KEBIJAKAN INVESTASI ASING BIDANG PERTAMBANGAN DI KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO KASUS PT. PANI DHARMA MAS
SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Disusun Oleh: AJENG MAWADDAH PUYO E13112003
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN 2016
i
1
ABSTRAKSI AJENG MAWADDAH PUYO, E 131 12 003, "Kebijakan Investasi Asing Dalam Bidang Pertambangan di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Kasus PT. Pani Dharma MAS", dibawah bimbingan Dr. H. Adi Suryadi B., MA selaku pembimbing I dan Pusparida Syahdan. S.sos., MSI, Departemen Ilmu Hubungan internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran stakeholders dalam perumusan kebijakan investasi asing dan dampak kebijakan terhadap iklim investasi asing di kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh dari wawancara sedangakan data sekunder melalui studi pustaka. Adapun untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dan teknik penulisan yang digunakan adalah teknik deduktif. Berdasarkan peran stakeholders dapat terlihat Peran MNC yang tidak hanya sebagai institusi ekonomi bahkan sebagai institusi politik telah mempengaruhi kebijakan negara. Dalam peranannya KUD mencoba berbagai cara untuk dapat mengelolah IUP tersebut yaitu dengan mencari investor asing untuk dijadikan partner kerjasama. Pada konflik ini, peran negara yang diharapkan dalam melakukan pengawasan terlihat kurang peranannya. Selain itu adanya kebijakan politik pemerintah daerah yang memilih tidak memberikan persetujuan terhadap pengalihan IUP kepada perseroan terbatas, perusahaan Joint Venture PT. Pani Dharma Mas secara tidak langsung telah menjadikan satu alasan kuat untuk KUD DT dalam keputusan pemutusan kerjasamanya. Kebijakan ini kemudian memberi dampak negativ terhadap iklim investasi baik itu dari segi ekonomi non ekonomi dan pemerintahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. keberadaan MNC yang sering dipandang sebagai faktor yang menimbulkan hambatan untuk iklim kondusif dalam investasi, berbeda kenyataannya dengan kasus PT Pani Dharma Mas, dalam hal ini dapat dilihat bahwa hambatan investasi tersebut justru berasal dari dalam host country itu sendiri yang dalam hal ini adalah pihak lokal dalam wilayah penanaman modal asing. Kata Kunci: Kebijakan Investasi Asing, MNC, Iklim Investasi Asing
ii
2
ABSTRACT
AJENG Mawaddah Puyo, E 131 12 003, "Policy on Foreign Investment in Mining Sector in Pohuwato, Gorontalo Province. Case PT Pani Dharma MAS", under guidance of Dr. H. Adi Suryadi B., MA as first supervisor and Pusparida Syahdan. S.sos., MSI as second supervisor, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, University of Hasanuddin. This study aims to determine role of stakeholders in formulation of foreign investment policies and impact of policies on foreign investment climate in the district Pohuwato Gorontalo province. To achieve the objectives of study research method that authors was used the type of descriptive study with data collection through primary data and secondary data. Primary data was obtained from interviews while the secondary data through literature. As for analyzing data, the authors used a qualitative descriptive analysis techniques, and writing technique used was deductive technique. Base on role of stakeholders can be seen role of MNCs not only as an economic institutions even as political institutions having influence state policy. In it’s role KUD trying various ways to be able to manage IUP finding foreign investors to be partners of cooperation. In this conflict, the role of the state was expected to conduct supervision less visible role. Besides political policies of local governments that chose do not given consent to the transfer of IUP to a limited liability company, joint venture PT. Pani Dharma Mas indirectly has made a reason for KUD DT in the decision of termination of cooperation. This policy then gave negative impact on the investment climate both in terms of economic, non-economic and governance. The results of this study indicate that. The presence of MNC which is often seen as a factor that raises barriers for climate conducive to investment, unlike the case with the case of PT Pani Dharma Mas, in which case it can be seen that the investment barrier is actually derived from the host country itself, which in this case is the local the area of foreign investment. Keywords: Foreign Investment Policy, MNC, Foreign Investment Climate
iii
3
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Ekonomi politik internasional yang membahas persoalan ketimpangan distribusi dan kemiskinan telah menjadi salah satu topik yang diminati oleh dunia internasional.Di
bawah
rubrik
globalisasi
saat
ini,
dunia
internasional
menghendaki penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global.Hal tersebut kemudian menghasilkan berbagai bentuk produk globalisasi. Salah satubentuk produk tersebut berupa globalisasi perekonomian atau kapitalisme global, yang mencakup semua proses kegiatan ekonomi dan perdagangan yang semakin terintegrasi oleh seluruh negara-negara di dunia dan membentuk satu kekuatan pasar tanpa adanya rintangan batas teritorial negara, yang kemudian menjadikan pendekatan ekonomi dan politik di butuhkan dalam menjelaskan fenomena ini1. Adanya Globalisasi perekonomian, telah membuka jalan terhadap dana dari luar negeri (capital inflows) terutama dari negara-negara maju untuk memasuki negara lain, yang diantaranya adalah negara berkembang.Capital inflows yang memasuki pasar uang dan pasar modal di dalam negeri, memberikan modal yang dibutuhkan suatu negara dan menciptakan peluang untuk mengembangkan perekonomian dengan masuknya modal asing2. Selain sebagai perpindahan modal,
1
Robert Jackson., dan Goerg Sorensen, “Pengantar Studi Hubungan Internasional”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal. 228. 2 Raymond Vebnon, "International Investment And Internatonal Trade In The Product Cycle," http://bev.berkeley.edu/readings/International%20Investment%20and%20International%20Trade%20in%20t he%20Product%0Cycle.pdf. Diaksesdari internet, tanggal 16 Desember 2015.
1
Capital inflows juga memberikan manfaat kontribusi aliran industrialisasi dan modernisasi kepada host country3. Dalam sebuah negara yang menganut sistem terbuka, sumber utama dari Capital inflowsterdiri dari: pinjaman luar negeri, investasi langsung (Foreign Direct Investmen) dan investasi tidak langsung (investasi portofolio). Diantara tiga sumber utama tersebut, investasi asing adalah aktor utama yang dapat menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara secara signifikan. Karena dampak investasi asing yang menciptakanpercepatan pertumbuhanterhadapa host country, terutama terhadap negara berkembang. Dari dua bentuk investasi asingyang ada, investasi dalam bentuk Foreign Direct Investment memberikan keuntungan yang lebih potensial dibandingkan keuntungan yang diperoleh negara dari pinjaman luar negeri atau investasi portofolio itu sendiri. Dimana selain FDI bermanfaat terhadap pembangunan GDP (produk
domestik
bruto),
FDI
juga
membantu
negara
tuan
rumah
mengembangkan ekonomi melalui spillover (efek limpahan)teknologi, efek linkage (hubungan industrial) dan efek kompetisi4. Dampak dari liberalisasi, privatisasi,inovasidan teknologi, serta penurunan biaya transportasi, telekomunikasi, mobilitas modaldan pertumbuhan integrasi keuangandalam perkembangan perekonomian global, telah mendorong terjadinya pertumbuhan positif FDI di dunia.Kemampuan Foreign Direct Investment terhadap pembangunan dan pertumbuhan GDP, khususnya di negara-negara berkembang, menjadikan FDI sebagai sumber pendapatan yang sangat diperlukan 3
Ibid. Ibid.
4
2
negara
berkembang
untuk
mendorong
perkembangan
ekonomi
negaranya.Sejumlah negara di Asia pun telah menguji manfaat dari kehadiran FDI.Bersamaan dengan dan sebagian hasil dari keadaan ini, pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut telah melonjak. Diantaranya Singapura, Korea Selatan dan Hongkong, dimana berdasarkan presentase sejak tahun 1990 sampai tahun 2014 menyatakan FDI adalah sebagai sumber terbesar dari pembiayaan eksternal dalam pengembangkan ekonominya bahkan, pada tahun 2014 presentase FDI Hongkong terhadap GDP mencapai 35.77% dan Singapura senilai 22.42%5. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia yangpada pertengahan tahun 1997 pernah mengalami krisis ekonomi, telah menjadikan FDI sebagai momentum untuk menggerakkan kembali perekonomian nasional6. Berdasarkan pertimbangan bahwa Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang kaya akan sumber daya alam namun bersamaan dengan kelebihan itu Indonesia jugamasih berstatus sebagai negara berkembang dan menghadapi kesulitan dalam hal pendanaan serta membutuhkan modal yang cukup besar untuk membangun infrastrukturnya. Dengan adanya kotribusi FDI terhadap APBN yang memberi manfaat kepada Negara maupun masyarakat melalui hasil-hasil pembangunan di berbagai sektor dan daerah di Indonesia7, pemerintah telah mengatur pelaksanaan Foreign Direct Investment di Indonesia melalui UU No. 25 Tahun 2007 yang membahas tentang
5
UNCTD"Inward and outward flows and stock, annual, 1980 2014,"http://unctadstat.unctad.org/EN/Index.html, diakses dari internet, tanggal 16 Desember 2015. 6 Suparji, “Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia,” Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 14. 7 Ibid.
3
penanaman modal asing, dimana UU ini berperan sebagai pedoman investasi yang kondusif di dalam negeri . Dari berbagai cadangan sumberdaya alam nasional, Indonesia sebagai negara yang kaya akan komoditi mineral, menjadikan pertambangan sebagai salah satu primadona Foreign Direct Investmentdalam negeri.Investasi dalam bidang pertambangan ini pun telah menjadi bentuk FDI yang paling diminati oleh para investor asing saat ini. Bahkan ketertarikan investor asing terhadap pertambangan telah terlihat dari adanya investasi asing dalam bentuk FDI pertama di Indonesia pada 1967 oleh Freeport Indonesia, adalah dalam proyek tambang tembaga di Papua. Hal ini karena Indonesia pernah menjadi salah satu negara eksportir barang tambang mentah terbesar dunia8. Tabel 1.1. Tabel Mineral Logam Strategis Tahun 2013 NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KOMODITI
TOTAL SUMBERDAYA (TON) BIJIH LOGAM
TOTAL CADANGAN (TON) BIJIH LOGAM
Emas Primer Bauksit Nikel Tembaga Besi Pasir Besi Mangan Seng Timah Xenotim Monasit Perak Besi Primer
8.357.714.559,00 1.347.638.206,68
7.454,98 648.479.376,64
2.807.161.814,13 585.721.415,00
2.575,22 239.598.060,6
3.711.588.997,00 18.284.523.144.94
54.449.501,35 108.698.062,96
1.155.234.951,40 2.719.650.376,80
21.378.312,61 25.603.197,33
712.464.366,32 2.121.476.550,10
401.771.218,67 443.732.971,69
65.579.511,00 173.810.612,00
39.825.354,30 25.412.652,63
15.557.048,77 670.658.336,00
6.305.298,42 7.487.775,86
4.429.029,00 19.864.090,90
2.834.916,25 2.274.982,50
3.945.572.597,87 23.165.947,00
2.349.989,64 326,00
1.322.471.947,00 0,00
281.956,00 0,00
1.569.312.847.40 14.468.642.881,00 712.464.366,32
25.920,80 837.949,53 401.771.218,67 9
0,00
2.715,00 1.949.989,05 39.825.354,30
15.114.023.114,43
65.579.511,00
Sumber: Badan Geologi, kementrian ESDM 2015
Bahkan dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami kenaikan besaran sumber daya dan cadangan komoditas mineral logam yang cukup signifikan, salah 8
Kementiran ESDM, “Peluang Investasi Sektor ESDM,” Pusdatin ESDM, Jakarta, 2012, hal. 113.
9
Kementrian ESDM“Tabel Sumber Daya ESDM,” http://esdm.go.id/, diakses dari internet, tanggal 16 Desember 2015.
4
satunya yaitu sumber daya logam emas.Ketersediaan sumberdaya alam ini tentu memberikan nilai lebih terhadap iklim investasi Indonesia mengingatlimpahan SDA tidak tersedia di setiap negara.Disisi lain besaran kandungan SDA juga telah membantu menunjang minat investor asing untuk menanamkan modal di dalam negeri. Tabel .1.2. Statistik Kenaikan Sumber Daya dan Cadangan Logam Emas Tahun Tahun 2010 s.d. Tahun 2014
Sumber: Badan Geologi, kementrian ESDM 201510 Dalam memenuhi tujuan negara untuk menarik dan meningkatkan minat investor asing agar menanamkan investasinya, pelaksanaan investasi di Indonesia perlu merujuk pernyataan ilmuwan ekonomi internasional konvensional yang menegaskan bahwa modal asing selalu berusaha mencari kemungkinan maksimisasi melalui investasi yang dilakukan berdasar pertimbangan ekonomis mengenai iklim investasi yangmenguntungkan11. Berpatokan pada hal ini, maka
10
Ibid. Mochtar Mas’oed, “Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan,” Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal, 24. 11
5
sebagai negara berkembang yang berusaha memenuhi kepentingan nasional melalui momentum FDI, sangat penting bagi Indonesia yang berperan sebagai host country untuk terlebih dahulu memastikan iklim investasi di dalam negeri, apakah kondusif terhadap investasi asing atau sebaliknya.Karena Iklim investasi selalu dijadikan acuan yang paling signifikan oleh setiap investor asing sebelum menanamkan investasinyadan dengan stabilitas iklim inilah kemudian dapat disimpulkan, apakah Indonesia cukup menarik bagi investasi asing, atau tidak sama sekali. Pada umumnya kondisi kondusif yang diharapkan setiap investor dalam melakukan investasi bukan hanya mengenai persoalan ekonomi, tapi juga tergantung pada politik domestik dan internasional yang berkaitan dengan kekuasaan untuk menciptakan atau mengubah iklim investasi12.Keterkaitan mengenai politik dan ekonomi ini menegaskan bahwa dalam pelaksanaanya, ekonomi atau situasi pasar selalu didasarkan pada aturan-aturan politik, dimana regulasi dan aturan politik menyatakan kerangka kerja yang dengannya pasar berfungsi. Hal ini kemudian menjadikan kebijakan pemerintah yang pada pelaksanannya mengatur dan mengawasi proses pelaksanaan Investasi Asing dalam bidanga FDI, sebagai rujukan untuk meneliti iklim investasi, karena bersamaan dengannya ditentukan pula iklim terhadap pelaksanaan investasi di tempat penanaman modal. Dalam kerangka ekonomi politik, saat menelaah tentang FDI, kita akan menemukan berbagai kepentingan dari pihak yang berbeda, baik itu MNC selaku
12
Ibid.
6
investor asing, host country tempat dimana MNC mendirikan atau menanamkan investasinya, atau bahakanhome country yaitu negara induk, pusat dimana MNC beroperasi. Pada pelaksanaanya Sebagai host country, Indonesia berusaha mendapat keuntungan sebanyak mungkin dari MNC. Adanya benturan kepentingan dari setiap pihak dalam pelaksanaan FDI, cenderung menyebabkan konflik dalam penanaman modal yang melibatkan MNC. Konflik ini bisa saja karena adanya benturan kepentingan antara pihak MNC dengan pemerintah Host country, MNC dengan masyarakat lokal host country, mengingat banyak wilayah Indonesia yang masih belum terlalu ramah terhadap investor asing dan produk modernisasi yang datang bersamaan dengannya. Atau antara pihak MNC dengan investor lokal yang berperan sebagai partner dalam melakukan join venture. Kasus investasi asing yang melibatkan Salah satu MNC yaitu One Asia Resources dari Australia wilayah Indonesia yang terletak di kabupaten Pohuwato, provinsi Gorontalo. Adalah salah satu contoh dari benturan kepentingan berbagai pihak yang akhirnya melahirkan konflik pemutusan kerjasama secara sepihak pada tahun 2013, bahkan dengan adanya permasalahan ini sempat membuat pihak MNC melaporkanBupati Kabupaten Pohuwato pada tahun 2014 dengan tuntutan bahwa pemerintah tidak melakukan pengawasan dan membiarkan kasus yang melibatkan MNC dan KUD Dharma Tani Marisa terus berlarut-larut. Hal ini kemudian menjadi semakin menarik, karenajoint operation resource company (JORC)yang di lakukan antara KUD DT dan One Asia tersebut, adalah kerjasama
7
PMA pertama yang di lakukan oleh badan koperasi di Indonesia13.Disisi lain kegiatan investasi yang akhirnya melahirkan konflik, akan sangat mempengaruhi sudut pandang investor asing dalam melihat iklim investasi dalam negeri. Hal diatas kemudian membuat pengawasan investasi pemerintah, berupa kebijakan-kebijakan investasi asing dalam pertambangan yang diterapkan di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Goronalo tersebut akan dipertanyakan peranannya. Mengingat peranan politik pemerintah pada dasarnya diarahkan untuk menyediakan dasar bagi bekerjanya mekanisme pasar.Baik itu menjamin keamanan, kepastian hukum, melindungi hak milik, mencegah persaingan tidak sehat atau monopoli dalam pasar dan membangun infrastruktur. Pengawasan yang dalam bentuk kebijakaan pemerintah itulah yang menentukan pelaksanaan investasi asing antaraMNC One Asia Resourcesdan KUD Dharma Tani, yaitu PT. Pani Dharma Mas.Apakah kebijakan dalam pelaksanaan investasi ini telah sesuai dengan tata cara semstinya.Atau dari tiaptiap stakeholders yang berkepentingan dalam konflik ini juga telah mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik yang ada? Hingga tidak menutup kemungkinan dengan adanya benturan kepentingan dari masing-masing pihak kemudian mempengaruhi kegiatan investasi asing dalam pertambangan ini.Dalam hal ini juga tidak menutup kemungkinan konflik dalam investasi ini bisa saja disebabkan karena kehadiran MNC sebagai investor asing yang sering dianggap sebagai ancaman oleh daerah dalam penguasaannya terhadap sumberdaya alam di host country. 13
Abdul Azis Fusen Akib, Direktur PT Pani Dharma Mas, wawancara, Kabupaten Pohuwato , 16 Februari 2016.
8
Dari uraian latar belakang tersebut, maka skripsi ini akan membahas mengenai kebijakan investasi asing bidang pertambangan di kabupaten Pohuwato provinsi Gorontalo, kasus PT Pani Dharma Mas. B. Batasan dan Rumusan Masalah Menurut prespektif
liberal, ekonomi dan politik merupakan bidang yang
terpisah. Peran pemerintah terbatas pada pengelolaan pasar untuk menjamin bahwa semua perekonomian dalam hal ini investasi secara potensial dapat menguntungkan. Dimana Liberalisasi penanaman modal memberi perlindungan penuh kepada pemilik modal asing atau perusahaan multinasional, serta mengurangi hak pemerintah negara tuan rumah untuk mengendalikan arus modal asing. Peran negara yang utama dalam suatu negara adalah mewujudkan cita-cita dari bangsa itu sendiri, yang tentu saja ingin mewujudkan kesejahteraan warga negara Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah pusat di Indonesia telah memberikan setiap daerah di Indonesia hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri penanaman modal asing di setiap daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana semua MOU yang dilakukan dengan melibatkan investor asing, yang dalam hal ini pihak dari MNC One Asia Resources, berada langsung dibawah pengawasan pemerintah daerah Pohuwato di provinsi Gorontalo. Dengan kata lain kebijakan investasi asing dalam bidang pertambangan yang di terapkan di Kabupaten Pohuwato pada umumnya dan segala putusan kebijakan yang diambil pemerintahdi daerahnya pada khususnya,akan mempengaruhidan
9
menunjang suatuForeign Direct Investment di daerah tersebut. Disisi lain kebijakan tersebut nantinya akan menentukan kondisi di daerah tersebut dan mempengaruhi iklim investasi dalam negeri. Dalam perumusan kebijakan ini, pemerintah tidak selalu menjadi aktor tunggal yang memiliki peranan dalam perumusannya, peranan pihak-pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan didalamnya atau stakeholders, sedikit banyak tentu mengupayakan pencapaian tujuannya, adapun stakeholders yang dimaksud adalah; MNC sebagai penanam modal asing yang memiliki kepentingan terhadap maksimisasi kapitalnya, serta LSM (lembaga swadaya masyarakat) sebagai perwakilan masyarakat lokal di tempat penanaman investasi, juga memiliki peran yang cukup signifikan dalam perumusan kebijakan sejak awal kerjasama hingga munculnya konflik. Hal diatas merujuk pada konsep good governance yang mejelaskan bahwa tiga pilar utama yang mendukung kemampuan suatu bangsa terdiri dari: Negara/pemerintah, Sektor swasta dan masyarakat. sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal yang dalam konflik ini adalah KUD Dharma Tani dan One Asia Resources. Dengan ini stakeholders dalam konflik ini adalah: One Asia Resources sebagai MNC, KUD Dharma Tani Marisa, LSM Invacy sebagai perwakilan masyarakat lokal, dan negara/pemerintah daerah. Berdasarkan batasan masalah dan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis menyusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:
10
1. Bagaimana Peran stakeholders dalam perumusan kebijakan investasi asing di kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo? 2. Bagaimana dampak kebijakan investasi terhadap iklim investasi asing di kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo? C. Tujuan 1. Menjelaskan peran stakeholders dalam perumusan kebijakan investasi asing di kabupaten Pohuwato, provinsi Gorontalo. 2. Menjelaskan dampak kebijakan investasi terhadap iklim investasi asing di kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. D. Manfaat Penelitian 1. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi sekaligus saran kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya pemerintahan Pohuwato Provinsi Gorontalo selaku pengawas dan penentu keberhasilan utama dalam pelaksanaan investasi asing di daerahnya. 2. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan tambahan informasi bagi para peminat maupun peneliti lain, yang hendak melaksanakan penelitian tentang hubungan kebijakan pemerintah terhadap terbentuknya iklim investasi yang kondusif.
E. Kerangka Konseptual Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis merumuskan kerangka konseptual yang nantinya akan digunakan sebagai landasan teoritis yang relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Adapun landasan teori yang
11
digunakan dalam penelitian ini adalah konsep penanaman modal asing, teori MNC, analisis Stakeholders dan konsep Good Governance untuk melihat peran stakeholder dalam perumusan kebijakan serta hubungan antara kebijakan pemerintah dalam kasus PT. Pani Dharma Mas terhadap iklim investasi di daerah tersebut. Liberalisasi perdagangan internasional dan penanaman modal asing di Indonesia telah dilakukan sejak pemerintahan orde baru.Kebijakan penanaman modal Indonesia menunjukan kebijakan yang semakin liberal.Dan semakin liberal ketika ditandatanganinya LOI (Letter of Intent) yang merupakan paket kebijakan ekonomi antara Indonesia dan IMF. Liberalisasi penanaman modal memberi perlindungan penuh kepada pemilik modal asing atau perusahaan multinasional, serta mengurangi hak pemerintah negara tuan rumah untuk mengendalikan arus modal asing. Globalisasi ekonomi juga meliputi meningkatnya kebergantungan ekonomi nasional
melalui
perdagangan,
aliran
keuangan
dan
investasi
asing
langsung.internasional dan penanaman modal asing telah memainkan peran utama dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi terutama bagi negara berkembang dalam suatu proses globalisasi. Negara-negara yang maju maupun berkembang telah menjadikan negaranya menganut sistem ekonomi terbuka dan saling kertergantungan.Teknologi dan informasi juga sarana untuk memajukan perekonomian. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara republik Indonesia yang dilakukan oleh
12
penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun patungan dengan penanam modal dalam negeri14.Terdapat dua bentuk investasi dalam pemananaman modal asing, pertama Portofolio Investment yaitu arus modal internasional dalam bentuk aset-aset finansial seperti saham (stock), obligasi dan commercial pappers lainnya15. Kedua adalah Direct Investment yaitu investasi riil dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, tanah, bahan baku dan persediaan dimana investor terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol penanaman modal tersebut. Direct Investment ini biasanya dimulai dengan pendirian subsdiary atau pembelian saham mayoritas dari suatu perusahaan16. Adapun kelebihan penanaman modal asing
atauForeignDirect Investment
adalah17: 1. Sifatnya permanen/ jangka panjang 2. Memberi andil dalam ahli teknologi 3. Memberi andil dalam bidang keterampilan; dan 4. Membuka lapangan kerja baru. Diantara dampak positif
ForeignDirect Investment ini adalah membuka
lapangan kerja. Dengan adanya investasi, tenaga kerja yang terserap sangat banyak, seperti misalnya penanaman investasi di bidang tambang.Maka jumlah tenaga kerjanya yang terserap dalam bidang ini sekitar 12.000 orang.Sementara 14
Suparji, “Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia,” Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, 2002, hal.2. 15 Ibid. 16 Ibid. 17 Salim HS., dan Budi Sutrisno, “Hukum Investasi di Indonesia”, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hal. 39.
13
itu, untuk menanamkan investasi di bidang pasar modal, jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk itu sangat kecil. Dalam teorinya Alan M. Rughman menyatakan bahwa iklim investasi asing dipengaruhi oleh variable lingkungan dan variable internalisasi. Ada tiga jenis variable lingkungan yang menjadi perhatian18, yaitu: 1. Ekonomi 2. Nonekonomi; dan 3. Pemerintah Variable ekonomi menyususun suatu fungsi produksi keseluruhan suatu bangsa yang didefinisikan meliputi semua masukan faktor yang terdapat dalam masyarakat.Variable nonekonomi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kondisi budaya dan sosial masyarakat suatu negara.Dalam kenyataanya, setiap negara sesungguhnya mempunyai faktor ekonomi dan nonekonomi nasional yang identik. Faktor
ketiga
adalah
variabel
pemerintah.setiap
bangsa
mempunyai
kekhususan merek politisnya sendiri. Para politisi mencerminkan faktor spesifik lokasi bangsa dan bahkan menambahkan dengan suatu cara khusus. Selalu terdapat
keragaman
dalam
campur
tangan
pemerintah
dalam
bisnis
internasional.Konsep penanaman modal ini akan digunakan untuk menganalisis iklim investasi di kabupaten Pohuwato, dimana iklim investasi inilah yang menjadi alat ukur mengenai kondusif atau tidaknya suatu daerah sebagai tujuan para investor asing dalam menanamkan modalnya.
18
Ibid., hal. 161.
14
Untuk menentukan stakeholders dalom konflik ini penulis menggunakan konsep analisis stakeholders, dimana Stakeholders Adalah orang-orang, kelompok-kelompok, atau lembaga-lembaga yang kemungkinan besar terkena pengaruh dari satu kegiatan program/proyek baik pengaruh itu positif maupun negatif, atau sebaliknya yang mungkin memberikan pengaruh terhadap hasil keluaran program/proyek.Terdapat dua hal penting di sini, yaitu stakeholder yang mempunyai pengaruh (influence) dan stakeholder yang sangat berkepentingan dan mempunyai arti penting (importance). Disisi laininfluence lebih menunjukkan tingkat kekuasaan yang dimiliki stakeholder terhadap jalannya program. Hal ini dapat diuji melalui cara-cara pengendalian dan penguasaan mereka terhadap proses-proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui penguasaan terhadap jalannya proyek atau sebaliknya melalui perintangan terhadap jalannya proyek.Penguasaan ini bisa berasal dari status atau kekuasaan yang memang dimiliki, ataupun melalui hubungan informal dengan pemimpinpemimpin formal yang dimilikinya selama ini. Dalam penulisan ini penulis juga menggunakan konsep MNC.Dimana pada kerangka ekonomi politik internasional, terdapat tiga kepentingan dari pihak yang berbeda dalam MNC, yakni; MNC, host country (negara dimana MNC mendirikan atau menanamkan investasinya), dan home country (negara pusat dimana MNC beroperasi).MNC adalah perusahaan yang ingin beroperasi di seluruh dunia, dengan sesedikit mungkin aturan yang membatasinya. Sementara host country berusaha mendapat keuntungan sebanyak mungkin dari MNC. Home country, ingin investasi luar negeri yang ditanamkan di negara lain aman. Hal
15
inilah yang membuat konflik seringkali terjadi, karena ada benturan terhadap kepentingan-kepentingan ini. Menurut Streeten pada dasarnya hubungan yang bersifat pertentangan (konflik) atau pun penolakan serta kerjasama antara MNC dan negara penerima modal dapat dilihat pada tiga sisi yaitu19: 1. MNC adalah usaha swasta dengan motif untuk mencari keuntungan, sedangkan bagi negara penerima modal, mengharapkan MNC membantu mencapai tujuan pembangunan negaranya. 2. MNC sebagai perusahaan besar dan mempunyai usaha serta kekuatan posisi tawar yang mantap dalam pelaksanaan usahanya bertentangan dengan negara penerima modal. 3. MNC merupakan perusahaan yang bergabung pada perusahaan yang ada di negara lain, melayani kepentingan dari negara pemilik saham di negara asalnya. Oleh karena itu sulit untuk diharapkan melayani kepentingan negara penerima modal. Untuk melihat dampak kebijakan pemerintah terhadap iklim investasi penulis juga menggunakan konsep Good Governance yang menjabarkan bagaimana seharusnya iklim pemerintah yang diharapkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.Good Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalahmasalah publik.
19
Ibid., hal. 219.
16
Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas20. Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Dalam dokumen kebijakan united nation development programme (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu21: 1. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil. 2. Menjamin adanya supremasi hukum. 3. Menjamin
bahwa
prioritas-prioritas
politik,
sosial
dan
ekonomi
didasarkanpada konsesus masyarakat. 4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalamproses
pengambilan
keputusan
menyangkut
alokasi
sumber
dayapembangunan
20
Widodo,Joko, "Good governance : telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah / Joko Widodo", Insan Cendekia, Surabaya, 2002. 21 Ibid.
17
F. Metode penelitian 1) Jenis Data Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dari informan secara mendalam guna mendapatkan informasi yang obyektif22. Sedangkan data sekunder diperoleh dari teknik pengumpulan data melalui telaah pustaka, yaitu penelusuran literatur data kepustakaan dari berbagai terbitan resmi yang terdiri dari buku, dokumen, jurnal, majalah dan surat kabar23. Berdasarkan hal tersebut maka pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan hasil yang telah diperoleh dari berbagai literatur, baik itu buku, jurnal ilmiah, serta artikel yang diperoleh melalui survei lapangan. Untuk memperoleh hasil observasi dan wawancara yang lebih valid, peneliti juga memilih meneliti di daerah lokasi pertambangan emas gunung PaniMarisa, kabupaten Pohuwato, provinsi Gorontalo. 2) Teknik Analisis Data Penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karateristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat yang hasilnya dapat di generalisasikan24.Dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu melalui; wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus25.Pada pendekatan ini, peneliti
22
Husain Umar, “Metode Riset Komunikasi Organisasi”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal. 21 . Ibid. 24 Emzir, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 111. 25 Ibid. 23
18
membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Dengan teknik analisis ini peneliti ingin mencoba mengolah data dan menyajikan hasil penelitian sesuai dengan fakta-fakta empirik yang ada di lapangan. Adapun yangmenjadi informan dalam penelitian ini adalah : 1. Bupati Kabupaten Pohuwato 2. Asisten II bidang ekonomi dan pengembangan SETDA Pohuwato 3. Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Pohuwato 4. Tim Kerja LSM Invacy 5. Tim ahli Geologi One Asia Resource 6. Humas One Asia Resources
19
BAB III KEBIJAKAN INVESTASI ASING BIDANGPERTAMBANGAN DI KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO KASUS PT. PANI DHARMA MAS A. Gambaran Umum Kabupaten Pohuwato Gambar 3.1 Peta Kabupaten Pohuwato
Sumber: Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Badan Perancanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 2015. Kabupaten Pohuwato adalah Kabupaten yang terbantuk dari hasil pemekaran Kabupaten Boalemo. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 yang ditanda tangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Dengan luas wilayaha + 432.278 Ha yang meliputi 13 wilayah kecamatan dengan ibu kota Kecamatan Marisa26. Pada tanggal 6 Mei tahun 2003 dilantiklah Pejabat Bupati Pohuwato yang pertama Drs. Yahya K. Nasib yang akhirnya ditetapkan sebagai hari ulang tahun Kabupaten Pohuwato, dimana setiap tahunnya pemerintah daerah dan masyarakat
26
“Profil Daerah”, Pemerintah Kabupaten Pohuwato Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Marisa, September 2015.
20
merayakannya sebagai rasa terima kasih dan rasa syukur atas terbentuknya Kabupaten Pohuwato yang definitif. Kabupaten Pohuwato merupakan kabupaten yang berada di ujung barat Provinsi Gorontalo dengan letak geografis antara 0,27o – 1,01o Lintang Utara 121,23o – 122,44o Bujur Timur dengan iklim 24,4 – 33,2oC. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buol(Sulawesi Tengah), sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong (Sulawesi Tengah) dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Boalemo. Luas wilayah adalah 4.244,31 km2 atau 36,77 % dari luas wilayah Provinsi Gorontalo dengan jumlah pendudukan tahun 2013 adalah 142.066 jiwa, Wilayah administrasi mencakup 13 Kecamatan, 101 Desa, 1 UPT dan 3 Kelurahan27. Dari aspek heterogenitas Penduduk yang ada di Kabupaten Pohuwato terdiri dari +10 etnis; suku Gorontalo, suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, suku Lombok, suku Bugis, suku Sangir, suku Minahas, suku Bajo, suku Tomini dan Kaili. Masyarakat Kabupaten Pohuwato adalah bagian dari wilayah adat Gorontalo yang dikenal dengan namaOduluwo Limo Lopohalaa. Demikian juga dengan adat istidat yang berlaku dimasyarakat yakni: Adat Bersandikan Syara, Syara Bersandikan Kitabullah. Sehingga potret kehidupan sehari-sehari utamanya pada kegiatan hari-hari besar islam, pesta pernikahan, khitanan, dan lain-lain sangat kental dengan nuansa agama.
27
Ibid.
21
Masyarakat Pohuwato sangat menjunjung tinggi keramah-tamahan dengan Motto Mohutato Totolianga artinya bersaudara dan saling mengasihi.Makna ini sangat filosofis, yakni menjunjung tinggi persaudaraan, saling menghormati, toleransi antar suku, agama dan bangsa, sehingga dengan ini Kabupaten Pohuwato dikenal dengan Miniatur Tunggal Ika. Kabupaten ini memiliki areal ladang jagung disepanjang jalan trans-Sulawesi yang menjadi modal perekonomian dan bahkan menjadikan kabupaten ini sebagai penghasil jagung pipil dalam skala provinsi28.Sekitar 40 persen jagung dari Provinsi Gorontalo disumbangkan oleh kabupaten ini.Grafik komoditi jagung di Kabupaten Pohuwato terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya terutama pada tahun 2014. Tabel 3.2. Garafik Komoditi Jagung Tahun 2015 1500000 1000000 500000
338.610
310.579 2010 2009
339.509
320.306 2012 2011
1.339.567 341.091 2013
2014
0 1
2
3 TAHUN
4
5
6
PRODUKSI
Sumber: Pemerintahan Kabupaten Pohuwato. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 2015. Pertanian memang banyak diminati penduduk sedangkan untuk perkebunan belum begitu dikembangkan.Umumnya tanaman perkebunan yang dibudidayakan penduduk adalah kelapa. Selain itu ada juga tanaman jambu mete, kakao, kopi, kemiri, cengkeh, dan lada dalam bentuk perkebunan rakyat dengan luas areal dan 28
Ibid., hal. 7.
22
produksinya masih dalam skala kecil. Walaupun demikian produksi terus diusahakan peningkatannya, hal ini dapat di lihat dari grafik produksi kakao yang sempat menurun pada tahun 2011 namun kembali mengalai peningkatan paada tahun 2012, 2013 dan 2014. Tabel 3.3. Grafik Produksi Kakao Tahun 2015 2500 2000 1500 1000 500 0
2010
2011
7,5
2012
7
6,2 1
2 TAHUN
3
2013
7.2
4
2014
7,3
5
PRODUKSI KAKAO
Sumber: Pemerintahan Kabupaten Pohuwato. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 2015.
Hutan di Pohuwato masih banyak tersebar dan mendominasi.Dimana lebih dari 70 persen wilayah kabupaten berupa hutan, dan sekitar 68 persen hutan berstatus hutan produksi. Kayu dari hutan yang sebagian besar berada di Kecamatan Popayato banyak digunakan oleh penduduk sebagai bahan baku mebel29.Adapun jenis hutan dapat dibedakan atas hutan produksi terbatas, hutan prosukdi tetap hutan produksi konversi, hutan lindung dan hutan suaka alam, dengan luas keseluruhan sekitar 334.000 hektar.
29
Ibid., hal. 12.
23
Tabel 3.3.Potensi Kehutanan Tahun 2015 NO
JENIS HUTAN
LUAS (HA)
1
HUTAN PRODUKSI TERBATAS
83.722
2
HUTAN PRODUKSI TETAP
41.562
3
HUTAN PRODUKSI KONVERSI
69.256
4
HUTAN LINDUNG
138.110
5
HUTAN SUAKA ALAM
39.767
Sumber: Pemerintahan Kabupaten Pohuwato. Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) 2015. Laut biru di Teluk Tomini di bagian selatan juga layak dipertimbangkan sebagai pemacu perekonomian masa datang. Potensi Tuna, cakalang, dan tongkol sebanyak 2.100 ton pertahun, juga jenis yang lebih kecil seperti ikan layur, selar, dan teri sebanyak 4.030 ton pertahun, ditambah dengan kerapu, ikan baronang dan kuwe sebanyak 4.070 ton pertahun dapat dimanfaatkan oleh para nelayan.Rumput laut juga memiliki potensi yang besar dengan luas lebih dari 900 hektar dan mampu menghasilkan 18.000 ton pertahun. Masih ada pula potensi mutiara yang dapat dikembangkan di lahan seluas 1.000 hektar dan udang windu di tambak seluas 9.000 hektar.
24
Tabel 3.5.Produksi Perikanan PRODUKSI PERIKANAN 2500 2000 1500 1000 500 0
2 2011
3 2012
4 2013
5 2014
PRODUKSI PERIKANAN LAUT 11.771 (TON)
12.319
16.035
17.248
17.828
PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (TON)
68.246
48.085
77.183
18.351
TAHUN
1 2010
12.845
Sumber: Pemerintahan Kabupaten Pohuwato. Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) 2015.
Kekuatan Pohuwato dalam sektor perikanan memang cukup signifikan dalam skala provinsi.Kabupaten ini memang menjadi pusat produksi perikanan, berbeda dengan Kabupaten Boalemo yang menjadi pusat etalase perikanan.Hal tersebut terlihat dari grafik produksi perikanan sejak tahun 2010-2014 yang terus menunjukan peningkatan yang lumayan pesat.Teluk Tomini juga menyediakan pantai untuk dijadikan aset wisata.Pantai Bumbulan dengan pasir halus telah mulai menyiapkan diri dengan keberadaan restoran serta anjungan-anjungan berderet si sepanjang pantai. Perkampungan suku Bajo di atas air bisamenjadi obyek wisata budaya yang unik dan menarik. Potensi pariwisata di kabupaten ini dapat lebih dikembangkan mengingat wilayahnya yang dilalui jalur trans-Sulawesi yang menghubungkan Manado di Sulawesi Utara dan Palu di Sulawesi Tengah sehingga menjadi tempat persinggahan para pengguna transportasi darat. Tidak hanya potensi pariwisata, Pohuwato yang sebagaian besar masyarakatnya berprofesi sebagai penambang
25
emas tradisional juga terkenal dengan potensi pertambangannya.Dimana dangan cadangan mineral batubara yang tersebar di berbagai kecamatan kabupaten Pohuwato seperti yang dapat dilihat pada table di bawah ini. Tabel 3.5.Potensi Pertambangan Tahun 2015 Potensi Pertambangan NO
JENIS
SUMBER DAYA
LOKASI
1
EMAS
1.500.000 Ton
2
GRANIT
Kec. Marisa, Taluditi, Patilanggio, dan Kec.Dengilo Kec. Paguat
50.000.000. M3 3 DASIT 300.000.000 Kec. Marisa M3 4 SIRTU 100.000.000 Kec. Patilanggio M3 5 TOSEKI 6.500.000 M3 Ada di Lima Kecamatan 6 ANDESIT 10.000.000 M3 Kec. Marisa 7 ZEOLIT 5.000.000 M3 Kec. Popayato 8 ANDESIF 13 Ton Kec. Marisa Sumber: Pemerintahan Kabupaten Pohuwato. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 2015.
26
B. Konflik PT Pani Dahrma Mas Skema 3.6 Project Gunung Pani Kabupaten Pohuwato
Sumber:Direktori Putusan Mahkama Agung Republik Indonesia 2014. Penanaman Modal asing adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun patungan dengan penanam modal dalam negeri.Dalam pelaksanaannya terdapat tiga jenis kerjasama antara modal asing dengan modal nasional yang diantaranyaadalah Joint venture dan Joint Enterprise. Joint venture merupakan kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik
modal
nasional
semata-mata
berdasarkan
suatu
perjanjian
27
(contractual).Sedangkan Joint Enterprise merupakan suatu kerjasama antara penanaman modal nasional dan penanaman modal asing dengan membentuk perusahaan atau badan hukum baru sesuai hukum Indonesia. Maka
PT Pani
Dharma Mas (PT Pani) merupakan salah satu contoh investasi asing, dimana setelah KUD Dharma Tani dan Pan Asia menandatangani Confidential Joint Venture Agreement pada 28 Agustus 2009. KUD Dharma Tani Marisa dan One Asia Resouces Limited mendirikan perusahaan gabungan pada tahun 2013, dengan komposisi susunan pengurusan terdiri dari: Direktur Utama
: Stephen Walters
Direktur
: Boike Poerbaya Abidin
Direktur
: Abdul Azis Fusen Akib
Komisaris Utama
: Abdul Kadir Akib
Komisaris
: Uns Mbuinga
Komisaris
: Langkayes L.H. Walangitan.
Pan Asia Resources Corporation (Pan Asia) adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Cayman Islands, dengan kantor di 80 Raffles Place, #16-20 UOB Plaza 2, Singapore 048624. beralamat di suite 903, Jalan R.A. Kartini No.26 Jakarta Selatan, Pan Asia merupakan anak perusahaan dari One Asia. Sedangkan KUD Dharma Tani Marisa (KUD DT) adalah adalah sebuah koperasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, sebagai badan hukum sebagaiman telah disetujui berdasarkan keputusan Mentri Negara Koperasi, usaha kecil dan menengah No. 18.11.C.BH/P/V/89] beralamat di jalan Pelabuhan No. 2, Marisa Gorontalo, Indonesia.
28
KUD Dharama tani Marisa merupakan sebuah badan hukum berbentuk Koperasi yang telah mendapat kuasa pertambangan Eksploitasi bahan galian emas dan mineral, sesuai keputusan Direktorat Jenderal Pertambangan umum Nomor: 180.K/24.01/DJP/1999, tertanggal 12 April 1999 dengan luas wilayah 100 hektar. Membahas mengenai Sejarah daerah pertambangan Gunung Pani berawal pada awal abad ke 20 dimana para geolog dari Belanda melakukan penyelidikan pada daerah Gunung Pani dan Hasil penyelidikan ditemukan adanya batuan yang mengandung mineral Emas dan kemudian mereka merencanakan melakukan penambangan emas dengan menggunakan metode underground namun usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian tahun 1967 -1969 Newmont melakukan penyelidikan pada daerah tersebut, dengan metode yang sama seperti diatas didapat kandungan emas berkisar antara 1,24 g/t-13,4 g/t. Akan tetapi penyelidikan tersebut tidak dilanjutkan dengan alasan yang tidak jelas 30. Pada tahun 1970 PT. Tropic Endeavor Indonesia melakukan penyelidikan emas untuk areal seluas 12.000 km2 dan ditemukan adanya anomaly pada beberapa sampel batuan yang diambil pada daerah Gunung Pani. Hingga pada tahun 1973 dengan bekerja sama dengan Kennecot Exploration (Australia) melakukan beberapa pengerjaan yang lebih detail pada daerah Gunung Pani mulai dari pemetaan geologi, Channel sampling di lokasi lubang peninggalan belanda, pemetaan permukaan, Bulk sampling untuk keperluan metallurgy test juga dikerjakan.
30
“Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahap Operasi Produksi Project Gunung Pani Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo”,Kabupaten Pohuwato, 13 April 2010.
29
Utah internasional pada tahun 1980 melakukan kerja sama dengan PT. Tropic Endeavor, melakukan pemetaan ulang dan re-sampling pada daerah Gunung Pani. Kemudian pada tahun 1982 dilakukan pengeboran diamond pada tujuh lubang (GPD 1-7) dengan total kedalaman 1.739,4 m. kemudian PT. Tropic Endeavor melepas kepemilikan KP di Gunung Pani, dimana BHP kemudian bergabung dengan Utah Pacific melakukan perjanjian kerjasama yang ditandatangani pada tahun 1987 dan pada tahun 1990-1991 pengeboran lanjutan dimulai dengan total lubang 22 (GDP 8-28 dan GDP 28E) dengan total kedalaman 2.817,5 m. Akhirnya pada tahun 1993 perusahaan tersebut diatas melepas kepemilikannya pada areal tersebut31. Pada tahun 1994 KUD Dharma Tani Marisa mengajukan izin kepada pemerintah Indonesia untuk memperoleh izin eksplorasi pada daerah Gunung Pani dan permohonan tersebut disetujui dengan luas areal 100 ha dengan kode KP DU 360. Kemudian pada tahun 1996 KUD Dharma tani Marisa melakukan kerjasama dengan PT. Pertiwi Nusa Mega untuk melakukan pekerjaan teknik pada areal tersebut. Dimana pada bulan juli, 1996 PT. Pertiwi Nusa Mega melakukan kerjasama dengan Paramount Ventures and Finance Inc (Canada) untuk melakukan pemetaan detail, Trenching, program pengeboran 16 lubang untuk 1.915 m. Azure Resources Corporation (Canada) pada bulan November 1999 melakukan penandatanganan MOU dengan PT. Pertiwi Nusa Mega, kemudian pada April 2008 PT. Pertiwi Nusa Mega menyerahkan semua kepentingan hak dan dagangnya pada daerah tersebut diatas sebesar 90% kepada Pencari Mining,
31
Ibid.
30
Canada (sebelumnya bernama Azure resources Corporation) dan 10% kepada PT. Prima mineralindo Nusantara32. Pada 11 April 2008 pemimpin Pencari Mining Corporation mendirikan badan baru yang diberi nama Pan Asia Resources Corporation, dimana hak-hak Pencari Mining Corpration dalam hubungannya dengan usaha pertambangan (IUP) operasi produksi (Pani project) dialihkan.Dengan adanya Undang-undang No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan wilayah kuasa Pertambangan Eksploitasi masuk kedalam wilayah Cagar Alam menyebabkan tidak diperbolehkannya untuk melakukan kegiatan pertambangan diwilayah pertambagan gunung Pani yang termasuk dalam wilayah Cagar Alam33. Karena hal tersebut KUD Dharama Tani Marisa Mengajukan penundaan kegiatan (suspensi) dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. Pada bulan juli 2009 atas usulan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten (RTRWK) berdasarkan surat bupati Pohuwato, akhirnya Departemen Kehutanan RI mengeluarkan SK perubahan fungsi hutan dari kawasan Cagar Alam menjadi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) pada daerah tersebut diatas. Kemudian pada 28 agustus 2009 ditandatangani
Joint Venture Agreement antara KUD
Dharma Tani Marisa, PT. Mineralindo Nusantara dan Pan Asia Resources corporation (One Asia), dimana ketiga badan hukum tersebut berkeinginan menegaskan hak-hak dan kewajiban mereka masing-masing berdasarkan kepada perjanjian kerjasama, perjanjian eksploitasi, perjanjian pertambangan.
32
Ibid. Ibid.
33
31
Ketiga badan hukum juga sepakat untuk mengadakan perjanjian usaha bersama untuk mengganti perjanjian kerjasama, perjanjian pertambangan dan eksplotasi, berkenan dengan hal-hal terkait setelah terbitnya undang-undang pertambangan baru No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batu Bara, dalam regulasi tersebut, pemegang perusahaan tambang wajib mengalihkan kuasa pertambangan menjadi IUP. Pada tanggal 23 November 2009 Bupati Pohuwato mengeluarkan Surat Keputusan No 316/13/XI/2009 tentang izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada KUD Dharma Tani Marisa sebagai konversi dari kuasa pertambangan eksploitasi, kemudian rencana kerja anggaran belanja disetujui oleh Dinas Pertambangan dengan syarat perusahaan harus mengeksplorasi ulang untuk bisa melengkapi data studi kelayakan 34.Eksplorasi dimulai pada tahun 2012 dengan dana dari One Asia, dimana rencana pengembangan konstruksi ketahap produksi direncanakan dapat dilakukan pada tahun 2015. Pada tahun 2013 KUD DT mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).Dari RAT ini kemudian dirumuskan AktaPendirian Perseroan Terbatas/ PT yaitu bernama “PT. PANI DHARMA MAS”No. 41dihadapan Notaris RIFQI BAISA, SH., M.Kn. tertanggal 22 Juli 2013. “PT. PANI DHARMA MAS” ini telah disahkan menjadi Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : AHU-400.30.AH.01.01 Tahun 2013 tertanggal 23 Juli 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, dengan dibentuknya perseroan terbatas tersebut pihak KUD DT mengajukan permohonan 34
Keputusan Bupati Pohuwato No. 3/6/13/XI/ Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada KUD Dharma Tani Marisa.
32
kepada Bupati Pohuwato untuk Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Emas pada tanggal 31 Juli 2013.
Dengan mengajukan permohonan
berdasarkan SK. Bupati Pohuwato Nomor : 316/13/XI/Tahun 2009 tersebut kepada “PT. PANI DHARMA MAS”. Karena belum adanya jawaban dari Bupati Pohuwato maka pada tanggal 27 Nopember 2013, KUD Dharma Tani Marisa kembali menyampaikan surat yang kedua dengan perihal yang sama kepada Bupati Pohuwato. Kemudian bahwa pada tanggal 6 Desember 2013 Pemerintah Kabupaten Pohuwato mengirimkan undangan pertemuan antara pihak One Asia Resources dan pihak KUD DT. Bertempat diruang pola Kantor Bupati Kabupaten Pohuwato dengan agenda rapat membahas tentang rencana pengalihan IUP KUD Dharma Tani kepada PT. Pani Dharma Mas atas rencana penambangannya dimana surat tersebut ditandatangani oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Pohuwato atas nama Bupati Pohuwato. Selain pihak KUD DT pihak perseroan terbatas atas nama PT. Pani Dharma Mas pun mengajukan permohonankepada Bupati Pohuwato untuk Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Emasberdasarkan SK. Bupati Pohuwato Nomor 316/13/XI/Tahun 2009 tersebut kepada “PT.PANI DHARMA MAS” tertanggal 6 Januari 2014, namun tidak juga ditanggapi oleh Bupati Pohuwato, dalam keadaan menunggu balasan surat dari BupatiPohuwato, kemudianOne Asia dikejutkan dengan adanya pemutusan kerjasama secara sepihak oleh KUD DT kepada One Asia Resources tanpa sepengetahuan dan seijin Perseroan tersebut, kemudian KUD DT melakukan kerja sama dengan PT. J. Resources AsiaPasifik
33
Tbk melalui salah satu anak usahanya yaitu PT. Puncak Emas Gorontalo Tergugat dengan MOU yang ditandatangani pada tanggal 24 Desember 2013. Sebelumnya pada pertengahan tanggal 27 Juli 2013 KUD Dharma Tani mengirimkan surat permohonan pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000.000,kepada pihak mitra kerja PT Pani dharma mas yaitu One Asia Resources untuk membiayai operasional dan pengembangan empat unit usahanya seperti di unit usaha pertanian dan gilingan padi, unit usaha perikanan laut dan darat, unit usaha simpan pinjam dan unit usaha Waserda (konsumsi), KUD Dharma Tani menyatakan masing-masing unit usaha membutuhkan dana Rp. 2,5 milyar. Namun karena surat KUD perihal pinjaman dana tidak ditanggapi, maka pada tanggal 18 Nopember 2013 pengurus dan badan pengawas KUD DT kembali mengirimkan surat permintaan jawaban atas surat tanggal 27 Juli 2013, yang pada intinya menegaskan kembali permintaan dana sepuluh milyar adlah untuk pengembangan empat unit usaha KUD DT, dan jawaban pihak One Asia ditunggu paling lambat akhir Nopember 2013 atau setidak-tidaknya tanggal 30 November 2013 pinjaman tersebut sudah dapat ditransfer ke rekening KUD DT. Melalui surat tanggal 2 Desember 2013 One Asia Resources melalui CEO Stephen Walters memberikan tanggapan yang menyebutkan bahwa permintaan dana KUD DT tidak ada dalam perjanjian, namun pihaknya menyebutkan akan merekomendasikan kepada Direksi One Asia Resources pinjaman sepuluh milyar Rupiah dikurangi pembayaran pinjaman KUD DT kepada PT Prima Minaralindo Nusantara sebesar satu milyar rupiah sehingga sisanya Sembilan milyar Rupiah akan dibayarkan secara bertahap selama dua tahun. Dengan mempertimbangkan
34
alasan-alasan tersebut KUD DT merasa tidak ada keseriusan dari pihak mitra kerja PT Pani (One Asia Resources). Akhirnya One Asia kemudian menyatakan bersedia memberi pinjaman dengan diberikan dalam bentuk cicilan sebesar Rp300-500 juta per bulan mulai Januari 2014. Di sisi lain Dharama Tani tidak setuju dan menginginkan pinjaman itu diberikan secara tunai, berdasarkan korespondensi yang dikirim pada bulan November 2013 koperasi memberi waktu kepada pihak One Asia hingga bulan Desember 2013. Kemudian pada tanggal 10 Desember 2013 KUD Dharma tani telah mengakhiri kerjasama eksplorasi pertambangan dengan One Asia Resources Ltd, disisi lain One Asia tidak menerima pemutusan tersebut, melalui surat One Asia pada 23 Desember 2013 , 16 Januari 2014 dan 6 februari 2014 menyatakan menolak dengan tegas seluruh permintaan, pernyataan ataupun penegasan pengakhiran kerjasama dan ataupun perjanjian-perjanjian lainnya (perjanjian kerjasama), serta KUD Dharma Tani tidak berhak menurut hukum untuk mengakhiri perjanjian-perjanjian kerjasama secara sepihak. Sebelumnya hukum dan tata aturan pelaksanaan dan pengakhiran kerjasama memang telah diatur dalam MOU yang telah ditandatangi oleh ke dua pihak dalam: a. Surat Kesepakatan Bersama tanggal 6 Oktober 2011 antara KUD Dharma Tani Marisa, PT Pani Resources Indonesia, Pan Asia Resources Corporation, PT Prima Mineralindo Nusantara. b. Surat Kesapakatan Bersama tanggal 7 Agustus 2012 antara KUD Dharma Tani Marisa dan One Asia Resources Limited.
35
c. Perubahan dan Persetujuan Atas Nota Kesepahaman tanggal 1 oktober 2012 antara KUD Dharma Tani Marisa, PT Pani Resources Indonesia, Pan Asia Resources Corporation, PT Prima Mineralindo Nusantara dan One Asia Resources Limited. Terkait dengan kegiatan penambangan diwilayah Izin Usaha Pertambangan MineralLogam Emas berdasarkan SK. Bupati Pohuwato Nomor 316/13/XI/ Tahun 2009 tersebut, Ketua KUD DT yang saat itu menjabat, pada tanggal 27 Desember 2013 mengeluarkan surat dari PT. J Resources Asia Pasifik Tbk. KepadaOtoritas Jasa KeuanganGedung Sumitro Djojohadikoesoemo lantai 3 tentang keterangan telah dilakukannya kerjasama dengan KUD DT. Pun pada media online Tribun News tanggal 8 Januari 2014 dan media online Jurnascom tanggal 9 Januari 2014, Ketua KUD DT resmi mengumumkan kerja sama antara KUD Dharma Tani Marisa dengan PEG.
C. Kebijakan investasi asing dalam bidang pertambangan di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo Dalam rangka mempermudah pelaksanaan penanaman modal asing, dibuatlah kebijakan-kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan yang mengatur tentang investasi.Dimana berkaitan dengan kebijakan tersebut pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan operasional dibawahnya. Kebijakan pelaksanaan investasi asing dalam bidang pertambangan di kabupaten pohuwato Provinsi Gorontalo adalah:
36
1. Dalam bentuk undang-undang: a. Undang-undang nomor 1 tahun 1967 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 11 tahun 1970 tentang penanaman Modal asing, terakhir diganti dengan undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal35; Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal baik antara investor lokal maupun investor asing. Selain itu, Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antar instansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah.Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan
mengurus
berdasarkan
sendiri
asas
urusan
otonomi
penyelenggaraan
daerah
dan
tugas
penanaman pembantuan
modal atau
dekonsentrasi.Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas
35
Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.
37
penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing.Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi, Undang-Undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. b. Undang-undang no 78 tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing; Dalam
usahanya
memperbesar
produksi,
memperbaiki
tingkat
penghidupan rakyat dan untuk memperkembangkan ekonomi nasional yang sehat.Indonesia dengan terus bertambahnya penduduk untuk sementara waktu masih memerlukan penanaman modal asing, berhubung dengan belum mencukupinya modal rupiah maupun devisen.Oleh karena baik bagi Indonesia, maupun bagi penanaman modal asing yang tertentu, maka Pemerintah telah merancangkan undang-undang ini. Rancangan ini merupakan pelaksanaan dari pendirian Pemerintah mengenai penanaman modal asing.Dalam undang-undang ini memuat halhal menengnai Organisasi penampungan modal asing.Lapangan kerja bagi pengusaha asing. seperti Kereta Api, Telekomunikasi, Pelayaran dan penerbangan dalam negeri, Pembangkitan tenaga listrik, Irigasi dan air minum, Pabrik mesiu dan senjata, Pembangkit tenaga atom, dan Pertambangan bahan-bahan vital, tertutup bagi modal asing. Serta tempat kedudukan Perusahaan yang dijalankan di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri, harus dibentuk dalam suatu badan hukum menurut
38
hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.Apakah suatu perusahaan dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan tersendiri ditetapkan oleh Dewan. Pemakaian tanah.Pemakaian tenaga tentang jumlah tenaga bangsa asing yang dapat dikerjakan dalam tiap-tiap perusahaan asing.Kelonggaran dan jaminan kepada perusahaan Industri asing.Soal transfer. c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri; Kebijakan ini menjelaskan tentang kriteria pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut, bidang usaha, ketentuan-ketentuan izin usaha, jangka waktu berusaha, d. Undang-undang 1967 junto UU Nomor 4 2009 tentang ketentuan pokokpokok pertambangan mineral dan batu bara. e. Pasal 5 ayat 2 UUPM Nomor 25 tahun 2007 tentang PMA yang diwajibkan dalam bentuk PT. Kebijakan ini menegaskan tentang bentuk badan usaha dan kedudukan PMA36: 1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36
UUPM No.25 tahun 2007 tentang PMA yang diwajibkan dalam bentuk PT.
39
2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undangundang. 3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan: a) mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; b) membeli saham; dan c) Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam bentuk peraturan presiden (PERPRES) a. Perpres No. 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan terpadu satu pintu. b. Perpres Nomor 39 tahun 2014 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal.. 3. Dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) a. PP Nomor 17 tahun 1992 yang telah dirubah dengan PP nomor 7 Tahun 1993 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan PMA. b. PP Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
40
Peraturan pemerintah tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Bidang Pertambangan dan Energi 37 adalah dengan
menyediakan
dukungan
pengembangan
dan
pemanfaatan
sumberdaya mineral dan energi serta air bawah tanah.Pemberian izin usaha inti pertambangan umum lintas Kabupaten/KOTA yang meliputi ekplorasi dan eksploitasi.Pemberian izin usaha inti listrik dan distribusi lintas Kabupaten /KOTA yang tidak disambung ke grid nasional.Pengelolaan sumberdaya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut dari 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil.Serta pelatihan dan penelitian di bidang pertambangan dan energi di wilayah Propinsi. 4. Kebijakan yang berkaitan dengan PMA kasus PT Pani Dharma Mas. Adapun kebijakan yang mempengaruhi investasi asing dalam kasus PT Pani Dahrama mas di Kabupaten ini adalah: a. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoprasian. Dalam undang-undang ini koperasi dinyatakan sebagai suatu badan usaha yang independent, yaitu memiliki otonomi untuk menjalankan kegiatan ekonominya. b. Surat Bupati Pohuwato No. 522/Pem/39/VI/2007 tanggal 18 juni 2007 dan Nomor 522/Pem/431/IV/2008 tanggal 7 April 2008 yang telah memperoleh persetujuan DPR tanggal 4 Juni 2009, tentang usulan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Pohuwato Provinsi 37
PP Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
41
Gorontalo yang memuat substansi perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, perubahan antar fungsi kawasan hutan dan penunjukan areal bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan. Dimana hal ini menjadi pertimbangan Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang kemudian REPUBLIK
menerbitkan, KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN INDONESIA,
No.
SK.417/Menhut-II/2009
Tentang
perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas + 2.583 (dua ribu lima ratus delapan puluh tiga) hektar dan perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas + 171.988 (seratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan) hektar di wilayah kabupaten pohuwato Provinsi Gorontalo38. c. Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 3/6/13/XI/ Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada KUD Dharma Tani Marisa. KUD Dharma Tani sebagai pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban selama izin usaha IUP berlaku.Adapun diantaranya adalah KUD DT memiliki hak untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam menjalankan usahanya berkaitan IUP Produksi tersebut dimana pihak ketiga tersebut dapat berasal investor asing maupun investor lokal.
38
Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, No. SK.417/Menhut-II/2009 Tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.
42
d. Keputusan Bupati tahun 2014 tentang penyelesaian kasus PT Pani Dharma Mas, antara KUD DT dengan One Asia Resources dengan cara musyawarah. Dalam teori pengawasan atas MNC oleh negara penerima modal menjadi banyak dipengaruhi oleh kondisi lokal negara bersangkutan, interaksi MNC yang begitu
kuat
dalam
mendominasikan
modalnya
dan
kemampuannya
mengimplementasikan berbagai posisi tawarnya dukungan politis negara asal MNC39.Kondisi lokal yang dimaksud adalah segala bentuk hambatan atau kendala, tantangan-tantangan yang dihadapi secara nasional daripada negara penerima modal dalam mengatur persoalan-persoalan yang menyangkut kebijakan hubungan kerjasama penanaman modal asing, misalnya legalitas hukum, sarana dan prasarana, juga berbagai bentuk ‘nepotisme, kolusi, korupsi’ yang terjadi di dalam pelaksanaan sistem politik dan ekonomi dalam negara. Undang-undang, perpres, pp, dan keputusan pada point 1-3 diatas adalah kebijakan negara yang mengatur hubungan kerjasama penanaman modal asing di Indonesia. Namun dengan adanya kebijakan diatas pada point 4 tentang Undangundang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoprasian yang menyatakan koperasi sebagai suatu badan usaha yang independent dan memiliki otonomi untuk menjalankan kegiatan ekonominya, serta kebijakan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 3/6/13/XI/ Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada KUD Dharma Tani Marisa.Menjadikan KUD DT memiliki hak
39
Yanuar Ikbar, “Ekonomi Politik Internasional 2- Implementasi Konsep dan Teori”, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 221.
43
untuk bekerjasama dengan pihak ketiga, termasuk dengan investor asing sekalipun. Dengan otonomi yang dimuliki oleh badan hukum koperasi di Indonesia dalam menjalankan ekonominya, KUD DT pun berhak mendirikan suatu usaha patungan dengan investasi asing dan kemudian menjadikan wilayah IUP Produksi sebagai wilayah investasi asing tanpa melalui tata cara kebijakan penanaman modal asing dalam bidang pertambangan yang seharusnya. Hingga di dirikanlah PT. Pani Dharma Mas pada tahun 2013. D. Stakeholders Terdapat dua hal utama dalam analisis Stakeholders, yaitu stakeholder yang mempunyai pengaruh (influence) dan stakeholder yang sangat berkepentingan dan mempunyai arti penting (importance). Disisi laininfluence lebih menunjukkan tingkat kekuasaan yang dimiliki stakeholder terhadap jalannya program. Hal ini dapat diuji melalui cara-cara pengendalian dan penguasaan mereka terhadap proses-proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui penguasaan terhadap jalannya proyek atau sebaliknya melalui perintangan terhadap jalannya proyek.Penguasaan ini bisa berasal dari status atau kekuasaan yang memang dimiliki, ataupun melalui hubungan informal dengan pemimpinpemimpin formal yang dimilikinya selama ini. Kepentingan (importance) berkaitan dengan tingkatan di mana pencapaian tujuan proyek sangat tergantung pada keterlibatan aktif yang diberikan oleh kelompok stakeholder bersangkutan.Stakeholder yang berkepentingan terhadap proyek pada umumnya adalah yang kebutuhan-kebutuhannya bersesuaian dengan
44
tujuan program atau proyek tersebut.Beberapa kelompok stakeholder mungkin sangat penting terhadap satu kegiatang proyek (seperti kelompok masyarakat), namun boleh jadi pengaruhnya sangat-sangat terbatas terhadap proyek. Selain
pemerintah
penyelenggaraan
sistem
keterlibatan politik
atau
partisipasi
demokratisyang
stakeholders
melindungi
dalam
kebebasan
berpendapat dan keterlibatan politik bagi setiap warga negara, juga berperan dalam suatu proses kebijakan, dimana peranan stakeholders yang dapat menyatakan tuntutan-tuntutan dan memberikan alternatif-alternatif tindakan kebijakan. Dalam situasi ini stakeholders atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam PT. Pani Dharma Mas memiliki peran dalam kebijakan yang terkait tentang investasi, baik itu memberikan informasi yang bersifat teknis mengenai sifat ataupun konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari kebijakan yang diajukan. Menurut Anderson sebagai peserta non pemerintahan (nongovernmental participants) atau aktor tidak resmi, karena penting atau dominannya peran mereka dalam sejumlah situasi kebijakan tetapi mereka tidak memiliki kewenangan legal untuk membuat kebijakan yang mengikat40.Peranan mereka biasanya adalah dalam menyediakan informasi, memberikan tekanan, serta mencoba untuk mempengaruhi.Mereka juga dapat menawarkan proposal kebijakan yang telah mereka siapkan. Namun disisi lain Lembaga/instansi pemerintah lah yang banyak terlibat dalam perumusan ataupun pengembangan kebijakan publik.
40
James E Anderson, "Public Policy Making: An Introduction," Houghton Mifflin, Boston, 2006. Hal.114.
45
Hal diatas terkait dengan pemahaman bahwa kebijakan sebagai apa yang dilakukan oleh pemerintah mengenai masalah tertentu sehingga keterlibatan lembaga itu sebagai aparat pemerintah dalam ikut menentukan kebijakan menjadi semakin terbuka41. Dengan pemahaman tersebut, maka lembaga/instansi pemerintah telah menjadi pelaku penting datam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, lembaga/instansi pemerintah juga menjadi sumber utama mengenai usul-usul pembuatan kebijakan dalam sistem politik.Lembaga/ instansi tersebut secara khas tidak hanya menyarankan kebijakan, tetapi juga secara aktif melakukan lobi dan menggunakan tekanan-tekanan dalam penetapan kebijakan publik.Dalam perumusan kebijakan ini, pemerintah tidak selalu menjadi aktor tunggal yang memiliki peranan dalam perumusannya, peranan pihak-pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan didalamnya atau stakeholders, sedikit banyak tentu mengupayakan pencapaian tujuannya. Adapun stakeholders yang dimaksud adalah; MNC sebagai penanam modal asing yang memiliki kepentingan terhadap maksimisasi kapitalnya, serta LSM (lembaga swadaya masyarakat) sebagai perwakilan masyarakat lokal di tempat penanaman investasi, juga memiliki peran yang cukup signifikan dalam perumusan kebijakan sejak awal kerjasama hingga munculnya konflik.Hal diatas merujuk pada konsep good governance yang mejelaskan bahwa tiga pilar utama yang mendukung kemampuan suatu bangsa terdiri dari: Negara/pemerintah, Sektor swasta dan masyarakat.
41
Yusuf Wibisono, "Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)," Fascho Publishing, Gresik, 2007.
46
Sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal yang dalam konflik ini adalah KUD Dharma Tani dan One Asia Resources. Dengan ini maka stakeholders yang terdiri dari pemerintah, pihak perusahaan PT Pani Dharma Mas (One Asia Resources dan KUD Dharma Tani), sertaLSM Invacy yang mewakili masyarakat lokal memiliki peran dalam keseluruhan tahapan penyelenggaraan investasi asing di kabupaten Pohuwato.
47
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1. Peran stakeholder dalam perumusan kebijakan yang mempengaruhi investasi asing di kabupaten Pohuwato provinsi Gorontalo. Adapun peran stakeholders yang terdiri dari; MNC, KUD DT, LSM dan pemerintah. Pada pelaksannanya Peran MNC yang tidak hanya sebagai institusi ekonomi bahkan sebagai institusi politik telah mempengaruhi kebijakan negara, dalam usaha kegiatan investasinya bersama dengan KUD DT, dan badan koperasi lokal yang tidak mempunyai modal dalam mengelolah IUP nya ini telah telah melakukan apapun untuk dapat mengelolah wilayah pertambangan tersebut. Disisi lain LSM tidak setuju dengan adanya investasidi Pohuwato terus menyatakan perlawanannya terhadap penanaman investasi asing dengan cara mempengaruhi masyarakat baik itu secara langsung atau melalui media sosial. Sedangkan peran negara yang diharapkan dalam melakukan pengawasan tidak terlihat dalam konflik ini. Selain itu adanya kebijakan politik pemerintah daerah yang memilih tidak memberikan persetujuan terhadap pengalihan IUP kepada perseroan terbatas, perusahaan Joint Venture PT. Pani Dharma Mas secara tidak langsung telah menjadikan satu alasan kuat untuk KUD DT dalam keputusan pemutusan kerjasamanya.
48
2. Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Iklim Investasi Asing Pada Bidang Pertambangan di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Sebagai investasi yang dilakukan oleh badan koperasi dengan investor asing berupa MNC yang pertama kali diadakan di Indonesia, kegiatan ini tidak memberikan kabar baik terhadap iklim investasi asing di wilayah Indonesia, malah sebaliknya.Hambatan-hambatan yang berasal dari pihak lokal baik itu KUD DT sebagai partner investasi, LSM sebagai perwakilan rakyat yang konservatif dan pemerintah yang dengan peran pengawasaanya seharusnya menjadi wasit dalam pelaksanaan investasi di daerahnya tapi tidak begitu pada kenyataanya. Dengan adanya dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan asing mengenai kasus PT Pani Dharma Mas dan telah membawa pengaruh negativ terhadap variabel lingkungan yang terdiri dari bidang ekonomi, non-ekonomi, dan pemerintahan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan investasi yang dilakukan oleh KUD Dharma Tani dan One Asia telah membawa dampak buruk terhadap iklim investasi kondusif
B. Saran Dalam pelaksanaan MNC yang berperan sebagai investor asing berpotensi memberikan manfaat positif bagi pencapaian kepentingan nasional karena kegiatan operasi MN di host Country berkontribusi terhadap masuknya foreign capital inflows dan industrialisasi negara. Namun selama ini kemunculan MNC sebagai investor asing ini sering dianggap sebagai ancaman oleh daerah dalam
49
penguasaannya terhadap sumberdaya alam di host country, bahkan tujuan maksimisasi dari investor asing akhirnya dianggap sebagai faktor yang menimbulkan hambatan untuk iklim kondusif dalam investasi. Tapi berbeda dengan kasus PT Pani Dharma Mas, dalam hal inidapat dilihat bahwa hambatan investasi tersebut justru berasal dari dalam host country itu sendiri yang dalam hal ini adalah pihak lokal dalam wilayah penanaman modal asing, dan bukan dari MNC atau pihak Investor asing. Pada dasarnya setiap pihak dapat memperoleh keuntungan dalam hubungan ekonomi walaupun dengan keuntungan yang tidak sama besar.Sedangkan cara yang tepat dalam meningkatkan kekayaan nasional adalah dengan membiarkan antara individu dalam ekonomi domestik dan iternasional tanpa harus dibatasi. disini Peran pemerintah adalah pada pengelolaan pasar untuk menjamin bahwa semua
perekonomian
dalam
hal
ini
investasi
secara
potensial
dapat
menguntungkan, memberi perlindungan penuh kepada pemilik modal asing atau perusahaan multinasional dengan kejelasan hukum dalam kegiatan tersebut, serta mengurangi hak pemerintah negara tuan rumah untuk mengendalikan arus modal asing. Maka untuk menghindari konflik internal yang kemudian berpotensi menjadi konflik daerah seperti ini sangat dibutuhkan kejelasan aturan hukum dalam kegiatan investasi asing. Karena seharusnya tidak ada alasan yang dapat menyebabkan lahirnya sebuah konflik dalam hubungan ekonomi politik karena pada dasarnya hubungan ini bersifat saling menguntungkan bagi yang terlibat di dalamnya, jika saja individu menjadi aktor utama dan mereka berperilaku rasional
50
mengenai tindakan yang telah mempertimbangkan untung-rugi dan berbagai kemungkinan
untuk
selalu
berusaha
memaksimalkan
keuntungan.Serta
pemerintah yang melaksanakan tugasnya sebagai pengawas yang mengatur jalannya investasi, tanpa itervensi yang berlebih.
51
