"KEBIJAKAN NASIONAL TENTANG INTEGRASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM MEWUJUDKANPEMBANGUNANYANG BERKESINAMBUNGAN" 1 Oleh: Diani Sadiawati, S.H., LL.M. 1
Pada dasamya sumber daya alam (SDA) tidak hanya mempunyai nilai ekonomis tetapijuga nilai keindahan, nilai penghormatan dan nilai kehidupan itu sendiri sebagai sebuah amanah. Selain itu sumber daya alam dikelola bukan hanya demi keberlangsungan pembangunan, tetapijuga keberlanjutan ekologis. Namun merupakan kenyataan yang sangat memprihatinkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pengelolaan sumber daya alam (SDA) belum menjadi acuan bagi pembangunan di sektor-sektor lain. Sebagai akibatnya bel urn tercipta keseimbangan baik antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mengarah pada visi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pengalamanjuga menunjukkan bahwa sumber daya alam selama ini hanya dieksploitasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlakukan terutama sebagai sumber devisa dan modal pembangunan. Kondisi demikian sudah tentu mengakibatkan terjadinya degradasi terhadap sumber daya alam seperti timbulnya krisis air, krisis pangan, krisis energi, dan lain-lain. Faktor lainnya yang juga wajib menjadi perhatian bersama bagi bangsa Indonesia adalah adanya globalisasi dan otonomi daerah. Kondisi-kondisi tersebut sudah seharusnya diantisipasi secara terencana, terarah dan berorientasi pada kesinambungan pengelolaan sumber daya alam yang seimbang antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologis. Berbagai kebijakan untuk lebih menjaga kesinambungan sumber daya alam secara nasional terus menerus dilakukan walaupun ditengah-tengah pertentangan antara keseimbangan kebutuhan ekonomi dengan ekologis. I.
2.
Disampaikan pada Seminar Integrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan, Kerjasama Antara Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Man usia Dengan Fakultas Hukum Universitas Tangjungpura Pontianak Tanggal 29-30 September 2003. Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Kementrian Negara PPN/Bappenas.
112
Beberapa ilustrasi yang dapat dipaparkan untuk menggambarkan kondisi sumber daya alam baik masa kini maupun nanti adalab sebagai berikut: 1.
2.
3.
Hutan dan Laban •
Laju deforestrasi meningkat dari 1.6 juta ba/tabun pada tabun 1990 menjadi 2.5 juta ba/tabun (1998-2000), dimana luas butan Indonesia berkurang antara 15-32,5 juta Ha dalam 20 tabun yang akan datang (World Resources Institute, 2002).
•
Program reboisasi yang cukup ambisius pun banya mampu memenubi kebutuban kayu sekitar 75% dari total kebutuban industri tabun 2020.
•
Kondisi butan yang parab mengancam ketersediaan air, kelestarian dan keanekaragaman bayati/biodiversitas, serta kualitas laban.
•
Kerugian akibat erosi permukaan tanab di Pulau Jawa mencapai Rp 2,45 - 2,94 trilyun per tabun dan berpotensi terus meningkat bingga di atas Rp 3,5 trilyun.
Pertanian •
Laju konversi laban pertanian 35.000 ba/tabun yang mengakibatkan penurunan produksi pertanian sebanyak 600 ribu ton gabab kenng giling;
•
Sekitar 80% laban pertanian tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, karena kerusakan ekosistem sawab (daya dukung laban menurun):
•
Ketergantungan produk pertanian impor semakin besar, yang mengancam keberlangsungan produk domestik.
Kelautan dan Perikanan •
Tingkat pencurian ikan secara destruktif diperairan Indonesia sangat tinggi yang mengakibatkan potensi kerugian ekonomi dan menjelang 2025 mencapai US$ 570 juta.
•
4.
Hutan mangrove terus berkurang yaitu dari 5,2 juta Ha pada tabun 1998 menjadi 3,2 juta Ha pada tabun 1999; Bahan Tambang •
Penambangan liar mempunyai potensi menimbulkan kerusakan lingkungan;
113
•
5.
Cadangan-sumberdaya mineral dan bahan gal ian secara umum akan menipis pada tahun 2025, karena kontribusi bagi devisa semakin kecil;
Air
•
Laju kebutuhan air diproyeksikan meningkat 10% per tahun, sedangkan ketersediaan air tanah menipis dan siklus hidrologis terganggu. Pada tahun 2015, konsumsi air (untuk pertanian, industri, perumahan dan pariwisata) mencapai 50% atau 35.000 juta m 3/tahun dari total ketersediaan air sebesar 69.131 juta m 3/tahun, dan 10 tahun kemudian diperkirakan semakin mendekati ambang batas ketersediaan air.
•
6.
Kebutuhan air di Pulau Jawa 2 (dua) kali lipat dibandingkan ketersediannya, sehingga menimbulkan krisis air.
Energi Tahun 2015 cadangan minyak semakin menipis, di mana peran minyak bumi akan digantikan oleh gas; Kebutuhan energi listrik diperkirakan meningkat 13 kali lipat; •
Cadangan min yak bumi nasional diperkirakan akan bertahan kurang dari 20 tahun. Cadangan gas alam dan batubara akan bertahan sekitar 70 tahun,
Kondisi-kondisi tersebut di atas pada dasamya menggambarkan bagaimana manusia Indonesia dituntut untuk mengolah dan memanfaatkan serta melestarikan sumber daya alam di Indonesia secara bijak dan bertanggung jawab, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara menyeluruh, terutama dalam rencana tahunan, rencanajangka menengah dan rencana jangka panjang. Rencana tahunan Memasuki tahun kelima (tahun 2004) pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2000 ten tang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), yang merupakan penjabaran dari GBHN 1999, kebijakan yang ditetapkan di bidang pengelolaan sumber daya alam ditujukan pada upaya mengelola sumber daya alam, baik yang dapat diperbarui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan 114
memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya; menegakkan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari perusakan sumber daya alam; mendelegasikan kewenangan dan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya alam; memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam; menerapkan secara efektif penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan tersebut sebagaimana diketahui dituangkan ke dalam 5 (lima) program pembangunan beserta indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu Program Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan. Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam; Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup; Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup; dan Program Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Sampai dengan tahun 2003, berbagai permasalahan dan kendala masih dihadapi dalam rangka mewujudkan pemenuhan baik dari arah kebijakan yang ditetapkan dalam GBHN 1999 maupun dalam rangka pelaksanaan kebijakankebijakan dan program-program yang ditetapkan, (gambaran lebih lanjut lihat rencana tahunan (Repeta Tahun 2004 untuk Pembangunan Pengelolaan Sumber Daya Alam sebagaimana terlampir. Arah Kebijakan Jangka Panjang dan Kebijakan Jangka Menengah Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pada tahun 2020 diperkirakanjumlah penduduk Indonesia akan mencapai 260 juta jiwa yang cenderung terkonsentrasi pada daerah perkotaan yang tersebar di wilayah pesisir. Sejalan dengan terpuruknya situasi ekonomi makro dan bertambahnya tingkat kemiskinan masyarakat, pemanfaatan sumberdaya alam sebagai komoditi primer (a.l : sumberdaya tambang, pertanian dan kehutanan) terasa semakin agresif dan eksploitatif. Berbagai aktivitas ekonomi yang berintensitas sangat tinggi telah merambah wilayah pertanian subur dan kawasan hutan yang menyebabkan wilayah tutupan hijau makin berkurang. World Resources Institute (2002) memproyeksikan bahwa dalam waktu kurang dari 20 tahun mendatang luas hutan di Indonesia akan berkurang antara 15 sampai dengan 32,5 juta hektar. Sementara itu permintaan akan energi bahan bakar minyakjuga menunjukkan peningkatan sampai sembilan kali lipat dan kebutuhan akan energi listrik meningkat 13 kali lipat. Tahun 2015 diperkirakan 115
cadangan minyak akan sangat tipis dan kemudian peran min yak diganti oleh gas alam. Jika semua kegiatan masih berjalan seperti saat ini, diperkirakan pada tahun 2025 nanti Indonesia akan mengalami berbagai krisis yang sangat serius. Berbagai pendapat menyatakan babwa tiga macam krisis yang akan mengakibatkan dampak paling mendalam bagi kehidupan masyarakat luas, yaitu krisis pangan, krisis air dan krisis energi. Ketiga krisis tersebut berkaitan dengan terjadinya degradasi lingkungan hidup yang dipicu oleh lonjakanjumlah penduduk, perubahan gaya hidup, serta kebijakan pembangunan - termasuk peraturan perundangan - yang cenderung masih bersifat 'loose' terhadap keberlangsungan kualitas lingkungan hidup. Dengan demikian situasi ini dapat membawa konsekuensi pada perilaku eksploitasi atas sumberdaya alam (SDA) yang semakin tidak terkendali. Berkaitan dengan proses perencanaanjangka panjang, paling tidak terdapat tiga perspektifyang sebaiknya digunakan dalam pembangunan sumberdaya alam. yaitu: Perspektif keseimbangan antara kesejahteraan dan pertumbuhan yang mencakup kelayakan ekonomi (economically viable), kelayakan sosial (socia!Zv acceptable), dan kelayakan lingkungan (environmentally sound). Perspektif koordinasi antar stakholder yang menekan pentingnya suatu kerangka acuan (guidelines) yang kredible. Perspektifpasar bebas yang melihat aspek perdagangan dan persaingan seperti diterapkannya labelisasi ekologis (ekolabeling) sebagai 'boriel' dalam perdagangan intemasional seiring dengan semakin menurunnya peranan tarif barier. Secara teoritis, komitmen seluruh masyarakat akan pentingnya kelestarian SDA dan lingkungan hidup dapat diarahkan melalui kebijakan strategis pembangunan berikut peraturan perundangan. Implementasi dari komitmen terse but diharapkan akan mampu menstimulasi terjadinya perubahan ke arah yang lebih menguntungkan, bukan saja bagi pemenuhan kebutuhan hidup penduduk saat ini tetapi bagi peningkatan kualitas kehidupan yang berkelanjutan.
B. Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Nasional Segala kebijakan dan peraturan mengenai SDA dan LH di tingkat nasional secara konstitusional dilandasi oleh UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara 116
(pemerintah) bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup ditujukan sebesar-besamya bagi kepentingan rakyat. Namun. Pemerintah Indonesia baru mengenal masalah lingkungan secara resmi sejak mengikuti sidang khusus PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm tanggal 5 Juni 1972, sejak itu pemerintah mulai memberikan perhatian mengenai persoalan lingkungan hidup. Berbagai kebijaksanaan serta perundang-undangan dan peraturan diterbitkan, antara lain: •
UU Nomor 4/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
•
UU Nomor 5/1990 yang mengatur tentang konservasi SDA hayati dan ekosistemnya.
•
UU Nomor 5/1994 ratifikasi konvensi PBB tentang keanekaragaman hayati
•
UU Nomor 23/1994 ratifikasi konvensi PBB mengenai perubahan iklim.
•
Keppres Nomor 23/92 tentang ratifikasi hasil Konvensi Wina mengenai perlindungan lapisan ozon dan juga Protokol Montreal tentang zat-zat perusak lapisan ozon.
•
PP No. 29/1986 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang kemudiandirevisi dengan PPNo. 5111993, dan terakhir direvisi lagi melalui PP No. 27/1999 dan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Dampak Lingkungan Nomor 09/2000.
•
Tahun 1996 Kementerian Lingkungan Hidup rnengumumkan hal yang menggembirakan yaitu dengan mengeluarkan "Agenda 21 Indonesia" sebagai hasil derivasi dari KTT Bumi di Rio Janeiro untuk diterapkan dalam pembangunan di setiap daerah di Indonesia.
•
Tahun 1997, Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengembangkan program untuk memasukan biaya 1ingkungan dalam pendapatan nasional, program ini dikenal dengan Green GDP (Gross Domestic Product ) untuk mengantisipasi era liberalisasi ekonomi yang dapat menstimulasi kegiatan produksi yang tidak ramah lingkungan dan memberi porsi perhatian yang besar pada kebutuhan generasi mendatang.
•
TAP MPR No. IV/MPR-RI/1999 ten tang GBHN 1999-2004, khususnya Bab IV, menyatakan secara tegas bahwa pendayagunaan SDA untuk 117
kemakmuran rakyat (pembangunan) harus memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan LH, pembangunan berkelanjutan, kepentingan, ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang. Demikian juga dalam UU No. 25/2000 tentang PROPENAS 1999-2004 yang menegaskan perlunya penyusunan UU tentang Pengelolaan SDA (UU PSDA) guna menjadi acuan resmi bagi semua pihak dalam menetapkan pengelolaan SDA, termasuk dalam penyusunan rencana ketja, aturan main. dan proses pertanggungjawaban.
•
UU Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 10 ayat (1), pemerintah daerah sesuai dengan kapasitasnya sekaligus bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan sebagai aset bangsa yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan berarti mengeksploitasi hasil sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,jika daerah tetjebak dalam pelaksanaan ini maka akan tetjadi ancaman terhadap pembangunan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Mencermati perkembangan mutakhir, saat ini telah tetjadi pergeseran paradigma dalam proses perencanaan pembangunan di Indonesia yang meliputi antara lain: •
Dalam proses pengambilan keputusan, telah tetjadi perubahan pendekatan dari yang bersifat top down ke arah pendekatan yang lebih bottom up.
•
Dari sisi kelembagaan, peran pemerintah yang selama banyak bergerak sebagai "pemain utama" sekaligus "provider" telah bergeser sebagai "fasilitator"dan "enabler".
•
Dari sisi pendekatan perencanaan, kebijakan otonomi daerah perlahanlahan telah menggeser perencanaan yang bersifat sektoral ke arah perencanaan yang bersifat regional (multisektoral).
•
Dari sisi kepentingan masyarakat lokal, lembaga masyarakat dan institusi adat semakin diakui dan dikedepankan perananannya sebagai public controller.
•
Dari pola pemanfaatan SDA, telah terjadi pergeseran kepentingan pemanfaatan dari yang berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek ke arah pemanfaatan yang lebih mementingkan keseimbangan alam dalam jangka panjang.
C. Isu-lsu Strategis (Sebuah Prakiraan Indonesia 2025) Ada 4 faktor kekuatan fungsional yang sating terkait dalam mempengaruhi 118
sistem dunia masa depan, termasuk Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. yaitu: • • • •
Jumlah dan sebaran penduduk di dunia yang tidak merata Interaksi pola organisasi geopolitik dunia Dampak dan manfaat teknologi, khususnya teknologi baru/terbarukan Sistem ekonomi pasar bebas
Pada kenyataannya tidak mudah menyeimbangkan bahkan mensinergikan kekuatan-kekuatan tersebut. Kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin negara atau dunia sangat mempengaruhi arah perubahan masa depan dunia. Pada dasamya para pemimpin atau pengambilan kebijakan dunia ini memiliki perbedaan pola pemikiran tentang pembangunan dan lingkungan, ada bersifat kontra pembangunan ekonomi, pro pembangunan ekonomi dan kompromi diantara keduanya. Perbedaan-perbedaan ini dapat menciptakan suatu bahaya konflik yang Iaten. Sebagai opsi dari tindak lanjut berbagai pemikiran di atas muncul opsi-opsi tindakan dalam masyarakat dunia sebagai berikut: • Bekerjasama • Berkompetisi • Berkonfrontasi dan negosiasi • Bertempur Pilihan-pilihan tersebut dalam prakteknya dapat menimbulkan fenomena dengan dasar asumsi situasi optimis dan situasi pesimis. Jika kita optimis maka kehidupan di dunia dengan sumberdaya yang tersedia akan mampu menjadi langgeng/berkelanjutan (sustain) tetapi sebaliknyajika para pengambil kebijakan cenderung mengeksploitasi sumberdaya secara berlebihan maka pada situasi pesimis ini dapat timbul kelangkaan, terutama krisis air, krisis pangan dan krisis energi.
I.
Pandangan "business as usual"
Dengan asumsi situasi secara urnurn yang berkembang di Indonesia masih sama dengan saat ini maka diperkirakan total populasi akan mencapai 260 juta dengan persebaran yang semakin terkonsentrasi di daerah perkotaan (50% tahun 2020). Sementara itu kota-kota besar yang berkembang pesat terkonsentrasi di daerah pesisir. Tekanan penduduk ini secara keseluruhan dapat mempengaruhi aktifitas ekonomi dan sosial kearah konsekuensi upayaupaya ekspansif, termasuk halnya penggunaan lahan. Kebutuhan sumberdaya yang melebihi ketersediaan da.pat mengakibatkan perambahan aktifitas ekonomi li9
dan sosial ke wilayah-wilayah yang memiliki resiko penurunan kualitas lingkungan. Berkurangnya wilayah konservasi hutan sampai diperkirakan 1 juta hektar per tahun atau akan terjadi kehilangan hutan sebesar 15 s/d 32,5 juta hektar. Selain berkurangnya kekayaan biodiversitas, berkurangnya luas hutan dapat menyebabkan bertambah luasnya danjumlah erosi tanah sehingga menyebabkan bencana banjir. Kemudian kejadian lain adalah perubahan fungsi daerah rawa yang berfungsi menjaga neraca air menjadi tanah persawahan atau pemukiman. Fenomena di atas menggambarkan adanya resiko degradasi kualitas sumberdaya air, khususnya di daerah perkotaan oleh besamya tekanan penduduk, buruknya sistem pengelolaan sumberdaya air. Selain itu Indonesia juga mengalami berkurangnya nilai sumberdaya taut. Kebijakan-kebijakan pembangunan masa lalu yang sebagian masih berjalan sampai saat ini tanpa disadari menciptakan kemudahan akan upaya eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya alam hingga sampai terhadap resource depletion yang berlebihan. khususnya terhadap sumber daya yang tergolong non-renewable. Lebih dari itu perubahan-perubahan yang terjadi di permukaan bumi tersebut selanjutnya akan mempengaruhi kondisi iklim mikro dan bahkan akhimya secara kumulatif juga memungkinkan mempengaruhi perubahan pola iklim makro. Secara garis besar perrnasalahan pengelolaan sumberdaya air, tanah dan udara serta unsurunsur yang terkait dapat pula menimbulkan konflik sosial, budaya dan ekonomi sebagai akibat adanya kelangkaan ketersediaan sumberdaya yang merata dan adil. Bel urn lagi, masalah yang berkaitan dengan penyediaan energi di mana diperkirakan sampai dengan tahun 2025 permintaan akan bahan bakar minyak meningkat 9 kali lipat dan sumberdaya listrik menjadi 13 kali lebih banyak. Sementara itu cadangan minyak akan menipis sehingga diperkirakan peran bahan bakar min yak akan diganti oleh gas alam. Tentunya perubahan ini akan mempengaruhi banyak kebiasaan kehidupan domestik maupun mekanisme industri yang sebelumnya tergantung bahan bakar minyak. Jika perlakuan terhadap energi ini masih sama seperti sekarang maka diperkirakan pada awal tahun 2000-an Indonesia akan mengalami krisis bahan bakar minyak sehingga kebutuhan bahan bakar ini akan dipenuhi melalui kebijakan impor. Seperti yang digambarkan di atas, maka apabila terjadi pendistribusian sumber daya energi yang tidak merata dan adil dapat memungkinkan terjadinya konflik sosial dan ekonomi.
2.
Pandangan Optimis Semakin terbukanya informasi dapat semakin bertambahnya pengetahuan
120
masyarakat akan pentingnya pelestarian SDA dan LH. Informasi yang berubah menjadi pengetahuan ini dapat meningkat menjadi pemahaman dasar bagi sikap dan tingkah laku masyarakat dalam memanfaatan SDA dan LH. Peran komunikasi untuk proses pembelajaran terus menerus ini manjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang mencintai dan menjiwai arti penting kelestarian SDA dan LH. Dengan asumsi terciptanya nilai masyarakat seperti ini maka segala perubahan yang dinamis di dunia termasuk di Indonesia dapat diarahkan dalam suatu situasi yang kondusifbagi peningkatan, kualitas kehidupan man usia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sebagai contoh adalah dikembangkannya teknologi yang ramah lingkungan. Sementara itu sejumlah penelitian meyakinkan bahwa diperlukan sikap dan cara berpikir kepemimpinan dari para pemimpin yang tepat guna untuk mewujudkan nilai masyarakat terhadap kelestarian SDA dan LH, akan menjadi pemicu sekaligus pengarah yang berpengaruh. Nilai-nilai tersebut di atas secara praktis dapat mempengaruhi segala kebijakan sektorpembangunan dan juga pembangunan wilayah. Sebagai tolok ukur untuk dapat menetapkan nilai ambang batas (threshold) yang optimal bagi pemanfaatan SDA dan LH bagi satu sistem pembangunan di suatu wilayah diperlukan suatu sistem Neraca Sumber Daya Alam (Natural Resource Accounting- NRA). NRA ini selain dapat menggambarkan status keadaan dan ketersediaan SDA dan LH yang eksisting juga dapat menjadi acuan bagi pemanfaatannya dimasa yang akan datang melalui suatu pendekatan analisa skenario. Sebagai suatu bagian dari sistem dunia maka informasi ini selayaknya bersifat terbuka. Adapun parameter yang tepat guna dalam praktek pengukurannya disesuaikan dengan nilai-nilai lokal yang terkait dengan nilainilai universal kelestarian SDA dan LH. Konsep ini berkaitan dengan asumsi bahwa dunia ini merupakan satu kesatuan sistem yang saling terkait. Melalui pemanfaat instrumen NRA ini maka dapat pula ditetapkan kebijakan tata ruang yang berorientasi pada daya dukung SDA dan LH pada daerah yang bersangkutan. NRA ini akan lebih efektif disertai dengan sistem peringatan dini (Early Warning System). NRA ini pula yang dapat memberikan inspirasi pengembangan porto folio SDA dan LH suatu daerah sehingga secara bertahap dapat dialihkan pandangan dari semata-mata melakukan eksploitasi (ekonomis) sumber daya yang ada di daratan menjadi timbulnya kecenderungan untuk lebih memperhatikan potensi sumber daya di laut dan daerah pesisimya. Keterbukaan sistem informasi yang terangkum dalam NRA ini disertai proses edukasi massal bagi seluruh stakeholder, paling tidak dapat memperlambat terjadinya penurunan kualitas danjumlah ketersediaan SDA 121
dan LH. Agar pemikiran ini dapat terimplementasi secara sistematis dan efektif diperlukan suatu rancangan kebijakan manajemen/pengelolaan yang mampu mengoperasikan secara optimal konsep penanganan kelestarian SDA dan LH bagi kepentingan seluruh stakeholders. Berkaitan dengan situasi Indonesia maka efektifitas kebijakan di atas dapat dilakukan melalui terselenggaranya penegakan hukum yang efektifpula.
3.
Pandangan Pesimis
Dengan asumsi bahwa tekanan penduduk semakin berat akibat terus bertambahnya jumlah penduduk secara signifikan dan terkonsentrasi di sejumlah wilayah tertentu saja, khususnya wilayah pesisir, maka upaya untuk menjaga kelestarian SDA dan LH pun dapat terancam. Ditambah lagi dengan semakin berkembang generasi masyarakat yang berkarakter hedonis dengan pola konsumsi terhadap sumber daya yang sulit dikendalikan diperkirakan dapat terjadi berbagai krisis kelangkaan sumber daya, khususnya sumber daya yang pokok bagi kelangsungan kehidupan yaitu krisis pangan, air dan energi. Gambaran situasi di atas secara makro dapat disebabkan oleh masih berlangsungnya arah kebijakan pembangunan yang menitik beratkan sematamata pada kepentingan ekonomi. Dorongan untuk menciptakan proses demokratisasi melalui kebijakan pembagunan yang terdesentralisasi melalui konsep Otonomi Daerah dapat menambah upaya 'berlomba-lomba' meraih performa ekonomi daerah dengan mengandalkan eksploitasi SDA sehingga tanpa disadari dapat mengakibatkan ada ketidakseimbangan neraca lingkungan. Inilah contoh pemahaman yang keliru dari konsep pemulihan (recovery) ekonomi melalui pendekatan Resource Based Economy, yang hanya diartikan secara-sederhana sebagai pemanfaatan (baca: eksploitasi) SDA sebagai the last resort bagi pembiayaan ekonomi pembangunan Indonesia. Padahal konsep Resource Based ini mencakup pemanfaatan secara optimal tangible resources (SDA, kuantitas SDM, modal, dll), intangible resources (kualitas SDM) dan very intangible resources (mental, semangat, moral). Konsekuensi logis dari perlakuan ini adalah semakin mudah dan seringnya timbul bencana alam seperti banjir, erosi, kebakaran hutan, gelombang air pasang, punahnya sejumlah jems flora dan fauna. Akibat yang ditimbulkan oleh sempitnya pemahaman pembangunan untuk kesejahteraan ekonomi ini memerlukan tindakan total recovery yang butuh biaya mahal sementara itu negara semakin berkurang kemampuan dukungan finansialnya sebagai akibat krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan. Bahkan diperkirakan proses total recovery ini memerlukan waktu tidak bisa kurang dari 10 tahun. Apalagi jika recovery ini 122
tidak sekedar menggunakan instrumen ekonomi tetapi menggunakan instrumen dengan parameter yang berlaku dalam Neraca Sumber Daya Alam (Natural Resources Accounting). Tanpa adanya terobosan yang visoner dan berlandaskan keberanian moral yang hakiki dalam menjalankan pembangunan berlandaskan wawasan lingkungan disegala sektor dan wilayah rasanya sulit untuk dapat menahan apalagi meniadakan proses degradasi lingkungan di Indonesia di dalam jangka waktu yang panjang (sampai dengan tahun 2020) dan tentunya untuk jangka waktu yang lebih pendek. Visi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang di bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Sebagai sebuah lembaga perencanaan pembangunan nasional. Bappenas, mencoba untuk merumuskan visi dan misi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yaitu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Berkeadilan, dan berkeseimbangan, dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1.
Pengelolaan sumberdaya alam, didasarkan pada karakteristik lingkungan. ekononii, dan sosial budaya agar sistem pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup mampu memberikan dan menjaga kesinambungan pembangunan dengan mengedepankan keadilan dan keselarasan sosial.
3.
Sistem produksi.didorong untuk melindungi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta tertatanya sistem teknologi yang mampu menemukan solusi baru, sistem hubungan internasional yang mendukung pola perdagangan yang berkelanjutan, serta sistem kemitraan yang fleksibel.
4.
Sumberdaya yang terbarukan (renewable resources) dikelola pada tingkat basil yang bemilai strategis dan berkelanjutan. Sementara itu sumberdaya yang tak terbarukan (non-renewable resources) harus dikelola dengan hati-hati serta secara selektif dan efisien dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup bagi terciptanya keseimbangan seluruh bentuk kehidupan di bumi, meminimalkan dampak negatifyang timbul akibat pemanfaatan SDA, menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat, serta mendukung pembangunan nasional pada seluruh bidang/ sektor.
5.
Pemanfaatan sumberdaya alam perlu memperhatikan daya dukung dan kemampuan asimilasinya baik dalam konteks ekologis, ekonomis, maupun sosial. Kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup 123
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan pembangunan ekonomi, infrastruktur, sosial budaya. hukum, politik, pertahanan keamanan, sumberdaya manusia, dan pembangunan daerah. 6.
Kebijakan pembangunan nasional didorong dengan memperhatikan upaya untuk memelihara sumberdaya yang ada sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Konsepsi pembangunan yang dikedepankan tidak hanya disusun untuk mengejar pertumbuhan semata-mata (to get something bigger), tetapi juga harus dilandasi oleh keinginan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik (to make something better).
7.
Demi memelihara dan meningkatkan kualitas sumberdaya alam nasional sebagai basis keberlanjutan pembangunan Indonesia, pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan (renewable resources) harus rasional, optimal, dan efisien sesuai dengan renewable level yang disyaratkan. Pengelolaan sumberdaya alam terbarukan yang saat ini sudah berada dalam kondisi kritis (hutan, pertanian, perikanan, dan perairan) lebih diarahkan pada pemanfaatan aspek-aspek tak berwujud (intangible), misalnyajasa lingkungan dari sumberdaya alam tersebut. Hasil atau pendapatan negara yang berasal dari pemanfaatan jasa lingkungan tersebut sebaiknya diinvestasikan kembali untuk kepentingan rehabilitasi.
8.
Pemanfaatan sumber-sumber alam yang tidak terbarukan (non-renewable resources) dapat diteruskan namun harus diimbangi dengan upaya untuk mencari sumber alternatif atau bahan subsitusi yang lebih ramah lingkungan, terutama bagi beberapa bahan tambang atau sumberdaya energi yang sudah semakin tipis volume cadangannya. Hasil atau pendapatan negara yang diperoleh dari kelompok sumberdaya alam ini selain dimanfaatkan bagi pembangunan di berbagai bidang,juga diarahkan untuk memperkuat pendanaan dalam rangka pencarian sumber-sumber alam altematif, bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
9.
Kebijakan industrialisasi dan infrastruktur diarahkan untuk tidak mengeksploitasi sumberdaya alam tak terbarukan dan didorong untuk memanfaatkan secara efisien dan rasional sumberdaya alam terbarukan sesuai dengan renewable level yang disyaratkan.
10. Sumber daya alam terbarukan yang sudah berada pada kondisi mengkhawatirkan (seperti hutan, perairan, dan perikanan) dipertahankan dengan meningkatkan rehabilitasi sebagai bagian dari upaya pemeliharaan modal pembangunan (capital maintenance).
124
11. Kegiatan ekonomi semakin diarahkan pada kegiatan yang ramah lingkungan seperti kegiatan yang memanfaatkan bahan-bahan daur ulang; atau kegiatan yang lebih memanfaatkanjasa lingkungan, seperti industri pariwisata (ekowisata). 12. Kebijakan ekonomi didorong untuk memanfaatkan lebih banyak sumberdaya laut yang diikuti dengan inovasi kebijakan, teknologi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. 13. Diversifikasi pangan, pemanfaatan energi alternatif, pengendalian eksploitasi air tanah, dan penerapan teknologi bersih segera diprioritaskan dan ditindaklanjuti. 14. Dalam kerangka otonomi daerah dilakukan redefinisi dan reorientasi pengelolaan sumberdaya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperkuat kapasitas dan komitmennya menuju pembangunan yang berkelanjutan. Perhatian secara khusus diberikan bagi pengelolaan SDA yang berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI) agar tingkat degradasinya dapat dikendalikan sedini mungkin. 15. Pemberdayaan terhadap berbagai institusi sosial dan ekonomi di tingkat lokal ditingkatkan dalam rangka menciptakan partisipasi masyarakat yang bersifat kolaboratif dalam pengelolaan SDA dan LH. Pengakuan terhadap communal property rights terhadap sumberdaya alam dikembangkan agar dapat menjadi salah satu faktorpengendali dalam memelihara sumberdaya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat. 16. Penduduk yang saat ini berusia muda (berumur 5-25 tahun) diharapkan dapat berperan penting dalam pengelolaan SDA dan LH dan menjadi stimulator dalam penerapan konsepsi pembangunan berkelanjutan di Indonesia menjelang tahun 2025. Oleh karena itu diperlukan upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan kecintaan lingkungan melalui peningkatan pendidikan dan pembukaan kesempatan kerja, khususnya pada wilayah perdesaan yang terbatas aksesnya untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak. 17. Penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas, sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik, sumberdaya manusia yang berkualitas, perluasan penerapan etika lingkungan. serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap dikembangkan dalam rangka mendayagunakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeseimbangan. 125
Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
Sejalan dengan berbagai permasalahan yang akan dihadapi maka arah pembangunan utama dalam pembangunan SDA dan LH 2005-2009 diletakkan pada upaya pengarusutamaan (mainstreaming) pembangunan berkelanjutan kedalam setiap kegiatan pembangunan di semua sektor dan daerah yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembangunan berkelanjutan dan pemberantasan kemiskinan sangat berkaitan erat, serta tergantung kepada kualitas pengelolaan dan perlindungan dari sumber daya alam yang kita miliki termasuk hutan, mineral, laut, pangan, air dan keanekaragaman hayati. Untuk itu, kebijakan utama tersebut perlu didukung oleh kebijakan lainnya yang mencakup antara lain: 1.
Memanfaatkan SDA, termasuk jasa-jasa lingkungannya, secara optimal, efisien dan berkelanjutan dalam mendukung perekonomian nasional, dan sekaligus mendorong perubahan pola produksi dan konsumsi dengan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
2.
Memperkuat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan kearah pengelolaan SDA yang lebih baik, dengan mekanisme penguatan yang mapan;
3.
Meningkatkan kerangka pengelolaan yang efektif berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (good governance), termasuk penegakan hukum dan perluasan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan;
4.
Mendorong terwujudnya peningkatan kualitas hidup manusia antara lain melalui perbaikan tingkat kesehatan serta kualitas lingkungan, terutama bagi masyarakat yang rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan;
5.
Mewujudkan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi antara lain melalui dukungan kebijakan dan tatanan kelembagaan yang mendukung penerapan tersedianya mekanisme pendanaan bagi kegiatan perlindungan dan rehabilitasi lingkungan, termasuk pengembangan pembayaran jasa lingkungan; serta
6.
Meningkatkan upaya untuk aktif berperan-serta dalam perlindungan lingkungan global seperti perubahan iklim, perlindungan hutan, laut, air serta keanekaragaman hayati.
Kebijakan di masing-masing sektor yang terkait dengan SDA dan LH diarahkan agar selaras dengan kebijakan utama yang telah digariskan, sehingga pengembangan masing-masing sektor dijiwai semangat keberlanjutan dan keadilan untuk mencapai kemakmuran bangsa. 126
Langkah Kebijakan/Program Pokok Pcmbangunan Jangka Menengah 1.
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH Program ini bertujuan mendorong upaya pelaksanaan peningkatan kualitas dan akses informasi di bidang SDA dan LH termasuk peningkatan pelaksanaan neraca sumber daya alam dan PDB Hijau. Rendahnya kualitas dan kelengkapan data SDA dan LH yang tersedia mengakibatkan sulit untuk dilakukan suatu perencanaan yang bersifat jangka panjang dan komprehensifterhadap potensi SDAyang ada. Se!ain untuk meningkatnya kualitas ketersediaan dan akses terhadap data dan informasi, sasaran lain program ini adalah pengembangan indikator-indikator penentu dalam keberhasilan pengelolaan SDA dan LH yang berkelanjutan sebagai dasar pencapaian sasaran program pembangunan.
2.
Program Pemanfaatan Ekonomi SDA secara Berkelanjutan Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi sumber daya alam secara efisien, optimal dan lestari dalam mendukung perekonomian nasional. Program ini antara lain juga berisikan pengembangan insentifbagi para pelaku (stakeholders) dalam pengelolaan SDA dan LH atas pelaksanaan kegiatan yang memberi kontribusi penting terhadap upaya untuk mendorong perubahan ke arah pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
3.
Program Peningkatan Tata Kelola SDA dan LH yang Baik (Good Governance) Program ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tata kelola (good governance) dalam pengelolaan SDA dan LH melalui prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel. Selain itu, program ini juga bertujuan mendorong upaya penegakan hukum secara konsisten dan adil berdasarkan aturanaturan hukum, yang berlaku, mengkaji dan melaksanakan terobosan dalam pendanaan bagi pengelolaan SDA dan lingkungan, dan mendorong kegiatan yang berkaitan dengan kewajiban Indonesia memenuhi kesepakatankesepakatan global yang telah diikuti.
4.
Program Perlindungan dan Rehabilitasi SDA Program ini bertujuan untuk melindungi dan melestarikan SDA dari kerusakan, serta merehabilitasi ekosistem dan keanekaragaman hayati yang rusak agar berfungsi kembali sebagai penyangga sistem kehidupan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini harus disertai dengan advokasi dan penyadaran masyarakat akan pentingnya SDA sebagai sumber kehidupan bangsa baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. 127
5.
Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Program ini bertujuan untuk mencegah terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta memperbaiki lingkungan yang rusak karena adanya pencemaran, baik di darat, laut, perairan tawar, dan udara; sehingga mampu meningkatkan derajadlk:ualitas lingkungan hidup masyarakat.
128
