyarakat
pada
paham
akan
program-program
Abdulwahab, S, 1999, Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Rineka Cipta. Adi, Isbandi R. 1994. Psikologi, Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial : Dasar- dasar Pemikiran. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Agustiono, L, 2006, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta. Arikunto, Suharsimi.1992 Prosedur Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta. Azwar, A, 1995, Mengenal Program Menjaga Mutu Pelayanan, Jakarta : Yayasan Penerbit Ikatan Dokter Indonesia. Badjuri, A.K. dan Yuwono, T, 2002, Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi, Bungin, B., 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. Budiman Arif, 1996, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta, Gramedia. Esmara Hendra (ed), 1996, Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga, Jakarta, Gunung Agung.
masyarakat miskin yang ada di Distrik Jayapura
masyarakat
DAFTAR PUSTAKA
kebijakan. 2.
oleh
program-program 73
Jurnal Administrasi Publik
Gie,The Liang, dkk, 1990, Ensiklopedi Administrasi, Jakarta, Gunung Agung. Handayaningrat, 1992, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional, Gunung Agung, Jakarta. Islamy, M.I., 2006, Kebijakan Publik, Modul Universitas Terbuka, Jakarta, Karunika UT. Ibrahim Mohammad Jimmi. 1991. Prospek Otonomi Daerah. Semarang : Dahara Prize. Moleong, L, J., 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Nasikun, 1996. Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga. PT. Tiara Wacana.Yogyakarta. Nawawi 1994, “Metodologi Penelitian Sosial” Gramedia Pustaka Jakarta. Ndraha, Taliziduhu, 1987, Pembangunan Masyarakat (Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas), Jakarta: Bina Aksara. Parawansa, P., 1995. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Dalam Mempersiapkan Masyarakat Industri, Makalah Pada Seminar Rancang Bangun Pendidikan Dalam Era Industrialisasi, IKIP Manado. Sugiono, 2005, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta. Suryaningrai, B. 1985, Administrasi Pemerintahan Daerah, Jakarta, Gunung Agung. Sanit, Arbi, 1999, “Format Otonomi Daerah Reformasi”, Makalah Seminar Sehari Ikatan Mahasiswa
Ilmu Pemerintahan, dengan tema: Format Otonomi Daerah, Masa Depan, Sekilah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” tanggal 7 April 1999. Suharto Edi, 2005, Analisis Kebijakan Publik (Panduan Pratiks Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial). ALFABETA, Bandung. Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik. Yogyakarta: ANDI. Suud, Mohammad, 2006, 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial. Prestasi Pustaka. Tjiong, R, 1987, Problema Ethis Upaya Kesehatan, "Suatu Tinjauan Kritis", Jakarta : Gramedia. Tjokrowinoto Moejarto, 2001, Pembangunan : Dilema dan Tantangan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Widarta, 2001, Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah. Jakarta : Larela Pustaka Utama. Sumber-sumber lain : Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Ttahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. http://www.google.pengertian kebijakan public.co.id http://birokrasi.kompasiana.com/2012/0 4/26/otonomi-khusus-Papuadinamika-dan-solusipemecahannya-458538.html
74
