PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA 2016

Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016

i

PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA 2016 ISBN No. Publikasi Katalog BPS

:… :… :…

17,6 Xcm 25×cm Ukuran Buku : 18,2 25,7 cm xvii +halaman 268 halaman Jumlah Halaman : 286

Naskah: Badan Pusat Statistik Penyunting: Badan Pusat Statistik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gambar Kulit: Badan Pusat Statistik Gambar: Badan Pusat Statistik Diterbitkan oleh: … Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dicetak oleh: CV. Lintas Khatulistiwa

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

ii | Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016



iii

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA KATA SAMBUTAN

Assassalamu ’alaikum Wr. Wb.

Keluarga merupakan unit masyarakat yang terkecil yang memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pengembangan kualitas SDM yang mencakup pengembangan kemampuannya, kemampuan menghadapi tantangan dan mencegah resiko terhadap masalah di sekeliling mereka. Kemampuan SDM tersebut juga bisa menjadi modal dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan sekaligus upaya pencapaian kesetaraan gender. Sejalan dengan hal tersebut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menerbitkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindaungan Anak Nomor 6 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Peraturan ini bertujuan antara lain; mendorong penerapan konsep Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam semua kegiatan pembangunan yang sasarannya dan/atau ditujukan untuk Keluarga dan meningkatkan pelaksanaan kebijakan pembangunan kelaurga bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Untuk meningkatkan ketahanan keluarga kita harus dapat menunjukan bagaimana situasi saat ini, bagian mana dari ketahanan keluarga yang perlu diperbaiki. Dengan mengetahuinya, kita dapat mengembangkan strategi bagaimana program dirancang untuk memperbaiki ketahan keluarga. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi disampaikan kepada Kepala Badan Pusat Statistik dan jajarannya, terutama Deputi Bidang Statistik Sosial dan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial atas kerjasama penyusunan buku ini. Semoga buku ini, membantu para pemangku kepentingan sebagai bahan perencanaan program pembinaan ketahanan keluarga. Terima Kasih.

Wassalamu ’alaikum Wr. Wb. Jakarta, November 2016 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindaungan Anak Republik Indonesia

Yohana Susana Yembise Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016

v

KATA KATAPENGANTAR PENGANTAR Konsep keluarga Konsep ketahanan keluargasecara telah jelas dicantumkan secara Konsepketahanan ketahanan keluargatelah telahdicantumkan dicantumkan secara jelasdalam dalamberbagai berbagai peraturan perundang-undangan, namun sejauh ini belum tersedia ukuran jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun peraturan perundang-undangan, namun sejauh ini belum tersedia ukuranyang yang sejauh ini belum tersedia ukuran yang berlaku secara universal berlaku secara universal untuk mengetahui gambaran tingkat ketahanan keluarga di di berlaku secara universal untuk mengetahui gambaran tingkat ketahanan keluarga untuk mengetahui gambaran tingkat ketahanan keluarga di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Indonesia. Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Indonesia. UntukBadan itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Anak sama Pusat (BPS) Anak(KPPPA) (KPPPA)bekerja bekerja samadengan dengan Badan PusatStatistik Statistik (BPS)untuk untukmenghitung menghitung dan Perlindungan Anak (KPPA) bekerja sama dengan Badan berbagai indikator terkait ketahanan keluarga dengan berbagai pendekatan dan berbagai indikator terkait ketahanan keluarga dengan berbagai pendekatan dan Pusat data. Statistik (BPS) untuk menghitung berbagai indikator keterbatasan ketersediaan keterbatasan ketersediaan data. terkait ketahanan keluarga dengan berbagai pendekatan dan Keluarga sebagai sebuah unit terkecil dalam sistem sosial mempunyai peranan Keluarga sebagai sebuah unit terkecil dalam sistem sosial mempunyai peranan keterbatasan ketersediaan data. penting pentingdalam dalammencapai mencapaikesejahteraan kesejahteraanmasyarakat. masyarakat.Keluarga Keluargamempunyai mempunyaiperan peran Keluarga sebagai sebuah unit terkecil dalam sistem sosial mempunyai peranan dalam memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan, sosial budaya dalam memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan, sosial budaya dan dan penting dalam mencapai kesejahteraan masayarakat. Kelaurga mempunyai peran dalam sebagainya. sebagainya.Keluarga Keluargajuga jugamenjadi menjadipertahanan pertahananutama utamayang yangdapat dapatmenangkal menangkal memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan,sosial sosial budaya dan sebagainya. Keluarga berbagai berbagaipengaruh pengaruhnegatif negatifdari daridinamika dinamika sosialyang yangada. ada.Hanya Hanyakeluarga keluargadengan dengan juga menjadi pertahanan utama tinggi yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari tingkat ketahanan keluarga yang dapat menyaring pengaruh negatif tingkat ketahanan keluarga tinggi yang dapat menyaring pengaruh negatifdinamika dinamika dinamika sosial yang ada. Hanya keluarga dengan tingkat ketahanan keluarga tinggi yang sosial. sosial. dapat menyaring pengaruh negatif dinamika sosial. Publikasi PublikasiPembangunan PembangunanKetahanan KetahananKeluarga Keluarga2016 2016iniiniberusaha berusahamemberikan memberikan Publikasi Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 ini berusaha memberikan informasi mengenai tingkat ketahanan keluarga Indonesia berdasarkan lima dimensi informasi mengenai tingkat ketahanan keluarga Indonesia berdasarkan lima dimensi informasi mengenai tingkat keluarga, ketahananantara keluarga Indonesia berdasarkan limaKeutuhan dimensi penyusun ketahanan lain: Landasan Legalitas dan penyusun ketahanan keluarga, antara lain: Landasan Legalitas dan Keutuhan penyusun ketahanan keluarga, antara lain: Landasan Legalitas danSosial-Psikologi; Keutuhan Kelaurga; Keluarga; Keluarga;Ketahanan KetahananFisik; Fisik;Ketahanan KetahananEkonomi; Ekonomi;Ketahanan Ketahanan Sosial-Psikologi;dan dan Ketahanan Fisik; Ketahanan Ekonomi; Ketyahanan Sosial-Psikologi; daniniKetahanan SosialKetahanan Sosial-Budaya. Data yang digunakan dalam publikasi bersumber dari Ketahanan Sosial-Budaya. Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari Budaya. Data yang digunakan dalam publikasi inidan bersumber dariyang berbagai survei yang berbagai survei yang dilaksanakan oleh BPS instansi lain berkaitan dengan berbagai survei yang dilaksanakan oleh BPS dan instansi lain yang berkaitan dengan dilaksanakan oleh BPS danpenyusun instansi lain yang berkaitan dengan variabel dan indikator variabel dan indikator ketahanan keluarga. variabel dan indikator penyusun ketahanan keluarga. penyusun ketahanan keluarga. Publikasi Publikasiiniinidapat dapatdirealisasikan direalisasikanberkat berkatbantuan bantuandari dariberbagai berbagaipihak. pihak.Kepada Kepada Publikasi ini dapat direalisasikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Kewpada semua pihak yang telah memberikan kontribusi positif, baik secara individu maupun semua pihak yang telah memberikan kontribusi positif, baik secara individu maupun semualembaga, pihak yang telah memberikan kontribusi positif,Kritik baik secara individu maupun kami penghargaan yang tulus. saran demi perbaikan lembaga, kamisampaikan sampaikan penghargaan yang tulus. Kritikdan dan saran demi perbaikan lembaga, kamiserupa sampaikan penghargaan yang tulus. Kritik dan saran demi perbaikan publikasi di di masa mendatang sangat diharapkan. publikasi serupa masa mendatang sangat diharapkan.

publikasi serupa di masa mendatang sangat diharapkan.

Jakarta, November 2016 Jakarta, November 2016 Kepala Badan Pusat Statistik Kepala Badan Pusat Statistik

Dr.Dr. Suhariyanto Suhariyanto

Pembangunan Ketahanan Keluarga 20162016| Pembangunan Ketahanan Keluarga vii v v Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016|

TIMPENYUSUN PENYUSUN TIM Pengarah Pengarah

: :Prof. Yohana Susana Yembise, Ph.D Prof.Dr.Dr. Yohana Susana Yembise, Ph.D Dr. Suryamin, M.Sc. Dr. Suryamin, M.Sc. Dr. Dr.Suhariyanto Suhariyanto M Sairi, M.A. M Sairi, M.A. dr. Heru P. Kasidi, M.Sc.

dr. Heru P. Kasidi, M.Sc.

Penanggung Jawab

: Ir. Thoman Pardosi, SE., M.Si. : Ir. Thoman Pardosi, SE., M.Si. Budi Mardaya, SE., M.Si.

Editor

: Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami, S.Si., M.Si. :Krismawati, Dwi RetnoM.A. Wilujeng Wahyu Utami, S.Si., M.Si. Krismawati, M.A. M.Sc. Dra. Lieska Prasetya, Dra. Lieska Prasetya, M.Sc. Karmaji, SE., M.A. Karmaji, SE., M.A. Puji Lestari, S.Si., M.Si. Puji Lestari, S.Si., M.Si. Diana Aryanti, S.P., M.Si. Diana Aryanti, S.Si. S.P., M.Si. Armi Susilowati, Armi Susilowati, S.Si. Drs. Sayuti Fitri Skriptandono, SE., M.M. Drs. Sayuti Fitri Dwi Ratna Anugerah, S.Sos. Skriptandono, SE., M.M. SriDwi Lestari, SE. Ratna Anugerah, S.Sos.

Penulis

Sri Lestari, SE. : Anisah Cahyaningtyas, SST Amperiana Tenrisana,SST S.Si. :Asih Anisah Cahyaningtyas, Dewi Triana, S.Sos. Asih Amperiana Tenrisana, S.Si. Dwi Agus Prastiwi, SST Dewi Triana, S.Sos. Eko Hadi Nurcahyo, SST Dwi Agus Prastiwi, SST Jamilah, S.Si., M.Eng. Eko Hadi Nurcahyo, SST Nia Aminiah, S.Si., M.A., M.S.E. Jamilah, S.Si., M.Eng. Viane Dorthea Tiwa, SST

Penanggung Jawab

Editor

Penulis

Pengolah Data

Pengolah Data

Tata Letak

Tata Letak

Budi Mardaya, SE., M.Si.

Nia Aminiah, S.Si., M.A., M.S.E.

: Eko HadiDorthea Nurcahyo, SSTSST Viane Tiwa, Udin Suchaini, SE.

: Eko Hadi Nurcahyo, SST

: Anisah Cahyaningtyas, SST Udin Suchaini, SE. Dwi Agus Prastiwi, SST :Udin Anisah Cahyaningtyas, SST Suchaini, SE.

Dwi Agus Prastiwi, SST

viviii | Pembangunan Ketahanan 2016 UdinKeluarga Suchaini, SE. 2016 Pembangunan Ketahanan Keluarga

vi | Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016

DAFTAR ISI Halaman SAMBUTAN ............................................................................................................ KATA PENGANTAR .................................................................................................. TIM PENYUSUN....................................................................................................... DAFTAR ISI ............................................................................................................ DAFTAR TABEL ........................................................................................................ DAFTAR GAMBAR ................................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................

iii v vi vii ix x xiv

I.

Pendahuluan 1.1. Latar Belakang......................................................................................... 1.2. Landasan Hukum..................................................................................... 1.3. Tujuan ..................................................................................................... 1.4. Sistematika Penyajian ............................................................................. II. Pengukuran Ketahanan Keluarga 2.1. Konsep Keluarga ..................................................................................... 2.2. Konsep Ketahanan Keluarga ................................................................... 2.3. Dimensi, Variabel, Dan Indikator Ketahanan Keluarga ........................... 2.4. Rumah Tangga Sebagai Pendekatan Analisis Ketahanan Keluarga ........ 2.5. Sumber Data ........................................................................................... III. Indeks Ketahanan Keluarga 3.1. Metodologi Pengembangan Ukuran Tingkat Ketahanan Keluarga ......... 3.2. Pengukuran Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga .................................. 3.3. Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga (R-IKK) ........................................... IV. Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga 4.1. Landasan Legalitas .................................................................................. 4.2. Keutuhan Keluarga .................................................................................. 4.3. Kemitraan Gender................................................................................... V. Ketahanan Fisik 5.1. Kecukupan Pangan dan Gizi .................................................................... 5.2. Kesehatan Keluarga ................................................................................ 5.3. Ketersediaan Tempat/Lokasi Tetap untuk Tidur ....................................

1 1 3 3 4 5 5 6 8 22 23 27 27 29 33 39 39 47 50 63 63 71 75


ix

Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016| vii

VI. Ketahanan Ekonomi 6.1. Tempat Tinggal Keluarga........................................................................ 6.2. Pendapatan Keluarga ............................................................................. 6.3. Pembiayaan Pendidikan Anak ................................................................ 6.4. Jaminan Keuangan Keluarga .................................................................. VII. Ketahanan Sosial Psikologi 7.1. Keharmonisan Keluarga ......................................................................... 7.2. Kepatuhan Terhadap Hukum ................................................................. VIII. Ketahanan Sosial Budaya 8.1. Kepedulian Sosial ................................................................................... 8.2. Keeratan Sosial ....................................................................................... 8.3. Ketaatan Beragama ................................................................................

79 79 82 89 94 101 101 111 115 115 120 123

Daftar Pustaka ......................................................................................................... 127 Lampiran .................................................................................................................. 131

x


viii | Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Ciri-Ciri Ketahanan Keluarga, Ketersediaan Data, dan Penyesuaian Indikator Ketahanan Keluarga ................................................................ Tabel 3.1 Skala Ukuran Perbandingan Dua Objektif Secara Berpasangan............. Tabel 3.2 Peserta Forum WCM Penyusunan Bobot Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga ............................................................................... Tabel 3.3 Bobot/Kontribusi Dimensi, Variabel, dan Indikator Penyusun Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga ..................................................... Tabel 3.4 Nilai Batas Kelompok Menurut Skenario Pengklasifikasian R-IKK..........


10 29 31 32 33

xi

Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016| ix

DAFTAR DAFTARGAMBAR GAMBAR Halaman

Halaman

Gambar 2.1 Dimensi dan Variabel Pengukur Tingkat Ketahanan Keluarga .......... 14 Gambar 2.1 Dimensi dan Variabel Pengukur Tingkat Ketahanan Keluarga .......... Gambar 3.1 Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga (R-IKK) Menurut Provinsi Gambar 3.1 dan Rintisan Indeks Ketahanan (R-IKK) Menurut Provinsi35 Kategori Tingkat KetahananKeluarga Keluarga ........................................ dan Kategori Tingkat Ketahanan Keluarga ........................................ Gambar 3.2 Peta Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga Indonesia ........................ 37 Gambar 3.2 Peta Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga Indonesia ........................ Gambar 4.1 Persentase Rumah Tangga dengan Tingkat Kesejahteraan 40 Terbawah Secara Nasional Menurut Kepemilikan Buku Gambar 4.1 persen Persentase Rumah Tangga dengan Tingkat Kesejahteraan 40 Nikah, 2015 ........................................................................................ persen Terbawah Secara Nasional Menurut Kepemilikan Buku40 Nikah, 2015 ........................................................................................ Gambar 4.2 Persentase Rumah Tangga Dengan Tingkat Kesejahteraan 40 Terbawah Secara Nasional yang Tingkat MemilikiKesejahteraan Buku Nikah Gambar 4.2 persen Persentase Rumah Tangga Dengan 40 Menurut Provinsi, 2015 ..................................................................... persen Terbawah Secara Nasional yang Memiliki Buku Nikah42 Gambar 4.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Menurut Provinsi, 2015 ..................................................................... Kepemilikan Akte Kelahiran Anggota Rumah Tangga (ART) Gambar 4.3 Umur Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan 0-17 Tahun, 2015 .................................................................... 43 Kepemilikan Akte Kelahiran Anggota Rumah Tangga (ART) Gambar 4.4 Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun yang Memiliki Akte Umur 0-17 Tahun, 2015 .................................................................... Kelahiran Menurut Kelompok Umur dan Target Nasional Gambar 4.4 Kepemilikan PersentaseAkte Penduduk Umur Tahun yang Memiliki Akte44 Kelahiran, 20150-17 .................................................... Kelahiran Rumah Menurut Kelompok UmurART danBerumur Target 0-17 Nasional Gambar 4.5 Persentase Tangga yang Semua Kepemilikan 2015 .................................................... Tahun MemilikiAkte AkteKelahiran, Kelahiran Menurut Provinsi, 2015 .................. 46 Gambar 4.5 Persentase PersentaseRumah Rumah Tangga yang Klasifikasi Semua ART Berumur Gambar 4.6 Tangga Menurut Wilayah dan 0-17 Tahun Tinggal Memiliki AkteRumah Kelahiran Menurut Provinsi, 2015 Tempat Kepala Tangga dan Pasangannya, 2015.................. ...... 48 Gambar 4.7 YangKlasifikasi Tinggal Serumah Gambar 4.6 Persentase PersentaseKepala RumahRumah TanggaTangga Menurut Wilayah dan Dengan Provinsi, 2015 ....................................... TempatPasangan Tinggal Menurut Kepala Rumah Tangga dan Pasangannya, 2015 49 ...... Gambar 4.8 Tangga Menurut Klasifikasi Gambar 4.7 Persentase PersentaseRumah Kepala Rumah Tangga Yang Wilayah Tinggal dan Serumah Kecukupan Waktu Luang Bersama Keluarga, 2014 ........................... 51 Dengan Pasangan Menurut Provinsi, 2015 ....................................... Gambar 4.9 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Waktu Luang Gambar 4.8 Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Bersama Keluarga Minimal 14 Jam dalam Seminggu Menurut Kecukupan Waktu Luang Bersama Keluarga, 2014 ........................... Provinsi, 2014 .................................................................................... 52 Gambar 4.9 Persentase PersentaseRumah Rumah Tangga yangKlasifikasi Memiliki Waktu Gambar 4.10 Tangga Menurut Wilayah danLuang Bersama Keluarga Minimal 14 Jam dalam Seminggu Menurut54 Orang yang Mengurus Rumah Tangga, 2015 .................................... Provinsi, 2014 .................................................................................... Gambar 4.11 Persentase Rumah Tangga yang Kepala Rumah Tangga dan Gambar 4.10 Pasangan Persentase Rumah Tangga Wilayah dan Melakukan Kegiatan Menurut MengurusKlasifikasi Rumah Menurut Provinsi, 2015Mengurus .................................................................................... 55 Orang yang Rumah Tangga, 2015 .................................... Gambar 4.12 Persentase Istri Umur 15-49 Tahun Menurut Klasifikasi Gambar 4.11 Persentase Rumah Tangga yang Kepala Rumah Tangga dan Wilayah danMelakukan Penentu Keputusan Pendapatan Pasangan Kegiatan Penggunaan Mengurus Rumah Menurut Suami, 2012 ....................................................................................... 56 Provinsi, 2015 .................................................................................... x | Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016

Gambar 4.12 Persentase Istri Umur 15-49 Ketahanan Keluarga 2016Tahun Menurut Klasifikasi xii Pembangunan Wilayah dan Penentu Keputusan Penggunaan Pendapatan Suami, 2012 ....................................................................................... x | Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016

14 35 37

40

42

43

44 46 48 49 51

52 54

55

56

Gambar 4.13 Persentase Istri Umur 15-49 Tahun Menurut Klasifikasi Wilayah dan Penentu Keputusan Penggunaan Penghasilan Istri, 2012........................................................................................... Gambar 4.14 Persentase Istri Umur 15-49 Tahun yang Menyatakan Keputusan Penggunaan Penghasilan Suami Dilakukan Secara Bersama oleh Suami dan Istri Menurut Provinsi, 2012 ..................... Gambar 4.15 Persentase Istri Umur 15-49 Tahun yang Menyatakan Keputusan Penggunaan Penghasilannya Dilakukan oleh Secara Bersama oleh Suami dan Istri Menurut Provinsi, 2012 ..................... Gambar 4.16 Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Penentu Keputusan dalam Hal Menentukan Jumlah Anak, 2014................................................................................................... Gambar 4.17 Persentase Rumah Tangga yang Suami dan Istri Menentukan Jumlah Anak Secara Bersama Menurut Provinsi, 2014..................... Gambar 5.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Anggota Rumah Tangga (ART) yang Makan Makanan Pokok dengan Lauk Pauk Nabati/ Hewani Minimal 14 Kali Seminggu, 2015 .......................................... Gambar 5.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART) yang Makan Minimal 14 Kali Seminggu Berdasarkan Jenis Makanan, 2015 .................................................... Gambar 5.3 Persentase Rumah Tangga yang Seluruh Anggota Rumah Tangga (ART) Makan Makanan Pokok dengan Lauk Pauk Nabati/ Hewani Minimal 14 Kali Seminggu Menurut Provinsi, 2015................................................................................................... Gambar 5.4 Persentase Balita Menurut Klasifikasi Wilayah dan Status Gizi Berdasarkan Kriteria BB/U, 2013 ...................................................... Gambar 5.5 Persentase Balita yang Mempunyai Status Gizi Baik Menurut Provinsi, 2013 ................................................................................. Gambar 5.6 Persentase Penduduk Menurut Klasifikasi Wilayah dan Status Kesehatan Selama Sebulan Terakhir, 2015 ....................................... Gambar 5.7 Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah, Keberadaan KRT/Pasangan Penderita Penyakit Kronis, dan Disabilitas, 2014 ................................................................................ Gambar 5.8 Persentase Rumah Tangga yang KRT/Pasangan Bukan Penderita Penyakit Kronis dan Disabilitas, 2014 ............................... Gambar 5.9 Persentase Rumah Tangga Menurut Keberadaan Lokasi Tetap Untuk Tidur dan Tempat Tidur KRT dan Klasifikasi Wilayah, 2015................................................................................................... Gambar 5.10 Persentase Rumah Tangga yang KRT-nya Memiliki Tempat Tidur dan Digunakan Maksimal 3 Orang, 2015 ................................. Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal, 2015 ....................... Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga yang Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggalnya Milik Sendiri Menurut Provinsi, 2015 ................

57

58

59

60 61

65

65

67 68 70 71

73 74

76 77 80 81

Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016| xi


xiii

Gambar 6.3 Gambar 6.4 Gambar 6.5 Gambar 6.6

Gambar 6.7

Gambar 6.8

Gambar 6.9

Gambar 6.10

Gambar 6.11

Gambar 6.12

Gambar 6.13 Gambar 6.14 Gambar 6.15

Gambar 6.16

Gambar 6.17

Gambar 6.18 Gambar 7.1

Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Per Bulan, 2015 ............................................ 82 Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan, 2015 ........................... 84 Persentase Rumah Tangga Menurut Rata-rata Pengeluaran PerKapita Per Bulan dan Provinsi, 2015 ............................................ 85 Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Kecukupan Pendapatan Rumah Tangga untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari, 2014 ......................................................... 86 Persentase Rumah Tangga Menurut Kecukupan Pendapatan Rumah Tangga untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari dan Kelompok Pendapatan, 2014......................................................... 87 Persentase Rumah Tangga Menurut Kecukupan Pendapatan Rumah Tangga untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari dan Provinsi, 2015 .................................................................................... 88 Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Keberadaan Anggota Rumah Tangga Usia 7-18 Tahun yang Bersekolah, 2015 ............................................................................... 89 Persentase Rumah Tangga Menurut Pendidikan Tertinggi KRT dan Keberadaan Anggota Rumah Tangga Usia Sekolah (7-18 Tahun) yang Bersekolah, 2015 .......................................................... 90 Persentase Rumah Tangga Menurut Keberadaan Anggota Rumah Tangga Usia 7-18 Tahun yang Bersekolah dan Provinsi, 2015 ................................................................................................... 91 Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Keberadaan ART Umur 7-18 Tahun yang Putus Sekolah atau Tidak Pernah Bersekolah, 2015 ......................................................... 92 Persentase Penduduk Putus Sekolah atau Tidak Pernah Bersekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2015 ....... 93 Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Jenis Tabungan yang Dimiliki, 2015................................................... 94 Persentase Rumah Tangga Menurut Keberadaan Anggota Rumah Tangga yang Mempunyai Tabungan/Simpanan dan Provinsi, 2015 .................................................................................... 96 Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Anggota Rumah Tangga (ART), 2015 ........................................................................................ 97 Persentase Rumah Tangga Menurut Status dalam Pekerjaan dan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Anggota Rumah Tangga (ART), 2015 ........................................................................................ 98 Persentase Rumah Tangga yang Semua ART-nya Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, 2015..................................... 99 Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah Dan Sikap Terhadap Tindakan Suami Memukul Istri, 2014 ...................... 102

xii | Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016

xiv


Gambar 7.2

Persentase Rumah Tangga yang KRT/Pasangannya Bersikap Membenarkan Tindakan Suami Memukul Istri Menurut Alasan Tertentu, 2014................................................................................... Gambar 7.3 Persentase Rumah Tangga yang Sikap KRT/Pasangannya Tidak Membenarkan Tindakan Suami Memukul Istri dengan Alasan Apapun Menurut Provinsi, 2014 ....................................................... Gambar 7.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Cara Mendidik Anak Umur 1-14 Tahun oleh KRT/pasangan, 2014................................................................................................... Gambar 7.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Perilaku Kekerasan yang Digunakan Dalam Mendidik Anak Umur 1-14 Tahun, 2014 ..... Gambar 7.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Tingkat Pendidikan KRT/pasangan dan Cara Mendidik Anak Umur 1-14 Tahun, 2014................................................................................................... Gambar 7.7 Persentase Rumah Tangga yang KRT/Pasangannya Tidak Menggunakan Kekerasan dalam Mendidik Anak Umur 1-14 Tahun Menurut Provinsi, 2014 ....................................................... Gambar 7.8 Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Keberadaan ART yang Menjadi Korban Tindak Pidana, 2015 .......... Gambar 7.9 Persentase Rumah Tangga yang Menjadi Korban Tindak Pidana Menurut Jenis Kejahatan, 2015 ........................................................ Gambar 7.10 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Anggota Rumah Tangga yang Tidak Pernah Menjadi Korban Tindak Pidana, 2015 .......................................................................... Gambar 8.1 Rumah Tangga Lansia Indonesia, 2015 ............................................. Gambar 8.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Lansia yang Tinggal Bersama ART Lain, 2015 .................................... Gambar 8.3 Partisipasi Rumah Tangga dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal, 2014 ........ Gambar 8.4 Persentase Rumah Tangga yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal Menurut Provinsi, 2014 ......................................... Gambar 8.5 Partisipasi Rumah Tangga dalam Kegiatan Sosial Keagamaan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal, 2014 ................ Gambar 8.6 Persentase Rumah Tangga yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Sosial Keagamaan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal Menurut Provinsi, 2014.....................................................................

103

105

107 107

108

109 111 112

113 117 119 121

122 124

125

Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016| xiii


xv

DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 4.1

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kepemilikan Buku/Akte Nikah Kepala Rumah Tangga dan Pasangannya yang Berstatus Kawin, 2015 ................................ 133

Lampiran 4.2

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kepemilikan Akte Kelahiran ART Umur 0-17 Tahun, 2015 ........ 134

Lampiran 4.3

Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akte Kelahiran Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2015 ........................................................................................... 137

Lampiran 4.4

Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun yang Tidak Memiliki Akte Kelahiran Menurut Provinsi dan Alasan Tidak Mengurus Akte Kelahiran, 2015....................................... 140

Lampiran 4.5

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tempat Tinggal Kepala Rumah Tangga dan Pasangannya, 2015 ........... 143

Lampiran 4.6

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kecukupan Waktu Luang Bersama Keluarga, 2014 ................... 146

Lampiran 4.7

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Orang yang Mengurus Rumah Tangga Selama Seminggu Terakhir, 2015 ............................................................................ 149

Lampiran 4.8

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Status Bekerja Istri, 2015 .................................................................... 152

Lampiran 4.9

Persentase Istri Umur 15 -49 yang Suaminya Memiliki Penghasilan Menurut Provinsi dan Penentu Keputusan Penggunaan Penghasilan Suami, 2012 ...................................... 155

Lampiran 4.10 Persentase Istri Umur 15 -49 yang Menerima Penghasilan dari Bekerja Menurut Provinsi dan Penentu Keputusan Penggunaan Penghasilan Istri, 2012 ....................................... 156 Lampiran 4.11 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penentu Keputusan dalam Hal Menentukan Jumlah Anak, 2014 ............ 157

xvi


xiv | Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016

Lampiran 5.1

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART) yang Makan Minimal Dua Kali Sehari, 2015................................................... 160

Lampiran 5.2

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART) yang Makan Minimal Dua Kali Sehari, 2015................................................... 163

Lampiran 5.3

Persentase Balita Menurut Provinsi dan Status Gizi Berdasarkan Kriteria BB/U......................................................... 166

Lampiran 5.4

Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Keberadaan Gangguan Kesehatan, 2015 ....................................................... 167

Lampiran 5.5

Persentase Rumah Tangga yang Terbebas dari Penyakit Kronis dan Disabilitas Sedang Atau Berat Menurut Provinsi, 2014 ............................................................................ 170

Lampiran 5.6

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Lokasi Tetap untuk Tidur dan Tempat Tidur di Rumah, 2015.............................................................................. 173

Lampiran 6.1

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2015 ........................................................................................... 176

Lampiran 6.2

Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi, 2015 ......................... 179

Lampiran 6.3

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan RataRata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan, 2015........................... 180

Lampiran 6.4

Persentase Penduduk Miskin dan Besarnya Garis Kemiskinan Menurut Provinsi dan Klasifikasi Wilayah, 2015 ........................................................................................... 183

Lampiran 6.5

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan RataRata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan, 2015........................... 184

Lampiran 6.6

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kecukupan Pendapatan Rumah Tangga untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari, 2014 ..................................................... 187

Lampiran 6.7

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Kelompok Pendapatan, dan Kecukupan Pendapatan Rumah Tangga untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari, 2014 ........................ 190

Lampiran 6.8

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Anggota Rumah Tangga Umur 7-18 Tahun yang Bersekolah, 2015............................................................... 193

Lampiran 6.9

Persentase Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, 2014 ..................................... 196 Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016| xv

Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 xvii

Lampiran 6.10 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Pendidikan KRT, dan Keberadaan Anggota Rumah Tangga Umur 7-18 Tahun yang Bersekolah, 2015.................................................... 197 Lampiran 6.11 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan ART Umur 7 - 18 Tahun yang Putus Sekolah atau Tidak Pernah Bersekolah, 2015 ......................................... 200 Lampiran 6.12 Persentase Penduduk Menurut Provinsi, Kelompok Umur, dan Status Putus Sekolah, 2015 ................................................ 203 Lampiran 6.13 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Bentuk Tabungan/ Simpanan, 2015 ....................................................... 206 Lampiran 6.14 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Anggota Rumah Tangga (ART), 2015 ................................................................................ 209 Lampiran 6.15 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Pekerjaan KRT, dan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Anggota Rumah Tangga (ART), 2015 ......................................... 212 Lampiran 7.1

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sikap KRT/Pasangannya Terhadap Tindakan Suami Memukul Istri dengan Alasan Tertentu, 2014 ........................................... 215

Lampiran 7.2

Persentase Rumah Tangga yang KRT/Pasangannya Bersikap Membenarkan Tindakan Suami Memukul Istri Menurut Alasan Tertentu, 2014 ................................................ 218

Lampiran 7.3

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Persepsi Tidak Membenarkan Tindakan Pemukulan Istri Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2014 ...................................... 221

Lampiran 7.4

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Perilaku KRT/Pasangannya dalam Mendidik Anak Umur 1-14 Tahun, 2014 ............................................................................... 227

Lampiran 7.5

Persentase Rumah Tangga yang KRT/Pasangannya Menggunakan Kekerasan dalam Mendidik Anak Umur 114 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Tindakan Kekerasan, 2014 ........................................................................ 230

Lampiran 7.6

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Pendidikan KRT/Pasangan dan Perilaku KRT/Pasangannya dalam Mendidik Anak Umur 1-14 Tahun, 2014 ................................... 233

Lampiran 7.7

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Jenis Tindak Pidana yang Dialami, 2015 ............................................. 239

xvi | Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016

xviii Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016

Lampiran 7.8

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Anggota Rumah Tangga yang Pernah Menjadi Korban Tindak Pidana, 2015........................................ 242

Lampiran 8.1

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Lansia, 2015........................................................... 245

Lampiran 8.2

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Lansia Menurut Provinsi, Klasifikasi Wilayah, dan Keberadaan Anggota Rumah Tangga Lain yang Berumur Kurang dari 60 Tahun, 2015 ........................................................................................... 248

Lampiran 8.3

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Frekuensi Partisipasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal, 2014 ................................. 249

Lampiran 8.4

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Frekuensi Partisipasi Kegiatan Keagamaan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal, 2014 .................................................... 252

Lampiran 9

Instrumen Analytic Hierarchy Process (AHP)............................. 255

Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016| xvii


xix

PENDAHULUAN 1.1

1

LATAR BELAKANG

Orientasi pembangunan nasional di berbagai negara di lingkup internasional telah mengalami perubahan dengan menempatkan pembangunan sosial sejajar dengan pembangunan ekonomi. Kedua aspek pembangunan sosial dan ekonomi tersebut bersifat sejalan dan saling melengkapi. Kemajuan pembangunan sosial, yang memposisikan manusia sebagai pusat orientasi pembangunan, akan mendorong terciptanya kemajuan pembangunan dalam aspek ekonomi demikian pula sebaliknya. Indonesia sebagai negara yang sedang giat membangun juga telah menempatkan pentingnya aspek sosial dan ekonomi dalam pembangunan nasional secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan sosial di Indonesia maka pembangunan keluarga merupakan salah satu isu tematik dalam pembangunan nasional. Upaya peningkatan pembangunan sosial tidak terlepas dari pentingnya keluarga sebagai salah satu aspek penting pranata sosial yang perlu diperhatikan. Kekuatan pembangunan nasional, berakar pada elemen keluarga sebagai komunitas mikro dalam masyarakat. Keluarga sejahtera merupakan fondasi dasar bagi keutuhan kekuatan dan keberlanjutan pembangunan. Sebaliknya, keluarga yang rentan dan tercerai-berai mendorong lemahnya fondasi kehidupan masyarakat bernegara. Pembangunan keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional dengan penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Secara yuridis, UndangUndang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “Ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi, tugas-tugas, dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya”. Sementara itu, peran penting keluarga tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Peraturan pemerintah ini sangat jelas menyebutkan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan nasional. Lebih jauh lagi, keluarga perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar menjadi keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan nasional.

Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 |11

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks globalisasi, berpengaruh terhadap perubahan perilaku individu dan masyarakat. Eksistensi individu dan keluarga telah menghadapi berbagai ancaman yang bersumber dari berbagai dampak proses transformasi sosial yang berlangsung sangat cepat dan tak terhindarkan. Banyak keluarga mengalami perubahan, baik struktur, fungsi, dan peranannya. Dampak negatif transformasi sosial akan menggoyahkan eksistensi individu dan keluarga sehingga menjadi rentan atau bahkan berpotensi tidak memiliki ketahanan. Oleh karena itu, individu dan keluarga perlu ditingkatkan ketahanannya melalui upaya pemberdayaan, terutama yang berkaitan dengan penguatan struktur, fungsi, dan peran keluarga dalam masyarakat. Ketahanan individu dan keluarga akan berakibat pada terjaminnya ketahanan masyarakat. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Sementara suatu keluarga akan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi apabila keluarga tersebut dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi yang dimilikinya. Lebih jauh lagi, ketahanan keluarga diindikasikan sebagai kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumberdaya setidaknya untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk didalamnya adalah kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial. Dengan demikian, ketahanan keluarga merupakan konsep yang mengandung aspek multidimensi. Upaya peningkatan ketahanan keluarga menjadi penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengurangi atau mengatasi berbagai masalah yang menghambat pembangunan nasional. Dengan diketahuinya tingkat ketahanan keluarga maka dinamika kehidupan sosial keluarga sebagai salah satu aspek kesejahteraan keluarga juga dapat diukur. Kondisi ketahanan keluarga menjadi gambaran keadaan dan perkembangan pembangunan sosial yang sedang berlangsung. Sayangnya, meskipun konsep ketahanan keluarga telah dicantumkan secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi sejauh ini dirasakan masih belum tersedianya ukuran yang pasti secara metodologis dan berlaku umum untuk mengetahui tingkat ketahanan keluarga di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) bersama-sama dengan

Pembangunan Ketahanan Keluarga 22| Pembangunan Ketahanan Keluarga 20162016

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) berupaya untuk menyusun berbagai indikator terkait ketahanan keluarga yang digunakan sebagai bahan kajian dan penilaian tingkat ketahanan keluarga di Indonesia. 1.2

LANDASAN HUKUM

Penyusunan Publikasi Pembangunan Ketahanan Keluarga Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan landasan hukum berikut ini: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

10.

1.3

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. TUJUAN

Tujuan kegiatan penyusunan Publikasi Pembangunan Ketahanan Keluarga Tahun 2016 sebagai berikut: 1. 2. 3.

Mendapatkan indikator-indikator penting pengukur tingkat Ketahanan Keluarga. Mengetahui gambaran tingkat ketahanan keluarga di Indonesia tahun 2016. Menyediakan Publikasi Pembangunan Ketahanan Keluarga Tahun 2016 yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan program pembinaan ketahanan keluarga oleh pemerintah dan segenap pemangku kepentingan. Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 |33 Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016

1.4

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Publikasi Pembangunan Ketahanan Keluarga Tahun 2016 disajikan dalam 8 bagian, yaitu: Bab I.

PENDAHULUAN, menyajikan informasi terkait latar belakang, landasan hukum, tujuan, dan sistematika penyajian publikasi ini.

Bab II.

PENGUKURAN KETAHANAN KELUARGA, menyajikan informasi terkait konsep keluarga, konsep ketahanan keluarga, pengukuran ketahanan keluarga, variabel dan indikator ketahanan keluarga, penggunaan rumah tangga sebagai pendekatan keluarga, dan sumber data.

Bab III.

KETAHANAN KELUARGA INDONESIA, menyajikan kondisi ketahanan keluarga Indonesia secara umum.

Bab IV.

LANDASAN LEGALITAS DAN KEUTUHAN KELUARGA, menyajikan informasi terkait landasan legalitas, keutuhan keluarga dan kemitraan gender dalam keluarga.

Bab V.

KETAHANAN FISIK, menyajikan informasi terkait kecukupan pangan dan gizi, kesehatan keluarga, dan ketersediaan tempat/lokasi tetap untuk tidur.

Bab VI.

KETAHANAN EKONOMI, menyajikan informasi terkait tempat tinggal keluarga, pendapatan keluarga, pembiayaan pendidikan anak, dan jaminan keuangan keluarga.

Bab VII. KETAHANAN SOSIAL PSIKOLOGIS, menyajikan informasi keharmonisan keluarga dan kepatuhan terhadap hukum.

terkait

Bab VIII. KETAHANAN SOSIAL BUDAYA, menyajikan informasi terkait kepedulian sosial, keeratan sosial dan ketaatan beragama.


PENGUKURAN KETAHANAN KELUARGA

2

Keluarga sebagai sebuah sistem sosial terkecil mempunyai peranan penting dalam mencapai kesejahteraan penduduk yang menjadi cita-cita pembangunan. Keluarga menjadi lingkungan sosial pertama yang memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan, sosial budaya dan sebagainya. Keluarga juga menjadi pertahanan utama yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. Pengaruh negatif yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara dinamika eksternal dan internal dalam komunitas yang bersentuhan dengan sistem sosial lainnya diharapkan dapat ditangkal oleh sebuah keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang tangguh. Oleh karena itu, pengukuran ketahanan keluarga yang dapat menggambarkan ketangguhan keluarga di Indonesia dalam menangkal berbagai dampak negatif yang datang dari dalam komunitas maupun dari luar komunitas menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan. 2.1

KONSEP KELUARGA

Keluarga (family) merupakan sebuah konsep yang memiliki pengertian dan cakupan yang luas dan beragam. Keluarga, dalam konteks sosiologi, dianggap sebagai suatu institusi sosial yang sekaligus menjadi suatu sistem sosial yang ada di setiap kebudayaan. Sebagai sebuah institusi sosial terkecil, keluarga merupakan kumpulan dari sekelompok orang yang mempunyai hubungan atas dasar pernikahan, keturunan, atau adopsi serta tinggal bersama di rumah tangga biasa (Zastrow, 2006). Sementara itu, keluarga juga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami-istri) serta hubungan darah (anak kandung) atau adopsi (anak angkat/pungut) (Burgess dan Locke dalam Sunarti, 2006). Dari dua definisi keluarga tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan unit/institusi/sistem sosial terkecil dalam masyarakat yang beranggotakan sekelompok orang atas dasar hubungan perkawinan, pertalian darah, atau adopsi yang tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga. Secara umum, keluarga memilik 4 (empat) karakteristik yaitu: (1) keluarga tersusun oleh beberapa orang yang disatukan dalam suatu ikatan seperti perkawinan, hubungan darah, atau adopsi; (2) anggota keluarga hidup dan menetap secara bersama-sama di suatu tempat atau bangunan di bawah satu atap dalam susunan Pembangunan Ketahanan Keluarga Pembangunan Ketahanan Keluarga 20162016|55

satu rumah tangga; (3) setiap anggota keluarga saling berinteraksi, berkomunikasi, dan menciptakan peran sosial bagi setiap anggota seperti: suami dan isteri, ayah dan ibu, putera dan puteri, saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan sebagainya; (4) hubungan antar anggota keluarga merupakan representasi upaya pemeliharaan polapola kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum di komunitas. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, keluarga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari: (1) suami dan istri; (2) suami, istri dan anaknya; (3) ayah dan anaknya; atau (4) ibu dan anaknya (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga). Selain itu, keluarga mempunyai 8 (delapan) fungsi, seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994, yang mencakup fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik yaitu: (1) fungsi keagamaan; (2) fungsi sosial budaya; (3) fungsi cinta kasih; (4) fungsi perlindungan; (5) fungsi reproduksi; (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan; (7) fungsi ekonomi; dan (8) fungsi pembinaan lingkungan. Dalam kaitannya dengan pengukuran tingkat ketahanan keluarga maka konsep keluarga yang digunakan akan diupayakan untuk merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.2

KONSEP KETAHANAN KELUARGA

Ketahanan keluarga (family strength atau family resilience) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial (Frankenberger, 1998). Pandangan lain mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994). Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin. Dalam pandangan yang lain, ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan (Sunarti, 2001), kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga (Walsh, 1996). Dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara. Setidaknya ada 5 (lima) indikasi yang menggambarkan tingkat


ketahanan suatu keluarga yaitu: (1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan; (2) adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik; (3) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan; (4) adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; dan (5) adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya. Dalam konteks yang lebih luas, ketahanan keluarga diidentikan dengan ketahanan sosial karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial. BPS mendefinisikan ketahanan sosial sebagai hasil dari dinamika sosial skala lokal dan global. Dinamika sosial skala lokal dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu dinamika sistem sosial skala lokal (small scale system) itu sendiri dan karakteristik sistem sosial skala lokal (characteristics of the small scale system) yang disebut sebagai Faktor Komunal (Communal Factors). Faktor komunal yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial antara lain: (1) organisasi sosial reproduksi meliputi: formasi keluarga, sistem pernikahan dan pertalian darah, serta prinsip turunan, warisan, dan suksesi; (2) organisasi sosial produksi meliputi: stratifikasi dan pembagian kerja berdasarkan gender, usia, dan kelas sosial; (3) organisasi sosial partisipasi politik meliputi: kepemimpinan lokal dan pola manajemen; dan (4) organisasi sosial keagamaan meliputi: hukuman dan insentif yang memperkuat norma sosial yang berlaku. Sementara itu, dinamika sosial skala global merujuk pada dinamika sosial pada sistem sosial skala global (large scale system) yang disebut sebagai Faktor Sosial (Societal Factors). Faktor sosial yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial antara lain: (1) derajat integrasi ke sistem ekonomi pasar global (misalnya prevalensi upah/gaji buruh, moneterisasi, mekanisasi, penggunaan teknologi, penanaman modal asing, orientasi dan ketergantungan ekspor, dan ketergantungan impor); (2) derasnya arus pengetahuan dan informasi global; (3) derajat integrasi ke dalam tata kehidupan perkotaan; dan (4) penerapan kebijakan skala internasional, nasional, non-lokal berpengaruh terhadap wilayah (misal kebijakan terkait kependudukan, kesehatan dan pendidikan). Akhirnya, ketahanan sosial sebagai hasil dari dinamika sosial skala lokal dan global tersebut kemudian diidentifikasi oleh BPS sebagai: (1) tingkat perlindungan yang diberikan kepada penduduk lanjut usia, anak-anak, perempuan, orang dengan disabilitas; (2) tingkat dukungan yang diberikan kepada individu maupun keluarga/rumah tangga rentan seperti keluarga miskin, orang tua tunggal, anak-anak dan penduduk lanjut usia yang terlantar, orang dengan disabilitas yang terlantar; (3) tingkat partisipasi individu, kelompok dan keluarga dalam kehidupan sosial dan politik; (4) tingkat konservasi/keberlanjutan sumber daya lingkungan bagi

Pembangunan Ketahanan Keluarga Pembangunan Ketahanan Keluarga 20162016|77

penghidupan masyarakat lokal; dan (5) tingkat kontrol sosial terhadap kekerasan (rumah tangga, komunitas, dan lintas budaya). Sementara itu, dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketahanan keluarga diidentifikasi mengandung berbagai aspek yang bertujuan untuk pengembangan individu di dalam keluarga maupun keluarga tersebut secara keseluruhan. Konsep ketahanan keluarga memiliki makna yang berbeda dengan konsep kesejahteraan keluarga, namun keduanya saling berkaitan erat. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berpotensi lebih besar untuk dapat memiliki ketahanan keluarga yang lebih tangguh. Kedua konsep tersebut dirumuskan menjadi satu kesatuan konsep dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu pada Pasal 1 Ayat 11. Pada ayat tersebut dituliskan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tersebut maka ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial). Atas dasar pendekatan ini, maka ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (Sunarti, 2001). Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu: (1) ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan; (2) ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi; (3) ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri. 2.3

DIMENSI, VARIABEL, DAN INDIKATOR KETAHANAN KELUARGA

Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup: (1) Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, (2) Ketahanan Fisik, (3) Ketahanan Ekonomi, (4) Ketahanan Sosial Psikologi, dan (5) Ketahanan Sosial Budaya. Oleh karena itu, pengukuran tingkat ketahanan keluarga akan mencakup kelima hal tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai dimensi pengukur ketahanan keluarga. KPPPA telah merumuskan 24 (dua puluh empat) ciri-ciri yang


merepresentasikan tingkat ketahanan keluarga. Semua ciri-ciri (indikator) ketahanan keluarga tersebut terkelompok dalam 5 (lima) dimensi dan terbagi dalam 15 (lima belas) variabel. Kelima dimensi tersebut adalah (1) Legalitas dan Struktur Keluarga mempunyai 3 variabel (7 indikator); (2) Ketahanan Fisik mempunyai 3 variabel (4 indikator); (3) Ketahanan Ekonomi mempunyai 4 variabel (7 indikator), (4) Ketahanan Sosial Psikologi mempunyai 2 variabel (3 indikator); dan (5) Ketahanan Sosial Budaya mempunyai 3 variabel (3 indikator). Kebutuhan mendesak terkait gambaran tingkat ketahanan keluarga secara nasional menyebabkan pengukuran tingkat ketahanan keluarga tidak dapat ditunda lagi. Publikasi ini disusun sebagai upaya untuk menghasilkan suatu rintisan awal bagi tersedianya ukuran tingkat ketahanan keluarga yang dapat digunakan sebagai baseline perkembangan tingkat ketahanan keluarga di Indonesia. Ukuran tingkat ketahanan keluarga pada publikasi ini pada dasarnya mengacu pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013. Berbagai penyempurnaan kerangka kerja dan indikator pengukur tingkat ketahanan keluarga Indonesia akan sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan pada waktu mendatang. Tingkat ketahanan keluarga pada publikasi ini diukur berdasarkan sumber data yang telah tersedia dari berbagai survei yang telah dilaksanakan oleh BPS maupun kementerian. Hal ini dilakukan karena cakupan (coverage) data yang tersedia telah dapat menggambarkan kondisi ketahanan keluarga secara nasional meskipun dijumpai perlunya beberapa penyesuaian indikator sebagai akibat dari keterbatasan atau ketidaksesuaian antara data yang tersedia dengan beberapa indikator yang telah dimiliki oleh KPPPA. Oleh karena itu, terdapat beberapa ciri ketahanan keluarga yang mengalami penyesuaian karena alasan ketidaktersediaan atau ketidaksesuaian data. Beberapa penyesuaian ciri-ciri ketahanan keluarga yang telah dilakukan adalah: (1) ciri ke-4 dan ke-5 “ayah/ibu menyisihkan waktu khusus bersama anak” diganti menjadi indikator “kebersamaan dalam keluarga” dan “kemitraan suami-istri”; (2) ciri ke-11 “memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak” diganti menjadi indikator “ketersediaan lokasi tetap untuk tidur”; (3) ciri ke-14 “keluarga pernah menunggak membayar listrik” diganti menjadi indikator “kecukupan pendapatan keluarga”; (4) ciri ke-17 “suami dan/atau istri mempunyai tabungan dalam bentuk uang minimal Rp. 500.000” diganti menjadi indikator “tabungan keluarga”; dan (5) ciri ke-21 “anggota keluarga terlibat masalah (seperti mencuri, tawuran, berkelahi, memalak, narkoba, ditilang SIM, melanggar lalu lintas, memukul dan lainnya)” diganti menjadi indikator “penghormatan terhadap hukum”. Secara lengkap, penyesuaian ciri-ciri ketahanan keluarga menjadi indikator ketahanan keluarga dapat dilihat pada Tabel 2.1.


9

Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016| 9

10

Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 (2)

(1)

Tersedia

Tersedia

Suami dan Istri merencanakan bersama jumlah anak yang diinginkan atau alat kontrasepsi yang dipakai

7.

Tidak Tersedia Kemitraan Suami-Istri

Ibu menyisihkan waktu khusus bersama anak

5.

6.

Tidak Tersedia

Ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak

4.

Suami dan Istri bersama-sama mengelola secara terbuka keuangan keluarga

Tersedia

Semua anggota keluarga (suami,istri dengan atau tanpa anak) tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan

3.

Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Waktu Bersama Keluarga Minimal 14 Jam Seminggu Persentase Rumah Tangga yang KRT dan Pasangannya Mengurus Rumah Tangga

Persentase Rumah Tangga yang KRT dan Pasangannya Tinggal Serumah

Persentase Rumah Tangga yangKRT/Pasangannya Memiliki Buku Nikah Persentase Rumah Tangga yang Seluruh ART Umur 0-17 Tahun Memiliki Akte Kelahiran

(5)

Parameter

Pengambilan Keputusan Keluarga

Persentase Rumah Tangga yang Penentuan Jumlah Anak dilakukan Secara Bersama oleh Suami dan Istri

Persentase Istri Umur 15-49 yang Keterbukaan Penentuan Keputusan Penggunaan Pengelolaan Keuangan Penghasilan Suami Dilakukan Bersama oleh Suami dan Istri

Kebersamaan Dalam Keluarga

Keutuhan Keluarga

Legalitas Kelahiran

Tersedia

Semua anak memiliki akte kelahiran

2.

10 | Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016

Kemitraan Gender

Keutuhan Keluarga

Landasan Legalitas

Legalitas Perkawinan

(4)

Indikator

Penyesuaian yang Dilakukan

Bapak dan Ibu memiliki surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA atau Catatan Sipil Tersedia

(3)

Ketersediaan Data

1.

Dimensi 1. Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Ciri-Ciri Ketahanan Keluarga (KPPPA)

Dimensi dan Variabel

Tabel 2.1 : Ciri-Ciri Ketahanan Keluarga, Ketersediaan Data, dan Penyesuaian Indikator Ketahanan Keluarga


11

(2)

(1)

Pendapatan Keluarga

Tersedia

Suami dan/atau istri mempunyai penghasilan tetap per bulan sebesar Rp.250,000 per orang per bulan

Keluarga pernah menunggak membayar listrik

13.

14.

Tidak Tersedia

Tersedia

Tidak Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

(3)

Ketersediaan Data

Keluarga memiliki rumah

Tempat Tinggal 12. Keluarga

Dimensi 3. Ketahanan Ekonomi

Rumah yang ditempati memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak

Ada anggota keluarga yang menderita penyakit akut/kronis atau cacat bawaan

9.

10.

Ada anggota keluarga yang menderita masalah gizi (kurus sekali atau gemuk sekali atau kerdil/kuntet)

8.

Ketersediaan Tempat/Lokasi 11. Tetap Untuk Tidur

Kesehatan Keluarga

Kecukupan Pangan dan Gizi

Semua anggota keluarga mampu makan lengkap (nasi, sayur, ikan, tempe, tahu, buah) dua kali per hari

Dimensi 2. Ketahanan Fisik



Persentase Rumah Tangga yang Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggalnya Milik Sendiri Persentase Rumah Tangga yang Ratarata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Minimal Rp 500.000,Persentase Rumah Tangga yang Pendapatan Rumah Tangganya Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari

Persentase Rumah Tangga yang KRTnya Memiliki Tempat Tidur dan Digunakan Maksimal oleh 3 Orang

Persentase Rumah Tangga yang Seluruh ART-nya Makan Makanan Pokok dengan Lauk Pauk Nabati/Hewani Minimal14 Kali Dalam Seminggu Persentase Balita yang Mempunyai Status Gizi Baik Berdasarkan Kriteria Berat Badan dan Usia Persentase Rumah Tangga yang Tidak Terdapat KRT/Pasangan Penderita Penyakit Kronis Atau Penyandang Disabilitas Sedang Atau Berat

(5)

Parameter


Kecukupan Pendapatan Keluarga

Pendapatan Perkapita Keluarga

Kepemilikan Rumah

Ketersediaan Lokasi Tetap Untuk Tidur

Keterbebasan Dari Penyakit dan Disabilitas

Kecukupan Gizi

Kecukupan Pangan

(4)

Indikator


12


Ada anak yang putus sekolah

Suami dan/atau istri mempunyai tabungan dalam bentuk uang minimal Rp. 500.000

Anggota keluarga memiliki asuransi kesehatan (atau BPJS) atau lainnya, minimal 1 orang?

16.

17.

18.

21.

20.

(4)

Indikator

Keberlangsungan Pendidikan Anak

Jaminan Kesehatan Keluarga

Tersedia

Tidak Tersedia

Ada anggota keluarga yang terlibat masalah (seperti mencuri, tawuran, berkelahi, memalak, narkoba, ditilang SIM, melanggar lalu lintas, memukul dan lainnya)

Penghormatan Terhadap Hukum

Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak

Sikap Anti Kekerasan Tidak Tersedia Terhadap Perempuan

Tersedia

Tidak Tersedia Tabungan Keluarga

Tersedia

Persentase Rumah Tangga yang Seluruh ART Tidak Pernah Menjadi Korban Tindak Pidana

Persentase Rumah Tangga yang KRT/Pasangannya Tidak Menyetujui Suami Memukul Istri dengan Alasan Tertentu Persentase Rumah Tangga yang KRT/Pasangannya Tidak Menggunakan Cara-cara Kekerasan dalam Mendidik Anak

Persentase Rumah Tangga yang Seluruh ART Usia7-18 Tahun Bersekolah Persentase Rumah Tangga yang Seluruh ART Usia7-18 Tahun Tidak Ada yang Putus Sekolah atau Tidak pernah Sekolah Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Tabungan/Simpanan Berupa Uang Persentase Rumah Tangga yang Seluruh Anggota Rumah Tangga(ART) Memiliki Jaminan Kesehatan

(5)

Parameter


Kemampuan Tidak Tersedia Pembiayaan Pendidikan Anak

(3)

Ketersediaan Data

Ada terjadi kekerasan antar orangtua dan anak

Ada terjadi kekerasan antar suami dan istri


Kepatuhan Terhadap Hukum

Keharmonisan Keluarga

19.

Dimensi 4. Ketahanan Sosial-Psikologi

Jaminan Keuangan Keluarga

Pembiayaan Pendidikan Anak

Keluarga pernah menunggak membayar iuran atau keperluan pendidikan anak

(2)

(1)

15.




13

(2)

(1)

22.

Ketaatan Beragama

24.

Keeratan Sosial 23.

Kepedulian Sosial

Anggota keluarga melakukan kegiatan agama secara rutin

Apa anggota keluarga memberi perhatian dan merawat orangtua lanjut usia diatas 60 tahun Anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti pengajian, posyandu, kerjabakti, kematian, kelahiran, ronda, kesenian, penyuluhan, pelatihan

Dimensi 5. Ketahanan Sosial-Budaya



Tersedia

Tersedia

Tidak Tersedia

(3)

Ketersediaan Data

Persentase Rumah Tangga yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Sosial di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal Persentase Rumah Tangga yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Keagamaan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal

Partisipasi Dalam Kegiatan Sosial Di Lingkungan Partisipasi Dalam Kegiatan Keagamaan Di Lingkungan


Persentase Rumah Tangga yang Terdapat Lansia (60 tahun ke atas) dan Tinggal Bersama ART Lain

(5)

Parameter

Penghormatan Terhadap Lansia

(4)

Indikator


Walaupun beberapa ciri ketahanan keluarga mengalami penyesuaian yang disebabkan oleh ketidaktersediaan data, namun indikator ketahanan keluarga yang digunakan tetap mengacu kepada 5 (lima) dimensi yang tercantum dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Setiap dimensi pengukur tingkat ketahanan keluarga kemudian akan dijabarkan dalam berbagai variabel dan setiap variabel diukur dengan beberapa indikator yang secara fungsional saling berkaitan. Penjelasan terkait dimensi, variabel, dan indikator ketahanan keluarga yang digunakan dijabarkan setelah bagan ringkas berikut ini. Gambar 2.1 Dimensi dan Variabel Pengukur Tingkat Ketahanan Keluarga 3 Variabel:

3 Variabel:

1. Kepedulian sosial (1 indikator) 2. Keeratan sosial (1 indikator) 3. Ketaatan beragama (1 indikator)

1. Landasan legalitas (2 indikator) 2. Keutuhan keluarga (1 indikator) 3. Kemitraan gender (4 indikator)

Dimensi 1

Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

3 Variabel:

Dimensi 5

Ketahanan SosialBudaya

Dimensi 2

KETAHANAN KELUARGA

Dimensi 4

Ketahanan SosialPsikologi

Ketahanan Fisik

Dimensi 3

Ketahanan Ekonomi

2 Variabel:

4 Variabel:

1. Keharmonisan keluarga (2 indikator) 2. Kepatuhan terhadap hukum (1 indikator)

1. 2. 3. 4.

1. Kecukupan pangan dan gizi (2 indikator) 2. Kesehatan keluarga (1 indikator) 3. Ketersediaan lokasi tetap untuk tidur (1 indikator)

Tempat tinggal keluarga (1 indikator) Pendapatan keluarga (2 indikator) Pembiayaan pendidikan anak (2 indikator) Jaminan keuangan keluarga (2 indikator)

14 Ketahanan Keluarga 2016 Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 14| Pembangunan

Dimensi 1: Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga. Penetapan dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga didasari pada pemikiran bahwa keluarga akan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi apabila dibangun berdasarkan pilar yang kuat berupa perkawinan/pernikahan yang sah menurut hukum positif yang berlaku di negara ini. Pekawinan bukan saja harus sah menurut agama/kepercayaan, tetapi juga diakui dan disahkan menurut perundangundangan yang berlaku sehingga ada kepastian hukum tentang eksistensi pernikahan, serta adanya pengakuan dan perlindungan atas hak dan kewajiban antara suami-istri berserta anak keturunannya. Pentingnya legalitas perkawinan menurut perundangundangan didasari pada perlunya jaminan perlindungan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan serta kejelasan asal-usul anak. Landasan legalitas keluarga dalam konteks ketahanan keluarga adalah perkawinan yang sah menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya; disamping itu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga dijabarkan melalui 3 (tiga) variabel dan 7 (tujuh) indikator yaitu: 1)

Variabel Landasan Legalitas diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu: Legalitas Perkawinan, dan Legalitas Kelahiran.

Legalitas perkawinan merupakan salah satu landasan penting bagi keluarga untuk membentuk sebuah keluarga harmonis yang sejahtera lahir dan batin. Perkawinan yang tidak sah menurut hukum yang berlaku akan menjadi hambatan dalam mencapai kesejahteraan dan ketahanan keluarga karena mengandung resiko tidak terpenuhinya hak-hak istri dan anak. Bukti perkawinan yang sah berupa dokumen pencatatan perkawinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Bagi penduduk yang beragama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Sebaliknya, bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam maka dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Dokumen pencatatan perkawinan dimiliki oleh masing-masing suami dan isteri yang berisi kutipan akta perkawinan yang dapat digunakan sebagai alat bukti perkawinan yang sah, yaitu berupa buku nikah isteri dan buku nikah suami. Kepemilikan akte kelahiran merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 5 pada undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu

Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016|15 15

nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Hal tersebut juga ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) yang menyatakan“Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”, dan ayat (2) berbunyi “Identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akte kelahiran”. Bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang dinyatakan dengan adanya akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat dari pemerintah. 2)

Variabel Keutuhan Keluarga diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: Keberadaan Pasangan Suami-Istri Yang Tinggal Bersama Dalam Satu Rumah.

Keluarga yang tidak utuh akan berpotensi mempunyai ketahanan yang rendah. Keluarga yang tidak utuh akan mempunyai kemampuan lebih rendah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan psikologis anggota keluarganya, khususnya bagi anak-anak dan orang tua. Salah satu indikasi ketidakutuhan keluarga terjadi pada keluarga yang suami dan istrinya tidak tinggal menetap dalam satu rumah sehingga pembinaan keluarga dan pengasuhan anak cenderung mengalami masalah dan berpengaruh terhadap kondisi psikologis semua anggota keluarganya. Salah satu penyebab ketidakutuhan keluarga adalah terpisahnya tempat tinggal antara suami dan istri atau orang tua dan anak dalam waktu yang relatif lama yang pada umumnya diakibatkan oleh terpisahnya rumah dengan tempat kerja dengan jarak yang sangat jauh. Jika hal tersebut terjadi, maka hampir dipastikan komunikasi dan interaksi antara sesama anggota keluarga menjadi kurang intens yang pada akhirnya berakibat pada terganggunya proses tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, untuk menjamin keutuhan keluarga tersebut maka setiap anggota keluarga harus tinggal dan menetap dalam satu rumah sehingga terbina ikatan emosional dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban antar anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. 3)

Variabel Kemitraan Gender diukur berdasarkan 4 (empat) indikator, yaitu: Kebersamaan Dalam Keluarga; Kemitraan Suami-Istri; Keterbukaan Pengelolaan Keuangan; dan Pengambilan Keputusan Keluarga.

Kemitraan gender merupakan kerjasama secara setara dan berkeadilan antara suami dan istri serta anak-anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian pekerjaan dan peran, baik peran publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan (Puspitawati, 2012). Adanya kemitraan gender yang baik dalam keluarga dapat meningkatkan ketahanan keluarga tersebut. Kemitraan gender dalam keluarga tidak hanya mencakup kemitraan suamiistri dalam melakukan domestik (pekerjaan membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian dan sejenisnya), namun termasuk pula meluangkan waktu bersama dengan 16 Ketahanan Keluarga 2016 Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 16| Pembangunan

keluarga, agar kebersamaan dalam keluarga selalu terjalin sehingga ketahanan keluarga dapat tercipta. Selain itu, kemitraan gender dalam keluarga juga diterapkan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Dimana dalam pengelolaan keuangan keluarga ditentukan pasangan suami dan istri secara bersama-sama, meskipun istri memegang kendali keuangan keluarga, namun ia harus selalu mengkomunikasikan pemanfaatan uang yang dikelolanya sehingga akan menguatkan ketahanan suatu keluarga. Selain keterbukaan pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan dalam keluarga juga menjadi salah satu indikator ketahanan keluarga. Meskipun suami yang berperan sebagai kepala keluarga, namun dalam menjalankan tugasnya tidak boleh otoriter. Tetapi, harus dijalankan secara bijaksana dan mengakomodasi saran dan pendapat dari pasangannya, sehingga dapat menguatkan ketahanan keluarga tersebut. Misalnya, apabila pengambilan keputusan untuk penentuan jumlah anak dilakukan bersama-sama antara suami dan istri maka ketahanan keluarga tersebut cukup kuat. Dimensi 2: Ketahanan Fisik. Kondisi fisik yang sehat bagi semua anggota keluarga merupakan syarat yang penting bagi tercapainya ketahanan keluarga. Dengan adanya kemampuan fisik anggota keluarga yang tercermin oleh adanya tubuh yang sehat dan terbebas dari berbagai penyakit dan kelemahan, maka keluarga akan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi. Kesehatan fisik anggota keluarga secara umum dipengaruhi oleh berbagai kondisi pemenuhan kebutuhan pangan yang sehat dan bergizi dalam jumlah yang cukup serta istirahat yang cukup dan nyaman. Dengan adanya asupan pangan yang sehat dan bergizi serta istirahat yang cukup dan nyaman maka diharapkan kondisi fisik anggota keluarga tersebut akan sehat jasmaninya serta terbebas dari berbagai penyakit dan keterbatasan (disabilitas). Dimensi ketahanan fisik dijabarkan melalui 3 (tiga) variabel dan 4 (empat) indikator yaitu: 1)

Variabel Kecukupan Pangan Dan Gizi diukur berdasarkan 2 (dua) indikator, yaitu: Kecukupan Pangan, dan Kecukupan Gizi.

Dalam membentuk keluarga yang mempunyai ketahanan fisik yang bagus, maka sangat penting untuk memperhatikan kecukupan pangan dan status gizi yang baik bagi seluruh anggota keluarga. Kondisi fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, sedangkan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi. Kekurangan asupan pangan dan gizi dapat mengakibatkan seseorang menjadi lebih rentan terkena berbagai macam gangguan kesehatan dan penyakit. Sebaliknya, tercukupinya kebutuhan pangan dan status gizi yang baik dapat meningkatkan ketahanan fisik seseorang, sehingga dia dapat beraktifitas secara


normal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sejalan dengan itu, orang yang mengalami masalah kekurangan gizi atau kelebihan gizi akan membawa pada kondisi ketahanan fisik yang kurang baik sehingga berdampak pada ketahanan keluarga yang lebih rendah. Sehingga, tercukupinya kebutuhan pangan dan status gizi yang baik pada akhirnya membuat keluarga berpotensi membentuk ketahanan keluarga yang cukup tinggi. 2)

Variabel Kesehatan Keluarga diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: Keterbebasan Dari Penyakit Kronis Dan Disabilitas.

Kesehatan fisik merupakan modal dasar seseorang untuk hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, serta kebahagiaan lahir dan batin. Fisik yang sehat dapat diterjemahkan sebagai kondisi jasmani yang terbebas dari penyakit dan gangguan fungsi tubuh. Orang yang sehat berpotensi lebih besar untuk dapat membangun ketahanan keluarga yang kuat. Sebaliknya, keberadaan penyakit kronis ataupun kesulitan fungsional yang diderita oleh seseorang dapat menjadi hambatan untuk melaksanakan peran dan fungsi dalam keluarga, sehngga ketahanan keluarganya menjadi rendah. 3)

Variabel Ketersediaan Tempat/Lokasi Tetap Untuk Tidur diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: Ketersediaan Lokasi Tetap Untuk Tidur.

Tidur yang cukup merupakan sumber kesegaran, tenaga, dan vitalitas yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan produktivitas seseorang di esok hari. Tidur yang cukup harus diimbangi dengan kualitas tidur yang baik, yang tentunya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan tempat atau kamar untuk tidur. Kepala keluarga dan pasangan yang mempunyai kamar tidur yang terpisah dari anak-anak maupun anggota keluarga lain berpotensi memiliki kualitas tidur yang lebih baik daripada kepala keluarga dan pasangan yang kamar tidurnya bergabung dengan anak-anak maupun anggota keluarga lain. Kualitas tidur yang lebih baik akan dapat meningkatkan ketahanan fisik mereka sehingga mereka dapat menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dalam kehidupan berkeluarga. Sehingga, keluarga yang suami/istri mempunyai tempat tidur yang terpisah dengan anak-anaknya ditengarai mempunyai ketahanan keluarga yang lebih baik. Dimensi 3: Ketahanan Ekonomi. Tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga digambarkan kemampuan keluarga dalam memenuhi berbagai kebutuhan keluarga untuk melangsungkan kehidupannya secara nyaman dan berkesinambungan. Kehidupan keluarga yang nyaman akan terjadi apabila keluarga tersebut memiliki dan menempati rumah atau tempat tinggal yang kondisinya layak. Sementara itu, kesinambungan kehidupan keluarga akan 18 Ketahanan Keluarga 2016 Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 18| Pembangunan

terjamin ketika keluarga tersebut selalu memiliki pendapatan dalam jumlah yang mencukupi semua kebutuhan hidup sehari-hari termasuk untuk menjamin keberlanjutan pendidikan anggota keluarganya. Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi berbagai ketidakpastian hidup di masa depan, maka keluarga juga selayaknya memiliki tabungan dalam jumlah yang memadai serta memiliki jaminan kesehatan berupa asuransi kesehatan dan sebagainya. Dimensi ketahanan ekonomi dijabarkan melalui 4 (empat) variabel dan 7 (tujuh) indikator, yaitu: 1)

Variabel Tempat Tinggal Keluarga diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: Kepemilikan Rumah.

Kepemilikan rumah akan dilihat dari status kepemilikan bangunan tempat tinggal. Keluarga yang telah memiliki rumah sendiri berarti telah mampu memenuhi salah satu kebutuhan primernya sehingga berpotensi untuk mampu membangun keluarganya dengan tingkat ketahanan keluarga yang lebih baik. Dengan kata lain, keluarga yang telah menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan keluarga yang menempati bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri. 2)

Variabel Pendapatan Keluarga diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu: Pendapatan Perkapita Keluarga, dan Kecukupan Pendapatan Keluarga.

Pendapatan keluarga dalam hal ketahanan keluarga ini lebih ditekankan pada kecukupan penghasilan keluarga. Dimana kecukupan penghasilan sebagai salah satu aspek ketahanan ekonomi keluarga tidak hanya dinilai secara objektif saja namun juga secara subjektif. Penilaian pendapatan secara objektif beranggapan bahwa keluarga yang memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi akan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Sedangkan, penilaian pendapatan secara subjektif ini lebih menekankan pada kepuasan keluarga atas pendapatan yang telah didapat. Artinya keluarga yang mempunyai persepsi penghasilannya cukup atau lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. 3)

Variabel Pembiayaan Pendidikan Anak diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu: Kemampuan Pembiayaan Pendidikan Anak, dan Keberlangsungan Pendidikan Anak.

Keluarga yang mampu membiayai pendidikan anak hingga dapat menyelesaikan wajib belajar 12 tahun dinilai lebih tahan secara ekonomi sehingga akan berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang kuat. Sebaliknya, keberadaan anggota keluarga yang putus sekolah merupakan salah satu indikasi adanya masalah ekonomi dalam keluarga tersebut, walaupun penyebab putus sekolah tidak selalu


karena alasan ekonomi, hal Ini akan mempengaruhi daya tahan keluarga yang rendah. Sehingga, dengan kata lain keluarga yang tidak ada anak yang putus sekolah berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang kuat. Selain tidak ada anak yang putus sekolah, keluarga yang mempunyai ketahanan ekonomi yang baik juga harus dapat menjamin anggota keluarganya untuk memperoleh pendidikan sehingga tidak ada anak yang tidak pernah sekolah. 4)

Variabel Jaminan Keuangan Keluarga diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu: Tabungan Keluarga, dan Jaminan Kesehatan Keluarga.

Ketahanan ekonomi keluarga juga perlu mempertimbangkan kesiapan keluarga dalam menghadapi kejadian tak terduga di masa yang akan datang. Sehingga kepemilikan jaminan terhadap resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi di masa depan menjadi salah satu variabel pembangun ketahanan ekonomi keluarga. Jaminan tersebut salah satunya yaitu dengan memiliki tabungan keluarga, dalam bentuk apapun. Selanjutnya, jaminan terhadap resiko juga dapat berupa jaminan kesehatan keluarga. Dimana suatu keluarga dikatakan memiliki ketahanan keluarga secara ekonomi bila memiliki asuransi keluarga, yang dalam hal ini digambarkan melalui kepemilikan BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, askes/asabri/jamsostek, jamkesmas/PBI, jamkesda, asuransi swasta, serta jaminan kesehatan dari perusahaan/kantor. Dimensi 4: Ketahanan Sosial Psikologis. Keluarga mempunyai ketahanan sosial psikologis yang baik yaitu apabila keluarga tersebut mampu menanggulangi berbagai masalah non-fisik seperti pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif (termasuk terhadap harapan dan kepuasan), kepedulian suami terhadap istri dan kepuasan terhadap keharmonisan keluarga (Sunarti dalam Puspitawati (2015)). Oleh karena itu, keluarga yang memiliki ketahanan sosial psikologis yang baik berpotensi untuk mempunyai ketahanan keluarga yanng tangguh pula. Dimensi ketahanan sosial psikologis dijabarkan melalui 2 (dua) variabel dan 3 (tiga) indikator yaitu: 1)

Variabel Keharmonisan Keluarga diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu: Sikap Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak.

Keluarga yang memiliki sikap anti kekerasan baik terhadap perempuan maupun terhadap anak maka keluarga tersebut cenderung akan memiliki ketahanan keluarga yang relatif tinggi, begitu pula sebaliknya. Dimana sikap anti kekerasan terhadap perempuan tercermin pada sikap dimana kepala rumah tangga/pasangannya yang tidak membenarkan tindakan suami memukul istri dengan alasan apapun. Sementara 20 Ketahanan Keluarga 2016 Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 20| Pembangunan

itu, perilaku anti kekerasan terhadap anak tercermin dalam cara mendidik dan mengasuh anaknya yang tidak menggunakan kekerasan dalam jenis apapun. 2)

Variabel Kepatuhan Terhadap Hukum diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: Penghormatan Terhadap Hukum.

Keluarga yang patuh pada hukum hingga tidak pernah melakukan tindakan kriminalitas atau pelanggaran hukum maka dapat dikatakan keluarga tersebut memiliki ketahanan yang baik, begitu pula sebaliknya. Karena keterbatasan data maka di proxy dengan rumah tangga yang pernah mengalami tindak kejahatan (korban tindak pidana). Pendekatan korban tindak pidana ini dianggap dapat mewakili variabel kepatuhan terhadap hukum karena bila keluarga tersebut tidak pernah menjadi korban tidak pidana, maka dapat diasumsikan keluarga tersebut memiliki ketahanan yang baik. Dimensi 5: Ketahanan Sosial Budaya. Ketahanan sosial budaya merupakan salah satu dimensi yang menggambarkan tingkat ketahanan keluarga dilihat dari sudut pandang hubungan keluarga terhadap lingkungan sosial sekitarnya. Keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan komunitas dan sosial. Dimensi ketahanan sosial budaya dijabarkan melalui 3 (tiga) variabel dan 3 (tiga) indikator yaitu: 1)

Variabel Kepedulian Sosial diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: Penghormatan Terhadap Lansia.

Keluarga yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap anggota keluarga yang telah berusia lanjut berupa perhatian dan perawatan pada lansia akan memiliki ketahanan yang cukup tinggi. Kepedulian sosial yang diukur dengan indikator penghormatan terhadap lansia ini selanjutnya diwakili dan diukur menggunakan pendekatan keberadaan lansia di dalam rumah tangga. Penggunaan pendekatan ukuran ini didasarkan pada asumsi bahwa seorang lansia yang tinggal bersama anggota keluarga di dalam rumah tangga maka lansia tersebut sehari-harinya akan menerima perhatian dan perawatan dari anggota keluarga lainnya secara memadai. 2)

Variabel Keeratan Sosial diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: Partisipasi Dalam Kegiatan Sosial Di Lingkungan

Keeratan sosial secara langsung akan berpengaruh terhadap upaya penduduk untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan dalam lingkup keluarga, khususnya yang terkait dengan keselarasan dan rasa kekeluargaan antar anggota masyarakat. Ketahanan keluarga dapat dicerminkan dari kondisi keluarga yang kuat dan sukses yaitu keluarga memiliki dukungan yang bersifat formal ataupun informal dari anggota lain dalam masyarakatnya secara berimbang. Sehingga, suatu keluarga


dikatakan memiliki ketahanan keluarga yang cukup tinggi bila anggota keluarga selalu berperan serta ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan sosial yang diadakan di lingkungan sekitar. 3)

Variabel Ketaatan Beragama diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu: Partisipasi Dalam Kegiatan Keagamaan Di Lingkungan.

Ketaatan beragama menjadi salah satu komponen pembentuk keluarga yang berkualitas. Kondisi mental dan spiritual serta penerapan nilai-nilai agama merupakan dasar untuk mencapai keluarga yang berkualitas yang selanjutnya akan membentuk keluarga yang sejahtera. Ketaatan beragama dapat berupa kesadaran individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya didasarkan pada kerelaan individu untuk hadir, terlibat, dan berperan secara langsung dalam kegiatan keagamaan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Sehingga, suatu keluarga dikatakan memiliki ketahanan keluarga yang cukup tinggi bila anggota keluarga selalu ikut berpartisipasi pada kegiatan keagamaan. 2.4

RUMAH TANGGA SEBAGAI PENDEKATAN ANALISIS KETAHANAN KELUARGA

Pemanfaatan sumber data yang telah ada dari berbagai hasil survei BPS ataupun kementerian membawa konsekuensi tersendiri, yaitu digunakannya rumah tangga sebagai pendekatan keluarga. Selama ini, BPS tidak pernah mereferensikan pengumpulan data dengan pendekatan keluarga dengan pertimbangan, antara lain: (1) adanya kesimpangsiuran dalam definisi keluarga yang dimaksud, keluarga batih atau keluarga extended, (2) kesulitan dalam operasional lapangan karena masih umum berlaku keluarga muda yang tinggal bersama orang tua atau mertua dan bergantung secara ekonomi. Hal tersebut menimbulkan perbedaan perspektif responden dalam mendeskripsikan kondisi keluarga dan menjadi keterbatasan dalam penyusunan instrumen penelitian keluarga. Oleh sebab itu, survei dengan pendekatan keluarga sangat terbatas dan seringkali tidak dapat digunakan sebagai gambaran kondisi keluarga secara nasional. Penggunaan rumah tangga sebagai pendekatan keluarga tidak akan mengubah arah hasil analisis yang dilakukan. Hal ini karena terdapat kecenderungan rumah tangga di Indonesia yang hanya terdiri dari satu keluarga saja yaitu keluarga inti maupun keluarga dalam arti luas (extended family). Selain itu, konsep keluarga dan rumah tangga seringkali dianggap serupa oleh masyarakat karena pada umumnya fungsi keluarga dan rumah tangga dianggap serupa, khususnya pada masyarakat yang struktur keluarga batihnya masih dominan. Oleh karena itu, konsep rumah tangga dapat dijadikan sebagai suatu pendekatan untuk menganalisis keluarga dengan memperhatikan hubungan setiap anggota rumah tangga dengan kepala rumah tangganya. 22 Ketahanan Keluarga 2016 Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 22| Pembangunan

Dengan memahami bahwa sumber data yang digunakan berasal dari berbagai hasil survei yang utamanya dilakukan oleh BPS maka perlu dipertimbangkan pula beberapa catatan penting dalam sumber data yang digunakan, yaitu: 1.

Penggunaan konsep rumah tangga dalam pengumpulan data.

2.

Sumber data berasal dari berbagai hasil survei dengan level estimasi provinsi sehingga parameter dapat disajikan menurut provinsi.

3.

Terdapat 8 (delapan) sumber data yang digunakan dengan tahun pengumpulan data yang berbeda.

4.

Terdapat parameter yang hanya menggambarkan kondisi populasi tertentu, seperti kepemilikan buku/akte nikah yang hanya menggambarkan persentase kepemilikan akte/buku nikah pada rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terbawah secara nasional.

2.5

SUMBER DATA

Data yang digunakan untuk mengukur ketahanan keluarga ini berasal dari berbagai hasil survei yang dilakukan oleh BPS ditambah dengan publikasi dari kementerian. Terdapat 8 (delapan) sumber data yang digunakan, meliputi: 1.

Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015. Adalah survei yang digunakan untuk untuk memperoleh keterangan rumah tangga dan anggota rumah tangga sasaran melalui kegiatan Pemutakhiran Basis Data Tepadu (PBDT) 2015. Target rumah tangga yang dikumpulkan datanya sekitar 27,2 juta rumah tangga, atau mencakup sekitar 40 persen rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terbawah secara nasional, yang dilaksanakan di 34 provinsi, 511 Kabupaten/Kota, 7.074 kecamatan dan 82.190 desa/kelurahan di seluruh wilayah Indonesia. Lingkup isi data (keterangan) yang dikumpulkan adalah alamat, keterangan sosial ekonomi rumah tangga dan individu anggota rumah tangga, yang sifatnya umum sehingga dapat digali dengan pengamatan dan wawancara (pengakuan).

2.

Survei Sosial Ekonomi Nasional Keterangan Pokok Rumah Tangga (Susenas Kor) 2015. Adalah survei yang mengumpulkan data yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi kondisi kesehatan, pendidikan, fertilitas, keluarga berencana, perumahan dan kondisi sosial ekonomi lainnya. Topik atau variabel yang dicakup dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, disebut Kor dan Modul. Variabel yang termasuk kategori Kor (inti) dikumpulkan datanya setiap tahun, untuk variabel kategori Modul dikelompokkan lagi ke dalam 3 (tiga) paket, masing-masing paket digilir pengumpulannya setiap 3 (tiga) tahun. Ketiga paket


tersebut adalah (i) Konsumsi/Pengeluaran, (ii) Pendidikan dan Sosial Budaya, dan (iii) Kesehatan dan Perumahan. Pelaksanaan Susenas Maret 2015 mencakup sekitar 300.000 rumah tangga sampel yang tersebar di 34 provinsi dan 511 kabupaten/kota di Indonesia dan menghasilkan estimasi yang dapat disajikan pada tingkat nasional dan provinsi. 3.

Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (Susenas MSBP) 2015. Adalah survei yang memberikan informasi terkait pendidikan, ketelantaran, kebudayaan, kepemudaan, keolahragaan, dan perlindungan sosial. Pendataan Susenas MSBP dilaksanakan bulan September 2015, mencakup 75.000 rumah tangga sampel dan tersebar di seluruh wilayah di Indonesia menghasilkan estimasi yang dapat disajikan pada tingkat nasional dan provinsi.

4.

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2015. Adalah survei yang digunakan khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional. Sakernas Tahunan 2015 dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan jumlah sampel sekitar 200 000 rumah tangga, dengan maksud untuk memperoleh estimasi data hingga tingkat kabupaten/kota.

5.

Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Ketahanan Sosial (Susenas Modul HANSOS) 2014. Adalah suatu survei yang menggambarkan kondisi ketahanan sosial di masyarakat. Indikator-indikator yang dicakup terkait dengan dengan modal sosial yang dimiliki masyarakat, partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik, tingkat keamanan dan kejahatan yang terjadi di masyarakat, serta perilaku masyarakat terhadap lingkungan hidupnya. Kegiatan ini diintegrasikan dengan pelaksanaan Susenas triwulan III pada tahun 2014 dan dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota dengan sampel sekitar 75.000 rumah tangga, dimana hasilnya dapat disajikan untuk tingkat nasional dan provinsi.

6.

Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2014. Adalah suatu survei yang mengumpulkan data terkait kebahagiaan dan kepuasan hidup penduduk secara nasional. Data yang dikumpulkan dilengkapi dengan data-data yang sifatnya kualitatif sehingga dibutuhkan petugas yang memiliki kemampuan berwawancara yang baik sehingga non sampling error dan non respons dapat ditekan sekecil mungkin. Pelaksanaan SPTK 2014, mencakup sekitar 75.000 rumah tangga sampel yang tersebar di 497


Kabupaten/Kota di seluruh provinsi, dimana hasilnya dapat disajikan untuk tingkat nasional dan provinsi. 7.

Publikasi Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 merupakan upaya Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI untuk menyediakan data dasar berbasis masyarakat, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai indikator kesehatan sebagai bahan penilaian pencapaian target MDGs, mengevaluasi keberhasilan perbaikan status kesehatan dan perkembangan upaya pembangunan kesehatan di tingkat nasional, provinsi sampai kabupaten/kota. Riskesdas mempunyai cakupan sampel sebesar ± 300.000 RT pada 12.000 Blok Sensus yang digunakan sebagai sampel Bidang Kesehatan Masyarakat. Estimasi yang yang dihasilkan dapat disajikan pada tingkat nasional dan provinsi, sedangkan untuk estimasi tingkat kabupaten tidak bisa berlaku untuk semua indikator karena keterbatasan jumlah sampel untuk keperluan analisis.

8.

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012. Adalah suatu survei yang dirancang untuk menyajikan informasi mengenai tingkat kelahiran, kematian, keluarga berencana dan kesehatan. Cakupan SDKI yaitu mencakup semua wanita usia subur (WUS) umur 15-49 tahun termasuk remaja wanita, pria kawin (PK) umur 15-54 tahun,dan remaja pria (RP) belum kawin umur 15-24 tahun. Pelaksanaan SDKI mencakup sekitar 46.000 rumah tangga sampel yang tersebar di di 33 provinsi, dimana hasil datanya dapat disajikan pada tingkat nasional dan provinsi.


PENGEMBANGAN UKURAN TINGKAT KETAHANAN KELUARGA INDONESIA

3

Ukuran tingkat ketahanan keluarga di Indonesia pada saat ini masih merupakan proses pengembangan. Ukuran ini akan terus disempurnakan sejalan dengan dinamika dan perkembangan zaman. Berbagai kendala yang berkaitan dengan indikator dan ketersediaan data, menyebabkan upaya pengembangan kerangka kerja ketahanan keluarga dan pengukurannya menjadi tantangan tersendiri yang penting untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pembahasan terkait tahapan pengembangan ukuran tingkat ketahanan keluarga yang digunakan pada publikasi ini meliputi: (1) metodologi pengembangan ukuran tingkat ketahanan keluarga; (2) penyusunan Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga (R-IKK), dan (3) Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga (R-IKK). 3.1

Metodologi Pengembangan Ukuran Tingkat Ketahanan Keluarga

Tingkat Ketahanan Keluarga diukur secara komposit yang mencakup berbagai indikator dari berbagai data hasil survei yang relevan dan tersedia di BPS. Ukuran tingkat ketahanan keluarga yang dihasilkan pada saat ini masih merupakan suatu rintisan indeks komposit yang diharapkan mampu menggambarkan secara sederhana tentang tingkat ketahanan keluarga. Indeks komposit tersebut pada saat ini bersifat sementara dan akan terus dikembangkan, sehingga indeks komposit ini disebut sebagai “Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga” atau “R-IKK”. Rintisan ini pada saatnya nanti diharapkan akan ditetapkan sebagai Indeks Ketahanan Keluarga (IKK). Sebagai sebuah ukuran tingkat ketahanan keluarga, maka R-IKK yang merupakan indeks komposit mencakup multidimensi, multivariabel, dan multiindikator, perlu diukur dengan menggunakan skenario pembobotan dimensi, variabel, dan indikator tertentu yang dianggap cocok. Metode yang digunakan untuk penentuan besarnya bobot dimensi, variabel, dan indikator pada publikasi ini adalah Analytic Hierarchy Process (AHP). Penggunaan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa berbagai dimensi, variabel, dan indikator yang digunakan pada saat ini diukur menggunakan berbagai data yang memiliki satuan ukur yang berbedabeda dan telah diagregasi ke level provinsi. Pertimbangan lain terkait penggunaan metode AHP ini adalah adanya penilaian bahwa kontribusi setiap dimensi, variabel,

Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 |27 27 Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016

dan indikator terhadap indeks komposit sangat mungkin berbeda-beda sesuai dengan tingkat kepentingan/peran masing-masing dalam kerangka teori ketahanan keluarga. Penetapan besarnya kontribusi setiap dimensi, variabel, dan indikator pengukur tingkat ketahanan keluarga yang tepat merupakan persoalan yang kompleks. Metode AHP digunakan untuk memutuskan secara sistematis atas berbagai kompleksitas persoalan dan peran setiap komponen penyusun R-IKK. Berbagai persoalan yang kompleks tersebut diuraikan ke dalam berbagai kelompok yang kemudian disusun menjadi suatu bentuk hierarki sehingga persoalan tersebut menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Tahapan pemecahan persoalan terkait ukuran tingkat ketahanan keluarga menggunakan metode AHP yang telah dilaksanakan yaitu: (1) penyusunan hierarki persoalan (decomposition); (2) penentuan ukuran perbandingan (comparative judgment); (3) penentuan prioritas (synthesis of priority); dan (4) evaluasi konsistensi logis (logical consistency). Penyusunan hierarki persoalan (decomposition) dilaksanakan untuk memecah persoalan ukuran tingkat ketahanan keluarga yang kompleks ke dalam berbagai bagian secara hierarki, dimulai dari persoalan yang bersifat umum hingga yang bersifat khusus. Dalam penyusunan hierarki, persoalan yang bersifat umum biasanya berupa konsep yang tidak terukur nilainya (unobserved) yang dikenal sebagai dimensi. Selanjutnya, persoalan yang lebih spesifik sebagai penyusun dimensi disebut sebagai variabel yang biasanya juga bersifat tidak terukur nilainya (unobserved). Sementara itu, persoalan yang lebih detil dan terukur sebagai penyusun variabel dan dimensi disebut sebagai indikator. Susunan hierarki persoalan ukuran tingkat ketahanan keluarga telah dibahas pada bab sebelumnya yang ditampilkan pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1. Tahapan penentuan ukuran perbandingan (comparative judgment) dilakukan oleh para ahli yang memiliki kompetensi terkait konsep ketahanan keluarga. Proses penentuan ukuran perbandingan relatif antar persoalan dilakukan dalam suatu forum World Cafe Method (WCM) yang dihadiri para ahli dan pelaksana kegiatan forum. Hanya para ahli ketahanan keluarga yang diperkenankan untuk memberikan penilaian ukuran perbandingan antar persoalan/objektif ini (pairwise comparisons). Pada setiap pasangan objektif, setiap ahli secara mandiri menentukan objektif mana yang dianggap lebih penting dan memberikan skor yang menggambarkan tingkat kepentingan objektif tersebut relatif terhadap objektif pasangannya. Skor dan tingkat kepentingan relatif antar objektif ditampilkan pada Tabel 3.1. Tahapan penentuan prioritas (synthesis of priority) dilaksanakan untuk menyajikan hasil ukuran perbandingan relatif dari para ahli pada forum WCM dalam bentuk sebuah matriks perbandingan. Matriks perbandingan ini kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menghitung eigenvector menggunakan teknik matematika. Eigenvector ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan urutan prioritas 28 Ketahanan Keluarga 2016 Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 28| Pembangunan

dari berbagai objektif tersebut. Oleh karena matriks perbandingan relatif tersedia pada setiap tingkatan hierarki (dimensi, variabel, dan indikator), maka sangat dimungkinkan untuk disusun urutan prioritas pada untuk setiap tingkatan hierarki. Tahapan terakhir yaitu evaluasi konsistensi logis (logical consistency) dengan maksud untuk mendapatkan gambaran derajat konsistensi maupun inkonsistensi penilaian pada ahli serta konsistensi logis terkait susunan prioritas keseluruhan objektif. Pada tahapan ini dapat ditentukan apakah penilaian yang diberikan oleh seorang ahli dapat diikutsertakan secara bersama-sama dengan penilaian para ahli lainnya dalam forum WCM tersebut. Bagi ahli yang memiliki konsistensi penilaian perbandingan yang rendah (inkonsisten) maka hasil penilaian ahli tersebut tidak layak untuk digunakan bagi penentuan prioritas objektif/persoalan yang dipecahkan dengan metode AHP ini. Tabel 3.1 Skala Ukuran Perbandingan Dua Objektif Secara Berpasangan Skor

Definisi

Deskripsi

(1)

(2)

(3)

1

Sama Penting (Equal Important)

Dua objektif memiliki derajat kepentingan yang sama atau setara.

3

Sedikit Lebih Penting (Somewhat More Important)

Pengalaman dan pertimbangan cenderung mementingkan salah satu objektif dibandingkan objektif pasangannya.

5

Lebih Penting (Much More Important)

Pengalaman dan pertimbangan yang kuat untuk menyokong salah satu objektif dibanding pasangannya.

7

Lebih Penting Secara Kuat (Very Much More Important)

9

Lebih Penting Secara Mutlak (Absolutely More Important)

Pengalaman dan pertimbangan secara mutlak dan tidak terbantahkan untuk menyokong salah satu objektif dibanding pasangannya.

2,4,6,8

Nilai Tengah (Intermediate Values)

Apabila diperlukan kompromi antara dua nilai yang berdekatan.

3.2

Pengalaman dan pertimbangan dengan sangat kuat untuk menyokong salah satu objektif dibanding pasangannya. Derajat kepentingan salah satu objektif telah terbukti dalam praktek.

Pengukuran Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga

Salah satu bagian penting dalam penggunaan metode AHP untuk menentukan besarnya bobot setiap dimensi, variabel, dan indikator penyusun ketahanan keluarga adalah pelaksanaan forum World Cafe Method (WCM). WCM merupakan sebuah metode yang sederhana dan efektif untuk menyelenggarakan dialog dengan

Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 |29 29

melibatkan banyak orang dalam suatu forum untuk membahas topik penting secara terfokus. Ada 5 (lima) unsur penting untuk suksesnya forum WCM antara lain: (1) adanya pengaturan (setting) tempat duduk dan meja untuk forum dimana setiap meja diperuntukkan bagi 4 atau 5 peserta; (2) pengelompokkan peserta forum untuk duduk menjadi grup-grup kecil; (3) instruksi yang sangat jelas oleh fasilitator (pimpinan forum) terkait pelaksanaan diskusi mencakup tata cara dan etika dalam berdiskusi sehingga dipahami oleh semua peserta; (4) setiap anggota grup dalam satu meja diberi pertanyaan yang sama dan diperbolehkan untuk saling bertanya terkait teknik pengisian tetapi dilarang mendiskusikan jawaban setiap pertanyaannya; dan (5) peserta secara individual diminta untuk memberikan penilaian tingkat kepentingan pada perbandingan antar dua dimensi atau antar dua indikator. Forum WCM untuk menentukan bobot setiap dimensi, variabel, dan indikator penyusun ketahanan keluarga diikuti oleh 17 orang ahli ketahanan keluarga. Para ahli yang terlibat pada acara WCM ini dibatasi hanya bagi seseorang yang telah memiliki pemahaman yang komprehensif terkait konsep dan pengukuran tingkat ketahanan keluarga. Ketujuhbelas orang ahli tersebut tertera pada Tabel 3.2. Hasil forum WCM tersebut kemudian diolah datanya menggunakan teknik matematika untuk dihasilkan eigenvector yang pada akhirnya akan diperoleh urutan prioritas dari berbagai dimensi, variabel, dan indikator penyusun ketahanan keluarga. Paralel dengan penghitungan eigenvector maka dilakukan penghitungan angka rasio konsistensi (consistency ratio) untuk menentukan ahli mana saja yang memiliki konsistensi dalam memberikan penilaian perbandingan relatif terhadap setiap pasangan objektif/persoalan. Ahli yang memiliki skor consistency ratio kurang dari 0,1 maka hasil penilaiannya dapat digunakan untuk menghitung bobot setiap dimensi variabel, dan indikator penyusun ketahanan keluarga. Hasil evaluasi konsistensi diperoleh fakta bahwa 17 ahli yang terlibat forum WCM semuanya memiliki konsistensi yang sangat baik dalam memberikan penilaian perbandingan antar objektif yang didiskusikan dalam forum tersebut. Dengan demikian, maka bobot setiap dimensi, variabel, dan indikator penyusun ketahanan keluarga dapat dihasilkan seperti pada Tabel 3.3 berikut ini. Hasil ini dikonfirmasi sebagai susunan dimensi, variabel, dan indikator yang logis oleh semua ahli yang terlibat dalam forum WCM, sehingga penggunaan metode AHP dinyatakan berhasil memberikan solusi bagi penentuan bobot dimensi, variabel, dan indikator penyusun ketahanan keluarga. Tahapan terakhir adalah penghitungan nilai R-IKK. Nilai R-IKK diperoleh dari penjumlahan secara tertimbang terhadap setiap indikator penyusun R-IKK. Nilai yang dijumlahkan adalah nilai setiap indikator yang sudah ditimbang/dikalikan dengan bobot masing-masing indikator dibagi dengan jumlah bobot. Penghitungan IKK diformulasikan sebagai berikut. 30 Ketahanan Keluarga 2016 Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 30| Pembangunan

Keterangan: R-IKK : Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga : Bobot (penimbang) indikator ke-i : Nilai indikator ke-i

∑ ∑

Tabel 3.2 Peserta Forum WCM Penyusunan Bobot Indeks Ketahanan Keluarga No

Nama

Instansi

Jabatan

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Dr. Heru P.Kasidi, M.Sc

KPPPA

Deputi Kesetaraan Gender

2.

Dr. Ir. Pribudiarta Nur, MM

KPPPA

Deputi Perlindungan Anak

3.

Budi Mardaya, SE, M.Si

KPPPA

Asdep Kesetaraan Gender

4.

Dra. Luli Altuiswaty, M.Sc

KPPPA

Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Keluarga

5.

Dra Sri Danti, M.A

KPPPA

Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Keluarga

6.

Dra. Niken Kiswandari, M.Si

KPPPA

Sekretaris Deputi Kesetaraan Gender

7.

Rohika Kurniadi S, SH, MSi

KPPPA

Asdep Pemenuhan Hak Anak APKL

8.

Ir. Nurti Mukti Wibawati

KPPPA

Sekretaris Deputi Perlindungan Anak

9.

Skriptandono,SE, MM

KPPPA

Kabid Kesetaraan Gender Bidang Kesehatan

10.

Dra. Lieska Prasetya, M.Sc

KPPPA

Kabid Kesetaraan Gender Bidang Pembangunan Keluarga

11.

Drs. Sayuti Fitri

KPPPA

Kabid Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan

12.

Dr. Herien Puspitawati, M.Sc.

IPB

Depertemen Ilmu Keluarga dan Konsumen

13.

Dr. Ir. Istiqlaliyah M. M.Si

IPB

Depertemen Ilmu Keluarga dan Konsumen

14.

dr. Eni Gustina, MPH

15.

Ir. Thoman Pardosi SE, M.Si

BPS

16.

Sentot B. Widoyono M.A

BPS

17.

Gantjang Amannullah M.A.

BPS

Kemenkes

Direktur Kesehatan Keluarga Direktur Statistik Ketahanan Sosial Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat


Tabel 3.3 Bobot/Kontribusi Dimensi, Variabel, dan Indikator Penyusun Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga Dimensi (1)

Variabel (2)

Landasan Legalitas (0,121) Landasan Keutuhan Keluarga Legalitas dan (0,037) Keutuhan Keluarga (0,309) Kemitraan Gender (0,150)

Kecukupan Pangan dan Gizi (0,120) Ketahanan Fisik (0,196)

Ketahanan Ekonomi (0,231)

Ketahanan Sosial Psikologis (0,178)

Indikator (3)

(4)

1.

Legalitas Perkawinan

0,07307

2.

Legalitas Kelahiran

0,04807

3.

Keutuhan Keluarga

0,03782

4.

Kebersamaan Dalam Keluarga

0,04119

5.

Kemitraan Suami-Istri

0,04599

6.

Keterbukaan Pengelolaan Keuangan

0,02829

7.

Pengambilan Keputusan Keluarga

0,03435

8.

Kecukupan Pangan

0,05057

9.

Kecukupan Gizi

0,06924

Kesehatan Keluarga Keterbebasan dari Penyakit Kronis dan 10. (0,047) Disabilitas Ketersediaan Tempat/Lokasi Tetap Untuk Tidur (0,029) Tempat Tinggal Keluarga (0,020)

Bobot

0,04728

11. Ketersediaan Lokasi Tetap Untuk Tidur

0,02897

12. Kepemilikan Rumah

0,02014

Pendapatan Keluarga (0,038)

13. Pendapatan Perkapita Keluarga

0,01116

14. Kecukupan Pendapatan Keluarga

0,02673

Pembiayaan Pendidikan Anak (0,123)

15.

16. Keberlangsungan Pendidikan Anak

0,06455

Jaminan Keuangan Keluarga (0,050)

17. Tabungan Keluarga

0,01876

18. Jaminan Kesehatan Keluarga

0,03147

Keharmonisan Keluarga (0,0134)

19.

Kemampuan Pembiayaan Pendidikan Anak

Sikap Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

20. Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak

Kepatuhan Terhadap 21. Penghormatan Terhadap Hukum Hukum (0,044) Kepedulian Sosial 22. Penghormatan Terhadap Lansia (0,042)

Ketahanan Keeratan Sosial Partisipasi dalam Kegiatan Sosial di 23. Sosial Budaya (0,019) Lingkungan (0,085) Ketaatan Beragama Partisipasi dalam Kegiatan Keagamaan 24. (0,025) di Lingkungan

32 Ketahanan Keluarga 2016 Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 32 | Pembangunan

0,05866

0,06610 0,06802 0,04413 0,04210 0,01868 0,02468

3.3

Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga (R-IKK)

Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga (R-IKK) memiliki nilai skala antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi tingkat ketahanan keluarga maka semakin besar nilai indeksnya hingga mendekati 100. Tingkat ketahanan keluarga yang rendah diindikasikan dengan nilai indeks yang semakin menurut mendekati nilai 50. Sebaliknya nilai indeks dibawah 50 dan semakin kecil mendekati nilai 0 menunjukkan terjadinya kerentanan keluarga. Pembahasan terkait tingkat ketahanan keluarga dilakukan dengan membagi nilai indeks menjadi 5 (lima) kategori ketahanan keluarga, yaitu: (1) sangat rendah, (2) rendah, (3) cukup, (4) tinggi, dan (5) sangat tinggi. Eksplorasi penentuan nilai batas kelompok (cutting point) pada setiap kategori dilakukan dengan memanfaatkan distribusi data, diantaranya berdasarkan: (1) rentang data yang sama, (2) frekuensi (persentil), atau (3) standar deviasi. Ketiga skenario pengklasifikasian tersebut menghasilkan nilai batas yang berbeda-beda seperti tercantum dalam tabel berikut: Tabel 3.4 Nilai Batas Kelompok Menurut Skenario Pengklasifikasian R-IKK Kategori R-IKK

Rentang Data Sama

Persentil

Standar Deviasi

(1)

(2)

(3)

(4)

Sangat Rendah

Kurang Dari 61,16

Kurang Dari 68,59

Kurang Dari 62,96

Rendah

61,16 - 65,76

68,59 - 71,17

62,96 - 67,41

Cukup

65,76 - 70,36

71,17 - 72,81

67,41 - 76,30

Tinggi

70,36 - 74,96

72,81 - 74,81

76,30 - 80,75

Sangat Tinggi

Lebih Dari Atau Sama Dengan 74,96



Terdapat perbedaan signifikan diantara ketiga skenario pengklasifikasian yang digunakan. Pengelompokkan dengan menggunakan persentil dan standar deviasi sangat tergantung pada distribusi data yang digunakan, sementara itu dengan skenario rentang data yang sama, nilai batas kelompok (cutting point) R-IKK yang dihasilkan mempunyai panjang interval yang relatif sama. Selanjutnya, nilai batas yang dihasilkan dari skenario rentang data yang sama dimodifikasi dengan pembulatan, namun dengan tetap mengutamakan keterseimbangan panjang interval pada tiap kelompok. Hasil modifikasi batas skenario ini menjadi sebagai berikut: (1) ketahanan keluarga kategori Sangat Rendah adalah wilayah yang memiliki R-IKK kurang dari 60; (2) ketahanan keluarga kategori Rendah merupakan wilayah dengan R-IKK kurang dari 65 dan lebih dari atau sama dengan 60; (3) ketahanan keluarga kategori Cukup adalah wilayah dengan R-IKK kurang dari 70 dan lebih dari atau sama dengan 65; (4) ketahanan keluarga kategori Tinggi adalah wilayah dengan R-IKK


33

Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 | 33

kurang dari 75 dan kurang dari atau sama dengan 70; dan (5) ketahanan keluarga kategori Sangat Tinggi merupakan wilayah dengan R-IKK minimal 75. Dengan nilai batas kelompok (cutting point) tersebut, maka diharapkan perubahan indeks akibat dari adanya perubahan kondisi sosial dan ekonomi dapat lebih mudah dibandingkan antar waktu. Terkait bahwa R-IKK masih dalam proses pengembangan, maka dalam publikasi ini nilai R-IKK pada masing-masing provinsi masih disajikan dalam kategori sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, atau sangat tinggi. Penyajian tingkat ketahanan keluarga yang lebih detil membutuhkan penyempurnaan lebih lanjut pada kegiatan pengukuran di masa mendatang. Rintisan Indeks Ketahanan keluarga menurut provinsi dan kategori tingkat ketahanan keluarga dapat dilihat pada Gambar 3.1. Agar grafik lebih terlihat jelas, maka grafik ditampilkan dengan skala nilai R-IKK 50 sampai 80. Menarik untuk diketahui bahwa dari 34 provinsi di Indonesia, setengahnya (tujuh belas provinsi) memiliki nilai R-IKK di atas rata-rata nasional, dan sebaliknya. Dua puluh tiga diantara provinsi-provinsi di Indonesia tampaknya sudah masuk dalam kategori tingkat ketahanan keluarga “tinggi” atau “sangat tinggi”. Provinsi dengan R-IKK tertinggi terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebaliknya, provinsi dengan R-IKK terendah terdapat di Papua. Selanjutnya, terdapat dua provinsi yang masuk dalam kategori R-IKK rendah, yaitu Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, sebanyak delapan provinsi termasuk ke dalam kelompok yang memiliki ketahanan keluarga kategori cukup.


Gambar 3.1

Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga (R-IKK) Menurut Provinsi dan Kategori Tingkat Ketahanan Keluarga Sangat rendah

Rendah

Cukup

Tinggi

Sangat tinggi

DI Yogyakarta Kepulauan Riau Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Bali Jawa Tengah Kalimantan Tengah Kep. Bangka Belitung DKI Jakarta Jambi Kalimantan Utara Jawa Timur Sulawesi Utara Sumatera Barat Aceh Riau Sumatera Selatan INDONESIA Sulawesi Selatan Lampung Bengkulu Gorontalo Jawa Barat Maluku Utara Sulawesi Tengah Maluku Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Banten Kalimantan Barat Sumatera Utara Papua Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua 50

55

60

65

70

75

80


Penyajian peta tematik R-IKK Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3.2. Terlihat bahwa umumnya provinsi dengan kategori R-IKK sangat tinggi berbatasan dengan RIKK yang juga berkategori sangat tinggi atau tinggi, kecuali Provinsi Bali. Provinsi Bali dengan R-IKK sangat tinggi ini selain berbatasan dengan provinsi dengan R-IKK kategori tinggi (Jawa timur), ternyata juga berbatasan provinsi dengan R-IKK yang sangat rendah, yaitu Nusa Tenggara Barat. Pada Pulau Sumatera, terlihat bahwa hampir seluruh provinsi memiliki R-IKK yang terkategori tinggi (atau bahkan sangat tinggi), kecuali di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki R-IKK kategori cukup. Pola yang sama juga terjadi di Pulau Jawa, kecuali Provinsi Banten yang memiliki R-IKK kategori cukup. Demikian pula untuk pulau Kalimantan dimana hampir semua provinsi memiliki R-IKK kategori tinggi atau sangat tinggi, kecuali Provinsi Kalimantan Barat yang masih memiliki R-IKK kategori cukup. Pada Pulau Sulawesi berimbang antara provinsi dengan nilai R-IKK kategori tinggi dan provinsi dengan kategori cukup, masing-masing tiga provinsi. Sementara itu, di Pulau Maluku dan Papua, nilai R-IKK provinsinya memiliki nilai dengan kategori beragam yaitu kategori tinggi pada Maluku Utara, kategori cukup pada Maluku dan Papua Barat, dan kategori sangat rendah pada Papua. Di sini terlihat bahwa Provinsi Papua dapat dikatakan memiliki nilai R-IKK yang relatif timpang dibandingkan R-IKK provinsi-provinsi di sekitarnya, bahkan bila dibandingkan dengan R-IKK seluruh provinsi di Indonesia.



37

115

nesia

120

125

130

135

U

140

140

-10

-5

95

100

Keterangan: < 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75 > 75 105

110

115

120

125

135


130

-10

-5

0

110

0

105

5

100

5

95

Gambar 3.2 Peta Rintisan Indeks Ketahanan Keluarga

LANDASAN LEGALITAS DAN KEUTUHAN KELUARGA

4

Dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga terdiri dari 3 variabel, yaitu (1) landasan legalitas, (2) keutuhan keluarga, dan (3) kemitraan gender. Masingmasing dari variabel tersebut dinilai dengan beberapa indikator. Pertama, landasan legalitas dinilai dengan 2 indikator, yaitu legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran. Kedua, keutuhan keluarga dinilai dengan indikator keutuhan keluarga. Sedangkan yang ketiga, kemitraan gender dinilai dengan 4 indikator, yaitu kemitraan suami-istri, kebersamaan dalam keluarga, keterbukaan pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan keluarga. 4.1

LANDASAN LEGALITAS

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sesuai yang tercantum dalam Pasal 28B ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dalam Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa pembangunan keluarga bertujuan meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Kemudian, disebutkan pula bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertolak dari penjelasan di atas, tercermin bahwa landasan legalitas perkawinan merupakan salah satu landasan penting bagi keluarga untuk membentuk sebuah keluarga harmonis yang sejahtera lahir dan batin. Perkawinan yang tidak sah akan menjadi hambatan dalam mencapai kesejahteraan dan ketahanan keluarga yang kuat karena perkawinan yang tidak sah mengandung resiko tidak terpenuhinya hakhak anak dan isteri. Dalam pembahasan selanjutnya, landasan legalitas akan menyajikan dua topik yang saling berkaitan, yaitu legalitas perkawinan dan legalitas kelahiran. Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 | 39


39

4.1.1 Legalitas Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya; dan disamping itu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama, sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975). Setelah melakukan pencatatan perkawinan, masing-masing suami dan isteri akan memperoleh kutipan akta perkawinan yang menjadi alat bukti perkawinan yang sah, yaitu berupa buku nikah isteri dan buku nikah suami. Oleh karena itu, legalitas perkawinan dapat dilihat dari kepemilikan buku nikah dari pasangan suami dan istri. Informasi terkait kepemilikan buku nikah dapat diambil dari data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015. Namun, PBDT 2015 hanya mencakup 40 persen rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terbawah secara nasional. Walaupun begitu, informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai pendekatan kasar mengenai kepemilikan buku nikah secara nasional. Asumsinya, apabila sebagian besar rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terbawah telah memiliki buku nikah, maka rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan di atas mereka kemungkinan akan lebih banyak lagi yang memiliki buku nikah. Gambar 4.1

Persentase Rumah Tangga dengan Tingkat Kesejahteraan 40 persen Terbawah Secara Nasional Menurut Kepemilikan Buku Nikah, 2015 15,79

84,21

Memiliki

Tidak Memiliki

Sumber : PBDT 2015


40


Pada tahun 2015 tercatat sekitar 74 persen kepala rumah tangga dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terbawah secara nasional berstatus kawin, dimana sekitar 84 persen rumah tangga diantaranya memiliki buku nikah (Gambar 4.1). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga di Indonesia telah memiliki landasan legalitas perkawinan dalam membangun ketahanan keluarga. Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 16 persen rumah tangga yang tidak memiliki buku nikah. Banyak faktor yang dapat menyebabkan mengapa mereka tidak mencatatkan perkawinan mereka di KUA ataupun Kantor Catatan Sipil, diantaranya yaitu keperluan poligami, adanya keyakinan bahwa pencatatan tidak diwajibkan agama, dan ketidaktahuan fungsi dari surat nikah. Faktor penyebab lain dari perkawinan tidak tercatat adalah karena sudah berumur, perkawinan di bawah umur, dan untuk menutupi aib (Kustini, 2013). Jika diperhatikan menurut provinsi, Papua menempati posisi terendah dan menjadi satu-satunya provinsi yang persentase rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terbawah secara nasional yang memiliki buku nikah kurang dari 50 persen, yaitu sebesar 21,53 persen (Gambar 4.2). Rendahnya persentase di Provinsi Papua ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terbawah secara nasional tersebut memiliki ketahanan keluarga masih rendah. Selanjutnya, empat provinsi berikutnya dengan persentase terendah untuk rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terbawah secara nasional yang mempunyai buku nikah adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali dan Papua Barat.



41

Gambar 4.2

Persentase Rumah Tangga Dengan Tingkat Kesejahteraan 40 persen Terbawah Secara Nasional yang Memiliki Buku Nikah Menurut Provinsi, 2015 Aceh

91,99

Sumatera Utara

76,14

Sumatera Barat

84,59

Riau

92,77

Jambi

84,06

Sumatera Selatan

88,86

Bengkulu

88,71

Lampung

86,17

Kep. Bangka Belitung

84,58

Kepulauan Riau

97,12

DKI Jakarta

96,09

Jawa Barat

85,72

Jawa Tengah

98,47

DI Yogyakarta

97,17

Jawa Timur

92,73

Banten

62,65

Bali

55,80

Nusa Tenggara Barat

58,83

Nusa Tenggara Timur

52,59

Kalimantan Barat

67,64

Kalimantan Tengah

81,53

Kalimantan Selatan

79,62

Kalimantan Timur

90,59

Kalimantan Utara

82,57

Sulawesi Utara

89,84

Sulawesi Tengah

77,16

Sulawesi Selatan

82,16

Sulawesi Tenggara

78,92

Gorontalo

87,48

Sulawesi Barat

70,45

Maluku

73,89

Maluku Utara

75,53

Papua Barat

Papua

59,91 21,53

Sumber : PBDT 2015


42


Indonesia : 84,21

4.1.2 Legalitas Kelahiran Akte kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Kepemilikan akte kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Kemudian hal ini juga ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, ayat (1) “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”, dan ayat (2) berbunyi “identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akte kelahiran”. Gambar 4.3

Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Kepemilikan Akte Kelahiran Anggota Rumah Tangga (ART) Umur 0-17 Tahun, 2015

84,42

78,03

71,95

Seluruhnya memiliki akte kelahiran Sebagian memiliki akte kelahiran 20,38 6,04

Perkotaan

9,54

7,67

Perdesaan

6,88

15,09

Tidak ada yang memiliki akte kelahiran

Perkotaan + Perdesaan

Sumber: Susenas KOR 2015 Sesuai dengan Undang-undang No 35 tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang berarti bahwa setiap anak dengan umur tersebut berhak untuk memiliki akte kelahiran. Sekitar 70 persen rumah tangga di Indonesia mempunyai anggota rumah tangga (ART) yang berumur 0-17 tahun (Lampiran 4.2). Dimana, sekitar 78 persen rumah tangga di antaranya telah mempunyai akte kelahiran bagi semua anak tersebut (Gambar 4.3). Namun, rumah Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 | 43


43

tangga yang masih belum sadar untuk mendaftarkan anaknya secara sah juga masih cukup besar. Hal ini ditunjukkan dengan persentase rumah tangga yang sebagian atau semua anggota rumah tangga berumur 0-17 tahun yang tidak memiliki akte kelahiran, yaitu sebesar 22 persen (Gambar 4.3). Permasalahan masih besarnya rumah tangga yang anaknya belum mempunyai akte kelahiran lebih umum terdapat di wilayah perdesaan. Tercatat bahwa persentase rumah tangga yang belum semua anaknya memiliki akte kelahiran di wilayah perdesaan lebih besar dari pada wilayah perkotaan. Dimana persentase rumah tangga yang sebagian atau bahkan seluruh anggota rumah tangga berumur 0-17 tahun yang tidak memiliki akte kelahiran di perdesaan sebesar 28,05 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 15,58 persen (Gambar 4.3). Apabila dilihat per kelompok umur, maka persentase tertinggi penduduk yang memiliki akte kelahiran berada pada kelompok umur 6-11 tahun, yaitu sebesar 82,98 persen. Besaran tersebut tidak jauh berbeda dengan kepemilikan akte kelahiran untuk kelompok umur 12-17 tahun. Namun, persentase pada kelompok umur 0-5 tahun lebih kecil, yaitu sebesar 74,46 persen (Gambar 4.4). Padahal pemerintah telah menetapkan target nasional Indikator Kepemilikan Akte Kelahiran di kalangan anak, yaitu sebesar 75 persen untuk tahun 2015 (Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015). Gambar 4.4

Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun yang Memiliki Akte Kelahiran Menurut Kelompok Umur dan Target Nasional Kepemilikan Akte Kelahiran, 2015 82,98

82,82

Target Nasional (2015) 75,00

74,46

0 -5 Tahun

6 - 11 Tahun

12 - 17 Tahun

Sumber : Susenas KOR 2015


44


Ketiadaan biaya merupakan alasan yang paling umum disampaikan oleh para orang tua untuk tidak mendaftarkan kelahiran anak. Contohnya di Nusa Tenggara Timur (NTT), dari sekitar 46 persen penduduk umur 0-17 tahun yang tidak mempunyai akte kelahiran, 25,18 persen diantaranya mencatatkan ketiadaan biaya sebagai alasan utama mengapa anak tidak memiliki akte kelahiran (Lampiran 4.4). Alasan lainnya yang biasa dikemukakan adalah orang tua merasa tidak perlu atau malas untuk mengurus akte kelahiran, dan kurangnya informasi mengenai mengapa dan bagaimana mereka harus mendaftarkan kelahiran. Contohnya di Papua yang menjadi provinsi dengan persentase tertinggi untuk rumah tangga yang seluruh ART berumur 0-17 tahun tidak memiliki akte kelahiran. Ketidaktahuan bahwa kelahiran harus dicatatkan atau bagaimana cara mengurusnya menjadi alasan utama banyaknya anak yang tidak memiliki akte kelahiran di Papua (Lampiran 4.4).



45

Gambar 4.5

Persentase Rumah Tangga yang Semua ART Berumur 0-17 Tahun Memiliki Akte Kelahiran Menurut Provinsi, 2015 Aceh

76,28

Sumatera Utara

61,72

Sumatera Barat

71,12

Riau

71,24

Jambi

88,18

Sumatera Selatan

82,94

Bengkulu

85,07

Lampung

79,72


91,86

Kepulauan Riau

91,92

DKI Jakarta

92,90

Jawa Barat

76,73

Jawa Tengah

89,48

DI Yogyakarta

95,10

Jawa Timur

82,70

Banten

67,96

Bali

78,03

Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur

63,46 44,84

Kalimantan Barat

76,64

Kalimantan Tengah

77,17

Kalimantan Selatan

81,92

Kalimantan Timur

90,43

Kalimantan Utara

83,91

Sulawesi Utara

80,50

Sulawesi Tengah

61,17

Sulawesi Selatan

78,59

Sulawesi Tenggara

69,43

Gorontalo

79,35

Sulawesi Barat

74,13

Maluku

62,24

Maluku Utara

65,23

Papua Barat Papua Sumber : Susenas KOR 2015


46


64,03 37,46

Indonesia : 78,03

4.2

KEUTUHAN KELUARGA

Keluarga sebagai sebuah sistem sosial mempunyai sejumlah fungsi, seperti fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, pembinaan lingkungan (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994). Keluarga dapat terpecah atau tidak berfungsi secara normal apabila salah satu atau lebih anggota keluarga tidak atau gagal menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu contohnya adalah hubungan antar anggota keluarga yang tidak harmonis atau ikatan emosi antar anggota keluarga kurang terjalin dengan baik. Kondisi seperti ini sangat berpengaruh pada kesinambungan fungsi sosial keluarga dan akhirnya berpengaruh pada keberlangsungan kehidupan keluarga. Dalam banyak kasus, fungsi sosialisasi tersebut harus diambil alih oleh orang lain atau lembaga lain. Untuk menjamin keberlangsungan fungsi sosial tersebut maka setiap anggota keluarga harus tinggal bersama dalam satu atap, dengan ikatan emosional dan mempunyai kewajiban antara satu orang dengan orang yang lainnya. Itulah alasan mengapa keutuhan keluarga menjadi salah satu komponen dari ketahanan keluarga. Peluang terjadinya kegagalan fungsi keluarga akan semakin besar ketika salah satu anggota keluarga, terutama suami atau istri tidak tinggal bersama dalam satu rumah. Namun sering kali terdapat suatu kondisi yang memaksa pasangan suami-istri untuk tinggal terpisah. Contohnya, suami-istri yang harus tinggal terpisah karena tuntutan pekerjaan dalam jangka waktu yang cukup lama. Suami-istri yang tinggal terpisah dalam waktu cukup lama beresiko tinggi untuk mengalami rasa curiga dan pertengkaran yang lebih sering dan berujung pada kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Pada tahun 2015, tercatat 81,45 persen rumah tangga dengan kepala rumah tangga yang berstatus kawin dan hampir semua kepala rumah tangga yang berstatus kawin tersebut tinggal bersama dalam satu rumah dengan pasangannya (Lampiran 4.5). Pasangan suami-istri yang tinggal bersama dalam satu rumah memiliki waktu kebersamaan yang lebih banyak daripada mereka yang tidak tinggal serumah. Sehingga, pasangan suami-istri yang tinggal serumah memiliki ketahanan keluarga yang lebih kuat daripada mereka yang tidak tinggal serumah. Oleh karena 95 persen rumah tangga di Indonesia kepala rumah tangga dan pasangannya tinggal bersama dalam satu rumah, maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar rumah tangga di Indonesia memiliki ketahanan keluarga yang kuat (Gambar 4.6). Apabila dilihat menurut klasifikasi wilayahnya, ternyata di perkotaan persentase rumah tangga yang kepala rumah tangganya tinggal bersama dalam satu atap lebih tinggi daripada di perdesaan. Meskipun demikian, perbedaan persentase antara perdesaan dan perkotaan ini tidak besar. Pada tahun 2015, persentase rumah Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 | 47


47

tangga yang kepala rumah tangganya tinggal bersama dalam satu atap di perkotaan sebesar 95,5 persen (Gambar 4.6). Sedangkan, di perdesaan persentase rumah tangga yang kepala rumah tangganya tinggal bersama dalam satu atap sebesar 95,1 persen (Gambar 4.6). Hal ini menunjukkan bahwa baik di wilayah perkotaan maupun di perdesaan, sebagian besar rumah tangganya memiliki ketahanan keluarga yang kuat. Gambar 4.6

Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Tempat Tinggal Kepala Rumah Tangga dan Pasangannya, 2015 95,09

95,49

4,51 Perkotaan

95,28

4,91

Perdesaan

4,72 Perkotaan + Perdesaan

KRT tinggal serumah dengan pasangan KRT tidak tinggal serumah dengan pasangan Sumber: Susenas KOR 2015

Jika dibandingkan antar provinsi, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi provinsi yang memiliki persentase terendah untuk kepala rumah tangga yang tinggal serumah dengan pasangannya, yaitu sebesar 88,64 persen (Gambar 4.7). Seperti diketahui, sekitar 96 persen desa di NTB menjadi daerah asal Tenaga Kerja Indonesia (Pendataan Potensi Desa Indonesia, 2014). Di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah memiliki persentase terendah untuk kepala rumah tangga yang tinggal serumah dengan pasangannya, yaitu sebesar 92,15 persen (Gambar 4.7). Persentase ini juga sejalan dengan banyaknya desa di Jawa Tengah yang menjadi daerah asal Tenaga Kerja Indonesia, dimana sekitar 84,74 persen desa terdapat warga yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (Pendataan Potensi Desa Indonesia, 2014).


48


Gambar 4.7

Persentase Kepala Rumah Tangga Yang Tinggal Serumah Dengan Pasangan Menurut Provinsi, 2015 Aceh

98,04

Sumatera Utara

97,45

Sumatera Barat

97,61

Riau

98,25

Jambi

97,34

Sumatera Selatan

98,20

Bengkulu

97,86

Lampung

96,25


97,81

Kepulauan Riau

96,07

DKI Jakarta

95,26

Jawa Barat

94,88

Jawa Tengah

92,15

DI Yogyakarta

95,49

Jawa Timur

95,12

Banten

95,96

Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur

96,67 88,64 93,67

Kalimantan Barat

97,41

Kalimantan Tengah

96,93

Kalimantan Selatan

96,68

Kalimantan Timur Kalimantan Utara

97,58 92,80

Sulawesi Utara

96,92

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara

97,58

95,51 94,77

Gorontalo

96,89

Sulawesi Barat

97,26

Maluku

96,43

Maluku Utara Papua Barat Papua

97,19 93,86 96,22

Indonesia : 95,28 Sumber : Susenas KOR 2015



49

4.3

KEMITRAAN GENDER

Gender menyangkut perbedaan peran, fungsi, tanggungjawab, kebutuhan dan status sosial antara laki-laki dan perempuan berdasarkan bentukan/konstruksi dari budaya masyarakat. Kemitraan gender merupakan kerjasama secara setara dan berkeadilan antara suami dan istri serta anak-anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian pekerjaan dan peran, baik peran publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan (Puspitawati, 2013). Kemitraan dalam pembagian peran suami dan istri untuk mengerjakan aktivitas kehidupan keluarga menunjukkan adanya transparansi penggunaan sumberdaya, rasa saling ketergantungan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati sehingga terselenggaranya kehidupan keluarga yang harmonis. Dalam pembahasan selanjutnya kemitraan gender dalam keluarga dijelaskan melalui kemitraan suami-istri, keterbukaan pengelolaan keuangan, serta pengambilan keputusan keluarga. 4.3.1 Kebersamaan dalam Keluarga Herien Puspitawati (2012) menyatakan pembagian peran suami-istri dalam menjalankan fungsi keluarga berkaitan dengan komponen perilaku mulai dari perhatian, bantuan moril dan material, sampai dengan bantuan tenaga dan waktu. Sehingga kemitraan gender dalam mengurus rumah tangga tidak hanya mencakup pekerjaan membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian dan sejenisnya, namun termasuk pula pengasuhan anak, seperti menemani anak belajar, dan bermain. Perhatian, kasih sayang dan pola asuh yang diterapkan orang tua pada anak-anak akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak-anak di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara suami dan istri dalam meluangkan waktu bersama dengan anak, agar kebersamaan dengan anak selalu terjalin dan pengasuhan anak tidak terhambat sehingga ketahanan keluarga dapat tercipta. Waktu luang bersama keluarga dikelompoknya kedalam 3 kategori, yaitu lebih dari cukup (lebih dari 28 jam dalam seminggu), cukup (14 sampai 28 jam dalam seminggu), dan kurang (kurang dari 14 jam dalam seminggu). Waktu luang sebanyak 14 jam selama seminggu dianggap mencukupi untuk mengasuh anak (Parker dan Wang, 2013). Selanjutnya, data yang spesifik memberikan informasi jumlah waktu yang dihabiskan orang tua untuk bercengkrama dengan anak, menemani anak belajar dan sejenisnya tidak tersedia. Satu-satunya informasi yang cukup relevan tersedia dari data Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2014 adalah waktu luang yang digunakan bersama keluarga, dimana keluarga yang dimaksud tidak hanya anak namun termasuk pula pasangan atau lainnya yang dianggap keluarga.


50


Gambar 4.8

Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Kecukupan Waktu Luang Bersama Keluarga, 2014

50,61

48,87

28,49 22,64

Perkotaan Kurang (< 14 Jam)

dan

49,74

25,80

23,59

Wilayah

Perdesaan Cukup (14 - 28 Jam)

23,12

27,14

Perkotaan + Perdesaan Lebih dari Cukup (> 28 Jam)

Sumber : SPTK 2014

Mayoritas rumah tangga di Indonesia mempunyai waktu kebersamaan dengan keluarga yang cukup, ini berarti bahwa mayoritas rumah tangga di Indonesia tersebut berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang kuat. Data SPTK 2014 menunjukkan lebih dari 75 persen rumah tangga mempunyai waktu luang bersama keluarga minimal 14 jam seminggu atau rata-rata minimal 2 jam per hari. Ini berarti dari 100 rumah tangga terdapat 75 rumah tangga yang memiliki waktu luang untuk melakukan kegiatan bersama keluarga lebih dari 14 jam seminggu. Bahkan terdapat sebanyak 27,14 persen rumah tangga yang mempunyai waktu luang bersama keluarga lebih dari 28 jam seminggu (Gambar 4.8). Meskipun demikian, masih terdapat 23,12 persen rumah tangga yang hanya memiliki waktu luang untuk melakukan kegiatan bersama keluarga kurang dari 14 jam seminggu. Apabila dibandingkan menurut klasifikasi wilayah, ternyata persentase rumah tangga yang memiliki waktu luang bersama keluarga minimal 14 jam seminggu lebih besar di perkotaan (77,36%) daripada perdesaan (76,41%). Hal ini terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia (Lampiran 4.6.1 dan 4.6.2). Jika dibandingkan antar provinsi, Papua menjadi provinsi dengan persentase rumah tangga yang memiliki waktu luang bersama keluarga minimal 14 jam dalam seminggu terendah yakni sebesar 56,92% (Gambar 4.9). Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 | 51


51

Gambar 4.9

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Waktu Luang Bersama Keluarga Minimal 14 Jam dalam Seminggu Menurut Provinsi, 2014 Aceh

74,47

Sumatera Utara

72,07

Sumatera Barat

77,69

Riau

81,26

Jambi

84,11

Sumatera Selatan

76,95

Bengkulu

83,40

Lampung

81,62


84,70

Kepulauan Riau

79,52

DKI Jakarta

75,91

Jawa Barat

80,89

Jawa Tengah

73,04

DI Yogyakarta

72,90

Jawa Timur

78,53

Banten Bali

74,31 62,08

Nusa Tenggara Barat

77,15

Nusa Tenggara Timur

65,94

Kalimantan Barat

73,43

Kalimantan Tengah

78,89

Kalimantan Selatan

80,19

Kalimantan Timur

80,61

Sulawesi Utara

74,64

Sulawesi Tengah

79,30

Sulawesi Selatan

86,84

Sulawesi Tenggara

68,55

Gorontalo

72,80

Sulawesi Barat

78,57

Maluku

70,52


68,04 65,53 56,92

Indonesia : 76,88 Sumber : SPTK 2014


52


4.3.2 Kemitraan Suami-Istri Konsep keluarga konvensional, memiliki struktur atau pola relasi dimana suami sebagai pemberi nafkah (peran produktif) dan pelindung keluarga (peran publik), sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangga (peran domestik), yaitu mencuci, memasak, mengasuh anak dan lain-lain. Konsep pola relasi tersebut telah mengalami pergeseran sesuai dengan perubahan kondisi sosial budaya masyarakat. Melalui kemitraan dan relasi gender yang harmonis, mereka dapat merencanakan dan melaksanakan manajemen sumberdaya keluarga sehingga anggota keluarga mempunyai pembagian peran dalam berbagai aktivitas (domestik, publik, dan kemasyarakatan) dalam rangka menjembatani permasalahan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga (sosial, ekonomi, psikologi, spiritual) yang berkeadilan dan berkesetaran gender (Puspitawati, 2012). Apalagi saat ini terdapat kecenderungan meningkatnya jumlah istri yang berperan ganda, sebagai ibu rumah tangga yang membantu mencari nafkah. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional dalam publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) wanita meningkat dari 48,08 persen pada 2006 menjadi 52,71 persen pada 2016. Data Susenas 2015 menunjukkan terdapat 81,45 persen rumah tangga mempunyai kepala rumah tangga berstatus kawin, dimana 68,95 persen rumah tangga masih mempercayakan urusan pekerjaan rumah tangga kepada pasangannya, yang umumnya adalah perempuan. Kegiatan yang dimaksud mencakup berbagai kegiatan sehari-hari untuk mengurus rumah tangga, seperti mencuci, memasak, mengasuh anak, mengantar anak ke sekolah dan sebagainya. Lebih jauh, hanya 23,48 persen rumah tangga yang KRT dan pasangannya menyatakan mengurus rumah tangga bersama selama seminggu terakhir (Gambar 4.9). Angka ini diperoleh berdasarkan kegiatan mengurus rumah tangga selama seminggu terakhir yang dilakukan KRT berstatus kawin atau pasangannya. Hasil tersebut menunjukkan kemitraan gender dalam keluarga Indonesia masih rendah dan berpotensi memicu konflik peran suami-istri yang akhirnya mengganggu ketahanan keluarga. Apalagi diantara rumah tangga dengan KRT berstatus kawin terdapat 52,11 persen istri yang bekerja (Lampiran 4.8). Seorang istri yang bekerja akan memiliki waktu yang lebih sedikit untuk mengurus rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan kemitraan gender dalam rumah tangga untuk mencapai keharmonisan dan kesejahteraan keluarga sehingga tercipta ketahanan keluarga yang kuat.



53

Gambar 4.10 Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Orang yang Mengurus Rumah Tangga Selama Seminggu Terakhir, 2015 70,45

67,40

24,83

68,95

23,48

22,17 2,93 4,85

Perkotaan

3,08 4,30 Perdesaan

KRT dan Pasangan Mengurus Ruta Hanya KRT Mengurus Ruta

3,00 4,57 Perkotaan + Perdesaan

Hanya Pasangan Mengurus Ruta Lainnya


Apabila dibandingkan menurut klasifikasi wilayah, persentase rumah tangga yang masih menyerahkan urusan rumah tangga hanya kepada pasangannya lebih tinggi di perdesaan (70,45%) daripada perkotaan (67,40%). Sebaliknya persentase rumah tangga yang KRT dan pasangan mengurus rumah tangga bersama-sama ternyata lebih tinggi di perkotaan (24,83%) daripada di perdesaan (22,17%). Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan gender di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan. Jika dilihat pola per provinsi terdapat 2 (dua) provinsi yang mempunyai persentase lebih dari 50 persen untuk rumah tangga yang KRT dan pasangannya mengurus rumah tangga secara bersama-sama. Kedua provinsi tersebut adalah Bali, dengan persentase sebesar 70,45 persen, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan persentase sebesar 55,32 persen (Gambar 4.11). Persentase rumah tangga dengan kepala rumah tangga bersama pasangan yang mengurus rumah tangga dari kedua provinsi ini jauh melebihi persentase rata-rata nasional (23,48%). Sebaliknya, terdapat pula provinsi yang mempunyai persentase jauh di bawah rata-rata nasional, yaitu Provinsi Kalimantan Barat. Dimana hanya sekitar 9,81 persen rumah tangga yang kepala rumah tangga dan pasangannya melakukan kegiatan mengurus rumah tangga dalam seminggu terakhir.


54


Gambar 4.11

Persentase Rumah Tangga yang Kepala Rumah Tangga dan Pasangan Melakukan Kegiatan Mengurus Rumah Selama Seminggu Terakhir Menurut Provinsi, 2015 Aceh

10,21

Sumatera Utara

15,80

Sumatera Barat

25,20

Riau

25,50

Jambi

17,58

Sumatera Selatan

21,18

Bengkulu

19,76

Lampung

23,00


24,51

Kepulauan Riau

24,29

DKI Jakarta

18,02

Jawa Barat

17,16

Jawa Tengah

31,77

DI Yogyakarta

55,32

Jawa Timur

26,02

Banten

17,22

Bali

70,45

Nusa Tenggara Barat

16,64

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

24,35

9,81

Kalimantan Tengah

25,82

Kalimantan Selatan

23,71

Kalimantan Timur

12,82

Kalimantan Utara

12,39

Sulawesi Utara

22,20

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

32,61 14,37

Sulawesi Tenggara

37,92

Gorontalo

34,84

Sulawesi Barat

34,18

Maluku

39,32


37,48 22,50 18,32




55

4.3.3 Keterbukaan Pengelolaan Keuangan Kemitraan gender dapat dilihat dari adanya transparansi pengelolaan keuangan dalam keluarga. Penggunaan dan perencanaan keuangan keluarga harus dikomunikasikan dengan baik secara terbuka dengan semua anggota keluarga, terutama antara suami dan istri (Puspitawati, 2012). Dalam hal ini, keterbukaan pengelolaan keuangan dinilai dari kerja sama antara suami dan istri dalam mengambil keputusan yang menyangkut pengelolaan keuangan keluarga. Umumnya, jika suami yang bekerja maka ia harus melaporkan seluruh pendapatannya kepada istri dan menyerahkan sebagian besar pendapatannya kepada istri. Sebaliknya, meskipun istri memegang kendali keuangan keluarga, namun ia harus selalu mengkomunikasikan pemanfaatan uang yang dikelolanya. Itulah salah satu contoh keterbukaan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Tidak banyak survei yang mengumpulkan indikator mengenai keterbukaan dalam pengelolaan keuangan keluarga secara langsung. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) merupakan salah satu survei yang mengumpulkan informasi terkait penentu penggunaan penghasilan yang diperoleh suami atau istri yang bekerja. Pertanyaan terkait penentu penggunaan penghasilan istri diajukan kepada istri atau pasangan wanita berumur 15-49 tahun yang pernah bekerja dalam 12 bulan terakhir dengan penghasilan berupa uang. Sementara pertanyaan terkait penentu penggunaan penghasilan suami diajukan kepada istri atau pasangan wanita berumur 15-49 tahun yang suaminya memiliki pendapatan. Gambar 4.12 Persentase Istri Umur 15-49 Tahun Menurut Klasifikasi Wilayah dan Penentu Keputusan Penggunaan Pendapatan Suami, 2012 49,2 44,7

46,3

43,4

41,4

38,3

12,3

11,7

Perkotaan Terutama istri

Perdesaan


Istri bersama-sama suami

Sumber : Publikasi SDKI 2012


56

12,0


Terutama suami

Dari Gambar 4.12 terlihat bahwa mayoritas kendali penggunaan penghasilan suami ditentukan secara bersama oleh suami dan istri (46,3%). Meskipun demikian, masih terdapat 41,4 persen istri yang menjadi penentu tunggal penggunaan penghasilan suami. Sementara dari Gambar 4.13 terlihat bahwa kendali penggunaan penghasilan dari istri yang bekerja mayoritas ditentukan sendiri oleh sang istri (65,3%). Kemudian, jika dibandingkan menurut klasifikasi wilayah maka persentase penggunaan penghasilan suami ataupun istri yang ditentukan secara bersama oleh suami dan istri cenderung lebih tinggi di perdesaan daripada di perkotaan. Angka ini memperkuat dugaan bahwa mayoritas keluarga di Indonesia masih cenderung menerapkan pembagian peran konvensional dalam keluarga, dimana suami sebagai pencari nafkah utama sementara pengelolaan keuangan dan urusan rumah tangga lainnya mayoritas dilakukan oleh istri. Gambar 4.13 Persentase Istri Umur 15-49 Tahun Menurut Klasifikasi Wilayah dan Penentu Keputusan Penggunaan Penghasilan Istri, 2012 68,7

65,3

61,0

31,8

25,8

4,9

Perkotaan Terutama istri

28,5

5,8

5,3

Perdesaan Perkotaan + Perdesaan Istri bersama-sama suami Terutama suami

Sumber : Publikasi SDKI 2012

Secara nasional, penghasilan suami yang dikelola secara bersama oleh suami dan istri (46,30%) mempunyai persentase yang lebih tinggi daripada penghasilan istri yang dikelola secara bersama (28,50%). Hal tersebut juga berlaku di seluruh provinsi. Meskipun secara nasional pengelolaan penghasilan istri yang dilakukan secara bersama antara suami-istri masih tergolong rendah, namun di Aceh, lebih dari 50 persen istri menyatakan bahwa pengelolaan keuangan (penghasilan istri maupun penghasilan suami) ditentukan secara bersama oleh suami dan istri (Gambar 4.14 dan Gambar 4.15). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Aceh telah memiliki keterbukaan dalam pengelolaan keuangan sehingga berpotensi meningkatkan ketahanan keluarga. Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 | 57


57

Gambar 4.14 Persentase Istri Umur 15-49 Tahun yang Menyatakan Keputusan Penggunaan Penghasilan Suami Dilakukan Secara Bersama oleh Suami dan Istri Menurut Provinsi, 2012 Aceh

67,3

Sumatera Utara

45,9

Sumatera Barat

63,4

Riau

47,0

Jambi

70,0

Sumatera Selatan

38,7

Bengkulu

54,8

Lampung

43,5


46,5

Kepulauan Riau

57,2

DKI Jakarta

34,3

Jawa Barat

40,5

Jawa Tengah

57,6

DI Yogyakarta

64,4

Jawa Timur

41,7

Banten

36,0

Bali

41,9

Nusa Tenggara Barat

51,5

Nusa Tenggara Timur

44,6

Kalimantan Barat

71,6

Kalimantan Tengah

68,5

Kalimantan Selatan

50,8

Kalimantan Timur

60,9

Sulawesi Utara

45,3

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

56,8 25,9

Sulawesi Tenggara

29,3

Gorontalo

38,8

Sulawesi Barat

55,1

Maluku

49,3

Maluku Utara

59,0

Papua Barat Papua

50,2 30,5

Indonesia : 46,3 Sumber : Publikasi SDKI 2012


58


Gambar 4.15

Persentase Istri Umur 15-49 Tahun yang Menyatakan Keputusan Penggunaan Penghasilannya Dilakukan Secara Bersama oleh Suami dan Istri Menurut Provinsi, 2012 Aceh

53,2

Sumatera Utara

30,5

Sumatera Barat

44,2

Riau

31,3

Jambi

44,7

Sumatera Selatan

27,9

Bengkulu

33,0

Lampung

25,5


26,3

Kepulauan Riau DKI Jakarta

31,4 17,6

Jawa Barat

27,4

Jawa Tengah

36,9

DI Yogyakarta Jawa Timur Banten

33,8 21,3 18,0

Bali

29,0

Nusa Tenggara Barat

26,5

Nusa Tenggara Timur

31,7

Kalimantan Barat

25,6

Kalimantan Tengah

44,0

Kalimantan Selatan

23,8

Kalimantan Timur

38,2

Sulawesi Utara

33,9

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo

37,7 18,1 19,3 22,3

Sulawesi Barat

33,2

Maluku

38,9

Maluku Utara

47,2

Papua Barat Papua

29,4 21,1

Indonesia : 28,5 Sumber : Publikasi SDKI 2012


4.3.4 Pengambilan Keputusan Keluarga Selain keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan keluarga juga menjadi salah satu indikator ketahanan keluarga. Pengambilan keputusan keluarga yang dimaksud disini adalah adanya pembahasan mengenai pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keluarga. Jadi, meskipun suami yang berperan sebagai kepala keluarga, namun dalam menjalankan tugasnya tidak boleh otoriter, namun harus dijalankan secara bijaksana dan mengakomodasi saran dan ide baik dari pasangan maupun anak-anaknya. Dalam pembahasan selanjutnya, pengambilan keputusan keluarga akan dilihat melalui pengambilan keputusan untuk penentuan jumlah anak. Gambar 4.16

Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Penentu Keputusan dalam Hal Menentukan Jumlah Anak, 2014 63,31

60,66

16,11

21,12

61,99

20,61 15,45

20,11 14,79 2,11

Perkotaan Suami

1,95

1,79 Perdesaan Istri

Suami dan Istri

Perkotaan + Perdesaan Pihak lain

Sumber : SPTK 2014

Sebagian besar rumah tangga di Indonesia menentukan jumlah anak secara bersama antara suami dan istri. Data SPTK 2014 menunjukkan sekitar 61,99 persen rumah tangga menyatakan menentukan jumlah anak secara bersama antara suami dan istri (Gambar 4.16). Adanya penentuan secara bersama mengenai jumlah anak mencerminkan adanya penerapan kemitraan gender dalam rumah tangga, dimana suami juga mempertimbangkan keinginan istri dalam memutuskan jumlah anak. Persentase rumah tangga yang menentukan jumlah anak secara bersama oleh suami dan istri cenderung lebih tinggi di perdesaan (63,31%) daripada di perkotaan (60,66%). Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan gender di perdesaaan lebih terasa dalam hal penentuan jumlah anak. Jika dibandingkan antar provinsi, hampir semua provinsi terdapat lebih dari 50 persen rumah tangga yang melakukan penentuan jumlah anak secara bersama antara suami dan istri. Hanya Gorontalo yang memiliki persentase kurang dari 50 persen, yaitu sebesar 46,94 persen (Gambar 4.17). Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan gender di Gorontalo belum terasa dalam penentuan jumlah anak. 60 Ketahanan Keluarga 2016 Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 60| Pembangunan

Gambar 4.17

Persentase Rumah Tangga yang Suami dan Istri Menentukan Jumlah Anak secara Bersama Menurut Provinsi, 2014 Aceh

60,52

Sumatera Utara

57,31

Sumatera Barat

64,84

Riau

66,77

Jambi

67,60

Sumatera Selatan

68,23

Bengkulu

64,64

Lampung

66,82


62,96

Kepulauan Riau

62,47

DKI Jakarta

55,93

Jawa Barat

63,03

Jawa Tengah

62,40

DI Yogyakarta

57,62

Jawa Timur

60,59

Banten

60,83

Bali

69,32

Nusa Tenggara Barat

60,60

Nusa Tenggara Timur

64,91

Kalimantan Barat

62,10

Kalimantan Tengah

67,03

Kalimantan Selatan

66,57

Kalimantan Timur

63,42

Sulawesi Utara

61,97

Sulawesi Tengah

64,34

Sulawesi Selatan

57,56

Sulawesi Tenggara Gorontalo

64,74 46,94

Sulawesi Barat

57,53

Maluku

63,09

Maluku Utara

59,48

Papua Barat Papua

64,75 50,39



KETAHANAN FISIK

5

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Dari pernyataan tersebut jelaslah bahwa ‘kemampuan fisik materil’ merupakan syarat utama tercapainya ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Ketahanan fisik dapat tercapai jika keluarga telah terpenuhi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan (indikator: pendapatan per kapita melebihi kebutuhan fisik minimum) dan terbebas dari masalah ekonomi (indikator: terbebas dari masalah ekonomi) (Sunarti dalam Puspitawati, 2012). Dari penjelasan di atas diketahui bahwa pembahasan mengenai ketahanan fisik sangat luas dan tidak terlepas dengan kondisi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pembahasan pada bab ini akan difokuskan pada ulasan tentang kecukupan pangan dan gizi, kesehatan keluarga, dan ketersediaan tempat/lokasi tetap untuk tidur. Sedangkan pembahasan terkait kondisi ekonomi keluarga akan dijelaskan dalam bab ketahanan ekonomi.

5.1

KECUKUPAN PANGAN DAN GIZI

Dalam membentuk keluarga yang mempunyai ketahanan fisik yang bagus, maka sangat penting untuk memperhatikan kecukupan pangan dan status gizi yang baik bagi seluruh anggota keluarga. Kondisi fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, sedangkan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi. Kekurangan asupan pangan dan gizi dapat mengakibatkan seseorang menjadi lebih rentan terkena berbagai macam gangguan kesehatan dan penyakit. Sebaliknya, tercukupinya kebutuhan pangan dan status gizi yang baik dapat meningkatkan ketahanan fisik seseorang, sehingga dia dapat beraktifitas secara normal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.


Pola makan merupakan perilaku paling penting yang dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Kuantitas dan kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi akan mempengaruhi asupan gizi sehingga akan mempengaruhi kesehatan individu dan masyarakat. Untuk itu, pemerintah telah memberikan panduan konsumsi makanan sehari-hari dan berperilaku sehat berdasarkan prinsip konsumsi aneka ragam pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal, yang tertuang dalam Pedoman Gizi Seimbang (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang). 5.1.1 Kecukupan Pangan Konsumsi makan sehari-hari harus mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah (porsi) yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Padahal tidak semua zat gizi yang diperlukan tubuh terdapat dalam satu jenis makanan, oleh karena itu, pemerintah sangat menganjurkan masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang beranekaragam. Dalam Pedoman Gizi Seimbang disebutkan bahwa setiap hari tubuh membutuhkan asupan protein nabati sebanyak 2-3 porsi, protein hewani 2-3 porsi, makanan pokok 3-8 porsi, sayuran 3-5 porsi, buah 3-5 porsi dan minum air mineral minimal 8 gelas. Asupan gizi tersebut dapat terpenuhi dari makanan pokok dan laukpauk yang biasa dikonsumsi setiap hari. Informasi mengenai kecukupan pangan dan gizi tidak dikumpulkan secara rinci dalam survei-survei yang dilakukan BPS. Satu-satunya data yang dapat dimanfaatkan adalah data Susenas 2015 yang mengumpulkan informasi terkait pola konsumsi makanan seluruh anggota rumah tangga. Makanan yang dikonsumsi hanya dibedakan menjadi makanan pokok, lauk pauk nabati, dan lauk pauk hewani yang berprotein tinggi. Selain itu, informasi yang dikumpulkan hanya mencakup frekuensi konsumsi makanan selama seminggu terakhir. Oleh karena itu, rumah tangga yang cenderung memiliki ketahanan keluarga yang lebih tangguh apabila seluruh ART-nya dapat mengkonsumsi makanan pokok dengan lauk nabati atau hewani minimal dua kali sehari atau setara dengan 14 kali dalam seminggu. Informasi tersebut diharapkan sudah dapat digunakan untuk menggambarkan kecukupan pangan keluarga di Indonesia. Terdapat fakta bahwa hanya 28,84 persen rumah tangga yang seluruh anggota rumah tangganya mengkonsumsi makanan pokok dengan lauk pauk protein nabati atau protein hewani sebanyak 14 kali dalam seminggu (Gambar 5.1). Jika satu kali konsumsi makanan setara dengan satu porsi, maka masih banyak rumah tangga di Indonesia yang berpotensi mengalami masalah kekurangan gizi karena kebutuhan minimum asupan makanan pokok dan protein (nabati maupun hewani) per hari belum terpenuhi. Kondisi tersebut terjadi hampir di seluruh provinsi. Bahkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya sekitar 9,52 persen rumah tangga yang seluruh 64 Ketahanan Keluarga 2016 Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 64| Pembangunan

anggota rumah tangganya mengkonsumsi makanan pokok dengan lauk protein nabati atau protein hewani sebanyak 14 kali dalam seminggu (Gambar 5.3). Gambar 5.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Anggota Rumah Tangga (ART) yang Makan Makanan Pokok dengan Lauk Pauk Nabati/ Hewani Minimal 14 Kali Seminggu, 2015

74,67

67,68

32,32

28,84

25,33

Perkotaan

Perdesaan

Seluruh ART

71,16


Tidak Seluruh ART

Sumber : Susenas MSBP 2015

Gambar 5.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART) yang Makan Minimal 14 Kali Seminggu Berdasarkan Jenis Makanan, 2015

Makanan Pokok

86,58

13,42

Lauk Pauk Nabati

18,78

81,22

Lauk Pauk Hewani

17,10

82,90

Seluruh ART

Tidak Seluruh ART



Jika dilihat secara terpisah menurut pola konsumsi makanan pokok, protein nabati dan protein hewani terlihat bahwa konsumsi makanan pokok jauh lebih besar daripada konsumsi protein nabati maupun hewani. Sekitar 86 persen rumah tangga di Indonesia telah memenuhi kebutuhan asupan makanan pokok minimal 14 kali dalam seminggu (Gambar 5.2). Namun hanya sekitar 17-18 persen rumah tangga yang semua anggota rumah tangganya mengkonsumsi protein nabati dan hewani minimal 14 kali dalam seminggu. Hal ini mengakibatkan kebutuhan asupan makanan demi tercapainya gizi seimbang berpotensi tidak terpenuhi. Jika kondisi ini dibiarkan terus menerus dalam jangka waktu yang lama, maka akan berdampak pada status gizi dan ketahanan fisik seseorang, yang pada akhirnya berpotensi mengganggu ketahanan keluarga. Pola konsumsi yang sama terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Hanya Papua (71,10%) dan Maluku Utara (79,17%) yang konsumsi terhadap makanan pokok anggota rumah tangganya masih di bawah 80 persen. Pada beberapa provinsi, seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, konsumsi lauk pauk nabati mempunyai persentase yang rendah, namun konsumsi lauk pauk hewani di provinsi tersebut tergolong tinggi. Sebaliknya, konsumsi lauk pauk hewani di Lampung sangat rendah (3,59%) namun diimbangi dengan konsumsi lauk pauk nabati yang tergolong tinggi (15,12%). Hanya di Nusa Tenggara Timur yang mempunyai konsumsi terhadap lauk pauk nabati dan hewani yang relatif rendah yaitu sebesar 2,86 persen untuk lauk pauk nabati dan sebesar 7,72 persen untuk lauk pauk hewani. Persentase rumah tangga menurut banyaknya ART yang mengkonsumsi makanan pokok, lauk nabati, dan lauk hewani per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 5.2.


Gambar 5.3

Persentase Rumah Tangga yang Seluruh Anggota Rumah Tangga (ART) Makan Makanan Pokok dengan Lauk Pauk Nabati/ Hewani Minimal 14 Kali Seminggu Menurut Provinsi, 2015 Aceh

34,36

Sumatera Utara

26,50

Sumatera Barat

25,71

Riau Jambi

23,40 15,24

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung

16,71 13,75 15,57


36,91

Kepulauan Riau

37,97

DKI Jakarta

25,03

Jawa Barat

18,27

Jawa Tengah

31,65

DI Yogyakarta

32,41

Jawa Timur

37,07

Banten

25,86

Bali

30,48

Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

26,22 9,52 13,61

Kalimantan Tengah

45,97

Kalimantan Selatan

69,78

Kalimantan Timur

34,54

Kalimantan Utara

41,15

Sulawesi Utara

45,74

Sulawesi Tengah

32,27

Sulawesi Selatan

55,28

Sulawesi Tenggara

52,05

Gorontalo

61,04

Sulawesi Barat

49,06

Maluku

53,02

Maluku Utara

37,54

Papua Barat Papua

32,44 10,68

Indonesia : 28,84 Sumber : Susenas MSBP 2015


5.1.2 Kecukupan Gizi Masalah kekurangan gizi atau kelebihan gizi sering luput dari penglihatan atau pengamatan secara kasat mata sehingga tidak cepat ditanggulangi. Kekurangan gizi dapat menyebabkan terganggunya sistem imun pada tubuh seseorang sehingga mereka lebih mudah terkena penyakit. Demikian pula dengan kelebihan gizi yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang beragam. Jika masalah gizi pada penduduk baik gizi buruk maupun gizi lebih dibiarkan maka dapat membawa dampak (i) rendahnya produktivitas kerja; (ii) kehilangan kesempatan sekolah; dan (iii) kehilangan sumberdaya karena biaya kesehatan yang tinggi (World Bank, 2006). Sejalan dengan itu, orang yang mengalami masalah kekurangan gizi atau kelebihan gizi akan membawa pada kondisi ketahanan fisik yang kurang baik sehingga berdampak pada ketahanan keluarga yang lebih rendah. Informasi mengenai masalah gizi penduduk dikumpulkan secara menyeluruh oleh Kementerian Kesehatan melalui kegiatan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilaksanakan secara berkala setiap 3 tahun sekali. Indikator status gizi yang dikumpulkan mencakup status gizi berdasarkan hasil pengukuran antropometri, yaitu berat badan (BB) terhadap umur (BB/U), tinggi badan (TB) terhadap umur (TB/U), berat badan terhadap tinggi badan BB/TB dan indeks massa tubuh (IMT). Dalam pembahasan selanjutnya, kecukupan gizi keluarga akan difokuskan pada masalah status gizi balita karena umur di bawah lima tahun merupakan umur penting dalam masa pertumbuhan dan perkembangan fisik dan otak anak sehingga balita memerlukan asupan gizi yang cukup untuk mencapai perkembangan dan pertumbuhan anak yang optimal. Status gizi balita akan dilihat berdasarkan indikator berat badan terhadap umur (BB/U) yang memberikan indikasi masalah gizi secara umum. Gambar 5.4 Persentase Balita Menurut Klasifikasi Wilayah dan Status Gizi Berdasarkan Kriteria BB/U, 2013 78,4

4,2

12,5

4,9

Perkotaan

Buruk

75,9

73,4

7,3

15,3 4,1

Perdesaan

Kurang

Baik

Sumber: Publikasi Riskesdas 2013


5,7

13,9

4,5


Lebih

Permasalahan gizi balita di Indonesia masih jauh dari sasaran target yang diharapkan. Pada tahun 2013, sekitar 19,6 persen balita mempunyai permasalahan berat kurang (sebutan untuk status gizi buruk dan kurang). Padahal sasaran target tahun 2014 mencantumkan angka di bawah 15 persen (RPJMN 2010-2014). Tidak hanya itu, permasalahan gizi balita juga telah meluas kepada status gizi lebih yang mencapai angka 4,5 persen. Prevalensi kasus gizi buruk pada balita lebih tinggi di perdesaan (7,3%) daripada di perkotaan (4,2%), begitu pula untuk prevalensi gizi kurang. Sebaliknya, prevalensi gizi lebih pada balita lebih tinggi di perkotaan (4,9%) daripada perdesaan (4,1%). Jika diperhatikan menurut provinsi, hanya dua provinsi yang dapat memenuhi target RPJMN untuk persentase balita dengan berat kurang di bawah 15 persen, yaitu Bali dan DKI Jakarta. Sedangkan Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang mempunyai persentase balita dengan berat kurang paling besar (Lampiran 5.3). Dalam kaitannya dengan ketahanan keluarga maka keluarga yang terbebas dari balita yang mempunyai masalah status gizi buruk, status gizi kurang atau status gizi lebih diharapkan memiliki ketahanan keluarga yang lebih baik. Atau dengan kata lain ketika seluruh balita yang menjadi anggota rumah tangga mempunyai status gizi baik, maka keluarga tersebut akan mempunyai ketahanan keluarga yang lebih tinggi. Untuk itu, pada Gambar 5.5, disajikan persentase balita yang mempunyai status gizi baik menurut provinsi. Secara nasional, Kepulauan Riau meraih pencapaian tertinggi dengan persentase balita yang mempunyai status gizi baik sebesar 81,7 persen. Selain itu, masih terdapat tiga provinsi lain yang memililiki persentase di atas 80 persen, yaitu Bali (81,4%), Kepulauan Bangka Belitung (80,4%), dan DI Yogyakarta (80,3%). Sementara, mayoritas provinsi di wilayah timur Indonesia memiliki persentase di bawah 70 persen, seperti Nusa Tenggara Timur yang menjadi provinsi dengan persentase terendah, yaitu 64,4 persen. Selain itu masih terdapat 5 provinsi lain dengan persentase di bawah 70 persen, yaitu Kalimantan Barat (68,5%), Kalimantan Selatan (69,2%), Sulawesi Barat (66,9%), Maluku (67,2%), Papua Barat (66,2%). Hasil ini menunjukkan bahwa rumah tangga di wilayah timur Indonesia berpotensi mempunyai ketahanan keluarga yang lebih rendah karena permasalahan status gizi balita.


Gambar 5.5 Persentase Balita yang Mempunyai Status Gizi Baik Menurut Provinsi, 2013 Aceh

70,7

Sumatera Utara

72,8

Sumatera Barat Riau

76,0 70,8

Jambi

75,6

Sumatera Selatan

74,5

Bengkulu

73,3

Lampung

73,7


80,4

Kepulauan Riau

81,7

DKI Jakarta

78,5

Jawa Barat

79,9

Jawa Tengah

78,9

DI Yogyakarta

80,3

Jawa Timur

76,7

Banten

78,1

Bali

81,4

Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan

71,5 64,4 68,5

72,3 69,2

Kalimantan Timur

77,6

Sulawesi Utara

79,0

Sulawesi Tengah

73,5

Sulawesi Selatan

71,5

Sulawesi Tenggara

72,2

Gorontalo

70,9

Sulawesi Barat

66,9

Maluku

67,2


71,7 66,2 71,9

Indonesia : 75,9 Sumber : Publikasi Riskesdas 2013


5.2

KESEHATAN KELUARGA

Kesehatan fisik merupakan modal dasar seseorang untuk hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, serta kebahagiaan lahir dan batin. Fisik yang sehat dapat diterjemahkan sebagai kondisi jasmani yang terbebas dari penyakit dan gangguan fungsi tubuh. Orang yang sehat berpotensi lebih besar untuk dapat membangun ketahanan keluarga yang lebih baik daripada orang yang tidak sehat. Angka kesakitan (morbidity rate) merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk menentukan derajat kesehatan seseorang. Angka ini diperoleh dengan menanyakan keberadaan keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir. Jika keluhan kesehatan tersebut sampai mengakibatkan aktivitas seseorang terganggu, seperti tidak dapat bekerja, tidak masuk sekolah atau tidak dapat melakukan kegiatan lain yang biasanya dilakukan, maka orang tersebut dikategorikan sebagai sakit. Secara nasional, pada tahun 2015, terdapat 30,34 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir, namun hanya 16,14 persen penduduk Indonesia yang terganggu aktivitasnya karena adanya keluhan kesehatan tersebut. Jika dibandingkan menurut klasifikasi wilayah maka persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan di perkotaan tidak berbeda dengan penduduk di perdesaan (sekitar 30%). Akan tetapi penduduk perdesaan (16,89%) mempunyai angka morbiditas lebih tinggi daripada penduduk perkotaan (15,41%). Selanjutnya perbandingan angka morbiditas menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 5.4. Gambar 5.6

Persentase Penduduk Menurut Klasifikasi Wilayah dan Status Kesehatan Selama Sebulan Terakhir, 2015

69,67

69,65

69,64

14,93 15,41

Perkotaan

16,89 13,46

Perdesaan

14,20

16,14

Perdesaan + Perkotaan

Tidak Ada Keluhan Kesehatan Ada Keluhan Kesehatan Tapi Tidak Terganggu Ada Keluhan Kesehatan dan Terganggu (Sakit) Sumber : Susenas KOR 2015


Selain kondisi fisik yang sakit, keberadaan penyakit kronis ataupun kesulitan fungsional yang diderita oleh seseorang juga dapat menjadi hambatan untuk melaksanakan peran dan fungsi dalam keluarga. Tidak berarti penderita penyakit kronis ataupun kesulitan fungsional pasti mempunyai ketahanan keluarga yang rendah. Namun, keberadaan anggota keluarga yang menderita penyakit kronis dan kesulitan fungsional dapat meningkatkan peluang keluarga tersebut untuk mempunyai ketahanan keluarga yang lebih rendah. Oleh karena itu variabel pada dimensi ketahanan fisik selanjutnya adalah kesehatan keluarga yang diukur melalui keterbebasan dari penyakit dan disabilitas (kesulitan fungsional). Penyakit kronis merupakan penyakit yang membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak terjadi secara tiba‐tiba atau spontan, dan biasanya tidak dapat disembuhkan dengan sempurna. Sedangkan kesulitan fungsional merupakan gangguan fungsi tubuh yang menjadi penghambat seseorang untuk beraktivitas secara normal. Kedua hal ini, penyakit kronis dan kesulitan fungsional, dapat menyebabkan ketahanan keluarga menjadi rendah. Penderita penyakit kronis tertentu akan disibukkan dengan berbagai pengobatan untuk bisa bertahan hidup dan melakukan aktivitas dengan normal, apalagi jika tingkat keparahan penyakitnya sudah lanjut. Keluarga dengan anggota penderita penyakit kronis akan semakin rentan jika mereka tidak mampu untuk melakukan tindakan pengobatan, baik medis maupun non medis. Tidak banyak sumber data yang secara spesifik memberikan informasi mengenai keberadaan anggota rumah tangga penderita penyakit kronis sekaligus penyandang disabilitas (kesulitan fungsional). Satu-satunya informasi yang cukup relevan tersedia dalam data Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2014. Penyakit kronis yang dimaksud disini adalah penyakit kronis yang sudah pernah dinyatakan oleh dokter atau tenaga medis. Sedangkan disabilitas yang dimaksud merupakan penilaian responden atas beberapa kesulitan fungsi anggota tubuh responden. Dalam pembahasan ini, responden dikelompokkan sebagai penyandang disabilitas jika menderita disabilitas sedang atau berat menurut penilaian responden sendiri. Perlu diingat, responden SPTK 2014 adalah kepala rumah tangga atau pasangannya. Sehingga, ada tidaknya anggota rumah tangga yang menderita penyakit kronis atau disabilitas ditentukan berdasarkan kondisi kesehatan kepala rumah tangga atau pasangannya. Rumah tangga yang mempunyai kepala rumah tangga atau pasangan sebagai penderita penyakit kronis dan disabilitas cenderung memiliki ketahanan keluarga yang lebih rendah.


Gambar 5.7 Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah, Keberadaan KRT/Pasangan Penderita Penyakit Kronis, dan Disabilitas, 2014 86,30

86,21

86,11

7,02

5,16 6,98 1,75

4,74 1,94

Perkotaan

Perdesaan

6,09 5,86

1,84


Tidak Kronis dan Disabilitas

Kronis Tanpa Disabilitas

Disabiltas Tanpa Kronis

Kronis dan Disabilitas

Sumber : SPTK 2014

Pada tahun 2014, sekitar 86,21 persen rumah tangga di Indonesia, KRT atau pasangannya tidak mempunyai masalah penyakit kronis dan penyandang disabilitas. Sedangkan sisanya sekitar 13,79 merupakan rumah tangga yang KRT atau pasangannya menderita penyakit kronis, penyandang disabilitas, maupun keduanya. Persentase rumah tangga yang KRT atau pasangannya menderita penyakit kronis di perkotaan lebih besar daripada perdesaan. Sebaliknya persentase rumah tangga yang KRT atau pasangannya menyandang disabilitas di perkotaan lebih kecil daripada di perdesaan. Jika dilihat menurut wilayah, Provinsi Papua dan Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan persentase rumah tangga yang terbebas dari penyakit kronis dan disabilitas tertinggi, yaitu masing-masing sebesar 96,17 persen dan 91,96 persen. Sementara itu Aceh dan Bengkulu adalah provinsi dengan persentase rumah tangga yang terbebas dari penyakit kronis dan disabilitas terendah, yaitu masingmasing sebesar 79,44 persen dan 81,96 persen.


Gambar 5.8 Persentase Rumah Tangga yang KRT/Pasangan Bukan Penderita Penyakit Kronis dan Disabilitas, 2014 Aceh Sumatera Utara

Sumatera Barat

79,44 86,71

82,22

Riau

89,06

Jambi

89,59

Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung

85,55 81,96 89,27 87,97

Kepulauan Riau

DKI Jakarta

91,96

89,82

Jawa Barat

85,71

Jawa Tengah

86,07

DI Yogyakarta

86,00

Jawa Timur

85,67

Banten

85,42

Bali Nusa Tenggara Barat

88,69 83,46

Nusa Tenggara Timur

85,39

Kalimantan Barat

86,43

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara

85,10 86,90 85,52 83,67

Sulawesi Tengah

86,40

Sulawesi Selatan

85,28

Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat

89,24 81,98 86,82

Maluku

88,34

Maluku Utara

87,64

Papua Barat

87,30

Papua

96,17



5.3

KETERSEDIAAN TEMPAT/LOKASI TETAP UNTUK TIDUR

Ketersediaan tempat/lokasi tetap untuk tidur merupakan variabel terakhir pada dimensi ketahanan fisik. Variabel ini diukur dengan indikator ketersediaan lokasi tetap untuk tidur. Tidur merupakan cara istirahat yang paling umum dilakukan untuk mengembalikan stamina dan daya tahan tubuh. Tidur sangat penting bagi setiap orang, namun seringkali tuntutan kesibukan sehari-hari, gaya hidup, dan kondisi tempat tinggal membuat orang menjadi kurang tidur. Padahal kurang tidur dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, seperti menurunkan kualitas hidup, mengganggu metabolisme tubuh, menurunkan daya ingat, dan sebagainya. Tidur yang cukup merupakan sumber kesegaran, tenaga, dan vitalitas yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan produktivitas seseorang di esok hari. Selain itu, kecukupan waktu tidur akan meminimalisir risiko mengidap penyakit kronis tertentu. Orang yang kurang tidur akan meningkatkan risiko terkena penyakit jantung koroner (European Heart Journal, 2011). Masing-masing orang memiliki kebutuhan jumlah waktu tidur yang berbeda-beda. Namun umumnya, jumlah waktu tidur yang cukup adalah 5-8 jam setiap hari (Kementerian Kesehatan RI, 2013). Tidur yang cukup harus diimbangi dengan kualitas tidur yang baik, yang tentunya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan tempat atau kamar untuk tidur. Kepala rumah tangga dan pasangannya yang mempunyai kamar tidur yang terpisah dari anak-anak maupun anggota rumah tangga lain berpotensi memiliki kualitas tidur yang lebih baik daripada kepala rumah tangga atau pasangannya yang kamar tidurnya bergabung dengan anak-anak maupun anggota rumah tangga lain. Kualitas tidur yang lebih baik akan dapat meningkatkan ketahanan fisik mereka sehingga mereka dapat menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, KRT dan pasangan yang mempunyai keleluasaan beristirahat yang ditandai dengan kamar tidur yang terpisah dengan anak-anak diharapkan mempunyai ketahanan keluarga yang lebih baik. Informasi terkait keberadaan kamar tidur KRT dan pasangan yang terpisah dari anak-anak atau lainnya tidak tersedia dalam data Susenas 2015. Namun survei tersebut mengumpulkan informasi terkait ketersediaan lokasi tetap untuk tidur, keberadaan tempat tidur/kasur dan penggunaannya lebih dari tiga orang atau tidak. Lokasi tetap untuk tidur merujuk pada bagian tertentu dari ruangan yang selalu digunakan responden secara tetap untuk tidur kapanpun responden mau. Lokasi yang dimaksud disini tidak harus berupa kamar tidur tetapi bisa juga ruangan dengan fungsi lainnya. Oleh karena itu, dalam pembahasan selanjutnya, keberadaan kamar tidur KRT dan pasangan yang terpisah dari anak-anak atau lainnya di proksi dengan keberadaan tempat tidur KRT yang digunakan maksimal oleh tiga orang.


Gambar 5.9

Persentase Rumah Tangga Menurut Keberadaan Lokasi Tetap untuk Tidur dan Tempat Tidur KRT dan Klasifikasi Wilayah, 2015

Perkotaan

78,36

16,02

2,84 2,78

Perdesaan

74,89

15,91

6,44 2,76


76,63

15,96

4,63 2,77

Ada Tempat Tidur, Digunakan Maksimal 3 Orang Ada Tempat Tidur, Digunakan Lebih dari 3 Orang Tidak Ada Tempat Tidur Tidak ada Lokasi Tetap Untuk Tidur Sumber : Susenas MSBP 2015

Rumah tangga yang berpotensi mempunyai ketahanan keluarga yang lebih baik tidak hanya mempunyai lokasi tetap untuk tidur, namun suami-istri juga harus mempunyai kamar tidur yang terpisah dari anak-anak ataupun anggota keluarga lainnya. Dalam hal ini, diproksi dengan kepala rumah tangga atau pasangan yang mempunyai tempat tidur dan digunakan tidak lebih dari 3 orang. Dimana secara nasional, terdapat sekitar 76,63 persen rumah tangga yang KRT dan pasangan mempunyai tempat tidur yang digunakan maksimal oleh 3 orang. Kemudian, sekitar 15,96 persen rumah tangga mempunyai tempat tidur namun digunakan lebih dari 3 orang, sehingga disinyalir tidak mempunyai keleluasaan untuk beristirahat karena harus berbagi tempat dengan lainnya. Jika dibandingkan menurut klasifikasi wilayah, maka persentase rumah tangga yang KRT dan pasangan mempunyai tempat tidur digunakan maksimal 3 orang di perkotaan lebih besar daripada di perdesaan. Pada Gambar 5.10, disajikan persentase rumah tangga yang KRT dan pasangannya mempunyai tempat tidur dan digunakan maksimal oleh 3 orang menurut provinsi. Hasilnya, terdapat enam provinsi yang mencapai persentase di atas 80 persen, yaitu Lampung (82,03), Jawa Tengah (82,66%), DI Yogyakarta (84,19%), Jawa Timur (81,84%), Bali (87,83%), dan Kalimantan Selatan (84,48%). Sementara, terdapat delapan provinsi yang memiliki persentase di bawah 70 persen, yaitu Nusa Tenggara Timur (60,34%), Kalimantan Barat (69,60%), Kalimantan Utara (64,67%), Sulawesi Tengah (68,48%), Gorontalo (50,83%), Sulawesi Barat (57,69%), Papua Barat (59,00%) dan Papua (31,11%).


Gambar 5.10

Persentase Rumah Tangga yang KRT-nya Memiliki Tempat Tidur dan Digunakan Maksimal 3 Orang, 2015 Aceh

75,46

Sumatera Utara

71,18

Sumatera Barat

75,79

Riau

71,86

Jambi

74,47

Sumatera Selatan

73,98

Bengkulu

76,92

Lampung

82,03


78,92

Kepulauan Riau

79,67

DKI Jakarta

72,47

Jawa Barat

77,18

Jawa Tengah

82,66

DI Yogyakarta

84,19

Jawa Timur

81,84

Banten

74,46

Bali

87,83

Nusa Tenggara Barat

70,57

Nusa Tenggara Timur

60,34

Kalimantan Barat

69,60

Kalimantan Tengah

78,68

Kalimantan Selatan

84,48

Kalimantan Timur

73,57

Kalimantan Utara

64,67

Sulawesi Utara

74,95

Sulawesi Tengah

68,48

Sulawesi Selatan

73,56

Sulawesi Tenggara

73,43

Gorontalo

50,83

Sulawesi Barat

57,69

Maluku

71,59

Maluku Utara

74,86

Papua Barat Papua

59,00 31,11



KETAHANAN EKONOMI

6

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, ketahanan keluarga juga mengandung makna kemampuan materil keluarga untuk hidup mandiri dan mengembangkan keluarga (Undang-undang Nomor 52 tahun 2009). Kemampuan materil keluarga ini dapat dipahami sebagai ketahanan ekonomi keluarga dalam mengatasi permasalahan ekonomi berdasarkan sumber daya yang mereka miliki. Untuk itu, pembahasan ketahanan ekonomi akan menyajikan beberapa variabel yang berpotensi mempengaruhi tingkat ketahanan ekonomi keluarga. Dimensi tersebut dibangun dari empat variabel, antara lain (1) tempat tinggal keluarga, (2) pendapatan keluarga, (3) pembiayaan pendidikan anak, dan (4) jaminan keuangan keluarga. 6.1

TEMPAT TINGGAL KELUARGA

Tempat tinggal keluarga merupakan salah satu variabel pembangun ketahanan ekonomi yang diukur dengan status kepemilikan rumah. Indikator ini dapat digunakan sebagai ukuran ketahanan ekonomi suatu rumah tangga karena rumah tangga yang telah memiliki rumah sendiri berarti dia telah mampu memenuhi salah satu kebutuhan primernya sehingga berpotensi untuk membangun keluarga dengan ketahanan keluarga yang lebih baik. Kepemilikan tempat tinggal akan diukur dengan indikator status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang dihasilkan dari data rumah tangga Susenas 2015. Rumah tangga yang telah menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik dibandingkan rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri. Mayoritas rumah tangga di Indonesia telah menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri (82,63%), sedangkan sisanya menempati bangunan tempat tinggal dengan membayar kontrak atau sewa, menumpang (bebas sewa), rumah dinas, dan lainnya (17,37%). Persentase rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri lebih tinggi di perkotaan daripada di perdesaan. Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya ketersediaan lahan untuk tempat tinggal di wilayah perkotaan. Berdasarkan klasifikasi wilayah, dalam data BPS 2015 menunjukkan bahwa secara nasional persentase penduduk di wilayah perkotaan lebih besar dibandingkan di wilayah perdesaan (53,3%). Hal inilah yang menjadi salah satu


sebab mengapa ketersediaan lahan untuk bangunan tempat tinggal di wilayah perkotaan lebih sedikit dibandingkan di perdesaan. Gambar 6.1

Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal, 2015 91,44

82,63

73,87

26,13

17,37

8,56

Perkotaan

Perdesaan Milik Sendiri

Perkotaan+Perdesaan

Bukan Milik Sendiri


Jika dibandingkan antar provinsi, persentase rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri cenderung lebih tinggi daripada bukan milik sendiri. Namun untuk DKI Jakarta, persentase rumah tangga yang menempati bangunan milik sendiri (51,09%) hampir berimbang dengan rumah tangga yang menempati bangunan bukan milik sendiri (48,91%). Seperti diketahui, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, dimana pada tahun 2015, kepadatan penduduk di DKI Jakarta mencapai 15.328 jiwa/Km2 (BPS, 2016). Hal ini menyebabkan tingginya permintaan akan bangunan tempat tinggal yang kemudian berimbas pada mahalnya harga rumah. Kondisi inilah yang menyebabkan sebagian penduduk DKI Jakarta tidak mampu untuk memiliki rumah sendiri. Selain DKI Jakarta, masih terdapat 18 provinsi lain yang mempunyai persentase rumah tangga dengan status kepemilikan bangunan tempat tinggal milik sendiri masih berada di bawah angka nasional, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua.


Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga yang Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggalnya Milik Sendiri Menurut Provinsi, 2015 Aceh

82,36

Sumatera Utara

71,09

Sumatera Barat

74,13

Riau

71,56

Jambi

83,94

Sumatera Selatan

83,02

Bengkulu

85,52

Lampung

90,35


87,85

Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat

67,67 51,09 80,63

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

90,93 76,99

Jawa Timur Banten Bali

90,46

80,94 77,31

Nusa Tenggara Barat

87,85

Nusa Tenggara Timur

88,52

Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara

90,07 77,99 79,22 72,69 74,77 80,44

Sulawesi Tengah

87,14

Sulawesi Selatan

86,85

Sulawesi Tenggara Gorontalo

86,47 81,66

Sulawesi Barat Maluku

91,47 81,51


87,84 74,57 81,69



6.2

PENDAPATAN KELUARGA

Kecukupan penghasilan sebagai salah satu aspek ketahanan ekonomi keluarga akan diukur dengan indikator objektif dan indikator subjektif. Pertama, indikator objektif akan melihat kecukupan penghasilan dengan pendapatan perkapita rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Kedua, indikator subjektif akan melihat kecukupan rumah tangga berdasarkan persepsi kecukupan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Rumah tangga yang mempunyai persepsi penghasilannya cukup atau lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. 6.2.1 Pendapatan Perkapita Keluarga Studi yang dilakukan KPPPA bersama LPPM-IPB terkait ketahanan keluarga, menyebutkan batas minimal pendapatan perkapita per bulan adalah sebesar Rp 250.000,00. Artinya bahwa rumah tangga dengan pendapatan perkapita per bulan lebih dari Rp 250.000,00 lebih tahan secara ekonomi dibandingkan dengan rumah tangga dengan pendapatan perkapita per bulan kurang dari Rp 250.000,00. Dalam sub-bab ini, pendapatan rumah tangga perkapita per bulan akan diproksi dengan pengeluaran rumah tangga perkapita per bulan yang dibagi dalam empat kelompok, yaitu Kelompok I merupakan rumah tangga dengan pengeluaran perkapita per bulan kurang dari Rp 250.000,00; Kelompok II Rp 250.000,00 sampai Rp 499.999,00; Kelompok III Rp 500.000,00 sampai Rp 749.999,00; dan Kelompok IV lebih dari Rp 750.000,00. Informasi pengeluaran perkapita per bulan diperoleh dari hasil Susenas Modul Konsumsi Maret 2015 yang sudah mencakup pengeluaran makanan dan non makanan. Gambar 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Pengeluaran Perkapita Per Bulan, 2015

Kelompok

Rata-Rata

3,54

29,78

42,04

Kelompok I (< 250.000) Kelompok II (250.000 - 499.999) 24,64

Kelompok III (500.000 - 749.999) Kelompok IV (≥750.000)


Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 82 Ketahanan Keluarga 2016 82| Pembangunan

Gambar 6.3 memperlihatkan besarnya persentase rumah tangga berdasarkan empat kelompok pengeluaran perkapita per bulan. Sekitar 42,04 persen rumah tangga termasuk dalam Kelompok IV (pengeluaran perkapita lebih dari Rp 750.000,00) dan hanya sekitar 3,54 persen rumah tangga yang termasuk dalam kelompok I (pengeluaran perkapita kurang dari Rp 250.000,00), sementara mayoritas rumah tangga lainnya termasuk dalam kelompok II dan III. Sedangkan jika dilihat per provinsi terlihat bahwa mayoritas pengeluaran perkapita per bulan rumah tangga di Indonesia telah lebih dari Rp 250.000,00 di seluruh provinsi (Gambar 6.5). Bahkan di provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan Utara persentase rumah tangga yang mempunyai pengeluaran perkapita per bulannya kurang dari Rp 250.000,00 boleh dikatakan sudah tidak ada. Selain itu, data kemiskinan BPS juga telah menetapkan bahwa garis kemiskinan nasional di Indonesia pada tahun 2015 semester 2 untuk daerah perkotaan adalah sebesar Rp 356.378,00 dan daerah perdesaan adalah sebesar Rp 333.034,00. Garis kemiskinan merupakan batas minimum besarnya pengeluaran perkapita per bulan sebelum seseorang dikategorikan miskin. Untuk DKI Jakarta garis kemiskinan tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp. 503.038,00, selain itu DKI Jakarta juga merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin paling kecil, yaitu 3,61 persen (BPS, 2015). Sehingga sangat wajar jika persentase rumah tangga yang pengeluaran perkapita per bulannya di bawah Rp 250.000,00 mencapai nol persen. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa nilai batas (cutting point) pengeluaran rumah tangga perkapita per bulan sebesar Rp 250.000,00 kurang tepat digunakan sebagai pembeda ketahanan ekonomi rumah tangga. Sebagai alternatif, disajikan pula garis kemiskinan sebagai nilai batas (cutting point) pengganti, dimana pengeluaran perkapita per bulan akan dibagi dalam 4 kelompok, yaitu 1) kelompok rumah tangga miskin yang merupakan rumah tangga dengan pengeluaran perkapita per bulan kurang atau sama dengan garis kemiskinan; 2) kelompok rumah tangga hampir miskin yang merupakan rumah tangga dengan pengeluaran antara garis kemiskinan sampai dengan 1,2 kali garis kemiskinan; 3) kelompok rumah tangga rentan miskin lainnya yang merupakan rumah tangga dengan pengeluaran antara 1,2 garis kemiskinan sampai dengan 1,6 garis kemiskinan; dan 4) kelompok rumah tangga tidak miskin yang merupakan rumah tangga dengan pengeluaran lebih dari 1,6 garis kemiskinan. Keunggulan dari nilai batas (cutting point) dengan menggunakan garis kemiskinan adalah nilai batas (cutting point) ini akan terus dapat digunakan pada tahun-tahun selanjutnya karena besaran garis kemiskinan ini akan terus diperbaharui sesuai dengan besaran pengeluaran penduduk referensi yang sudah mempertimbangkan pula nilai barang konsumsi pada masing-masing provinsi.


Gambar 6.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Ratarata Pengeluaran Perkapita Per Bulan, 2015

71,77

64,64

57,47

13,83 7,05 7,36

19,24 12,18 11,11

Perkotaan

Miskin

Hampir Miskin

Perdesaan

16,52 9,60 9,23

Perkotaan+Perdesaan

Rentan Miskin Lainnya

Tidak Miskin


Dengan menggunakan garis kemiskinan sebagai cutting point ketahanan ekonomi maka rumah tangga yang mempunyai pengeluaran perkapita per bulan lebih dari 1,6 kali garis kemiskinan berpotensi untuk memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Gambar 6.4 menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga Indonesia merupakan rumah tangga tidak miskin atau telah memiliki pengeluaran perkapita per bulan lebih dari 1,6 kali garis kemiskinan (64,64%). Kelompok rumah tangga tidak miskin tersebut tidak mencakup kelompok rumah tangga hampir miskin (9,23%) dan rentan miskin lainnya (16,52%). Berdasarkan klasifikasi wilayahnya, Gambar 6.4 juga menunjukkan bahwa persentase rumah tangga tidak miskin di perkotaan (71,77%) lebih besar dibandingkan di perdesaan (57,47%). Sebaliknya, persentase rumah tangga miskin, hampir miskin dan rentan miskin lainnya lebih tinggi di perdesaan daripada di perkotaan. Ini menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi rumah tangga di perdesaan cenderung lebih rendah daripada di perkotaan. Perbandingan persentase rumah tangga tidak miskin pada masing-masing provinsi dapat dilihat pada Lampiran 6.5.


Gambar 6.5

Persentase Rumah Tangga Menurut Rata-rata Pengeluaran Perkapita Per Bulan dan Provinsi, 2015 Aceh

1,51

Sumatera Utara

1,27

Sumatera Barat

0,34

Riau

0,38

Jambi

1,14

Sumatera Selatan

3,69

Bengkulu

2,19

Lampung

2,82


0,02

Kepulauan Riau

0,17

DKI Jakarta

0,00

Jawa Barat

3,10

Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur

6,06 4,10 4,28

Banten

0,78

Bali

0,96

Nusa Tenggara Barat

5,88

Nusa Tenggara Timur

10,80

Kalimantan Barat

1,77

Kalimantan Tengah

0,58

Kalimantan Selatan

0,59

Kalimantan Timur

0,08

Kalimantan Utara

0,00

Sulawesi Utara

2,55

Sulawesi Tengah

2,63

Sulawesi Selatan

8,78

Sulawesi Tenggara

8,86

Gorontalo

12,84

Sulawesi Barat

8,09

Maluku

1,13

Maluku Utara

0,28

Papua Barat

3,91

Papua

9,29

Kelompok I (< 250.000)

Kelompok II (250.000 - 499.999)

Kelompok III (500.000 - 749.999)

Kelompok IV (≥ 750.000)



6.2.2 Kecukupan Pendapatan Keluarga Berbeda dengan sebelumnya, sub-bab ini membahas mengenai kecukupan pendapatan rumah tangga berdasarkan persepsi subjektif kepala rumah tangga/pasangan terkait kecukupan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini penting mengingat kesejahteraan keluarga sebagai bagian dari ketahanan keluarga tidak hanya dapat diukur secara objektif saja namun juga secara subjektif. Penilaian pendapatan secara subjektif ini lebih menekankan pada kepuasan rumah tangga atas pendapatan yang telah didapat. Asumsinya akan ada hubungan yang searah antara penilaian subjektif ini dengan kondisi objektif ekonomi keluarga. Artinya adalah bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin puas rumah tangga tersebut akan kondisi ekonominya. Gambar 6.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Kecukupan Pendapatan Rumah Tangga untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari, 2014 64,89

62,01

59,15

34,34

29,73

25,09 10,02

Perkotaan

8,26

6,51

Perdesaan Lebih dari cukup

Cukup

Perkotaan+Perdesaan Kurang

Sumber : SPTK 2014

Secara nasional, terdapat 29,73 persen rumah tangga yang merasa pendapatannya kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Gambar 6.6). Selain itu, terdapat kecenderungan yang berbeda berdasarkan klasifikasi wilayah, dimana persentase rumah tangga yang merasa kurang ternyata lebih tinggi di perdesaan (34,34%) daripada di perkotaan (25,09%). Kemudian, jika di teliti lebih jauh, penilaian terkait kecukupan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dipengaruhi oleh besaran pendapatan rumah tangga. Semakin rendah kelompok pendapatan rumah tangga maka semakin tinggi pula persentase rumah tangga yang merasa pendapatan rumah tangganya kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Gambar 6.7). 86 Ketahanan Keluarga 2016 Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 86| Pembangunan

Gambar 6.7

Persentase Rumah Tangga Menurut Kecukupan Pendapatan Rumah Tangga untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari dan Kelompok Pendapatan, 2014 ≤ Rp 1.800.000

1,10

49,74

Rp 1.800.001 - Rp 3.000.000

4,53

Rp 3.000.001 - Rp 4.800.000

13,27

Rp 4.800.000 - Rp 7.200.000 > Rp. 7.200.000

49,16 73,18

22,30 76,20

27,58

10,54 68,00

45,12

Lebih dari cukup

50,63 Cukup

4,42 4,24

Kurang

Sumber : SPTK 2014

Jika dibandingkan antar provinsi, persentase rumah tangga yang merasa pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih tinggi daripada mereka yang merasa tidak cukup. Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan persentase rumah tangga tertinggi dan Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan persentase terendah untuk rumah tangga yang merasa pendapatannya cukup atau lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Gambar 6.8). Selain itu, masih terdapat 11 provinsi yang memiliki persentase rumah tangga di bawah angka nasional untuk rumah tangga yang merasa pendapatannya cukup atau lebih dari cukup, yakni Aceh, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Maluku.


Gambar 6.8 Persentase Rumah Tangga Menurut Kecukupan Pendapatan Rumah Tangga untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari dan Provinsi, 2015 Aceh

5,62

Sumatera Utara

7,09

Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan

41,87

65,25

11,54

27,67

60,43

28,03

11,65

67,25

21,10

9,43

71,04

19,53

10,62

Bengkulu

6,93

Lampung

5,84


6,99

Kepulauan Riau

52,51

60,38 59,04

34,03

63,86

8,72

Jawa Barat

6,10

30,30

75,29

13,31

DKI Jakarta

29,00

17,72

71,48

15,21

68,58

22,70

60,31

33,59

Jawa Tengah

7,75

DI Yogyakarta

7,89

64,89

27,22

Jawa Timur

9,16

61,29

29,56

Banten Bali

60,92

6,31

31,32

60,08

11,25

33,61

63,03

Nusa Tenggara Barat

8,91

47,73

Nusa Tenggara Timur

4,94

55,07

Kalimantan Barat

8,91

25,72 43,36 39,99

65,86

25,23

Kalimantan Tengah

11,84

67,77

20,38

Kalimantan Selatan

11,47

68,96

19,57

Kalimantan Timur

14,59

Sulawesi Utara

9,36

Sulawesi Tengah

7,79

Sulawesi Selatan

11,25

Sulawesi Tenggara

11,09

70,00

15,41

67,86

22,78

65,41

26,81

60,60

28,15

59,36

29,55

Gorontalo

5,64

62,26

32,11

Sulawesi Barat

5,17

61,18

33,65

Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

9,20

10,38 12,90 9,70

Lebih dari Cukup

59,45

31,36

65,37

24,25

65,27

21,83

65,51

Cukup

Sumber : SPTK 2014


24,79

Kurang

6.3

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ANAK

Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, pendidikan menjadi kebutuhan yang sangat penting saat ini. Status pendidikan dalam rumah tangga dapat menjadi salah satu cara untuk menggambarkan kondisi ketahanan ekonomi rumah tangga tersebut karena dapat dijadikan pendekatan untuk mengetahui kecukupan pendapatan rumah tangga secara objektif. Pendidikan anak sebagai variabel penyusun dimensi ketahanan ekonomi untuk mengukur ketahanan keluarga disusun dari dua indikator, yaitu (1) kemampuan pembiayaan pendidikan anak, dan (2) keberlangsungan pendidikan anak. 6.3.1 Kemampuan Pembiayaan Pendidikan Anak Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP sederajat) tanpa memungut biaya (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Namun, kebijakan biaya sekolah gratis hanya berlaku bagi murid yang bersekolah di SD ataupun SMP negeri, itupun belum berlaku secara nasional. Pada sekolah tertentu masih terdapat pungutan biaya yang besarnya bervariasi yang ditentukan oleh komite sekolah. Selain itu, sekolah negeri belum mampu menampung seluruh siswa usia sekolah, sehingga hanya siswa dengan nilai yang bagus yang mampu bersaing untuk diterima di sekolah negeri. Hal ini mengakibatkan sebagian siswa harus melanjutkan di sekolah swasta yang membutuhkan biaya yang lebih besar daripada sekolah negeri. Gambar 6.9 Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Keberadaan Anggota Rumah Tangga Usia 7-18 Tahun yang Bersekolah, 2015

90,66

88,54

86,52

5,48 3,86 Perkotaan Seluruhnya Bersekolah

7,31 6,16 Perdesaan Sebagian Bersekolah

6,42 5,04 Perkotaan+Perdesaan Tidak Ada yang Bersekolah



89


Biaya sekolah yang mahal memang masih menjadi dilema bagi dunia pendidikan di Indonesia. Tidak heran rata-rata lama sekolah untuk penduduk berusia 25 tahun ke atas di Indonesia hanya sekitar 7,73 tahun atau kurang lebih setara dengan kelas VII SMP. Variasi rata-rata lama sekolah sangat tinggi antar provinsi, salah satunya mungkin disebabkan karena pada daerah-daerah tertentu, akses ke sekolah sangat jauh sehingga menambah pengeluaran transportasi untuk sekolah. Contohnya provinsi Papua yang memiliki rata-rata lama sekolah paling kecil yakni 5,76 tahun, sementara provinsi DKI Jakarta memiliki rata-rata lama sekolah paling tinggi yakni 10,54 tahun. Oleh karena itu, rumah tangga yang mampu membiayai seluruh anggota rumah tangga usia 7 sampai 18 tahun hingga dapat menyelesaikan wajib belajar 12 tahun dinilai mempunyai ketahanan ekonomi yang lebih baik. Data menunjukkan ART usia 7-18 tahun (usia sekolah) di Indonesia tersebar pada 54,52 persen rumah tangga (Lampiran 6.8). Selanjutnya, pada rumah tangga yang memiliki ART usia 7-18 tahun tersebut terdapat 88,54 persen rumah tangga yang seluruh ART usia 7-18 tahun masih bersekolah. Sisanya 6,42 persen rumah tangga hanya sebagian ART usia 7-18 tahun yang bersekolah dan 5,04 persen rumah tangga seluruh ART usia 7-18 tahun ternyata tidak/belum pernah bersekolah atau tidak bersekolah lagi (Gambar 6.9). Jika dibandingkan menurut klasifikasi wilayah maka rumah tangga di perkotaan cenderung memiliki ART usia 7-18 tahun yang seluruhnya bersekolah (90,66%) lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (86,52%). Lebih jauh, jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan KRT maka semakin tinggi pendidikan KRT semakin cenderung pula untuk memiliki ART usia 7-18 tahun yang seluruhnya masih bersekolah (Gambar 6.10). Gambar 6.10 Persentase Rumah Tangga Menurut Pendidikan Tertinggi KRT dan Keberadaan Anggota Rumah Tangga Usia Sekolah (7-18 Tahun) yang Bersekolah, 2015

80,71

10,20 9,10

86,19

8,08 5,73

91,50

5,243,26

94,55

3,28 2,17

96,44

2,00 1,57

Tidak punya SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat Perguruan Tinggi ijazah SD Seluruhnya Bersekolah Sebagian Bersekolah Tidak Ada yang Bersekolah Sumber : Susenas KOR 2015


Gambar 6.11 Persentase Rumah Tangga Menurut Keberadaan Anggota Rumah Tangga Usia 7-18 Tahun yang Bersekolah dan Provinsi, 2015 Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

92,06 89,15 91,61 89,60 89,34 87,31 91,72 88,65 87,12 94,34 89,71 87,21 88,48 95,46 89,76 87,66 93,03 91,56 87,36 85,92 87,38 87,97 93,26 87,89 89,76 87,88 86,55 88,12 86,68 83,50 89,92 90,02 89,04 69,64

Seluruh ART Bersekolah

Sebagian ART Bersekolah

Semua ART Tidak Bersekolah



6.3.2 Keberlangsungan Pendidikan Anak Keberlangsungan pendidikan anak akan digambarkan melalui besarnya persentase rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga yang putus sekolah. Putus sekolah adalah suatu kondisi dimana seseorang yang berusia sekolah (7-18 tahun) tidak dapat menamatkan jenjang pendidikan yang sedang dijalaninya. Dalam hal ini, mereka yang telah menamatkan sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak termasuk sebagai putus sekolah. Selain tidak ada anak yang putus sekolah, rumah tangga yang mempunyai ketahanan ekonomi yang baik juga harus dapat menjamin anggota rumah tangganya untuk memperoleh pendidikan sehingga tidak ada anak yang tidak pernah sekolah. Keberadaan anak usia 7-18 tahun yang putus sekolah atau bahkan tidak pernah bersekolah merupakan salah satu indikasi adanya masalah ekonomi dalam rumah tangga tersebut. Dari 54,52 persen rumah tangga yang memiliki ART usia 7-18 tahun, sekitar 2,67 persen rumah tangga di antaranya terdapat ART yang putus sekolah atau tidak pernah bersekolah. Jika dibandingkan menurut klasifikasi wilayah maka persentase rumah tangga yang terdapat ART putus sekolah atau tidak pernah bersekolah di perdesaan (3,41%) lebih tinggi daripada di perkotaan (1,92%). Ini menunjukkan bahwa rumah tangga di perdesaan cenderung mempunyai ketahanan ekonomi yang lebih rendah sehingga berpotensi untuk mempunyai ketahanan keluarga yang lebih rendah pula (Gambar 6.12). Gambar 6.12

Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Keberadaan ART Umur 7-18 Tahun yang Putus Sekolah atau Tidak Pernah Bersekolah, 2015 96,37

6,10

3,63 Perkotaan

97,33

93,90

2,67

Perdesaan

Ada ART Putus Sekolah

Perkotaan+Perdesaan

Tidak Ada ART Putus Sekolah



Penduduk yang putus sekolah dan tidak pernah sekolah mempunyai kecenderungan yang berbeda menurut umur dan jenis kelamin. Jika dilihat menurut kelompok umur, semakin tua usia penduduk maka semakin tinggi persentase mereka yang putus sekolah atau tidak pernah sekolah (Gambar 6.13). Lebih jauh, pada kelompok umur 7-12 tahun, perbedaan persentase antara anak laki-laki dan perempuan yang putus sekolah atau tidak pernah bersekolah masih dapat dikatakan seimbang. Namun pada kelompok umur selanjutnya, perbedaan persentase tersebut semakin nyata. Gambar 6.13 Persentase Penduduk Putus Sekolah atau Tidak Pernah Bersekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2015 10,96 9,32 7,54

4,37 3,23

3,81

0,97 0,84 0,91 7-12 Tahun

13-15 Tahun Laki-laki

Perempuan

16-18 Tahun Total


6.4

JAMINAN KEUANGAN KELUARGA

Selain kecukupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, ketahanan ekonomi keluarga juga perlu mempertimbangkan kesiapan keluarga tersebut dalam menghadapi kejadian tak terduga di masa yang akan datang. Sehingga kepemilikan jaminan terhadap resiko-resiko yang mungkin akan dihadapi di masa depan menjadi salah satu variabel pembangun ketahanan ekonomi keluarga. Jaminan terhadap resiko tersebut diukur dengan variabel jaminan keuangan yang terdiri dari dua indikator, yaitu tabungan keluarga, dan asuransi keluarga.


6.4.1 Tabungan Keluarga Rumah tangga yang memiliki tabungan berpotensi memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik. Informasi terkait tabungan yang dimiliki oleh rumah tangga terdapat dalam data Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan 2015. Informasi yang dikumpulkan mencakup akses finansial rumah tangga antara lain, kepemilikan tabungan dan jenis tabungan. Namun dalam pembahasan ini, tabungan yang dimiliki rumah tangga dikelompok dalam 3 jenis, yaitu produk bank (tabungan/asuransi/deposito/giro), produk non-bank (koperasi/kantor pos/sekolah), dan lainnya (tabungan di lemari/dompet/celengan/dan sebagainya). Gambar 6.14

Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Jenis Tabungan yang Dimiliki, 2015 91,24

88,28

89,58

69,08 56,74 40,95

13,10

11,75

10,01

Perkotaan

Perdesaan Produk Bank

Produk NonBank

Perkotaan+Perkotaan Lainnya


Secara nasional, 62,97 persen rumah tangga di Indonesia telah memiliki tabungan, dimana setiap rumah tangga bisa memiliki lebih dari satu jenis tabungan (Gambar 6.15). Kemudian, jika dilihat dari jenis tabungan yang dimiliki maka rumah tangga yang mempunyai tabungan, lebih senang menyimpan tabungannya di rumah, seperti di lemari, dompet, celengan dan sebagainya (89,58%). Sedangkan rumah tangga yang memiliki tabungan dalam bentuk produk non-bank hanya sekitar 11,75 persen dan rumah tangga memiliki tabungan dalam bentuk produk bank sekitar 56,74 persen. Gambar 6.14 juga menunjukkan bahwa rumah tangga di perdesaan lebih cenderung untuk menyimpan tabungannya di rumah, sementara rumah tangga di


perkotaan lebih cenderung untuk menyimpan tabungannya dalam bentuk produk bank dan non bank. Jika dilihat menurut provinsi, persentase rumah tangga berdasarkan kepemilikan tabungan dapat dilihat pada Gambar 6.15. Bali menjadi provinsi dengan persentase rumah tangga yang memiliki tabungan tertinggi yakni 87,82 persen. Sebaliknya, Aceh, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Papua merupakan provinsiprovinsi dengan persentase rumah tangga yang memiliki tabungan lebih kecil dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak memiliki tabungan dengan masingmasing persentase rumah tangga yang memiliki tabungan sebesar 47,32 persen, 42,84 persen, 49,83 persen, dan 42,91 persen. Sedangkan jika dilihat dari jenis tabungan yang dimiliki, seluruh provinsi di Indonesia memiliki pola yang sama dengan pola nasional yakni persentase terbesarnya ada di jenis tabungan lainnya.


Gambar 6.15 Persentase Rumah Tangga Menurut Keberadaan Anggota Rumah Tangga yang Mempunyai Tabungan/Simpanan dan Provinsi, 2015 Aceh

47,32

Sumatera Utara

58,77

Sumatera Barat

60,40

Riau

60,14

Jambi

56,52

Sumatera Selatan

57,19

Bengkulu

57,47

Lampung

42,84


76,98

Kepulauan Riau

80,89

DKI Jakarta

81,84

Jawa Barat

56,89

Jawa Tengah

67,58

DI Yogyakarta

80,72

Jawa Timur

64,41

Banten

56,63


87,82 49,83

Nusa Tenggara Timur

61,30

Kalimantan Barat

66,88

Kalimantan Tengah

76,15

Kalimantan Selatan

66,45

Kalimantan Timur

84,52

Kalimantan Utara

75,87

Sulawesi Utara

58,61

Sulawesi Tengah

64,38

Sulawesi Selatan

76,25

Sulawesi Tenggara

73,01

Gorontalo

55,45

Sulawesi Barat

60,06

Maluku

57,96

Maluku Utara

64,92

Papua Barat Papua

71,21 42,91



Gambar 6.15 Persentase Rumah Tangga Menurut Keberadaan Anggota Rumah Tangga yang Mempunyai Tabungan/Simpanan dan Provinsi, 2015 Aceh

47,32

Sumatera Utara

58,77

Sumatera Barat

60,40

Riau

60,14

Jambi

56,52

Sumatera Selatan

57,19

Bengkulu Lampung

57,47 42,84


76,98

Kepulauan Riau

80,89

DKI Jakarta

81,84

Jawa Barat

56,89

Jawa Tengah

67,58

DI Yogyakarta

80,72

Jawa Timur

64,41

Banten

56,63


87,82 49,83

Nusa Tenggara Timur

61,30

Kalimantan Barat

66,88

Kalimantan Tengah

76,15

Kalimantan Selatan

66,45

Kalimantan Timur

84,52

Kalimantan Utara

75,87

Sulawesi Utara

58,61

Sulawesi Tengah

64,38

Sulawesi Selatan

76,25

Sulawesi Tenggara

73,01

Gorontalo

55,45

Sulawesi Barat

60,06

Maluku

57,96

Maluku Utara

64,92

Papua Barat Papua

71,21 42,91


96 | Pembangunan Ketahanan KeluargaPembangunan 2016 Ketahanan Keluarga 2016

97

6.4.2 Jaminan Kesehatan Keluarga Indikator lainnya yang dapat menggambarkan ketahanan ekonomi adalah kepemilikan berbagai asuransi, seperti asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan dan sebagainya. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebenarnya telah mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Usaha untuk menyediakan sistem jaminan sosial tersebut telah dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya melalui PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang melayani pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Sedangkan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah telah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun demikian, masih terdapatnya beberapa masalah seperti terfragmentasinya mutu pelayanan yang diberikan berdasarkan jenis jaminan kesehatan yang dimiliki membuat sebagian keluarga di Indonesia belum berkeinginan secara mandiri mendaftarkan diri sebagai anggota BPJS. Gambar 6.16 menunjukkan masih terdapat 42,88 persen rumah tangga di Indonesia yang seluruh ART-nya tidak memiliki jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan yang dimaksud mencakup berbagai asuransi kesehatan seperti BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, askes/asabri/jamsostek, jamkesmas/PBI, jamkesda, asuransi swasta, serta jaminan kesehatan dari perusahaan/kantor. Jika dibandingkan menurut klasifikasi wilayah, persentase rumah tangga yang seluruh ART-nya memiliki jaminan kesehatan cenderung lebih tinggi di perkotaan daripada perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran rumah tangga untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam rumah tangga lebih baik di perkotaan daripada di perdesaan. Gambar 6.16 Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Anggota Rumah Tangga (ART), 2015

43,89

39,38

46,39

39,26

16,72

14,35

Perkotaan

Perdesaan Tidak Ada

Sebagian

42,88

41,58 15,54

Perkotaan+Perdesaan Semua


98

Ketahanan Keluarga 2016 | 97 Pembangunan Ketahanan KeluargaPembangunan 2016

Gambar 6.17 Persentase Rumah Tangga Menurut Status dalam Pekerjaan dan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Anggota Rumah Tangga (ART), 2015

36,66 13,81

37,23 13,51

30,33 15,08

48,76

39,21

38,86

15,30

14,40

45,49

46,73

Pekerja bebas

Pekerja keluarga/tidak dibayar

16,59

49,53 Berusaha sendiri

49,26

54,58

34,65

Berusaha dibantu buruh Berusaha dibantu buruh Buruh/karyawan/pegawai tidak tetap/tidak dibayar tetap/dibayar

Tidak Ada

Sebagian

Semua


Jika dilihat menurut karakteristik kepala rumah tangga maka rumah tangga yang seluruh ART-nya memiliki jaminan kesehatan cenderung adalah rumah tangga dengan kepala rumah tangga berstatus buruh/karyawan/pegawai. Sedangkan rumah tangga yang seluruh ART tidak mempunyai jaminan kesehatan cenderung adalah rumah tangga dengan kepala rumah tangga yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap/dibayar (Gambar 6.17). Jika dilihat menurut provinsi diketahui bahwa Bali merupakan provinsi dengan persentase rumah tangga yang seluruh anggota rumah tangganya memiliki jaminan kesehatan paling tinggi yakni sebesar 80,68 persen. Sebaliknya, Jambi menjadi provinsi dengan persentase rumah tangga yang seluruh anggota rumah tangganya memiliki jaminan kesehatan paling rendah yakni sebesar 27,70 persen. Selain itu, terdapat tiga provinsi yang mempunyai persentase rumah tangga yang seluruh ART-nya memiliki jaminan kesehatan di atas 70 persen, yaitu Aceh (75,29%), Sumatera Selatan (76,27%), dan Bali (80,68%).

Ketahanan Keluarga 2016 98 | Pembangunan Ketahanan KeluargaPembangunan 2016

99

Gambar 6.18

Persentase Rumah Tangga yang Semua ART-nya Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi, 2015 Aceh

Sumatera Utara

75,29 32,29

Sumatera Barat

37,78

Riau Jambi

39,53 27,70

Sumatera Selatan

76,27

Bengkulu

Lampung

36,11 31,90


43,64

Kepulauan Riau

57,60

DKI Jakarta

51,13

Jawa Barat

36,89

Jawa Tengah

40,93

DI Yogyakarta Jawa Timur

63,51

31,56

Banten

35,06

Bali

80,68

Nusa Tenggara Barat

33,55

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah

40,78 23,91 34,28

Kalimantan Selatan

48,33

Kalimantan Timur

65,81

Kalimantan Utara

47,78

Sulawesi Utara

39,52

Sulawesi Tengah

39,54

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

65,99 42,21

Gorontalo

54,15

Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat

43,24 33,50 48,44 50,52

Papua

56,70


Ketahanan Keluarga 2016 | 99 2016 100 Pembangunan Ketahanan KeluargaPembangunan

KETAHANAN SOSIAL PSIKOLOGIS

7

Dimensi keempat yang membentuk ketahanan keluarga adalah dimensi ketahanan sosial psikologis. Berbeda dengan dimensi pembentuk ketahanan keluarga lainnya, dimensi ketahanan sosial psikologis tidak dapat dilihat secara fisik. Dimensi ini terdiri atas dua variabel yaitu (1) variabel keharmonisan keluarga (mencakup sikap anti kekerasan rumah tangga terhadap perempuan dan perilaku anti kekerasan terhadap anak) dan (2) variabel kepatuhan terhadap hukum (dilihat dari pengalaman rumah tangga menjadi korban tindak pidana). Kedua variabel tersebut telah sesuai dengan konsep yang menyebutkan bahwa keharmonisan keluarga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hidup manusia, karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial di masyarakat yang memiliki peranan penting sebagai tempat anak bersosialisasi dan membangun relasi dengan lingkungannya seusia dini. Sedangkan variabel kepatuhan terhadap hukum dimaksudkan untuk melihat kepatuhan keluarga terhadap hukum dengan tidak pernah melakukan tindakan kriminalitas atau pelanggaran hukum.

7.1 KEHARMONISAN KELUARGA Keharmonisan keluarga menjadi salah satu variabel penting dalam menyusun ketahanan sosial psikologis dalam keluarga. Keharmonisan keluarga ini berkaitan dengan ketahanan psikologis keluarga, dimana keluarga dikatakan memiliki ketahanan psikologis yang baik apabila keluarga mampu menanggulangi masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif (termasuk terhadap harapan dan kepuasan), dan kepedulian suami kepada istri (Sunarti dalam Puspitawati, 2012). Untuk itu, pengukuran keharmonisan dalam keluarga pada studi ini ditekankan pada sikap dari kepala rumah tangga terhadap kepedulian terhadap perempuan dan anak. Indikator yang mendukung pada studi ini adalah bagaimana sikap anti kekerasan terhadap perempuan dan prilaku anti kekerasan terhadap anak di dalam keluarga. Keluarga yang memiliki sikap anti kekerasan baik terhadap perempuan maupun terhadap anak maka keluarga tersebut cenderung akan memiliki ketahanan keluarga yang relatif tinggi, begitu pula sebaliknya.

Pembangunan PembangunanKetahanan KetahananKeluarga Keluarga2016 2016 |101 101

7.1.1 Sikap Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Kekerasan terhadap perempuan merupakan setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi. Umumnya, kekerasan terhadap perempuan telah dimulai dalam lingkup kehidupan keluarga yang disebabkan karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender dalam pandangan kehidupan bermasyarakat. Perbedaan peran dan hak antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga, seringkali menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dari laki-laki, sehingga perempuan seringkali diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Sampai saat ini, belum tersedia data yang dapat menggambarkan angka kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam skala nasional. Beberapa lembaga seperti kepolisian ataupun komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan hanya memiliki data terkait jumlah kasus kekerasan berdasarkan pengaduan korban, sehingga data tersebut tidak dapat digunakan secara umum untuk menggambarkan angka kekerasan terhadap perempuan dalam skala nasional maupun provinsi. Namun, gambaran kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri dapat diproksi dengan sikap terkait tindakan pemukulan istri yang dilakukan oleh suami. Informasi tersebut dikumpulkan dalam Susenas-Modul Ketahanan Sosial 2014. Terdapat enam alasan tindakan pemukulan istri yang diajukan, yaitu 1) istri pergi tanpa pamit, 2) istri tidak mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik, 3) istri membantah suami, 4) istri tidak mengurus anak dengan baik, 5) istri diduga selingkuh, dan 6) istri menolak berhubungan intim. Semua pertanyaan tersebut diajukan kepada semua responden, baik laki-laki maupun perempuan.

Gambar 7.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Sikap Terhadap Tindakan Suami Memukul Istri, 2014

Sumber: Susenas Modul Hansos 2014

102 Keluarga PembangunanKetahanan Ketahanan Keluarga2016 2016 102| Pembangunan

Keluarga yang memperlakukan perempuan dengan cara-cara kekerasan akan menurunkan tingkat keharmonisan keluarga yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan keluarga yang kurang baik. Oleh karena itu, sikap anti kekerasan terhadap perempuan harus ditanamkan pada setiap individu sejak dini, agar perempuan tidak lagi menjadi korban kekerasan karena praktek kultural di masyarakat. Data menunjukkan, sekitar 74,14 persen rumah tangga tidak membenarkan tindakan suami memukul istri untuk keenam alasan di atas (Gambar 7.1). Selain itu, terdapat kecenderungan yang berbeda terkait sikap anti kekerasan menurut klasifikasi wilayah dan tingkat pendidikan. Rumah tangga yang bertempat tinggal di perkotaan lebih cenderung memiliki sikap tidak membenarkan tindakan suami memukul terhadap istri (78,35%) dibandingkan di daerah perdesaan (69,96%). Kemudian berdasarkan tingkat pendidikan, data menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka lebih cenderung untuk tidak membenarkan tindakan suami memukul istri (Lampiran 7.3). Ini menunjukkan bahwa rumah tangga di perdesaan cenderung masih memiliki pemahaman yang salah terkait tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan pendidikan mempunyai peranan penting dalam memberikan pemahaman yang benar bahwa tindakan kekerasan dengan alasan apapun tidak boleh dibiarkan, apalagi dalam kehidupan rumah tangga.

Gambar 7.2 Persentase Rumah Tangga yang KRT/Pasangannya Bersikap Membenarkan Tindakan Suami Memukul Istri dengan Alasan Tertentu, 2014



Masih ada sekitar seperempat rumah tangga di Indonesia yang mempunyai sikap membenarkan tindakan suami memukul istri sebagai ganjaran/hukuman atas perbuatan istri yang dianggap kurang baik. Sehingga sangat menarik untuk mengetahui alasan tindakan suami memukul istri yang membuat rumah tangga membenarkan tindakan tersebut. Terdapat enam alasan penyebab suami memukul istri yang ditanyakan, yaitu istri pergi tanpa memberitahu suami, istri tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan baik, istri membantah suami, istri tidak mengurus anak dengan baik, istri diduga/dicurigai selingkuh, dan istri menolak berhubungan seks dengan suami. Alasan sikap pembenaran tindakan suami memukul istri yang mempunyai persentase tertinggi adalah karena istri yang diduga selingkuh (22,68%). Sedangkan sikap pembenaran tindakan suami karena istri tidak dapat melaksanakan pekerjaan rumah tangga dengan baik mempunyai persentase terendah, yaitu sebesar 4,43 persen (Gambar 7.2). Persentase rumah tangga yang tidak membenarkan tindakan suami memukul istri sangat bervariasi antar provinsi. Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan persentase tertinggi untuk rumah tangga yang memiliki sikap tidak membenarkan tindakan suami memukul istri (88,45%). Selain itu, terdapat lima provinsi lain yang mempunyai persentase di atas delapan puluh persen, yaitu Bali (87,69%), DKI Jakarta (84,15%), Sumatera Barat (83,10%), Kalimantan Selatan (80,34%) dan Jawa Tengah (80,16%). Sementara, Papua menjadi provinsi dengan persentase terendah untuk rumah tangga yang memiliki sikap tidak membenarkan tindakan suami memukul istri (36,89%). Dan terdapat satu provinsi lagi yang mempunyai persentase di bawah lima puluh persen, yaitu Nusa Tenggara Barat (45,61%). Sugandi (2008) menyebutkan tingginya ketergantungan alkohol dan tradisi mas kawin perempuan menjadi salah satu penyebab timbulnya tindak kekerasan rumah tangga yang dialami oleh perempuan di Papua.


Gambar 7.3 Persentase Rumah Tangga yang Sikap KRT/Pasangannya Tidak Membenarkan Tindakan Suami Memukul Istri dengan Alasan Apapun Menurut Provinsi, 2014



7.1.2

Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak

Pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak tidak terlepas dari lingkungan yang merawat dan membesarkannya. Pola asuh dalam keluarga, sebagai lingkungan pertama yang dikenalnya, akan sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian anak. Dalam hal ini orangtua sangat berperan sebagai panutan anakanaknya dan setiap orangtua tentu memiliki caranya sendiri dalam mendidik dan mengasuh anak. Secara garis besar, Menurut Fahrizal Effendi (2013) terdapat tiga pola asuh orangtua yang berlaku di masyarakat yaitu 1) Pola asuh permisif, yaitu pola asuh yang menerapkan kebebasan. Dalam pola asuh ini anak berhak menentukan apa yang akan ia lakukan dan orang tua memberikan fasilitas sesuai kemauan anak. 2) Pola asuh demokratis, yaitu pola asuh yang menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam keluarga. Anak dihargai haknya oleh orang tua, dan orang tua menerapkan peraturan-peraturan yang dipatuhi anak selama tidak memberatkan anak. Sedangkan 3) pola asuh otoriter, yaitu pola asuh yang menegaskan akan kekuasaan orang tua dalam mendidik anakanaknya. Orang tua menerapkan peraturan tegas dengan sanksi-sanksi, dan anak wajib patuh. Dalam pola asuh ini anak sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh haknya. Masing-masing pola asuh yang diterapkan oleh orang tua tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Semua tergantung dari kultur, tradisi, dan lingkungan masyarakat yang ada. Namun, seringkali dalam mendidik anak, orangtua menerapkan sangsi atau hukuman yang mengakibatkan anak menderita secara fisik ataupun psikis. Padahal hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi secara tegas telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Informasi terkait adanya tindakan kekerasan yang dilakukan orangtua dalam mendidik anak dikumpulkan dalam Susenas Modul Ketahanan Sosial pada tahun 2014. Adapun jenis perilaku kekerasan yang dikumpulkan dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu 1) kekerasan psikologis dan 2) kekerasan fisik. Kekerasan psikologis yang dikumpulkan adalah perilaku orangtua yang sering memanggil anak dengan sebutan bodoh, pemalas, tidak sayang lagi, tidak berguna dan perkataan kasar/negatif lainnya, membentak serta menakuti anak. Sedangkan kekerasan fisik mencakup mengurung atau meninggalkan anak sendirian dalam kamar, mendorong/mengguncang badan, mencubit, menjewer, bahkan sampai menampar, memukul, menjambak dan menendang anak. Dalam hal ini, responden dalam pengumpulan data Susenas Modul Hansos 2014 adalah kepala rumah tangga atau pasangannya. 106 Keluarga PembangunanKetahanan Ketahanan Keluarga2016 2016 106| Pembangunan

Gambar 7.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Cara Mendidik Anak Umur 1-14 Tahun oleh KRT/Pasangan, 2014


Orangtua yang mendidik anaknya dengan cara-cara kekerasan akan menurunkan keharmonisan hubungan orangtua dan anak dalam keluarga yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan psikologis dan ketahanan keluarga yang kurang baik. Oleh karena itu, lingkungan rumah anak yang terbangun dari sikap anti kekerasan dalam mendidik anak harus diterapkan mulai dari lingkungan keluarga. Data menunjukkan, kurang dari lima puluh persen rumah tangga di Indonesia menyatakan tidak menggunakan kekerasan dalam mendidik anak (Gambar 7.4). Kecenderungan yang sama juga ditunjukkan di perkotaan maupun di perdesaan, walaupun dengan persentase rumah tangga yang sedikit lebih tinggi di perkotaan daripada di perdesaan.

Gambar 7.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Perilaku Kekerasan yang Digunakan dalam Mendidik Anak Umur 1-14 Tahun, 2014



Mayoritas orangtua di Indonesia masih menggunakan cara-cara kekerasan, baik kekerasan psikologis maupun fisik dalam mendidik anaknya (54,80%). Berdasarkan jenis kekerasan yang digunakan, 23,17 persen rumah tangga menggunakan cara-cara kekerasan psikologis dan fisik untuk mendidik anak, sedangkan persentase rumah tangga yang hanya menggunakan kekerasan psikologis sebesar 21,48 persen dan hanya menggunakan kekerasan fisik sebesar 10,16 persen. Cara-cara yang mengandung kekerasan psikologis yang paling sering digunakan untuk mendidik anak adalah dengan membentak atau menakutinya, yaitu sebesar 41,86 persen, sedangkan cara kekerasan fisik yang paling sering dilakukan kepala rumah tangga/pasangannya adalah dengan mencubit atau menjewer anak sebesar 30,97%. (Lampiran 7.5 ). Lebih jauh, cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh orangtua dalam mendidik anak ternyata berhubungan positif dengan tingkat pendidikan orangtua. Gambar 7.6 menunjukkan lebih dari 50 persen rumah tangga dengan kepala rumah tangga/pasangan yang mempunyai pendidikan tinggi tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam mendidik anak mereka. Terlihat pula semakin tinggi tingkat pendidikan maka persentase rumah tangga yang tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam mendidik anak umur 1-14 tahun semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan orangtua mempunyai korelasi positif terhadap pencegahan cara-cara kekerasan dalam mendidik anak. Gambar 7.6

Persentase Rumah Tangga Menurut Tingkat Pendidikan KRT/Pasangan dan Cara Mendidik Anak Umur 1-14 Tahun, 2014



Gambar 7.7 menunjukkan persentase rumah tangga yang KRT/pasangannya tidak menggunakan kekerasan dalam mendidik anak umur 1-14 Tahun menurut provinsi. Seperti halnya dengan sikap anti kekerasan terhadap perempuan, Daerah Istimewa Yogyakarta menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan persentase tertinggi untuk rumah tangga yang memiliki perilaku tidak menggunakan kekerasan dalam mendidik anak umur 1-14 tahun (59.07%). Selain itu, terdapat enam provinsi lain yang juga memiliki persentase di atas lima puluh persen, yaitu Jambi (58,09%), Kepulauan Riau (55,20%), Kalimantan Tengah (53,06%), DKI Jakarta (52,65%), Kalimantan Selatan (52,41%), dan Lampung (51,69%). Sedangkan lima provinsi lain yang memiliki persentase di bawah tiga puluh persen adalah provinsi Nusa Tenggara Timur (24,02%), Papua Barat (24,45%), Maluku (25,53%), Sulawesi Utara (29,86%), dan Papua (29,87%).

Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016109 | 109

Gambar 7.7

Persentase Rumah Tangga yang KRT/Pasangannya Tidak Menggunakan Kekerasan dalam Mendidik Anak Umur 1-14 Tahun Menurut Provinsi, 2014



7.2 KEPATUHAN TERHADAP HUKUM Menurut Prof Moeljanto dalam Wulandari (2013) memberi istilah lain tindak pidana sebagai “perbuatan pidana,” yang artinya perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar tersebut. Sehingga secara teoritis tindak pidana diartikan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Keluarga yang tidak pernah terlibat sebagai pelaku tindak pidana atau pelanggaran hukum merupakan keluarga yang memiliki kepatuhan terhadap hukum. Keluarga seperti itu pastinya memiliki ketahanan psikologi yang baik dan berpotensi membentuk ketahanan keluarga yang lebih kuat. Sayangnya, informasi terkait jumlah pelaku kriminalitas atau pelanggaran hukum tidak mudah untuk dikumpulkan, sementara Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) hanya mengeluarkan informasi terkait jumlah kasus kejahatan yang dilaporkan oleh korban. Untuk itu, variabel kepatuhan terhadap hukum akan dilihat dari sisi lain, yaitu rumah tangga sebagai korban tindak pidana. Asumsi yang digunakan adalah rumah tangga yang tidak pernah menjadi korban tindak pidana berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang lebih baik karena mereka hidup dalam lingkungan yang jauh dari kerawanan sosial yang rentan terhadap penyimpangan dan pelanggaran hukum. Informasi terkait rumah tangga sebagai korban tindak pidana selalu dikumpulkan melalui kegiatan Susenas. Jenis tindak pidana yang dikumpulkan adalah pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, dan pelecehan seksual, sedangkan jenis kategori tindak pidana lainnya, seperti penipuan, penculikan dan sebagainya dimasukkan ke dalam kategori lainnya. Informasi rumah tangga sebagai korban tindak pidana diperoleh berdasarkan pengakuan responden yang merupakan kepala rumah tangga atau pasangannya.

Gambar 7.8 Persentase Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Wilayah dan Keberadaan ART yang Menjadi Korban Tindak Pidana, 2015

Sumber: Susenas KOR 2015

PembangunanKetahanan KetahananKeluarga Keluarga2016 2016 |111 111 Pembangunan

Pada tahun 2015, sekitar 3,48 persen rumah tangga menyatakan terdapat anggota rumah tangga yang menjadi korban tindak pidana (Gambar 7.8). Kemudian, terdapat indikasi, rumah tangga di perkotaan (4,05%) lebih cenderung untuk menjadi korban tindak pidana daripada rumah tangga di perdesaan (2,90%). Selain itu, jika ditelisik lebih jauh, pencurian merupakan tindak pidana yang paling sering dialami oleh rumah tangga di Indonesia, dengan persentase sebesar 2,92% (Gambar 7.9). Sementara persentase rumah tangga yang menyatakan terdapat ART yang menjadi korban tindak pidana selain pencurian tidak ada yang mencapai satu persen dan rumah tangga yang menyatakan terdapat ART yang mengalami pelecehan seksual sangat rendah, yaitu hanya sekitar 0,03 persen.

Gambar 7.9 Persentase Rumah Tangga yang Menjadi Korban Tindak Pidana Menurut Jenis Kejahatan, 2015


Dalam kaitannya dengan ketahanan keluarga maka rumah tangga yang tidak pernah menjadi korban tindak pidana diharapkan memiliki ketahanan keluarga yang lebih baik. Atau dengan kata lain, keluarga yang seluruh anggota rumah tangganya tidak pernah menjadi korban tindak pidana akan mempunyai ketahanan keluarga yang lebih tinggi. Untuk itu, pada Gambar 7.10, disajikan persentase rumah tangga yang tidak pernah menjadi korban tindak pidana menurut provinsi. Secara nasional, sekitar 96,52 persen rumah tangga tidak pernah menjadi korban tindak pidana. Bila dibandingkan dengan angka nasional, sebanyak 16 provinsi besarnya persentase tersebut berada di atas angka nasional, dengan persentase tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Timur (97,86%). Sementara itu, sebanyak 18 provinsi persentase tersebut berada di bawah angka nasional, dengan persentase terendah berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (94,18%). 112 Keluarga PembangunanKetahanan Ketahanan Keluarga2016 2016 112| Pembangunan

Gambar 7.10

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Anggota Rumah Tangga yang Tidak Pernah Menjadi Korban Tindak Pidana, 2015



KETAHANAN KETAHANAN SOSIAL SOSIAL BUDAYA BUDAYA

8

Sejalan dengan kerangka kerja dan konsep ketahanan keluarga, ketahanan Sejalan dengan kerangka kerja dan konsep ketahanan keluarga, ketahanan sosial budaya pada tataran keluarga menempati dimensi kelima dalam membangun sosial budaya pada tataran keluarga menempati dimensi kelima dalam membangun ketahanan keluarga yang tangguh. Dimensi ketahanan sosial budaya diukur ketahanan keluarga yang tangguh. Dimensi ketahanan sosial budaya diukur menggunakan tiga variabel, yaitu (1) variabel kepedulian sosial (dilihat dari menggunakan tiga variabel, yaitu (1) variabel kepedulian sosial (dilihat dari penghormatan terhadap lansia), (2) variabel keeratan sosial (dilihat dari partisipasi penghormatan terhadap lansia), (2) variabel keeratan sosial (dilihat dari partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan), dan (3) variabel ketaatan beragama (dilihat dari dalam kegiatan sosial di lingkungan), dan (3) variabel ketaatan beragama (dilihat dari partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan). Selanjutnya indikator terkait partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan). Selanjutnya indikator terkait ketahanan sosial budaya ini, bersama dengan berbagai indikator yang ada pada ketahanan sosial budaya ini, bersama dengan berbagai indikator yang ada pada variabel dan dimensi lain, akan mengukur tingkat ketahanan dari suatu keluarga variabel dan dimensi lain, akan mengukur tingkat ketahanan dari suatu keluarga secara utuh. secara utuh. 8.1 8.1

KEPEDULIAN SOSIAL KEPEDULIAN SOSIAL Salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan sosial Salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan sosial budaya suatu keluarga adalah kepedulian sosial keluarga yang dipahami sebagai sikap budaya suatu keluarga adalah kepedulian sosial keluarga yang dipahami sebagai sikap kemanusiaan yang meliputi minat dan ketertarikan untuk membantu sesama kemanusiaan yang meliputi minat dan ketertarikan untuk membantu sesama manusia. Keluarga yang selalu memelihara hubungan baik dengan sesama anggota manusia. Keluarga yang selalu memelihara hubungan baik dengan sesama anggota keluarga maupun orang lain akan menciptakan ikatan emosional untuk terus keluarga maupun orang lain akan menciptakan ikatan emosional untuk terus merespon kehadiran dan kebutuhan orang lain sebagai bentuk kepedulian mereka. merespon kehadiran dan kebutuhan orang lain sebagai bentuk kepedulian mereka. Dalam lingkup keluarga, kepedulian sosial dapat terlihat dari adanya kepedulian dan Dalam lingkup keluarga, kepedulian sosial dapat terlihat dari adanya kepedulian dan perhatian keluarga terhadap anggota keluarga yang telah berusia lanjut (kaum lanjut perhatian keluarga terhadap anggota keluarga yang telah berusia lanjut (kaum lanjut usia atau lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas usia atau lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia). (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia). Persentase penduduk lansia di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Persentase penduduk lansia di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Penuaan penduduk tersebut membawa konsekuensi tersendiri bagi pemerintah dan Penuaan penduduk tersebut membawa konsekuensi tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat, apalagi Indonesia masih menghadapi permasalahan kependudukan masyarakat, apalagi Indonesia masih menghadapi permasalahan kependudukan lainnya, seperti tingginya angka kelahiran dan kematian bayi. Pada tataran keluarga, lainnya, seperti tingginya angka kelahiran dan kematian bayi. Pada tataran keluarga, keberadaan lansia terkadang dianggap sebagai beban karena lansia umumnya sudah keberadaan lansia terkadang dianggap sebagai beban karena lansia umumnya sudah tidak mampu lagi berpartisipasi secara aktif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tidak mampu lagi berpartisipasi secara aktif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Apalagi lansia yang tinggal sendirian, mereka terpaksa memenuhi keluarga. Apalagi lansia yang tinggal sendirian, mereka terpaksa memenuhi kebutuhan makan, kesehatan maupun kebutuhan sosialnya secara mandiri. Oleh kebutuhan makan, kesehatan maupun kebutuhan sosialnya secara mandiri. Oleh karena itu rumah tangga yang terdapat lansia dianggap memiliki kepedulian sosial karena itu rumah tangga yang terdapat lansia dianggap memiliki kepedulian sosial yang lebih baik daripada rumah tangga lansia yang tinggal sendirian. yang lebih baik daripada rumah tangga lansia yang tinggal sendirian.

Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 115

Sikap dan cara keluarga menangani atau merawat lansia dengan baik dapat menjadi pembelajaran bagi anggota keluarga yang masih muda untuk selalu memberikan penghargaan dengan menghormati orangtua lansia dengan cara merawat dengan sebaik-baiknya para lansia tersebut di rumah dan bukan dititipkan di panti jompo. Pelestarian budaya ini jika terus dapat dipertahankan maka berpotensi meningkatkan ketahanan keluarga. Bentuk perhatian dan perawatan yang diberikan kepada orangtua lansia mempunyai lingkup yang sangat luas. Oleh karena itu, ciri ini kemudian berusaha digambarkan melalui pendekatan keberadaan lansia di dalam rumah tangga. Dengan keberadaan lansia dalam rumah tangga dapat menunjukkan adanya kesediaan anggota rumah tangga untuk memberikan perhatian dan mengurus kebutuhan lansia. Sangat dipahami bahwa pendekatan ini sangat lemah karena tidak menjamin sepenuhnya bahwa lansia yang tinggal di rumah tangga akan mendapatkan perhatian dan dirawat sesuai dengan kebutuhannya.

Pembangunan Ketahanan KetahananKeluarga Keluarga 2016 2016 116 | Pembangunan

Gambar 8.1 Rumah Tangga Lansia Indonesia, 2015 8,43

Su

% PENDUDUK LANSIA Persentase lansia di Indonesia terus meningkat 8,05

2013

LANSIA adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas (UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia).

8,03

2014

2015

% RUMAH TANGGA LANSIA 2015

25,14% rumah tangga di

12,55

Indonesia terdapat lansia (rumah tangga lansia) dimana 12,55% rumah tangga diantaranya terdapat lansia tinggal sendirian

87,45

Tinggal sendirian

Perdesaan

Perkotaan

Tinggal bersama ART lain

86,20

Lansia yang TINGGAL SENDIRIAN lebih tinggi di PERDESAAN

13,80 88,86 11,14 Tinggal bersama ART lain Tinggal sendiri

Sumber : Susenas Kor 2015

Pada tahun 2015, tercatat sekitar 8,43 persen penduduk Indonesia termasuk dalam kategori lansia. Lansia tersebut tersebar di 25,14 persen rumah tangga (rumah tangga lansia) dimana 12,55 persen rumah tangga diantaranya terdapat lansia yang tinggal sendiri tanpa ditemani anggota rumah tangga lainnya, dan 87,45 persen rumah tangga lansia yang hidup bersama dengan anggota rumah tangga yang lain. Bila dilihat berdasarkan klasifikasi wilayah, terlihat bahwa persentase rumah tangga lansia yang tinggal sendirian lebih banyak terdapat di wilayah perdesaan (13,80%)

Pembangunan Ketahanan Keluarga Keluarga 2016 | 117 Pembangunan Ketahanan

daripada perkotaan (11,14%). Rumah tangga yang terdapat lansia yang tidak tinggal sendirian di anggap memiliki ketahanan sosial budaya yang baik (Lampiran 8.2). Jika dibandingkan antar provinsi, pada mayoritas rumah tangga, lansia tidak tinggal sendirian. Persentase rumah tangga lansia yang tidak tinggal sendirian bervariasi antar provinsi. Tiga provinsi dengan persentase tertinggi adalah Papua Barat (93,98%), Papua (93,94%), dan Maluku Utara (93,91%). Sementara Aceh, Jawa Barat dan Yogya merupakan tiga provinsi dengan persentase terendah untuk rumah tangga lansia yang tidak tinggal sendirian (Gambar 8.2). Selain itu, masih terdapat 10 provinsi yang memiliki persentase rumah tangga di bawah angka nasional untuk rumah tangga lansia yang tidak tinggal sendirian, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan.


Gambar 8.2

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Lansia yang Tinggal Bersama ART Lain, 2015 Aceh

82,85

Sumatera Utara

86,08

Sumatera Barat

87,24

Riau

91,38

Jambi

90,79

Sumatera Selatan Bengkulu

Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau

92,80 88,46 91,53

86,99 89,41

DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat

93,48 83,24 86,64 84,01 86,48 91,07 92,09 86,62

Nusa Tenggara Timur

92,48

Kalimantan Barat

92,64

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur

89,56 86,33 92,70

Kalimantan Utara1

92,49

Sulawesi Utara

91,33

Sulawesi Tengah

92,41

Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat

91,52 89,73 92,06 90,58

Maluku

92,76

Maluku Utara

93,91

Papua Barat

93,98

Papua

93,94



8.2

KEERATAN SOSIAL

Sebagai makhluk sosial, setiap orang pasti mempunyai keinginan untuk menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Besarnya dorongan untuk membangun hubungan sosial tersebut tidak terlepas dari keinginan individu untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Hubungan sosial yang kerap dilakukan dalam suatu komunitas akan berdampak terjalinnya keeratan sosial antar anggota komunitas. Hubungan sosial yang erat akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap upaya individu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mencapai ketahanan keluarga yang diinginkan. Oleh karena itu, rumah tangga yang memiliki hubungan sosial yang erat dengan komunitas di lingkungan tempat tinggal diduga akan berdampak pada ketahanan sosial keluarga yang lebih baik. Sehingga, keeratan sosial menjadi variabel kedua yang digunakan dalam pengukuran tingkat ketahanan sosial budaya suatu keluarga. Ketahanan sosial keluarga di dalam komunitasnya dapat dicerminkan dari kondisi keluarga yang memiliki hubungan sosial antar keluarga dalam masyarakat yang terbina dengan erat. Berbagai kelompok dalam komunitas akan menjadi wadah untuk mempererat hubungan dan jejaring sosial antar anggota masyarakat sehingga setiap keluarga memiliki dukungan yang bersifat formal ataupun informal secara berimbang. Pengukuran keeratan sosial akan diproksi dengan kesadaran individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang terdapat di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Partisipasi tersebut dilihat dari kerelaan individu untuk hadir, terlibat, dan berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan sosial kemasyarakatan (seperti arisan, olahraga, kesenian, dll). Frekuensi keterlibatan individu terhadap kegiatan bersama tersebut mengacu pada persentase kehadiran individu pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Secara nasional, mayoritas rumah tangga (89,42%) di Indonesia menyatakan terdapat kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya, namun hanya 66,36 persen rumah tangga diantaranya yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut (Gambar 8.3). Tingkat partisipasi rumah tangga dalam kegiatan sosial tersebut sangat beragam, hanya 5,89 persen rumah tangga yang menyatakan selalu berpartisipasi dan 27,06 persen rumah tangga yang menyatakan sering berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyaratan di lingkungan tempat tinggal. Sedangkan persentase rumah tangga yang menyatakan jarang atau tidak pernah berpartisipasi juga masih cukup tinggi, yaitu 33,41 persen dan 33,64 persen. Selain itu, tidak terdapat perbedaan yang signifikan terkait tingkat partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah perkotaan maupun perdesaan (Gambar 8.3).


Gambar 8.3

Partisipasi Rumah Tangga dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal, 2014 Tingkat partisipasi rumah tangga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggal

89,42% rumah tangga menyatakan terdapat Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggalnya dan 66,36% rumah tangga diantaranya berpartisipasi dalam kegiatan tersebut

33,64% 66,36%

Frekuensi Partisipasi Rumah Tangga

33,31% 33,97%

Selalu

33,52% 33,30%

Berpartisipasi Tidak berpartisipasi

26,43%

Sering

27,68%

Tingkat partisipasi tidak berbeda antara Perkotaan dan Perdesaan, namun persentase rumah tangga yang TIDAK PERNAH berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan masih CUKUP TINGGI

Jarang Tidak Pernah

6,29%

Perkotaan

5,50%

Perdesaan

Sumber : Susenas Modul Hansos 2014

Jika dilihat menurut provinsi, persentase rumah tangga yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar tempat tinggal dapat dilihat pada Gambar 8.4. D.I.Yogyakarta menjadi provinsi dengan persentase tertinggi untuk rumah tangga yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar tempat tinggal yakni 86,14 persen. Sebaliknya, Sulawesi Selatan (49,57%), Nusa Tenggara Barat (51,24%) dan Papua Barat (53,51%) merupakan provinsi-provinsi dengan persentase terkecil untuk rumah tangga yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.


Gambar 8.4

Persentase Rumah Tangga yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal Menurut Provinsi, 2014

Aceh

61,32

Sumatera Utara

63,65

Sumatera Barat

65,24

Riau

72,51

Jambi

79,48

Sumatera Selatan

68,00

Bengkulu

64,01

Lampung Kep. Bangka Belitung

63,08 57,54

Kepulauan Riau DKI Jakarta

68,94 57,30

Jawa Barat

62,72

Jawa Tengah

75,20

DI Yogyakarta

86,14

Jawa Timur

67,66

Banten Bali Nusa Tenggara Barat

62,98 55,01 51,24

Nusa Tenggara Timur

70,93

Kalimantan Barat

68,11

Kalimantan Tengah

74,02

Kalimantan Selatan

70,02

Kalimantan Timur

67,02

Sulawesi Utara

78,66

Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara

64,67 49,57 56,42

Gorontalo Sulawesi Barat

66,40 55,10

Maluku

65,42

Maluku Utara

65,99

Papua Barat

53,51

Papua

74,45

Indonesia : 66,36 Sumber : Susenas Modul Hansos 2014


8.3

KEERATAN BERAGAMA

Salah satu ciri ketahanan keluarga yang tangguh adalah adanya ketaatan anggota keluarga untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau pun kepercayaan yang dianutnya. Agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh seseorang mengandung sejumlah aturan/cara hidup manusia di dunia yang wajib di ikuti dan ditaati sebagai konsekuensi dari urgensi keyakinan pada Sang Pencipta. Ketaatan beragama dapat dilihat dari rutinitas ibadah, baik yang dilakukan secara pribadi (langsung antara individu dengan Tuhannya) maupun secara bersama-sama (komunal). Ibadah yang dilaksanakan secara pribadi merupakan rahasia antara individu dan Tuhannya sementara ibadah yang dilakukan secara komunal dapat meningkatkan keeratan sosial rumah tangga sehingga berpotensi memperkuat ketahanan keluarga. Rumah tangga yang taat menjalankan ibadah dianggap mempunyai ketaatan beragama yang lebih baik sehingga berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang lebih tangguh pula. Ketaatan beragama akan dilihat dari partisipasi rumah tangga dalam kegiatan sosial keagamaan di lingkungan tempat tinggal, seperti pengajian atau pun kegiatan sosial keagamaan lainnya. Partisipasi tersebut diyakini didasarkan pada kerelaan individu untuk hadir, terlibat, dan berperan secara langsung dalam kegiatan sosial keagamaan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Frekuensi keterlibatan individu terhadap kegiatan sosial keagamaan selanjutnya digambarkan oleh persentase kehadiran rumah tangga pada kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang berlangsung di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Pada tahun 2015, tercatat sekitar 98,14 persen rumah tangga di Indonesia menyatakan terdapat kegiatan sosial keagamaan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, dan 90,96 persen rumah tangga diantaranya turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut (Gambar 8.5). Tingkat partisipasi rumah tangga dalam kegiatan sosial keagamaan tersebut sangat beragam, hanya 12,55 persen rumah tangga yang menyatakan selalu berpartisipasi dan 48,88 persen rumah tangga yang menyatakan sering berpartisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan di lingkungan tempat tinggal. Sedangkan persentase rumah tangga yang menyatakan jarang dan tidak pernah berpartisipasi masing masing sebesar 29,54 persen dan 9,04 persen. Jika dibandingkan menurut klasifikasi wilayah, persentase rumah tangga yang selalu dan sering berpartisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan lebih tinggi di perdesaan daripada di perkotaan (Gambar 8.5).


Gambar 8.5

Partisipasi Rumah Tangga dalam Kegiatan Sosial Keagamaan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal, 2014 Tingkat partisipasi rumah tangga dalam kegiatan sosial keagamaan di lingkungan tempat tinggal

98,14% rumah tangga mengaku terdapat Kegiatan Sosial Keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya

9,04% 90,96%

Frekuensi Partisipasi Rumah Tangga 52,81%

Selalu

Berpartisipasi

44,91%

Tidak berpartisipasi

Sering Jarang

32,08% 27,02%

Tidak Pernah

14,15% 10,92%

12,09%

Tingkat partisipasi rumah tangga di PERDESAAN dalam kegiatan sosial keagamaan LEBIH TINGGI daripada perkotaan

6,02%

Perkotaan

Perdesaan


Jika dilihat menurut provinsi, persentase rumah tangga yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan di lingkungan sekitar tempat tinggal dapat dilihat pada Gambar 8.6, Jambi menjadi provinsi dengan persentase tertinggi untuk rumah tangga yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan di lingkungan sekitar tempat tinggal yaitu 96,69 persen. Sebaliknya, DKI Jakarta (80,19%), Sulawesi Tenggara (81,95%) dan Sulawesi Selatan (83,15%) merupakan provinsi-provinsi dengan persentase terkecil untuk rumah tangga yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.


Gambar 8.6

Persentase Rumah Tangga yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Sosial Keagamaan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal Menurut Provinsi, 2014 Aceh

94,15

Sumatera Utara

94,54

Sumatera Barat

91,67

Riau

91,81

Jambi Sumatera Selatan Bengkulu

96,69 86,60 88,31

Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta

94,81 84,36 86,01 80,19

Jawa Barat

91,54

Jawa Tengah

93,52

DI Yogyakarta

90,17

Jawa Timur

90,27

Banten

91,18

Bali

88,36

Nusa Tenggara Barat

93,40

Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat

95,93 88,27

Kalimantan Tengah

94,82

Kalimantan Selatan Kalimantan Timur

92,10 89,92

Sulawesi Utara Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

96,58 89,95 83,15

81,95 89,23 85,65 95,25 91,04 86,63 94,31

Indonesia : 90,96 Sumber : Susenas Modul Hansos 2014


DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik. (2008). Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2008. Jakarta: Badan Pusat Statistik. . (2015). Indeks Pembangunan Manusia 2014. Jakarta: Badan Pusat Statistik. . (2015). Statistik Potensi Desa Indonesia 2014. Jakarta: Badan Pusat Statistik. . (2015). Statistik Penduduk Lanjut Usia 2014. Jakarta: Badan Pusat Statistik. . (2016). Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2016. Jakarta: Badan Pusat Statistik. . (2016). Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2016. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Cappuccio, Francesco P. et al. (2011). Sleep duration predicts cardiovascular outcomes: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. European Heart Journal 32(12): 1484–1492. Fahrizal Effendi. (2013). Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Kemandirian dalam Belajar Siswa. Jurnal Ilmiah Pendidikan Bimbingan Dan Konseling : 50-59. Semarang: IKIP Veteran Semarang. Frankenberger, T.R., dan M.K.McCaston. (1998). The Household Livelihood Security Concept. Food, Nutrition, and Agriculture Journal. 22: 30-33. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). Riset Kesehatan Dasar: Riskesdas 2013. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. (2013). Buku Pegangan Sosialisasi: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat. Editor: Kustini. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI. Parker, Kim dan Wang, Wendy. (2013). Modern Parenthood: Roles of Moms and Dads Converge as They Balance Work and Family. Washington, D.C. : Pew Research Center. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 Pedoman Gizi Seimbang. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 1 April 1975. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Jakarta. Nomor 21 Tahun 1994 Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 1 Juni 1994. Jakarta. Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 | 127


Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014. 20 Januari 2010. Jakarta. Nomor 2 Tahun 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. 8 Januari 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3. Jakarta. Puspitawati, Herien. (2012). Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia. Bogor: PT IPB Press. . (2015). Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga. Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia- Institut Pertanian Bogor. Saaty, Thomas L. (1990). How to make a decision: The Analytic Hierarchy Process. Europian Journal of Operational Research 48: 9-26. North-Holland: Elsevier Science Publishers B.V. Sugandi, Yulia. (2008). Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES). Sunarti, Euis. (2001). Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap Kualitas Kehamilan. [Disertasi]. Bogor : Institut Pertanian Bogor. Sunarti, Euis dkk. (2003). Perumusan Ukuran Ketahanan Keluarga (Measurement of Family Strenght). Media Gizi dan Keluarga 27(1): 1-11. Sunarti, Euis. (2006). Indikator Keluarga Sejahtera : Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutannya. Bogor : Institut Pertanian Bogor. The World Bank. (2006). Repositioning Nutrition as Central to Development : A Strategy for Large-Scale Action. Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10 Agustus 2002. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan. 2 Januari 1974. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Jakarta. Nomor 10 Tahun 1992 Pembangunan Keluarga. 16 April 1992. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35. Jakarta. Nomor 13 Tahun 1998 Kesejahteraan Lanjut Usia. 30 November 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190. Jakarta. Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. 22 Oktober 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Jakarta. Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. 8 Juli 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301. Jakarta. Nomor 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional. 19 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4456. Jakarta. Nomor 52 Tahun 2009 Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga. 29 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161. Jakarta. 128 | Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016

128 Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016

Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 7 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Jakarta. Walsh, Froma. (1996). The Concept of Family Resilience: Crisis and Challenge. Fam Proc, 35: 261 -268. Wulandari, Sri. (2013). Fungsi Laporan dan Pengaduan Masyarakat Bagi Penyidik dalam Mengungkap Kejahatan. Serat Acitya Vol 2: 74-82. Semarang: Universitas 17 Agustus 1945. Zastrow, Charles. H. (2006). Social Work with Groups: A Comprehensive Workbook. USA: Thomson Brooks/Cole.



LAMPIRAN

Lampiran 4.1 Persentase Rumah Tangga1 Menurut Provinsi dan Kepemilikan Buku/Akte Nikah Kepala Rumah Tangga dan Pasangannya yang Berstatus Kawin, 2015

Provinsi (1) Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Rumah Tangga1 dengan KRT Berstatus Kawin (2) 70,74 72,24 74,68 78,40 75,49 79,91 79,63 82,64 58,51 77,01 65,75 73,28 74,99 75,74 70,41 75,57 83,22 75,86 78,89 77,67 70,34 63,06 71,70 77,59 80,19 79,63 72,59 78,39 83,37 76,74 79,72 80,56 80,19 88,99 74,52

Kepemilikan Buku/Akte Nikah Memiliki2

Tidak Memiliki

Total

(3) 91,99 76,14 84,59 92,77 84,06 88,86 88,71 86,17 84,58 97,12 96,09 85,72 98,47 97,17 92,73 62,65 55,80 58,83 52,59 67,64 81,53 79,62 90,59 82,57 89,84 77,16 82,16 78,92 87,48 70,45 73,89 75,53 59,91 21,53

(4) 8,01 23,86 15,41 7,23 15,94 11,14 11,29 13,83 15,42 2,88 3,91 14,28 1,53 2,83 7,27 37,35 44,20 41,17 47,41 32,36 18,47 20,38 9,41 17,43 10,16 22,84 17,84 21,08 12,52 29,55 26,11 24,47 40,09 78,47

(5) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

84,21

15,79

100,00

Sumber : PBDT 2015 Catatan : 1Data hanya mencakup rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40% terbawah secara Nasional Catatan : 2Rumah tangga memiliki buku/akte nikah jika kepala rumah tangga dan atau pasangan memilikinya


Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 |133

Lampiran 4.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kepemilikan Akte Kelahiran ART Umur 0-17 Tahun, 2015 Perkotaan + Perdesaan Provinsi

Rumah Tangga yang Terdapat ART 0-17 Tahun

(1)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

(2)

73,26 72,34 72,64 76,99 75,03 75,14 76,03 76,17 72,79 67,48 61,86 69,78 68,14 55,18 65,19 76,65 64,64 73,70 79,23 77,40 73,18 71,67 73,03 76,00 69,05 74,46 73,03 77,18 75,24 76,39 77,82 82,30 75,86 71,55 70,23

Kepemilikan Akte Kelahiran ART Umur 0 -17 Tahun Seluruh ART Sebagian ART (3)

76,28 61,72 71,12 71,24 88,18 82,94 85,07 79,72 91,86 91,92 92,90 76,73 89,48 95,10 82,70 67,96 78,03 63,46 44,84 76,64 77,17 81,92 90,43 83,91 80,50 61,17 78,59 69,43 79,35 74,13 62,24 65,23 64,03 37,46 78,03


134| Ketahanan Keluarga 2016 2016 Pembangunan Ketahanan Keluarga 134Pembangunan

Tidak Ada

Total

(4)

(5)

(6)

9,24 10,32 9,92 8,51 5,04 7,03 6,16 8,03 3,64 3,83 3,72 6,53 4,33 1,74 4,67 9,80 5,55 8,85 16,24 6,77 5,27 6,23 4,33 8,47 8,94 13,00 9,55 12,87 9,69 11,05 19,68 14,34 10,65 3,67 6,88

14,48 27,96 18,97 20,24 6,78 10,03 8,77 12,25 4,50 4,25 3,38 16,75 6,19 3,16 12,64 22,24 16,41 27,69 38,91 16,59 17,57 11,86 5,24 7,61 10,56 25,84 11,86 17,71 10,96 14,83 18,09 20,43 25,32 58,87 15,09

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Lampiran 4.2.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kepemilikan Akte Kelahiran ART Umur 0-17 Tahun, 2015 Perkotaan Provinsi


(1)


(2)

72,77 71,22 70,19 72,64 73,27 73,74 74,95 75,53 70,47 67,26 61,86 69,81 66,75 53,09 63,97 75,17 63,52 71,85 74,02 74,57 72,72 69,72 72,10 76,26 66,26 71,56 71,57 71,86 71,98 73,31 74,71 76,80 74,38 68,45 68,31


86,87 68,62 79,71 79,95 95,15 85,24 91,06 83,05 94,27 92,47 92,90 80,72 90,83 94,54 87,45 80,57 85,94 74,48 69,32 88,15 87,57 86,21 91,80 88,63 86,85 76,27 85,44 75,79 88,58 86,33 76,13 81,63 77,66 80,91 84,42

Tidak Ada

Total

(4)

(5)

(6)

7,04 10,93 8,19 7,85 3,05 7,17 4,68 8,06 3,20 3,49 3,72 6,07 4,12 2,08 4,51 8,73 4,60 8,00 14,38 5,90 4,60 4,98 4,16 8,54 6,41 13,90 7,25 13,13 5,49 8,87 16,11 10,42 10,82 7,23 6,04

6,09 20,45 12,10 12,21 1,81 7,60 4,27 8,90 2,54 4,04 3,38 13,21 5,06 3,38 8,04 10,70 9,45 17,51 16,30 5,95 7,83 8,82 4,05 2,83 6,74 9,83 7,31 11,08 5,93 4,80 7,75 7,95 11,52 11,86 9,54

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00




Lampiran 4.2.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kepemilikan Akte Kelahiran ART Umur 0-17 Tahun, 2015 Perdesaan Provinsi


(1)


(2)

73,45 73,41 74,23 79,76 75,74 75,87 76,49 76,38 74,96 68,63 na 69,72 69,29 59,67 66,29 79,86 66,46 75,02 80,57 78,58 73,42 73,12 74,59 75,68 71,44 75,37 73,86 79,34 76,97 77,10 79,88 84,39 76,71 72,57 72,16


72,20 55,34 65,82 66,20 85,44 81,78 82,56 78,66 89,73 89,11 na 69,06 88,41 96,18 78,58 42,21 65,76 55,94 39,04 72,07 71,93 78,89 88,21 78,13 75,47 56,63 74,80 67,09 74,79 71,42 53,62 59,58 56,35 24,07 71,95



Tidak Ada

Total

(4)

(5)

(6)

10,09 9,75 10,98 8,90 5,82 6,96 6,78 8,02 4,03 5,58 na 7,41 4,50 1,07 4,80 11,99 7,03 9,43 16,69 7,11 5,60 7,11 4,61 8,39 10,94 12,73 10,83 12,77 11,77 11,53 21,88 15,69 10,55 2,58 7,67

17,71 34,91 23,20 24,90 8,73 11,25 10,66 13,32 6,24 5,31 na 23,53 7,09 2,75 16,62 45,80 27,21 34,63 44,28 20,82 22,47 14,01 7,17 13,48 13,59 30,64 14,37 20,14 13,45 17,05 24,49 24,73 33,10 73,35 20,38

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Lampiran 4.3

Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akte Kelahiran Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2015

Perkotaan + Perdesaan Provinsi

Penduduk Umur 017 Tahun

Penduduk Umur 0 -17 Tahun yang Memiliki Akte Kelahiran 0 -5 Tahun

6 - 11 Tahun 12 - 17 Tahun 0 - 17 Tahun

(1)

(2)

(4)

(5)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

37,34 38,33 36,28 37,21 34,18 34,77 34,57 33,66 33,54 34,64 28,89 33,09 30,42 25,87 28,41 34,44 29,24 36,17 42,48 35,92 34,78 34,20 34,21 38,64 31,34 35,42 35,34 40,09 34,98 39,52 40,28 40,37 37,89 38,24

72,91 57,07 66,61 67,55 83,21 81,53 83,58 78,37 91,24 89,63 91,89 75,38 88,20 94,13 80,52 68,46 72,83 58,92 37,18 73,61 74,27 78,86 87,27 78,62 69,18 50,53 73,38 62,68 73,75 67,20 45,45 54,26 53,34 40,30

85,65 69,44 80,99 79,15 92,38 88,66 90,61 86,48 95,62 96,98 97,15 80,84 93,39 97,53 87,04 73,36 86,20 72,09 59,14 82,24 81,09 88,62 95,74 93,25 88,90 72,97 88,69 79,66 89,82 85,83 77,34 75,59 70,62 37,38

84,90 71,68 80,05 77,32 92,97 87,91 89,85 83,62 93,42 97,88 95,83 78,19 92,55 96,74 85,67 69,85 86,09 75,82 64,79 83,12 81,75 85,81 95,45 96,01 94,13 78,63 89,63 83,40 87,58 86,08 90,05 84,55 80,45 41,05

81,15 66,07 75,95 74,67 89,64 86,10 88,06 82,81 93,49 94,49 94,90 78,24 91,43 96,17 84,49 70,61 81,59 68,72 53,80 79,77 79,11 84,40 92,88 89,28 84,46 67,37 84,16 75,35 84,07 80,09 71,53 72,01 67,72 39,41

Indonesia

33,12

74,46

82,98

82,82

80,15

(3)

(6)



Lampiran 4.3.1 Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akte Kelahiran Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2015 Perkotaan Penduduk Umur 0 -17 Tahun yang Memiliki Akte Kelahiran

Provinsi


(1)

(2)

(4)

(5)


36,09 35,88 34,54 36,00 33,32 34,14 34,34 33,22 32,94 34,49 28,89 32,95 30,14 26,06 28,44 33,26 29,08 35,45 39,18 34,45 33,99 33,55 33,45 39,35 30,55 34,00 34,38 37,36 33,36 38,60 37,01 36,66 36,46 34,36

83,86 63,45 75,76 76,40 94,03 83,57 89,34 80,34 92,14 89,95 91,89 78,71 89,42 93,10 85,48 79,76 80,98 71,68 64,54 84,91 86,11 82,78 89,48 86,87 77,43 66,18 81,12 67,49 84,19 85,32 61,08 74,32 67,56 74,34

94,35 77,79 89,18 88,55 97,97 92,59 94,74 89,65 97,39 97,39 97,15 84,41 94,79 97,04 92,58 86,77 93,09 85,05 82,77 94,30 90,44 91,52 96,60 98,25 93,22 90,34 92,94 84,69 97,20 96,12 92,60 92,42 85,23 86,28

94,21 79,07 89,11 87,17 97,69 91,33 98,02 87,83 96,50 98,57 95,83 82,05 93,98 97,28 91,27 84,68 92,88 81,80 85,75 95,44 91,13 90,61 97,00 98,43 96,53 94,96 94,55 91,60 94,82 95,92 98,17 94,01 91,76 89,25

90,74 73,42 84,94 83,85 96,59 89,20 94,12 85,95 95,40 94,90 94,90 81,85 92,77 95,84 89,85 83,70 88,91 79,35 78,06 91,53 89,28 88,18 94,31 94,57 89,38 83,84 89,69 81,40 92,30 92,85 84,50 87,45 81,27 82,92

Indonesia

32,04

81,63

89,60

88,77

86,71

0 -5 Tahun (3)



6 - 11 Tahun 12 - 17 Tahun 0 - 17 Tahun (6)

Lampiran 4.3.2 Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akte Kelahiran Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2015 Perdesaan Provinsi


Penduduk Umur 0 -17 Tahun yang Memiliki Akte Kelahiran 0 -5 Tahun

6 - 11 Tahun 12 - 17 Tahun 0 - 17 Tahun

(1)

(2)

(4)

(5)


37,84 40,74 37,43 37,97 34,55 35,12 34,68 33,81 34,13 35,45 na 33,36 30,65 25,50 28,38 36,98 29,49 36,69 43,30 36,57 35,19 34,68 35,49 37,75 32,01 35,90 35,92 41,20 35,84 39,76 42,37 41,76 38,76 39,64

68,69 51,43 61,45 61,80 78,47 80,42 81,03 77,69 90,40 87,94 na 68,64 87,18 96,30 75,84 45,14 60,20 49,57 31,19 68,61 68,37 76,00 83,34 67,90 62,49 45,56 68,83 60,95 68,48 63,02 36,55 47,41 45,35 25,41

82,37 62,49 75,87 73,48 90,12 86,76 88,92 85,34 93,95 94,87 na 73,37 92,22 98,45 81,87 48,13 75,18 63,50 54,05 77,68 76,47 86,70 94,42 86,80 85,67 68,01 86,33 77,81 86,28 83,20 69,37 70,66 61,89 24,26

81,46 65,21 74,29 71,87 90,98 85,86 85,88 82,15 90,55 94,94 na 70,48 91,36 95,57 80,64 42,31 75,31 71,40 59,54 77,85 76,88 82,23 93,07 92,71 92,09 73,08 86,77 80,32 83,94 83,65 85,31 81,05 74,09 27,02

77,53 59,73 70,49 69,13 86,72 84,43 85,36 81,70 91,69 92,50 na 70,90 90,30 96,84 79,54 45,31 70,04 61,18 48,29 74,90 73,99 81,72 90,60 82,31 80,53 62,22 81,00 73,12 80,00 76,96 64,32 66,92 59,93 25,49

Indonesia

34,21

67,47

76,75

77,17

73,90

(3)

(6)




Lampiran 4.4

Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun yang Tidak Memiliki Akte Kelahiran Menurut Provinsi dan Alasan Tidak Mengurus Akte Kelahiran, 2015


Alasan

Provinsi

Penduduk Umur 0-17 Tahun yang Tidak Punya Akte Kelahiran

(1)

(2)

Akte Belum Terbit (3)

Tidak Tidak Tahu Merasa Harus Tempat Perlu, Tidak Ada Penguru- Dicatat dan Malas/ Biaya san jauh Cara MenguTidak rusnya Mau (4)

Aceh

18,85

24,30

29,03

Sumatera Utara

33,93

17,79

Sumatera Barat

24,05

17,09

Riau

25,33

Jambi

(5)

(6)

(7)

Lainnya

(8)

Total

(9)

9,74

6,04

10,73

20,15

100,00

42,28

5,65

7,19

11,64

15,45

100,00

24,03

13,86

7,22

11,41

26,39

100,00

20,78

34,39

10,11

8,35

9,20

17,18

100,00

10,36

28,12

22,79

9,55

9,87

13,92

15,75

100,00

Sumatera Selatan

13,90

16,15

37,08

8,78

7,21

12,93

17,86

100,00

Bengkulu

11,94

21,19

36,61

7,93

5,74

12,21

16,32

100,00

Lampung

17,19

16,85

45,71

5,44

7,04

11,62

13,35

100,00


6,51

19,84

24,95

4,70

8,63

19,27

22,61

100,00

Kepulauan Riau

5,51

40,71

15,76

5,77

11,88

5,39

20,49

100,00

DKI Jakarta

5,10

25,97

25,87

7,84

8,00

13,46

18,86

100,00

Jawa Barat

21,76

13,33

53,43

2,88

8,28

10,62

11,46

100,00

Jawa Tengah

8,57

22,47

37,52

3,16

5,54

12,06

19,26

100,00

DI Yogyakarta

3,83

21,02

25,97

7,26

10,58

10,93

24,23

100,00

Jawa Timur

15,51

18,22

34,30

3,27

10,38

19,45

14,38

100,00

Banten

29,39

13,97

54,91

3,60

6,89

9,69

10,94

100,00

Bali

18,41

22,72

26,86

6,20

11,84

17,66

14,72

100,00

Nusa Tenggara Barat

31,28

12,47

42,97

4,09

10,01

10,06

20,40

100,00

Nusa Tenggara Timur

46,20

21,67

25,18

11,84

10,92

4,15

26,24

100,00

Kalimantan Barat

20,23

12,90

29,81

14,38

13,75

11,26

17,89

100,00

Kalimantan Tengah

20,89

16,51

34,14

14,72

10,37

12,05

12,20

100,00

Kalimantan Selatan

15,60

19,26

30,00

7,83

12,58

11,18

19,16

100,00

Kalimantan Timur

7,12

23,54

19,87

17,25

13,46

8,35

17,53

100,00

Kalimantan Utara

10,72

22,91

5,50

12,45

11,69

6,39

41,05

100,00

Sulawesi Utara

15,54

30,98

21,74

7,63

4,79

8,90

25,96

100,00

Sulawesi Tengah

32,63

24,15

21,22

11,54

12,70

6,82

23,57

100,00

Sulawesi Selatan

15,84

19,20

19,56

8,87

11,70

16,53

24,13

100,00

Sulawesi Tenggara

24,65

18,77

22,92

15,85

12,98

7,84

21,63

100,00

Gorontalo

15,93

25,44

22,25

10,86

4,11

9,38

27,95

100,00

Sulawesi Barat

19,91

31,44

24,47

7,75

16,31

6,31

13,71

100,00

Maluku

28,47

19,93

14,06

22,24

7,07

10,56

26,14

100,00

Maluku Utara

27,99

19,64

17,16

23,34

7,53

10,18

22,15

100,00

Papua Barat

32,28

14,44

12,65

20,44

9,37

13,54

29,55

100,00

Papua

60,59

2,65

8,98

18,46

40,78

14,69

14,44

100,00

Indonesia

19,85

17,14

37,19

7,23

10,09

11,65

16,70

100,00



Lampiran 4.4.1 Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun yang Tidak Memiliki Akte Kelahiran Menurut Provinsi dan Alasan Tidak Mengurus Akte Kelahiran, 2015 Perkotaan

Alasan

Provinsi


(1)

Akte Belum Terbit

Tidak Tidak Tahu Merasa Harus Tempat Perlu, Tidak Ada Penguru- Dicatat dan Malas/ Biaya san jauh Cara MenguTidak rusnya Mau

(2)

(3)

30,04

25,32

3,41

3,48

7,62

30,13

100,00

Sumatera Utara

26,58

17,18

40,38

1,75

6,15

15,35

19,19

100,00

Sumatera Barat

15,06

17,99

20,26

8,01

6,19

13,14

34,41

100,00

Riau

16,15

24,22

27,56

4,94

6,78

9,01

27,49

100,00

Jambi

3,41

46,24

19,29

3,67

8,20

3,72

18,88

100,00

Sumatera Selatan

(5)

(6)

(7)

(8)

Total

9,26

Aceh

(4)

Lainnya

(9)

10,80

15,41

29,52

6,35

13,56

9,16

26,00

100,00

Bengkulu

5,88

38,55

18,95

0,38

7,59

21,90

12,63

100,00

Lampung

14,05

18,99

32,41

6,52

10,95

19,33

11,81

100,00


4,60

22,14

27,65

3,64

9,15

15,72

21,70

100,00

Kepulauan Riau

5,10

34,62

19,29

6,33

13,92

6,07

19,77

100,00

DKI Jakarta

5,10

25,97

25,87

7,84

8,00

13,46

18,86

100,00

Jawa Barat

18,15

15,19

52,43

2,20

8,56

10,27

11,35

100,00

7,23

23,07

33,13

2,84

7,51

11,98

21,48

100,00

Jawa Tengah DI Yogyakarta

4,16

25,72

19,32

9,98

5,76

9,18

30,04

100,00

Jawa Timur

10,15

20,11

34,34

4,23

8,41

14,54

18,38

100,00

Banten

16,30

18,60

42,12

2,72

8,30

13,49

14,77

100,00

Bali

11,09

24,76

18,67

7,51

13,06

13,88

22,12

100,00

Nusa Tenggara Barat

20,65

13,11

38,90

3,00

10,50

9,19

25,31

100,00

Nusa Tenggara Timur

21,94

19,28

17,81

3,83

5,12

4,51

49,44

100,00

8,47

14,59

35,03

5,09

6,16

5,78

33,36

100,00

Kalimantan Tengah

10,72

21,05

28,59

5,44

8,27

11,53

25,12

100,00

Kalimantan Selatan

11,82

19,59

28,14

5,78

10,07

14,87

21,55

100,00

Kalimantan Timur

5,69

27,24

14,65

8,04

11,95

11,81

26,30

100,00

Kalimantan Utara

Kalimantan Barat

5,43

24,60

4,62

4,66

8,37

5,08

52,67

100,00

Sulawesi Utara

10,62

30,41

18,45

2,50

5,52

7,43

35,69

100,00

Sulawesi Tengah

16,16

25,36

16,04

4,37

8,93

7,80

37,50

100,00

Sulawesi Selatan

10,31

16,22

23,67

3,94

5,38

16,95

33,83

100,00

Sulawesi Tenggara

18,60

19,30

20,63

3,58

15,17

12,12

29,19

100,00

7,70

26,89

11,38

3,87

6,32

12,56

38,97

100,00

Gorontalo Sulawesi Barat

7,15

24,57

4,94

2,66

16,12

7,59

44,12

100,00

Maluku

15,50

29,32

11,71

4,55

3,30

16,24

34,87

100,00

Maluku Utara

12,55

26,87

17,59

12,66

6,89

11,76

24,23

100,00

Papua Barat

18,73

8,74

13,78

3,90

2,08

12,95

58,55

100,00

Papua

17,08

15,23

8,42

16,83

10,83

17,77

30,92

100,00

Indonesia

13,29

18,45

38,85

3,50

8,20

12,09

18,91

100,00


Pembangunan Ketahanan Keluarga Pembangunan Ketahanan Keluarga2016 2016 141 |141

Lampiran 4.4.2 Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun yang Tidak Memiliki Akte Kelahiran Menurut Provinsi dan Alasan Tidak Mengurus Akte Kelahiran, 2015 Perdesaan

Alasan

Provinsi


(1)

(2)

Akte Belum Terbit (3)

Tidak Tidak Tahu Merasa Harus Tempat Perlu, Tidak Ada Penguru- Dicatat dan Malas/ Biaya san jauh Cara MenguTidak rusnya Mau (4)

Aceh

22,47

23,41

29,61

Sumatera Utara

40,27

18,13

Sumatera Barat

29,51

16,81

Riau

30,87

Jambi

(5)

(6)

10,73

6,44

43,36

7,88

25,20

15,68

19,69

36,54

13,28

26,16

Sumatera Selatan

15,57

Bengkulu

14,64

Lampung

(7)

Lainnya

(8)

Total

(9)

11,22

18,60

100,00

7,78

9,53

13,32

100,00

7,54

10,87

23,90

100,00

11,74

8,85

9,26

13,92

100,00

23,17

10,19

10,05

15,02

15,41

100,00

16,42

39,91

9,69

4,83

14,34

14,81

100,00

18,09

39,77

9,27

5,41

10,47

16,98

100,00

18,30

16,28

49,29

5,14

5,99

9,55

13,76

100,00


8,31

18,65

23,55

5,25

8,36

21,11

23,09

100,00

Kepulauan Riau

100,00

7,50

61,26

3,85

3,88

5,00

3,11

22,91

DKI Jakarta

na

na

na

na

na

na

na

na

Jawa Barat

29,10

10,97

54,69

3,76

7,92

11,05

11,61

100,00

Jawa Tengah

9,70

22,10

40,26

3,36

4,31

12,11

17,87

100,00

DI Yogyakarta

3,16

8,47

43,72

0,00

23,46

15,63

8,72

100,00

Jawa Timur

20,46

17,35

34,29

2,83

11,29

21,70

12,55

100,00

Banten

54,69

11,30

62,28

4,10

6,08

7,51

8,73

100,00

Bali

29,96

21,53

31,64

5,44

11,12

19,86

10,40

100,00

Nusa Tenggara Barat

38,82

12,23

44,50

4,49

9,83

10,40

18,55

100,00

Nusa Tenggara Timur

51,71

21,90

25,89

12,61

11,48

4,12

24,00

100,00

Kalimantan Barat

25,10

12,67

29,09

15,68

14,81

12,03

15,73

100,00

Kalimantan Tengah

26,01

15,57

35,30

16,65

10,80

12,16

9,52

100,00

Kalimantan Selatan

18,28

19,10

30,85

8,77

13,74

9,48

18,06

100,00

Kalimantan Timur

9,40

19,94

24,94

26,18

14,92

5,00

9,02

100,00

Kalimantan Utara

17,69

22,23

5,86

15,60

13,04

6,92

36,35

100,00

Sulawesi Utara

19,47

31,23

23,18

9,87

4,47

9,54

21,71

100,00

Sulawesi Tengah

37,78

23,99

21,91

12,50

13,20

6,69

21,71

100,00

Sulawesi Selatan

19,00

20,13

18,29

10,40

13,67

16,40

21,12

100,00

Sulawesi Tenggara

26,88

18,64

23,50

18,97

12,43

6,76

19,70

100,00

Gorontalo

20,00

25,16

24,33

12,20

3,69

8,78

25,85

100,00

Sulawesi Barat

23,04

31,96

25,96

8,14

16,33

6,22

11,40

100,00

Maluku

35,68

17,66

14,63

26,52

7,98

9,19

24,03

100,00

Maluku Utara

33,08

18,73

17,11

24,68

7,61

9,98

21,89

100,00

Papua Barat

40,07

15,97

12,35

24,89

11,33

13,70

21,75

100,00

Papua

74,51

1,73

9,02

18,57

42,98

14,46

13,23

100,00

Indonesia

26,10

16,50

36,38

9,04

11,01

11,44

15,62

100,00



Lampiran 4.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tempat Tinggal Kepala Rumah Tangga dan Pasangannya, 2015

Perkotaan + Perdesaan Provinsi (1)

Rumah Tangga dengan KRT Berstatus Kawin (2)

Tempat Tinggal KRT dan Pasangannya Serumah (3)

Tidak Serumah (4)

Total (5)


76,32 80,82 79,55 85,24 85,77 85,78 86,65 87,68 85,03 80,56 78,20 81,59 81,34 72,21 79,12 84,80 84,62 82,87 79,32 84,14 85,19 80,10 83,93 85,81 82,17 84,35 77,29 80,85 85,26 81,05 80,65 84,12 85,16 85,81

98,04 97,45 97,61 98,25 97,34 98,20 97,86 96,25 97,81 96,07 95,26 94,88 92,15 95,49 95,12 95,96 96,67 88,64 93,67 97,41 96,93 96,68 97,58 92,80 96,92 97,58 95,51 94,77 96,89 97,26 96,43 97,19 93,86 96,22

1,96 2,55 2,39 1,75 2,66 1,80 2,14 3,75 2,19 3,93 4,74 5,12 7,85 4,51 4,88 4,04 3,33 11,36 6,33 2,59 3,07 3,32 2,42 7,20 3,08 2,42 4,49 5,23 3,11 2,74 3,57 2,81 6,14 3,78

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Indonesia

81,45

95,28

4,72

100,00



Lampiran 4.5.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tempat Tinggal Kepala Rumah Tangga dan Pasangannya, 2015

Perkotaan Provinsi (1)

Rumah Tangga dengan KRT Berstatus Kawin (2)

Tempat Tinggal KRT dan Pasangannya Serumah (3)

Tidak Serumah (4)

Total (5)


75,11 80,10 78,47 82,40 83,09 82,61 83,59 86,31 84,27 80,45 78,20 80,99 79,10 67,98 77,92 85,25 82,84 79,81 74,48 79,36 84,40 78,36 82,71 85,62 77,97 79,12 75,50 72,96 79,97 76,53 77,68 75,92 83,03 84,45

97,79 97,24 97,29 97,98 96,75 97,57 96,34 97,48 97,24 95,89 95,26 95,84 93,04 94,72 95,07 97,19 95,45 89,66 93,59 96,68 95,79 95,45 97,10 91,26 96,41 96,77 95,85 94,09 95,89 97,52 94,20 95,21 92,99 93,27

2,21 2,76 2,71 2,02 3,25 2,43 3,66 2,52 2,76 4,11 4,74 4,16 6,96 5,28 4,93 2,81 4,55 10,34 6,41 3,32 4,21 4,55 2,90 8,74 3,59 3,23 4,15 5,91 4,11 2,48 5,80 4,79 7,01 6,73

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Indonesia

79,83

95,49

4,51

100,00



Lampiran 4.5.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tempat Tinggal Kepala Rumah Tangga dan Pasangannya, 2015

Perdesaan Provinsi (1)

Rumah Tangga dengan KRT Berstatus Kawin

Serumah

(2)

(3)

Tempat Tinggal KRT dan Pasangannya Tidak Serumah (4)

Total (5)


76,80 81,52 80,24 87,04 86,86 87,42 87,96 88,12 85,74 81,17 na 82,76 83,20 81,33 80,20 83,84 87,51 85,05 80,57 86,14 85,60 81,39 85,97 86,04 85,76 86,01 78,30 84,05 88,06 82,11 82,62 87,23 86,39 86,25

98,13 97,65 97,81 98,42 97,57 98,50 98,48 95,86 98,34 96,99 na 93,09 91,45 96,86 95,16 93,25 98,54 87,96 93,68 97,69 97,51 97,57 98,37 94,66 97,31 97,81 95,32 95,01 97,37 97,20 97,82 97,84 94,35 97,17

1,87 2,35 2,19 1,58 2,43 1,50 1,52 4,14 1,66 3,01 na 6,91 8,55 3,14 4,84 6,75 1,46 12,04 6,32 2,31 2,49 2,43 1,63 5,34 2,69 2,19 4,68 4,99 2,63 2,80 2,18 2,16 5,65 2,83

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Indonesia

83,07

95,09

4,91

100,00



Lampiran 4.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kecukupan Waktu Luang Bersama Keluarga, 2014 Perkotaan + Perdesaan Kecukupan Waktu Luang Selama Seminggu Provinsi

Lebih dari Cukup ( > 28 Jam) (2)

(1)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur 1

Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

27,68 26,95 23,25 30,40 30,90 22,08 32,18 33,28 39,56 40,41 32,76 28,18 18,50 16,94 30,94 26,35 10,78 19,76 11,28 24,27 29,80 33,47 44,25 na 29,64 25,42 40,90 19,03 27,77 36,87 29,29 27,76 32,14 25,86 27,14

Cukup (14 - 28 Jam) (3)

46,79 45,12 54,45 50,87 53,21 54,87 51,22 48,34 45,14 39,11 43,15 52,72 54,54 55,97 47,59 47,96 51,31 57,39 54,66 49,16 49,09 46,71 36,36 na 45,01 53,88 45,94 49,52 45,02 41,71 41,23 40,28 33,39 31,06 49,74

Kurang ( < 14 Jam) (4)

25,53 27,93 22,31 18,74 15,89 23,05 16,60 18,38 15,30 20,48 24,09 19,11 26,96 27,10 21,47 25,69 37,92 22,85 34,06 26,57 21,11 19,81 19,39 na 25,36 20,70 13,16 31,45 27,20 21,43 29,48 31,96 34,47 43,08 23,12

Total (5)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : SPTK 2014 Catatan : 1Data tidak tersedia, Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Kalimantan Timur


Lampiran 4.6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kecukupan Waktu Luang Bersama Keluarga, 2014 Perkotaan Kecukupan Waktu Luang Selama Seminggu Provinsi (1)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara1 Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Lebih dari Cukup ( > 28 Jam) (2)

34,82 32,77 24,30 29,39 38,14 16,98 43,71 38,23 30,95 41,09 32,76 27,82 19,42 16,30 31,11 29,54 12,67 23,44 18,04 27,34 32,97 37,97 45,19 na 42,32 33,95 34,44 17,71 26,00 43,22 36,29 19,83 40,96 31,19 28,49

Cukup (14 - 28 Jam) (3)

42,50 40,94 54,26 51,61 47,80 51,96 44,24 49,02 47,04 37,95 43,15 53,31 54,67 53,43 47,49 44,74 45,99 55,93 60,57 45,31 44,47 43,43 35,80 na 32,99 48,37 50,83 46,09 45,90 43,93 37,42 46,86 28,53 36,79 48,87

Kurang ( < 14 Jam)

Total

(4)

22,68 26,30 21,44 18,99 14,06 31,07 12,06 12,75 22,02 20,96 24,09 18,88 25,91 30,27 21,40 25,71 41,35 20,63 21,39 27,35 22,56 18,60 19,01 na 24,69 17,67 14,73 36,19 28,10 12,85 26,28 33,31 30,51 32,02 22,64

(5)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Lampiran 4.6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kecukupan Waktu Luang Bersama Keluarga, 2014 Perdesaan Kecukupan Waktu Luang Selama Seminggu Provinsi (1)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur 1

Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Lebih dari Cukup ( > 28 Jam)

Cukup (14 - 28 Jam)

(2)

(3)

24,90 21,47 22,58 31,03 27,86 24,76 27,02 31,67 48,21 36,70 na 28,85 17,76 18,29 30,79 18,98 7,71 17,14 9,63 22,98 28,18 30,22 42,72 na 19,19 22,68 44,58 19,54 28,71 35,07 24,51 30,80 28,39 24,09 25,80

Kurang ( < 14 Jam)

Total

(4)

48,46 49,07 54,56 50,40 55,48 56,40 54,35 48,12 43,23 45,43 na 51,61 54,43 61,32 47,67 55,39 59,95 58,43 53,22 50,78 51,44 49,09 37,28 na 54,91 55,65 43,16 50,86 44,56 41,08 43,82 37,76 35,45 29,16 50,61

26,64 29,47 22,86 18,57 16,66 18,84 18,63 20,22 8,56 17,87 na 19,54 27,81 20,39 21,53 25,63 32,34 24,43 37,15 26,25 20,38 20,69 20,00 na 25,90 21,67 12,26 29,60 26,73 23,86 31,66 31,44 36,16 46,75 23,59

(5)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Lampiran 4.7 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Orang yang Mengurus Rumah Tangga Selama Seminggu Terakhir, 2015

Perkotaan + Perdesaan Orang yang Mengurus Rumah Tangga Provinsi (1)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Ke. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

KRT Bersama Pasangan

Kepala Rumah Pasangan Saja Tangga Saja

(2)

(3)

10,21 15,80 25,20 25,50 17,58 21,18 19,76 23,00 24,51 24,29 18,02 17,16 31,77 55,32 26,02 17,22 70,45 16,64 24,35 9,81 25,82 23,71 12,82 12,39 22,20 32,61 14,37 37,92 34,84 34,18 39,32 37,48 22,50 18,32

1,57 1,61 1,60 0,97 1,77 1,09 1,81 2,73 2,20 3,02 3,36 2,20 4,22 4,01 3,99 2,04 3,22 10,07 5,43 1,91 2,13 2,43 1,37 2,49 2,92 2,22 3,04 4,21 2,61 2,57 2,62 2,09 3,38 2,15

Lainnya

(4)

83,79 77,49 69,24 70,72 75,44 73,83 74,25 69,72 70,17 69,17 71,77 76,34 59,30 38,13 64,98 75,13 24,25 69,44 65,55 82,25 68,27 69,98 81,95 80,25 69,97 61,87 77,84 55,16 58,70 59,81 54,99 55,68 66,82 74,48

(5)

4,43 5,10 3,96 2,82 5,21 3,90 4,18 4,55 3,12 3,52 6,84 4,30 4,71 2,54 5,01 5,61 2,09 3,84 4,67 6,03 3,79 3,89 3,85 4,87 4,91 3,30 4,75 2,71 3,85 3,43 3,07 4,75 7,30 5,05 4,57

Indonesia 23,48 3,00 68,95 Sumber : Susenas KOR 2015 Catatan : Diolah berdasarkan 81,45 % rumah tangga dengan KRT berstatus kawin

Total (6)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Lampiran 4.7.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Orang yang Mengurus Rumah Tangga Selama Seminggu Terakhir, 2015

Perkotaan Orang yang Mengurus Rumah Tangga Provinsi (1)


KRT Bersama Pasangan (2)

15,35 14,93 33,87 30,58 20,39 18,34 20,53 22,87 32,98 24,86 18,02 18,31 34,55 62,77 29,04 15,52 68,55 20,25 32,32 13,79 28,05 26,60 13,79 15,56 22,25 33,45 18,00 51,92 39,49 33,90 49,12 35,60 24,18 16,94

Kepala Rumah Pasangan Saja Tangga Saja (3)

(4)

1,55 1,69 1,73 0,93 1,96 1,14 2,39 1,50 2,65 3,23 3,36 2,09 4,04 4,92 3,66 1,93 4,12 9,50 5,59 2,51 2,77 3,31 1,44 3,18 3,44 2,79 3,02 3,92 3,28 2,54 3,57 3,92 3,60 4,04

78,90 78,55 61,40 65,83 71,44 75,78 74,89 70,26 61,80 68,31 71,77 75,00 56,69 30,51 62,08 76,42 25,55 66,51 56,96 77,63 64,97 66,22 80,51 76,78 67,51 58,41 73,32 42,26 53,30 60,67 43,61 55,00 63,43 71,47

Lainnya



(5)

4,20 4,83 3,01 2,66 6,21 4,73 2,19 5,37 2,57 3,60 6,84 4,61 4,71 1,80 5,23 6,12 1,78 3,74 5,13 6,07 4,21 3,87 4,26 4,48 6,79 5,35 5,66 1,90 3,93 2,89 3,70 5,48 8,79 7,55 4,85

Total (6)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Lampiran 4.7.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Orang yang Mengurus Rumah Tangga Selama Seminggu Terakhir, 2015

Perdesaan Orang yang Mengurus Rumah Tangga Provinsi (1)


KRT Bersama Pasangan

Kepala Rumah Pasangan Saja Tangga Saja

(2)

(3)

8,25 16,61 19,68 22,43 16,49 22,58 19,45 23,04 16,70 21,34 na 15,02 29,58 41,89 23,39 20,95 73,36 14,24 22,45 8,28 24,70 21,64 11,27 8,55 22,16 32,36 12,38 32,99 32,60 34,24 33,22 38,10 21,57 18,77

1,58 1,53 1,52 0,99 1,69 1,06 1,57 3,12 1,78 1,96 na 2,41 4,36 2,38 4,28 2,28 1,82 10,46 5,40 1,68 1,81 1,79 1,26 1,64 2,51 2,06 3,06 4,31 2,29 2,58 2,03 1,48 3,26 1,54

Lainnya

(4)

85,65 76,51 74,24 73,66 76,99 72,88 73,99 69,54 77,88 73,58 na 78,85 61,35 51,85 67,52 72,28 22,25 71,40 67,60 84,03 69,92 72,66 84,27 84,46 71,88 62,88 80,32 59,70 61,30 59,62 62,08 55,91 68,71 75,44


Total

(5)

(6)

4,52 5,35 4,56 2,92 4,82 3,49 4,99 4,30 3,63 3,12 na 3,73 4,71 3,87 4,81 4,49 2,56 3,91 4,56 6,01 3,57 3,90 3,20 5,35 3,45 2,70 4,25 3,00 3,81 3,55 2,67 4,51 6,47 4,25 4,30

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Lampiran 4.8

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Status Bekerja Istri, 2015

Perkotaan + Perdesaan Istri Provinsi (1)

Bekerja (2)

Tidak Bekerja (3)

Total (4)


50,30 54,62 59,24 43,42 51,64 58,80 64,41 51,77 43,82 36,31 40,88 40,23 61,50 66,63 57,46 40,39 74,16 55,46 67,45 61,39 53,44 55,81 37,29 41,98 40,57 53,66 44,98 57,82 50,55 59,01 54,08 54,08 51,81 73,29

49,70 45,38 40,76 56,58 48,36 41,20 35,59 48,23 56,18 63,69 59,12 59,77 38,50 33,37 42,54 59,61 25,84 44,54 32,55 38,61 46,56 44,19 62,71 58,02 59,43 46,34 55,02 42,18 49,45 40,99 45,92 45,92 48,19 26,71

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Indonesia

52,11

47,89

100,00



Lampiran 4.8.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Status Bekerja Istri, 2015 Perkotaan Istri Provinsi (1)

Bekerja (2)

Tidak Bekerja (3)

Total (4)


47,52 46,37 53,01 43,01 49,96 46,83 58,20 47,16 40,91 35,24 40,88 38,48 58,74 61,17 52,66 37,57 71,28 51,70 51,26 45,30 51,49 46,51 35,11 40,88 44,11 55,37 41,47 53,70 55,14 50,69 50,76 47,61 43,00 40,04

52,48 53,63 46,99 56,99 50,04 53,17 41,80 52,84 59,09 64,76 59,12 61,52 41,26 38,83 47,34 62,43 28,72 48,30 48,74 54,70 48,51 53,49 64,89 59,12 55,89 44,63 58,53 46,30 44,86 49,31 49,24 52,39 57,00 59,96

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Indonesia

46,50

53,50

100,00



Lampiran 4.8.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Status Bekerja Istri, 2015 Perdesaan Istri Provinsi (1)

Bekerja

Tidak Bekerja

(2)

(3)

Total (4)


51,35 62,39 63,20 43,67 52,30 64,65 66,94 53,24 46,48 41,81 na 43,53 63,69 76,41 61,64 46,64 78,46 57,98 71,26 67,56 54,41 62,41 40,80 43,31 37,82 53,17 46,90 59,26 48,37 60,81 56,12 56,17 56,69 83,58

48,65 37,61 36,80 56,33 47,70 35,35 33,06 46,76 53,52 58,19 na 56,47 36,31 23,59 38,36 53,36 21,54 42,02 28,74 32,44 45,59 37,59 59,20 56,69 62,18 46,83 53,10 40,74 51,63 39,19 43,88 43,83 43,31 16,42

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Indonesia

57,52

42,48

100,00



Lampiran 4.9

Persentase Istri Umur 15 -49 Tahun Menurut Provinsi dan Penentu Keputusan Penggunaan Pendapatan Suami, 2012 Penentu Keputusan Penggunaan Penghasilan Suami

Provinsi

Terutama Istri

Suami bersama Istri

Terutama Suami

Pihak Lain

Tidak Terjawab

(1)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur

Total (6)

17,40 67,30 15,30 0,00 0,00 41,40 45,90 12,50 0,00 0,20 26,00 63,40 10,60 0,10 0,00 39,50 47,00 13,20 0,20 0,20 22,70 70,00 7,30 0,00 0,00 45,60 38,70 15,40 0,00 0,20 34,50 54,80 10,60 0,00 0,10 48,60 43,50 7,80 0,10 0,00 43,40 46,50 10,00 0,00 0,10 32,30 57,20 10,40 0,10 0,00 49,50 34,30 15,60 0,10 0,50 50,10 40,50 9,20 0,10 0,20 31,60 57,60 10,50 0,20 0,00 26,40 64,40 9,00 0,20 0,00 44,00 41,70 14,10 0,20 0,00 47,80 36,00 16,20 0,00 0,00 23,10 41,90 34,70 0,40 0,00 41,70 51,50 6,80 0,00 0,00 41,90 44,60 13,10 0,30 0,00 20,20 71,60 8,00 0,00 0,10 26,00 68,50 5,40 0,00 0,00 33,00 50,80 15,90 0,10 0,10 31,00 60,90 8,10 0,00 0,00 1 na na na na na Kalimantan Utara Sulawesi Utara 45,00 45,30 9,10 0,00 0,60 Sulawesi Tengah 34,90 56,80 8,30 0,00 0,00 Sulawesi Selatan 64,40 25,90 8,90 0,40 0,50 Sulawesi Tenggara 62,00 29,30 7,90 0,30 0,60 Gorontalo 43,30 38,80 17,70 0,10 0,10 Sulawesi Barat 39,20 55,10 5,50 0,00 0,10 Maluku 37,60 49,30 12,90 0,00 0,30 Maluku Utara 31,20 59,00 9,40 0,00 0,50 Papua Barat 38,20 50,20 11,10 0,10 0,30 Papua 43,60 30,50 24,80 0,20 1,00 Indonesia 41,40 46,30 12,00 0,10 0,10 Sumber : Publikasi SDKI 2012 Catatan : 1Data tidak tersedia, Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Kalimantan Timur

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Lampiran 4.10 Persentase Istri Umur 15 -49 Tahun Menurut Provinsi dan Penentu Keputusan Penggunaan Penghasilan Istri, 2012 Penentu Keputusan Penggunaan Penghasilan Istri Provinsi

Terutama Istri

Istri bersama suami

Terutama Suami

Pihak Lain

Tidak Terjawab

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)


34,90 53,20 11,90 0,00 0,00 60,70 30,50 7,50 0,00 1,20 50,20 44,20 4,30 0,20 1,00 60,40 31,30 8,00 0,20 0,10 52,40 44,70 1,90 0,00 0,90 65,20 27,90 6,00 0,00 1,00 60,90 33,00 5,80 0,30 0,00 69,80 25,50 4,50 0,20 0,00 66,40 26,30 6,80 0,00 0,50 62,70 31,40 5,40 0,00 0,50 74,40 17,60 6,60 0,40 1,00 68,10 27,40 3,60 0,30 0,70 57,50 36,90 4,80 0,00 0,80 63,90 33,80 1,90 0,00 0,40 72,10 21,30 5,30 0,30 1,00 77,20 18,00 4,80 0,00 0,00 57,20 29,00 13,40 0,10 0,40 67,60 26,50 5,80 0,00 0,00 63,40 31,70 3,90 0,50 0,50 69,70 25,60 3,80 0,00 1,00 53,20 44,00 2,30 0,50 0,00 68,80 23,80 6,30 0,00 1,20 57,80 38,20 3,10 0,00 0,80 na na na na na Kalimantan Utara1 Sulawesi Utara 59,90 33,90 4,50 0,00 1,70 Sulawesi Tengah 60,40 37,70 1,40 0,00 0,60 Sulawesi Selatan 75,90 18,10 4,30 0,00 1,60 Sulawesi Tenggara 73,20 19,30 5,60 0,00 1,90 Gorontalo 68,80 22,30 8,60 0,00 0,20 Sulawesi Barat 63,50 33,20 3,00 0,00 0,30 Maluku 49,40 38,90 9,60 0,00 2,10 Maluku Utara 44,60 47,20 8,00 0,00 0,20 Papua Barat 65,10 29,40 4,30 0,00 1,20 Papua 47,10 21,10 30,40 0,00 1,40 Indonesia 65,30 28,50 5,30 0,10 0,80 Sumber : Publikasi SDKI 2012 Catatan : 1Data tidak tersedia, Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Kalimantan Timur


Total (6)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Lampiran 4.11 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penentu Keputusan dalam Hal Menentukan Jumlah Anak, 2014 Perkotaan + Perdesaan Penentu Keputusan dalam Hal Menentukan Jumlah Anak Provinsi Total Suami dan Suami Istri Pihak Lain Istri (1)

(2)


(3)

(4)

(5)

(6)

Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

11,30 18,17 11,55 13,90 13,95 15,32 11,71 15,26 15,62 18,17 16,76 16,00 15,05 13,92 14,44 15,76 18,24 16,71 12,35 16,07 14,02 11,86 17,14 na 16,86 16,76 14,39 12,69 27,33 19,05 13,26 18,58 15,87 28,24

24,17 23,04 21,38 18,56 17,23 14,97 22,92 16,92 18,88 18,94 25,70 19,39 20,85 18,38 22,77 22,60 10,60 19,09 17,17 20,68 16,45 20,34 18,96 na 20,25 16,83 24,53 19,32 23,59 21,52 22,75 20,43 18,80 21,19

60,52 57,31 64,84 66,77 67,60 68,23 64,64 66,82 62,96 62,47 55,93 63,03 62,40 57,62 60,59 60,83 69,32 60,60 64,91 62,10 67,03 66,57 63,42 na 61,97 64,34 57,56 64,74 46,94 57,53 63,09 59,48 64,75 50,39

4,00 1,48 2,23 0,77 1,23 1,48 0,74 1,00 2,54 0,42 1,61 1,58 1,70 10,08 2,21 0,81 1,84 3,60 5,58 1,15 2,50 1,23 0,48 na 0,92 2,07 3,51 3,26 2,13 1,90 0,90 1,51 0,57 0,18

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Indonesia

15,45

20,61

61,99

1,95

100,00

1



Lampiran 4.11.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penentu Keputusan dalam Hal Menentukan Jumlah Anak, 2014 Perkotaan Penentu Keputusan dalam Hal Menentukan Jumlah Anak Provinsi Total Suami dan Suami Istri Pihak Lain Istri (1)


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Kalimantan Utara1 Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

12,69 22,26 12,32 11,94 12,56 16,07 10,47 15,64 18,58 15,86 16,76 16,08 15,21 15,69 14,76 16,34 20,21 14,68 12,06 20,35 16,63 14,45 15,77 na 19,51 21,08 17,12 18,66 23,93 21,94 15,56 21,61 13,04 18,69

21,63 23,58 22,08 16,00 19,36 15,74 24,21 18,82 21,17 18,55 25,70 18,93 22,91 17,36 21,80 23,49 12,17 21,82 20,40 29,59 17,16 23,38 21,50 na 21,35 17,57 21,25 25,67 23,43 16,07 25,14 17,01 14,90 18,48

59,32 52,49 63,55 71,29 65,75 65,07 65,21 64,02 56,00 65,15 55,93 63,59 60,26 52,82 61,48 59,66 65,56 57,40 61,14 47,95 63,08 60,61 62,28 na 57,63 57,79 56,87 49,60 47,98 60,84 58,34 58,27 71,64 62,51

6,36 1,66 2,06 0,77 2,33 3,11 0,11 1,52 4,25 0,44 1,61 1,40 1,62 14,12 1,96 0,51 2,06 6,10 6,39 2,11 3,12 1,56 0,46 na 1,51 3,56 4,76 6,07 4,65 1,15 0,96 3,10 0,43 0,32

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Indonesia

16,11

21,12

60,66

2,11

100,00



Lampiran 4.11.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penentu Keputusan dalam Hal Menentukan Jumlah Anak, 2014 Perdesaan Penentu Keputusan dalam Hal Menentukan Jumlah Anak Provinsi Total Suami dan Suami Istri Pihak Lain Istri (1)

(2)


(3)

(4)

(5)

(6)

Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

10,77 14,31 11,08 15,12 14,52 14,92 12,26 15,14 12,66 30,82 na 15,84 14,92 10,13 14,15 14,42 15,06 18,18 12,42 14,27 12,70 10,00 19,38 na 14,68 15,37 12,85 10,34 29,13 18,23 11,70 17,41 17,07 31,41

25,15 22,54 20,95 20,17 16,34 14,57 22,34 16,31 16,59 21,06 na 20,24 19,19 20,55 23,61 20,54 8,05 17,12 16,38 16,95 16,09 18,16 14,85 na 19,34 16,59 26,40 16,83 23,68 23,05 21,13 21,74 20,45 22,09

60,99 61,85 65,64 63,94 68,37 69,88 64,39 67,73 69,92 47,77 na 62,00 64,13 67,87 59,82 63,54 75,40 62,90 65,82 68,05 69,03 70,84 65,27 na 65,55 66,44 57,95 70,67 46,39 56,60 66,32 59,95 61,84 46,37

3,09 1,30 2,34 0,77 0,77 0,63 1,02 0,83 0,83 0,35 na 1,92 1,76 1,45 2,42 1,50 1,48 1,80 5,38 0,74 2,18 1,00 0,50 na 0,43 1,59 2,80 2,16 0,80 2,12 0,85 0,90 0,64 0,14

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Indonesia

14,79

20,11

63,31

1,79

100,00

1



Lampiran 5.1

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART) yang Makan Minimal Empat Belas Kali Seminggu, 2015

Perkotaan + Perdesaan ART Makan Minimal 14 Kali Seminggu

Provinsi

(1)

Makanan Pokok dengan Lauk Nabati Atau Hewani Tidak Seluruh Seluruh ART ART

Makanan Pokok Seluruh ART

Tidak Seluruh ART

Lauk Pauk Nabati Seluruh ART

Tidak Seluruh ART

Lauk Pauk Hewani Seluruh ART

Tidak Seluruh ART

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Aceh

34,36

65,64

84,19

15,81

7,70

92,30

34,22

65,78

Sumatera Utara

26,50

73,50

88,66

11,34

7,62

92,38

24,42

75,58

Sumatera Barat

25,71

74,29

86,42

13,58

15,41

84,59

23,23

76,77

Riau

23,40

76,60

84,69

15,31

10,46

89,54

21,12

78,88

Jambi

15,24

84,76

84,76

15,24

11,95

88,05

10,01

89,99

Sumatera Selatan

16,71

83,29

84,61

15,39

8,41

91,59

11,66

88,34

Bengkulu

13,75

86,25

85,36

14,64

6,42

93,58

10,60

89,40

Lampung

15,57

84,43

89,87

10,13

15,12

84,88

3,59

96,41


36,91

63,09

85,93

14,07

5,00

95,00

37,73

62,27

Kepulauan Riau

37,97

62,03

87,09

12,91

13,72

86,28

34,29

65,71

DKI Jakarta

25,03

74,97

81,45

18,55

17,78

82,22

17,38

82,62

Jawa Barat

18,27

81,73

83,75

16,25

15,35

84,65

8,66

91,34

Jawa Tengah

31,65

68,35

90,29

9,71

30,69

69,31

6,26

93,74

DI Yogyakarta

32,41

67,59

91,84

8,16

29,23

70,77

13,14

86,86

Jawa Timur

37,07

62,93

88,67

11,33

34,11

65,89

12,85

87,15

Banten

25,86

74,14

84,70

15,30

20,92

79,08

15,47

84,53

Bali

30,48

69,52

91,97

8,03

17,50

82,50

20,77

79,23

Nusa Tenggara Barat

26,22

73,78

88,26

11,74

14,13

85,87

19,62

80,38

Nusa Tenggara Timur

9,52

90,48

83,91

16,09

2,86

97,14

7,72

92,28

Kalimantan Barat

13,61

86,39

84,97

15,03

5,13

94,87

11,03

88,97

Kalimantan Tengah

45,97

54,03

86,81

13,19

19,17

80,83

39,77

60,23

Kalimantan Selatan

69,78

30,22

88,93

11,07

12,21

87,79

68,27

31,73

Kalimantan Timur

34,54

65,46

85,26

14,74

14,79

85,21

29,06

70,94

Kalimantan Utara

41,15

58,85

84,35

15,65

11,12

88,88

39,49

60,51

Sulawesi Utara

45,74

54,26

90,97

9,03

6,16

93,84

45,26

54,74

Sulawesi Tengah

32,27

67,73

86,99

13,01

3,26

96,74

31,55

68,45

Sulawesi Selatan

55,28

44,72

85,69

14,31

7,55

92,45

55,24

44,76

Sulawesi Tenggara

52,05

47,95

84,80

15,20

5,48

94,52

52,90

47,10

Gorontalo

61,04

38,96

90,54

9,46

8,18

91,82

59,07

40,93

Sulawesi Barat

49,06

50,94

90,15

9,85

4,92

95,08

49,28

50,72

Maluku

53,02

46,98

86,41

13,59

5,06

94,94

55,82

44,18

Maluku Utara

37,54

62,46

79,17

20,83

3,30

96,70

38,70

61,30

Papua Barat

32,44

67,56

83,28

16,72

10,60

89,40

27,32

72,68

Papua

10,68

89,32

71,10

28,90

5,14

94,86

8,63

91,37

Indonesia 28,84 Sumber : Susenas MSBP 2015

71,16

86,58

13,42

18,78

81,22

17,10

82,90


Lampiran 5.1.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART) yang Makan Minimal Empat Belas Kali Seminggu, 2015 Perkotaan ART Makan Minimal 14 Kali Seminggu

Provinsi

(1)



Tidak Seluruh ART


Tidak Seluruh ART


Tidak Seluruh ART

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Aceh

46,25

53,75

85,95

14,05

15,98

84,02

46,71

53,29

Sumatera Utara

34,55

65,45

89,13

10,87

10,76

89,24

31,30

68,70

Sumatera Barat

44,79

55,21

85,97

14,03

25,99

74,01

41,94

58,06

Riau

32,52

67,48

81,53

18,47

10,50

89,50

31,90

68,10

Jambi

29,65

70,35

83,57

16,43

22,82

77,18

23,57

76,43

Sumatera Selatan

22,83

77,17

77,72

22,28

9,46

90,54

19,07

80,93

Bengkulu

32,11

67,89

81,25

18,75

12,58

87,42

28,43

71,57

Lampung

25,89

74,11

88,97

11,03

25,59

74,41

7,83

92,17


37,34

62,66

83,83

16,17

5,25

94,75

38,61

61,39

Kepulauan Riau

35,63

64,37

87,07

12,93

13,99

86,01

31,27

68,73

DKI Jakarta

25,03

74,97

81,45

18,55

17,78

82,22

17,38

82,62

Jawa Barat

22,01

77,99

84,69

15,31

17,90

82,10

11,36

88,64

Jawa Tengah

33,75

66,25

89,76

10,24

31,91

68,09

8,61

91,39

DI Yogyakarta

38,35

61,65

90,88

9,12

34,03

65,97

17,32

82,68

Jawa Timur

38,52

61,48

87,15

12,85

35,48

64,52

14,53

85,47

Banten

30,14

69,86

84,91

15,09

23,61

76,39

19,55

80,45

Bali

35,39

64,61

91,81

8,19

20,34

79,66

25,56

74,44

Nusa Tenggara Barat

30,87

69,13

88,32

11,68

17,37

82,63

24,70

75,30

Nusa Tenggara Timur

19,85

80,15

89,16

10,84

6,83

93,17

15,59

84,41

Kalimantan Barat

24,97

75,03

83,77

16,23

7,78

92,22

22,00

78,00

Kalimantan Tengah

60,95

39,05

89,56

10,44

25,85

74,15

58,46

41,54

Kalimantan Selatan

68,06

31,94

88,01

11,99

14,28

85,72

68,17

31,83

Kalimantan Timur

37,26

62,74

86,28

13,72

18,16

81,84

31,87

68,13

Kalimantan Utara

54,27

45,73

86,11

13,89

15,91

84,09

51,73

48,27

Sulawesi Utara

52,49

47,51

89,45

10,55

9,20

90,80

52,09

47,91

Sulawesi Tengah

44,09

55,91

85,66

14,34

4,94

95,06

41,73

58,27

Sulawesi Selatan

56,24

43,76

83,13

16,87

7,13

92,87

56,07

43,93

Sulawesi Tenggara

58,54

41,46

86,19

13,81

4,95

95,05

58,72

41,28

Gorontalo

73,23

26,77

91,87

8,13

10,05

89,95

71,07

28,93

Sulawesi Barat

69,25

30,75

90,98

9,02

3,26

96,74

70,25

29,75

Maluku

64,12

35,88

87,77

12,23

7,60

92,40

67,94

32,06

Maluku Utara

46,07

53,93

77,09

22,91

3,37

96,63

46,21

53,79

Papua Barat

42,14

57,86

86,64

13,36

15,01

84,99

34,18

65,82

Papua

19,25

80,75

76,56

23,44

13,45

86,55

15,08

84,92


67,68

86,04

13,96

21,74

78,26

19,96

80,04


Lampiran 5.1.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART) yang Makan Minimal Empat Belas Kali Seminggu, 2015 Perdesaan ART Makan Minimal 14 Kali Seminggu

Provinsi

(1)



Tidak Seluruh ART


Tidak Seluruh ART


Tidak Seluruh ART

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Aceh

29,78

70,22

83,52

16,48

4,51

95,49

29,40

70,60

Sumatera Utara

18,87

81,13

88,22

11,78

4,65

95,35

17,92

82,08

Sumatera Barat

13,49

86,51

86,70

13,30

8,64

91,36

11,24

88,76

Riau

17,54

82,46

86,72

13,28

10,43

89,57

14,20

85,80

Jambi

9,31

90,69

85,25

14,75

7,48

92,52

4,43

95,57

Sumatera Selatan

13,47

86,53

88,26

11,74

7,85

92,15

7,73

92,27

Bengkulu

5,62

94,38

87,19

12,81

3,68

96,32

2,69

97,31

Lampung

12,25

87,75

90,16

9,84

11,75

88,25

2,23

97,77


36,49

63,51

88,00

12,00

4,75

95,25

36,85

63,15

Kepulauan Riau

50,48

49,52

87,20

12,80

12,29

87,71

50,47

49,53

DKI Jakarta

na

na

na

na

na

na

na

na

Jawa Barat

11,19

88,81

81,97

18,03

10,52

89,48

3,54

96,46

Jawa Tengah

29,88

70,12

90,74

9,26

29,67

70,33

4,28

95,72

DI Yogyakarta

19,45

80,55

93,92

6,08

18,76

81,24

4,02

95,98

Jawa Timur

35,78

64,22

90,02

9,98

32,88

67,12

11,35

88,65

Banten

16,02

83,98

84,22

15,78

14,73

85,27

6,08

93,92

Bali

22,46

77,54

92,23

7,77

12,87

87,13

12,95

87,05

Nusa Tenggara Barat

22,96

77,04

88,22

11,78

11,85

88,15

16,05

83,95

Nusa Tenggara Timur

7,02

92,98

82,64

17,36

1,90

98,10

5,82

94,18

Kalimantan Barat

9,03

90,97

85,46

14,54

4,06

95,94

6,60

93,40

Kalimantan Tengah

38,39

61,61

85,42

14,58

15,79

84,21

30,31

69,69

Kalimantan Selatan

71,09

28,91

89,63

10,37

10,62

89,38

68,35

31,65

Kalimantan Timur

30,05

69,95

83,58

16,42

9,24

90,76

24,45

75,55

Kalimantan Utara

24,34

75,66

82,10

17,90

4,98

95,02

23,82

76,18

Sulawesi Utara

39,97

60,03

92,27

7,73

3,55

96,45

39,42

60,58

Sulawesi Tengah

28,40

71,60

87,43

12,57

2,71

97,29

28,22

71,78

Sulawesi Selatan

54,76

45,24

87,08

12,92

7,78

92,22

54,80

45,20

Sulawesi Tenggara

49,58

50,42

84,28

15,72

5,68

94,32

50,69

49,31

Gorontalo

54,68

45,32

89,85

10,15

7,20

92,80

52,82

47,18

Sulawesi Barat

43,96

56,04

89,94

10,06

5,33

94,67

43,98

56,02

Maluku

45,49

54,51

85,49

14,51

3,35

96,65

47,60

52,40

Maluku Utara

34,12

65,88

80,00

20,00

3,27

96,73

35,69

64,31

Papua Barat

26,54

73,46

81,24

18,76

7,92

92,08

23,16

76,84

7,71

92,29

69,21

30,79

2,28

97,72

6,40

93,60


74,67

87,13

12,87

15,79

84,21

14,21

85,79

Papua


Lampiran 5.2


Perkotaan + Perdesaan ART Makan Minimal 14 Kali Seminggu Provinsi

Makanan Pokok

Makanan Pokok dengan Lauk Nabati Tidak Seluruh Seluruh ART ART

Makanan Pokok dengan Lauk Hewani Tidak Seluruh Seluruh ART ART

Seluruh ART

Tidak Seluruh ART

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia Sumber : Susenas MSBP 2015

84,19 88,66 86,42 84,69 84,76 84,61 85,36 89,87 85,93 87,09 81,45 83,75 90,29 91,84 88,67 84,70 91,97 88,26 83,91 84,97 86,81 88,93 85,26 84,35 90,97 86,99 85,69 84,80 90,54 90,15 86,41 79,17 83,28 71,10 86,58

15,81 11,34 13,58 15,31 15,24 15,39 14,64 10,13 14,07 12,91 18,55 16,25 9,71 8,16 11,33 15,30 8,03 11,74 16,09 15,03 13,19 11,07 14,74 15,65 9,03 13,01 14,31 15,20 9,46 9,85 13,59 20,83 16,72 28,90 13,42

7,22 7,36 14,99 10,07 11,30 8,07 6,42 14,79 4,54 13,23 16,77 14,73 29,73 28,59 32,79 19,60 17,30 14,00 2,64 4,95 18,98 12,02 14,31 10,49 6,06 3,13 7,47 5,12 7,90 4,92 5,06 2,93 10,37 4,81 18,09

92,78 92,64 85,01 89,93 88,70 91,93 93,58 85,21 95,46 86,77 83,23 85,27 70,27 71,41 67,21 80,40 82,70 86,00 97,36 95,05 81,02 87,98 85,69 89,51 93,94 96,87 92,53 94,88 92,10 95,08 94,94 97,07 89,63 95,19 81,91

32,64 23,32 22,15 19,06 9,52 11,04 10,44 3,59 35,96 33,01 16,55 8,43 5,97 12,73 12,14 14,62 20,55 18,98 7,21 10,57 38,47 66,87 28,18 38,00 43,59 30,54 53,37 50,89 58,27 47,30 52,73 36,97 26,63 8,03 16,40

67,36 76,68 77,85 80,94 90,48 88,96 89,56 96,41 64,04 66,99 83,45 91,57 94,03 87,27 87,86 85,38 79,45 81,02 92,79 89,43 61,53 33,13 71,82 62,00 56,41 69,46 46,63 49,11 41,73 52,70 47,27 63,03 73,37 91,97 83,60


Lampiran 5.2.1


Perkotaan ART Makan Minimal 14 Kali Seminggu Provinsi


Tidak Seluruh ART



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


85,95 89,13 85,97 81,53 83,57 77,72 81,25 88,97 83,83 87,07 81,45 84,69 89,76 90,88 87,15 84,91 91,81 88,32 89,16 83,77 89,56 88,01 86,28 86,11 89,45 85,66 83,13 86,19 91,87 90,98 87,77 77,09 86,64 76,56 86,04

14,05 10,87 14,03 18,47 16,43 22,28 18,75 11,03 16,17 12,93 18,55 15,31 10,24 9,12 12,85 15,09 8,19 11,68 10,84 16,23 10,44 11,99 13,72 13,89 10,55 14,34 16,87 13,81 8,13 9,02 12,23 22,91 13,36 23,44 13,96

15,05 10,50 25,64 10,14 20,95 9,02 12,58 24,39 4,78 13,41 16,77 17,26 30,84 33,33 33,90 22,37 20,07 17,17 6,21 7,36 25,44 13,84 17,73 14,79 8,99 4,94 7,02 4,49 10,05 3,26 7,60 2,97 14,57 12,38 20,90

84,95 89,50 74,36 89,86 79,05 90,98 87,42 75,61 95,22 86,59 83,23 82,74 69,16 66,67 66,10 77,63 79,93 82,83 93,79 92,64 74,56 86,16 82,27 85,21 91,01 95,06 92,98 95,51 89,95 96,74 92,40 97,03 85,43 87,62 79,10

44,54 30,06 40,50 28,37 22,23 17,72 27,93 7,83 36,55 29,99 16,55 11,10 8,21 16,72 13,87 18,55 25,28 24,09 14,20 20,41 55,72 66,01 30,75 49,82 50,07 40,18 53,89 57,46 70,37 65,38 64,08 45,28 33,77 14,05 19,15

55,46 69,94 59,50 71,63 77,77 82,28 72,07 92,17 63,45 70,01 83,45 88,90 91,79 83,28 86,13 81,45 74,72 75,91 85,80 79,59 44,28 33,99 69,25 50,18 49,93 59,82 46,11 42,54 29,63 34,62 35,92 54,72 66,23 85,95 80,85


Lampiran 5.2.2


Perdesaan ART Makan Minimal 14 Kali Seminggu Provinsi

Makanan Pokok



Seluruh ART

Tidak Seluruh ART

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


83,52 88,22 86,70 86,72 85,25 88,26 87,19 90,16 88,00 87,20 na 81,97 90,74 93,92 90,02 84,22 92,23 88,22 82,64 85,46 85,42 89,63 83,58 82,10 92,27 87,43 87,08 84,28 89,85 89,94 85,49 80,00 81,24 69,21 87,13

16,48 11,78 13,30 13,28 14,75 11,74 12,81 9,84 12,00 12,80 na 18,03 9,26 6,08 9,98 15,78 7,77 11,78 17,36 14,54 14,58 10,37 16,42 17,90 7,73 12,57 12,92 15,72 10,15 10,06 14,51 20,00 18,76 30,79 12,87

4,20 4,39 8,17 10,02 7,33 7,57 3,68 11,69 4,31 12,29 na 9,94 28,80 18,26 31,81 13,22 12,78 11,77 1,77 3,98 15,70 10,62 8,67 4,98 3,55 2,53 7,71 5,35 6,78 5,33 3,35 2,91 7,80 2,19 15,26

95,80 95,61 91,83 89,98 92,67 92,43 96,32 88,31 95,69 87,71 na 90,06 71,20 81,74 68,19 86,78 87,22 88,23 98,23 96,02 84,30 89,38 91,33 95,02 96,45 97,47 92,29 94,65 93,22 94,67 96,65 97,09 92,20 97,81 84,74

28,05 16,93 10,40 13,08 4,28 7,51 2,69 2,23 35,38 49,17 na 3,36 4,08 4,02 10,61 5,58 12,84 15,39 5,51 6,60 29,74 67,53 23,95 22,86 38,05 27,39 53,09 48,39 51,97 42,73 45,03 33,63 22,28 5,95 13,63

71,95 83,07 89,60 86,92 95,72 92,49 97,31 97,77 64,62 50,83 na 96,64 95,92 95,98 89,39 94,42 87,16 84,61 94,49 93,40 70,26 32,47 76,05 77,14 61,95 72,61 46,91 51,61 48,03 57,27 54,97 66,37 77,72 94,05 86,37


Lampiran 5.3 Persentase Balita Menurut Provinsi dan Status Gizi Berdasarkan Kriteria BB/U

Provinsi (1)


Status Gizi Balita Buruk

Kurang

Baik

Lebih

(2)

(3)

(4)

(5)

7,9 8,3 6,9 9,0 5,7 6,3 6,0 6,9 2,8 4,0 2,8 4,4 4,1 4,0 4,9 4,3 3,0 6,3 11,5 10,3 6,6 8,2 3,9 na 3,7 6,6 6,6 8,0 6,9 7,0 10,5 9,2 11,9 9,2 5,7

18,4 14,1 14,3 13,5 14,0 12,0 12,7 11,9 12,3 11,6 11,2 11,3 13,5 12,2 14,2 12,9 10,2 19,4 21,5 16,2 16,7 19,2 12,7 na 12,8 17,5 19,0 15,9 19,2 22,1 17,8 15,7 19,0 12,6 13,9

70,7 72,8 76,0 70,8 75,6 74,5 73,3 73,7 80,4 81,7 78,5 79,9 78,9 80,3 76,7 78,1 81,4 71,5 64,4 68,5 72,3 69,2 77,6 na 79,0 73,5 71,5 72,2 70,9 66,9 67,2 71,7 66,2 71,9 75,9

2,9 4,8 2,8 6,7 4,8 7,2 8,0 7,6 4,6 2,6 7,5 4,3 3,5 3,5 4,1 4,7 5,5 2,8 2,5 5,0 4,4 3,4 5,8 na 4,5 2,5 2,9 3,9 3,0 4,0 4,5 3,4 2,9 6,3 4,5

Sumber : Publikasi Riskesdas 2013


Lampiran 5.4

Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Keberadaan Gangguan Kesehatan, 2015

Perkotaan + Perdesaan Keberadaan Gangguan Kesehatan KRT Provinsi

Tidak Mempunyai Keluhan Kesehatan

(1)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara1 Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia Sumber : Susenas KOR 2015

(2)

72,08 76,96 71,08 70,29 75,55 70,59 72,04 68,58 69,58 78,72 66,61 71,89 64,48 60,42 66,55 69,66 64,71 65,13 62,97 74,38 74,61 60,73 78,02 76,35 72,69 70,79 73,70 74,14 62,57 70,40 82,41 83,29 79,61 82,21 69,65

Ada Keluhan Kesehatan Tidak Terganggu Kegiatannya

Terganggu Kegiatannya

(3)

(4)

11,55 11,04 14,48 15,59 11,30 15,91 12,53 15,43 17,63 10,14 17,39 13,58 17,41 20,52 14,66 14,77 14,19 14,09 13,42 12,16 11,03 20,31 10,08 10,06 9,80 10,74 11,01 9,07 16,55 12,81 6,22 4,93 8,93 8,77 14,20

16,37 12,00 14,44 14,12 13,14 13,50 15,44 15,99 12,78 11,14 16,00 14,52 18,12 19,06 18,79 15,57 21,11 20,77 23,61 13,46 14,36 18,96 11,90 13,59 17,51 18,47 15,29 16,79 20,88 16,79 11,37 11,78 11,46 9,02 16,14

Total

(6)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Lampiran 5.4.1 Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Keberadaan Gangguan Kesehatan, 2015 Perkotaan Keberadaan Gangguan Kesehatan KRT Provinsi


(1)


(2)

73,55 77,59 71,37 69,86 74,43 65,79 74,37 72,07 67,35 78,95 66,61 72,26 63,41 61,52 66,70 70,06 67,31 63,68 66,07 73,33 73,72 61,17 79,00 78,33 75,15 69,57 74,32 72,16 67,77 68,44 82,33 80,41 78,56 78,82 69,67

Ada Keluhan Kesehatan Tidak Terganggu Kegiatannya

Terganggu Kegiatannya

(3)

(4)

11,69 11,31 15,56 17,07 12,72 20,78 11,70 13,77 19,73 10,54 17,39 13,52 18,33 20,81 15,29 14,78 14,61 16,30 14,27 14,11 13,02 21,66 10,17 9,82 8,67 12,97 11,42 11,17 16,79 15,12 8,25 5,64 8,71 9,66 14,93


14,77 11,10 13,07 13,07 12,85 13,43 13,93 14,15 12,92 10,51 16,00 14,22 18,26 17,67 18,00 15,16 18,08 20,02 19,66 12,57 13,26 17,17 10,82 11,85 16,18 17,47 14,26 16,67 15,43 16,45 9,42 13,95 12,73 11,51 15,41

Total

(6)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Lampiran 5.4.2 Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Keberadaan Gangguan Kesehatan, 2015 Perdesaan Keberadaan Gangguan Kesehatan KRT Provinsi


(1)


(2)

71,50 76,34 70,89 70,57 76,04 73,25 70,99 67,33 71,75 77,58 na 71,15 65,38 58,23 66,42 68,79 60,55 66,20 62,20 74,84 75,07 60,40 76,35 73,84 70,63 71,20 73,33 74,94 59,80 70,89 82,46 84,37 80,26 83,43 69,64

Ada Keluhan Kesehatan Tidak Terganggu Kegiatannya (3)

11,49 10,78 13,77 14,65 10,69 13,21 12,90 16,02 15,60 8,07 na 13,71 16,62 19,95 14,07 14,75 13,51 12,47 13,21 11,30 9,99 19,32 9,92 10,37 10,74 10,00 10,77 8,23 16,42 12,23 4,93 4,66 9,06 8,45 13,46

Total

Terganggu Kegiatannya (4)

(6)

17,01 12,88 15,35 14,78 13,27 13,54 16,11 16,65 12,65 14,36 na 15,15 18,00 21,83 19,51 16,46 25,94 21,32 24,60 13,86 14,93 20,28 13,73 15,79 18,63 18,79 15,90 16,84 23,78 16,88 12,61 10,97 10,69 8,13 16,89

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Lampiran 5.5

Persentase Rumah Tangga yang Terbebas dari Penyakit Kronis dan Disabilitas Sedang Atau Berat Menurut Provinsi, 2014 Perkotaan + Perdesaan Keberadaan ART Penderita Penyakit Kronis/Disabilitas Provinsi (1)


Kronis

Disabiltas


(2)

(3)

(4)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara1 Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

79,44 86,71 82,22 89,06 89,59 85,55 81,96 89,27 87,97 91,96 89,82 85,71 86,07 86,00 85,67 85,42 88,69 83,46 85,39 86,43 85,10 86,90 85,52 na 83,67 86,40 85,28 89,24 81,98 86,82 88,34 87,64 87,30 96,17

4,44 4,84 5,56 3,64 3,51 8,15 6,42 4,59 5,11 3,52 4,68 6,95 6,85 7,74 6,46 6,01 6,73 7,47 4,76 4,88 5,98 6,98 7,84 na 8,00 6,57 4,54 3,79 7,67 4,25 2,44 2,94 3,84 1,20

12,54 6,35 10,36 5,91 5,07 4,95 8,88 4,81 4,70 3,33 2,95 5,59 5,30 4,16 5,97 6,85 2,87 6,75 8,68 6,95 6,43 5,20 4,47 na 6,07 5,53 8,27 5,63 5,96 7,16 6,86 8,11 7,00 2,49

3,57 2,10 1,87 1,38 1,83 1,35 2,75 1,34 2,22 1,19 2,55 1,76 1,78 2,11 1,90 1,72 1,72 2,33 1,17 1,74 2,50 0,92 2,17 na 2,26 1,50 1,91 1,34 4,39 1,77 2,36 1,30 1,86 0,14

(5)

Indonesia

86,21

6,09

5,86

1,84

Sumber : SPTK 2014 Catatan: 1Data tidak tersedia, Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Kalimantan Timur Catatan: 2Mengacu pada kondisi responden (Kepala Rumah Tangga atau Pasangannya) Catatan: Disabiltas = sedang/berat Catatan: Tidak disabilitas = tidak/ringan


Total (6)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Lampiran 5.5.1 Persentase Rumah Tangga yang Terbebas dari Penyakit Kronis dan Disabilitas Sedang Atau Berat Menurut Provinsi, 2014 Perkotaan Keberadaan ART Penderita Penyakit Kronis/Disabilitas Provinsi (1)


Kronis

Disabiltas


(2)

(3)

(4)

(5)


81,80 85,26 84,00 88,97 89,73 80,65 81,29 89,87 86,21 93,35 89,82 86,94 84,59 86,68 84,39 87,18 89,96 84,13 87,60 88,69 82,64 86,40 85,29 na 84,09 85,01 86,10 89,12 78,96 92,92 84,01 88,84 80,82 96,40

5,90 6,50 6,91 3,85 4,49 12,49 8,97 4,64 5,46 3,20 4,68 7,06 8,61 7,85 8,00 5,74 6,27 7,53 7,36 4,88 7,57 8,20 8,67 na 10,06 8,62 5,77 6,03 12,94 4,70 1,95 3,21 5,07 2,75

9,73 5,58 7,56 5,22 4,09 5,04 7,41 3,49 4,86 2,55 2,95 4,45 4,71 3,66 5,33 5,85 2,24 5,73 4,02 5,15 6,23 4,26 3,85 na 4,32 5,59 6,07 4,38 3,00 1,62 9,14 6,94 11,66 0,75

2,58 2,66 1,53 1,95 1,68 1,81 2,32 1,99 3,48 0,90 2,55 1,55 2,09 1,82 2,28 1,22 1,53 2,61 1,01 1,28 3,56 1,14 2,19 na 1,53 0,79 2,06 0,47 5,10 0,77 4,90 1,01 2,44 0,11

Indonesia

86,30

7,02

4,74

1,94

Total (6)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Lampiran 5.5.2 Persentase Rumah Tangga yang Terbebas dari Penyakit Kronis dan Disabilitas Sedang Atau Berat Menurut Provinsi, 2014 Perdesaan Keberadaan ART Penderita Penyakit Kronis/Disabilitas Provinsi (1)


Kronis

Disabiltas


(2)

(3)

(4)


78,53 88,07 81,11 89,12 89,53 88,10 82,26 89,07 89,73 84,32 na 83,44 87,28 84,54 86,78 81,36 86,62 82,98 84,86 85,48 86,34 87,26 85,90 na 83,32 86,84 84,82 89,28 83,57 85,11 91,28 87,18 90,04 96,10

3,88 3,28 4,72 3,51 3,11 5,88 5,28 4,57 4,77 5,28 na 6,75 5,42 7,50 5,13 6,63 7,47 7,43 4,12 4,89 5,17 6,11 6,49 na 6,30 5,91 3,85 2,91 4,89 4,13 2,77 2,84 3,32 0,69

13,62 7,07 12,10 6,35 5,47 4,90 9,53 5,23 4,54 7,62 na 7,67 5,77 5,22 6,54 9,13 3,88 7,48 9,81 7,70 6,53 5,87 5,46 na 7,52 5,52 9,51 6,13 7,52 8,72 5,31 8,56 5,02 3,07

3,96 1,57 2,08 1,02 1,89 1,11 2,94 1,12 0,96 2,78 na 2,14 1,53 2,74 1,56 2,88 2,02 2,12 1,21 1,94 1,96 0,76 2,15 na 2,86 1,73 1,82 1,68 4,02 2,05 0,64 1,42 1,62 0,15

(5)

Indonesia

86,11

5,16

6,98

1,75



Total (6)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Lampiran 5.6

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Lokasi Tetap untuk Tidur dan Tempat Tidur di Rumah, 2015

Perkotaan + Perdesaan Keberadaan Lokasi Tetap untuk Tidur dan Tempat Tidur Provinsi

(1)


Ada Tempat Tidur, Digunakan Maksimal 3 Orang (2)

75,46 71,18 75,79 71,86 74,47 73,98 76,92 82,03 78,92 79,67 72,47 77,18 82,66 84,19 81,84 74,46 87,83 70,57 60,34 69,60 78,68 84,48 73,57 64,67 74,95 68,48 73,56 73,43 50,83 57,69 71,59 74,86 59,00 31,11 76,63

Ada Tempat Tidur, Digunakan Lebih dari 3 Orang (3)

16,69 16,01 19,39 21,78 21,23 15,42 15,59 15,38 10,06 15,41 18,49 18,15 12,79 9,51 11,62 19,31 8,49 11,64 24,25 21,35 16,38 9,22 20,74 20,38 20,19 23,03 20,83 19,43 18,57 23,38 13,48 19,42 23,32 18,09 15,96

Tidak Ada Tempat Tidur (4)

5,92 10,12 2,94 4,04 2,66 4,55 3,90 1,74 8,98 2,46 3,07 1,88 3,15 2,78 4,18 3,17 3,47 14,25 13,01 7,45 2,80 2,91 2,46 9,63 4,15 7,04 2,89 6,54 26,89 16,11 9,84 5,30 15,05 31,63 4,63

Tidak Ada Lokasi Tetap Untuk Tidur (5)

1,93 2,69 1,89 2,32 1,64 6,05 3,59 0,86 2,04 2,45 5,97 2,80 1,40 3,51 2,36 3,06 0,20 3,54 2,40 1,61 2,14 3,39 3,23 5,32 0,71 1,45 2,72 0,59 3,70 2,82 5,09 0,41 2,63 19,17 2,77

Total

(6)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Lampiran 5.6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Lokasi Tetap untuk Tidur dan Tempat Tidur di Rumah, 2015

Perkotaan Keberadaan Lokasi Tetap untuk Tidur dan Tempat Tidur Provinsi

(1)



80,40 76,74 76,35 77,26 83,57 78,73 80,81 83,08 83,80 79,25 72,47 76,50 81,21 83,97 82,93 75,09 89,40 74,84 74,78 76,89 81,62 83,66 72,56 76,35 84,17 66,64 78,14 77,18 66,16 53,69 80,50 78,35 62,40 63,85 78,36


15,04 16,61 21,27 19,26 13,19 14,52 14,30 14,18 8,66 15,49 18,49 18,65 14,31 8,75 11,83 19,25 7,79 10,84 17,79 18,43 14,13 9,30 22,86 15,31 13,84 29,09 17,21 16,52 15,63 26,06 6,76 18,24 31,35 24,50 16,02




4,22 4,95 1,97 1,72 1,87 3,85 3,24 1,59 4,93 2,49 3,07 1,88 2,67 2,94 2,78 2,16 2,48 11,13 4,02 2,18 2,32 2,03 1,95 3,03 1,55 3,04 2,52 5,54 16,84 16,89 3,12 2,39 3,93 9,00 2,84


0,34 1,70 0,42 1,77 1,37 2,90 1,65 1,15 2,61 2,77 5,97 2,97 1,82 4,34 2,46 3,51 0,33 3,19 3,41 2,49 1,93 5,01 2,64 5,31 0,43 1,23 2,12 0,76 1,38 3,36 9,62 1,02 2,32 2,65 2,78

Total

(6)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Lampiran 5.6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Lokasi Tetap untuk Tidur dan Tempat Tidur di Rumah, 2015

Perdesaan Keberadaan Lokasi Tetap untuk Tidur dan Tempat Tidur Provinsi

(1)



73,55 65,91 75,44 68,40 70,72 71,46 75,19 81,69 74,11 81,92 na 78,46 83,87 84,67 80,87 73,03 85,27 67,57 56,84 66,65 77,19 85,10 75,23 49,71 67,05 69,09 71,07 72,01 42,84 58,70 65,55 73,47 56,94 19,80 74,89


17,33 15,45 18,18 23,40 24,54 15,90 16,17 15,76 11,44 15,04 na 17,18 11,52 11,18 11,43 19,45 9,64 12,20 25,82 22,52 17,52 9,16 17,26 26,87 25,62 21,04 22,78 20,54 20,10 22,70 18,04 19,89 18,43 15,88 15,91


6,57 15,01 3,56 5,53 2,98 4,92 4,19 1,78 12,98 2,31 na 1,87 3,56 2,43 5,43 5,50 5,10 16,44 15,18 9,58 3,04 3,58 3,29 18,09 6,38 8,35 3,09 6,92 32,13 15,91 14,39 6,47 21,82 39,44 6,44


2,55 3,63 2,83 2,68 1,76 7,72 4,45 0,77 1,48 0,74 na 2,48 1,04 1,72 2,27 2,02 0,00 3,78 2,16 1,25 2,25 2,16 4,22 5,33 0,96 1,52 3,05 0,53 4,92 2,69 2,02 0,17 2,82 24,88 2,76

Total

(6)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Lampiran 6.1

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2015


Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal Milik Sendiri

(1)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Utara Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

(2)

82,36 71,09 74,13 71,56 83,94 83,02 85,52 90,35 87,85 67,67 51,09 80,63 90,93 76,99 90,46 80,94 77,31 87,85 88,52 90,07 77,99 79,22 72,69 74,77 80,44 87,14 86,85 86,47 81,66 91,47 81,51 87,84 74,57 81,69 82,63


176| Ketahanan Keluarga 20162016 Pembangunan Ketahanan Keluarga 176Pembangunan

Total

Bukan Milik Sendiri (3)

17,64 28,91 25,87 28,44 16,06 16,98 14,48 9,65 12,15 32,33 48,91 19,37 9,07 23,01 9,54 19,06 22,69 12,15 11,48 9,93 22,01 20,78 27,31 25,23 19,56 12,86 13,15 13,53 18,34 8,53 18,49 12,16 25,43 18,31 17,37

(4)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Lampiran 6.1.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2015 Perkotaan Provinsi


(1)


(2)

71,80 64,72 65,17 56,88 73,60 71,36 74,41 80,55 82,59 63,22 51,09 74,72 85,14 70,16 84,27 74,89 67,28 81,89 71,16 79,63 70,53 67,26 64,39 65,65 72,18 71,57 75,71 69,95 72,94 83,58 70,13 73,47 56,66 54,36 73,87

Total


28,20 35,28 34,83 43,12 26,40 28,64 25,59 19,45 17,41 36,78 48,91 25,28 14,86 29,84 15,73 25,11 32,72 18,11 28,84 20,37 29,47 32,74 35,61 34,35 27,82 28,43 24,29 30,05 27,06 16,42 29,87 26,53 43,34 45,64 26,13

(4)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Lampiran 6.1.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2015 Perdesaan Provinsi


(1)


(2)

86,46 77,17 79,97 80,91 88,14 89,05 90,28 93,52 92,78 90,88 na 91,94 95,72 91,70 96,01 94,06 93,59 92,09 93,00 94,43 81,78 88,08 86,65 85,85 87,48 92,07 93,20 93,16 86,27 93,31 89,06 93,27 84,98 90,62 91,44


178| Ketahanan Keluarga 20162016 Pembangunan Ketahanan Keluarga 178 Pembangunan

Total


13,54 22,83 20,03 19,09 11,86 10,95 9,72 6,48 7,22 9,12 na 8,06 4,28 8,30 3,99 5,94 6,41 7,91 7,00 5,57 18,22 11,92 13,35 14,15 12,52 7,93 6,80 6,84 13,73 6,69 10,94 6,73 15,02 9,38 8,56

(4)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Lampiran 6.2

Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi, 2015

Provinsi

Kepadatan Penduduk per km

(1)

2

(2)

Aceh 86 191 Sumatera Utara 124 Sumatera Barat 73 Riau 68 Jambi 88 Sumatera Selatan 94 Bengkulu 234 Lampung 84 Kep. Bangka Belitung 241 Kepulauan Riau 15.328 DKI Jakarta 1.320 Jawa Barat 1.030 Jawa Tengah 1.174 DI Yogyakarta 813 Jawa Timur 1.237 Banten 718 Bali 260 Nusa Tenggara Barat 105 Nusa Tenggara Timur 33 Kalimantan Barat 16 Kalimantan Tengah 103 Kalimantan Selatan 27 Kalimantan Timur 9 Kalimantan Utara 174 Sulawesi Utara 47 Sulawesi Tengah 182 Sulawesi Selatan 66 Sulawesi Tenggara 101 Gorontalo 76 Sulawesi Barat 36 Maluku 36 Maluku Utara 9 Papua Barat 10 Papua Indonesia 134 Sumber : Publikasi Statistik Indonesia 2016


Lampiran 6.3

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan, 2015 Perkotaan + Perdesaan Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga Perkapita Per Bulan Provinsi (1)


Kelompok I (2)

1,51 1,27 0,34 0,38 1,14 3,69 2,19 2,82 0,02 0,17 0,00 3,10 6,06 4,10 4,28 0,78 0,96 5,88 10,80 1,77 0,58 0,59 0,08 0,00 2,55 2,63 8,78 8,86 12,84 8,09 1,13 0,28 3,91 9,29 3,54

Kelompok II

Kelompok III

(3)

30,95 26,37 21,57 16,79 26,27 34,87 32,56 38,08 4,43 7,50 3,38 29,36 39,29 29,29 34,66 21,85 20,27 40,40 48,20 28,47 18,03 18,97 7,01 7,07 27,34 33,68 34,95 35,79 36,46 42,38 27,04 20,48 23,95 27,18 29,78



(4)

32,73 32,65 28,32 26,01 29,98 27,54 28,51 29,13 20,00 17,34 14,96 24,89 25,07 20,33 22,65 23,00 21,47 26,69 20,43 28,60 24,59 26,09 19,51 24,85 24,32 28,82 22,58 22,84 20,97 23,92 26,28 28,18 17,34 22,11 24,64

Kelompok IV (5)

34,82 39,72 49,77 56,82 42,61 33,90 36,74 29,97 75,55 74,99 81,65 42,65 29,59 46,28 38,41 54,37 57,29 27,03 20,57 41,16 56,80 54,36 73,40 68,08 45,79 34,86 33,69 32,50 29,73 25,61 45,55 51,06 54,80 41,42 42,04

Total (6)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Lampiran 6.3.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan, 2015 Perkotaan Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga Perkapita Per Bulan Provinsi (1)


Kelompok I (2)

0,73 0,81 0,09 0,17 0,36 1,71 2,46 0,85 0,03 0,20 0,00 2,83 4,65 2,41 2,75 0,64 0,59 6,75 0,80 0,72 0,85 0,17 0,00 0,00 1,39 0,81 2,89 2,83 4,24 7,35 0,15 0,00 0,05 0,03 2,18

Kelompok II

Kelompok III

(3)

19,70 24,78 14,08 13,31 19,70 25,95 27,45 25,90 2,81 6,02 3,38 25,07 33,18 23,92 28,47 17,43 16,98 34,05 19,82 19,93 19,50 14,10 3,92 3,62 20,13 25,15 22,74 25,61 24,99 32,25 13,52 12,45 6,21 5,06 22,57

(4)

24,57 27,57 21,89 19,51 24,39 24,18 19,26 25,58 19,02 14,88 14,96 21,74 25,28 18,25 19,01 17,30 17,13 24,66 23,67 20,28 17,18 19,28 16,73 19,86 20,73 18,57 20,94 21,76 22,37 22,58 18,51 19,43 15,43 14,98 20,86

Kelompok IV (5)

54,99 46,83 63,94 67,01 55,55 48,17 50,83 47,67 78,14 78,90 81,65 50,37 36,89 55,41 49,77 64,63 65,30 34,53 55,71 59,07 62,47 66,45 79,34 76,52 57,76 55,46 53,43 49,80 48,40 37,81 67,81 68,12 78,31 79,93 54,39

Total (6)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Lampiran 6.3.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan, 2015 Perdesaan Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga Perkapita Per Bulan Provinsi (1)


Kelompok I (2)

1,81 1,71 0,50 0,50 1,45 4,72 2,07 3,45 0,00 0,04 na 3,60 7,22 7,72 5,65 1,07 1,56 5,25 13,38 2,20 0,43 0,90 0,20 0,00 3,55 3,21 12,13 11,31 17,39 8,26 1,77 0,39 6,15 12,32 4,90

Kelompok II

Kelompok III

(3)

35,32 27,88 26,45 19,01 28,95 39,49 34,74 42,02 5,94 15,21 na 37,59 44,33 40,86 40,21 31,44 25,63 44,91 55,52 32,05 17,28 22,57 12,20 11,26 33,49 36,38 41,91 39,92 42,51 44,74 36,00 23,52 34,27 34,40 37,03



(4)

35,89 37,49 32,51 30,15 32,25 29,28 32,48 30,28 20,93 30,17 na 30,94 24,89 24,80 25,93 35,38 28,52 28,14 19,60 32,09 28,36 31,14 24,18 30,91 27,38 32,07 23,51 23,28 20,23 24,24 31,42 31,48 18,45 24,44 28,45

Kelompok IV (5)

26,98 32,92 40,54 50,33 37,35 26,50 30,71 24,25 73,13 54,57 na 27,86 23,56 26,62 28,20 32,12 44,30 21,70 11,51 33,67 53,92 45,38 63,41 57,83 35,58 28,34 22,44 25,49 19,86 22,77 30,81 44,60 41,13 28,84 29,62

Total (6)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Lampiran 6.4

Persentase Penduduk Miskin dan Besarnya Garis Kemiskinan Menurut Provinsi dan Klasifikasi Wilayah, 2015 Perkotaan

Provinsi (1)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Utara Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia Sumber : BPS 2015

Penduduk Miskin (2)

10,92 10,51 5,73 7,05 12,11 12,51 18,15 9,25 2,77 5,00 3,61 8,58 11,50 11,93 8,41 5,11 4,52 18,40 9,41 6,00 5,68 4,27 3,73 3,68 5,26 11,06 4,93 7,84 6,84 8,69 7,83 2,61 5,68 3,61 8,22

Perdesaan

Garis Kemiskinan (3)

420.324 379.898 423.339 417.768 423.855 378.739 425.642 386.728 516.835 485.496 503.038 318.297 308.163 359.470 314.320 365.672 341.554 335.284 374.355 347.516 339.239 371.793 504.551 505.262 302.378 376.496 274.140 282.230 274.581 269.080 404.929 378.538 478.699 445.057 356.378

Penduduk Miskin (4)

19,56 11,06 7,35 9,95 7,82 14,47 16,71 15,05 6,83 9,75 na 11,61 14,86 15,62 15,84 7,12 6,42 15,18 25,89 9,51 6,02 5,06 10,13 9,67 12,10 15,07 13,22 16,12 24,17 12,70 26,70 7,57 37,94 37,34 14,09

Garis Kemiskinan (5)

394.419 352.637 391.178 416.780 329.895 319.994 404.179 346.088 542.732 456.933 na 319.228 310.295 324.386 318.443 336.592 314.218 313.466 290.363 337.288 374.938 352.972 476.614 477.645 311.068 353.080 254.524 264.371 275.163 279.594 405.502 356.325 457.222 392.446 333.034

Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 2016 183 |183 Pembangunan Ketahanan Keluarga

Lampiran 6.5

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan, 2015


Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga Perkapita Per Bulan

(1)


Miskin

Hampir Miskin


(2)

(3)

11,76 9,83 9,69 8,23 9,06 10,56 11,69 11,88 7,78 5,50 6,26 8,31 10,74 8,74 10,49 6,88 5,37 10,84 12,28 7,67 6,64 6,11 6,62 7,76 6,69 11,11 7,51 8,10 9,43 10,01 10,37 7,95 9,54 10,02

24,49 17,24 19,98 16,70 16,45 17,81 20,77 21,66 15,98 12,83 10,27 15,24 18,67 14,40 15,82 14,25 12,24 20,50 23,20 17,47 13,99 14,70 14,16 20,73 14,90 17,87 15,62 15,05 14,78 17,71 18,97 11,91 11,35 16,92

49,29 64,92 64,27 68,44 67,50 59,60 51,66 53,88 72,08 76,85 80,44 68,30 58,38 63,94 62,35 74,29 78,33 53,56 46,20 68,29 74,83 75,21 74,26 66,93 71,85 59,24 68,93 67,21 60,73 62,09 55,84 74,72 57,80 50,09

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

9,60

9,23

16,52

64,64

100,00


(5)

Total

14,46 8,01 6,06 6,63 6,99 12,03 15,88 12,59 4,16 4,82 3,02 8,16 12,22 12,93 11,35 4,58 4,06 15,10 18,32 6,56 4,54 3,98 4,96 4,58 6,55 11,78 7,93 9,64 15,06 10,19 14,83 5,42 21,31 22,97


(4)

Tidak Miskin

(6)

Lampiran 6.5.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan, 2015 Perkotaan Provinsi


(1)


Miskin

Hampir Miskin

Rentan Miskin Lainnya (4)

Tidak Miskin (5)

Total

(2)

(3)

9,62 8,05 4,55 5,08 9,20 11,54 16,60 9,38 2,19 4,25 3,02 6,95 10,61 11,34 7,60 3,76 3,62 17,53 8,58 4,37 3,97 3,02 3,29 2,51 3,64 8,67 3,91 4,50 5,21 8,73 5,87 2,64 3,71 2,69

9,70 9,71 8,01 6,76 9,85 8,89 11,01 9,66 5,51 5,06 6,26 6,87 9,47 7,07 7,92 5,63 4,45 9,84 7,79 6,22 6,60 4,08 5,19 5,40 5,43 8,70 5,16 4,59 5,88 7,14 6,33 3,28 5,27 4,03

17,03 17,36 13,86 13,51 15,97 15,66 12,75 16,64 14,32 11,44 10,27 13,89 14,75 11,88 14,77 12,49 11,52 17,04 12,50 11,39 11,41 13,99 12,98 18,83 11,52 12,20 13,16 12,78 12,81 12,85 10,81 13,32 10,81 12,19

63,65 64,88 73,58 74,65 64,98 63,91 59,64 64,32 77,98 79,24 80,44 72,29 65,17 69,71 69,71 78,12 80,42 55,59 71,13 78,02 78,02 78,92 78,54 73,27 79,41 70,43 77,77 78,13 76,11 71,27 76,99 80,76 80,20 81,09

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

(6)

7,05

7,36

13,83

71,77

100,00



Lampiran 6.5.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan, 2015 Perdesaan Provinsi


(1)

Miskin

Hampir Miskin


(2)

(3)

16,34 7,97 7,04 7,62 6,08 12,28 15,57 13,62 6,00 7,76 na 10,46 13,54 16,35 14,72 6,35 4,79 13,38 20,83 7,48 4,82 4,69 7,77 7,09 9,04 12,77 10,22 11,73 20,27 10,53 20,76 6,47 31,54 29,59

12,56 9,94 10,78 9,18 8,75 11,42 11,98 12,59 9,92 7,76 na 11,06 11,79 12,32 12,79 9,59 6,86 11,55 13,43 8,28 6,66 7,61 9,03 10,63 7,77 11,87 8,85 9,52 11,30 10,68 13,04 9,72 12,03 11,98

27,39 17,12 23,97 18,73 16,64 18,93 24,20 23,28 17,53 20,11 na 17,83 21,91 19,81 16,76 18,07 13,41 22,97 25,96 20,02 15,31 15,23 16,14 23,05 17,80 19,66 17,03 15,97 15,83 18,84 24,37 11,38 11,66 18,46

43,71 64,96 58,21 64,48 68,53 57,37 48,24 50,51 66,56 64,36 na 60,66 52,76 51,51 55,74 65,99 74,93 52,11 39,77 64,22 73,21 72,46 67,07 59,23 65,40 55,70 63,90 62,78 52,60 59,95 41,82 72,43 44,77 39,97

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Indonesia

12,18

11,11

19,24

57,47

100,00


(5)

Total

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Sumber : Susenas KOR 2015

(4)

Tidak Miskin

(6)

Lampiran 6.6

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kecukupan Pendapatan Rumah Tangga untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari, 2014



Kemampuan Mencukupi Kebutuhan Sehari-Hari Lebih dari Cukup

Cukup

Kurang

(2)

(3)

(4)

Total (5)

5,62 7,09 11,54 11,65 9,43 10,62 6,93 5,84 6,99 13,31 8,72 6,10 7,75 7,89 9,16 6,31 11,25 8,91 4,94 8,91 11,84 11,47 14,59 na 9,36 7,79 11,25 11,09 5,64 5,17 9,20 10,38 12,90 9,70

52,51 65,25 60,43 67,25 71,04 60,38 59,04 63,86 75,29 71,48 68,58 60,31 60,92 64,89 61,29 60,08 63,03 47,73 55,07 65,86 67,77 68,96 70,00 na 67,86 65,41 60,60 59,36 62,26 61,18 59,45 65,37 65,27 65,51

41,87 27,67 28,03 21,10 19,53 29,00 34,03 30,30 17,72 15,21 22,70 33,59 31,32 27,22 29,56 33,61 25,72 43,36 39,99 25,23 20,38 19,57 15,41 na 22,78 26,81 28,15 29,55 32,11 33,65 31,36 24,25 21,83 24,79

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

8,26

62,01

29,73

100,00



Lampiran 6.6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kecukupan Pendapatan Rumah Tangga untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari, 2014 Perkotaan Provinsi (1)

Kemampuan Mencukupi Kebutuhan Sehari-Hari Lebih dari Cukup (2)

Cukup (3)

Kurang (4)

Total (5)


7,61 8,97 16,15 13,56 14,87 15,07 12,67 8,57 7,61 14,63 8,72 6,85 10,34 7,29 11,62 7,48 13,57 10,47 10,12 16,49 17,59 13,50 14,60 0,00 13,15 9,80 14,45 17,21 9,27 5,05 9,73 12,22 19,04 23,29

61,17 68,83 63,35 68,80 71,36 61,87 66,42 67,53 76,13 71,13 68,58 64,33 62,29 67,20 63,40 65,46 67,34 52,67 59,30 63,28 66,80 67,41 71,96 0,00 70,53 66,76 63,42 51,38 64,92 67,92 60,35 71,63 54,08 67,51

31,22 22,20 20,49 17,64 13,76 23,07 20,91 23,91 16,26 14,24 22,70 28,81 27,37 25,51 24,98 27,05 19,08 36,86 30,58 20,23 15,61 19,09 13,44 0,00 16,32 23,44 22,13 31,40 25,81 27,03 29,92 16,15 26,88 9,20

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Indonesia

10,02

64,89

25,09

100,00



Lampiran 6.6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kecukupan Pendapatan Rumah Tangga untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari, 2014 Perdesaan Provinsi (1)


Kemampuan Mencukupi Kebutuhan Sehari-Hari Lebih dari Cukup

Cukup

Kurang

(2)

(3)

(4)

Total (5)

4,85 5,31 8,67 10,45 7,16 8,31 4,38 4,95 6,36 6,05 na 4,72 5,67 9,17 7,02 3,61 7,49 7,79 3,68 5,73 8,93 10,02 14,57 0,00 6,24 7,14 9,44 8,69 3,72 5,21 8,84 9,67 10,30 5,19

49,16 61,86 58,62 66,28 70,90 59,60 55,76 62,67 74,46 73,42 na 52,94 59,82 59,94 59,45 47,67 56,04 44,17 54,04 66,95 68,27 70,07 66,83 0,00 65,65 64,97 59,00 62,49 60,85 59,28 58,83 62,97 70,00 64,85

45,98 32,82 32,71 23,26 21,94 32,09 39,86 32,38 19,18 20,53 na 42,34 34,52 30,89 33,53 48,72 36,46 48,04 42,28 27,33 22,80 19,92 18,60 0,00 28,12 27,88 31,56 28,83 35,43 35,51 32,33 27,36 19,70 29,97

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6,51

59,15

34,34

100,00



Lampiran 6.7

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Kelompok Pendapatan, dan Kecukupan Pendapatan Rumah Tangga untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari, 2014 > Rp. 7.200.000

Provinsi (1)

Lebih dari Cukup

Cukup

Rp 4.800.000 - Rp 7.200.000 Kurang

Lebih dari Cukup

Cukup

Kurang

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


43,84 49,01 56,59 49,62 60,00 57,26 44,10 48,33 48,34 40,97 30,47 35,29 58,37 31,93 58,49 28,18 54,31 53,61 39,03 60,88 46,16 50,28 55,34 49,96 54,49 36,83 51,17 59,26 37,70 28,69 54,15 51,03 59,20 69,08

46,79 44,75 40,57 46,86 37,43 38,60 53,80 48,59 49,66 53,46 65,42 59,77 40,81 66,71 35,43 61,97 45,69 42,54 49,81 37,25 50,80 48,61 42,38 47,43 41,41 61,57 44,86 37,31 57,11 68,72 45,85 42,72 40,25 27,07

9,37 6,24 2,85 3,51 2,57 4,14 2,10 3,09 2,01 5,57 4,11 4,94 0,82 1,36 6,08 9,86 0,00 3,86 11,16 1,87 3,03 1,11 2,28 2,61 4,10 1,60 3,98 3,43 5,19 2,59 0,00 6,24 0,55 3,86

24,03 27,13 37,80 26,43 22,31 38,61 22,74 27,91 20,29 16,62 16,65 23,22 37,09 18,90 39,70 17,53 18,13 37,27 26,76 23,22 30,89 32,48 30,55 19,21 26,89 35,17 34,94 35,51 15,42 20,77 36,60 29,14 29,41 26,91

71,21 70,69 58,72 67,64 72,05 56,91 73,17 67,87 78,01 77,72 76,64 72,11 58,36 79,03 58,14 75,21 75,17 60,52 58,99 72,16 67,91 64,95 68,49 80,00 70,69 60,42 62,85 58,85 79,40 77,34 61,31 63,14 65,61 68,54

4,76 2,18 3,48 5,93 5,64 4,48 4,09 4,23 1,70 5,66 6,71 4,67 4,55 2,07 2,17 7,26 6,70 2,21 14,25 4,61 1,20 2,57 0,96 0,79 2,41 4,41 2,21 5,64 5,18 1,89 2,08 7,72 4,99 4,55

Indonesia

45,12

50,63

4,24

27,58

68,00

4,42



Lampiran 6.7

(Sambungan)

Rp 3.000.001 - Rp 4.800.000 Provinsi (1)

Lebih dari Cukup

Cukup

Rp 1.800.001 - Rp 3.000.000

Kurang

Lebih dari Cukup (11)

Cukup

Kurang

(8)

(9)

(10)

(12)

(13)


14,85 12,10 14,54 14,53 10,85 15,08 7,16 9,97 8,92 4,97 3,00 9,54 18,18 14,70 23,34 8,28 8,15 20,48 13,30 10,66 13,88 16,28 9,80 8,97 13,34 13,81 16,30 17,94 8,21 10,46 13,20 11,41 10,99 16,96

73,44 76,96 72,29 75,95 82,58 68,51 77,93 76,60 84,88 82,73 81,79 81,23 72,47 74,46 70,00 80,40 77,91 63,44 64,73 77,84 78,87 74,24 82,23 81,30 75,98 74,60 74,07 68,86 81,98 76,43 74,03 78,76 75,99 65,68

11,72 10,94 13,17 9,52 6,57 16,40 14,91 13,42 6,20 12,31 15,21 9,23 9,35 10,84 6,66 11,32 13,94 16,08 21,97 11,50 7,25 9,48 7,97 9,73 10,68 11,58 9,63 13,20 9,81 13,11 12,78 9,83 13,03 17,36

3,16 2,95 5,69 4,46 2,79 4,28 1,32 5,38 2,23 6,16 1,31 3,23 5,33 5,07 7,05 0,44 3,03 8,22 2,36 5,43 5,36 4,16 5,10 0,16 3,95 2,10 8,53 5,66 4,03 3,65 2,84 9,19 8,48 2,85

64,34 76,31 70,19 74,89 80,84 75,18 73,16 76,91 84,00 73,89 68,52 70,84 73,31 69,65 77,17 65,01 63,62 64,58 68,93 74,65 74,31 76,15 77,95 79,12 79,35 74,25 74,24 70,52 71,42 71,19 68,00 76,43 71,74 81,14

32,50 20,74 24,12 20,65 16,37 20,54 25,51 17,71 13,78 19,95 30,17 25,92 21,36 25,28 15,78 34,55 33,35 27,19 28,71 19,92 20,33 19,69 16,95 20,72 16,70 23,65 17,22 23,82 24,55 25,17 29,16 14,38 19,78 16,01

Indonesia

13,27

76,20

10,54

4,53

73,18

22,30



Lampiran 6.8

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Anggota Rumah Tangga Umur 7-18 Tahun yang Bersekolah, 2015


Provinsi

(1)


Keberadaan ART Umur 7-18 Tahun yang Bersekolah Rumah Tangga yang Terdapat Semua ART Seluruh ART Sebagian ART ART 7-18 Tahun Tidak Total Bersekolah Bersekolah Bersekolah (2)

(3)

57,46 56,13 57,14 58,22 58,96 57,88 59,46 56,36 56,01 47,44 45,80 54,98 52,73 43,02 50,69 59,86 49,14 54,74 63,53 60,56 56,39 54,23 55,98 60,21 55,01 58,05 57,92 62,28 60,01 59,81 63,85 67,99 57,49 57,26 54,52

92,06 89,15 91,61 89,60 89,34 87,31 91,72 88,65 87,12 94,34 89,71 87,21 88,48 95,46 89,76 87,66 93,03 91,56 87,36 85,92 87,38 87,97 93,26 87,89 89,76 87,88 86,55 88,12 86,68 83,50 89,92 90,02 89,04 69,64 88,54

(4)

5,63 7,01 5,85 6,30 6,34 7,45 4,31 6,37 7,49 3,07 5,17 7,48 5,87 2,54 4,69 7,68 2,72 4,51 9,00 8,42 7,45 6,42 4,15 7,28 5,76 7,73 8,42 7,99 7,07 11,28 6,85 6,24 6,74 11,93 6,42

(5)

2,31 3,84 2,54 4,10 4,32 5,23 3,98 4,98 5,39 2,60 5,12 5,31 5,65 2,01 5,56 4,65 4,25 3,94 3,65 5,66 5,18 5,60 2,60 4,83 4,48 4,39 5,03 3,89 6,24 5,21 3,22 3,74 4,22 18,43 5,04

(6)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


192 Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 |193

Lampiran 6.8.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Anggota Rumah Tangga Umur 7-18 Tahun yang Bersekolah, 2015 Perkotaan

Provinsi

(1)



(3)

57,77 56,32 55,40 54,80 59,49 56,20 58,80 56,83 55,38 46,83 45,80 55,14 51,76 41,10 49,82 58,33 48,27 54,29 58,13 58,66 56,50 52,36 54,19 61,67 53,06 58,58 57,31 60,45 57,06 56,61 60,60 63,86 54,83 50,71 53,07

95,27 89,80 92,12 92,02 92,30 90,51 95,49 92,13 89,48 95,82 89,71 88,93 89,82 96,31 92,73 90,24 94,95 92,12 90,47 90,37 89,17 90,84 93,83 87,79 90,71 92,04 88,72 87,83 91,39 81,08 92,19 91,37 88,85 93,28 90,66

(4)

3,00 6,62 5,43 4,85 3,98 6,13 2,76 4,50 6,45 2,05 5,17 7,00 5,46 2,22 3,52 6,03 1,83 4,24 6,49 6,55 7,52 5,15 3,42 7,45 5,00 5,07 7,36 8,63 4,90 13,43 5,05 4,24 7,71 4,11 5,48

(5)

1,73 3,58 2,44 3,13 3,72 3,36 1,75 3,36 4,07 2,13 5,12 4,07 4,72 1,48 3,75 3,73 3,21 3,63 3,05 3,07 3,30 4,01 2,75 4,76 4,29 2,89 3,92 3,54 3,71 5,49 2,76 4,39 3,44 2,60 3,86

(6)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


194| Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 193

Lampiran 6.8.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Anggota Rumah Tangga Umur 7-18 Tahun yang Bersekolah, 2015 Perkotaan

Provinsi

(1)



57,35 55,95 58,27 60,40 58,75 58,75 59,74 56,21 56,60 50,61 na 54,68 53,53 47,17 51,48 63,18 50,57 55,06 64,93 61,36 56,34 55,62 58,99 58,43 56,67 57,88 58,27 63,02 61,57 60,56 66,00 69,55 59,04 59,40 55,99

(3)

90,80 88,52 91,29 88,21 88,12 85,73 90,13 87,52 84,96 87,18 na 83,88 87,42 93,86 87,17 82,50 90,06 91,16 86,64 84,14 86,46 85,98 92,37 88,01 88,99 86,55 85,33 88,23 84,38 84,03 88,54 89,54 89,14 63,05 86,52

(4)

6,66 7,38 6,11 7,13 7,32 8,11 4,96 6,98 8,45 7,99 na 8,39 6,20 3,14 5,70 11,00 4,09 4,69 9,57 9,17 7,41 7,31 5,28 7,06 6,37 8,58 9,02 7,74 8,14 10,82 7,95 6,93 6,22 14,11 7,31

(5)

2,54 4,10 2,59 4,66 4,56 6,16 4,91 5,51 6,59 4,84 na 7,72 6,38 3,00 7,13 6,50 5,85 4,15 3,79 6,70 6,14 6,71 2,36 4,93 4,64 4,87 5,65 4,03 7,48 5,15 3,51 3,52 4,65 22,84 6,16

(6)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Lampiran 6.9

Persentase Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, 2014


Provinsi

Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

(1)

(2)


8,71 8,93 8,29 8,47 7,92 7,66 8,28 7,48 7,35 9,64 10,54 7,71 6,93 8,84 7,05 8,19 8,11 6,67 6,85 6,83 7,82 7,6 9,04 8,35 8,86 7,89 7,49 8,02 6,97 6,88 9,15 8,34 6,96 5,76 7,73

Sumber : Publikasi Indeks Pembangunan Manusia 2014


Lampiran 6.10

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Pendidikan KRT, dan Keberadaan Anggota Rumah Tangga Umur 7-18 Tahun yang Bersekolah, 2015 Tidak punya ijazah SD

Provinsi


Indonesia

Semua ART Sebagian Seluruh ART Tidak ART Bersekolah Bersekolah Bersekolah


(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

84,93 82,20 86,12 79,93 81,11 75,74 82,38 82,01 79,24 81,08 78,08 74,46 81,07 89,15 83,47 79,65 87,76 90,40 82,11 78,79 80,71 81,37 87,42 80,88 83,46 78,00 81,19 81,73 80,26 77,78 81,29 84,72 88,77 76,72 80,71

10,87 10,94 8,88 12,18 12,74 13,28 8,73 8,98 13,79 9,68 10,94 13,93 7,95 4,69 6,64 12,70 3,67 5,37 11,96 12,63 10,95 9,89 4,88 11,41 9,17 12,69 11,41 10,98 11,38 16,54 11,53 8,21 5,61 10,97 10,20

4,21 6,87 4,99 7,89 6,15 10,98 8,90 9,01 6,97 9,23 10,98 11,61 10,99 6,16 9,90 7,65 8,58 4,23 5,93 8,58 8,34 8,75 7,70 7,71 7,37 9,31 7,39 7,30 8,36 5,68 7,18 7,07 5,62 12,31 9,10

89,25 86,10 89,22 86,77 88,17 86,10 89,10 85,53 86,80 92,03 85,04 83,84 86,68 91,35 88,04 83,36 88,58 92,12 86,41 85,70 84,69 85,64 91,41 87,35 85,89 86,74 84,79 87,71 87,61 82,99 88,50 89,10 86,82 78,22 86,19

7,36 9,91 8,28 8,09 6,71 8,94 5,69 8,50 7,54 4,47 6,48 9,53 7,44 5,52 5,84 11,20 3,68 4,59 10,23 8,84 9,14 8,57 5,54 9,46 7,97 8,84 9,31 7,85 5,20 11,29 7,97 7,50 9,49 9,58 8,08

3,39 3,99 2,50 5,14 5,12 4,95 5,21 5,97 5,66 3,50 8,48 6,63 5,88 3,13 6,12 5,44 7,74 3,29 3,36 5,45 6,17 5,79 3,05 3,18 6,14 4,42 5,90 4,44 7,19 5,73 3,53 3,40 3,68 12,20 5,73

(1)



SD/Sederajat



Lampiran 6.10

(Sambungan)

SMP/Sederajat Provinsi



(9)

(10)

(11)

(12)

94,13 89,08 92,92 91,36 92,91 91,25 94,96 92,12 91,49 95,00 89,40 91,74 92,52 95,86 93,29 92,90 92,84 90,93 94,50 87,70 90,55 88,89 94,36 89,87 90,87 91,58 86,98 88,83 92,12 82,66 91,47 90,03 86,79 73,19 91,50

4,25 6,78 5,21 5,65 4,49 5,27 2,66 4,87 4,34 1,69 7,55 5,45 4,57 2,42 3,49 3,81 2,22 5,21 3,55 7,42 5,08 6,16 4,69 6,96 5,21 6,03 9,22 9,26 4,24 12,48 6,25 6,62 7,82 13,85 5,24

1,62 4,13 1,87 2,99 2,59 3,48 2,38 3,01 4,17 3,31 3,05 2,81 2,91 1,72 3,22 3,28 4,95 3,86 1,95 4,88 4,37 4,94 0,95 3,18 3,92 2,39 3,80 1,91 3,65 4,86 2,28 3,36 5,39 12,96 3,26

95,58 93,58 96,48 95,53 94,03 93,01 96,92 94,83 92,37 98,33 93,21 94,38 95,44 98,52 96,43 92,85 96,77 94,76 93,81 93,47 91,56 93,88 94,80 89,47 94,61 93,61 93,33 91,04 94,30 93,61 93,16 92,88 90,34 85,59 94,55

(1)


SMA/Sederajat Semua ART Sebagian Seluruh ART Tidak ART Bersekolah Bersekolah Bersekolah


(13)

(14)

3,38 4,03 2,64 2,47 3,65 4,37 1,90 3,02 4,65 1,18 3,36 3,68 2,63 0,73 1,86 4,13 2,06 2,24 4,44 4,34 4,98 2,73 3,19 3,74 3,18 4,66 4,78 6,28 3,48 3,37 4,73 3,89 6,36 7,19 3,28

1,04 2,39 0,89 2,00 2,32 2,63 1,18 2,15 2,97 0,50 3,43 1,93 1,94 0,75 1,71 3,03 1,17 3,00 1,75 2,19 3,46 3,39 2,01 6,79 2,21 1,72 1,88 2,68 2,22 3,02 2,10 3,23 3,30 7,22 2,17



Lampiran 6.10

(Sambungan)

Perguruan Tinggi Provinsi

(1)




(15)

(16)

97,17 96,09 96,94 97,41 94,89 97,60 98,57 98,09 99,51 95,64 90,31 97,80 96,66 98,49 96,87 97,37 97,91 94,77 95,15 97,26 97,33 99,26 96,48 95,42 97,01 96,63 95,55 95,45 97,00 94,60 94,51 95,36 95,81 92,43 96,44

1,56 2,33 1,14 1,69 2,60 0,00 0,86 0,24 0,49 2,58 4,25 1,50 1,82 1,39 1,52 1,56 2,00 2,17 3,52 2,55 2,67 0,74 1,34 4,57 1,71 2,66 2,87 3,46 2,48 3,40 3,60 3,98 2,54 5,22 2,00

Semua ART Tidak Bersekolah (17)

1,27 1,58 1,92 0,90 2,50 2,40 0,56 1,67 0,00 1,78 5,44 0,70 1,52 0,12 1,61 1,07 0,09 3,05 1,32 0,19 0,00 0,00 2,17 0,02 1,28 0,71 1,58 1,09 0,51 2,01 1,89 0,66 1,65 2,35 1,57


198 Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016


Lampiran 6.11

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan ART Umur 7 - 18 Tahun yang Putus Sekolah atau Tidak Pernah Bersekolah, 2015



Rumah Tangga yang Terdapat ART 7-18 Tahun (2)

57,46 56,13 57,14 58,22 58,96 57,88 59,46 56,36 56,01 47,44 45,80 54,98 52,73 43,02 50,69 59,86 49,14 54,74 63,53 60,56 56,39 54,23 55,98 60,21 55,01 58,05 57,92 62,28 60,01 59,81 63,85 67,99 57,49 57,26 54,52

Keberadaan ART 7 - 18 Tahun Putus Sekolah atau Tidak Pernah Bersekolah Ada (3)

1,14 3,24 3,38 2,84 2,78 2,94 2,04 2,07 3,94 1,03 1,33 1,76 2,50 0,67 2,39 2,59 1,15 2,85 5,46 4,57 2,77 3,43 1,69 3,43 3,02 4,48 3,94 4,00 6,02 5,60 3,05 3,96 3,86 16,23 2,67

Tidak Ada (4)

98,86 96,76 96,62 97,16 97,22 97,06 97,96 97,93 96,06 98,97 98,67 98,24 97,50 99,33 97,61 97,41 98,85 97,15 94,54 95,43 97,23 96,57 98,31 96,57 96,98 95,52 96,06 96,00 93,98 94,40 96,95 96,04 96,14 83,77 97,33

Total (5)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Lampiran 6.11.1


Perkotaan Provinsi (1)



57,77 56,32 55,40 54,80 59,49 56,20 58,80 56,83 55,38 46,83 45,80 55,14 51,76 41,10 49,82 58,33 48,27 54,29 58,13 58,66 56,50 52,36 54,19 61,67 53,06 58,58 57,31 60,45 57,06 56,61 60,60 63,86 54,83 50,71 53,07


1,21 5,37 5,42 3,87 2,87 3,75 2,00 2,93 6,02 1,29 2,90 2,80 4,63 1,58 3,97 2,52 1,73 5,01 6,62 6,05 4,12 4,91 2,94 5,08 4,35 3,99 5,39 5,12 6,03 11,82 2,93 4,78 5,97 4,82 3,63

Tidak Ada (4)

98,79 94,63 94,58 96,13 97,13 96,25 98,00 97,07 93,98 98,71 97,10 97,20 95,37 98,42 96,03 97,48 98,27 94,99 93,38 93,95 95,88 95,09 97,06 94,92 95,65 96,01 94,61 94,88 93,97 88,18 97,07 95,22 94,03 95,18 96,37

Total (5)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Lampiran 6.11.2





57,35 55,95 58,27 60,40 58,75 58,75 59,74 56,21 56,60 50,61 na 54,68 53,53 47,17 51,48 63,18 50,57 55,06 64,93 61,36 56,34 55,62 58,99 58,43 56,67 57,88 58,27 63,02 61,57 60,56 66,00 69,55 59,04 59,40 55,99


2,28 6,14 6,23 5,46 5,46 5,75 4,03 3,92 7,96 6,43 na 3,97 4,82 1,55 5,38 7,94 3,28 5,34 9,05 8,15 5,33 7,33 3,11 6,50 6,40 8,90 7,58 6,94 11,98 8,83 5,90 6,18 7,11 34,90 6,10

Tidak Ada (4)

97,72 93,86 93,77 94,54 94,54 94,25 95,97 96,08 92,04 93,57 na 96,03 95,18 98,45 94,62 92,06 96,72 94,66 90,95 91,85 94,67 92,67 96,89 93,50 93,60 91,10 92,42 93,06 88,02 91,17 94,10 93,82 92,89 65,10 93,90

Total (5)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Lampiran 6.12 Persentase Penduduk Menurut Provinsi, Kelompok Umur, dan Status Putus Sekolah atau Tidak Pernah Sekolah, 2015 Laki-laki + Perempuan 7-12 Tahun 13-15 Tahun 16-18 Tahun Provinsi Putus Tidak Putus Tidak Putus Tidak Sekolah*) Putus Sekolah*) Putus Sekolah*) Putus (1)


(2)

0,10 0,65 0,56 1,14 0,45 0,47 0,35 0,38 0,78 0,66 0,44 0,42 0,44 0,11 0,55 0,59 0,59 0,52 1,87 1,64 0,46 0,57 0,37 1,42 0,67 1,96 0,97 0,70 1,31 2,00 0,62 0,92 3,25 18,92 0,91

*) : Putus Sekolah/Tidak pernah Sekolah Sumber : Susenas KOR 2015

(3)

99,90 99,35 99,44 98,86 99,55 99,53 99,65 99,62 99,22 99,34 99,56 99,58 99,56 99,89 99,45 99,41 99,41 99,48 98,13 98,36 99,54 99,43 99,63 98,58 99,33 98,04 99,03 99,30 98,69 98,00 99,38 99,08 96,75 81,08 99,09

(4)

(5)

(6)

(7)

1,16 3,02 3,79 3,89 3,49 5,26 2,18 3,78 6,55 0,67 1,77 4,00 3,07 0,32 2,80 3,58 1,91 2,56 4,58 4,97 4,03 6,94 1,50 3,78 4,82 6,19 5,32 4,91 7,90 6,81 3,13 3,11 3,20 21,86 3,81

98,84 96,98 96,21 96,11 96,51 94,74 97,82 96,22 93,45 99,33 98,23 96,00 96,93 99,68 97,20 96,42 98,09 97,44 95,42 95,03 95,97 93,06 98,50 96,22 95,18 93,81 94,68 95,09 92,10 93,19 96,87 96,89 96,80 78,14 96,19

3,78 10,39 10,63 8,06 10,02 8,48 7,15 6,64 15,45 4,91 6,32 4,84 10,86 4,27 11,18 8,13 3,89 12,81 14,54 14,94 10,47 13,01 7,02 8,61 12,32 12,53 11,69 11,09 20,86 14,26 7,20 11,98 8,11 30,37 9,32

96,22 89,61 89,37 91,94 89,98 91,52 92,85 93,36 84,55 95,09 93,68 95,16 89,14 95,73 88,82 91,87 96,11 87,19 85,46 85,06 89,53 86,99 92,98 91,39 87,68 87,47 88,31 88,91 79,14 85,74 92,80 88,02 91,89 69,63 90,68


Lampiran 6.12.1 Persentase Penduduk Menurut Provinsi, Kelompok Umur, dan Status Putus Sekolah atau Tidak Pernah Sekolah, 2015 Laki-laki 7-12 Tahun 13-15 Tahun 16-18 Tahun Provinsi Putus Tidak Putus Tidak Putus Tidak Sekolah*) Putus Sekolah*) Putus Sekolah*) Putus (1)


(2)

0,00 0,72 0,45 0,68 0,57 0,49 0,50 0,38 1,14 0,65 0,87 0,37 0,53 0,20 0,57 0,75 0,30 0,32 2,40 1,85 0,83 0,57 0,32 1,10 1,04 2,68 0,89 0,98 2,15 2,75 0,68 0,78 3,88 19,21 0,97


(3)

100,00 99,28 99,55 99,32 99,43 99,51 99,50 99,62 98,86 99,35 99,13 99,63 99,47 99,80 99,43 99,25 99,70 99,68 97,60 98,15 99,17 99,43 99,68 98,90 98,96 97,32 99,11 99,02 97,85 97,25 99,32 99,22 96,12 80,79 99,03

(4)

(5)

(6)

(7)

1,18 3,53 5,67 5,38 4,10 5,19 2,99 4,51 9,15 0,88 1,41 5,24 3,67 0,31 2,83 4,02 2,08 2,29 6,12 5,20 5,41 7,46 0,67 4,60 6,08 5,42 6,33 4,77 11,43 8,52 3,51 1,30 4,61 19,15 4,37

98,82 96,47 94,33 94,62 95,90 94,81 97,01 95,49 90,85 99,12 98,59 94,76 96,33 99,69 97,17 95,98 97,92 97,71 93,88 94,80 94,59 92,54 99,33 95,40 93,92 94,58 93,67 95,23 88,57 91,48 96,49 98,70 95,39 80,85 95,63

5,05 14,47 15,19 10,22 8,40 10,53 9,37 7,62 14,79 6,47 8,18 6,62 14,73 5,04 12,69 7,65 3,90 8,39 16,99 14,45 12,38 11,99 4,61 8,34 12,77 10,80 15,37 13,26 22,61 18,41 9,10 8,83 5,47 26,79 10,96

94,95 85,53 84,81 89,78 91,60 89,47 90,63 92,38 85,21 93,53 91,82 93,38 85,27 94,96 87,31 92,35 96,10 91,61 83,01 85,55 87,62 88,01 95,39 91,66 87,23 89,20 84,63 86,74 77,39 81,59 90,90 91,17 94,53 73,21 89,04


Lampiran 6.12.2

Perempuan

Persentase Penduduk Menurut Provinsi, Kelompok Umur, dan Status Putus Sekolah atau Tidak Pernah Sekolah, 2015

Provinsi (1)


7-12 Tahun Putus Tidak Sekolah*) Putus (2)

0,20 0,59 0,66 1,64 0,32 0,45 0,19 0,38 0,43 0,67 0,00 0,47 0,35 0,00 0,53 0,41 0,88 0,74 1,33 1,43 0,07 0,57 0,42 1,79 0,30 1,20 1,05 0,38 0,47 1,13 0,57 1,07 2,57 18,62 0,84


(3)

99,80 99,41 99,34 98,36 99,68 99,55 99,81 99,62 99,57 99,33 100,00 99,53 99,65 100,00 99,47 99,59 99,12 99,26 98,67 98,57 99,93 99,43 99,58 98,21 99,70 98,80 98,95 99,62 99,53 98,87 99,43 98,93 97,43 81,38 99,16


(5)

1,14 2,51 1,80 2,29 2,87 5,34 1,31 3,02 3,83 0,44 2,14 2,72 2,44 0,34 2,78 3,12 1,74 2,82 2,99 4,75 2,75 6,40 2,41 2,88 3,49 6,99 4,28 5,06 4,00 5,10 2,74 4,80 1,80 24,77 3,23

98,86 97,49 98,20 97,71 97,13 94,66 98,69 96,98 96,17 99,56 97,86 97,28 97,56 99,66 97,22 96,88 98,26 97,18 97,01 95,25 97,25 93,60 97,59 97,12 96,51 93,01 95,72 94,94 96,00 94,90 97,26 95,20 98,20 75,23 96,77


(7)

2,40 5,95 6,07 5,92 11,70 6,31 4,76 5,51 16,14 3,28 4,34 2,87 6,80 3,45 9,53 8,67 3,87 17,74 12,00 15,50 8,20 14,11 9,95 8,88 11,83 14,40 7,86 8,88 18,96 9,63 5,02 15,57 10,97 34,87 7,54

97,60 94,05 93,93 94,08 88,30 93,69 95,24 94,49 83,86 96,72 95,66 97,13 93,20 96,55 90,47 91,33 96,13 82,26 88,00 84,50 91,80 85,89 90,05 91,12 88,17 85,60 92,14 91,12 81,04 90,37 94,98 84,43 89,03 65,13 92,46


Lampiran 6.13

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Bentuk Tabungan/Simpanan, 2015


Provinsi

(1)


Rumah Tangga yang Mempunyai Tabungan/ Simpanan Uang (2)

47,32 58,77 60,40 60,14 56,52 57,19 57,47 42,84 76,98 80,89 81,84 56,89 67,58 80,72 64,41 56,63 87,82 49,83 61,30 66,88 76,15 66,45 84,52 75,87 58,61 64,38 76,25 73,01 55,45 60,06 57,96 64,92 71,21 42,91 62,97

Bentuk Tabungan/Simpanan Produk Bank (Tabungan/ Asuransi/ Deposito/ Giro) (3)

59,00 54,58 56,07 62,63 61,28 46,37 49,91 45,84 47,04 72,61 82,74 57,40 55,07 67,44 53,17 66,52 46,60 37,06 42,18 48,28 48,51 50,06 78,45 78,70 57,48 51,23 55,91 48,15 43,02 48,74 56,20 53,83 71,47 57,81 56,74

Produk NonBank (Koperasi/ Kantor Pos/Sekolah) (4)

3,18 9,27 10,85 4,59 5,47 5,07 4,22 10,75 5,66 5,01 10,53 15,79 16,00 9,23 9,80 12,03 37,27 11,49 18,39 22,67 11,59 6,55 8,12 4,18 6,87 4,70 3,25 4,16 1,42 1,10 1,62 2,55 4,52 2,34 11,75

Lainnya (5)

85,26 89,04 85,56 87,69 85,68 92,05 87,43 82,94 94,95 78,09 89,67 88,23 91,53 86,68 91,28 83,27 95,00 88,14 91,98 85,59 92,42 92,76 90,27 81,86 88,98 92,22 94,74 95,94 90,98 92,28 91,84 92,91 83,82 84,33 89,58


Lampiran 6.13.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Bentuk Tabungan/Simpanan, 2015 Perkotaan

Provinsi

(1)



71,26 64,54 74,76 76,05 62,07 68,23 68,78 60,59 81,04 84,35 81,84 61,17 71,70 81,58 72,99 62,18 96,66 56,54 75,37 73,02 85,70 74,53 91,49 81,68 65,35 82,49 79,21 82,59 62,07 79,05 82,21 82,75 73,26 65,39 70,38


72,63 65,59 71,41 76,83 76,75 68,96 82,03 59,02 58,05 78,27 82,74 66,06 62,87 74,85 63,18 77,27 55,13 47,60 73,97 84,61 67,24 67,40 87,42 89,63 71,29 79,68 77,49 69,50 59,29 66,69 69,54 78,28 86,14 90,91 69,08


4,01 7,23 10,58 5,25 3,62 5,00 5,98 11,59 3,68 5,58 10,53 16,28 19,59 9,61 12,50 11,59 39,39 15,93 23,42 5,88 9,37 3,93 9,99 1,61 5,19 7,06 5,76 7,86 1,48 0,67 1,94 3,70 2,70 3,06 13,10

Lainnya (5)

84,41 84,78 85,10 88,56 82,84 92,25 83,62 81,15 93,00 75,99 89,67 87,38 92,17 83,98 90,28 80,45 95,67 85,16 92,60 85,14 90,19 91,17 89,80 79,23 88,35 89,94 92,11 97,23 85,88 85,76 92,68 94,21 79,88 71,91 88,28


Lampiran 6.13.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Bentuk Tabungan/Simpanan, 2015 Perdesaan

Provinsi

(1)



38,09 53,31 51,20 49,92 54,24 51,34 52,45 37,12 72,97 62,38 na 48,75 64,10 78,85 56,79 43,85 73,37 45,12 57,89 64,40 71,32 60,27 73,06 68,42 52,85 58,45 74,65 69,37 52,00 55,26 41,52 57,77 69,97 35,14 55,50


49,17 41,96 41,73 48,74 53,98 30,47 31,25 38,90 34,97 31,59 na 36,79 47,74 50,72 41,74 31,42 28,24 27,79 32,17 31,67 37,12 33,67 59,97 61,98 42,86 38,08 43,51 38,51 32,90 42,25 38,28 39,78 62,13 36,54 40,95


2,58 11,60 11,10 3,94 6,34 5,13 3,20 10,31 7,83 0,91 na 14,63 12,61 8,37 6,73 13,45 32,73 7,59 16,80 30,35 12,94 9,02 4,25 8,10 8,65 3,61 1,81 2,49 1,38 1,26 1,18 1,88 5,68 1,88 10,01

Lainnya (5)

85,87 93,92 85,99 86,84 87,02 91,91 89,65 83,89 97,08 93,24 na 90,25 90,92 92,77 92,43 92,48 93,57 90,76 91,78 85,80 93,78 94,25 91,25 85,88 89,64 93,27 96,26 95,36 94,15 94,63 90,72 92,17 86,34 92,31 91,24


Lampiran 6.14

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Anggota Rumah Tangga (ART), 2015


Provinsi (1)


Kepemilikan Jaminan Kesehatan ART Semua

Sebagian

Tidak Ada

(2)

(3)

(4)

75,29 32,29 37,78 39,53 27,70 76,27 36,11 31,90 43,64 57,60 51,13 36,89 40,93 63,51 31,56 35,06 80,68 33,55 40,78 23,91 34,28 48,33 65,81 47,78 39,52 39,54 65,99 42,21 54,15 43,24 33,50 48,44 50,52 56,70 41,58

14,65 15,32 20,58 15,04 11,22 5,36 15,60 14,09 10,34 12,73 16,33 15,73 16,06 13,24 15,77 19,96 5,31 19,85 29,47 14,22 11,55 10,84 10,19 15,38 19,14 20,41 12,70 21,85 22,56 23,32 24,55 14,79 26,45 9,33 15,54

10,06 52,39 41,64 45,42 61,08 18,38 48,29 54,01 46,03 29,68 32,53 47,38 43,01 23,24 52,67 44,98 14,01 46,60 29,75 61,88 54,18 40,84 23,99 36,84 41,34 40,05 21,32 35,95 23,29 33,44 41,95 36,77 23,03 33,98 42,88

Total (5)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Lampiran 6.14.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Anggota Rumah Tangga (ART), 2015 Perkotaan

Provinsi (1)



Sebagian

Tidak Ada

(2)

(3)

(4)

77,84 34,66 45,22 47,10 42,53 65,91 44,44 45,88 45,91 59,32 51,13 40,46 44,49 59,96 33,48 36,64 74,66 41,59 35,10 28,21 35,69 49,00 66,96 48,31 43,69 42,39 64,26 39,81 58,98 42,82 31,18 37,27 45,20 52,92 43,89

12,78 16,77 22,53 15,71 16,13 11,38 17,77 18,13 11,99 12,42 16,33 16,60 17,70 14,00 17,06 20,20 5,90 19,24 31,44 18,03 13,42 11,43 9,86 15,17 20,89 23,14 15,05 23,11 20,53 24,44 26,24 18,91 27,27 16,85 16,72

9,38 48,57 32,25 37,19 41,34 22,71 37,78 35,99 42,10 28,25 32,53 42,94 37,81 26,05 49,46 43,17 19,43 39,16 33,46 53,76 50,89 39,57 23,19 36,51 35,41 34,47 20,69 37,09 20,49 32,74 42,58 43,82 27,53 30,23 39,38

Total (5)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Lampiran 6.14.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Anggota Rumah Tangga (ART), 2015 Perdesaan

Provinsi (1)



Sebagian

Tidak Ada

(2)

(3)

(4)

74,30 30,03 32,93 34,72 21,67 81,64 32,54 27,38 41,51 48,57 na 30,05 37,99 71,17 29,84 31,64 90,44 27,82 42,25 22,11 33,56 47,83 63,89 47,13 35,96 38,63 66,97 43,18 51,59 43,34 35,03 52,67 53,61 57,93 39,26

15,37 13,94 19,31 14,62 9,22 2,23 14,66 12,79 8,79 14,34 na 14,07 14,70 11,62 14,60 19,44 4,35 20,29 28,96 12,62 10,60 10,40 10,76 15,64 17,65 19,55 11,36 21,33 23,64 23,06 23,43 13,23 25,97 6,87 14,35

10,33 56,04 47,77 50,66 69,11 16,13 52,79 59,83 49,71 37,08 na 55,88 47,31 17,21 55,56 48,91 5,21 51,89 28,79 65,27 55,85 41,77 25,35 37,23 46,39 41,82 21,68 35,49 24,77 33,60 41,54 34,10 20,42 35,20 46,39

Total (5)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Lampiran 6.15 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Pekerjaan KRT, dan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Anggota Rumah Tangga (ART), 2015

Provinsi Semua (1)


Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar

Berusaha Sendiri Sebagian

Tidak Ada

Semua

Sebagian

Tidak Ada

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

72,61 27,55 35,22 36,11 20,60 76,49 30,39 26,64 37,95 43,78 48,59 27,51 37,05 57,10 26,09 28,20 77,86 31,27 39,83 20,88 25,32 39,92 58,92 41,37 33,89 36,60 65,23 43,26 52,83 43,18 33,23 41,97 48,21 45,40

14,48 12,82 18,92 12,33 9,38 5,31 14,14 13,26 9,51 15,67 12,01 14,51 14,04 11,82 14,03 17,32 4,46 20,66 25,74 9,97 9,04 9,21 8,03 14,41 18,63 19,09 10,58 18,45 21,18 23,00 22,02 12,55 21,32 9,06

12,91 59,63 45,86 51,56 70,02 18,20 55,47 60,10 52,54 40,55 39,40 57,98 48,91 31,08 59,88 54,48 17,68 48,07 34,44 69,15 65,64 50,87 33,05 44,22 47,48 44,31 24,20 38,29 25,99 33,81 44,74 45,48 30,47 45,54

77,20 28,28 29,94 27,63 17,65 80,99 30,08 25,82 35,83 44,80 42,19 27,80 32,26 71,27 24,25 27,28 87,46 27,04 43,08 20,54 20,70 48,27 57,93 54,09 31,52 35,39 63,49 41,61 50,54 41,06 34,37 55,92 54,10 61,04

13,47 14,48 16,55 13,36 7,64 1,83 11,65 11,76 9,84 8,95 14,27 12,67 14,12 12,12 13,37 19,24 3,63 19,62 29,40 12,47 10,08 8,12 10,75 5,00 14,51 17,88 12,26 20,70 26,54 22,49 23,37 11,10 24,60 4,79

9,33 57,24 53,51 59,01 74,71 17,18 58,27 62,42 54,33 46,24 43,54 59,52 53,62 16,61 62,38 53,48 8,91 53,34 27,52 67,00 69,22 43,61 31,32 40,92 53,97 46,74 24,25 37,69 22,92 36,45 42,26 32,98 21,30 34,17

36,66

13,81

49,53

37,23

13,51

49,26



Lampiran 6.15 (Sambungan)

Provinsi

Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar Semua

(1)


Sebagian

Tidak Ada

Buruh/karyawan/pegawai Semua

Sebagian

Tidak Ada

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

66,14 27,96 30,77 25,30 23,23 71,01 27,03 25,62 36,07 49,86 31,01 25,39 28,73 48,63 18,63 26,99 79,69 32,17 37,13 17,20 26,75 30,14 58,80 31,55 29,57 30,01 60,51 29,82 48,06 23,67 32,22 37,51 25,48 43,12

20,74 16,28 16,82 15,45 10,36 5,22 5,60 12,42 10,10 14,07 27,25 14,81 14,01 18,70 14,03 22,90 5,60 17,28 22,51 10,74 3,82 15,28 7,16 29,68 19,08 16,69 13,08 18,59 18,89 18,14 23,38 15,81 33,84 18,67

13,12 55,76 52,41 59,25 66,41 23,77 67,37 61,96 53,83 36,08 41,74 59,80 57,25 32,68 67,35 50,11 14,71 50,56 40,36 72,06 69,43 54,58 34,04 38,77 51,35 53,29 26,41 51,60 33,05 58,19 44,40 46,68 40,68 38,22

75,19 38,55 48,04 51,07 42,24 74,92 48,88 43,03 50,82 67,35 52,56 45,74 46,81 66,30 38,96 41,75 76,76 44,83 37,53 31,93 49,72 58,50 72,28 52,67 47,50 49,93 71,16 49,02 60,45 48,44 35,98 58,16 51,02 62,54

16,24 16,39 23,27 18,36 13,68 6,00 21,13 16,36 10,56 10,56 15,21 16,00 17,93 15,58 18,28 18,79 5,93 19,98 34,84 17,94 13,22 11,98 11,14 15,60 21,07 23,94 13,59 26,19 23,20 26,96 28,79 19,66 29,97 18,30

8,57 45,06 28,69 30,57 44,08 19,08 29,99 40,61 38,62 22,10 32,23 38,26 35,26 18,12 42,77 39,46 17,31 35,18 27,62 50,13 37,06 29,53 16,58 31,73 31,43 26,13 15,25 24,78 16,34 24,60 35,23 22,18 19,01 19,16

30,33

15,08

54,58

48,76

16,59

34,65



Lampiran 6.15 (Sambungan)

Pekerja bebas

Provinsi Semua (1)


Sebagian

Pekerja keluarga/tidak dibayar Tidak Ada

Semua

Sebagian

Tidak Ada

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

75,26 25,77 32,72 30,83 21,86 76,22 37,98 32,86 43,48 41,59 55,30 34,58 45,70 66,38 34,63 32,12 86,82 30,61 49,56 15,62 16,50 40,39 55,77 44,24 40,01 41,26 63,29 35,45 51,36 43,78 25,29 36,73 52,94 46,96

15,24 14,90 22,24 12,01 11,86 5,65 16,06 13,54 9,76 11,25 16,89 16,02 15,35 11,50 14,17 19,47 4,06 21,17 24,99 10,75 10,48 11,26 5,79 16,76 17,86 20,57 14,92 23,53 21,79 22,34 23,68 16,11 20,98 20,38

9,51 59,33 45,03 57,15 66,28 18,13 45,96 53,60 46,76 47,16 27,81 49,39 38,95 22,13 51,20 48,41 9,12 48,22 25,44 73,63 73,02 48,35 38,45 39,01 42,13 38,16 21,79 41,01 26,84 33,88 51,03 47,16 26,09 32,66

77,01 27,96 36,91 40,26 24,40 72,63 37,65 25,92 32,20 37,04 58,28 34,97 37,04 61,79 29,07 16,57 87,28 23,90 28,07 14,07 31,02 39,60 57,38 49,32 50,47 52,98 64,33 33,74 45,40 26,85 32,44 62,53 63,17 43,17

10,07 18,79 23,39 8,05 7,32 3,66 17,41 12,93 1,75 26,89 11,65 14,41 16,98 10,64 11,60 25,44 5,96 18,01 40,50 15,53 7,68 11,95 8,36 3,29 10,99 12,54 12,48 21,28 25,81 38,95 17,15 9,03 13,78 2,30

12,92 53,25 39,71 51,69 68,28 23,71 44,94 61,15 66,06 36,07 30,07 50,62 45,98 27,57 59,33 57,99 6,75 58,09 31,43 70,40 61,29 48,46 34,26 47,39 38,53 34,48 23,19 44,98 28,79 34,21 50,41 28,43 23,05 54,53

39,21

15,30

45,49

38,86

14,40

46,73



Lampiran 7.1

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sikap KRT/Pasangannya Terhadap Tindakan Suami Memukul Istri dengan Alasan Tertentu, 2014

Perkotaan + Perdesaan Sikap Terhadap Tindakan Suami Memukul Istri Provinsi

Membenarkan dengan Alasan tertentu

(1)


Tidak Membenarkan dengan Alasan Apapun

(2)

(3)

28,96 28,97 16,90 21,58 25,12 31,55 28,46 33,77 21,78 26,20 15,85 23,42 19,84 11,55 24,97 26,79 12,31 54,39 46,07 26,06 20,78 19,66 22,94 na 22,76 38,35 32,52 49,02 35,69 40,53 36,01 45,58 44,43 63,11 25,86

71,04 71,03 83,10 78,42 74,88 68,45 71,54 66,23 78,22 73,80 84,15 76,58 80,16 88,45 75,03 73,21 87,69 45,61 53,93 73,94 79,22 80,34 77,06 na 77,24 61,65 67,48 50,98 64,31 59,47 63,99 54,42 55,57 36,89 74,14

Total (4)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : Susenas Modul Hansos 2014 Catatan : 1Data tidak tersedia, Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Kalimantan Timur


Lampiran 7.1.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sikap KRT/Pasangannya Terhadap Tindakan Suami Memukul Istri dengan Alasan Tertentu, 2014 Perkotaan Sikap Terhadap Tindakan Suami Memukul Istri Provinsi


(1)



(2)

(3)

29,67 26,45 9,94 16,25 23,38 22,61 24,86 26,93 23,78 26,69 15,85 22,44 18,02 11,86 19,77 26,55 14,35 49,78 30,95 21,56 18,71 19,04 20,73 na 17,17 26,09 25,98 33,80 29,91 50,46 27,51 41,91 26,26 35,81 21,65

70,33 73,55 90,06 83,75 76,62 77,39 75,14 73,07 76,22 73,31 84,15 77,56 81,98 88,14 80,23 73,45 85,65 50,22 69,05 78,44 81,29 80,96 79,27 na 82,83 73,91 74,02 66,20 70,09 49,54 72,49 58,09 73,74 64,19 78,35

Total (4)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Lampiran 7.1.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sikap KRT/Pasangannya Terhadap Tindakan Suami Memukul Istri dengan Alasan Tertentu, 2014 Perdesaan Sikap Terhadap Tindakan Suami Memukul Istri Provinsi


(1)



(2)

(3)

28,69 31,34 21,23 24,92 25,84 36,20 30,06 36,00 19,78 23,49 na 25,22 21,31 10,90 29,48 27,32 9,01 57,71 49,75 27,95 21,83 20,10 26,51 na 27,39 42,28 36,23 54,99 38,74 37,73 41,82 46,99 52,13 72,17 30,04

71,31 68,66 78,77 75,08 74,16 63,80 69,94 64,00 80,22 76,51 na 74,78 78,69 89,10 70,52 72,68 90,99 42,29 50,25 72,05 78,17 79,90 73,49 na 72,61 57,72 63,77 45,01 61,26 62,27 58,18 53,01 47,87 27,83 69,96

Total (4)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Lampiran 7.2

Persentase Rumah Tangga yang KRT/Pasangannya Bersikap Membenarkan Tindakan Suami Memukul Istri Menurut Alasan Tertentu, 2014

Perkotaan + Perdesaan Alasan Provinsi

(1)

Tidak Mengerjakan Pergi Tanpa Membantah Pekerjaan Pamit Suami Rumah Dengan Baik (2)

Tidak Mengurus Anak Dengan Baik

Diduga Selingkuh (6)

Menolak Berhubungan Intim

(3)

(4)

(5)

Aceh

8,36

5,73

10,53

8,32

25,27

9,12

(7)

Sumatera Utara

5,05

4,04

7,34

7,02

25,96

6,85

Sumatera Barat

4,89

3,59

5,36

5,15

14,59

5,96

Riau

3,70

2,99

5,56

4,17

18,38

3,19

Jambi

4,29

3,94

6,78

5,44

20,79

4,00

Sumatera Selatan

9,75

7,00

9,67

8,84

28,97

6,57

Bengkulu

7,85

7,76

10,72

9,35

24,03

9,62

Lampung

7,92

6,21

11,62

9,47

29,97

9,26


3,52

3,19

5,13

5,66

18,77

4,51

Kepulauan Riau

3,12

5,21

7,56

8,44

23,94

7,48

DKI Jakarta

2,90

2,25

6,49

4,85

13,62

5,22

Jawa Barat

5,24

3,53

6,94

5,75

20,43

5,80

Jawa Tengah

3,34

2,01

4,24

4,13

17,04

3,47

DI Yogyakarta

2,65

0,55

2,10

1,83

9,51

1,82

Jawa Timur

5,82

3,83

7,77

6,97

21,69

5,22

Banten

7,98

7,30

10,39

9,73

23,15

8,26

Bali

3,15

2,01

3,67

3,28

10,11

2,04

Nusa Tenggara Barat

14,91

10,35

16,30

14,81

49,92

14,57

Nusa Tenggara Timur

17,43

13,85

15,97

17,86

40,19

13,32

Kalimantan Barat

5,47

3,84

6,33

6,34

23,10

5,79

Kalimantan Tengah

4,89

4,99

7,06

7,27

17,57

4,72

Kalimantan Selatan

3,26

3,02

5,47

4,57

17,02

5,36

Kalimantan Timur

4,02

3,08

6,32

5,00

20,37

4,11

Kalimantan Utara

na

na

na

na

na

na

9,06

7,42

8,42

7,73

19,48

6,49

Sulawesi Tengah

11,20

7,30

11,42

9,99

34,22

8,43

Sulawesi Selatan

6,29

4,04

6,59

5,12

29,89

5,86

Sulawesi Utara

Sulawesi Tenggara

10,51

7,49

12,77

11,79

45,16

8,35

Gorontalo

6,77

5,27

7,79

6,13

31,42

6,12

Sulawesi Barat

8,28

6,88

8,90

10,44

37,18

6,91

Maluku

7,23

4,80

9,60

5,89

31,65

5,75

Maluku Utara

11,01

7,88

16,50

13,26

40,96

10,49

Papua Barat

11,21

10,44

19,12

13,69

39,40

7,11

Papua

27,47

24,14

32,77

31,48

55,09

27,37

4,43

7,76

6,91

22,68

6,12

Indonesia 6,07 Sumber : Susenas Modul Hansos 2014


Lampiran 7.2.1

Persentase Rumah Tangga yang KRT/Pasangannya Bersikap Membenarkan Tindakan Suami Memukul Istri Menurut Alasan Tertentu, 2014

Perkotaan Alasan Provinsi

(1)

Tidak Mengerjakan Pergi Tanpa Membantah Pekerjaan Pamit Suami Rumah Dengan Baik

Diduga Selingkuh

(3)

(4)

(5)

8,42

6,41

11,23

8,82

25,11

9,55

Sumatera Utara

3,08

2,27

4,13

3,10

24,76

3,98

Sumatera Barat

2,45

1,64

3,54

2,66

8,05

5,20

Riau

1,42

1,38

2,88

2,16

14,23

1,88

Jambi

3,89

4,10

5,63

6,01

18,62

6,46

11,33

7,60

11,25

8,72

20,01

5,79

Bengkulu

4,34

5,52

6,61

7,86

20,70

4,42

Lampung

6,78

6,08

11,11

8,42

22,59

9,83


3,38

4,11

4,79

6,03

19,51

5,66

Kepulauan Riau

3,07

5,45

7,58

9,30

24,79

7,80

DKI Jakarta

2,90

2,25

6,49

4,85

13,62

5,22

Jawa Barat

5,10

3,25

6,47

5,49

19,40

5,64

Jawa Tengah

2,84

1,70

3,39

4,07

15,30

2,83

DI Yogyakarta

3,20

0,43

1,65

1,56

10,18

1,07

Jawa Timur

4,61

2,52

5,60

5,16

17,09

3,93

Banten

8,08

7,38

10,79

10,11

22,08

7,77

Bali

3,43

1,97

4,05

3,36

12,59

2,16

Nusa Tenggara Barat

14,38

10,79

17,05

16,67

46,61

13,94

Nusa Tenggara Timur

7,19

5,88

7,39

6,79

28,06

2,93

Kalimantan Barat

8,75

4,04

6,95

7,64

18,60

7,13

Kalimantan Tengah

5,37

3,24

7,17

6,64

14,87

4,51

Kalimantan Selatan

4,01

3,75

4,18

4,40

16,56

6,95

Kalimantan Timur

3,28

2,19

6,02

3,75

18,45

2,11

Kalimantan Utara

(6)


Aceh

Sumatera Selatan

(2)


(7)

na

na

na

na

na

na

Sulawesi Utara

6,12

5,62

7,50

6,55

14,89

4,63

Sulawesi Tengah

8,41

4,20

10,43

5,09

21,24

3,25

Sulawesi Selatan

6,60

4,22

5,52

4,86

24,24

5,79

Sulawesi Tenggara

5,86

3,72

7,12

6,53

30,62

6,49

Gorontalo

6,97

5,93

8,44

5,08

23,59

9,23

14,03

9,72

11,70

12,08

48,42

12,55

Maluku

5,15

2,78

6,31

3,40

23,17

2,07

Maluku Utara

5,45

2,79

7,03

4,90

40,06

4,65

Papua Barat

6,45

6,39

8,85

6,80

21,60

5,42

13,25

11,13

19,22

17,27

31,16

15,00

3,39

6,32

5,61

18,83

5,06

Sulawesi Barat

Papua



Lampiran 7.2.2 Persentase Rumah Tangga yang KRT/Pasangannya Bersikap Membenarkan Tindakan Suami Memukul Istri Menurut Alasan Tertentu, 2014 Perdesaan Alasan Provinsi

(1)

Tidak Mengerjakan Pergi Tanpa Membantah Pekerjaan Pamit Suami Rumah Dengan Baik (2)


Diduga Selingkuh (6)


(3)

(4)

(5)

Aceh

8,34

5,48

10,26

8,13

Sumatera Utara

6,91

5,71

10,37

10,72

27,09

9,56

Sumatera Barat

6,42

4,79

6,49

6,70

18,65

6,43

Riau

5,12

4,00

7,24

5,43

20,98

4,01

Jambi

4,46

3,88

7,25

5,20

21,69

2,98

Sumatera Selatan

8,92

6,69

8,84

8,90

33,64

6,97

Bengkulu

9,40

8,76

12,55

10,01

25,51

11,93

Lampung

8,30

6,25

11,79

9,82

32,38

9,07


3,66

2,26

5,46

5,29

18,04

3,36

Kepulauan Riau

5,72

25,33

(7)

8,95

3,41

3,86

7,47

3,70

19,22

DKI Jakarta

na

na

na

na

na

na

Jawa Barat

5,48

4,05

7,81

6,24

22,30

6,09

Jawa Tengah

3,74

2,27

4,93

4,18

18,45

3,99

DI Yogyakarta

1,46

0,81

3,06

2,41

8,08

3,41

Jawa Timur

6,88

4,97

9,64

8,55

25,69

6,34

Banten

7,73

7,11

9,47

8,85

25,64

9,38

Bali

2,70

2,09

3,06

3,14

6,08

1,84

Nusa Tenggara Barat

15,29

10,04

15,77

13,47

52,31

15,03

Nusa Tenggara Timur

19,92

15,79

18,05

20,55

43,14

15,85

Kalimantan Barat

4,09

3,75

6,07

5,79

24,99

5,22

Kalimantan Tengah

4,65

5,87

7,00

7,59

18,94

4,83

Kalimantan Selatan

2,71

2,49

6,39

4,69

17,36

4,22

Kalimantan Timur

5,22

4,51

6,79

7,01

23,48

7,36

Kalimantan Utara

na

na

na

na

na

na

Sulawesi Utara

11,49

8,92

9,18

8,71

23,26

8,03

Sulawesi Tengah

12,09

8,30

11,73

11,56

38,38

10,09

Sulawesi Selatan

6,11

3,93

7,20

5,27

33,09

5,90

12,33

8,96

14,98

13,86

50,87

9,08

Gorontalo

6,66

4,93

7,44

6,68

35,56

4,48

Sulawesi Barat

6,66

6,08

8,11

9,98

34,01

5,32

Maluku

8,65

6,19

11,84

7,58

37,44

8,27

Maluku Utara

13,15

9,83

20,14

16,48

41,30

12,74

Papua Barat

13,23

12,16

23,46

16,61

46,95

7,82

Papua

32,19

28,46

37,27

36,20

63,04

31,48

5,46

9,18

8,20

26,50

7,17

Sulawesi Tenggara



Lampiran 7.3

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Persepsi Tidak Membenarkan Tindakan Pemukulan Istri Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2014

Perkotaan + Perdesaan Pendidikan KRT/Pasangan Provinsi

(1)

Tidak Punya Ijasah SD Membenarkan

Tidak Membenarkan

(2)

(3)

SD/ Sederajat

SMP/ Sederajat

Membenarkan

Tidak Membenarkan

Membenarkan

Tidak Membenarkan

(4)

(5)

(6)

(7)

Aceh

30,88

69,12

29,10

70,90

29,39

70,61

Sumatera Utara

28,29

71,71

29,14

70,86

32,10

67,90

Sumatera Barat

16,45

83,55

18,93

81,07

18,56

81,44

Riau

27,35

72,65

26,07

73,93

22,96

77,04

Jambi

27,65

72,35

20,62

79,38

22,68

77,32

Sumatera Selatan

34,63

65,37

34,53

65,47

29,79

70,21

Bengkulu

29,76

70,24

34,17

65,83

24,91

75,09

Lampung

33,37

66,63

34,08

65,92

35,29

64,71


21,78

78,22

24,92

75,08

20,10

79,90

Kepulauan Riau

24,82

75,18

32,78

67,22

25,18

74,82

DKI Jakarta

14,07

85,93

16,58

83,42

13,72

86,28

Jawa Barat

24,83

75,17

25,45

74,55

23,73

76,27

Jawa Tengah

22,12

77,88

20,76

79,24

19,56

80,44

DI Yogyakarta

12,18

87,82

14,56

85,44

9,08

90,92

Jawa Timur

28,67

71,33

26,50

73,50

22,33

77,67

Banten

30,31

69,69

29,70

70,30

30,26

69,74

Bali

16,64

83,36

9,66

90,34

13,34

86,66

Nusa Tenggara Barat

53,62

46,38

57,01

42,99

58,91

41,09

Nusa Tenggara Timur

49,76

50,24

50,67

49,33

44,03

55,97

Kalimantan Barat

30,03

69,97

24,44

75,56

21,91

78,09

Kalimantan Tengah

25,33

74,67

23,07

76,93

17,56

82,44

Kalimantan Selatan

21,71

78,29

20,03

79,97

21,43

78,57

Kalimantan Timur

25,88

74,12

25,83

74,17

18,94

81,06

Kalimantan Utara

na

na

na

na

na

na

Sulawesi Utara

29,73

70,27

25,36

74,64

27,37

72,63

Sulawesi Tengah

40,58

59,42

43,86

56,14

37,61

62,39

Sulawesi Selatan

34,72

65,28

34,40

65,60

29,57

70,43

Sulawesi Tenggara

58,49

41,51

50,44

49,56

49,00

51,00

Gorontalo

43,28

56,72

39,24

60,76

28,88

71,12

Sulawesi Barat

37,63

62,37

40,52

59,48

36,97

63,03

Maluku

46,02

53,98

40,14

59,86

33,04

66,96

Maluku Utara

50,76

49,24

46,98

53,02

43,04

56,96

Papua Barat

52,04

47,96

50,31

49,69

42,06

57,94

Papua

67,05

32,95

60,79

39,21

57,01

42,99

Indonesia

28,51

71,49

27,43

72,57

25,28

74,72



Lampiran 7.3

(Sambungan)

Perkotaan + Perdesaan Pendidikan KRT/Pasangan SMA/ Sederajat

Provinsi

Membenarkan (1)

(8)

Perguruan Tinggi

Tidak Membenarkan (9)

Membenarkan

Tidak Membenarkan

(10)

(11)

Aceh

29,84

70,16

22,98

77,02

Sumatera Utara

27,28

72,72

28,99

71,01

Sumatera Barat

14,62

85,38

13,22

86,78

Riau

16,67

83,33

11,39

88,61

Jambi

28,58

71,42

35,44

64,56

Sumatera Selatan

27,54

72,46

24,47

75,53

Bengkulu

30,36

69,64

10,20

89,80

Lampung

33,19

66,81

28,90

71,10


21,99

78,01

15,17

84,83

Kepulauan Riau

24,16

75,84

29,70

70,30

DKI Jakarta

17,36

82,64

15,51

84,49

Jawa Barat

21,11

78,89

15,26

84,74

Jawa Tengah

14,73

85,27

16,24

83,76

DI Yogyakarta

10,98

89,02

9,75

90,25

Jawa Timur

18,06

81,94

15,60

84,40

Banten

22,32

77,68

20,19

79,81

Bali

14,24

85,76

7,93

92,07

Nusa Tenggara Barat

50,66

49,34

41,22

58,78

Nusa Tenggara Timur

32,43

67,57

36,45

63,55

Kalimantan Barat

23,90

76,10

19,91

80,09

Kalimantan Tengah

17,76

82,24

11,25

88,75

Kalimantan Selatan

17,46

82,54

12,36

87,64

Kalimantan Timur

24,00

76,00

15,60

84,40

Kalimantan Utara

na

na

na

na

17,45

82,55

7,05

92,95


30,78

69,22

21,85

78,15

Sulawesi Selatan

30,98

69,02

27,06

72,94

Sulawesi Tenggara

44,62

55,38

35,33

64,67

Gorontalo

24,86

75,14

34,14

65,86

Sulawesi Barat

51,63

48,37

36,02

63,98

Maluku

35,48

64,52

16,33

83,67

Maluku Utara

42,06

57,94

33,32

66,68

Papua Barat

37,68

62,32

32,40

67,60

Papua

45,15

54,85

33,51

66,49

Indonesia

22,27

77,73

18,86

81,14



Lampiran 7.3.1


Perkotaan Pendidikan KRT/Pasangan Provinsi

(1)


Tidak Membenarkan

(2)

(3)

SD/ Sederajat

SMP/ Sederajat

Membenarkan

Tidak Membenarkan

Membenarkan

Tidak Membenarkan

(4)

(5)

(6)

(7)

Aceh

35,92

64,08

29,23

70,77

32,56

67,44

Sumatera Utara

28,53

71,47

25,14

74,86

29,47

70,53

Sumatera Barat

9,36

90,64

13,22

86,78

13,08

86,92

Riau

31,04

68,96

18,13

81,87

23,00

77,00

Jambi

17,30

82,70

20,53

79,47

15,26

84,74

Sumatera Selatan

24,05

75,95

23,64

76,36

20,47

79,53

Bengkulu

8,21

91,79

36,55

63,45

26,18

73,82

Lampung

30,76

69,24

27,15

72,85

26,56

73,44


20,39

79,61

29,47

70,53

20,41

79,59

Kepulauan Riau

23,57

76,43

35,28

64,72

27,46

72,54

DKI Jakarta

14,07

85,93

16,58

83,42

13,72

86,28

Jawa Barat

22,88

77,12

25,12

74,88

22,20

77,80

Jawa Tengah

20,39

79,61

21,14

78,86

19,48

80,52

DI Yogyakarta

11,68

88,32

17,23

82,77

11,69

88,31

Jawa Timur

22,19

77,81

23,11

76,89

20,66

79,34

Banten

28,12

71,88

32,40

67,60

30,73

69,27

Bali

20,39

79,61

12,01

87,99

17,01

82,99

Nusa Tenggara Barat

40,60

59,40

58,23

41,77

54,20

45,80

Nusa Tenggara Timur

25,00

75,00

34,81

65,19

40,59

59,41

Kalimantan Barat

27,52

72,48

17,79

82,21

22,06

77,94

Kalimantan Tengah

37,79

62,21

18,95

81,05

12,01

87,99

Kalimantan Selatan

18,65

81,35

21,23

78,77

24,75

75,25

Kalimantan Timur

17,17

82,83

23,89

76,11

16,49

83,51

Kalimantan Utara

na

na

na

na

na

na

Sulawesi Utara

27,09

72,91

20,95

79,05

21,86

78,14

Sulawesi Tengah

30,61

69,39

34,95

65,05

17,65

82,35

Sulawesi Selatan

26,77

73,23

27,47

72,53

25,02

74,98

Sulawesi Tenggara

57,77

42,23

31,73

68,27

30,91

69,09

Gorontalo

39,84

60,16

37,32

62,68

27,01

72,99

Sulawesi Barat

42,67

57,33

57,77

42,23

49,86

50,14

Maluku

51,44

48,56

25,13

74,87

22,89

77,11

Maluku Utara

53,20

46,80

48,83

51,17

56,84

43,16

Papua Barat

39,54

60,46

31,20

68,80

21,11

78,89

Papua

37,02

62,98

43,14

56,86

41,82

58,18

Indonesia

23,24

76,76

24,39

75,61

22,30

77,70



Lampiran 7.3.1

(Sambungan)

Perkotaan Pendidikan KRT/Pasangan SMA/ Sederajat

Provinsi

Membenarkan (1)

(8)

Perguruan Tinggi

Tidak Membenarkan

Tidak Membenarkan

(10)

(11)

69,07

23,54

76,46

24,78

75,22

27,23

72,77

7,33

92,67

9,07

90,93

Riau

13,77

86,23

7,11

92,89

Jambi

28,43

71,57

31,63

68,37

Sumatera Selatan

21,70

78,30

23,87

76,13

Bengkulu

30,52

69,48

11,45

88,55

Lampung

26,52

73,48

22,31

77,69


25,32

74,68

15,83

84,17

Kepulauan Riau

24,53

75,47

28,59

71,41

DKI Jakarta

17,36

82,64

15,51

84,49

Jawa Barat

21,25

78,75

15,01

84,99

Jawa Tengah

12,90

87,10

11,18

88,82

DI Yogyakarta

10,66

89,34

9,82

90,18

Aceh

30,93

Sumatera Utara Sumatera Barat

(9)

Membenarkan

Jawa Timur

16,85

83,15

13,31

86,69

Banten

22,95

77,05

21,38

78,62

Bali

16,79

83,21

7,39

92,61

Nusa Tenggara Barat

42,85

57,15

41,52

58,48

Nusa Tenggara Timur

23,45

76,55

38,08

61,92

Kalimantan Barat

23,10

76,90

13,85

86,15

Kalimantan Tengah

16,08

83,92

16,24

83,76

Kalimantan Selatan

18,19

81,81

12,91

87,09

Kalimantan Timur

23,64

76,36

16,73

83,27

Kalimantan Utara

na

na

na

na

14,12

85,88

5,70

94,30


24,49

75,51

22,34

77,66

Sulawesi Selatan

25,88

74,12

26,01

73,99

Sulawesi Tenggara

35,40

64,60

23,99

76,01

Gorontalo

20,07

79,93

28,64

71,36

Sulawesi Barat

58,57

41,43

33,43

66,57

Maluku

31,90

68,10

14,41

85,59

Maluku Utara

38,81

61,19

20,93

79,07

Papua Barat

23,41

76,59

24,67

75,33

Papua

32,34

67,66

26,81

73,19

Indonesia

20,01

79,99

16,86

83,14



Lampiran 7.3.2


Perdesaan Pendidikan KRT/Pasangan Provinsi

(1)


Tidak Membenarkan

(2)

(3)

SD/ Sederajat

SMP/ Sederajat

Membenarkan

Tidak Membenarkan

Membenarkan

Tidak Membenarkan

(4)

(5)

(6)

(7)

Aceh

29,82

70,18

29,08

70,92

28,35

71,65

Sumatera Utara

28,19

71,81

31,58

68,42

34,84

65,16

Sumatera Barat

18,42

81,58

20,67

79,33

21,87

78,13

Riau

26,46

73,54

29,49

70,51

22,94

77,06

Jambi

29,84

70,16

20,63

79,37

25,94

74,06

Sumatera Selatan

37,23

62,77

37,59

62,41

35,12

64,88

Bengkulu

33,45

66,55

33,60

66,40

24,12

75,88

Lampung

33,92

66,08

35,39

64,61

38,65

61,35


22,60

77,40

21,59

78,41

19,68

80,32

Kepulauan Riau

27,14

72,86

26,49

73,51

13,68

86,32

DKI Jakarta

na

na

na

na

na

na

Jawa Barat

26,95

73,05

25,82

74,18

27,70

72,30

Jawa Tengah

23,09

76,91

20,54

79,46

19,64

80,36

DI Yogyakarta

12,91

87,09

11,74

88,26

4,74

95,26

Jawa Timur

32,05

67,95

28,65

71,35

24,22

75,78

Banten

32,05

67,95

26,07

73,93

28,31

71,69

Bali

13,47

86,53

7,23

92,77

7,15

92,85

Nusa Tenggara Barat

60,70

39,30

56,26

43,74

61,88

38,12

Nusa Tenggara Timur

51,42

48,58

52,53

47,47

45,26

54,74

Kalimantan Barat

30,55

69,45

26,22

73,78

21,81

78,19

Kalimantan Tengah

21,70

78,30

24,35

75,65

19,88

80,12

Kalimantan Selatan

22,89

77,11

19,53

80,47

18,55

81,45

Kalimantan Timur

31,08

68,92

27,57

72,43

23,59

76,41

Kalimantan Utara

na

na

na

na

na

na

Sulawesi Utara

30,52

69,48

27,18

72,82

32,04

67,96

Sulawesi Tengah

42,36

57,64

45,65

54,35

44,14

55,86

Sulawesi Selatan

36,49

63,51

37,20

62,80

32,43

67,57

Sulawesi Tenggara

58,62

41,38

53,76

46,24

54,48

45,52

Gorontalo

44,21

55,79

39,96

60,04

30,41

69,59

Sulawesi Barat

36,50

63,50

37,54

62,46

33,43

66,57

Maluku

45,08

54,92

44,28

55,72

38,33

61,67

Maluku Utara

50,23

49,77

46,69

53,31

38,08

61,92

Papua Barat

55,02

44,98

55,21

44,79

51,89

48,11

Papua

70,38

29,62

65,21

34,79

65,19

34,81

Indonesia

31,31

68,69

29,40

70,60

28,78

71,22



Lampiran 7.3.2

(Sambungan)

Perdesaan Pendidikan KRT/Pasangan SMA/ Sederajat

Provinsi

Membenarkan (1)

(8)

Perguruan Tinggi

Tidak Membenarkan (9)

Membenarkan

Tidak Membenarkan

(10)

(11)

Aceh

29,01

70,99

22,27

77,73

Sumatera Utara

31,34

68,66

33,57

66,43

Sumatera Barat

25,20

74,80

21,75

78,25

Riau

20,36

79,64

24,47

75,53

Jambi

28,72

71,28

41,80

58,20

Sumatera Selatan

36,33

63,67

26,44

73,56

Bengkulu

30,23

69,77

7,77

92,23

Lampung

37,42

62,58

36,46

63,54


13,88

86,12

11,39

88,61

Kepulauan Riau

13,39

14,94

85,06

86,61

DKI Jakarta

na

na

na

na

Jawa Barat

19,98

80,02

17,81

82,19

Jawa Tengah

18,46

81,54

28,96

71,04

DI Yogyakarta

12,61

87,39

9,12

90,88

Jawa Timur

21,27

78,73

23,60

76,40

9,14

90,86

0,00

100,00

Banten Bali

5,84

94,16

11,39

88,61

Nusa Tenggara Barat

60,66

39,34

40,79

59,21

Nusa Tenggara Timur

40,53

59,47

34,04

65,96

Kalimantan Barat

24,77

75,23

30,66

69,34

Kalimantan Tengah

19,89

80,11

5,51

94,49

Kalimantan Selatan

16,02

83,98

11,02

88,98

Kalimantan Timur

25,39

74,61

11,52

88,48

Kalimantan Utara

na

na

na

na

23,51

76,49

9,52

90,48


34,39

65,61

21,09

78,91

Sulawesi Selatan

37,57

62,43

29,48

70,52

Sulawesi Tenggara

53,65

46,35

52,14

47,86

Gorontalo

29,71

70,29

43,76

56,24

Sulawesi Barat

47,69

52,31

38,06

61,94

Maluku

42,53

57,47

21,10

78,90

Maluku Utara

45,54

54,46

46,97

53,03

Papua Barat

48,30

51,70

38,08

61,92

Papua

58,60

41,40

50,94

49,06

Indonesia

28,06

71,94

26,36

73,64



Lampiran 7.4

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Perilaku KRT/Pasangannya dalam Mendidik Anak Umur 1-14 Tahun, 2014 Perkotaan + Perdesaan Provinsi (1)


Perilaku dalam Mendidik Anak Umur 1-14 Tahun Rumah Tangga Mempunyai Tidak Kekerasan Kekerasan Psikologis Anak 1-14 Menggunakan Total Psikologis Fisik dan Fisik Tahun Kekerasan (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kalimantan Utara1 Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara

56,55 53,96 53,80 61,75 55,64 57,48 56,43 56,47 54,25 55,23 47,38 52,49 45,45 35,14 41,06 57,66 46,28 53,89 58,96 57,87 59,08 56,56 56,63 na 42,20 57,34 49,32 54,59 55,23 60,87 54,65 62,01

15,14 20,29 16,42 24,07 18,21 20,91 23,10 20,36 18,84 11,33 16,78 24,44 23,79 25,08 20,88 23,74 26,90 23,26 15,20 16,09 16,15 18,86 18,79 na 17,90 20,68 25,05 23,13 12,58 22,03 23,10 22,14

16,14 10,48 12,82 10,93 9,52 10,86 9,36 9,09 9,46 10,92 11,53 8,36 8,69 3,80 11,61 11,08 7,53 7,63 13,73 17,08 12,03 9,86 11,48 na 11,95 9,78 5,96 10,36 16,13 10,87 11,08 8,09

22,22 33,43 21,69 27,24 14,18 24,39 25,49 18,86 30,40 22,56 19,05 18,33 18,70 12,06 22,10 20,76 21,81 25,76 47,05 26,32 18,77 18,87 20,97 na 40,30 38,12 30,62 34,52 28,46 33,04 40,29 38,90

46,51 35,80 49,08 37,76 58,09 43,84 42,05 51,69 41,30 55,20 52,65 48,87 48,82 59,07 45,41 44,41 43,77 43,35 24,02 40,51 53,06 52,41 48,76 na 29,86 31,43 38,38 32,00 42,84 34,06 25,53 30,88

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Papua Barat

59,15

Papua

60,86

Indonesia

50,52

14,10 11,81 21,48

11,31 15,33 10,16

50,14 42,98 23,17

24,45 29,87 45,20

100,00 100,00 100,00



Lampiran 7.4.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Perilaku KRT/Pasangannya dalam Mendidik Anak Umur 1-14 Tahun, 2014 Perkotaan Perilaku dalam Mendidik Anak Umur 1-14 Tahun Rumah Tangga Mempunyai Tidak Kekerasan Kekerasan Psikologis Anak 1-14 Menggunakan Total Psikologis Fisik dan Fisik Tahun Kekerasan

Provinsi (1)

(2)


(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara

55,11 50,78 51,79 55,46 59,18 55,00 55,37 52,77 50,87 55,00 47,38 52,51 46,00 34,58 41,65 57,35 47,31 49,46 52,03 54,55 58,13 57,52 54,50 na 38,57 47,73 49,51 48,77 48,31 58,62 49,26 51,97

13,83 20,31 14,41 30,62 22,47 21,85 16,32 18,28 16,68 10,00 16,78 24,13 22,95 25,50 19,46 20,30 25,27 19,38 12,57 14,35 15,68 16,81 19,50 na 15,18 12,87 22,31 18,89 10,44 22,04 27,89 32,66

11,41 5,72 11,30 8,83 9,14 12,49 10,44 9,53 8,23 10,94 11,53 8,70 8,57 4,55 11,48 11,57 7,71 8,01 11,29 18,14 14,62 10,51 10,65 na 10,93 16,40 7,59 13,89 17,98 10,10 8,00 8,80

21,76 31,44 21,80 23,35 7,89 24,60 22,15 12,43 31,31 19,88 19,05 18,03 19,69 14,90 21,37 20,10 22,93 30,80 43,05 20,91 16,73 21,99 18,59 na 37,27 35,40 25,75 38,84 26,95 41,72 41,03 23,51

53,01 42,52 52,49 37,20 60,50 41,06 51,09 59,75 43,78 59,18 52,65 49,14 48,78 55,04 47,69 48,03 44,10 41,80 33,09 46,61 52,96 50,69 51,26 na 36,62 35,33 44,35 28,38 44,62 26,15 23,07 35,02

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Papua Barat

53,64

Papua

53,85

Indonesia

49,40

19,90 10,47 20,98

13,96 15,04 9,81

44,38 36,63 21,21

21,75 37,86 48,00

100,00 100,00 100,00

1



Lampiran 7.4.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Perilaku KRT/Pasangannya dalam Mendidik Anak Umur 1-14 Tahun, 2014 Perdesaan Perilaku dalam Mendidik Anak Umur 1-14 Tahun Rumah Tangga Mempunyai Tidak Kekerasan Kekerasan Psikologis Anak 1-14 Menggunakan Total Psikologis Fisik dan Fisik Tahun Kekerasan

Provinsi (1)

(2)

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara

57,11 56,96 55,05 65,68 54,16 58,77 56,89 57,68 57,63 56,54 na 52,46 45,02 36,34 40,56 58,38 44,61 57,08 60,65 59,26 59,56 55,87 60,09 na 45,19 60,41 49,21 56,88 58,89 61,50 58,32 65,87

15,63 20,27 17,60 20,61 16,28 20,45 26,04 20,98 20,74 18,45 na 25,00 24,48 24,22 22,14 31,57 29,71 25,68 15,74 16,76 16,38 20,36 17,74 na 19,81 22,65 26,61 24,56 13,51 22,02 20,34 18,94

17,90 14,47 13,70 12,04 9,69 10,06 8,89 8,95 10,55 10,80 na 7,73 8,79 2,25 11,72 9,98 7,22 7,39 14,25 16,68 10,74 9,39 12,70 na 12,66 8,10 5,02 9,16 15,33 11,08 12,86 7,87

22,39 35,11 21,62 29,30 17,04 24,29 26,93 20,78 29,59 36,93 na 18,88 17,88 6,29 22,76 22,27 19,88 22,62 47,88 28,41 19,78 16,57 24,46 na 42,44 38,81 33,40 33,06 29,11 30,72 39,86 43,57

44,08 30,15 47,08 38,05 56,99 45,19 38,13 49,29 39,11 33,81 na 48,39 48,85 67,25 43,38 36,18 43,19 44,31 22,13 38,15 53,11 53,68 45,10 na 25,08 30,44 34,97 33,22 42,06 36,18 26,94 29,62

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Papua Barat

61,49

Papua

63,19

Indonesia

51,63

11,96 12,20 21,95

10,33 15,41 10,50

52,26 44,78 25,03

25,45 27,61 42,53

100,00 100,00 100,00

1



Lampiran 7.5

Persentase Rumah Tangga yang KRT/Pasangannya Menggunakan Kekerasan dalam Mendidik Anak Umur 1-14 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Tindakan Kekerasan, 2014

Perkotaan + Perdesaan Jenis Tindakan Kekerasan Provinsi

Memanggil Bodoh dll.

(1)

(2)

Mengurung/M Mendorong/ Membentak/ Mencubit/ eninggalkan di Mengguncang Menakuti Menjewer Kamar Badan (3)

(4)

(5)

14,71

33,34

1,72

4,05

35,28

4,06

22,58

48,76

2,93

6,47

40,85

6,33

Sumatera Barat

17,60

31,49

1,31

2,68

32,25

3,84

Riau

18,30

46,94

1,25

2,82

36,28

5,45

Jambi

10,63

29,13

1,73

1,87

21,81

3,07

Sumatera Selatan

17,32

41,72

1,86

3,49

33,82

3,07

Bengkulu

18,24

43,44

1,69

3,50

32,63

4,24

Aceh Sumatera Utara

Lampung

(6)

Menampar/ Memukul/ Menendang (7)

7,73

37,77

0,81

2,23

25,92

2,37


22,78

41,86

1,08

4,13

36,38

5,99

Kepulauan Riau

12,36

29,31

2,15

2,44

31,58

2,55

DKI Jakarta

6,55

33,87

2,57

1,45

28,29

2,56

Jawa Barat

7,04

41,67

1,27

2,48

24,85

2,23

Jawa Tengah

7,28

40,92

1,04

2,08

25,79

2,49

DI Yogyakarta

5,09

36,23

1,34

1,09

14,07

1,67

Jawa Timur

6,07

41,90

1,13

2,28

31,89

2,72

Banten

8,43

42,31

0,89

2,72

28,97

2,86

Bali

14,02

45,19

1,31

1,98

28,13

2,45

Nusa Tenggara Barat

14,31

46,00

0,55

4,44

30,95

7,76

Nusa Tenggara Timur

43,79

52,10

1,70

14,29

55,97

23,08

Kalimantan Barat

16,32

38,13

1,09

2,86

41,81

3,24

Kalimantan Tengah

7,19

33,51

2,10

4,26

27,79

2,37

Kalimantan Selatan

5,58

36,76

1,35

1,78

26,14

3,59

Kalimantan Timur

7,26

38,45

1,68

2,11

30,88

3,02

Kalimantan Utara

na

na

na

na

na

na

Sulawesi Utara

28,22

53,48

7,73

8,40

44,51

15,28

Sulawesi Tengah

27,93

53,79

1,59

4,48

44,37

10,63

Sulawesi Selatan

27,20

49,40

2,14

3,09

34,53

5,89

Sulawesi Tenggara

30,98

48,72

1,36

4,74

42,27

5,67

Gorontalo

18,61

37,53

2,65

2,76

37,65

16,05

Sulawesi Barat

30,06

49,35

2,16

3,63

41,49

9,09

Maluku

44,66

51,39

3,43

7,95

45,12

17,66

Maluku Utara

37,68

54,39

2,84

9,35

41,40

18,09

Papua Barat

42,31

57,25

3,52

14,35

53,03

24,59

Papua

30,03

47,23

5,36

14,09

46,97

20,75

Indonesia

12,44

41,86

1,55

3,30

30,97

4,34



Lampiran 7.5.1

Persentase Rumah Tangga yang KRT/Pasangannya Menggunakan Kekerasan dalam Mendidik Anak Umur 1-14 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Tindakan Kekerasan, 2014

Perkotaan Jenis Tindakan Kekerasan Provinsi


(1)

(2)


(4)

(5)

(6)


Aceh

10,55

33,22

1,97

3,93

30,68

3,78

Sumatera Utara

20,42

48,64

2,95

4,73

34,81

4,03

Sumatera Barat

15,47

30,33

2,30

2,58

31,16

4,00

Riau

22,96

48,56

1,38

2,30

30,73

5,26

Jambi

10,11

25,77

3,04

1,24

13,43

1,99

Sumatera Selatan

15,30

41,96

3,84

2,37

36,09

3,69

Bengkulu

14,67

33,06

0,79

3,20

29,41

5,40

Lampung

5,34

28,98

0,00

0,56

20,77

1,09


24,63

38,99

0,48

3,33

37,16

2,78

Kepulauan Riau

11,58

25,46

2,55

2,13

28,70

1,98

DKI Jakarta

6,55

33,87

2,57

1,45

28,29

2,56

Jawa Barat

7,37

41,01

1,48

2,49

24,97

2,04

Jawa Tengah

7,07

41,92

1,13

2,18

26,85

2,23

DI Yogyakarta

3,76

40,28

1,31

1,62

18,03

1,59

Jawa Timur

5,82

39,69

1,50

1,48

30,79

2,18

Banten

8,48

38,10

0,92

1,50

29,18

1,76

Bali

14,39

46,40

1,30

1,94

29,43

2,85

Nusa Tenggara Barat

14,31

48,30

1,17

5,29

36,81

11,78

Nusa Tenggara Timur

29,43

49,39

0,55

8,11

51,40

16,41

Kalimantan Barat

9,91

31,41

1,80

1,57

36,82

4,34

Kalimantan Tengah

4,97

30,93

0,42

2,05

29,29

3,73

Kalimantan Selatan

5,81

37,96

1,65

1,46

29,14

4,80

Kalimantan Timur

4,32

37,12

1,16

1,91

27,59

2,51

Kalimantan Utara

na

na

na

na

na

na

Sulawesi Utara

27,36

47,02

5,41

7,03

40,21

13,26

Sulawesi Tengah

15,71

46,22

2,82

4,50

48,01

11,69

Sulawesi Selatan

22,96

40,61

1,25

1,82

31,35

4,08

Sulawesi Tenggara

27,38

50,84

1,32

5,49

47,87

6,34

Gorontalo

14,46

34,81

3,63

3,36

42,33

8,23

Sulawesi Barat

34,73

53,94

3,60

6,20

49,48

9,51

Maluku

51,10

55,06

3,93

5,83

40,54

15,30

Maluku Utara

28,39

50,18

1,11

4,42

30,36

15,12

Papua Barat

33,72

58,54

3,80

8,97

51,95

18,38

Papua

20,92

41,46

4,35

7,64

48,70

7,90

9,97

40,06

1,67

2,38

28,98

3,09

Indonesia



Lampiran 7.5.2 Persentase Rumah Tangga yang KRT/Pasangannya Menggunakan Kekerasan dalam Mendidik Anak Umur 1-14 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Tindakan Kekerasan, 2014 Perdesaan Jenis Tindakan Kekerasan Provinsi


(1)

(2)


(4)

(5)

16,27

33,38

1,63

4,09

36,99

4,16

24,40

48,86

2,92

7,94

45,92

8,27

Sumatera Barat

18,84

32,16

0,73

2,75

32,89

3,74

Riau

15,84

46,08

1,18

3,09

39,21

5,55

Jambi

10,87

30,66

1,14

2,15

25,62

3,57

Sumatera Selatan

18,30

41,60

0,90

4,04

32,71

2,77

Bengkulu

19,78

47,93

2,08

3,63

34,03

3,73

Aceh Sumatera Utara

Lampung

(6)


8,45

40,39

1,05

2,73

27,46

2,75


21,15

44,39

1,62

4,84

35,70

8,82

Kepulauan Riau

16,58

49,99

0,00

4,12

47,07

5,57

DKI Jakarta

na

na

na

na

na

na

Jawa Barat

6,44

42,87

0,90

2,46

24,64

2,58

Jawa Tengah

7,45

40,10

0,97

2,01

24,91

2,71

DI Yogyakarta

7,80

28,00

1,39

0,00

6,02

1,82

Jawa Timur

6,30

43,88

0,80

2,99

32,87

3,19

Banten

8,31

51,88

0,82

5,51

28,50

5,38

Bali

13,39

43,10

1,34

2,04

25,89

1,75

Nusa Tenggara Barat

14,32

44,56

0,17

3,91

27,29

5,24

Nusa Tenggara Timur

46,78

52,66

1,94

15,58

56,92

24,47

Kalimantan Barat

18,80

40,73

0,81

3,36

43,73

2,81

Kalimantan Tengah

8,29

34,78

2,93

5,35

27,05

1,70

Kalimantan Selatan

5,41

35,88

1,13

2,01

23,92

2,71

Kalimantan Timur

11,59

40,42

2,44

2,39

35,71

3,76

Kalimantan Utara

na

na

na

na

na

na

Sulawesi Utara

28,82

58,04

9,37

9,36

47,54

16,71

Sulawesi Tengah

31,03

55,71

1,28

4,48

43,45

10,36

Sulawesi Selatan

29,62

54,41

2,64

3,81

36,34

6,92

Sulawesi Tenggara

32,18

48,01

1,37

4,49

40,38

5,45

Gorontalo

20,41

38,71

2,23

2,50

35,62

19,44

Sulawesi Barat

28,81

48,12

1,77

2,94

39,34

8,98

Maluku

40,95

49,28

3,14

9,17

47,75

19,01

Maluku Utara

40,49

55,66

3,37

10,85

44,76

18,99

Papua Barat

45,49

56,78

3,42

16,34

53,43

26,89

Papua

32,60

48,87

5,64

15,92

46,48

24,38

Indonesia

14,80

43,58

1,44

4,17

32,86

5,53



Lampiran 7.6

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Pendidikan KRT/Pasangan dan Perilaku KRT/Pasangannya dalam Mendidik Anak Umur 1-14 Tahun, 2014 Perkotaan + Perdesaan Pendidikan KRT/Pasangan Provinsi

(1)


Tidak Punya Ijasah SD SD/ Sederajat SMP/ Sederajat Tidak Tidak Tidak MenggunaMenggunaMenggunaMenggunaMenggunaMenggunakan kan kan kan kan kan Kekerasan Kekerasan Kekerasan Kekerasan Kekerasan Kekerasan (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

60,80 65,75 58,35 60,31 53,89 58,56 72,83 50,72 62,40 52,01 58,71 58,10 49,73 42,28 60,11 64,55 47,15 57,59 75,59 59,77 52,15 47,99 46,99 na 76,57 65,81 66,12 76,10 63,81 76,52 75,45 74,49 80,68 86,38 59,71

39,20 34,25 41,65 39,69 46,11 41,44 27,17 49,28 37,60 47,99 41,29 41,90 50,27 57,72 39,89 35,45 52,85 42,41 24,41 40,23 47,85 52,01 53,01 na 23,43 34,19 33,88 23,90 36,19 23,48 24,55 25,51 19,32 13,62 40,29

63,35 68,43 50,51 61,10 44,23 55,55 57,60 55,74 60,47 53,97 45,38 52,39 52,77 51,32 54,84 62,84 64,13 60,52 80,90 62,61 44,94 50,21 53,39 na 74,86 70,67 63,80 67,32 55,73 66,07 77,13 70,94 76,18 75,08 56,77

36,65 31,57 49,49 38,90 55,77 44,45 42,40 44,26 39,53 46,03 54,62 47,61 47,23 48,68 45,16 37,16 35,87 39,48 19,10 37,39 55,06 49,79 46,61 na 25,14 29,33 36,20 32,68 44,27 33,93 22,87 29,06 23,82 24,92 43,23

59,00 67,96 57,80 64,56 41,97 58,09 57,45 49,15 65,52 57,13 60,71 50,45 53,39 36,43 56,28 58,81 56,69 59,78 79,29 58,69 48,02 46,42 55,57 na 69,64 71,67 63,14 69,29 50,32 73,88 70,57 61,28 74,97 64,13 56,37

41,00 32,04 42,20 35,44 58,03 41,91 42,55 50,85 34,48 42,87 39,29 49,55 46,61 63,57 43,72 41,19 43,31 40,22 20,71 41,31 51,98 53,58 44,43 na 30,36 28,33 36,86 30,71 49,68 26,12 29,43 38,72 25,03 35,87 43,63



Lampiran 7.6

(Sambungan)

Perkotaan + Perdesaan Pendidikan KRT/Pasangan SMA/ Sederajat Provinsi

(1)


Menggunakan Kekerasan (8)

43,09 62,81 48,11 64,16 36,13 56,49 55,76 36,76 55,46 37,09 44,29 48,75 50,60 42,06 50,80 48,45 56,65 49,54 69,19 58,99 47,17 48,03 50,20 na 66,94 67,61 60,77 65,64 59,21 61,34 74,77 67,68 75,54 67,47 51,87

Perguruan Tinggi

Tidak Menggunakan Kekerasan (9)

56,91 37,19 51,89 35,84 63,87 43,51 44,24 63,24 44,54 62,91 55,71 51,25 49,40 57,94 49,20 51,55 43,35 50,46 30,81 41,01 52,83 51,97 49,80 na 33,06 32,39 39,23 34,36 40,79 38,66 25,23 32,32 24,46 32,53 48,13

Menggunakan Kekerasan

Tidak Menggunakan Kekerasan

(10)

(11)

43,09 46,59 36,16 51,97 27,09 48,96 45,61 43,16 34,74 38,07 41,46 41,66 40,93 30,90 46,51 37,83 39,91 44,53 69,97 53,70 40,55 34,46 42,61 na 65,70 59,55 45,90 61,29 56,30 41,84 72,33 69,43 69,06 58,43 44,07

56,91 53,41 63,84 48,03 72,91 51,04 54,39 56,84 65,26 61,93 58,54 58,34 59,07 69,10 53,49 62,17 60,09 55,47 30,03 46,30 59,45 65,54 57,39 na 34,30 40,45 54,10 38,71 43,70 58,16 27,67 30,57 30,94 41,57 55,93



Lampiran 7.6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Pendidikan KRT/Pasangan dan Perilaku KRT/Pasangannya dalam Mendidik Anak Umur 1-14 Tahun, 2014 Perkotaan Pendidikan KRT/Pasangan Provinsi

(1)



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

61,65 51,43 65,29 53,78 44,41 57,61 86,18 56,16 85,01 41,30 58,71 65,16 50,45 62,79 61,12 57,44 43,17 44,50 77,99 77,47 61,88 45,77 38,84 na 72,94 48,54 80,97 88,95 78,73 92,47 79,30 83,61 83,24 100,00 59,73

38,35 48,57 34,71 46,22 55,59 42,39 13,82 43,84 14,99 58,70 41,29 34,84 49,55 37,21 38,88 42,56 56,83 55,50 22,01 22,53 38,12 54,23 61,16 na 27,06 51,46 19,03 11,05 21,27 7,53 20,70 16,39 16,76 40,27

66,03 65,68 48,37 74,23 57,24 62,74 45,01 49,78 54,86 49,12 45,38 53,90 54,86 71,21 54,15 62,21 73,24 73,71 75,00 58,03 48,33 56,61 60,94 na 69,70 77,33 58,23 74,56 54,15 75,36 85,41 83,12 78,76 63,86 56,74

33,97 34,32 51,63 25,77 42,76 37,26 54,99 50,22 45,14 50,88 54,62 46,10 45,14 28,79 45,85 37,79 26,76 26,29 25,00 41,97 51,67 43,39 39,06 na 30,30 22,67 41,77 25,44 45,85 24,64 14,59 16,88 21,24 36,14 43,26

52,30 63,27 56,37 67,81 46,26 58,24 57,37 44,49 66,37 54,31 60,71 48,25 54,00 38,87 53,91 57,71 59,30 66,76 71,16 54,67 44,91 51,03 51,21 na 69,14 67,88 57,90 87,62 52,93 72,06 84,68 66,62 71,56 59,64 54,31

47,70 36,73 43,63 32,19 53,74 41,76 42,63 55,51 33,63 45,69 39,29 51,75 46,00 61,13 46,09 42,29 40,70 33,24 28,84 45,33 55,09 48,97 48,79 na 30,86 32,12 42,10 12,38 47,07 27,94 15,32 33,38 28,44 40,36 45,69



Lampiran 7.6.1 (Sambungan) Perkotaan Pendidikan KRT/Pasangan SMA/ Sederajat Provinsi

(1)



41,64 57,58 46,14 60,76 33,96 60,86 49,10 30,74 52,11 35,74 44,29 47,98 49,71 44,24 49,79 46,80 57,19 49,26 63,10 50,78 45,27 49,93 48,53 na 55,91 57,11 53,53 66,23 47,73 76,25 72,16 51,86 79,86 66,70 49,47

Perguruan Tinggi


58,36 42,42 53,86 39,24 66,04 39,14 50,90 69,26 47,89 64,26 55,71 52,02 50,29 55,76 50,21 53,20 42,81 50,74 36,90 49,22 54,73 50,07 51,47 na 44,09 42,89 46,47 33,77 52,27 23,75 27,84 48,14 20,14 33,30 50,53



(10)

(11)

37,98 41,42 30,17 50,55 24,06 51,15 35,38 25,83 35,78 37,76 41,46 41,57 40,60 32,08 46,50 39,09 37,22 35,56 61,18 42,37 44,91 33,70 32,99 na 70,34 65,99 45,46 67,86 47,77 52,69 76,27 72,47 78,04 52,40 42,22

62,02 58,58 69,83 49,45 75,94 48,85 64,62 74,17 64,22 62,24 58,54 58,43 59,40 67,92 53,50 60,91 62,78 64,44 38,82 57,63 55,09 66,30 67,01 na 29,66 34,01 54,54 32,14 52,23 47,31 23,73 27,53 21,96 47,60 57,78


Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 235 236| Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016

Lampiran 7.6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Pendidikan KRT/Pasangan dan Perilaku KRT/Pasangannya dalam Mendidik Anak Umur 1-14 Tahun, 2014 Perdesaan Pendidikan KRT/Pasangan Provinsi

(1)



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

60,65 70,92 56,23 61,35 56,10 58,75 71,52 49,69 53,91 71,86 na 50,57 49,32 34,18 59,70 69,67 50,74 64,52 75,45 57,50 49,12 48,81 52,06 na 78,00 68,04 63,45 74,70 60,75 72,90 75,00 73,06 80,33 85,70 59,70

39,35 29,08 43,77 38,65 43,90 41,25 28,48 50,31 46,09 28,14 na 49,43 50,68 65,82 40,30 30,33 49,26 35,48 24,55 42,50 50,88 51,19 47,94 na 22,00 31,96 36,55 25,30 39,25 27,10 25,00 26,94 19,67 14,30 40,30

62,88 69,77 50,96 56,56 41,49 54,06 59,69 56,79 63,38 63,80 na 50,90 51,74 28,42 55,20 63,47 57,17 53,27 81,38 63,50 43,98 47,98 48,06 na 77,08 69,66 66,06 66,39 56,33 64,52 75,56 69,68 75,78 77,07 56,78

37,12 30,23 49,04 43,44 58,51 45,94 40,31 43,21 36,62 36,20 na 49,10 48,26 71,58 44,80 36,53 42,83 46,73 18,62 36,50 56,02 52,02 51,94 na 22,92 30,34 33,94 33,61 43,67 35,48 24,44 30,32 24,22 22,93 43,22

60,74 71,39 58,55 63,26 40,24 58,02 57,49 50,56 64,58 66,67 na 55,29 52,89 33,27 58,54 62,75 52,77 56,52 81,95 60,80 49,14 42,75 62,41 na 69,88 72,58 65,69 65,58 48,59 74,30 62,96 59,88 76,05 66,36 58,35

39,26 28,61 41,45 36,74 59,76 41,98 42,51 49,44 35,42 33,33 na 44,71 47,11 66,73 41,46 37,25 47,23 43,48 18,05 39,20 50,86 57,25 37,59 na 30,12 27,42 34,31 34,42 51,41 25,70 37,04 40,12 23,95 33,64 41,65



Lampiran 7.6.2 (Sambungan) Perdesaan Pendidikan KRT/Pasangan SMA/ Sederajat Provinsi

(1)



43,91 69,50 50,56 67,33 37,94 50,70 60,05 39,89 62,69 62,45 na 53,29 52,14 36,33 52,96 78,27 55,21 49,82 73,21 66,66 49,49 44,30 55,20 na 79,99 71,41 68,65 65,19 66,76 53,88 77,97 79,01 72,32 68,12 56,76

Perguruan Tinggi


56,09 30,50 49,44 32,67 62,06 49,30 39,95 60,11 37,31 37,55 na 46,71 47,86 63,67 47,04 21,73 44,79 50,18 26,79 33,34 50,51 55,70 44,80 na 20,01 28,59 31,35 34,81 33,24 46,12 22,03 20,99 27,68 31,88 43,24



(10)

(11)

49,11 57,46 45,20 54,83 32,23 43,60 68,42 58,21 29,51 49,24 na 42,48 41,85 17,88 46,56 23,04 55,21 53,96 79,61 75,53 36,55 36,19 66,75 na 59,20 52,18 46,67 54,24 66,02 35,51 64,94 66,38 61,52 73,92 49,93

50,89 42,54 54,80 45,17 67,77 56,40 31,58 41,79 70,49 50,76 na 57,52 58,15 82,12 53,44 76,96 44,79 46,04 20,39 24,47 63,45 63,81 33,25 na 40,80 47,82 53,33 45,76 33,98 64,49 35,06 33,62 38,48 26,08 50,07


Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 237 238| Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016

Lampiran 7.7

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Jenis Tindak Pidana yang Dialami, 2015


Rumah Tangga Jenis Tindak Pidana yang Menjadi Pencurian Korban Tindak Pencurian Penganiayaan dengan Pelecehan Seksual Pidana Kekerasan


(2)

2,44 3,13 2,90 3,94 3,58 4,81 4,69 4,53 3,61 2,57 4,44 3,37 3,08 4,35 3,23 3,58 2,49 5,82 3,94 2,20 2,36 3,27 2,14 3,41 4,07 4,75 3,27 4,56 3,86 2,47 3,92 2,75 4,67 4,42 3,48

(3)

2,14 2,80 2,39 3,50 3,16 4,25 4,21 3,74 3,05 2,23 3,59 2,81 2,35 3,30 2,66 3,07 2,14 5,24 3,53 2,04 2,02 2,85 1,83 3,05 3,59 4,30 2,83 3,84 3,38 2,27 2,99 2,55 3,94 3,91 2,92

(4)

0,04 0,09 0,24 0,11 0,05 0,09 0,20 0,15 0,15 0,14 0,09 0,10 0,12 0,17 0,06 0,03 0,02 0,11 0,27 0,00 0,04 0,05 0,05 0,16 0,30 0,08 0,20 0,37 0,30 0,05 0,42 0,10 0,55 0,33 0,11

Lainnya

(5)

(6)

(7)

0,03 0,07 0,08 0,09 0,12 0,24 0,12 0,17 0,17 0,00 0,13 0,06 0,09 0,11 0,07 0,09 0,10 0,21 0,08 0,00 0,03 0,06 0,05 0,00 0,05 0,00 0,11 0,02 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,22 0,09

0,00 0,05 0,09 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,08 0,00 0,06 0,02 0,02 0,00 0,04 0,01 0,02 0,05 0,08 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,02 0,02 0,04 0,00 0,02 0,00 0,01 0,01 0,15 0,00 0,03

0,25 0,33 0,45 0,42 0,40 0,28 0,19 0,64 0,56 0,22 0,81 0,53 0,61 0,77 0,53 0,49 0,33 0,56 0,21 0,19 0,37 0,34 0,21 0,34 0,18 0,45 0,36 0,38 0,29 0,15 0,55 0,15 0,28 0,37 0,49



Lampiran 7.7.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Jenis Tindak Pidana yang Dialami, 2015 Perkotaan Provinsi (1)



(2)

3,98 4,07 4,16 5,69 4,60 5,49 5,83 4,38 3,41 2,83 4,44 3,77 3,65 5,83 3,72 3,87 2,77 6,08 3,94 4,52 3,34 3,80 2,97 5,17 4,24 7,78 4,11 6,90 6,46 3,10 5,47 4,66 6,74 5,56 4,05

(3)

3,64 3,60 3,49 5,12 3,76 4,60 4,92 3,51 2,95 2,53 3,59 3,13 2,79 4,43 2,99 3,37 2,39 5,82 3,37 4,05 2,82 3,16 2,52 4,80 3,68 7,46 3,30 5,88 5,87 3,10 4,35 4,29 6,49 5,02 3,37

(4)

0,01 0,11 0,24 0,10 0,11 0,03 0,28 0,16 0,16 0,16 0,09 0,13 0,14 0,25 0,09 0,03 0,03 0,19 0,22 0,00 0,08 0,04 0,08 0,00 0,30 0,00 0,29 0,39 0,45 0,00 0,63 0,26 0,64 0,20 0,12

Lainnya

(5)

(6)

(7)

0,03 0,12 0,06 0,07 0,19 0,48 0,23 0,24 0,23 0,00 0,13 0,08 0,10 0,15 0,11 0,09 0,15 0,29 0,15 0,00 0,00 0,09 0,08 0,00 0,07 0,00 0,24 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,14 0,11

0,00 0,08 0,06 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,16 0,00 0,06 0,03 0,02 0,00 0,07 0,00 0,03 0,12 0,13 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,02 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04

0,38 0,53 0,56 0,54 0,85 0,36 0,50 0,64 0,67 0,15 0,81 0,61 0,72 1,00 0,71 0,49 0,35 0,33 0,14 0,55 0,55 0,60 0,29 0,63 0,24 0,63 0,64 0,58 0,28 0,00 0,52 0,26 0,16 0,43 0,61



Lampiran 7.7.2

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Jenis Tindak Pidana yang Dialami, 2015




(2)

1,84 2,24 2,07 2,83 3,17 4,46 4,21 4,58 3,79 1,22 na 2,61 2,61 1,15 2,78 2,94 2,03 5,64 3,94 1,23 1,87 2,88 0,75 1,26 3,92 3,80 2,79 3,61 2,49 2,32 2,89 2,02 3,46 4,05 2,90

(3)

1,56 2,04 1,67 2,48 2,92 4,07 3,90 3,81 3,13 0,64 na 2,21 2,00 0,87 2,36 2,42 1,72 4,83 3,57 1,20 1,62 2,62 0,67 0,92 3,51 3,31 2,56 3,02 2,06 2,08 2,08 1,89 2,45 3,55 2,47

(4)

0,05 0,08 0,23 0,11 0,02 0,12 0,16 0,15 0,14 0,02 na 0,05 0,10 0,00 0,03 0,03 0,00 0,06 0,28 0,00 0,02 0,06 0,00 0,34 0,30 0,11 0,15 0,37 0,22 0,06 0,28 0,04 0,51 0,37 0,09

Lainnya

(5)

(6)

(7)

0,04 0,02 0,10 0,10 0,09 0,12 0,08 0,14 0,11 0,00 na 0,02 0,08 0,00 0,04 0,10 0,02 0,16 0,07 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,25 0,06

0,00 0,02 0,12 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na 0,00 0,01 0,00 0,01 0,03 0,00 0,00 0,07 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,02 0,02 0,23 0,00 0,01

0,20 0,15 0,38 0,34 0,21 0,24 0,06 0,64 0,46 0,55 na 0,38 0,52 0,28 0,38 0,49 0,30 0,72 0,23 0,03 0,28 0,14 0,09 0,00 0,13 0,39 0,20 0,30 0,30 0,19 0,57 0,11 0,35 0,35 0,36



Lampiran 7.8

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Anggota Rumah Tangga yang Pernah Menjadi Korban Tindak Pidana, 2015


Keberadaan ART yang Pernah Menjadi Korban Tindak Pidana Ada

(1)

(2)

Total

Tidak Ada (3)

(4)


2,44 3,13 2,90 3,94 3,58 4,81 4,69 4,53 3,61 2,57 4,44 3,37 3,08 4,35 3,23 3,58 2,49 5,82 3,94 2,20 2,36 3,27 2,14 3,41 4,07 4,75 3,27 4,56 3,86 2,47 3,92 2,75 4,67 4,42

97,56 96,87 97,10 96,06 96,42 95,19 95,31 95,47 96,39 97,43 95,56 96,63 96,92 95,65 96,77 96,42 97,51 94,18 96,06 97,80 97,64 96,73 97,86 96,59 95,93 95,25 96,73 95,44 96,14 97,53 96,08 97,25 95,33 95,58

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Indonesia

3,48

96,52

100,00



Lampiran 7.8.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Anggota Rumah Tangga yang Pernah Menjadi Korban Tindak Pidana, 2015 Perkotaan Provinsi


(1)

(2)

Total

Tidak Ada (3)

(4)


3,98 4,07 4,16 5,69 4,60 5,49 5,83 4,38 3,41 2,83 4,44 3,77 3,65 5,83 3,72 3,87 2,77 6,08 3,94 4,52 3,34 3,80 2,97 5,17 4,24 7,78 4,11 6,90 6,46 3,10 5,47 4,66 6,74 5,56

96,02 95,93 95,84 94,31 95,40 94,51 94,17 95,62 96,59 97,17 95,56 96,23 96,35 94,17 96,28 96,13 97,23 93,92 96,06 95,48 96,66 96,20 97,03 94,83 95,76 92,22 95,89 93,10 93,54 96,90 94,53 95,34 93,26 94,44

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Indonesia

4,05

95,95

100,00



Lampiran 7.8.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Anggota Rumah Tangga yang Pernah Menjadi Korban Tindak Pidana, 2015 Perdesaan Provinsi


(1)

(2)

Total

Tidak Ada (3)

(4)


1,84 2,24 2,07 2,83 3,17 4,46 4,21 4,58 3,79 1,22 na 2,61 2,61 1,15 2,78 2,94 2,03 5,64 3,94 1,23 1,87 2,88 0,75 1,26 3,92 3,80 2,79 3,61 2,49 2,32 2,89 2,02 3,46 4,05

98,16 97,76 97,93 97,17 96,83 95,54 95,79 95,42 96,21 98,78 na 97,39 97,39 98,85 97,22 97,06 97,97 94,36 96,06 98,77 98,13 97,12 99,25 98,74 96,08 96,20 97,21 96,39 97,51 97,68 97,11 97,98 96,54 95,95

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Indonesia

2,90

97,10

100,00



Lampiran 8.1

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Lansia, 2015



Rumah Tangga yang Terdapat Lansia (2)

21,60 22,07 28,55 15,61 19,73 21,56 19,57 23,30 20,05 11,51 18,99 22,95 33,02 32,82 32,31 17,45 28,22 21,08 26,87 21,97 15,65 19,19 15,92 17,68 28,14 23,42 29,14 21,53 22,04 21,56 23,70 20,17 13,63 8,11 25,14

Lansia Ada, Tinggal Sendirian (3)

17,15 13,92 12,76 8,62 9,21 7,20 11,54 8,47 13,01 10,59 6,52 16,76 13,36 15,99 13,52 8,93 7,91 13,38 7,52 7,36 10,44 13,67 7,30 7,51 8,67 7,59 8,48 10,27 7,94 9,42 7,24 6,09 6,02 6,06 12,55

Ada, Tinggal Bersama ART Lain (4)

82,85 86,08 87,24 91,38 90,79 92,80 88,46 91,53 86,99 89,41 93,48 83,24 86,64 84,01 86,48 91,07 92,09 86,62 92,48 92,64 89,56 86,33 92,70 92,49 91,33 92,41 91,52 89,73 92,06 90,58 92,76 93,91 93,98 93,94 87,45

Total (5)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


244 Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016|245

Lampiran 8.1.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Lansia, 2015 Perkotaan Provinsi (1)



19,54 21,93 25,63 14,85 21,49 22,25 17,04 22,19 21,04 10,15 18,99 21,61 32,09 28,20 30,28 15,71 24,18 21,30 23,23 23,56 14,98 17,82 15,81 17,60 27,08 22,20 26,13 18,33 22,47 25,08 22,03 19,60 13,39 13,02 23,55


10,91 10,14 8,98 6,05 6,41 5,21 8,71 6,71 9,52 6,42 6,52 14,10 13,70 18,03 11,87 5,91 4,85 13,22 5,50 6,42 6,87 10,32 4,71 7,37 8,19 7,07 6,47 7,32 8,04 8,55 5,69 3,07 2,40 2,95 11,14


89,09 89,86 91,02 93,95 93,59 94,79 91,29 93,29 90,48 93,58 93,48 85,90 86,30 81,97 88,13 94,09 95,15 86,78 94,50 93,58 93,13 89,68 95,29 92,63 91,81 92,93 93,53 92,68 91,96 91,45 94,31 96,93 97,60 97,05 88,86

Total (5)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00



Lampiran 8.1.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Keberadaan Lansia, 2015 Perdesaan Provinsi (1)



22,40 22,22 30,45 16,10 19,01 21,20 20,65 23,65 19,13 18,58 na 25,52 33,78 42,78 34,13 21,22 34,77 20,92 27,81 21,31 16,00 20,22 16,11 17,77 29,04 23,81 30,86 22,83 21,81 20,74 24,81 20,38 13,77 6,51 26,75


19,26 17,49 14,83 10,13 10,50 8,29 12,54 9,00 16,62 22,49 na 21,08 13,10 13,10 14,84 13,79 11,38 13,50 7,95 7,79 12,13 15,86 11,58 7,67 9,05 7,74 9,45 11,23 7,89 9,66 8,15 7,19 8,07 8,08 13,80


80,74 82,51 85,17 89,87 89,50 91,71 87,46 91,00 83,38 77,51 na 78,92 86,90 86,90 85,16 86,21 88,62 86,50 92,05 92,21 87,87 84,14 88,42 92,33 90,95 92,26 90,55 88,77 92,11 90,34 91,85 92,81 91,93 91,92 86,20

Total (5)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


246 Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016|247

Lampiran 8.2

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Lansia Menurut Provinsi, Klasifikasi Wilayah, dan Keberadaan Anggota Rumah Tangga Lain yang Berumur Kurang dari 60 Tahun, 2015 Klasifikasi Wilayah

Provinsi

Perkotaan + Perdesaan Ada

(1)

Tidak Ada

Perkotaan Ada

Perdesaan

Tidak Ada

Ada

Tidak Ada

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


92,03 88,28 88,92 92,16 90,91 90,13 87,40 89,04 89,58 92,13 94,37 85,34 86,85 84,91 88,04 93,22 89,32 88,85 94,70 93,02 91,17 89,77 91,33 89,16 87,15 91,87 92,39 91,25 90,89 92,19 94,14 94,53 94,93 91,21

7,97 11,72 11,08 7,84 9,09 9,87 12,60 10,96 10,42 7,87 5,63 14,66 13,15 15,09 11,96 6,78 10,68 11,15 5,30 6,98 8,83 10,23 8,67 10,84 12,85 8,13 7,61 8,75 9,11 7,81 5,86 5,47 5,07 8,79

92,67 91,06 89,86 92,93 95,39 92,26 91,10 89,88 90,78 93,85 94,37 87,67 87,36 86,45 89,02 93,65 93,40 90,58 95,98 95,42 91,33 89,87 92,69 90,17 87,22 93,98 94,34 92,92 93,07 90,92 94,46 98,20 96,66 96,72

7,33 8,94 10,14 7,07 4,61 7,74 8,90 10,12 9,22 6,15 5,63 12,33 12,64 13,55 10,98 6,35 6,60 9,42 4,02 4,58 8,67 10,13 7,31 9,83 12,78 6,02 5,66 7,08 6,93 9,08 5,54 1,80 3,34 3,28

91,79 85,43 88,37 91,70 88,75 88,93 86,03 88,78 88,24 86,23 0,00 81,21 86,45 82,85 87,23 92,46 84,38 87,59 94,41 91,89 91,09 89,71 88,91 87,95 87,09 91,24 91,41 90,68 89,70 92,55 93,94 93,14 93,89 87,41

8,21 14,57 11,63 8,30 11,25 11,07 13,97 11,22 11,76 13,77 0,00 18,79 13,55 17,15 12,77 7,54 15,62 12,41 5,59 8,11 8,91 10,29 11,09 12,05 12,91 8,76 8,59 9,32 10,30 7,45 6,06 6,86 6,11 12,59

Indonesia

88,60

11,40

89,85

10,15

87,46

12,54



Lampiran 8.2

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Lansia Menurut Provinsi, Klasifikasi Wilayah, dan Keberadaan Anggota Rumah Tangga Lain yang Berumur Kurang dari 60 Tahun, 2015 Klasifikasi Wilayah

Provinsi


Perkotaan

Perdesaan

Ada

Tidak Ada

Ada

Tidak Ada

Ada

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


92,03 88,28 88,92 92,16 90,91 90,13 87,40 89,04 89,58 92,13 94,37 85,34 86,85 84,91 88,04 93,22 89,32 88,85 94,70 93,02 91,17 89,77 91,33 89,16 87,15 91,87 92,39 91,25 90,89 92,19 94,14 94,53 94,93 91,21

7,97 11,72 11,08 7,84 9,09 9,87 12,60 10,96 10,42 7,87 5,63 14,66 13,15 15,09 11,96 6,78 10,68 11,15 5,30 6,98 8,83 10,23 8,67 10,84 12,85 8,13 7,61 8,75 9,11 7,81 5,86 5,47 5,07 8,79

92,67 91,06 89,86 92,93 95,39 92,26 91,10 89,88 90,78 93,85 94,37 87,67 87,36 86,45 89,02 93,65 93,40 90,58 95,98 95,42 91,33 89,87 92,69 90,17 87,22 93,98 94,34 92,92 93,07 90,92 94,46 98,20 96,66 96,72

7,33 8,94 10,14 7,07 4,61 7,74 8,90 10,12 9,22 6,15 5,63 12,33 12,64 13,55 10,98 6,35 6,60 9,42 4,02 4,58 8,67 10,13 7,31 9,83 12,78 6,02 5,66 7,08 6,93 9,08 5,54 1,80 3,34 3,28

91,79 85,43 88,37 91,70 88,75 88,93 86,03 88,78 88,24 86,23 0,00 81,21 86,45 82,85 87,23 92,46 84,38 87,59 94,41 91,89 91,09 89,71 88,91 87,95 87,09 91,24 91,41 90,68 89,70 92,55 93,94 93,14 93,89 87,41

8,21 14,57 11,63 8,30 11,25 11,07 13,97 11,22 11,76 13,77 0,00 18,79 13,55 17,15 12,77 7,54 15,62 12,41 5,59 8,11 8,91 10,29 11,09 12,05 12,91 8,76 8,59 9,32 10,30 7,45 6,06 6,86 6,11 12,59

Indonesia

88,60

11,40

89,85

10,15

87,46

12,54

(1)



Tidak Ada

Lampiran 8.3

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Frekuensi Partisipasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal, 2014 Perkotaan + Perdesaan

Provinsi

Rumah Tangga yang Terdapat Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Lingkungan Tempat Tinggal

(1)

Selalu (3)

Sering (4)

Jarang (5)

Tidak Pernah

Jumlah

83,72

2,74

21,12

37,45

(6)

(7)

38,68

100,00

Sumatera Utara

81,50

2,59

22,83

38,24

36,35

100,00

Sumatera Barat

90,32

3,99

21,49

39,76

34,76

100,00

Riau

95,94

5,81

28,47

38,23

27,49

100,00

Jambi

93,01

4,85

41,62

33,00

20,52

100,00

Sumatera Selatan

87,30

4,01

25,45

38,54

32,00

100,00

Bengkulu

92,30

5,58

24,94

33,49

35,99

100,00

Lampung

87,79

2,99

22,46

37,62

36,92

100,00


91,55

0,86

16,79

39,89

42,46

100,00

Kepulauan Riau

95,43

5,33

20,06

43,55

31,06

100,00

DKI Jakarta

93,94

4,18

17,26

35,85

42,70

100,00

Jawa Barat

88,55

3,82

18,37

40,52

37,28

100,00

Jawa Tengah

94,39

9,56

40,40

25,23

24,80

100,00

DI Yogyakarta

99,86

13,99

55,50

16,65

13,86

100,00

Jawa Timur

90,66

8,57

31,81

27,29

32,34

100,00

Banten

85,13

2,18

20,02

40,79

37,02

100,00

Bali

93,06

7,52

24,44

23,05

44,99

100,00

Nusa Tenggara Barat

72,91

4,87

21,05

25,32

48,76

100,00

Nusa Tenggara Timur

81,83

8,15

30,60

32,18

29,07

100,00

Kalimantan Barat

87,09

3,88

25,03

39,20

31,89

100,00

Kalimantan Tengah

92,67

4,34

28,93

40,75

25,98

100,00

Kalimantan Selatan

90,70

5,36

28,42

36,24

29,98

100,00

Kalimantan Timur

89,99

3,71

25,67

37,65

32,98

100,00

Kalimantan Utara1 Sulawesi Utara

na

na

na

na

na

na

93,52

10,26

34,42

33,98

21,34

100,00

Sulawesi Tengah

89,10

4,69

21,95

38,04

35,33

100,00

Sulawesi Selatan

85,91

6,04

18,66

24,87

50,43

100,00

Sulawesi Tenggara

91,21

6,14

22,66

27,62

43,58

100,00

Gorontalo

93,72

4,20

27,89

34,32

33,60

100,00

Sulawesi Barat

87,52

2,04

22,88

30,18

44,90

100,00

Maluku

91,96

2,77

22,47

40,18

34,58

100,00

Maluku Utara

84,02

5,39

18,81

41,79

34,01

100,00

Papua Barat

77,37

3,37

19,36

30,78

46,49

100,00

Papua

79,72

2,96

26,39

45,10

25,55

100,00

Indonesia

89,42

5,89

27,06

33,41

33,64

100,00

Aceh

(2)

Frekuensi Partisipasi Kegiatan Sosial

Sumber : Susenas Modul Hansos, 2015 Catatan : 1Data tidak tersedia, Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Kalimantan Timur


Lampiran 8.3.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Frekuensi Partisipasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal, 2014 Perkotaan Rumah Tangga yang Terdapat Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Lingkungan Tempat Tinggal

Provinsi

(1)

Selalu

(5)

Tidak Pernah

Jumlah

18,32

37,29

(6)

(7)

39,42

100,00

Sumatera Utara

78,80

1,60

19,19

37,04

42,17

100,00

Sumatera Barat

93,19

5,06

23,73

36,42

34,79

100,00

Riau

94,32

4,28

30,13

37,49

28,10

100,00

Jambi

91,86

7,93

36,47

35,85

19,74

100,00

Sumatera Selatan

76,17

8,23

24,48

32,56

34,73

100,00

Bengkulu

93,03

5,70

29,57

31,36

33,37

100,00

Lampung

84,71

3,23

20,65

34,49

41,63

100,00


89,87

1,49

18,91

35,72

43,88

100,00

Kepulauan Riau

94,94

4,61

18,29

46,06

31,04

100,00

DKI Jakarta

93,94

4,18

17,26

35,85

42,70

100,00

Jawa Barat

89,39

5,09

19,93

40,03

34,95

100,00

Jawa Tengah

94,79

9,39

42,20

24,70

23,71

100,00

DI Yogyakarta

99,80

13,39

55,13

14,35

17,13

100,00

Jawa Timur

92,90

9,53

32,50

27,02

30,95

100,00

Banten

87,63

2,03

22,63

44,42

30,93

100,00

Bali

91,98

8,74

22,76

20,98

47,52

100,00

Nusa Tenggara Barat

75,17

4,30

18,70

24,32

52,67

100,00

Nusa Tenggara Timur

77,08

7,42

25,69

26,66

40,23

100,00

Kalimantan Barat

85,23

4,74

19,13

34,43

41,70

100,00

Kalimantan Tengah

91,38

3,23

21,13

41,64

33,99

100,00

Kalimantan Selatan

88,00

4,97

25,78

34,71

34,54

100,00

Kalimantan Timur

88,43

4,84

22,67

35,81

36,68

100,00

na

na

na

na

na

na

90,18

6,75

32,45

34,23

26,57

100,00

Sulawesi Tengah

88,02

6,04

17,72

29,32

46,92

100,00

Sulawesi Selatan

92,29

8,53

19,73

28,51

43,22

100,00

Sulawesi Tenggara

94,26

4,58

24,14

24,60

46,68

100,00

Gorontalo

88,40

3,30

26,39

26,52

43,79

100,00

Sulawesi Barat

90,36

2,25

17,46

25,47

54,82

100,00

Maluku

89,25

2,48

23,84

42,88

30,81

100,00

Maluku Utara

85,86

6,47

13,14

41,65

38,74

100,00

Papua Barat

77,59

4,34

13,53

23,89

58,24

100,00

Papua

83,99

2,83

21,62

34,11

41,44

100,00

Indonesia

90,18

6,29

26,43

33,31

33,97

100,00

Kalimantan Utara Sulawesi Utara

(4)

Jarang

4,97

1

(3)

Sering

87,81

Aceh

(2)




Lampiran 8.3.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Frekuensi Partisipasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal, 2014 Perdesaan Rumah Tangga yang Terdapat Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Lingkungan Tempat Tinggal

Provinsi

(1)

Selalu

(5)

Tidak Pernah

Jumlah

22,28

37,52

(6)

(7)

38,37

100,00

Sumatera Utara

84,06

3,47

26,05

39,29

31,19

100,00

Sumatera Barat

88,53

3,30

20,02

41,95

34,73

100,00

Riau

96,96

6,74

27,46

38,68

27,12

100,00

Jambi

93,49

3,59

43,73

31,83

20,84

100,00

Sumatera Selatan

93,09

2,21

25,86

41,08

30,84

100,00

Bengkulu

91,98

5,52

22,87

34,44

37,17

100,00

Lampung

88,79

2,92

23,03

38,60

35,45

100,00


93,23

0,25

14,75

43,91

41,09

100,00

Kepulauan Riau

98,13

9,18

29,51

30,13

31,18

100,00

DKI Jakarta

na

na

na

na

na

na

Jawa Barat

86,99

1,43

15,44

41,46

41,68

100,00

Jawa Tengah

94,06

9,70

38,94

25,67

25,69

100,00

DI Yogyakarta

100,00

15,29

56,29

21,55

6,88

100,00

Jawa Timur

88,71

7,69

31,17

27,53

33,60

100,00

Banten

79,36

2,56

13,36

31,51

52,57

100,00

Bali

94,80

5,59

27,09

26,30

41,02

100,00

Nusa Tenggara Barat

71,28

5,30

22,83

26,09

45,78

100,00

Nusa Tenggara Timur

82,99

8,31

31,71

33,43

26,54

100,00

Kalimantan Barat

87,87

3,53

27,44

41,14

27,89

100,00

Kalimantan Tengah

93,33

4,89

32,81

40,30

22,00

100,00

Kalimantan Selatan

92,63

5,62

30,22

37,28

26,88

100,00

Kalimantan Timur

92,52

1,96

30,30

40,49

27,25

100,00

na

na

na

na

na

na

96,28

12,98

35,94

33,78

17,30

100,00

Sulawesi Tengah

89,45

4,26

23,28

40,79

31,67

100,00

Sulawesi Selatan

82,30

4,46

17,97

22,55

55,01

100,00

Sulawesi Tenggara

90,02

6,79

22,06

28,86

42,30

100,00

Gorontalo

96,53

4,63

28,61

38,09

28,67

100,00

Sulawesi Barat

86,72

1,98

24,47

31,56

41,99

100,00

Maluku

93,81

2,96

21,59

38,43

37,02

100,00

Maluku Utara

83,31

4,96

21,07

41,84

32,13

100,00

Papua Barat

77,27

2,96

21,84

33,71

41,49

100,00

Papua

78,30

3,01

28,08

49,02

19,89

100,00

Indonesia

88,67

5,50

27,68

33,52

33,30

100,00


(4)

Jarang

1,82

1

(3)

Sering

82,14

Aceh

(2)




Lampiran 8.4

Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Frekuensi Partisipasi Kegiatan Keagamaan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal, 2014

Perkotaan + Perdesaan Rumah Tangga yang Terdapat Kegiatan Keagamaan di Lingkungan Tempat Tinggal

Provinsi

(1)

Selalu

Jarang

Tidak Pernah

(4)

(5)

9,40

57,48

27,28

5,85

100,00

Sumatera Utara

97,89

10,58

59,17

24,78

5,46

100,00

Sumatera Barat

97,43

11,07

43,76

36,84

8,33

100,00

Riau

98,44

12,98

50,86

27,97

8,19

100,00

Jambi

98,97

11,85

63,69

21,14

3,31

100,00

Sumatera Selatan

96,53

6,11

45,61

34,89

13,40

100,00

Bengkulu

97,91

9,24

45,56

33,51

11,69

100,00

Lampung

97,80

11,98

53,33

29,51

5,19

100,00


96,52

5,98

35,88

42,50

15,64

100,00

Kepulauan Riau

96,52

12,19

33,87

39,95

13,99

100,00

DKI Jakarta

98,15

4,48

34,36

41,34

19,81

100,00

Jawa Barat

98,80

11,45

44,90

35,19

8,46

100,00

Jawa Tengah

99,16

12,55

54,64

26,33

6,48

100,00

DI Yogyakarta

99,39

13,00

54,69

22,47

9,83

100,00

Jawa Timur

98,64

15,85

49,85

24,57

9,73

100,00

Banten

96,69

8,32

46,00

36,87

8,82

100,00

Bali

98,89

26,14

48,22

14,00

11,64

100,00

Nusa Tenggara Barat

97,24

16,45

54,33

22,62

6,60

100,00

Nusa Tenggara Timur

97,96

28,79

51,79

15,34

4,07

100,00

Kalimantan Barat

96,62

9,44

45,41

33,43

11,73

100,00

Kalimantan Tengah

97,71

10,29

55,05

29,48

5,18

100,00

Kalimantan Selatan

98,92

11,07

50,33

30,69

7,90

100,00

Kalimantan Timur

95,68

7,67

45,46

36,80

10,08

100,00

na

na

na

na

na

na

99,01

22,00

56,08

18,50

3,42

100,00

Sulawesi Tengah

94,81

14,34

49,73

25,88

10,05

100,00

Sulawesi Selatan

95,91

10,81

37,94

34,41

16,85

100,00

Sulawesi Tenggara

93,72

11,39

38,42

32,14

18,05

100,00

Gorontalo

98,75

10,31

45,82

33,11

10,77

100,00

Sulawesi Barat

96,07

13,58

46,38

25,69

14,35

100,00

Maluku

99,36

22,39

50,36

22,50

4,75

100,00

Maluku Utara

96,02

18,99

40,63

31,42

8,96

100,00

Papua Barat

96,32

19,28

41,90

25,45

13,37

100,00

Papua

97,21

18,25

51,96

24,10

5,69

100,00

Indonesia

98,14

12,55

48,88

29,54

9,04

100,00



(6)

Jumlah

98,27

1

(3)

Sering

Aceh


(2)

Frekuensi Partisipasi Kegiatan Keagamaan

(7)

Lampiran 8.4.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Frekuensi Partisipasi Kegiatan Keagamaan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal, 2014 Perkotaan Rumah Tangga yang Terdapat Kegiatan Keagamaan di Lingkungan Tempat Tinggal

Provinsi

(1)

(2)

Frekuensi Partisipasi Kegiatan Keagamaan Selalu

Jarang

Tidak Pernah

Jumlah

(4)

(5)

(6)

(7)

8,98

43,44

37,22

10,36

100,00

96,37

8,33

56,82

26,71

8,15

100,00

97,22

11,38

40,54

36,26

11,82

100,00

Riau

98,21

10,35

45,70

31,15

12,80

100,00

Jambi

98,15

8,38

52,81

32,14

6,67

100,00

Sumatera Selatan

95,43

7,23

33,34

35,70

23,74

100,00

Bengkulu

96,79

7,78

46,57

32,16

13,49

100,00

Lampung

95,80

6,96

49,71

34,09

9,23

100,00


97,04

7,04

32,75

43,56

16,65

100,00

Kepulauan Riau

96,20

11,28

31,18

41,73

15,81

100,00

DKI Jakarta

98,15

4,48

34,36

41,34

19,81

100,00

Jawa Barat

98,46

11,42

41,86

36,61

10,10

100,00

Jawa Tengah

98,94

10,98

52,84

27,68

8,50

100,00

DI Yogyakarta

99,11

11,59

56,08

20,63

11,71

100,00

Jawa Timur

98,51

14,79

48,63

24,65

11,94

100,00

Banten

96,10

5,77

42,22

40,80

11,21

100,00

Bali

98,21

19,88

45,38

17,66

17,07

100,00

Nusa Tenggara Barat

99,07

18,04

51,35

21,70

8,91

100,00

Nusa Tenggara Timur

95,51

31,13

46,05

15,14

7,67

100,00

Kalimantan Barat

92,78

9,02

38,43

32,76

19,79

100,00

Kalimantan Tengah

96,38

8,09

42,47

38,97

10,48

100,00

Kalimantan Selatan

98,78

10,68

44,69

32,79

11,84

100,00

Kalimantan Timur

95,27

7,83

41,06

38,06

13,05

100,00

na

na

na

na

na

na

98,49

16,05

56,82

21,56

5,57

100,00

Sulawesi Tengah

94,98

11,46

35,95

29,99

22,59

100,00

Sulawesi Selatan

95,61

9,75

36,78

33,43

20,05

100,00

Sulawesi Tenggara

94,01

5,96

36,69

31,58

25,77

100,00

Gorontalo

97,54

12,70

40,56

36,31

10,43

100,00

Sulawesi Barat

96,21

8,95

36,43

27,22

27,40

100,00

Maluku

99,11

25,11

47,37

22,18

5,34

100,00

Maluku Utara

91,12

11,85

31,72

38,06

18,37

100,00

Papua Barat

96,38

17,71

30,28

24,33

27,69

100,00

Papua

94,02

10,58

47,61

27,05

14,76

100,00

Indonesia

97,81

10,92

44,91

32,08

12,09

100,00

Aceh

98,43

Sumatera Utara Sumatera Barat


1

(3)

Sering



Lampiran 8.4.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Frekuensi Partisipasi Kegiatan Keagamaan di Lingkungan Sekitar Tempat Tinggal, 2014 Perdesaan Rumah Tangga yang Terdapat Kegiatan Keagamaan di Lingkungan Tempat Tinggal

Provinsi

(1)

(2)

Frekuensi Partisipasi Kegiatan Keagamaan Selalu (3)

Sering

Jarang

Tidak Pernah (6)

Jumlah

(4)

(5)

Aceh

98,21

9,56

62,92

23,43

4,10

100,00

(7)

Sumatera Utara

99,32

12,65

61,33

23,02

3,01

100,00

Sumatera Barat

97,56

10,87

45,76

37,19

6,18

100,00

Riau

98,58

14,61

54,08

25,99

5,32

100,00

Jambi

99,31

13,29

68,17

16,62

1,93

100,00

Sumatera Selatan

97,10

5,53

51,89

34,47

8,10

100,00

Bengkulu

98,40

9,87

45,11

34,11

10,91

100,00

Lampung

98,45

13,57

54,47

28,05

3,91

100,00


96,00

4,91

39,03

41,43

14,63

100,00

Kepulauan Riau

98,30

17,11

48,43

30,32

4,14

100,00

DKI Jakarta

na

na

na

na

na

na

Jawa Barat

99,42

11,51

50,42

32,60

5,47

100,00

Jawa Tengah

99,33

13,82

56,09

25,24

4,85

100,00

DI Yogyakarta

100,00

16,01

51,76

26,38

5,85

100,00

Jawa Timur

98,76

16,76

50,91

24,51

7,82

100,00

Banten

98,08

14,08

54,55

27,97

3,40

100,00

100,00

36,12

52,75

8,17

2,97

100,00

Nusa Tenggara Barat

95,93

15,26

56,56

23,30

4,88

100,00

Nusa Tenggara Timur

98,56

28,24

53,15

15,39

3,22

100,00

Kalimantan Barat

98,23

9,60

48,18

33,69

8,53

100,00

Kalimantan Tengah

98,39

11,38

61,31

24,76

2,55

100,00

Kalimantan Selatan

99,02

11,36

54,37

29,19

5,08

100,00

Kalimantan Timur

96,34

7,41

52,50

34,78

5,31

100,00

na

na

na

na

na

na

99,45

26,86

55,49

16,00

1,65

100,00

Sulawesi Tengah

94,76

15,26

54,15

24,57

6,02

100,00

Sulawesi Selatan

96,08

11,40

38,59

34,96

15,05

100,00

Sulawesi Tenggara

93,61

13,53

39,10

32,37

15,01

100,00

Gorontalo

99,38

9,06

48,54

31,45

10,94

100,00

Sulawesi Barat

96,03

14,89

49,18

25,26

10,67

100,00

Maluku

99,53

20,54

52,39

22,72

4,35

100,00

Maluku Utara

97,90

21,55

43,81

29,04

5,59

100,00

Papua Barat

96,30

19,95

46,83

25,92

7,30

100,00

Papua

98,26

20,68

53,34

23,17

2,81

100,00

Indonesia

98,47

14,15

52,81

27,02

6,02

100,00

Bali


1



Lampiran 9

Intrumen Analytic Hierarchy Process (AHP)

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Instrumen Penyusunan Bobot Indikator Pembentuk Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2016

No: …




3


4


5










PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA 2016

Recommend Documents