Kebijakan Pembangunan Keluarga: Peluang Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pinky Saptandari, “Kebijakan Pembangunan Keluarga: Peluang Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga” hal. 230-250

Kebijakan Pembangunan Keluarga: Peluang Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pinky Saptandari [email protected] Departemen Antropologi, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya Abstract The Family institution today is increasingly important and strategic to push for changes in the building as well as strengthen the resilience and well-being of family members, including women and children. Fundamental changes for the realization of the resilience and well-being ang family member should start at the level of the family because the family is the smallest unit that plays an important role in building up or encourage a change in mindset, attitude and behavior of the community toward responsive mindset development family. When the community is encouraged to responsive to family development, then in it contained a human rights, gender perspective, empowerment and protection of women's rights, fulfillment and protection of children. This paper is developed from the results of the study "Building Models of Family Resilience development policy towards the welfare of the family (a case study in East Java)", which was held in Malang by 2013. A study intended to assess the implementation of family development policy as well as opportunities to develop integrated policy development model family in Malang. Specifically, this paper highlights about development policy for strengthening family resilience and family welfare. Some of the issues raised in this paper, among others, were: the vulnerability of women and children in the family; deconstruction and the transformation of values in family development; parenting pattern in the resilience and family; family development policy; as well as development opportunities model policy development for the realization of the resilience of families and the welfare of the family. Through this paper is expected to encourage commitment to the development of models of development policies for strengthening family resilience and family welfare. Keywords: Model policies, deconstruction of social transformation, family values and alternative family models Abstrak Pranata Keluarga semakin hari semakin penting dan strategis untuk mendorong perubahan dalam membangun serta memperkuat ketahanan serta kesejahteraan anggota keluarga, termasuk di dalamnya adalah perempuan dan anak. Perubahan mendasar untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan anggota keluarga harus dimulai dari tingkat keluarga karena keluarga merupakan unit terkecil yang memainkan peran penting dalam membangun atau mendorong perubahan pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat menuju pola pikir yang responsif pembangunan keluarga. Ketika masyarakat didorong untuk responsif terhadap pembangunan keluarga, maka di dalamnya termuat perspektif hak asasi manusia, perspektif gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak. Makalah ini dikembangkan dari hasil penelitian “Membangun Model Kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga Menuju Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Jawa Timur)”, yang dilaksanakan di Kabupaten Malang tahun 2013. Suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan pembangunan keluarga serta peluang untuk mengembangkan model kebijakan terpadu dalam pembangunan keluarga di Kabupaten Malang. Secara khusus, makalah ini menyoroti perihal kebijakan pembangunan keluarga untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Beberapa isu yang diangkat dalam makalah ini, antara lain adalah: kerentanan perempuan dan anak dalam keluarga; dekonstruksi dan transformasi nilai-nilai dalam pembangunan keluarga; ketahanan dan pola pengasuhan dalam keluarga; kebijakan pembangunan keluarga; serta peluang pengembangan model kebijakan pembangunan keluarga untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Melalui makalah ini diharapkan dapat mendorong komitmen untuk pengembangan model kebijakan pembangunan keluarga untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Kata Kunci: model kebijakan, dekonstruksi sosial keluarga,transformasi nilai dan alternatif model keluarga. BioKultur, Vol.III/No.1/Januari-Juni 2014, hal. 230


K

eluarga adalah unit terkecil dan

puan & Perlindungan Anak. BKKBN misal-

sekaligus

komunitas

nya, melihat permasalahan kependudukan

pertama bagi tumbuh kembang

berasal dan diselesaikan di lingkup kelu-

anak. Karenanya, keluarga dalam masya-

arga. Untuk itu, program keluarga Beren-

rakat memainkan peran yang sangat pen-

cana (KB) menempatkan keluarga sebagai

ting dan strategis dalam mem-bangun dan

kelompok sasaran dalam pengendalian ke-

memperkuat mental serta karakteristik

pendudukan.

sebagai

anak hingga tumbuh dewasa sebagai ba-

Makalah ini dikembangkan dari ha-

gian dalam kehidupan berbangsa dan ber-

sil penelitian “Membangun Model Kebijak-

negara. Pranata keluarga memainkan pe-

an Pembangunan Ketahanan Keluarga Me-

ran penting dalam kesejahteraan keluarga,

nuju Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus

termasuk bagi tumbuhkembang dan per-

di Jawa Timur)”. Penelitian yang dilaksa-

lindungan anak-anak secara fisik dan psi-

nakan di Kabupaten Malang tersebut me-

kososial. Apa yang didapat seorang anak

rupakan bentuk kerjasama Kementerian

dalam keluarga akan mempengaruhi per-

Pemberdayaan Perempuan dan Perlin-

tumbuhan fisik maupun perkembangan

dungan Anak dengan Lembaga Kajian

psikis. Dalam keluarga anak belajar ber-

Pembangunan Masyarakat pada tahun

sosialiasi dan berbagi dengan seluruh ang-

2013. Suatu penelitian terkait impemen-

gota keluarga.

tasi Undang Undang Nomor 52 Tahun

Arti penting peran keluarga, juga

2009 tentang Perkembangan Kependu-

dapat dilihat dari semakin meningkatnya

dukan dan Pembangunan Keluarga, khu-

jumlah kebijakan, program serta anggaran

susnya fokus pada mengkaji pelaksanaan

yang dialokasikan untuk pembangunan

kebijakan pembangunan keluarga serta

keluarga. Keluarga menjadi kelompok sa-

peluang pengembangan model kebijakan

saran berbagai kebijakan dan program Pe-

pembangunan keluarga untuk memperku-

merintah. Beberapa Kementerian/Lemba-

at ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

ga membuat kebijakan dan program deng-

Keluarga memainkan peran pen-

an kelompok sasaran keluarga, diantara-

ting, terutama untuk mengantarkan anak-

nya adalah: BKKBN, Kementerian Sosial,

anak Indonesia menjadi generasi yang

Kementerian Agama, Kementerian Kese-

berkualitas. Memperkuat ketahanan dan

hatan, Kementerian Pendidikan & Kebuda-

kesejahteraan keluarga untuk dapat men-

yaan, Kementerian Pemberdayaan Perem-

jalankan fungsi perlindungan dan pengaBioKultur, Vol.III/No.1/Januari-Juni 2014, hal. 231


suhan dalam keluarga membutuhkan per-

Di satu sisi, keluarga berpeluang

ubahan pola pikir, perubahan nilai-nilai

menjadi sarana mewujudkan suatu ling-

budaya, norma, sikap dan perilaku dalam

kungan sosial budaya yang kondusif bagi

keluarga dan masyarakat agar dapat men-

kemajuan bangsa, khususnya bagi pen-

dukung cita-cita mulia tersebut. Keti-ka

capaian kesetaraan dan keadilan gender

proses kesadaran manusia menjadi pu-sat,

serta peningkatan kualitas hidup perem-

disanalah kunci perubahan masyara-kat

puan dan anak. Untuk mencapai hal ter-

diletakkan pada transformasi kebuda-

sebut dibutuhkan perubahan mendasar di

yaan. Menurut Mudji Sutrisno (2005:71-

tataran pola pikir (mindset), yang menyen-

72), transformasi kultural membutuhkan

tuh wilayah nilai-nilai budaya maupun

transformasi struktural baik politik mau-

perubahan pada tataran struktural yang

pun ekonomi. Menurutnya, tidaklah cukup

mendukung perubahan kebijakan maupun

transformasi nilai tanpa adanya transfor-

perilaku dalam masyarakat.

masi struktural. Pengabaian tentang pen-

Patut dikritisi perihal konstruksi

tingnya transformasi struktural untuk me-

sosial dan budaya yang berlaku dalam ma-

nyertai transformasi kultural akan mem-

syarakat tentang keluarga, serta kons-

buat sulit terwujudnya perubahan men-

truksi sosial budaya tentang peran ang-

dasar dalam pembangunan keluarga.

gota keluarga. Tentang peran orangtua,

Sejalan dengan pemikiran tersebut,

peran laki-laki dan perempuan, nilai-nilai

penulis berpendapat bahwa dibutuhkan

keperempuanan dan keibuan, peran anak,

perubahan secara sistematis dalam pem-

yang seringkali dibalut dengan mitos, ste-

bangunan keluarga untuk ketahanan dan

reotipe, stigma, dan pelabelan dalam ber-

kesejahteraan, serta perbaikan kualitas

bagai aspek kehidupan. Konstruksi bu-

pola pengasuhan dalam keluarga. Di mana

daya dalam dominasi ideologi patriarki

perubahan tersebut dilakukan secara sis-

yang sarat dengan mitos, tabu, stereotipe

temik dengan transformasi kultural dan

dan stigma tentang perempuan yang di-

struktural secara bersama-sama. Hal ini

bangun dan dipertahankan dalam lingkup

dibutuhkan mengingat pranata keluarga

keluarga, perlu untuk diubah. Meminjam

mengalami pergeseran peran, fungsi dan

istilah Irwan Abdullah, dibutuhkan de-

ketahananan di tengah derasnya arus

konstruksi sosial keluarga agar nilai-nilai

modernitas.

keluarga, peran dan fungsi serta hubungan antar anggota keluarga dalam kesetaraan BioKultur, Vol.III/No.1/Januari-Juni 2014, hal. 232


dan keadilan, bukan sebaliknya dalam hu-

Kerentanan Anak dan Perempuan

bungan yang mendominasi.

Telah banyak kebijakan maupun program

Dalam buku Dominasi Penuh Musli-

yang bertujuan untuk pemenuhan kebu-

hat Akar Kekerasan dan Diskiminasi, Har-

tuhan perempuan dan anak. Namun, ma-

yatmoko mengingatkan bahwa dominasi

sih ditemukan berbagai kendala dan tan-

adalah sebagai kejahatan moral dan

tangan dalam kehidupan keluarga mau-

kejahatan politik yang mendominasi me-

pun masyarakat yang berdampak pada

lalui mitos, ingatan sosial dan imajinasi.

rendahnya kualitas hidup dan kerentanan

Bahkan dominasi wacana membawa keke-

perempuan dan anak. Relatif masih ren-

rasan simbolik dalam hubungan gender.

dahnya kualitas hidup serta kerentananan

Menurut Haryatmoko, kekerasan yang pa-

perempuan dan anak dapat diamati dari:

ling sulit diatasi adalah kekerasan sim-

tingginya angka kematian ibu saat mela-

bolik beroperasi melalui wacana. Keke-

hirkan maupun angka kematian pada bayi

rasan simbolik terjadi karena pengakuan

dan anak; tingginya angka kekerasan ter-

dan ketidaktahuan yang didominasi atau

hadap perempuan dan anak di dalam ru-

diatur. Hanya saja prinsip simbolik dike-

mah tangga; belenggu kemiskinan yang

tahui dan diterima, baik oleh yang me-

mendorong perempuan dan anak harus

nguasai maupun yang dikuasai. Prinsip

berkorban untuk kelangsungan hidup ke-

simbolis ini berupa bahasa, cara berpikir,

luarga, dan lain-lain. Data-data tersebut

cara bekerja dan cara bertindak. Wacana

menunjukkan bahwa permasalahan ke-

patriarki merupakan kekerasan karena

timpangan gender berkontribusi terhadap

menjebak perempuan dengan menentu-

rendahnya kualitas hidup serta kerentan-

kan cara melihat, merasakan, berpikir dan

an perempuan dan anak.

bertindak. Penguasaan atas wacana men-

Data dari berbagai sumber menun-

jadikan dominasi laki-laki seakan seperti

jukkan bahwa anak adalah anggota ke-

sesuatu yang alamiah dan bisa diterima.

luarga yang paling rentan. Anak rentan

Pola hubungan dalam rumahtangga meng-

untuk jatuh sakit dan mengalami gizi bu-

gambarkan berlangsungnya afirmasi ke-

ruk, yang bahkan dapat berujung pada ke-

kuasaan dan proses pengakuan dominasi

matian sebagaimana dapat dilihat dari

dalam logika dominasi yang berjalan atas

masih tingginya angka kematian bayi/

nama prinsip simbolik (2010:127-130).

anak. Anak juga rentan mengalami perlakuan atau pola pengasuhan yang salah BioKultur, Vol.III/No.1/Januari-Juni 2014, hal. 233


yang dapat menimbulkan berbagai perma-

untuk kesehatan anak dan tumbuh-kem-

salahan seperti penyalahgunaan narkoba

bang anak dianggap sebagai urusan se-

atau terpapar dengan pornografi. Anak

orang ibu semata, di mana kontribusi laki-

juga rentan mengalami berbagai bentuk

laki relatif rendah; (iii) terdapat mitos dan

kekerasan. Data-data yang ada menun-

tabu tentang makanan maupun pemenuh-

jukkan bahwa rumah bukan tempat yang

an gizi yang ditujukan bagi bayi, balita,

aman bagi anak, karena anak mengalami

anak dan remaja yang berpengaruh terha-

kekerasan di lingkungan keluarga.

dap pola pemberian makan pada anak

Kerentanan

kondisi

kesehatan

yang sangat kuat dipengaruhi oleh nilai-

anak dipicu oleh permasalahan sosial dan

nilai budaya dan lingkungan alam setem-

budaya, sebagai berikut, antara lain: (i)

pat; (iv) fakta meningkatnya angka keke-

adanya cara pandang dan perilaku bias

rasan (fisik, psikis, seksual) dan trafiking

gender dalam keluarga dan masyarakat

terhadap perempuan dan anak-anak.

tentang status dan kedudukan laki-laki

Berdasarkan uraian tentang per-

dan perempuan. Antara lain berupa per-

masalahan kerentanan kesehatan anak da-

lakuan yang cenderung membedakan da-

lam keluarga, terlihat bahwa faktor-faktor

lam pemenuhan hak pada anak laki-laki

sosial dan budaya memberi sumbangan

dan hak anak perempuan. Anak laki-laki

yang besar terhadap kerentanan mereka.

cenderung mendapat perlakuan istimewa

Adapun akar permasalahan kerentanan

dalam keluarga sebagaimana konstruksi

anak dapat disebabkan beberapa faktor,

sosial yang berlaku dalam masyarakat.

antara lain: kemiskinan, ketimpangan gen-

Perlakuan isitimewa terhadap anak laki-

der dalam dominasi budaya patriarki,

laki juga berpengaruh terhadap pola pem-

serta rendahnya status dan posisi tawar

berian makan yang cenderung ada pembe-

anak dalam keluarga dan masyarakat.

daan terhadap kualitas dan kuantitas ma-

Penjelasan perihal kerentanan kesehatan

kanan yang diberikan kepada anak laki-

anak tersebut menjadi petunjuk bahwa

laki dibandingkan apa yang diberikan ke-

hak-hak dasar anak belum terpenuhi. Sua-

pada anak perempuan; (ii) masih ting-

tu hal yang memprihatinkan mengingat

ginya angka kematian bayi (AKB) dan

kesehatan anak adalah salah satu target

angka kematian anak (AKA) yang dipicu

Pembangunan Millenium atau MDGs yang

oleh adanya keyakinan dan kebiasaan da-

seharusnya jadi prioritas pembangunan.

lam masyarakat bahwa tanggung jawab BioKultur, Vol.III/No.1/Januari-Juni 2014, hal. 234


Berbagai tulisan menunjukkan be-

dalam posisi yang adil. Disimpulkan bah-

tapa besarnya peran dan posisi perempu-

wa posisi perempuan dalam kebijakan

an dalam keluarga. Namun, peran penting

Pemerintah di bidang kesejahteraan ke-

tersebut juga diwarnai kerentanan dalam

luarga masih sebagai penerima kebijakan

kesehatan

untuk

semata, yang jumlah dan cakupannya juga

mengalami berbagai bentuk kekerasan.

masih terbatas. Perempuan dan sebagian

Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan

besar penduduk miskin yang hidup dari

Terhadap Perempuan (Komnas Perempu-

sektor ekonomi informal pada umumnya

an) tahun 2008, mencatat 60% pengelola

tidak masuk dalam skema jaminan sosial.

struktur pengeluaran rumahtangga adalah

Kebijakan sosial bagi perempuan dalam

perempuan. Perempuan menjadi aktor

unit keluarga masih bersifat diskriminatif

yang bertanggung jawab untuk mengelola,

terhadap perempuan, sebagai konskuensi

tak hanya peran pengasuhan, tetapi juga

dari model keluarga dengan laki-laki se-

ekonomi rumah tangga (Keluarga). Ber-

bagai pencari nafkah utama. Jaminan hak

bagai cara dilakukan perempuan untuk

perempuan (bahkan anak) ditentukan

mempertahankan kesejahteraan keluarga,

oleh keabsahan dan relasi mereka dengan

mulai dari menikah, menjadi gundik, ber-

suami sebagai kepala keluarga (Jurnal Per-

hutang, spiritual, hingga menjadi buruh

empuan, 2012:7-16).

hingga

kerentanan

migran (Laporan Komnas Perempuan, 2008).

Target MDGs untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun

Atnike Nova Sigiro, dalam tulisan

2015 masih sulit dicapai karena kecen-

tentang “Perempuan dan Kesejahteraan

derungan naiknya AKI di Indonesia. Ke-

Keluarga di Indonesia: Kritik Atas Model

miskinan juga dianggap berwajah perem-

Keluarga Lelaki sebagai Pencari Nafkah

puan dan berdampak pada buruknya ke-

Utama”, yang dimuat dalam Jurnal Perem-

sehatan reproduksi perempuan. Hal ter-

puan Nomor 73 tahun 2012, menjelaskan

sebut disampaikan Women Research Insti-

bahwa posisi perempuan dalam pengelola

tute (WRI), berdasarkan penelitian di 7

keluarga sangat penting sekaligus rentan.

wilayah. Melalui penelitian tersebut, WRI

Sigiro juga menganalis apakah posisi per-

menyimpulkan bahwa perempuan adalah

empuan dalam kebijakan dalam kebijakan

sosok yang menanggung kemiskinan. Per-

negara, dalam bidang kesejahteraan ke-

empuan di wilayah pedesaan sesungguh-

luarga, telah menempatkan perempuan

nya merupakan penggerak roda ekonomi BioKultur, Vol.III/No.1/Januari-Juni 2014, hal. 235


pasar tradisional, selain juga sebagai so-

Upaya transformasi nilai-nilai ke-

sok yang memikul berbagai beban nilai

luarga merupakan proses penting yang

sosial dan budaya, dan cenderung terbatas

membutuhkan payung hukum dari tingkat

akses mereka ke dunia publik. Perempuan

nasional hingga tingkat desa. Munculnya

juga cenderung diposisikan lebih tidak

kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemen-

bermakna jika dibandingkan dengan laki-

terian Pemberdayaan Perempuan dan Per-

laki. Nilai-nilai sosial budaya telah mem-

lindungan Anak (KPPPA) sebagai lembaga

bentuk cara pikir masyarakat dalam me-

pemerintah yang mengeluarkan Peraturan

maknai perempuan. Pemaknaan ini dalam

Menteri No. 06 Tahun 2013 tentang Pe-

prakteknya ikut memberi pengaruh ter-

laksanaan Pembangunan Keluarga, diha-

hadap pemaknaan arti kesehatan bagi

rapkan dapat memberi warna yang ber-

perempuan. Kondisi ini memiliki kecende-

beda dalam pembangunan keluarga. Di

rungan yang merugikan kaum perempuan,

mana permasalahan gender, pemberdaya-

terutama mengenai nilai kesehatan re-

an dan perlindungan perempuan, serta

produksi mereka (2010:223-332).

perlindungan dan hak anak didorongkan untuk menjadi prioritas penting dalam

Dekonstruksi dan Transformasi NilaiNilai Keluarga

membuat perubahan mendasar tersebut.

Ketika kebijakan pembangunan dianggap

judkan ketahanan dan kesejahteraan ang-

tidak ramah terhadap perempuan dan

gota keluarga memang harus dimulai dari

anak, maka diharapkan ada perubahan ke-

tingkat keluarga. Mengapa demikian? Ka-

bijakan yang memuat perubahan-peru-

rena keluarga merupakan unit terkecil

bahan mendasar. Tujuannya adalah agar

yang memainkan peran penting dalam

perempuan dan anak sebagai kelompok

membangun atau mendorong perubahan

rentan tidak hanya ditempatkan sebagai

pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat

penerima kebijakan secara pasif. Dibutuh-

menuju pola pikir yang responsif pem-

kan perubahan mendasar, yang antara lain

bangunan keluarga. Ketika masyarakat di-

melalui pembangunan keluarga, di mana

dorong untuk responsif dalam pembang-

dilakukan proses transformasi nilai-nilai

unan keluarga, maka di dalamnya diha-

keluarga, khususnya dengan memasukkan

rapkan termuat juga perspektif hak asasi

nilai-nilai responsif gender.

manusia, kesetaraan gender, pemberdaya-

Perubahan mendasar untuk mewu-

BioKultur, Vol.III/No.1/Januari-Juni 2014, hal. 236


an dan perlindungan perempuan, serta

tidak jelas dan pasti. Yang benar menjadi

pemenuhan hak dan perlindungan anak.

salah, yang baik menjadi buruk, atau se-

Masyarakat yang responsif pem-

baliknya. Akibat kekacauan peradaban

bangunan keluarga dengan penghargaan

umat manusia kemudian mendatangkan

terhadap hak asasi manusia, kesetaraan

dan mengakibatkan suatu gejala kematian

gender, serta pemenuhan hak dan perlin-

moralitas manusia (the death of morality).

dungan anak, menunjukkan bahwa pem-

Kejujuran dan kepribadian keadilan telah

bangunan keluarga bukan semata-mata

hilang. Rasa malu dan dosa telah menjauh.

sebagai proses transformasi kebudayaan,

Egoisme liberal muncul di mana-mana dan

melainkan juga sebagai suatu proses

menghilangkan solidaritas sosial dalam

membangun keluarga Indonesia yang mo-

masyarakat. Naya Sudjana menyampaikan

dern dan beradab. Tujuan pembangunan

bahwa pembentukan dan pembangunan

keluarga antara lain agar anak-anak dan

keluarga modern dan beradab (modern

seluruh anggota keluarga cinta budaya

and civilized family) menjadi hal yang

dan tanah air, menghargai perbedaan, me-

paling penting dewasa ini di tengah ke-

miliki toleransi, menghargai hak-hak asasi

hidupan umat manusia yang mengalami

manusia, serta menjauhi kekerasan. Dapat

keterbukaan, globalisasi dan persaingan

disebutkan bahwa membangun keluarga

hidup yang sangat ketat. Pembangunan

adalah membangun peradaban bangsa

nasional dan perubahan sosial harus

Indonesia.

mampu mengantarkan keluarga Indonesia

Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Naya Sudjana yang ditulis dalam

artikel

“Membangun

menjadi

keluarga

yang modern

dan

beradab (2006:203-2006).

Keluarga

Pandangan Naya Sudjana tentang

Indonesia Masa Depan Yang Modern dan

kematian moralitas manusia dalam kaitan

Beradab”, yang dimuat dalam Buku Bunga

dengan keluarga juga dirasakan oleh

Rampai Masalah Anak, Gender & Multi-

Irwan Abdullah, sebagaimana ditulis da-

kulturalisme. Dikatakan bahwa dunia se-

lam tulisan yang berjudul Modernitas dan

dang dilanda oleh suatu kekacauan per-

Titik Balik Keluarga, dalam buku Kons-

adaban (the Chaos of Civilization) yang

truksi

maha dahsyat (istilah Albert Camus,

Abdullah menyampaikan bahwa keluarga

Michael Foucault), di mana nilai-nilai bu-

tidak lagi menjadi tanda dari adanya se-

daya dan kehidupan manusia menjadi

buah kebudayaan, tetapi menjadi wakil

dan

Reproduksi

Kebudayaan.



dari sebuah dunia yang ada di luarnya.

definisikan keluarga sebagai lokasi kon-

Keluarga sedangan mengalami kematian.

sumsi. Keluarga bukan sekedar tempat

Kematian keluarga merupakan suatu pro-

berbagai program pemerintah dijalankan,

ses sosial yang bukan sekedar menun-

termasuk KB, tetapi juga program-pro-

jukkan suatu titik akhir dari suatu per-

gram pasar yang melibatkan anggota-

adaban yang diagung-agungkan, tetapi

anggotanya dalam proses konsumsi mas-

lebih sebagai kegagalan sejarah dalam me-

sal. Lemahnya otoritas orangtua dan hi-

melihara institusi yang hampir paling

langnya fungsi tradisional keluarga men-

penting dalam penciptaan sistem sosial

dapat dukungan pada saat posisi mesin

dan nilai yang agung bagi suatu wilayah

dan teknologi menjadi semakin penting

kebudayaan. Lebih lanjut, Abdullah mem-

dari waktu ke waktu yang cara kerjanya

pertanyakan,

dapat

dan nilai-nilai yang melekat sangat mem-

dianggap sebagai masa lalu, pada saat oto-

pengaruhi ritme kehidupan dan norma-

ritas tidak terletak pada keluarga, tetapi di

norma yang terbentuk (2006:153-164).

apakah

keluarga

luar keluarga itu. Lokasi keluarga mulai

Pemikiran Abdullah tentang menu-

bergeser ke luar batas-batas keluarga. Pa-

ju ke suatu titik balik keluarga untuk me-

da saat industrial labour masuk melalui

ngatasi “kematian keluarga” tersebut,

kapitalisme menggantikan family labour

agaknya relevan dengan pemikiran Mudji

yang telah eksis selama berabad-abad,

Sutrisno perihal pentingnya transformasi

maka keluarga mulai kehilangan otoritas.

kebudayaan sebagai kunci perubahan

Kepala Keluarga yang semula memiliki

masyarakat termasuk di dalamnya adalah

peran dan kekuasaan hampir tak terbatas

dekonstruksi sosial keluarga (2005:71-

dalam mengatur sikap dan tindakan yang

72).

ideal yang harus diperlihatkan anggota-

Sjafri Sairin dalam buku Riak-Riak

anggotanya, kemudian harus tunduk pada

Pembangunan

Perspektif

Antropologi

kekuasaan diluar keluarga. Dikatakan bah-

(2010:3-15), menguraikan perihal trans-

wa keluarga, tidak hanya berhadapan

formasi nilai-nilai luhur budaya bangsa

dengan Negara, tetapi juga terlibat dalam

yang dapat diterapkan dalam pembang-

jaringan yang lebih kompleks yang me-

unan keluarga sebagai bagian dari penge-

libatkan pasar. Relasi antara state, market,

lolaan kebudayaan Indonesia untuk masa

dan society inilah yang menjadi basis ideo-

depan. Sairin juga menjelaskan bahwa

logi bagi praktik-praktik sosial yang men-

mengelola kebudayaan difokuskan kepada BioKultur, Vol.III/No.1/Januari-Juni 2014, hal. 238


cultural behavior. Dikatakan bahwa penge-

transformasikan nilai-nilai keluarga agar

tahuan tentang nilai-nilai diperoleh me-

tidak terjadi konflik nilai, melainkan

lalui transmisi yang berlangsung dari satu

membuka peluang untuk terjadi pemben-

generasi kepada generasi berikutnya. Pa-

tukan sistem nilai baru yang egaliter, ter-

da masyarakat sederhana yang relatif

masuk nilai-nilai kesetaraan gender serta

masih tertutup (closed community), proses

pemenuhan hak anak.

transmisi budaya itu berlangsung melalui

Dalam menjalankan peran men-

tradisi lisan dalam keluar, seperti keluarga

transformasikan nilai keluarga, orang-tua

luas (extended family) dan kelompok so-

dituntut

sial sekitarnya. Pada masyarakat terbuka

menggali serta mengembangkan nilai-nilai

yang telah mengenal teknologi komuni-

kearifan lokal dengan pemikiran dan sikap

kasi dan informasi modern, proses belajar

kritis, dibarengi dengan kemampuan me-

itu tidak lagi semata-mata melalui proses

manfaatkan kemajuan teknologi secara

transmisi nilai budaya melalui lingkungan

bijak, untuk pengembangan potensi yang

sosial terbatas, tetapi telah berada jauh di

dimiliki anggota keluarga termasuk anak-

luar itu. Proses belajar itu tidak lagi ter-

anaknya dalam kerangka pembangunan

batas pada transmisi nilai dalam ling-

keluarga.

kungan sekitar yang terbatas, tetapi telah

memiliki

Dekonstruksi

kemampuan

dan

untuk

transformasi

bergeser pada transformasi gagasan yang

nilai-nilai keluarga membutuhkan pema-

datang dari luar lingkungannya sendiri.

haman tentang arti modernitas dan kre-

Tanpa disadari proses transformasi nilai

ativitas. Menurut Benny H. Hoed (2008:

dari luar itu mempengaruhi pola budaya

109-110),

masyarakat.

modernitas. Kreativitas ada pada setiap

kreativitas

inheren

dalam

Dalam konteks penanaman nilai-

orang dan perkembangannya tergantung

nilai dalam keluarga, nilai-nilai baru yang

dari apakah masyarakat itu sendiri mem-

diadopsi dari luar lingkungan itu sering-

beri kesempatan untuk berkembang atau

kali tidak sejalan, bahkan bertentangan

tidak. Dalam menghadapi arus globalisasi

dengan nilai-nilai yang sebelumnya sudah

yang memang nyata, kita perlu mengambil

ada melalui proses transmisi dari generasi

sikap modern, dengan berani mende-

ke generasi. Menurut penulis, orang tua

konstruksi konsep-konsep yang masuk

dituntut memiliki kecerdasan dan kebi-

bersama globalisasi agar sesuai dengan

jaksanaan dalam menjalankan peran menBioKultur, Vol.III/No.1/Januari-Juni 2014, hal. 239


keadaan kita sendiri. Kreativitas harus

pendidikan karakter dan pekerti bangsa

berani membuka makna-makna baru.

bagi keluarga melalui kelompok perem-

Mengacu pendapat Benny H. Hoed tentang

pentingnya

untuk

Kebudayaan & Pariwisata tahun 2005

membuka makna-makna baru dari ma-

maupun Modul yang dikeluarkan oleh

suknya nilai-nilai baru melalui globalisasi,

Kementerian Pemberdayaan Perempuan

penulis beranggapan bahwa perlu ada

pada tahun 2007, dapat digunakan seba-

pemaknaan baru tentang pembaharuan

gai bagian dari pembangunan keluarga.

nilai-nilai

baru

Melalui kegiatan berbagai pelatihan di-

tentang pembaharuan nilai-nilai keluarga

harapkan tujuan pembangunan keluarga

dimaksudkan agar keluarga tidak terjebak

dapat terwujud. Walaupun modul pendi-

pada asal “modern”, tetapi juga tidak

dikan karakter itu ditujukan pada kelom-

tersandera “konservatisme” yang sempit.

pok perempuan, namun sasaran akhirnya

keluarga.

kreativitas

puan yang diterbitkan oleh Departemen

Pemaknaan

Transformasi nilai-nilai kearifan

adalah membangun ketahanan keluarga.

lokal budaya bangsa untuk pembangunan

Beragam permasalahan serta kon-

keluarga dapat digali dan dikembangkan

flik budaya yang menyertai perjalanan

dari berbagai sumber budaya. Studi-studi

bangsa membutuhkan suatu tekad kuat

etnografi dapat digunakan sebagai suatu

untuk membangun nilai-nilai kebangsaan

peluang untuk mengungkap kearifan lokal

serta paradigma budaya yang mampu

tentang nilai-nilai keluarga yang kerapkali

memberi makna baru untuk membangun

terpendam atau terpinggirkan karena

Ke-Indonesia-An. Dalam hal inilah kelu-

kecenderungan pragmatisme dan mate-

arga adalah pranata yang memainkan pe-

rialisme. Penanaman dan revitalisasi nilai-

ran strategis untuk menanamkan nilai-

nilai keluarga untuk mewujudkan keta-

nilai kebangsaan untuk membangun Ke-

hanan dan kesejahteraan keluarga dapat

Indonesia-An Hal ini dianggap penting,

dilaksanakan melalui berbagai sumber

karena pada dasarnya Nasionalisme tidak

budaya seperti dongeng/cerita rakyat, pe-

pernah konstan, ia selalu memperbaharui

patah, wewarah, pantun, norma. Dibu-

diri, dan pada saat yang sama mendukung

tuhkan panduan untuk revitalisasi, de-

dan sekaligus didukung oleh berbagai ins-

konstruksi serta transformasi nilai-nilai

titusi sosial yang membentang dari ke-

budaya bangsa untuk memperkuat keta-

luarga, sekolah, pemerintah, agama for-

hanan dan kesejahteraan keluarga. Modul

mal, dan juga media massa. Edi Sedyawati BioKultur, Vol.III/No.1/Januari-Juni 2014, hal. 240


(2008), menuangkan gagasan tersebut da-

dap anak, (2) pemberian ASI atau makan-

lam buku yang berjudul “Ke-Indonesia-An

an pendamping pada anak, (3) rangsangan

dalam Budaya”, yang menjelaskan tentang

psikososial pada anak, (4) persiapan dan

perlunya dilakukan suatu perumusan

penyimpanan makanan, (5) praktek ke-

kembali Nasionalisme Indonesia dalam

bersihan dan sanitasi lingkungan, dan (6)

paradigma budaya, yang dapat dilaksana-

perawatan anak dalam keadaan sakit se-

kan melalui berbagai institusi sosial, an-

perti mencari pelayanan kesehatan. Meng-

tara lain melalui keluarga.

acu pada konsep dasar tumbuh kembang anak, maka pengasuhan adalah upaya dari

Ketahanan dan Pola Pengasuhan

lingkungan agar kebutuhan dasar anak

Dalam pembangunan berbasis keluarga,

untuk tumbuh kembang (asuh, asih, asah)

salah satu indikator penting adalah ke-

dapat terpenuhi dengan baik dan benar,

tahanan dan pola pengasuhan dalam ke-

sehingga anak dapat tumbuh dan ber-

luarga. Dalam hal ini, yang dimaksud

kembang secara optimal.

dengan ketahanan keluarga adalah ke-

Anak dapat dilihat sebagai awal

mampuan keluarga dalam mengelola sum-

mata rantai kehidupan manusia yang me-

berdaya yang dimiliki serta menanggu-

nentukan wujud dan kehidupan suatu

langi masalah yang dihadapi untuk me-

bangsa di masa depan. Menyiapkan gene-

menuhi kebutuhan fisik maupun psiko-

rasi berkualitas berarti membangun dan

sosial keluarga.

mensejahterakan kehidupan anak sedini

Pengasuhan berasal dari kata asuh,

mungkin agar dapat tumbuh dan berkem-

yang mempunyai arti menjaga, merawat,

bang menjadi manusia yang berbudi lu-

dan mendidik anak yang masih kecil

hur, cerdas dan bertakwa kepada Tuhan

menekankan bahwa tiga komponen, yaitu:

Yang Maha Esa.

Asah (kebutuhan akan stimulasi kognitif),

Ketahanan dan otonomi keluarga

Asih (kebutuhan akan kasih sayang), dan

saat ini mendapat tantangan yang sangat

Asuh (kebutuhan fisik-biomedis) yang me-

besar akibat perubahan yang sangat cepat,

rupakan faktor-faktor yang berperan da-

khususnya dengan masuknya teknologi

lam menunjang pertumbuhan dan per-

komunikasi dan informasi. Untuk itulah,

kembangan anak yang optimal.

dirasakan pentingnya disusun suatu ke-

Pola pengasuhan meliputi 6 hal,

bijakan, yang dapat menjadi pedoman bagi

yaitu (1) perhatian/dukungan ibu terha-

pemerintah dan masyarakat dalam memBioKultur, Vol.III/No.1/Januari-Juni 2014, hal. 241


bangun dan memperkuat ketahanan dan

ada sampai dengan Pemerintah Provinsi,

kesejahteraan keluarga.

Kabupaten/Kota, hingga Desa. Kebijakan Pembangunan Keluarga

Kebijakan Pembangunan Keluarga

juga diharapkan dapat dimanfaatkan un-

Telah ada Undang Undang No.52 tahun

tuk

2009 tentang Perkembangan Kependu-

usnya untuk peningkatan kualitas hidup

dukan dan Pembangunan Keluarga. Na-

perempuan dan anak, serta mengatasi ke-

mun, baru difokuskan pada urusan per-

miskinan. Walaupun target MDGs untuk

kembangan kependudukan. Sedangkan

menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)

pembangunan keluarga belum mendapat

dan Angka Kematian Bayi (AKB) pada

perhatian serius. Padahal kita semua tahu

tahun 2015 masih sulit dicapai. Setidak-

bahwa keluarga memainkan peran yang

nya upaya mengatasi AKI dan AKB dapat

sangat penting dalam kehidupan ber-

diintegrasikan sebagai target pelaksanaan

bangsa dan bernegara.

dalam kebijakan pembangunan keluarga.

mensukseskan target MDGs. Khus-

Dibutuhkan adanya Peraturan Pe-

Agar pembangunan keluarga dapat

merintah dan atau Peraturan Menteri agar

benar-benar menjadi komitmen bersama

Undang Undang No.52 Tahun 2009 ter-

Pemerintah dan masyarakat, serta dilak-

sebut dapat dilaksanakan dalam kehi-

sanakan secara terpadu telah diterbit-

dupan bermasyarakat. Dalam peraturan

kannya Peraturan Menteri Pemberdayaan

pelaksanaan dalam pembangunan keluar-

Perempuan

ga dirasakan pentingnya kejelasan konsep

(PPPA) Nomor 06 Tahun 2013, tentang

dan strategi pengintegrasian pembang-

Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Ke-

unan keluarga sebagai bagian dari pem-

luarga, yang bertujuan untuk: (i) men-

bangunan manusia dalam jangka pendek

dorong penerapan konsep ketahanan dan

dan jangka panjang. Dalam pelaksanaan

kesejahteraan keluarga dengan perspektif

pembangunan keluarga membutuhkan ke-

gender pada semua kegiatan pembangun-

jelasan kelembagaan yang bertanggung

an yang sasarannya untuk keluarga; (ii)

jawab dalam perkembangan kependuduk-

mendorong

an dan pembangunan keluarga di tingkat

kebijakan pembangunan keluarga pada

pusat maupun daerah, terutama dikaitkan

masing-masing

dengan kelembagaan Pemberdayaan Per-

Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/

empuan & Perlindungan Anak yang sudah

Kota dan Desa; (iii) mengembangkan ke-

dan

Perlindungan

peningkatan

Anak

pelaksanaan

Kementerian/Lembaga,



bijakan baru untuk melengkapi peme-

rana untuk mengatasi berbagai permasa-

nuhan kebutuhan keluarga dalam rangka

lahan, termasuk rendahnya kualitas hidup

peningkatan ketahanan dan kesejahtera-

serta kerentanan pada perempuan dan

an. Dalam pengembangan kebijakan pe-

anak, termasuk mengatasi AKI dan AKB.

laksanaan pembangunan keluarga diha-

Pembangunan keluarga ditujukan kepada

rapkan berpedoman pada konsep keta-

laki-laki dan perempuan, serta seluruh

hanan dan kesejahteraan yang didalamnya

anggota keluarga. Pembangunan keluarga

mencakup: landasan legalitas dan keutuh-

tidak dimaksudkan untuk membuat per-

an keluarga; ketahanan fisik; ketahanan

empuan menjalankan peran domestik se-

ekonomi; ketahanan sosial psikologi; dan

mata-mata, tetapi sebaliknya menjadi

ketahanan sosial budaya (dalam Pasal 3

sarana untuk mendekonstruksi pembagi-

dan 4 Peraturan Menteri PPPA No.6/2013

an peran dalam keluarga yang masih

tentang

timpang menuju pembagian peran gender

Pelaksanaan

Pembangunan

Keluarga).

yang lebih setara dan berkeadilan.

Lahirnya Peraturan Menteri PPPA

Memasukkan perspektif gender ke-

tersebut merupakan peluang untuk me-

dalam kebijakan pelaksanaan pembangun-

wujudkan pembangunan keluarga respon-

an keluarga tidak cukup dengan membuat

sif gender masuk dalam kebijakan dan

peraturan yang mencantumkan kata ke-

program pemerintah, serta mendapat por-

setaraan gender. Melainkan juga mem-

si alokasi anggaran dari pemerintah di

butuhkan operasionalisasi konsep keseta-

tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/

raan gender dan pada tataran pelaksana-

Kota, hingga tingkat Desa. Perihal tingkat

an, yang diiringi juga dengan penguatan

Desa peluang dapat dikembangkan de-

kapasitas SDM dan kelembagaan, dileng-

ngan mengintegrasikan dengan Undang

kapi dengan pendampingan dan monitor-

Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa,

ing evaluasi. Semuanya itu perlu dilaku-

yang baru saja diluncurkan pada awal

kan untuk memastikan suatu pembang-

bulan Januari 2014.

unan keluarga yang responsif gender.

Peraturan

tentang

Pelaksanaan

Munculnya

berbagai

kebijakan

Pembangunan Keluarga dikeluarkan dari

yang bertujuan untuk mendorong terwu-

Kementerian Pemberdayaan Perempuan

judnya kesetaraan gender tersebut tidak

dan Perlindungan Anak dimaksudkan agar

serta merta membuat hak-hak perempuan

pembangunan keluarga dapat menjadi sa-

terpenuhi dan diskriminasi gender berBioKultur, Vol.III/No.1/Januari-Juni 2014, hal. 243


akhir. Menurut Irwan Abdullah, dalam

pat dilaksanakan oleh Pemerintah di ting-

buku Sangkan Paran Gender (2003:3-4),

kat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun

masih merupakan jalan panjang pencarian

Desa maupun dilaksanakan masyarakat.

identitas perempuan dari domestik ke

Sebagai contoh, dapat dilaksanakan oleh

publik.

Irwan

Kementerian Dalam Negeri yang mempu-

Abdullah melihat tiga hal yang menarik

nyai banyak program-program pember-

diperhatikan, yang juga merupakan “pi-

dayaan masyarakat, termasuk pemberda-

lihan” dalam melihat persoalan perempu-

yaan perempuan. Seperti program Bim-

an. Pertama, Bagaimana dikotomi do-

bingan Teknik Pogram Pemberdayaan

mestik dan publik (seperti nature dan

Perempuan yang dilaksanakan oleh Ditjen

culture) itu terbentuk dalam konteks ter-

Pembangunan Masyarakat Desa (PMD)

tentu. Pertanyaan ini mengarah kepada

Kementerian Dalam Negeri yang diadakan

pencarian determinan atau kekuatan-ke-

di beberapa daerah dapat menjadi pintu

kuatan dua domain kemudian merupakan

masuk yang sangat strategis sebagai

dua wilayah kekuasaan yang menggam-

upaya peningkatan ketahanan dan kese-

barkan dominasi dan subordinasi; Kedua,

jahteraan keluarga hingga tingkat desa.

Dalam

buku

tersebut

proses-proses sosial, budaya, ekonomi

Pentingnya

pengaturan

tentang

dan politik apa yang menyebabkan diko-

pembangunan keluarga, mengisyaratkan

tomi domestik-publik menguat dan diles-

bahwa tidak cukup apabila indeks pem-

tarikan terus menerus sebagai realitas

bangunan

yang tidak perlu dipertanyakan keabsah-

indeks pembangunan manusia (IPM) saja

annya; Ketiga, dalam hal apakah eskpansi

Dirasakan penting untuk membangun

dari sektor domestik ke sektor publik da-

Indeks Pembangunan Keluarga (IPK), di

pat terjadi dan apa arti perubahan sema-

mana indikator-indikator yang digunakan

cam ini dalam melihat pergeseran ma-

adalah pembangunan berbasis keluarga.

syarakat secara umum. Bagi Abdullah,

Pentingnya indeks pembangunan yang

perdebatan domestik publik hanya meru-

dikembangkan dari basis keluarga ter-

pakan salah satu “jalan masuk” untuk

sebut disampaikan Sonny Harry Harmadi,

melihat kembali pembentukan realitas

Kepala Lembaga Demografi Fakultas Eko-

sosial, ekonomi dan politik perempuan.

nomi Universitas Indonesia, pada Seminar

hanya

dikembangkan

dari

Penguatan kapasitas SDM dan ke-

Nasional “Paradigma Baru Pembangunan

lembagaan perihal perspektif gender –da-

Nasional: Membangun Indonesia Masa BioKultur, Vol.III/No.1/Januari-Juni 2014, hal. 244


Depan Berbasis IPTEK”, yang diseleng-

Pengembangan model terpadu an-

garakan di Ruang Auditorium Lemhannas

tar instansi terkait pembangunan keluar-

RI, pada tanggal 8 Mei 2013.

ga, dikutip dari hasil laporan penelitian

Dalam pembangunan berbasis ke-

“Membangun Model Kebijakan Pembang-

luarga, salah satu indikator penting adalah

unan Keluarga Menuju Kesejahteraan Ke-

ketahanan dan kesejahteraan keluarga

luarga” (2013). Dalam model yang dikem-

serta pola pengasuhan dalam keluarga.

bangkan antar instansi terkait yang meng-

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan ke-

ambil wilayah penelitian di Kabupaten

tahanan dan kesejahteraan keluarga ada-

Malang diperoleh temuan, sebagai berikut.

lah kondisi keluarga yang memiliki keulet-

Pertama, pendidikan dalam keluar-

an dan ketangguhan, kemampuan untuk

ga dikerjakan oleh banyak instansi terkait

hidup mandiri dan pengembangan diri

baik lembaga pemerintah melalui SKPD

dan keluarga, kemampuan untuk meng-

terkait (Dinas Pendidikan, Dinas Sosial,

atasi permasalahan yang dihadapi untuk

Kementerian Agama), juga juga dikerjakan

memenuhi kebutuhan fisik maupun psiko-

oleh lembaga masyarakat (PKK, Aisyiyah,

sosial keluarga, untuk meningkatkan kese-

Fayata NU, dll). Kedua, perlindungan ke-

jahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

sehatan keluarga dikerjaan beberapa lembaga pemerintah dan non pemerintah

Peluang Pengembangan Model Kebijakan Pembangunan Keluarga

seperti: Dinas Kesehatan, Rumah Sakit

Agar Undang Undang No. 52 Tahun 2009

Unicef, PKK, Aisyiyah, Fatayat NU, Penga-

tentang Perkembangan

Kependudukan

jian Al Hidayah, serta beberapa Yayasan

dan Pembangunan Keluarga, serta Per-

yang begerak dalam bidang kesehatan

aturan Menteri Pemberdayaan Perempu-

(Yayasan Gerontologi, PKBI, dll).

Puskesmas, Posyandu, Perguruan Tinggi,

an dan Perlindungan Anak No. 06 tahun

Ketiga, Keluarga Berencana. Walau-

2013 dapat dilaksanakan dengan baik,

pun leading sector ada pada BKKBN, na-

maka dibutuhkan pengembangan langkah-

mun tetap mrmbutuhkan koordinasi antar

langkah strategis. Antara lain, dengan

instansi terkait. Dalam hal ini koordinasi

mengembangkan model kebijakan pem-

BKKBN dilakukan dengan Dinas Kesehat-

bangunan keluarga untuk memperkuat

an, Dinas Pendidikan, Badan Pemberdaya-

ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

an Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten, serta berbagai lembaga maBioKultur, Vol.III/No.1/Januari-Juni 2014, hal. 245


syarakat seperti PKK, PKBI, LKK NU,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlin-

Fatayat

Keempat,

dungan Anak membuat program Bina Ke-

pemberdayaan dan Perlindungan Per-

luarga TKI di Kabupaten Malang sebagai

empuan dan Anak. Program Pemberdaya-

percontohan manajemen pengelolaan ke-

an Perempuan dan Perlindungan Anak

luarga pada keluarga Buruh Migran yang

memiliki cakupan yang sangat luas dan

dilaksanakan secara responsif gender,

membutuhkan koordinasi dan sinergitas

serta bertanggung jawab atas tumbuh

dengan beberapa SKPD terkait dan lem-

kembang dan perlindungan anak.

NU,

dan

lain-lain.

baga masyarakat. Badan Pemberdayaan Perempuan

dan

Perlindungan

Keenam, tingginya angka percerai-

Anak

an perkawinan di Kabupaten Malang

(BPPKB), Dinas Koperasi & Usaha Kecil

merupakan suatu permasalahan yang cara

Menengah, Dinas Kesehatan, Dinas Pen-

mengatasinya membutuhkan penyelesai-

didikan, P2TP2A, Kementerian Agama,

an di tingkat keluarga. Tingginya angka

Pengadilan Agama, Women Crisis Center,

perceraian juga masih terkait dengan bu-

Pusat Studi Wanita/Gender di Perguruan

ruh migran. Sehingga solusi mengatasinya

Tinggi, dan lain-lain.

juga bisa dilewatkan melalui program

Kelima, kabupaten Malang adalah

Bina Keluarga TKI.

Ketujuh, program-

salah satu daerah asal Buruh Migran Per-

program pembangunan keluarga untuk

empuan, yang memasok sekitar 6-8%

mewujudkan ketahanan dan kesejahtera-

BMP asal Jawa Timur ke berbagai Negara,

an telah dilaksanakan di Kabupaten

sepert Hongkong dan Arab Saudi. Kontri-

Malang, antara lain: Bina Keluarga Balita

busi BMP untuk pembangunan ekonomi

(BKB); Bina Keluarga Remaja (BKR); Bina

sangat besar, dapat dilihat dari berkem-

Keluarga Lansia (BKL); Generasi Berenca-

bang pesatnya pembangunan di wilayah

na (GENRE); Usaha Peningkatan Penda-

tenmpat tinggal mereka. 50% dari jumlah

patan Keluarga Sejahtera (UPPKS); Bina

keluarga yang ada di wilayah kabupaten

Keluarga TKI (BKT).

Malang memiliki anggota keluarga sebagai

Kedelapan, pada tahun 2013 Kabu-

buruh migran, atau pernah menjadi buruh

paten Malang mencanangkan sebagai ta-

migran di beberapa negara. Menyikapi

hun kualitas yang meliputi program pen-

berbagai permasalahan yang dihadapi bu-

dewasaan usia perkawinan, ketahanan

ruh migran terkait keluarga, termasuk

keluarga, bina keluarga dan pemberdaya-

tumbuh

an ekonomi keluarga. Hal ini menun-

kembang

anak.

Kementerian



jukkan tingginya komitmen untuk me-

rapkan dapat meningkatkan koordinasi

ningkatkan koordinasi antar instansi ter-

dan komunikasi yang efektif hingga ke

kait di Kabupaten Malang dalam mem-

tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal

bangun model kebijakan Pembangunan

ini dianggap penting, karena pembang-

Keluarga untuk memperkuat Ketahanan

unan keluarga untuk ketahanan dan kese-

dan Kesejahteraan Keluarga.

jahteraan keluarga dapat terwujud apabila

Kesembilan, melalui kegiatan FGD

ada koordinasi yang baik antara dua

Penyusunan Desain Model Program Ter-

lembaga yang memainkan peran penting

padu Antar Instansi terkait untuk Mem-

dan strategis. Koordinasi diharapkan da-

bangun Ketahanan dan Kesejahteraan Ke-

pat dilaksanakan sejak tahap perencana-

luarga, yang dilaksanakan di Kabupaten

an, pelaksanaan hingga monitoring eva-

Malang, teridentifikasi beberapa hal pen-

luasi; (v) kemitraan antara instansi terkait

ting, yakni: (i) adanya kebutuhan untuk

dengan Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi

melakukan sinkronisasi antara prioritas

Kemasyarakatan dan Keagamaan harus

kebutuhan masyarakat dengan berbagai

diperkuat untuk membangun kesadaran

program yang tersedia dari masing-ma-

dan peranserta masyarakat, termasuk un-

sing instansi; (ii) program yang dipilih

tuk meningkatkan kapasitas SDM maupun

untuk diadakan sinkronisasi dan menjadi

kelembagaan dalam melaksanakan pem-

prioritas diharapkan yang benar-benar

bangunan keluarga; (vi) hambatan berupa

sesuai. Sehingga program yang berorien-

ego sektoral masing-masing instansi di-

tasi projek dan tidak signifikan harus

harapkan dapat dihilangkan, sehingga ko-

dihilangkan; (iii) beberapa program yang

ordinasi antar instansi terkait dapat di-

pelaksanaannya bersifat overlapping antar

tingkatkan dalam mengemban amanah

instansi diambil salah satu yang paling

pelaksanaan pembangunan keluarga.

sesuai atau disinkronisasikan antar ins-

Sebagaimana dikutip dari hasil

tansi. Dengan tidak adanya program yang

penelitian “Membangun Model Kebijakan

overlapping, maka koordinasi antar ins-

Pembangunan Ketahanan Keluarga Menu-

tansi untuk membangun model program

ju Kesejahteraan Keluarga” (2013), pe-

terpadu dalam pembangunan keluarga

ngembangan

dapat dilaksanakan dengan baik; (iv) Ke-

Model) pembangunan keluarga menggu-

menterian Pemberdayaan Perempuan dan

nakan model yang dikembangkan Gass

Perlindungan Anak dengan BKKBN, diha-

dan Sisson (1974). Dalam buku tersebut,

model

kebijakan

(Policy



Gass dan Sisson menjelaskan model ke-

dan kesejahteraan anggota keluarga me-

bijakan sebagai representasi sederhana

mang harus dimulai dari tingkat keluarga

mengenai aspek-aspek yang terpilih dari

ka-rena keluarga merupakan unit terkecil

suatu kondisi masalah yang disusun untuk

yang memainkan peran penting dalam

tujuan-tujuan tertentu. Model kebijakan

membangun atau mendorong perubahan

dapat digunakan tidak hanya untuk men-

pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat

jelaskan dan memprediksi elemen-elemen

menuju pola pikir yang responsif pem-

suatu kondisi masalah, melainkan juga

bangunan keluarga. Ketika masyarakat

untuk memperbaikinya dengan mereko-

didorong untuk responsif dalam pem-

mendasikan serangkaian tindakan untuk

bangunan keluarga, maka di dalamnya

memecahkan masalah-masalah tertentu.

termuat juga perspektif hak asasi ma-

Dikatakan bahwa model kebijakan dapat

nusia, perspektif gender, pemberdayaan

membantu membedakan hal-hal yang

dan perlindungan perempuan, serta pe-

esensial dan tidak esensial dari situasi

menuhan hak dan perlindungan anak.

masalah, mempertegas hubungan diantara

Dibutuhkan pemikiran kritis diiringi lang-

faktor-faktor atau variabel-variabel pen-

kah-langkah konkrit untuk merevitalisasi,

ting dan membantu menjelaskan serta

mendekonstruksi, dan mentransformasi

mempredikdikan

secara kultural dan struktural agar per-

konsekuensi-konseku-

ensi dari pilihan kebijakan.

ubahan mendasar dapat diwujudkan da-

Hasil penelitian di Kabupaten Malang

menunjukkan

bahwa

lam pembangunan keluarga.

komitmen

Kedua, Permasalahan serta upaya-

Pemerintah Kabupaten Malang yang sa-

upaya yang telah dan sedang dilaksanakan

ngat tinggi dalam pembangunan keluarga

di beberapa daerah, termasuk yang di-

menjadi peluang untuk dikembangkan

laksanakan di Kabupaten Malang dalam

sebagai model percontohan pelaksanaan

kebijakan dan program pembangunan ke-

kebijakan pembangunan keluarga.

luarga, merupakan kondisi dan potensi yang berpeluang untuk dikembangkan

Kesimpulan

sebagai model kebijakan pembangunan

Sebagai kesimpulan disampaikan bebera-

keluarga. Model kebijakan pembangunan

pa catatan sebagai rangkuman makalah,

keluarga yang dikembangkan dari Studi

se-bagai berikut. Pertama, Perubahan

Kasus di Kabupaten Malang dapat diguna-

men-dasar untuk mewujudkan ketahanan

kan untuk menjelaskan dan memprediksi BioKultur, Vol.III/No.1/Januari-Juni 2014, hal. 248


suatu kondisi masalah, sekaligus juga dapat bermanfaat untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada. Sekaligus merekomendasikan serangkaian tindakan un-

Abdullah, Irwan, 2003, Sangkan Paran Gender, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar untuk Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada (cet ii).

yang bersifat sistematik dengan koordi-

_____________, 2006, Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

nasi dan sinergitas yang baik antar ins-

Arif

tuk memecahkan masalah yang ada. Ketiga, dibutuhkan upaya-upaya

tansi terkait dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan keluarga. Khu-, untuk

membuat

desain

model

percontohan pelaksanaan kebijakan dan program Pembangunan Keluarga, agar dapat dilaksanakan secara terpadu dengan mempertimbangkan kekhasan setiap wilayah. Pada setiap daerah dapat dikembangkan model kebijakan pembangunan keluarga yang bersifat spesifik sesuai dengan kekhasan lokal. Di Kabupaten Malang yang dikenal banyak buruh migran, khususnya buruh migran perempuan, dapat dibuat model percontohan kebijakan pembangunan keluarga berupa Bina Keluarga TKI. Dengan panduan yang jelas, manajemen pengelolaan keluarga pada keluarga Buruh Migran melalui program Bina Keluarga TKI, diharapkan dapat dilaksanakan secara responsif gender, serta bertanggung jawab atas tumbuh kembang dan perlindungan anak. Daftar Pustaka

Aris Mundayat, 2010, Edriana Noerdin, Erni Agustini, Sita Aripurnami & Sri Wahyuni, Target MDGs Menurunkan AKI tahun 2015 Sulit Dicapai, Jakarta: Penerbit Women Research Institute.

Atnike

Nova Sigiro, Perempuan dan kesejahteraan Keluarga di Indonesia: Kritik Atas Model Keluarga ‘Lelaki Sebagai Pencari Nafkah Utama’, dalam Jurnal Perempuan Edisi ke-73, Jakarta: Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan, April 2012.

Gass, Saul I dan Roger L Sisson (ed)., 1974. A Guide to Models In Governmental Planning and Operations, Washington DC: Office of Research and Development Environmental Protection Agency. Haryatmoko, 2010, Dominasi Penuh Muslihat Akar Kekerasan dan Diskriminasi, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Hoed H Benny, 2008, Semiotika dan Dinamika Sosial Budaya, Depok: Penerbit FIB UI. Komnas Perempuan (2008), “Kerentanan Perempuan Terhadap Kekerasan Ekonomi dan Kekerasan Seksual: Di Rumah, Institusi Pendidikan, dan Lembaga Negara – Catatan BioKultur, Vol.III/No.1/Januari-Juni 2014, hal. 249


Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2008”. Komnas Perempuan: Jakarta. Laporan Akhir Penelitian (belum dipublikasikan), “Membangun Model Kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga Menuju Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Jawa Timur). Lembaga Kajian Pembangunan Masyarakat bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, tahun 2013.

Multikuturalisme. Yogyakarta: Penerbit Ar-Ruzz Media. Sutrisno Mudji & Hendar Putranto (ed), 2005, Teori-Teori Kebudayaan, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Otto, Herbet A, 1970, The Family in Search of A Future Alternate Models for Moderns, New York: Appleton-Century-Crofts Educational Division Meredith Corporation. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, diterbitkan pada tahun 2013. Sairin

Sjafri, 2010, Riak-Riak Pembangunan Perspektif Antropologi, Yogyakarta: Penerbit Media Wacana.

Saptandari, Pinky, Trijoko & Nurcahyo TA, 2005, Modul Pendidikan Karakter & Pekerti Bangsa bagi Kelompok Perempuan, Jakarta: Departemen Kebudayaan & Pariwisata. Sedyawati Edi, 2008, KeIndonesiaAn dalam Budaya Buku 2, Jakarta: Penerbit Wedatama Widya Satra. Sudjana Naya, 2006, “Membangun Keluarga Indonesia Masa Depan Yang Modern Dan Beradab”, dalam Yusuf Ernawan (eds), Bunga Rampai Masalah Anak, Gender &


Kebijakan Pembangunan Keluarga: Peluang Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Recommend Documents