Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.
Pengantar Ilmu Ekonomi
Saturday, June 25, 2016
Chapter 11 | Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.
Pokok bahasan pertemuan ke-11
Pengertian kebijakan fiskal.
Jenis Pajak.
Efek Pajak otonom tehadap keseimbangan pendapatan nasional. Efek Pajak Proporsioanl terhadap keseimbangan pendapatan nasional.
Saturday, June 25, 2016
Chapter 11 | Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.
KEBIJAKAN FISKAL Kebijakan Fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Saturday, June 25, 2016
Chapter 11 | Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan
Kebijakan pemerintah yg berkaitan dengan APBN untuk mempengaruhi jalannya perekonomian guna mencapai sasaran / tujuan tertentu Misal: menaikkan/menurunkan budget - perpajakan/subsidi - pinjaman masyarakat/luar negeri DI RI: tercermin dalam APBN Saturday, June 25, 2016
Chapter 11 | Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.
Merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam pengendalian perekonomian Kebijakan ini dilakukan untuk, misalnya:
Mengatasi pengangguran Mengendalikan inflasi/deflasi Pemerataan Penggunaan pengeluaran pemerintah dan pajak untuk mencapai tujuan makroekonomitertentu tersebut disebut kebijakan fiskal
Saturday, June 25, 2016
Chapter 11 | Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.
Tujuan kebijakan fiskal, antara lain pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, dapat mempengaruhi kesempatan kerja, dapat mempengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional, dan dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional, memelihara stabilitas ekonomi internal (dalam negeri) dan eksternal (luar negeri), serta mengendalikan tingkat inflasi.
Alat kebijakan fiskal. Untuk mewujudkan tujuan kebijakan fiskal, pemerintah menggunakan alat-alat kebijakan fiskal antara lain pajak, pinjaman publik, dan subsidi.
Saturday, June 25, 2016
Chapter 11 | Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.
Klasifikasi Pajak a. Pajak Obyektif : pajak yang dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi para wajib pajak. b. Pajak Subyektif : pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan wajib pajak. c. Pajak Langsung : beban pajak yang tidak dapat digeser kepada wajib pajak lain d. Pajak tidak Langsung : beban pajak yang dapat digeser kepada wajib pajak lain
Saturday, June 25, 2016
Chapter 11 | Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.
Tarif Pajak 1. Pajak Nominal : pajak yang pengenaannya berdasarkan sejumlah nilai nominal tertentu. 2. Pajak Prosentase : pajak yang pengenaannnya berdasarkan persentase tertentu dari dasar pengenaan pajak. a. Pajak Proporsional : tarif persentasenya tetap. b. Pajak Progresif : tarif makin tinggi bila dasar pengenaan pajak makin tinggi. c. Pajak Regresif : tarif makin rendah bila dasar pengenaan pajak makin tinggi. Saturday, June 25, 2016
Chapter 11 | Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.
Pajak otonom adalah penetapan pajak yang
besarnya tidak tergantung pada tingkatpendapata n, melainkan ditetapkan secara otonom oleh pemerintah Misalnya, mula-mulatuliskan kembali identitas pendapatan nsional yaitu Y = C + I + G, dimana C = a + bYddan Yd = Y – T
Saturday, June 25, 2016
Chapter 11 | Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.
Saturday, June 25, 2016
Chapter 11 | Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.
Saturday, June 25, 2016
Chapter 11 | Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.
Pajak Proporsional bersifat built-in flexible atau pajak progresif, yaitu pajak dimana nilainya berubah secara positif dengan tingkat pendapatan dan memiliki hubungan yang linier. T = T0 + t Y dimana (0 ≤ To ≤ 0 dan 0
Keterangan T : penerimaan pajak total, T0 : bagian penerimaan pajak yang bersifat otonom (pajak tetap) besar kecilnya tidak tergantung pada pendapatan t : tarif pajak marjinal (marginal rate of taxation) yang merupakan nilai perbandingan perubahan jumlah pajak dengan perubahan jumlah pendapatan Y : tingkat pendapatan nasional. Fungsi pajak tersebut mempunyai arti bahwakalau pendapatan naik, maka pajak juga akan naik
built-in flexible dimana penerimaan pajak proporsional, besar kecilnya tergantung kepada besar-kecilnya tingkat pendapatan. Saturday, June 25, 2016
Chapter 11 | Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.
Jenis Kebijakan Fiskal Discretionary (kebijakan fiskal yg disengaja/aktif): kebijakan yg sengaja dilakukan untuk mencapai target tertentu. Misal: 1.
kebijakan Menaikkan pengeluran pemerintah (G) untuk mendorong produksi sehingga pendapatan nasional meningkat Saturday, June 25, 2016
Chapter 11 | Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.
2. Built in/Automatic Stabiliers (Keb Fiskal yang pasif): merupakan reaksi otomatis dari keadaan perekonomian yg ada.
Misalnya: pendapatan masyarakat naik
Saturday, June 25, 2016
penerimaan pemerintah dari pajak meningkat
Chapter 11 | Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.
PENDAPATAN NASIONAL Pendapatan Nasional Pendapatan Nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama satu tahun.
Saturday, June 25, 2016
Chapter 11 | Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan
Fungsi Pendapatan Nasional
Dengan memasukkan unsur pemerintah (Kebijakan Fsikal dalam perekonomian, maka persamaan pendapatan nasional menjadi: Y = C + I + G Ini menggambarkan perekonomian 3 Sektor Misal: Pemerintah ingin menaikkan pendapatan nasional melalui kebijakan fiskal bisa dilakukan misalnya dengan menaikkan pengeluaran pemerintah
Saturday, June 25, 2016
Chapter 11 | Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.
Manfaat dari mempelajari pendapatan nasional Saturday, June 25, 2016
Kita dapat mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan untuk mendapatkan data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama satu periode.
Untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional dan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, atau negara jasa.
Kita dapat menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan perekonomian antarnegara atau antardaerah, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Chapter 11 | Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.
Untuk menghitung nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan oleh suatu perekonomian tiga cara perhitungan dapat digunakan yaitu :
1. CARA PENGELUARAN. • pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran dari berbagai goolongan masyarakat ke atas barang-barang jadi dan jasa-jasa yang di produksikan dalam perekonomian tersebut. • Barang-barang yang masih akan di proses lagi, nilainya tidak turut dihitung di dalam penghitungan pendapatan nasional dengan cara pengeluaran, karena untuk menghindari berlakunya perhitungan dua kali. • penting untuk membedakan dengan baik antara barangbarang jadi dan barang-barang setengah jadi
Saturday, June 25, 2016
Chapter 11 | Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.
2. CARA PRODUKSI ATAU CARA PRODUK netto Dengan cara ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang atau jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor (lapangan usaha) dalam perekonomian. Penggunaan cara ini mempunyai dua tujuan penting : 1. Untuk mengetahui besarnya sumbangan berbagai faktor ekonomi di dalam mewujudkan pendapatan nasional. 2. Sebagai salah satu cara untuk menghindari penghitungan dua kali, yaitu dengan hanya menghitung nilai produk netto yang diwujudkan pada berbagai tahap proses produksi.
Saturday, June 25, 2016
Chapter 11 | Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.
3. CARA PENDAPATAN Pendapatan nasional tidak ditentukan dengan menghitung dan menjumlahkan seluruh gaji dan upah, sewa, bunga dan keuntungan yang diterima oleh seluruh faktor-faktor produksi dalam suatu tahun tertentu. Oleh karenanya, penghitungan pendapatan nasional dengan cara pendapatan pada umumnya menggolongkan pendapatan yang diterima faktor-faktor produksi secara berikut : 1. Pendapatan pekerja, yaitu gaji dan upah. 2. Pendapatan dari usaha perseorangan (perusahaan perseorangan). 3. Pendapatan dari sewa. 4. Bunga netto, yaitu nilai pembayaran bunga yang dilakukan dikurangi bunga ke atas pinjaman kondsumsi dan bunga ke atas pinjaman pemerintah. 5. Keuntungan perusahaan.
Saturday, June 25, 2016
Chapter 11 | Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.
Saturday, June 25, 2016
Chapter 11 | Kebijakan Fiskal dan Keseimbangan Pendapatan Nasional.