ABSTRAK Abdullah Alamudin Evaluasi Program Pengembangan Masyarakat pada Bidang Diklat Kerja Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan (Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang) Kabupaten Tangerang Globalisasi membawa pengaruh keberbagai sendi kehidupan tidak terkecuali kemajuan dalam bidang teknologi yang semakin lama semakin pesat perkembangannya. Perkembangan teknologi yang semakin luas itu menuntut setiap manusia harus siap menghadapinya. Ironisnya, pendidikan sekolah formal kurang dapat memberikan kontribusi lebih dalam menghadapi dunia pasar kerja, terutama di kawasan Kabupaten Tangerang yang merupakan kawasan sentra industri. Merupakan suatu kewajiban pemerintahan Kabupaten Tangerang mengurus dan memberdayakan masyarakatnya, salah satunya adalah dengan didirikannya Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang yang merupakan lembaga pengembangan masyarakat di bidang mesin industri. Berdasarkan pernyataan di atas muncullah pertanyaan program pendidikan dan pelatihan apa saja yang diadakan di Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang tersebut? Dan bagaimana peran Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang dalam mengembangkan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tangerang? Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pelatihan di Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang? Setelah mengadakan penelitian langsung di Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang, peneliti menemukan bahwa program-program pelatihan yang di adakan di Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang memberikan dampak positif kepada masyarakat dalam mengembangkan kemampuannya khususnya dibidang mesin industri. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metodologi kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode tersebut digunakan untuk memaparkan data yang berkaitan dengan Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang. Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang adalah lembaga yang mempunyai peran dalam mengembangkan dan memberdayakan masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dengan banyaknya program-program pelatihan yang diadakan di Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang.
i
KATA PENGANTAR ا ا ا Alhamdulillah adalah kata yang pantas penulis utarakan pada kesempatan yang paling berbahagia ini. Karena berkat nikmat, rahmat, dan hidayah Allah SWT., penulis masih dapat melaksanakan aktifitas keseharian sampai saat ini. Sholawat dan salam terlimpah curah kepada manusia pilihan yang memberikan contoh teladan bagi umat manusia, yaitu Nabi besar Muhmmad SAW yang telah menunjukan jalan yang terang dengan ilmu pengetahuan bagi seluruh umat manusia di dunia. Berkat rahmat dan hidayah-Nya pula serta do’a dari semua pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, karena motivasi yang mereka berikan penulisan ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya adalah: 1.
Dr. H. Murodi, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2.
Mahmudah Fitriyah Z.A, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dan Dra. Wati Nilamsari, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
ii
3.
Dr. A. Ilyas Ismail, M.A selaku dosen pembimbing skripsi dalam penyusunan skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis disela-sela aktivitas beliau agar penulis mendapat skripsi yang baik.
4.
Seluruh dosen dan staff Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis atas didikannya selama ini.
5.
Kepada pimpinan dan staff Perpustakaan Utama, Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah menyediakan pelayanan literatur sebagai referensi skripsi penulis.
6.
Almarhum ayahanda tercinta Hasan Ali Bajuber yang memimpikan keberhasilan anaknya yang selalu ada di dalam hati dan Ibunda tercinta Fatimah yang yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang serta do’anya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam mendidik dan membesarkan penulis, semoga Allah selalu memberikan rahmat dan kasih sayang kepadanya, kepada kakakku Muhamad Faisal dan Acih (istri) serta adikku Fuad Faozi yang tidak henti-hentinya memberikan semangatnya, keponakanku Muhamad Rizki, serta keluargaku yang lain terima kasih atas semua motivasi yang telah diberikan.
7.
Keluarga besar Ali Bajuber dan Muhamad Bajrie yang telah memberikan motivasi dan bantuannya dalam bentuk apapun yang tak terhitung jumlahnya.
iii
8.
Pimpinan Pondok Pesantren Al-Husainy, Serpong-Tangerang, Habib Ali Alwy bin Husein bin Thahir beserta keluarga, seluruh staff pengajar Yayasan Tarbiyah Nur As-Sholihat dari unit pendidikan MI, MTs, MA, Nur As-Sholihat dan SMA IT Al-Husainy, serta seluruh staff pengajar SMP Al-Hasaniyah, Jelupang.
9.
Seluruh teman-teman pembina Pondok Pesantren Al-Husainy yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih atas segala motivasi dan berbagai pengalaman kepada penulis.
10.
Untuk Sri Handayani, calon pendamping hidupku yang selalu memberikan masukan dan motivasinya selama ini dan mudah-mudahan sampai akhir nanti masukan itu terus mengalir.
11.
Pihak Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang, Bapak Malikin Mubarakah, Bapak Alcaf Mahajaya, dan Bapak Fachury, yang telah membantu penulis dalam pemberian keterangan sebagai modal penulisan skripsi penulis.
12.
Teman-teman PMI angkatan 2002, terutama Hendra Hidayat, Irfan Dadi, Dumyati, Akup Supriyadi, Mia Rosmalia, dan yang lainnya.
13.
Kepada semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih atas segala dukungan sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini, semoga Allah membalas kebaikan semuanya.
iv
Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, walaupun demikian penulis tidak berkecil hati dan menjadi suatu harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang penulis miliki baik dalam penyajian, bentuk tulisan, maupun isi dan bahasa yang digunakan pada skripsi ini, penulis mengharapkan adanya kritik, saran, maupun perbaikan yang bertujuan untuk penyempurnaan skripsi ini.
Jakarta, Oktober 2008
Penulis
v
DAFTAR ISI ABSTRAK................................................................................................... i KATA PENGANTAR................................................................................. ii DAFTAR ISI ............................................................................................... vi DAFTAR TABLE ....................................................................................... viii BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Masalah.......................................................... 1
B.
Pembatasan dan Perumusan Masalah ...................................... 6
C.
Tujuan dan Manfaat Penelitian................................................ 7
D.
Metodologi Penelitian ............................................................. 8
E.
Tinjauan Pustaka..................................................................... 11
F.
Sistematika Penulisan.............................................................. 12
BAB II TINJAUAN TEORITIS A.
Pengertian Evaluasi Program................................................... 14
B.
Pengertian Pengembangan Masyarakat.................................... 15 1.
Model-model Pengembangan Masyarakat ........................ 20
2.
Tahapan Pengembangan Masyarakat................................ 24
BAB III GAMBARAN UMUM A.
Otonomi Daerah dan Latar Belakang Keberadaan Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang................. 31
B.
Visi, Misi, Tugas Pokok, Fungsi, Sasaran, dan Indikator Kinerja ................................................................................... 37
C.
Fasilitas dan Sarana Latihan.................................................... 40
D.
Sumber Daya Manusia ........................................................... 41
E.
Pembiayaan Operasional ........................................................ 43
F.
Jenis Pelatihan Kejuruan ......................................................... 45
G.
Bentuk Kerjasama dengan Pihak Lain ..................................... 47
BAB IV PENGEMBANGAN MASYARAKAT PADA BIDANG DIKLAT KERJA BADAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN (BADIKLATLITBANG) KABUPATEN TANGERANG A.
Kebutuhan Masyarakat akan Program Pelatihan...................... 48
vi
B.
Bentuk-bentuk Program Pendidikan dan Pelatihan .................. 51
C.
Peran Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang dalam Proses Pengembangan Masyarakat .............. 54
D.
Analisis SWOT ....................................................................... 55
E.
Faktor Pendukung dan Penghambat......................................... 61
BAB V PENUTUP A.
Kesimpulan............................................................................. 65
B.
Saran....................................................................................... 66
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
vii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL
1.
Sejarah Keberadaan Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang............................................................................ 36
2.
Jumlah Pegawai Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang Berdasarkan Tingkan Pendidikan Terakhir Tahun 2007 ...................................................................................................... 42
3.
Sumber Anggaran Dana Bidang Diklat Kerja Tahun 2001-2004 dan Data Kinerja Kerja Tahun 2001-2004.............................................. 44
4.
Sumber Anggaran Dana Bidang Diklat Kerja dan Penempatan Kerja Tahun 2004-2006 ......................................................................... 56
viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Sejak era reformasi bergulir (tahun 1998) sampai dengan sekarang yang terjadi akibat ketidak percayaan rakyat terhadap kinerja pemerintah sehingga mengakibatkan berakhirnya era orde baru belum juga membawa Indonesia pada suatu keadaan yang sejahtera. Hal tersebut bertolak belakang dengan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undangundang Dasar (UUD) 1945 dimana tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sejalan dengan itu, maka perlu adanya Pembangunan Nasional. Yaitu suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu dengan sengaja dan memang dikehendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan maupun masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan. Pembangunan Nasional sebagaimana digariskan dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) merupakan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pembangunan Nasional mencakup upaya peningkatan semua segi kehidupan bangsa, dapat berupa pembangunan aspek fisik, sosial, budaya, ekonomi dan pertahanan dan keamanan, dapat pula berupa pembangunan
ix
ideologi.1 Oleh karena itu, maka pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya. Hal tersebut berarti bahwa konsep pembangunan nasional berarti membentuk manusia secara utuh agar lebih baik secara fisik, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbudaya, berkecukupan ekonomi maupun kenyamanan dalam pertahanan dan keamanan dan juga membentuk pola pikir manusia agar lebih baik dari aspek pengetahuan, keyakinan, sikap, dan niat karena proses tersebut merupakan proses penyadaran sehingga diharapkan akan mampu merubah perilaku manusia.2 Seperti penyadaran pentingnya kesehatan lingkungan maka dilakukan berbagai penyuluhan agar masyarakat dapat terhindar dari berbagai penyakit. Suatu keadaan yang dilematis, justru perubahan status ekonomi masyarakat di Indonesia seakan tidak menemui titik terang, bahkan jauh dari perubahan. Kenaikan harga diberbagai sektor membuat rakyat semakin terjepit dalam kemiskinan dan membuat makna kesejahteraan semakin tidak terlihat. Dari fenomena
ini
sehingga
banyak
kita
lihat
acara-acara
televisi
yang
mengatasnamakan “kerakyatan” muncul, seperti bedah rumah, uang kaget, dan masih banyak lainnya. Sebenarnya jika pemerintah menyadarkan diri, acara yang ditayangkan oleh berbagai stasiun televisi tersebut merupakan sindiran bagi pemerintah karena ketidak mampuan pemerintah dalam mengatur, melindungi, dan mensejahterakan masyarakat.
1
Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan IntervensiKomunitas (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2003), h. 39 2 Ginandjar Kartasasmita, Pembangunan untuk Rakyat (Jakarta: Cides, 1996), h. 20-21.
x
Pembangunan Nasional itu sendiri tidak akan berhasil jika tidak adanya partisipasi dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan yang mempunyai tujuan untuk pembangunan harus lebih ditingkatkan. Keterlibatan warga masyarakat itu sendiri tidak sebatas hanya dalam aspek kognitif dan praktis saja (perencanaan dan pelaksanaan), tetapi juga perlu adanya keterlibatan emosional pada pelaksanaan program tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberi kekuatan dan perasaan untuk ikut serta dalam gerakan perubahan yang mencakup seluruh bangsa. Keterlibatan emosional masyarakat tersebut dengan melibatkan masyarakat dalam tahap assesment (penilaian) dan tahap evaluasi, sehingga program yang dijalankan benar-benar program yang dibutuhkan masyarakat.3 Konsep lain dari sebuah gerakan perubahan yaitu mesti adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah demi tercapainya tujuan tersebut, dimana masyarakat diberdayakan untuk dapat melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.4 Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang dicanangkan pemerintah tidak dapat menolong sepenuhnya masyarakat, karena hal tersebut tidak didukung dengan kebijakan pemerintah yang terus menerus menaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang berdampak pada kenaikan harga semua bahan pokok kebutuhan masyarakat. Keadaan yang rumit tersebut diperparah dengan kemajuan globalisasi yang salah satunya
adalah dibukanya zona perdagangan pasar bebas yang
mengharuskan setiap negara harus siap untuk bersaing tanpa terkecuali baik
3
Isbandi Rukminto Adi, op. cit., h. 295. Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi, sampai Tradisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 29. 4
xi
negara kecil, negara berkembang, maupun negara maju dengan mengandalkan keahlian mereka masing-masing. Persoalan yang terjadi di Indonesia adalah masih terbentangnya jurang kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Si kaya mungkin akan dengan mudah mendapatkan kemampuan-kemampuan yang memudahkan dirinya untuk dapat bersaing dan siap menghadapi tantangan zaman tersebut tanpa memperdulikan biaya yang harus dikelurkan, berbanding terbalik dengan yang dialami oleh si miskin yang harus berjuang bagi dirinya sendiri untuk tetap hidup (survive) tanpa memperdulikan kemajuan zaman yang semakin hari semakin berkembang. Kata kunci dari semua masalah di Indonesia terletak pada kebijakan pemerintah terhadap publik (Government Policy for Public). Sejatinya secara teoritis idealis kebijakan publik adalah kebijakan yang berupaya untuk merespon masalah dan kebutuhan konkrit yang berkembang di Indonesia.5 Idealnya ketika pemerintah melihat masalah publik yang sedang berjangkit maka secara akurat dan
cepat
pemerintah
mengeluarkan
kebijakan
dan
langsung
mengimplementasikannya demi kehidupan rakyat. Yang terjadi, ironisnya seperti yang dipaparkan sebelumnya diatas, ketika rakyat mengalami keterpurukan ekonomi, pemerintah justru menaikan harga BBM dan tarif listrik yang keduanya justru merupakan kebutuhan vital rakyat. Idealisnya pula globalisasi seharusnya mempromosikan kesejahteraan terhadap negara penganutnya, akan tetapi pada tingkatan faktualitas globalisasi hanya konsep permainan politik dalam komunikasi massa (The Politic Playing) Amerika dan sebagian antek-anteknya di 5
Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 44.
xii
Eropa. Pasalnya negara berkembang, seperti India, Vietnam, Thailand, benua Afrika, benua Amerika bagian selatan serta Indonesia yang mengikuti konsep pasar bebas hanya menjadi kelinci ekonomi saja bagi mereka.6 Penekanan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kemampuan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan pedesaan adalah dengan cara pemberian pembelajaran dan keterampilan yang berbasis life skill. Bermula dari berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah khususnya dibidang pendidikan. Hampir pada semua lembaga pendidikan formal yang ada di Indonesia kurang bahkan tidak bisa memberikan keterampilan lebih kepada siswa didiknya. Dengan demikian yang dibutuhkan adalah belajar bebas dan otonomi orang yang belajar dilindungi. Pada konteks ini peran pendidikan luar sekolah sangat dibutuhkan yaitu pendidikan di luar lembaga formal. Telah disebutkan di atas bahwa semakin pesatnya pengaruh globalisasi menyebabkan seseorang harus siap dengan berbagai keahlian. Tanpa keahlian sangat sulit bagi seseorang untuk bisa survive. Tanpa keahlian, seseorang tidak mungkin mendapatkan peluang untuk memenangkan kompetensi hidup yang kian keras. Salah satu program yang sudah dikembangkan oleh pemerintah dalam memberikan keahlian kepada masyarakat adalah dibukanya program-program pendidikan dan pelatihan keterampilan khusus yang dilaksanakan dan dilakukan oleh Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan (Badan Diklat Kerja Badiklatlitbang) yang lebih dikenal sebelumnya dengan nama KLK
6
Ibid., h. 48.
xiii
(Kelompok Latihan Kerja) atau BLK (Balai Latihan Kerja) yang terdapat pada setiap kabupaten di Indonesia. Berawal dari permasalahan tersebut di atas, kabupaten Tangerang adalah salah satu kabupaten yang menyedot banyak tenaga kerja di bidang industri. Hal tersebut tidak di sia-siakan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mengembangkan sumber daya manusianya (SDM) baik wilayah Tangerang pada khususnya maupun wilayah sekitar Tangerang, karena hal tersebut merupakan aset kemajuan wilayah Tangerang sendiri khususnya dalam memberantas pengangguran dan kemiskinan. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai program-program yang dilakukan oleh Badan Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang yang merupakan sarana bagi masyarakat Kabupaten Tangerang khususnya dalam meningkatkan pengetahuan keterampilan khususnya dalam bidang industri. Ketertarikan untuk mengadakan penelitian tersebut penulis jadikan judul skripsi penulis dengan mengambil judul penelitian skripsi
Evaluasi Program Pengembangan
Masyarakat pada Bidang Diklat Kerja Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan (Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang) Kabupaten Tangerang.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1.
Pembatasan Masalah Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas seputar kegiatan
xiv
yang terkait dengan program-program yang diadakan oleh Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang bagi masyarakat. 2.
Perumusan Masalah Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah pokok yang akan dibahas sebagai berikut: a.
Apa yang menjadi alasan masyarakat membutuhkan program pelatihan?
b.
Program pelatihan apa saja yang diselenggarakan oleh Bidang Diklat
Kerja
Badiklatlitbang
Kabupaten
Tangerang
bagi
masyarakat? c.
Bagaimana peran Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang dalam proses pengembangan masyarakat?
d.
Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pelatihan pada Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.
Tujuan Penelitian a.
Untuk mengetahui alasan masyarakat membutuhkan program pelatihan.
b.
Untuk mengetahui program pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang diselenggarakan oleh Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang.
xv
c.
Untuk mengetahui kontribusi Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang dalam program pengembangan masyarakat.
d.
Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan di Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang.
2.
Manfaat Penelitian a.
Penulisan skripsi ini diharapkan sebagai bahan evaluasi bagi Bidang Diklat
Kerja
Badiklatlitbang
Kabupaten
Tangerang
dalam
pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan pada bidang keterampilan yang ditujukan bagi masyarakat Tangerang khususnya dan sekitar. b.
Sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapat pada bangku kuliah dengan fakta di lapangan.
D. Metodologi Penelitian 1.
Metode penelitian Metode penelitian adalah studi mengenai metode-metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian. Sutrisno Hadi menyebutnya sebagai "pelajaran yang memperbincangkan metode-metode ilmiah untuk research". Metode-metode ilmiah tersebut meliputi metode penelitian, metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.7
7
Widodo, Cerdik Menyusun Proposal Penelitian Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Jakarta: Yayasan Kelopak, 2004), h. 46.
xvi
Metode yang digunakan lebih menekankan kepada strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu, dan data yang diperlukan.8 Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun penelitiannya menggunakan penelitian survey dengan penekanan pada penelitian deskriptif. Menurut Bondan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Kirk dan Miller penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pangamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan hubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan dalam peristilahannya.9 2.
Penentuan Lokasi dan Waktu Penelian Metode yang digunakan dalam penentuan lokasi penelitian adalah metode proposif, yaitu sebelum mengadakan penelitian, terlebih dahulu penulis menentukan lokasi penelitian. Penelitian dilakukan pada Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang yang beralamat di Jl. Raya Serpong km. 12, Tangerang 15322. Telp. (021) 5383042 faks. (021) 5387484.
8 Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah, Skripsi, Disertasi (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005)), h. 52. 9 Lexy J. Maleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989), h: 3.
xvii
Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang terpilih menjadi lokasi dalam penelitian ini dikarenakan selain jaraknya mudah dijangkau oleh penulis, lembaga tersebut dianggap cocok oleh penulis karena mempunyai konsep pengembangan masyarakat yang notabenya sesuai dengan program jurusan yang penulis sedang tekuni. 3.
Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Sumber utama dari penelitian ini adalah aktifitas objek penelitian (Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang) dan dokumen file yang merupakan data primer. Selain itu juga didapat dari didukung dengan bahan-bahan kepustakaan lainnya. Adapun tekhnik pengumpulan data yang ditempuh penulis meliputi penelitian kepustakaan dan lapangan dengan analisis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis berusaha mencari dan membaca sebanyak mungkin sumber yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, baik berupa buku, majalah, dan lain-lain. Kesemua bahan bacaan itu, penulis jadikan sebagai landasan teoritis untuk dipaparkan dalam kerangka awal mengenai objek penelitian. Dalam penelitian lapangan, untuk memperoleh data dan informasi yang akurat penulis melakukan pengamatan (observation), wawancara (interview) dan dokumen file yang diperoleh dari subjek penelitian.
4.
Subjek dan Objek Penelitian
xviii
Subjek penelitian dari skripsi ini adalah Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang itu sendiri. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah program-program yang ada di Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang.
E. Tinjauan Pustaka Sebelum menjadi Bidang Diklat Kerja (masih Balai Latihan Kerja), pernah ada yang melakukan penelitian yang serupa dengan peneliti dengan judul penelitian Upaya Balai Latihan Kerja dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia di kawasan Jakarta Selatan, yang dilakukan oleh Dina Apriyani. Dalam pembahasan tersebut penelitian lebih mengarah kepada kelembagaan yaitu Balai Latihan Kerja kemudian program pemberdayaan masyarakat seperti langkah BLK dalam meningkatkan kualitas SDM., tingkat keberhasilan yang diukur dari dan keberhasilan ujian akhir. Langkah BLK tersebut tidak diiringi dengan faktor kebutuhan masyarakat. Penelitian yang penulis lakukan ini memaparkan lebih luas mengenai program yang terdapat di Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang, faktor kebutuhan masyarakat dan tingkat keberhasilan yang diukur dari penempatan kerja. Dari penelitian yang telah penulis lakukan, penulis mendapatkan penjelasan yang memadai tentang program-program yang terdapat di Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang, profil lembaga, data anggaran, serta data kelulusan dan penyerapan kerja siswa didik.
xix
F.
Sistematika Penulisan Untuk mempermudah penjelasan dan pembahasan penelitian ini, secvara sistematis penulisannya dibagi ke dalam lima bab, terdiri dari subsub bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut: BAB VI PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan. BAB VII TINJAUAN TEORETIS Terdiri
atas
pengertian
evaluasi
program,
pengertian
pengembangan masyarakat yang berisi tentang model-model pengembangan masyarakat dan tahapan-tahapan pengembangan masyarakat. BAB VIII GAMBARAN UMUM Menguraikan tentang otonomi daerah dan latar belakang keberadaan Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang, visi, misi, tugas pokok, fungsi, sasaran, dan indikator kinerja Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang Kabupaten Tangerang, fasilitas dan sarana latihan, sumber daya manusia Bidang Diklat Kerja
Badiklatlitbang
Kabupaten
Tangerang,
pembiayaan
operasional Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang, jenis pelatihan kejuruan pada Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang, bentuk kerjasama dengan pihak lain.
xx
BAB IX PENGEMBANGAN MASYARAKAT PADA BIDANG DIKLAT KERJA BADAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN
(BADIKLATLITBANG)
KABUPATEN TANGERANG Menerangkan tentang kebutuhan masyarakat akan program pelatihan, bentuk-bentuk program pendidikan dan pelatihan, peran Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang dalam proses pengembangan masyarakat,
analisis
SWOT,
faktor
pendukung dan penghambat. BAB X
PENUTUP Merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
xxi
BAB I PENDAHULUAN
G. Latar Belakang Masalah Sejak era reformasi bergulir (tahun 1998) sampai dengan sekarang yang terjadi akibat ketidak percayaan rakyat terhadap kinerja pemerintah sehingga mengakibatkan berakhirnya era orde baru belum juga membawa Indonesia pada suatu keadaan yang sejahtera. Hal tersebut bertolak belakang dengan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undangundang Dasar (UUD) 1945 dimana tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sejalan dengan itu, maka perlu adanya Pembangunan Nasional. Yaitu suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu dengan sengaja dan memang dikehendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan maupun masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan. Pembangunan Nasional sebagaimana digariskan dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) merupakan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pembangunan Nasional mencakup upaya peningkatan semua segi kehidupan bangsa, dapat berupa pembangunan aspek fisik, sosial, budaya, ekonomi dan pertahanan dan keamanan, dapat pula berupa pembangunan
xxii
ideologi.10 Oleh karena itu, maka pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya. Hal tersebut berarti bahwa konsep pembangunan nasional berarti membentuk manusia secara utuh agar lebih baik secara fisik, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbudaya, berkecukupan ekonomi maupun kenyamanan dalam pertahanan dan keamanan dan juga membentuk pola pikir manusia agar lebih baik dari aspek pengetahuan, keyakinan, sikap, dan niat karena proses tersebut merupakan proses penyadaran sehingga diharapkan akan mampu merubah perilaku manusia.11 Seperti penyadaran pentingnya kesehatan lingkungan maka dilakukan berbagai penyuluhan agar masyarakat dapat terhindar dari berbagai penyakit. Suatu keadaan yang dilematis, justru perubahan status ekonomi masyarakat di Indonesia seakan tidak menemui titik terang, bahkan jauh dari perubahan. Kenaikan harga diberbagai sektor membuat rakyat semakin terjepit dalam kemiskinan dan membuat makna kesejahteraan semakin tidak terlihat. Dari fenomena
ini
sehingga
banyak
kita
lihat
acara-acara
televisi
yang
mengatasnamakan “kerakyatan” muncul, seperti bedah rumah, uang kaget, dan masih banyak lainnya. Sebenarnya jika pemerintah menyadarkan diri, acara yang ditayangkan oleh berbagai stasiun televisi tersebut merupakan sindiran bagi pemerintah karena ketidak mampuan pemerintah dalam mengatur, melindungi, dan mensejahterakan masyarakat.
10
Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan IntervensiKomunitas (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2003), h. 39 11 Ginandjar Kartasasmita, Pembangunan untuk Rakyat (Jakarta: Cides, 1996), h. 20-21.
xxiii
Pembangunan Nasional itu sendiri tidak akan berhasil jika tidak adanya partisipasi dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan yang mempunyai tujuan untuk pembangunan harus lebih ditingkatkan. Keterlibatan warga masyarakat itu sendiri tidak sebatas hanya dalam aspek kognitif dan praktis saja (perencanaan dan pelaksanaan), tetapi juga perlu adanya keterlibatan emosional pada pelaksanaan program tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberi kekuatan dan perasaan untuk ikut serta dalam gerakan perubahan yang mencakup seluruh bangsa. Keterlibatan emosional masyarakat tersebut dengan melibatkan masyarakat dalam tahap assesment (penilaian) dan tahap evaluasi, sehingga program yang dijalankan benar-benar program yang dibutuhkan masyarakat.12 Konsep lain dari sebuah gerakan perubahan yaitu mesti adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah demi tercapainya tujuan tersebut, dimana masyarakat diberdayakan untuk dapat melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.13 Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang dicanangkan pemerintah tidak dapat menolong sepenuhnya masyarakat, karena hal tersebut tidak didukung dengan kebijakan pemerintah yang terus menerus menaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang berdampak pada kenaikan harga semua bahan pokok kebutuhan masyarakat. Keadaan yang rumit tersebut diperparah dengan kemajuan globalisasi yang salah satunya
adalah dibukanya zona perdagangan pasar bebas yang
mengharuskan setiap negara harus siap untuk bersaing tanpa terkecuali baik
12
Isbandi Rukminto Adi, op. cit., h. 295. Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi, sampai Tradisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 29. 13
xxiv
negara kecil, negara berkembang, maupun negara maju dengan mengandalkan keahlian mereka masing-masing. Persoalan yang terjadi di Indonesia adalah masih terbentangnya jurang kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Si kaya mungkin akan dengan mudah mendapatkan kemampuan-kemampuan yang memudahkan dirinya untuk dapat bersaing dan siap menghadapi tantangan zaman tersebut tanpa memperdulikan biaya yang harus dikelurkan, berbanding terbalik dengan yang dialami oleh si miskin yang harus berjuang bagi dirinya sendiri untuk tetap hidup (survive) tanpa memperdulikan kemajuan zaman yang semakin hari semakin berkembang. Kata kunci dari semua masalah di Indonesia terletak pada kebijakan pemerintah terhadap publik (Government Policy for Public). Sejatinya secara teoritis idealis kebijakan publik adalah kebijakan yang berupaya untuk merespon masalah dan kebutuhan konkrit yang berkembang di Indonesia.14 Idealnya ketika pemerintah melihat masalah publik yang sedang berjangkit maka secara akurat dan
cepat
pemerintah
mengeluarkan
kebijakan
dan
langsung
mengimplementasikannya demi kehidupan rakyat. Yang terjadi, ironisnya seperti yang dipaparkan sebelumnya diatas, ketika rakyat mengalami keterpurukan ekonomi, pemerintah justru menaikan harga BBM dan tarif listrik yang keduanya justru merupakan kebutuhan vital rakyat. Idealisnya pula globalisasi seharusnya mempromosikan kesejahteraan terhadap negara penganutnya, akan tetapi pada tingkatan faktualitas globalisasi hanya konsep permainan politik dalam komunikasi massa (The Politic Playing) Amerika dan sebagian antek-anteknya di 14
Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 44.
xxv
Eropa. Pasalnya negara berkembang, seperti India, Vietnam, Thailand, benua Afrika, benua Amerika bagian selatan serta Indonesia yang mengikuti konsep pasar bebas hanya menjadi kelinci ekonomi saja bagi mereka.15 Penekanan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kemampuan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan pedesaan adalah dengan cara pemberian pembelajaran dan keterampilan yang berbasis life skill. Bermula dari berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah khususnya dibidang pendidikan. Hampir pada semua lembaga pendidikan formal yang ada di Indonesia kurang bahkan tidak bisa memberikan keterampilan lebih kepada siswa didiknya. Dengan demikian yang dibutuhkan adalah belajar bebas dan otonomi orang yang belajar dilindungi. Pada konteks ini peran pendidikan luar sekolah sangat dibutuhkan yaitu pendidikan di luar lembaga formal. Telah disebutkan di atas bahwa semakin pesatnya pengaruh globalisasi menyebabkan seseorang harus siap dengan berbagai keahlian. Tanpa keahlian sangat sulit bagi seseorang untuk bisa survive. Tanpa keahlian, seseorang tidak mungkin mendapatkan peluang untuk memenangkan kompetensi hidup yang kian keras. Salah satu program yang sudah dikembangkan oleh pemerintah dalam memberikan keahlian kepada masyarakat adalah dibukanya program-program pendidikan dan pelatihan keterampilan khusus yang dilaksanakan dan dilakukan oleh Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan (Badan Diklat Kerja Badiklatlitbang) yang lebih dikenal sebelumnya dengan nama KLK
15
Ibid., h. 48.
xxvi
(Kelompok Latihan Kerja) atau BLK (Balai Latihan Kerja) yang terdapat pada setiap kabupaten di Indonesia. Berawal dari permasalahan tersebut di atas, kabupaten Tangerang adalah salah satu kabupaten yang menyedot banyak tenaga kerja di bidang industri. Hal tersebut tidak di sia-siakan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mengembangkan sumber daya manusianya (SDM) baik wilayah Tangerang pada khususnya maupun wilayah sekitar Tangerang, karena hal tersebut merupakan aset kemajuan wilayah Tangerang sendiri khususnya dalam memberantas pengangguran dan kemiskinan. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai program-program yang dilakukan oleh Badan Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang yang merupakan sarana bagi masyarakat Kabupaten Tangerang khususnya dalam meningkatkan pengetahuan keterampilan khususnya dalam bidang industri. Ketertarikan untuk mengadakan penelitian tersebut penulis jadikan judul skripsi penulis dengan mengambil judul penelitian skripsi
Evaluasi Program Pengembangan
Masyarakat pada Bidang Diklat Kerja Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan (Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang) Kabupaten Tangerang.
H. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1.
Pembatasan Masalah Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas seputar kegiatan
xxvii
yang terkait dengan program-program yang diadakan oleh Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang bagi masyarakat. 2.
Perumusan Masalah Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah pokok yang akan dibahas sebagai berikut: a.
Apa yang menjadi alasan masyarakat membutuhkan program pelatihan?
b.
Program pelatihan apa saja yang diselenggarakan oleh Bidang Diklat
Kerja
Badiklatlitbang
Kabupaten
Tangerang
bagi
masyarakat? c.
Bagaimana peran Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang dalam proses pengembangan masyarakat?
d.
Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pelatihan pada Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang?
I.
Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.
Tujuan Penelitian a.
Untuk mengetahui alasan masyarakat membutuhkan program pelatihan.
b.
Untuk mengetahui program pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang diselenggarakan oleh Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang.
xxviii
c.
Untuk mengetahui kontribusi Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang dalam program pengembangan masyarakat.
d.
Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan di Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang.
2.
Manfaat Penelitian a.
Penulisan skripsi ini diharapkan sebagai bahan evaluasi bagi Bidang Diklat
Kerja
Badiklatlitbang
Kabupaten
Tangerang
dalam
pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan pada bidang keterampilan yang ditujukan bagi masyarakat Tangerang khususnya dan sekitar. b.
Sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapat pada bangku kuliah dengan fakta di lapangan.
J.
Metodologi Penelitian 1.
Metode penelitian Metode penelitian adalah studi mengenai metode-metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian. Sutrisno Hadi menyebutnya sebagai "pelajaran yang memperbincangkan metode-metode ilmiah untuk research". Metode-metode ilmiah tersebut meliputi metode penelitian, metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.16
16
Widodo, Cerdik Menyusun Proposal Penelitian Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Jakarta: Yayasan Kelopak, 2004), h. 46.
xxix
Metode yang digunakan lebih menekankan kepada strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu, dan data yang diperlukan.17 Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun penelitiannya menggunakan penelitian survey dengan penekanan pada penelitian deskriptif. Menurut Bondan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Kirk dan Miller penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pangamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan hubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan dalam peristilahannya.18 2.
Penentuan Lokasi dan Waktu Penelian Metode yang digunakan dalam penentuan lokasi penelitian adalah metode proposif, yaitu sebelum mengadakan penelitian, terlebih dahulu penulis menentukan lokasi penelitian. Penelitian dilakukan pada Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang yang beralamat di Jl. Raya Serpong km. 12, Tangerang 15322. Telp. (021) 5383042 faks. (021) 5387484.
17 Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah, Skripsi, Disertasi (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005)), h. 52. 18 Lexy J. Maleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989), h: 3.
xxx
Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang terpilih menjadi lokasi dalam penelitian ini dikarenakan selain jaraknya mudah dijangkau oleh penulis, lembaga tersebut dianggap cocok oleh penulis karena mempunyai konsep pengembangan masyarakat yang notabenya sesuai dengan program jurusan yang penulis sedang tekuni. 3.
Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Sumber utama dari penelitian ini adalah aktifitas objek penelitian (Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang) dan dokumen file yang merupakan data primer. Selain itu juga didapat dari didukung dengan bahan-bahan kepustakaan lainnya. Adapun tekhnik pengumpulan data yang ditempuh penulis meliputi penelitian kepustakaan dan lapangan dengan analisis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis berusaha mencari dan membaca sebanyak mungkin sumber yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, baik berupa buku, majalah, dan lain-lain. Kesemua bahan bacaan itu, penulis jadikan sebagai landasan teoritis untuk dipaparkan dalam kerangka awal mengenai objek penelitian. Dalam penelitian lapangan, untuk memperoleh data dan informasi yang akurat penulis melakukan pengamatan (observation), wawancara (interview) dan dokumen file yang diperoleh dari subjek penelitian.
4.
Subjek dan Objek Penelitian
xxxi
Subjek penelitian dari skripsi ini adalah Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang itu sendiri. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah program-program yang ada di Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang.
K. Tinjauan Pustaka Sebelum menjadi Bidang Diklat Kerja (masih Balai Latihan Kerja), pernah ada yang melakukan penelitian yang serupa dengan peneliti dengan judul penelitian Upaya Balai Latihan Kerja dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia di kawasan Jakarta Selatan, yang dilakukan oleh Dina Apriyani. Dalam pembahasan tersebut penelitian lebih mengarah kepada kelembagaan yaitu Balai Latihan Kerja kemudian program pemberdayaan masyarakat seperti langkah BLK dalam meningkatkan kualitas SDM., tingkat keberhasilan yang diukur dari dan keberhasilan ujian akhir. Langkah BLK tersebut tidak diiringi dengan faktor kebutuhan masyarakat. Penelitian yang penulis lakukan ini memaparkan lebih luas mengenai program yang terdapat di Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang, faktor kebutuhan masyarakat dan tingkat keberhasilan yang diukur dari penempatan kerja. Dari penelitian yang telah penulis lakukan, penulis mendapatkan penjelasan yang memadai tentang program-program yang terdapat di Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang, profil lembaga, data anggaran, serta data kelulusan dan penyerapan kerja siswa didik.
xxxii
L. Sistematika Penulisan Untuk mempermudah penjelasan dan pembahasan penelitian ini, secvara sistematis penulisannya dibagi ke dalam lima bab, terdiri dari subsub bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut: BAB XI PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan. BAB XII TINJAUAN TEORETIS Terdiri
atas
pengertian
evaluasi
program,
pengertian
pengembangan masyarakat yang berisi tentang model-model pengembangan masyarakat dan tahapan-tahapan pengembangan masyarakat. BAB XIII GAMBARAN UMUM Menguraikan tentang otonomi daerah dan latar belakang keberadaan Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang, visi, misi, tugas pokok, fungsi, sasaran, dan indikator kinerja Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang Kabupaten Tangerang, fasilitas dan sarana latihan, sumber daya manusia Bidang Diklat Kerja
Badiklatlitbang
Kabupaten
Tangerang,
pembiayaan
operasional Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang, jenis pelatihan kejuruan pada Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang, bentuk kerjasama dengan pihak lain.
xxxiii
BAB XIV PENGEMBANGAN MASYARAKAT PADA BIDANG DIKLAT KERJA BADAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN
(BADIKLATLITBANG)
KABUPATEN TANGERANG Menerangkan tentang kebutuhan masyarakat akan program pelatihan, bentuk-bentuk program pendidikan dan pelatihan, peran Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang dalam proses pengembangan masyarakat,
analisis
SWOT,
faktor
pendukung dan penghambat. BAB XV PENUTUP Merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
xxxiv
BAB II TINJAUAN TEORITIS
A. Pengertian Evaluasi Program Menurut asal katanya, evaluasi berarti penilaian.19 Sedangkan program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (di ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan.20 Evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan dan/atau kegagalan suatu rencanan kegiatan atau program. Evaluasi berusha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program.21 Secara umum dikenal dua tipe evaluasi, yaitu on-going evaluation atau evaluasi terus-menerus dan ex-post evaluation atau evaluasi akhir. Tipe evalusi yang pertama dilaksanakan pada interval periode waktu tertent, misalnya per tri wulan atau per semester selama proses implementasi (biasanya pada khir phase atau tahap suatu rencana). Tipe evaluasi yang kedua dilakukan setelah implementasi suatu program atau rencana. Evaluasi dilakukan bertujuan untuk: 1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan. 2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran. 3. Mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar rencana (externalities).
19
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 310. 20 Ibid., h. 897. 21 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 119.
xxxv
Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat keberhasilan suatu program atau kegagalan suatu program itu ketika diterapkan.
B. Pengertian Pengembangan Masyarakat Menurut asal katanya, pengembangan masyarakat terdiri dari dua konsep, yaitu "pengembangan" dan "masyarakat". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan. Sedangkan pengembangan masyarakat masih dalam penggalan kata pengembangan adalah proses kegiatan bersama yang dilakukan oleh penghuni suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya.22 Sedangkan pengertian "masyarakat" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.23 Istilah Pengembangan Masyarakat mempunyai sejarah yang panjang dan selalu dikait-kaitkan dengan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Istilah "pengembangan masyarakat" berawal digunakan oleh pemerintah kolonial Inggris dalam sebuah konferensi (1948) di negeri jajahannya Afrika, untuk menggantikan istilah "pendidikan massa". Dalam konferensi tersebut menghasilkan definisi mengenai "Pendidikan Massa" dan memutuskan bahwa pada masa yang akan datang terminologi tersebut sebaiknya diganti dengan nama "Pengembangan Masyarakat".
22 23
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, op. cit., h. 538. Ibid., h. 721.
xxxvi
Berbeda masyarakat"
dengan
lebih
Inggris,
dikenal
di
Amerika
dibandingkan
dengan
istilah istilah
"pengorganisasian "pengembangan
masyarakat", dimana masyarakat diberdayakan dengan cara harus lebih aktif dalam menggalang dana demi memenuhi kebutuhannya. Banyak para pakar yang memberikan batasan tentang kedua istilah tersebut yang berkembang di Inggris maupun di Amerika. Namun, dari bahasan yang dikemukakan oleh para pakar tersebut menyimpulkan bahwa baik "pengorganisasian masyarakat" ataupun "pengembangan masyarakat" hanya terletak pada faktor tempat dimana metode tersebut digunakan. Faktor tempat yang dimaksudkan di mana pengorganisasian masyarakat lebih mengarah pada daerah perkotaan (komunitas relatif sudah berkembang). Sedangkan pengembangan masyarakat lebih mengarah pada daerah pedesaan, dimana masyarakatnya relatif belum berkembang.24 Berdasarkan dua pengertian yang berbeda antara pengorganisasian masyarakat (di Amerika) dan pengembangan masyarakat (di Inggris), Brokesha dan Hodge memberikan perbedaan dari kedua istilah tersebut berdasarkan history masing-masing istilah tersebut, antara lain: 1.
Mereka meyakini bahwa pengorganisasian masyarakat di Amerika pada mulanya berkembang (lebih banyak dikembangkan) di dalam negeri. Sedangkan untuk bangsa Inggris, pengembangan masyarakat pada umumnya diujicobakan di Afrika (pada negara-negara koloni Inggris).
2.
Menurut
mereka
proses pengembangan masyarakat
yang dilakukan
pemerintah Inggris merupakan respon pragmatis terhadap kebutuhan yang
24
Ibid., h. 200.
xxxvii
dirasakan daerah koloni mereka, yang pada dasarnya merasa kurang mendapatkan layanan yang memadai di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan dalam arti sempit. Sedangkan di Amerika, pengorganisasian masyarakat di mulai dari pengembangan sektor pertanian, yang baru kemudian bergerak ke masalah perkotaan.25 Menurut Edi Suharto pengembangan atau pembangunan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bidang-bidang pembangunan biasanya meliputi beberapa sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial-budaya.26 Sedangkan masyarakat menurut Edi Suharto memiliki 2 konsep, yaitu:27 1.
Masyarakat sebagai sebuah "tempat bersama", yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan.
2.
Masyarakat sebagai "kepentingan bersama", yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya pada kasus para orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat fisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental. Menurut pandangan Brokesha dan Hodge, pengembangan masyarakat
adalah:28
25
Ibid., h. 216. Edi Suharto, , op. cit., h. 39. 27 Ibid. 28 Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2003), h. 199. 26
xxxviii
"A movement designed to promote better living for the whole community with the active participation, and, if possible, on the initiative of the community… it includes the whole range of development activities in the district whether these are undertaken by government or unofficial bodies… (Community Development) must make use of the cooperative movement and must be put into effect in the closest association whit local government bodies".
"Suatu gerakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan komunitas melalui partisipasi aktif, dan jika memungkinkan, berdasarkan inisiatif masyarakat… hal ini meliputi berbagai kegiatan pembangunan di tingkat distrik, baik dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga non pemerintah… (pengembangan masyarakat) harus dilakukan melalui gerakan yang kooperatif dan harus berhubungan dengan bentuk pemerintahan lokal terdekat".
Pengembangan masyarakat dapat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar
pengaruhnya
terhadap
proses-proses
yang
mempengaruhi
kehidupannya. Twelventrees "pengembangan masyarakat" adalah "the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions.29 Para ahli ada yang menyamakan istilah pengembangan masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat yang jika dilihat mempunyai arti serupa dengan pengembangan sumber daya manusia. Istilah pemberdayaan masyarakat mengacu kepada kata empowerment yang berarti penguatan, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat terutama yang pada saat sekarang sedang tidak mampu melepaskan diri dari
29
Edi Suharto, op. cit., h. 38.
xxxix
perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, yang berarti memberdayakan adalah membantu seseorang/masyarakat menemukan kemampuan menuju kemandirian.30 Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya
masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu
sistem yang
mengorganisir diri mereka. Dalam pembukaan Temu Karya Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat bagi Kepala Badan/Dinas/Kantor PMD Provinsi, Kabupaten dan Kota di Batu, Malang, Jawa Timur tahun 2003, DR. Andi Partadinata mengatakan secarakonsepsional pemberdayaan atau empowerment memiliki dua makna pokok yaitu
pertama,
memberikan
kekuasaan,
mengalihkan
kekuatan
atau
mendelegasikan otoritas kepada masyarakat (to give power or authority to), agar masyarakat memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan dalam rangkan membangun diri dan lingkungan secara mandiri; kedua, meningkatkan kemampuan masyarakat (to give ability to or anable) melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.31 Menurut pengertian lain, pemberdayaan atau pengembangan adalah upaya memperluas horison pilihan bagi masyarakat banyak. Hal ini berarti bahwa masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-
30
Misbahul Ulum, dkk., Model-model Kesejahteraan Sosial Islam Perspektif Normatif, Filosofis, dan Praktis (Yogyakarta: PMI-Dakwah UIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan IISEPCIDA), h. 79. 31 Andi Partadinata, ”Upaya Meningkatkan Kemampuan Aparatur dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa", Jurnal Berdaya 1, no. 6 (Juni, 2003), h. 17.
xl
pilihan.32 Dalam konsep ini Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei menyamakan pemberdayaan dengan konsep pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan masyarakat juga dapat dilihat dari persepsi makro dan mikro, Pengembangan sumber daya manusia secara makro adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan pembangunan bangsa. Proses peningkatan di sini mencakup perencanaan, pambangunan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Pengembangan masyarakat secara mikro adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga atau karyawan untuk mencapai suatu hasil optimal.33 Pengembangan masyarakat memiliki fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut.34 Dari pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengembangan masyarakat adalah suatu model gerakan dengan cara memberdayakan masyarakat sekitar dengan maksud tercapainya suatu keinginan bersama masyarakat tersebut. 1.
Model-model Pengembangan Masyarakat
32
Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi, sampai Tradiri (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 29. 33 Soekidjo Notoatmodjo, Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 39. 34 Edi Suharto, op. cit., h. 39
xli
Model pengembangan masyarakat merupakan bagian dari intervensi makro dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial. Adapun yang dimaksud dengan intervensi makro menurut beberapa pendapat para ahli adalah:35 Netting, mengemukakan bahwa intervensti makro adalah "Macro practice is professionally directed intervention and communities". (Intervensi makro merupakan bentuk intervensi langsung yang dirancang dalam rangka melakukan perubahan secara terencana pada tingkat organisasi dan komunitas). Rothman dan Tropman memberikan argumen tentang intervensi makro bahwa "Macro intervention involves methods of professional changing that target system above the level of the individual, group, and family, i.e., organization, communities, and regional and national entities. Macro practice deals with aspects of human service activity that are non clinical in nature, but rather focus on broader social approaches to human betterment". (Intervensi makro mencakup bebagai metode profesional yang digunakan untuk mengubah sistem sasaran yang lebih besar dari individu, kelompok dan keluarga, yaitu: oraganisasi, komunitas baik di tingkat lokal, regional maupun nasional secara utuh. Praktek makro berhubungan dengan aspek pelayanan masyarakat yang pada dasarnya bukan hal yang bersifat klinis, tetapi lebih memfokuskan pada pendekatan sosial yang lebih luas dalam rangka meningkatkan kehidupan yang lebih baik di masyarakat). Jack Rothman mengembangkan tiga model dalam memahami konsepsi tentang pengembangan masyarakat: (1) Pengembangan masyarakat lokal (locality
35
Isbandi Rukminto Adi, op. cit., h. 57-58.
xlii
development); (2) Perencanaan sosial (social planing); (3) Aksi sosial (social action). a.
Pengembangan Masyarakat Lokal Pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan
untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai klien yang bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum dikembangkan. Pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial.
Pekerja
sosial
membantu
meningkatkan
kesadaran
dan
mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Pengembangan masyarakat lokal lebih bernuansa bottom up dimana setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Model pertama ini lebih berorientasi pada "tujuan proses" (process goal) daripada tujuan tugas atau tujuan hasil (task or product goal).36 Dimana masyarakat dicoba untuk diintegrasikan serta dikembangkan kapasitasnya (community
integration
dan
community
capacity)
dalam
upaya
memecahkan masalah mereka secara kooperatif berdasarkan kemauan dan
36
Edi Suharto, op. cit., h. 42.
xliii
kemampuan menolong diri sendiri (self help) dengan prinsip-prinsip demokratis.37 b.
Perencanaan Sosial Perencanaan
sosial
menunjuk
pada
proses
pragmatisuntuk
menentukan keputusan dan menteapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu dan biasanya berhubungan dengan masalahmasalah sosial yang kongkrit (concrete social problem) seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan (buta huruf), kesehatan masyarakat yang buruk, dan lain-lain. Adapun nama-nama bagian (departemen) merekajuga mencirikan hal ini, seperti Deperteman Kesehatan, Direktorat Penyalahgunaan Obat dan Narkotika, Departemen Sosial, dan lain sebagainya.38 Perencanaan sosial lebih berorientasi pada "tujuan tugas" (task goal). Pekerja sosial berperan sebagai perencana sosial yang memandang anggota masyarakat sebagai "konseumen" atau "penerima pelayanan" (beneficiaries). Keterlibatan para penerima pelayanan dalam proses pembuatan kebijakan, penentuan tujuan, dan pemecahan masalah bukan merupakan prioritas, karena pengambilan keputusan dilakukan oleh para pekerja sosial di lembaga-lembaga formal baik pemerintah maupun swasta.39 c.
Aksi Sosial Tujuan dan sasaran utama aksi sosial adalah perubahan-perubahan
fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses 37
Isbandi Rukminto Adi, op. cit., h. 70 Ibid., h. 71. 39 Edi Suharto, op. cit., h. 44. 38
xliv
pendistribusian kekuasaan (distribution of power), sumber (distribution of resources), dan pengambilan keputusan (distribution of decision making). Pendekatan aksi sosial didasarisuatu pandangan bahwa masyarakat adalah sistem klienyang seringkali menjadi "korban" ketidakadilan struktur. Aksi sosial berorientasi baik pada tujuan proses dan tujuan hasil. Masyarakat diorganisir melalui proses penyadaran, pemberdayaan dan tindakan-tindakan aktual untuk mengubah struktur kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi, kemerataan (equality) dan keadilan (equity).40 2.
Tahapan Pengembangan Masyarakat Tahapan pengembangan masyarakat yang biasa dilakukan pada beberapa organisasi pelayanan masyarakat, antara kelompok yang satu dengan yang lain mempunyai beberapa perbedaan dan persamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari dua buku yang penulis jadikan sebagai bahan rujukan, yaitu: Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat karya Edi Suharto dan Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas karya Isbandi Rukminto Adi. Namun, secara garis besar tahapan pengembangan masyarakat dapat dirumuskan menjadi lima tahapan, antara lain: a. Identifikasi Masalah Identifikasi masalah sangat erat kaitannya dengan asesmen kebutuhan (need assessment). Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai kekurangan yang mendorong masyarakat untuk mengatasinya. Asesmen kebutuhan dapat
40
Ibid., h. 45.
xlv
diartikan sebagai penentuan besarnya atau luasnya suatu kondisi dalam suatu populasi yang ingin diperbaiki atau penentuan kekurangan dalam kondisi yang direalisasikan. Terdapat lima jenis kebutuhan yang terdapat di masyarakat, antara lain:41 1). Kebutuhan absolut (absolute need) adalah kebutuhan minimal atau kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia agar dapat mempertahankan kehidupannya (survive). 2). Kebutuhan normatif (normative need) adalah kebutuhan yang didefinisikan oleh ahli atau tenaga profesional. Kebutuhan ini biasanya didasarkan standar tertentu. 3). Kebutuhan yang dirasakan (felt need) adalah sesuatu yang dianggap atau dirasakan orang sebagai kebutuhannya. Kebutuhan ini merupakan petunjuk tentang kebutuhan yang nyata (real need). Akan tetapi, kebutuhan ini berbeda dari satu orang ke orang lainnya, karena sangat tergantung ada persepsi orang yang bersangkutan mengenai sesuatu yang diinginkannya pada suatu waktu tertentu. 4). Kebutuhan yang dinyatakan (stated need) adalah kebutuhan yang dirasakan yang diubah menjadi kebutuhan berdasarkan banyaknya permintaan. Besarnya kebutuhan ini tergantung pada seberapa orang yang memerlukan pelayanan sosial.
41
Ibid., h. 76-77.
xlvi
5). Kebutuhan komparatif (comparative need) adalah kesenjangan (gap) antara tingkat pelayanan yang ada di wilayah-wilayah yang berbeda untuk kelompok orang yang memiliki karakteristik sama. Dalam proses penilaian (assessment) dapat digunakan teknik SWOT, dengan melihat Kekuatan (strength), Kelemahan (Weaknesses), Kesempatan (Opportunities), dan Ancaman (Threat). Dengan menggunakan tehnik ini dalam proses assessment masyarakat sudah dilibatkan secara aktif agar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan benar-benar
permasalahan
yang
sedang
dibicarakan
benar-benar
permasalahan yang keluar dari pandangan mereka sendiri. Disamping itu, pada tahap ini pelaku perubahan juga memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas
dari
permasalahan
yang
akan
ditindaklanjuti
pada
tahap
berikutnya.42 b. Penentuan Tujuan Isbandi Rukminto Adi menyebut tahapan kedua ini dengan tahapan perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahap ini agen perubah secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.43 Tujuan dapat didefinisikan sebagai kondisi di masa depan yang ingin dicapai. Maksud utama penentuan tujuan adalah untuk membimbing program ke arah pemecahan masalah. Tujuan dapat menjadi target yang menjadi dasar bagi pencapaian keberhasilan program. Terdapat dua jenis atau tingkat tujuan, yaitu, tujuan umum (goal) dan tujuan khusus (objektive). Tujuan 42 43
Isbandi Rukminto Adi, op. cit., h. 252 Ibid., h. 253.
xlvii
umum dirumuskan secara luas sehingga pencapaiannya tidak dapat diukur. Sedangkan tujuan khusus merupakan pernyataan yang spesifik dan terukur mengenai jumlah yang menunjukkan kemajuan ke arah pencapaian tujuan umum. Rumusan tujuan khusus yang baik memiliki beberapa ciri:44 1). Berorientasi pada keluaran (output) bukan pada proses atau masukan (input). 2). Dinyatakan dalam istilah yang terukur. 3). Tidak hanya menunjukkan arah perubahan (misalnya meningkatkan), tetapi juga tingkat perubahan yang diharapkan (misalnya 10 persen). 4). Menunjukkan jumlah populasi secara terbatas. 5). Menunjukkan pembatasan waktu 6). Realistis dalam arti dapat dicapai dan menunjukkan usaha untuk mencapainya. 7). Relevan dengan kebutuhan dan tujuan umum. c. Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program Pada tahap penyusunan dan pengembangan rencana program atau menurut istilah Isbandi Rukminto Adi tahapan pemformulasikan rencana aksi yaitu tahapan dimana agen perubah membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.45 Dalam proses perencanaan sosial, para perencana dan pihak-pihak terkait atau para pemangku kepentingan (stakeholders) selayaknya bersamasama menyusun pola rencana intervensi yang koprhensif. Pola tersebut 44 45
Edi Suharto, op. cit., h. 77. Isbandi Rukminto Adi, op. cit., h. 254.
xlviii
menyangkut tujuan-tujuan khusus, strategi-strategi, tugas-tugas dan prosedurprosedur yang ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan pemecahan masalah. Suatu rencanan biasanya dikembangkan dalam suatu pola yang sistematis dan pragmatis dimana bentuk-bentuk kegiatan dijadwalkan dengan jelas. Program dapat dirumuskan sebagai suatu perangkat kegiatan yang saling tergantung dan diarahkan pada pencapaian satu atau beberapa tujuan khusus (objektives). Penyusunan program dalam proses perencanaan sosial mencakup keputusan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses perumusan program.46 1). Identifikasi program alternatif. Penyusunan program merupakan tahap yang membutuhkan kreativitas. Karenya sebelum satu program dipilih ada baiknya jika diidentifikasi beberapa program alternatif. 2). Penentuan hasil program. Bagian dari identifikasi program alternatif adalah penentuan hasil apa yang akan diperoleh dari setiap program laternatif. Hasil dapat dinyatakan dalam tiga tahapan, yaitu: pelaksanaan tugas, unit pelayanan, dan jumlah konsumen. 3). Penentuan biaya. Informasi tentang biaya mencakup keseluruhan biaya program maupun biaya per hasil. 4). Kriteria pemilihan program. Setelah program-program alternatif diidentifikasi, maka harus dilakukan pilihan diantara mereka. Pemilihan dapat dilakukan atas dasar rasional, yakni bersandar pada kriteria tertentu. Kriteria yang tergolong rasional adalah menyangkut
46
Edi Suharto, op. cit., h. 78-79.
xlix
pentingnya, efisensi, efektivitas, fisibilitas (feasibility), keadilan dan hasil-hasil tertentu. d. Pelaksanaan Program (Implementasi Program) Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerjasama antara agen perubah dan warga masyarakat, maupun kerjasama antar warga.47 Tahap implementasi program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan. Ada dua prosedur dalam melaksanakan program, yaitu:48 1). Merinci prosedur operasional untuk melaksanakan program. 2). Merinci prosedur agar kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana. e. Evaluasi Program Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga pada tahap ini diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal. Sehingga dlaam jangka panjang
47 48
Isbandi, Rukminto Adi, loc. cit. Edi Suharto, loc. cit.
l
diharapkan akan dapat membentuk suaut sistem dalam masyarakat yang lebih "mandiri" dengan memanfaatkan sumber daya yag ada.49 Pada tahap evaluasi program, analisis kembali kepada permulaan proses perencanaan untuk menentukan apakah tujauan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Evaluasi menjadikan perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Evaluasi baru dapat dilaksanakan kalau rencana sudah dilaksanakan. Namun demikian, perencanaan yang baik harus sudah dapat menggambarkan proses evaluasi yang akan dilaksanakan.50
49 50
Isbandi Rukminto Adi, op. cit., h. 256. Edi Suharto, op. cit., h. 79-80.
li
BAB III GAMBARAN UMUM
A. Otonomi Daerah dan Latar Belakang Keberadaan Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang Lahirnya era reformasi di penghujung tahun 1990 membawa perubahanperubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam tata hubungan politik pemerintahan dan kenegaraan. Agenda resmi pemerintahan saat itu adalah pengejawantahan desentralisasi dalam bingkai otonomi daerah. Menjawab tantangan itu, pemerintah era reformasi telah mengeluarkan dua paket kebijakan tentang otonomi daerah, yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemeritahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.51 Namun,
kedua
Undang-undang
tersebut
direvisi
total
dengan
dikeluarkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-undang sebelumnya tersebut direvisi karena dianggap cenderung desentralisasi (sedikit campur tangan pemerintah). Hal tersebut akan positif jika diikuti oleh kesiapan yang memadai dari daerah dalam menerima dan mengimplementasikan otonomi.52 Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 51
H. Jazuli Juwaini, Otonomi Sepenuh Hati (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), h.
52
Ibid., h. 72.
20.
lii
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat seempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarati mengganti konsep otonomi daerah Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang hanya mengatur wewenang Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, sementara kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak diatur secara jelas. Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam penerapan otonomi harus tetap dalam prinsip otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Luas, berarti daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Prinsip otonomi nyata bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud prinsip otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.53 Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah konsekuensi langsung dari Undang-undang No. 32 tahun 2004. Jika Undang-undang No. 32 tahun 2004 mengatur mekanisme power sharing, maka Undang-undang No. 33 tahun 2004 mengatur mekanisme financial sharing.54 Undang-undang No. 33 tahun 2004 merupakan penjabaran 53 54
Ibid., h. 41. Ibid., h. 60.
liii
lebih lanjut dari UU. No. 32 tahun 2004. Prinsip umum yang diatur dalam UU. No. 32 tahun 2004 dijabarkan dalam UU. No. 33 tahun 2004 antara lain: (1) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. (3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut dilakukan secara terpisah.55 Berdasarkan kondisi obyektif Kabupaten Tangerang yang sebagian besar perekonomiannya ditopang oleh sektor industri yang tumbuh di berbagai kawasan, maka ditetapkan visi Kabupaten Tangerang "Terwujudnya Masyarakat Tangerang yang Beriman, Maju, Mandiri, Berorientasi Industri dan Berwawasan Lingkungan". Kemudian yang dimaksud dengan: 1.
Masyarakat Kabupaten Tangerang; adalah kelompok orang dengan segala aspek kehidupannya, yang meliputi sikap perilaku dan pola pikir dalam sosial budaya, agama, politik, ekonomi, hukum, ilmu pengetahuan teknologi yang memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya buatan yang ada di Kabupaten Tangerang;
2.
Beriman; adalah percaya, yakin dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memenuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya serta hidup rukun antar umat manuisa. Terpenuhinya kebutuhan manusia dari segi materi memerlukan penyeimbang dari sisi rohani, sehingga terjamin keseimbangan mental dan spiritual;
55
Ibid., h. 62.
liv
3.
Maju; berarti cerdas, sehat dan dinamis menuju taraf hidup yang lebih baik, proaktif, kreatif, dan disiplin sesuai dengan fungsi, peran dan kedudukan masing-masing anggota masyarakat;
4.
Mandiri; berarti mampu mengatasi permasalahan dan hidup bertanggung jawab dengan tidak ada ketergantungan pada pihak lain atau dikendalikan oleh pihak lain. Visi kemandirian adalah tetap berada koridor Negara Keasatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945;
5.
Berorientasi Industri; berarti perilaku yang mengarah pada pertimbangan ekonomis dengan memperhitungkan tenaga, waktu, biaya, dan sumber daya teknologi yang terus berkembang dan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri tapi berorietasi pasar;
6.
Berwawasan
Lingkungan;
berarti
berorientasi
pembangunan
mempertimbangkan kondisi lingkungan yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku pembangunan karena pembangunan berwawasan lingkungan akan memberi manfaat bagi kelangsungan hidup dan pembangunan; 56 Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai berikut: 1.
Memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beriman, sehat, cerdas, produktif, partisipatif dan kompetitif;
2.
Menciptakan iklim usaha yang kondusif di bidang agrobisnis, manufaktur, dan jasa serta mewujudkan demokrasi ekonomi bagi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah serta sektor informal;
56
www.kabupatenkab.com., 5 Maret 2008.
lv
3.
Mewujudkan keserasian dan keseimbangan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui perencanaan pelaksanaan dan pengendalian;
4.
Mewujudkan pemerintahan yang baik (good government) dan kemandirian otonomi daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5.
Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.57 Dalam
melaksanaan
Program
Pembangunan
Daerah
(PROPEDA)
Kabupaten Tangerang tahun 2003-2007 sebagai pedoman untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah yang merupakan tahapan perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan Visi Daerah yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat Kabupaten Tangerang, Pemerintah Daerah menuangkannya ke dalam 5 Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Tangerang yang akan dilaksanakan selama sepuluh tahun kedepan salah satu diantaranya adalah "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Keterampilan, Produktivitas bekerja, Etos Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kualitas Kesehatan Fisik dan Mental".58 Sehubungan dengan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang telah menetapkan Peratauran Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisai Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dan dipertegas dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Bupati Tangerang Nomor 25 Tahun 2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Bidang Diklat Kerja Kabupaten Tangerang membentuk Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Kabupaten Tangerang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Diklat 57 58
Ibid. Sumber: Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang.
lvi
Litbang, yang sebelumnya bernama Unit Pelaksana Teknis Kerja (UPT) Tangerang. Bidang Diklat Kerja Badan Pendidikan Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tangerang merupakan lembaga pengelola kegiatan pelatihan kerja di Kabupaten Tangerang yang berdiri sejak tahun 2004 yang sebelumnya bernama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan dan Pelatihan Kerja (Diklat Kerja). Pada awalnya lembaga ini merupkan latihan kerja yang berada langsung di bawah koordinasi Departemen Tenaga Kerja dengan nama Kursus Latihan Kerja (KLK). Kemudian pada tauhn 1997 KLK mengalami perubahan nama menjadi Balai Latihan Kerja Industri (BLKI). Seiring dengan bergulirnya pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 revisi dari Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan pengaruh besar terhadap keberadaan lembaga tersebut. Gambar III.1 Sejarah Keberadaan Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang 59 KLK (KURSUS LATIHAN KERJA) Tahun 1985 Kepmenaker No. 181 Tahun 1984 s/d 1997
BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI Tahun 1997 Kepmenaker No. 88 Tahun 1997 s/d 2001
59
Sumber: Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang.
lvii
UPT. DIKLAT KERJA KAB. TANGERANG Perda No. 11 Tahun 2001 & SK. Bupati no 95 tahun 2001
BIDANG DIKLAT KERJA BADAN PENDIDIKAN PELATIHAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN (BADIKLATLITBANG) KAB. TANGERANG Perda No. 16 Tahun 2004 & SK. Bupati No. 25 Tahun 2004
Dalam bagan tersebut, perubahan nama lembaga sering dilakukan. Hal ini seiring kebijakan pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat dan untuk lebih meningkatkan kinerja lembaga tersebut. Dari tahun 1985 sampai 2001 lembaga ini masih dalam kerangka pemerintah pusat di bawah naungan Departemen Tenaga Kerja, setelah adanya Undang-undang tentang otonomi daerah dari tahun 2001 sampai seterusnya lembaga tersebut dikelola sendiri oleh pemerintahan otonom dalam hal ini kabupaten. Hal tersebut dimaksudkan agar lembaga tersebut bisa disesuaikan dengan tingkat kebutuhan SDM daerah tersebut. B. Visi, Misi, Tugas Pokok, Fungsi, Sasaran, dan Indikator Kinerja 1.
Visi Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang Kabupaten Tangerang Visi Bidang Diklat Kerja Kabupaten Tangerang mengacu pada salah
satu Misi Kabupaten Tangerang yaitu: "Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beriman, sehat, cerdas, produktif, partisipasi dan kompetitif". Berdasarkan kondisi obyektif terhadap seluruh sumber daya untuk meraih masa depan yang lebih baik, maka Bidang Pendidikan dan
lviii
Pelatihan Kerja menetapkan Visi sebagai berikut: "Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang Industri 2008".60 2.
Misi Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang Kabupaten Tangerang Untuk mewujudkan visi di atas, maka ditetapkan misi Bidang Diklat
Kerja Kabupaten Tangerang sebagai berikut: a.
Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan disesuaikan dengan perkembangan industri di pasar kerja.
b.
Memberikan layanan informasi pendidikan dan pelatihan keterampilan dibidang industri kepada masyarakat.
c.
Menjalin kerjasama dengan pihak ke tiga dalam bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.
3.
Tugas Pokok Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang Kabupaten Tangerang Bidang Diklat Kerja Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok:
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program Diklat Kerja yang meliputi penyediaan kurikulum Diklat Kerja, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja serta mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan kerja.61 4.
Fungsi Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang Kabupaten Tangerang Fungsi Bidang Diklat Kerja Kabupaten Tangerang adalah sebagai
berikut: a.
Penyusunan bahan kebijakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja 60 61
Sumber: Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang. Sumber: Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang.
lix
b.
Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
c.
Pelaksanaan seleksi untuk pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
d.
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
e.
Pelaksanaan perencanaan, monitoring dan evaluasi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
f.
Penyediaan dan pemeliharaan sarana serta prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
g.
Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja
5.
Sasaran dan Indikator Kinerja Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang Kabupaten Tangerang Sasaran dan indikator kinerja Bidang Diklat Kerja Kabupaten
Tangerang adalah: a.
Tersedianya sarana dan prasarana Bidang Diklat Litbang yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Indikator Kinerja: Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana Bidang Diklat Kerja Kabupaten Tangerang
b.
Tersedianya tenaga terampil yang profesional dan berdaya saing tinggi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja melalui pendidikan dan pelatihan. Indikator Kinerja: 1). Meningkatnya jumlah lulusan Bidang Diklat Kerja yang terampil melalui pelatihan keterampilan dan pemagangan 2). Meningkatnya jenis pelatihan
lx
3). Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan latihan
C. Fasilitas dan Sarana Latihan Bidang Diklat Kerja Kabupaten Tangerang berada di atas lahan dengan luas total 43.505 m2 yang terletak di daerah Serpong, Kabupaten Tangerang. Luas tanah tersebut dipergunakan untuk sarana perkantoran dan perumahan dengan masing-masing luasnya:62 1.
Tanah untuk perkantoran : 26.690 m2
2.
Tanah untuk perumahan
: 16.815 m2
Pada luas tanah perkantoran di bangun beberapa sarana, antara lain: 1.
Kantor administrasi
: 588 m2
2.
Work shop/ruang praktek : 4.123 m2
3.
Asrama
: 700 m2
4.
Rumah dinas
: Type 70 (1 unit) Type 36 (18 unit)
Jumlah ruang work shop/ruang praktek yang terdapat pada Bidang Diklat Kerja Kabupaten Tangerang berjumlah 7 ruang ditambah dengan 1 ruang teori. Adapun ruang work shop tersebut antara lain: 1.
Work shop teknologi dan mekanik : 6 unit
2.
Work shop las
: 2 unit
3.
Work shop automotive
: 3 unit
4.
Work shop listrik
: 4 unit
5.
Work shop elektronika
: 4 unit
62
Sumber: Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang.
lxi
6.
Work shop bangunan
: 1 unit
7.
Work shop aneka kejuruan
: 1 unit
8.
Ruang teori
: 5 unit
D. Sumber Daya Manusia Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang Kabupaten Tangerang Sumber daya manusia yang terdapat pada Bidang Diklat Kerja Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tangerang dengan No. 25 Tahun 2004 berjumlah 50 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil), 5 orang TKK (Tenaga Kerja Kontrak), dan 2 TKS (Tenaga Kerja Sukarelawan), dengan struktur sebagai berikut:63 1.
Ka. Bidang Diklat Kerja
: 1 orang
2.
Kasubid
: 3 orang
3.
Kelompok Jabatan Fungsional
: 30 orang
4.
Pegawai Pelaksana
: 16 orang
5.
TKK
: 5 orang
6.
Sukwan
: 2 orang
Kelompok Jabatan Fungsional/Instruktur yang sudah berpengalaman baik di dalam negeri/luar negeri yang terdiri dari kejuruan-kejuruan sebagai berikut: 1.
Teknologi Mekanik
: 10 orang
2.
Instruktur Las
: 6 orang
3.
Instruktur Automotive
: 4 orang
4.
Instruktur Listrik
: 5 orang
63
Sumber: Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang.
lxii
5.
Instruktur Elektronika
: 2 orang
6.
Instruktur Bangunan
: 1 orang
7.
Instruktur Tataniaga
: 1 orang
8.
Instruktur Aneka Kejuruan
: 1 orang
Tabel III.2 Jumlah Pegawai Bidang Diklat Kerja Kabupaten Tangerang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 200764 Pendidikan Terakhir Strata 2
Strata 1
D3
D2
S-2
S-1
A3
A2
SMU
SMK
KPAA
SLTP
SD
Struktural
2
2
-
-
-
-
-
-
-
Personil Administrasi
-
3
1
1
3
4
1
1
2
Instruktur:
-
14
10
3
8
2
-
-
-
-
Otomotif
-
2
-
1
-
1
-
-
-
-
Listrik
-
2
3
-
-
-
-
-
-
-
Teknologi mekanik
-
6
4
-
-
-
-
-
-
-
Las
-
3
3
-
-
-
-
-
-
-
Elektronika
-
-
-
1
-
1
-
-
-
-
Bangunan
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
Tata niaga
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
Aneka Kejuruan
-
1
-
-
-
-
-
-
-
TKK
-
-
-
-
5
-
-
-
-
Tenaga Sukwan/Honorer
-
-
-
-
2
-
-
-
-
JUMLAH
2
19
11
4
11
6
1
1
2
Klasifikasi
64
Sumber: Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang.
lxiii
Dalam bagan di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan para pegawai yang berada di Bidang Diklat Kerja beragam dari tingkat SD sampai S2, dengan tingkat pendidikan sampai S1 paling banyak diantara tingkat pendidikan lainnya.
E. Pembiayaan
Operasional
Bidang
Diklat
Kerja
Badiklatlibang
Kabupaten Tangerang Dalam melaksanakan aktivitasnya, pihak Bidang Diklat Kerja Kabupaten Tangerang membutuhkan anggaran dana yang berasal dari APBN, APBD, dan juga swadana atau dari pihak ke-3. Biaya dari ketiga sumber tersebut digunakan untuk membiayai pendidikan bagi peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Bidang Diklat Kerja Kab. Tangerang. Bagi kegiatan pelatihan yang sumber anggaran dananya dari APBN maupun APBD di kelola oleh pihak Bidang Diklat Kerja Kab. Tangerang berdasarkan ketentuan yang ditentukan dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Kabupaten Tangerang). Proporsi dana APBN dan APBD ditentukan berdasarkan perencanaan APBN dan APBD, sedangkan sumber dana swadana dari pihak ke-3 berasal dari pihak yang berkepentingan dalam kepelatihan ini. Sebagaimana dikutip dalam wawancara dengan Pelaksana Subid. Kesiswaan, Alcaf Mahajaya: "..sumber dana diperoleh dari 3 sumber APBN, APBD, dan Swadana. Swadana sendiri adalah sumber yang diperoleh dari peserta didik yang mengikuti pelatihan di sini dengan anggaran dana yang berbeda-beda"65
65
Alcaf Mahajaya, Pelaksana Subid. Kesiswaan, Wawancara Pribadi, Tangerang, 8 April
2008.
lxiv
Tabel III.3 Sumber Anggaran Dana Bidang Diklat Kerja Tahun 2001-2004 dan Data Kinerja Bidang Diklat Kerja Tahun 2001-2004.66 APBN 400 350 300 250 200 150 100 50 0
328337 280282 249
269 209
180
160169157151
256
TARGET
197
REALISASI
128112
LULUSAN PENEMPATAN
2001
2002
2003
2004
DIPDA/APBD 500
424433 356341
400 304308 300
220227 195183
281 224
TARGET REALISASI LULUSAN
200
PENEMPATAN
100 0 0
0 0
0 2001
2002
2003
2004
SWADANA 140 120
124 124 113 113 102
109 109
100
100 86 86 84
100
REALISASI
80 LULUSAN
60
PENEMPATAN
40 20 0 2001
2002
2003
2004
Keterangan dari bagan tersebut adalah: 1. Target merupakan jumlah yang hendak dicapai dalam penyerapan peserta didik dengan anggaran yang disediakan baik oleh Pemerintah Pusat (APBN) ataupun Pemerintah Daerah (APBD).
66
Sumber: Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang.
lxv
2. Realisasi adalah jumlah peserta yang mengikuti pelatihan (bisa melebihi atau kurang dari target). 3. Lulusan merupakan jumlah peserta yang berhasil mengikuti pelatihan sampai pelatihan selesai. 4. Penempatan adalah follow up dari pelatihan, yaitu banyaknya peserta didik yang kerja di bidang industri (pabrik). Dalam bagan tersebut dapat dilihat bahwa peran Pemerintah Daerah (APBD) dari tahun 2001-2003 kurang dapat terlihat. Namun dimulai tahun 2004 peran Pemerintah Daerah sudah mulai kelihatan, hal tersebut dapat dilihat dari target yang diharapkan oleh pemerintah daerah lebih besar daripada yang dianggarkan oleh pemerintah pusat (APBN). Kemudian dari anggaran swadana (anggaran personal peserta didik) terlihat bahwa minat masyarakat dari tahun ke tahun tidak pernah putus dengan jumlah peserta di atas rata-rata 100 orang, penurunan terjadi hanya pada tahun 2003. Terlihat dalam bagan tersebut bahwa adanya sinergi antara kebutuhan masyarakat dengan anggaran operasional (APBN, APBD, dan swadana). F.
Jenis Pelatihan Kejuruan pada Bidang Diklat Kerja Badiklatlibang Kabupaten Tangerang Bidang Diklat Kerja Kabupaten Tangerang menyediakan 7 bidang
kejuruan dan 1 tata niaga dalam upaya memberikan pelatihan kepada masyarakat, ke-7 bidang kejuruan dan tata niaga tersebut antara lain: 1.
Automotive a.
Mobil bensin
lxvi
2.
3.
4.
5.
b.
Mobil diesel
c.
Sepeda motor
Teknologi Mekanik a.
Kerja dasar
b.
Kerja mesin konvensional
c.
Kerja mesin CNC
d.
Pneumatik dan hidrolik
Teknik Pengelasan a.
Kerja plat
b.
Las gas
c.
Las listrik
d.
Las Tig
e.
Las Mig
Teknik Listrik a.
Instalasi penerangan
b.
Instalasi tenaga
c.
Teknik pendingin
d.
Gulung dinamo
Teknik Elektronika a.
Peralatan audio
b.
Televisi
c.
Teknik digital
d.
PLC
e.
Control elektro pneumatik
lxvii
6.
Teknik Bangunan a.
Furniture
b.
Konstruksi kayu
c.
Konstruksi batu
d.
pembesian
7.
Aneka Kejuruan: Menjahit
8.
Tata Niaga
G. Bentuk Kerjasama dengan Pihak Lain Dalam proses pelatihan, Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang tidak melepas siswa didiknya begitu saja. Dalam penempatan kerja para lulusannya, Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang menjalin kerjasama dengan dengan sejumlah perusahaan industri di Kabupaten Tangerang. Proses penempatan kerja dilakukan dengan memperhatikan prestasi peserta didik dan kebutuhan pihak ketiga. Kerjasama ini dilakukan hanya sebatas pada penempatan kerja para lulusan peserta pendidikan dan pelatihan di Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang, sementara bentuk kerjasama dalam bentuk lainnya belum terealisasi.
lxviii
BAB IV PENGEMBANGAN MASYRAKAT PADA BIDANG DIKLAT KERJA BADAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN (BADIKLATLITBANG) KABUPATEN TANGERANG
A. Kebutuhan Masyarakat akan Program Pelatihan Kesadaran masyarakat akan kebutuhan pendidikan semakin meluas seiring dengan
munculnya
negara-negara
yang
baru
merdeka
dengan
segala
kekurangannya akibat penjajahan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Sisi lain yang berpengaruh akan kesadaran kebutuhan pendidikan adalah kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan ekonomi, perkembangan politik, dan banyak hal lain yang hampir melanda semua negara. Realitas lain adalah makin dibutuhkannya berbagai macam keahlian dalam menyongsong kehidupan yang semakin kompleks dan penuh tuntutan, maka wajar masyarakat menghendaki berbagai penyelenggaraan pendidikan dengan programprogram keahlian. Berbagai keahlian dalam menyongsong kehidupan tersebut terkadang kurang mereka dapatkan di lembaga pendidikan formal (sekolah), bahkan tidak mereka dapatkan sama sekali. Oleh karena itu, banyak siswa dari lembaga formal tersebut mencari berbagai keahlian tambahan seperti kursus, baik yang dilaksanakan oleh lembaga swasta maupun pemerintah. Permasalahan tersebut banyak dialami oleh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali di kota besar seperti Kabupaten Tangerang yang sebagian besar pendapatan daerahnya dihasilkan oleh bidang industri. Sangatlah wajar jika masyarakat Kabupaten Tangerang khususnya menghendaki adanya pelatihan bagi
lxix
mereka minimal untuk menunjang kehidupannya ataupun untuk menghadapi pasar kerja yang banyak didomisili oleh dunia industri. Seperti dikutip dalam sebuah wawancara dengan peserta didik yang telah mengikuti pelatihan di Bidang “saya ikut pelatihan untuk menambah pengetahuan”.67 Dalam wawancara tersebut terlihat bahwa pengetahuan peserta didik lebih karena kurangnya pengetahuan yang mereka dapatkan di dunia pendidikan formal. Salah satu lembaga kursus yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menambah kemampuan mereka dalam bidang keterampilan khususnya bidang mesin adalah Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang yang lebih dikenal oleh masyarakat BLK. "Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang mengajarkan berbagai keterampilan kepada masyarakat dalam bidang mesin industri. Masyarakat lebih mengenal lembaga ini (Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang) dengan BLK, karena penamaan sebelumnya berdasarkan SK Bupati Tangerang. Namun, tidak merubah kinerja badan ini.".68
Dalam penyelenggaraannya, Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang selalu membuka kelas umum yeng lebih dikenal dengan diklat swadana dimana siswa mendaftarkan diri berdasarkan kemampuannya dan pembiayaan sendiri. Seperti dikutip dalam sebuah wawancara pribadi. "Pelatihan disini (Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang) menunggu anggaran biaya yang dikeluarkan dari APBN dan APBD. Namun, tidak menutup bagi siswa yang ingin ikut pelatihan tanpa harus menunggu anggaran tersebut, karena Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang sendiri membuka peluang bagi mereka dengan mengadakan pelatihan setiap bulan yang dimulai setiap tanggal 20 setiap bulannya".69
67
Sri Wardaya, Peserta didik asal BSD-Serpong Lulusan Tahun 2008, Wawancara Pribadi, Tangerang, 8 Mei 2008. 68 Fachury, Pelaksana Subid. Operasional, Wawancara Pribadi, Tangerang, 2 Juli 2008. 69 Malikin Mubarokah, M.Si., Pelaksana Operasional, Wawancara Pribadi, Tangerang, 8 April 2008.
lxx
Pernyataan tersebut dipertegas oleh bapak Alcaf Mahajaya bahwa: "Setiap bulan Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang selalu membuka pendaftaran yang akan dilaksanakan setiap tanggal 20 setiap bulannya dengan jumlah minimal 3 siswa didik".70
Alasan dibukanya pelatihan yang dilaksanakan setiap bulannya di Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang lebih dikarenakan minat masyarakat yang tidak pernah putus. Seperti dikutip dalam sebuah wawancara dengan Alcaf Mahajaya ketika ditanyakan jumlah peserta diklat "…setiap bulan pasti ada yang mendaftar dengan jumlah peserta yang tidak menentu, tapi walaupun sedikit kita tetap melatihnya".71 Dalam wawancara tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa animo masyarakat akan pendidikan keterampilan bidang mesin yang di adakan oleh Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang sangat besar. Hal ini yang membuat Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang tidak pernah mundur untuk memberikan pelatihan kepada mereka (siswa didik) walau jumlahnya sedikit. Alasan lainnya banyaknya peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Bidang Diklat Kerja Kabupaten Tangerang karena adanya asumsi bahwa Bidang Diklat Kerja melakukan penyaluran kerja walaupun pada tidak pernah adanya perjanjian dalam hal tersebut. Seperti dikutip dalam sebuah wawancara pribadi dengan peserta didik yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Bidang Diklat Kerja ketika ditanya tentang pendapatnya tentang keberadaan Bidang Diklat Kerja.
70
Alcaf Mahajaya, Pelaksana Subid. Kesiswaan, Wawancara Pribadi, Tangerang, 2 Juli
71
Ibid.
2008.
lxxi
“….membantu masyarakat untuk menambah pengetahuan bidang mesin juga membantu masyarakat dalam mencari kerja”. 72
B.
Bentuk-bentuk Program Pendidikan dan Pelatihan Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Bidang Diklat Kerja
Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang, perlu dibedakan antara bentuk program pendidikan dan pelatihan dengan jenis-jenis kejuruan. Jenis-jenis kejuruan telah dibahas dalam bab II yang jumlahnya semua ada 8 kejuruan yaitu: 1.
Automotive
2.
Teknologi Mekanik
3.
Teknik Pengelasan
4.
Teknik Listrik
5.
Teknik Elektronika
6.
Teknik Bangunan
7.
Aneka Kejuruan
8.
Tata Niaga Sedangkan yang dimaksud dengan bentuk-bentuk program pelatihan
adalah pola pendidikan dan pelatihan berlangsung dan lebih berdasarkan pada tempat, anggaran dana ataupun dengan tingkat pelatihan. Adapun bentuk-bentuk program pendidikan dan pelatihan yang terdapat di Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang yaitu:73 1.
Program Diklat Institusional Program pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh keterampilan
tingkat dasar dari berbagai kejuruan yang pelaksanaannya dibengkel/Bidang 72
Sopian, Peserta didik asal Kecamatan Mauk Lulusan Tahun 2008, Wawancara Pribadi, Tangerang, 8 Mei 2008. 73 Sumber: Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang.
lxxii
Diklat Kerja untuk tenaga kerja tingkat operator. Latihan dasar ini dibutuhkan minimal 480 jam (+ 3 bulan) pelatihan. Peserta didik dibuka untuk umum dan mendapatkan sertifikat. Pendidikan dan pelatihan pada program ini tidak dipungut biaya, karena program pelatihan ini dibiayai oleh anggaran dana yang berasal dari APBN atau APBD. Dalam sebuah wawancara pribadi dengan Bapak Malikin Mubarokah, M.Si. (8 April 2008) "program diklat institusional adalah program yang anggaran dananya berasal dari APBN atau dari APBD dan tidak dipungut biaya apapun dari peserta didik".74 Program ini sangat positif karena memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak mampu dalam hal ekonomi untuk bisa mengikuti pelatihan kerja sehingga mereka bisa bekerja dan memperbaiki keadaan ekonomi mereka. 2.
Program Non Institusional Ditujukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di daerah
yaitu di lokasi di mana peserta diklat berada, instruktur beserta peralatan dan bahan akan mendatangi tempat latihan. Pelaksanaan pelatihan di kelurahankelurahan dengan lama latihan 240 jam pelajaran, yang diarahkan untuk peningkatan produktivitas bagi para pengusahan Home industri/Usaha Mandiri dengan jenis keterampilan yang menggunakan alat portable. Ketika ditanyakan kepada Bapak Alcaf Mahajaya tentang pelaksanaan program non institusional (8 April 2008) beliau menjelaskan:
74
Malikin Mubarokah, M.Si., op.cit., 8 April 2008.
lxxiii
"…program ini perlu adanya partisipasi aktif dari daerah tersebut, dalam hal ini pemerintah kelurahan. Para instruktur dan peralatannya kami datangkan dari sini (Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang). Intinya ada partisipasi aktif dari pemerintah terkait".75
Masyarakat memang sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan kerja yang seperti ini. Selain tanpa biaya juga masyarakat bisa menggunakan fasilitas yang diberikan tanpa harus mendatangi ke tempat kursus yang jauh. 3.
Program Diklat CBT (Competency Basic Traning) Program ini merupakan pola pelatihan yang berdasarkan kebutuhan
pasar kerja dengan pendekatan keterampilan spesialis (MES). Program ini merupakan program spesialisasi, karena peserta didik lebih diarahkan pada bidang dan keahliannya dan orientasinya lebih kepada teknisi. Khusus program ini, peserta didik harus benar-benar merupakan lulusan sekolah kejuruan dengan jurusan tertentu, adapun SLTA haruslah jurusannya IPA. Khusus program ini pula sertifikat yang diberikan berjumlah dua buah, 1 sertifkat diberikan karena telah mengikuti pelatihan dan 1 satunya lagi diberikan untuk bidang keahliannya. Dalam sebuah wawancara pribadi dijelaskan oleh Bapak Alcaf Mahajaya: "semua program dibuka untuk umum dan mendapatkan sertifikat namun untuk program ini lebih bersifat spesialisasi, karena siswa didik pada dasarnya sudah mempunyai kemampuan tertentu, pelatihan lebih ditujukan untuk pendalaman saja. Sertifikat yang diberikannya pun 2 buah, 1 karena telah mengikuti pelatihan dan satunya lagi karena spesialisasinya, contohnya teknisi AC, TV, dan lain-lain".76
4.
Program Diklat Swadana 75
Ibid. Alcaf Mahajaya, op.cit., 2 Juli 2008.
76
lxxiv
Diklat ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan sesuai dengan kebutuhan calon peserta. Pilihan jurusan dan biaya telah dibicarakan sebelum pelatihan dilaksanakan. Pelatihan pada program ini dilaksanakan setiap tanggal 20 setiap bulan. Dijelaskan oleh Bapak Alcaf Mahajaya "program ini dilaksanakan setiap tanggal 20 pada setiap bulan dengan biaya yang berbeda-beda pada setiap jurusannya…".77 5.
Program on The Job Training Program yang lebih dikenal dengan program Tailor Made ini
merupakan
pelatihan
singkat
untuk
peningkatan
produktivitas
dan
keterampilan bagi tenaga kerja yang sudah memiliki keterampilan tingkat dasar 50 jam pelajaran sampai dengan 120 jam pelajaran dalam bidang atau sub kejuruan tertentu. Program ini merupakan program lanjutan dari yang sudah dilaksanakan oleh peserta didik sebelumnya.
C. Peran Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang dalam Proses Pengembangan Masyarakat Seperti dijelaskan dalam bab II, bahwa pengembangan masyarakat adalah suatu model gerakan dengan cara memberdayakan masyarakat sekitar dengan maksud tercapainya suatu keinginan bersama masyarakat tersebut. Sedangkan peran serndiri berarti ikut ambil bagian di suatu kegiatan.78
77
Ibid. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 855. 78
lxxv
Dalam
proses
pengembangan
masyarakat,
Bidang
Diklat
Kerja
Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang mempunyai kewajiban mengembangkan masyarakat Kabupaten Tangerang. Peran Bidang Diklat Kerja dapat dirasakan oleh masyarakat, hal ini dengan pendidikan dan pelatihan yang diadakannya ditambah dengan pembinaan mental bagi peserta didik supaya siap dalam dunia kerja. Berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan mental bagi peserta didik, dikutip dalam sebuah wawancara dengan Sopian dan Dedi dari Kecamatan Mauk lulusan 2007 yang mengatakan “saya yakin dengan kemampuan saya ini”, ataupun yang di ucapkan oleh Sri Wardaya lulusan tahun 2007 asal BSD “Insya Allah, saya yakin”. Dalam wawancara tersebut adanya keyakinan yang tertanam dalam diri mereka, dimana adanya makna tersirat bahwa mereka puas dengan pendidikan dan pelatihan yang diadakan di adakan dan di pelajari oleh Bidang Diklat Kerja, juga adanya pembinaan kepada mereka sehingga yakin dengan kemampuan yang mereka miliki.
D. Analisis SWOT Berdasarkan analisis dengan menggunakan teori SWOT dimana dicari faktor
Kekuatan
(strength),
Kelemahan
(Weaknesses),
Kesempatan
(Opportunities), dan Ancaman (Threat) program pada Bidang Diklat Kerja itu sendiri. 1. Kekuatan (strength): Kebijakan Otonomi Daerah Seiring bergulirnya Undang-undang No. 32 tentang otonomi daerah, membuat pemerintah daerah melakukan berbagai macam kebijakan demi
lxxvi
kemajuan daerahnya masing-masing, tidak terkecuali dengan Kabupaten Tangerang yang mengeluarkan Perda No. 16 Tahun 2004 dan SK. Bupati No. 25 Tahun 2004 dengan mendirikan Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang dengan maksud supaya dapat tersaring SDM yang kompeten di bidang mesin industri. Kekuatan otonomi daerah tersebut membuka peluang bagi pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengembangkan SDM-nya, salah satunya terlibat dalam penyusunan program pelatihan untuk pengembangan Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang. Kekuatan lain dalam pengembangan masyarakat di kawasan Kabupaten Tangerang adalah adanya dukungan dari Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam penganggaran biaya operasional. Tabel III.4 Sumber Anggaran Dana Bidang Diklat Kerja dan Penempatan Kerja Tahun 20042006.79 DIPDA/APBD INSTITUSIONAL 120 100
80
88 84
96 100 81
88
80
80
TARGET 64
64 60
58
REALISASI
60 LULUSAN
40
PENYERAPAN
20 0 2004
2005
2006
APBN NON INSTITUSIONAL 100
88
85
80 56
56
TARGET
60 30
40
27
29
29
REALISASI 28 LULUSAN
20 0 2004
79
2005
2006
Sumber: Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang.
lxxvii
APBN INSTITUSIONAL DAN PEMAGANGAN 120 100
88 84 81
80
96 100
88
80
80
TARGET 64
64 60 58
REALISASI
60 LULUSAN
40
PENYERAPAN
20 0 2004
2005
2006
PROGRAM TEKNISI/D.III 100
88
85
80 56
56
TARGET
60 30
40
27
29
29
28
REALISASI LULUSAN
20 0 2004
2005
2006
SWADANA /S K B 250
232
228
216
212
200 150
REALISASI
100
LULUSAN
50
0
0
0 2004
2005
2006
Bagan di atas merupakan bagan berdasarkan program pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh peserta didik. Target merupakan sasaran yang ingin di capai oleh Bidang Diklat Kerja dan pemerintah berdasarkan anggaran baik dari pusat (APBN) ataupun dari daerah (APBD). Dapat terlihat bahwa terjadi naik-turun jumlah peserta, penurunan drastis terjadi pada tahun 2006 dimana semua program pendidikan dan pelatihan mengalami penurunan yang lebih parah adalah program swadana /S K B dimana tidak ada peserta yang mengikuti pelatihan. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah (APBN atau APBD) disesuaikan dengan kinerja dan jumlah peserta tahun sebelumnya.
lxxviii
Namun, dapat diambil kesimpulan bahwa minat masyarakat dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan di Bidang Diklat Kerja walaupun mengalami penurunan tidaklah pernah surut. 2. Kelemahan (Weaknesses): Output Pendidikan Formal Pendidikan sekolah yang diharapkan oleh masyarakat tidak dapat memberikan kontribusi lebih kepada mereka, output dari sekolah-sekolah tinggi (SMA dan sederajat) kurang dapat memberikan kontribusi dalam hal pengenalan mereka di dunia kerja karena minimnya pendidikan tentang dunia kerja, hal tersebut diperparah dengan banyaknya anak putus sekolah. Kabupaten Tangerang adalah salah satu kawasan yang penghasilan tertinggi daerahnya disumbangkan oleh sektor industri. Hal lain yang menjadi kelemahan adalah minimnya tingkat keaktifan masyarakat dalam mengikuti segala bidang pendidikan dan pelatihan di Bidang Diklat Kerja yang merupakan salah satu pintu gerbang pengetahuan tentang dunia industri. Kelemahan lainnya berkaitan dengan otonomi daerah adalah munculnya
primordialisme
yaitu
suatu
paham
yang
menganggap
kelompoknya lebih baik dibandingkan dengan kelompok lainnya. Mengenai hal ini, pihak Bidang Diklat Kerja semaksimal mungkin berupaya agar peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan adalah peserta yang berasal dari Kabupaten Tangerang. Walaupun ada peserta dari luar daerah jumlahnya bisa dihitung. 3. Kesempatan (Opportunities): Peluang Dunia Industri
lxxix
Letak geografis Kabupaten Tangerang yang di apit oleh wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor memungkinkan wilayah Kabupaten Tangerang menjadi daerah transit bagi yang melakukan mobilitas di kedua wilayah tersebut. Kesempatan lainnya yang terbuka adalah banyak sektor industri yang berkembang di wilayah Kabupaten Tangerang. Hal ini mengundang banyaknya investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Tangerang. Total luas lahan industri di kawasan Kabupaten Tangerang sekitar 3.398 ha. dengan jumlah perusahan yang beroperasi tercatat mencapai lebih dari 655 perusahaan.80 Jika kesempatan dalam dunia industri di Kabupaten Tangerang dapat dimanfaatkan maka tidak mustahil maka angka pengangguran di Kabupaten Tangerang akan berkurang. Kesempatan itu dapat dibantu dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan di Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang yang mempunyai koneksi ke beberapa pabrik yang berada di kawasan Kabupaten Tangerang. Walaupun budaya seperti ini tidaklah bagus, namun jika dilakukan untuk hal-hal positif maka tidaklah menjadi masalah. Unit bidang industri (pabrik) biasanya lebih melihat peserta yang disalurkan oleh Bidag Diklat Kerja. 4. Ancaman (Threat) Hal mendasar yang patut diperhitungkan oleh bangsa Indonesia, khususnya pemerintah saat ini ialah menjadikan negara besar dalam jumlah
80
www.kabupatenkab.com., 1 Juli 2008.
lxxx
mutu sumber daya manusianya. Perbaharuan-perbaharuan dalam dunia pendidikan mesti ditingkatkan untuk menghasilkan output yang siap dalam dunia pasar kerja. Kabupaten Tangerang adalah salah satu kawasan besar baik secara geografis maupun tingkat penghasilan daerahnya, haruslah lebih meningkatkan
perannya
dalam
dunia
pendidikan
khususnya
dalam
penyediaan sarana dan prasarana bagi pendidikan-pendidikan formal yang berada di kawasan Kabupaten Tangerang agar output yang diharapkan dapat tereralisasi di Kabupaten Tangerang. Hal yang juga merupakan ancaman bagi Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang adalah kemajuan bidang industri yang semakin lama semakin berkembang, hal ini harus dicermati oleh pemerintahan Kabupaten Tangerang. Hal ini akan meninggalkan kesan bahwa pendidikan dan pelatihan dengan program dan pelatihan-pelatihan kejuruan yang diadakan Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang sudah tidak dapat dipakai di dunia pasar kerja industri. "mesin-mesin di sini (Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang) sudah ada sejak dulu. Kebanyakan mesin yang digunakan di Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang merupakan mesin kecil, sedangkan banyak perusahaan yang menggunakan mesinmesin besar..".81
5. Kesimpulan Analisis Jika diambil kesimpulan dari analisis bahwa Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang
dengan pendidikan
dan pelatihan yang diadakannya
mengalami kemunduran. Hal ini nampak dari kinerja Bidang Diklat Kerja
81
Alcaf Mahajaya, op.cit., 8 April 2008.
lxxxi
dan anggaran yang terus turun walaupun peluang dunia industri yang ada di kawasan Kabupaten Tangerang sangat luas. Penurunan tersebut dikarenakan minat masyarakat akan pendidikan dan pelatihan yang terus menurun hal tersebut berarti menambah tingginya minat masyarakat untuk tidak terjun di dunia industri keadaan tersebut di perparah dengan mesin industri yang digunakan sebagai sarana pendidikan dan pelatihan yang digunakan dalam media pembelajaran di Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang sudah tidak layak pakai.
E. Faktor Pendukung dan Penghambat Banyak hal yang menjadi faktor pendukung Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang dalam pelaksanaan pendidikan pelatihan: 1.
Adanya perhatian pemerintah dengan selalu menganggarkan belanjanya. Walaupun terkadang terlambat, namun anggaran dari pemerintah khususnya pemerintah daerah selalu menganggarkan bagi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang. Dalam sebuah wawancara dengan Bapak Alcaf Mahajaya "anggaran dari
pemerintah sering terlambat (APBN dan APBD), sehingga pelatihan sering terlambat..".82 2.
Tersedianya sarana dan prasarana yang kompetitif sehingga membantu Bidang
Diklat
Kerja
Badiklatlitbang
Kabupaten
pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
82
Ibid., 8 April 2008.
lxxxii
Tangerang
dalam
"sarana dan prasarana di sini (Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang) disediakan oleh pemerintah daerah dan sudah sebelumnya.."83
3.
Adanya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan industri yang berada di kawasan Kabupaten Tangerang. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan pada Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang, antara lain: 1.
Terlambatnya anggaran APBN dan APBD yang mengharuskan kalender pendidikan mundur.
2.
Mesin-mesin industri yang dianggap sudah lama, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan dunia kerja di saat sekarang. "mesin-mesin di sini (Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang) sudah ada sejak dulu. Kebanyakan mesin yang digunakan di Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang merupakan mesin kecil, sedangkan banyak perusahaan yang menggunakan mesinmesin besar..".84
3.
Seringnya nama lembaga diganti yang menyebabkan struktur kepengurusan dan kebijakan berubah-ubah. Dalam sebuah wawancara dengan Bapak Fachury: "…ketika nama berubah semua berubah, termasuk kepengurusan. Namun, visi dan misi serta kerja Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang masih diarahkan seperti sebelumnya..".85
83
Malikin Mubarokah, M.Si., op.cit., 8 April 2008. Alcaf Mahajaya, op.cit., 8 April 2008. 85 Fachury, op.cit, 2 Juli 2008. 84
lxxxiii
Perubahan nama pun membuat segala kebijakan pimpinan berubah, hal ini senada dengan yang diucapkan oleh Bapak Alcaf Mahajaya dalam sebuah wawancara pribadi: "perubahan pimpinan membuat perubahan kebijakan dan pola pikir, pimpinan sekarang mempunyai kebijakan berbeda dengan sebelumnya".86
4.
Faktor siswa didik yang menyangkut masalah kedisiplinan, domisili, dan pola pikir. "domisili mereka yang jauh sangat berpengaruh, namun itu merupakan resiko yang mesti mereka hadapi. Terkadang mereka sering terlambat".87
Selain itu Bapak Alcaf Mahajaya juga memberikan faktor lain yang menghambat pendidikan dan pelatihan yaitu faktor kedisiplinan: "kedisiplinan anak-anak didik sangat berpengaruh nanti ketika dia bekerja".88
5.
kita
tekankan,
karena
ini
Tidak digunakannya asrama yang luasnya 700 m2 yang berada Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang untuk fasilitas kelancaran pendidikan dan pelatihan, namun untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Tangerang kedepan. Fasilitas asrama tersebut justru menjadi sia-sia ketika lahan yang begitu luas namun tidak bisa dimanfaatkan oleh Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang. Di kutip dalam sebuah wawancara dengan Bapak Malikin: "Bidang Diklat Kerja Badiklalitbang mempunyai asrama dengan daya tampung 64 orang, namun belum kami gunakan".89 86
Alcaf Mahajaya, op.cit., 2 Juli 2008. Malikin Mubarokah, M.Si., op.cit., 8 April 2008. 88 Alcaf Mahajaya, op.cit., 8 April 2008. 89 Malikin Mubarokah, M.Si., op.cit., 8 April 2008. 87
lxxxiv
Namun dalam sebuah wawancara dengan Bapak Alcaf Mahajaya dikatakan tentang keberadaan asrama tersebut "ada wacana yang mengatakan tahun 2008, fungsi asrama dirubah oleh pemerintah Kabupaten Tangerang untuk pra jabatan Pemda".90
90
Alcaf Mahajaya, op.cit., 8 April 2008.
lxxxv
BAB V PENUTUP
M. Kesimpulan Dari penelitian yang penulis lakukan pada Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang, penulis menyimpulkan berbagai hal yang dapat dijadikan kesimpulan akhir dari penulisan ini, antara lain: 1.
Masyarakat mengikuti program pelatihan di Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang selain untuk menambah pengetahuan juga karena mengharapkan adanya penyaluran kerja di Bidang Diklat Kerja.
2.
Program-program dan jurusan-jurusan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan membantu masyarakat dalam mengenal mesin-mesin industri. Adapun program pelatihan kejuruan yang di adakan adalah: automotive, teknologi mekanik, teknik pengelasan, teknik listrik, teknik elektronika, teknik bangunan, aneka kejuruan, dan tata niaga
3.
Dalam proses pengembangan masyarakat, Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang sudah semaksimal mungkin berupaya untuk mengembangkan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tangerang yaitu melalui program dan jurusan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakannya.
4.
Faktor pendukung: adanya pembiayaan baik APBN maupun APBD, tersedianya sarana dan prasarana yang kompetitif, dan adanya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan industri. Sedangkan faktor penghambat tidak bisa mengembangkan sumber dana, seringnya nama badan
lxxxvi
berganti, masalah kedisiplinan, domisili, dan pola pikir peserta didik, belum berfungsinya asrama bagi siswa didik, anggaran yang minim dari pemerintah daerah, dan fasilitas mesin lama.
B. Saran-saran 1.
Pemerintah agar bisa terus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang dalam bidang sarana dan prasarana bagi program pelatihan.
2.
Lebih mengembangkan kinerja dan fungsinya sebagai lembaga yang mempunyai
fungsi
sebagai
lembaga
pemberdayaan
atau
mengembangkan masyarakat. 3.
Lebih ditingkatkan lagi promosi ke daerah-daerah yang memang jauh wilayahnya dengan tidak harus menunggu keaktifan daerah tersebut.
4.
Bagi masyarakat agar terus mendukung program pelatihan-pelatihan yang disponsori oleh pemerintah seperti yang dilakukan oleh Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang, karena sekecil apapun kontribusi yang telah dilakukan pemerintah semata-mata untuk pembangunan bangsa Indonesia baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang.
lxxxvii
DAFTAR PUSTAKA
Halim, Andreas, Kamus Lengkap 200 Juta; Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Surabaya: Fajar Mulya, 1999. Juwaini, Jazuli, Otonomi Sepenuh Hati, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007. Kartasasmita, Ginandjar, Pembangunan untuk Rakyat, Jakarta: Cides, 1996. Machendrawaty, Nanih dan Agus Ahmad Safei, Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi, sampai Tradiri, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001. Maleong, Lexy J., Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989. Muhtadi, Asep Saeful dan Agus Ahmad Safei, Metode Penelitian Dakwah, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003. Notoatmodjo, Soekidjo, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: Rineka Cipta, 2003. Partadinata,
Andi,
Pengembangan
”Upaya
Meningkatkan
Kapasitas
Kemampuan
Kelembagaan Masyarakat
Aparatur Desa",
dan Jurnal
Berdaya 1 no. 6, Juni 2003. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2003. Rukminto Adi, Isbandi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan IntervensiKomunitas (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2003. Sudjana, Nana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah, Skripsi, Disertasi, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005. Suharto, Edi, Analisis Kebijakan Publik, Bandung: ALFABETA, 2005.
lxxxviii
_________, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung: Refika Aditama, 2005. Ulum, Misbahul, dkk., Model-model Kesejahteraan Sosial Islam Perspektif Normatif, Filosofis, dan Praktis, Yogyakarta: PMI-Dakwah UIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan IISEP-CIDA. Widodo, Cerdik Menyusun Proposal Penelitian Skripsi, Tesis, dan Disertasi Jakarta: Yayasan Kelopak, 2004.
lxxxix
DAFTAR PERTANYAAN (WAWANCARA) DENGAN PESERTA PELATIHAN DI BIDANG DIKLAT KERJA BADIKLATLITBANG KABUPATEN TANGERANG Nama
: Sopian
Asal
: Mauk, Tangerang
Jurusan
: Mesin Perkakas
Waktu
: 8 Mei 2008
T : Apa yang menjadi tujuan ikut pelatihan? J : Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan. T : Darimana anda mengetahui keberadaan Bidang Diklat Kerja ini? J : Dari teman yang telah mengikuti pelatihan di sini. Banyak teman-teman dari Mauk yang ikut pelatihan di sini. T : Berapa lama ikut pelatihan? J : Pelatihan yang kami ikuti totalnya 100 jam tepatnya 2 minggu lebih. T : Bagaimana pendapat anda tentang keberadaan Bidang Diklat Kerja ini? J : Bagus, karena banyak membantu masyarakat untuk menambah pengetahuan bidang mesin juga membantu masyarakat dalam kerja. T : Apakah anda yakin dengan kemampuan yang telah anda miliki sekarang? J : Setelah mengikuti pelatihan, saya yakin dengan kemampuan saya ini.
INTERVIEW
(Sopian)
xc
DAFTAR PERTANYAAN (WAWANCARA) DENGAN PESERTA PELATIHAN DI BIDANG DIKLAT KERJA BADIKLATLITBANG KABUPATEN TANGERANG Nama
: Dedi
Asal
: Mauk, Tangerang
Jurusan
: Mesin Perkakas
Waktu
: 8 Mei 2008
T : Apa yang menjadi tujuan ikut pelatihan? J : Untuk mencari ilmu. T : Darimana anda mengetahui keberadaan Bidang Diklat Kerja ini? J : Dari teman di Mauk yang pernah ikut pelatihan. T : Berapa lama ikut pelatihan? J : Pelatihan yang kami ikuti totalnya 100 jam tepatnya 2 minggu lebih. T : Bagaimana pendapat anda tentang keberadaan Bidang Diklat Kerja ini? J : Bagus. T : Apakah anda yakin dengan kemampuan yang telah anda miliki sekarang? J : Saya yakin.
INTERVIEW
(Dedi)
xci
DAFTAR PERTANYAAN (WAWANCARA) DENGAN PESERTA PELATIHAN DI BIDANG DIKLAT KERJA BADIKLATLITBANG KABUPATEN TANGERANG Nama
: Sri Wardaya
Asal
: BSD, Serpong, Tangerang
Jurusan
: Mesin Perkakas
Waktu
: 8 Mei 2008
T : Apa yang menjadi tujuan ikut pelatihan? J : Untuk menambah pengetahuan. T : Darimana anda mengetahui keberadaan Bidang Diklat Kerja ini? J : Dari kakak yang ikut pelatihan di sini. Setelah ikut pelatihan di sini dia langsung kerja. T : Berapa lama ikut pelatihan? J : Pelatihan yang kami ikuti totalnya 100 jam tepatnya 2 minggu lebih. T : Bagaimana pendapat anda tentang keberadaan Bidang Diklat Kerja ini? J : Bagus, karena banyak membantu masyarakat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman. T : Apakah anda yakin dengan kemampuan yang telah anda miliki sekarang? J : Insya Allah, saya yakin.
INTERVIEW
(Sri Wardaya)
xcii
DAFTAR PERTANYAAN (WAWANCARA) DENGAN STAF ADMINISTRASI BIDANG DIKLAT KERJA BADIKLATLITBANG KABUPATEN TANGERANG Nama
: Alcaf Mahajaya
NIP
: 160 041 805
Pangkat/gol : Penata Muda Tk. I/Pelaksana Subid Kurikulum Waktu
: 8 Mei 2008
T : Metode apa yang digunakan dalam pelatihan? J : Metode yang kami gunakan adalah pendekatan personal, hal ini agar peserta didik merasa nyaman dan tidak canggung dalam mengikuti pelatihan. T : Adakah pembinaan lain selain keterampilan di Bidang Diklat Kerja ini? J : Dalam melakukan pelatihan kami tidak hanya sebatas memberikan keterampilan (mesin industri), tetapi kami juga memberikan kepada mereka pelatihan-pelatihan yang kami singkat PFMD (pembinaan fisik, mental dan kedisiplinan). Hal ini diperlukan karena peserta didik agar terbiasa dengan terpaan-terpaan yang akan mereka hadapi nanti. Pembinaan tersebut salah satunya adalah kerapihan dalam berpakaian, kuku, ataupun rambut. Kami juga memberikan pembinaan pola pikir, agar mereka bisa lebih maju dalam berpikir. T : Apa harapan bapak setelah peserta didik menyelesaikan pelatihan di Bidang Diklat Kerja? J : Semua pihak berharap mereka bisa berhasil setelah mengikuti pelatihan. Minimal setelah mengikuti pelatihan mereka bisa mengembangkan diri mereka dengan bekal yang telah mereka peroleh. Dalam bahasa kami tidak ada yang menganggur, artinya jika mereka tidak diterima di perusahaan tertentu mereka bisa membuka bengkel sesuai dengan bekal yang telah mereka peroleh di sini. T : Bagaiman peran Bidang Diklat Kerja dalam penempatan kerja bagi siswa didik? J : Sebenarnya dalam penempatan kerja siswa didik, kita (Bidang Diklat Kerja) mempunyai komitmen akan semaksimal mungkin menyalurkan mereka, itu
xciii
pun jika ada perusahaan yang membutuhkan. Namun, dalam pembicaraan awal dengan peserta didik kami tidak pernah menyebutkan ada penyaluran kerja bagi mereka, namun jika ada akan kami hubungi. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada harapan yang terlalu berlebihan dari siswa didik kepada Bidang Diklat Kerja ini. T : Bagaimana monitoring yang bapak lakukan bagi siswa didik di perusahaan tertentu? J : Monitoring itu perlu, hal ini diperlukan agar kita mengetahui kinerja mereka yang pernah mengikuti pelatihan. Hal lain juga diperlukan agar Bidang Diklat Kerja mengetahi kebutuhan perusahaan yang menjalin kerjasama (kebutuhan pasar).
INTERVIEW
Alcaf Mahajaya NIP. 160 041 805
xciv
DAFTAR PERTANYAAN (WAWANCARA) DENGAN KEPALA SUBID BIDANG DIKLAT KERJA BADIKLATLITBANG KABUPATEN TANGERANG Nama
: Malikin Mubarokah, M.Si
NIP
: 160 024 914
Pangkat/gol : Penata Tk. I (III/d) Waktu
: 8 Mei 2008
T : Apakah penyusunan program pelatihan melibatkan dinas tertentu? J : Untuk anggaran dana yang bersumber dari APBN dan APBD kesepakatan pelatihan dibahas bersama antara pemerintah maupun Bidang Diklat Kerja Kabupaten Tangerang. Hal ini disesuaikan berdasarkan kebutuhan, sehingga Bidang Diklat Kerja Kabupaten Tangerang kurang bisa mengembangkan program pelatihan karena sudah ada. T : Darimana sumber anggaran dana untuk pelatihan-pelatihan di Bidang Diklat Kerja ini? J : Pelatihan disini (Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang) menunggu anggaran biaya yang dikeluarkan dari APBN dan APBD. Namun, tidak menutup bagi siswa yang ingin ikut pelatihan tanpa harus menunggu anggaran tersebut, karena Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang sendiri membuka peluang bagi mereka dengan mengadakan pelatihan setiap bulan yang dimulai setiap tanggal 20 setiap bulannya. T : Apakah ada persyaratan tertentu bagi siswa didik yang mengikuti pelatihan di Bidang Diklat Kerja? J : Tidak ada persyaratan tertentu untuk mengikuti pelatihan di sini, yang penting lulusan SMA atau sederajat dan membayar administrasi, selebihnya tidak ada persyaratan lain. T : Darimana saja instruktur berbagai jurusan didatangkan? J : Dalam menunjang pendidikan dan pelatihan, instruktur yang berada di sini merupakan instruktur yang berpengalaman yang kami sekolahkan atau pun yang didatangkan dari pusat.
xcv
T : Dari wilayah mana saja peserta didik yang mengikuti pelatihan di Bidang Diklat Kerja ini? J : Peserta didik yang mengikuti pelatihan berasal dari kawasan Kabupaten Tangerang khususnya, namun banyak juga yang berasal dari luar daerah seperti Bogor dan daerah lainnya.
INTERVIEW
Malikin Mubarokah, M.Si NIP. 160 024 914
xcvi
DAFTAR PERTANYAAN (WAWANCARA) DENGAN KEPALA BIDANG DIKLAT KERJA BADIKLATLITBANG KABUPATEN TANGERANG Nama
: Fachury
NIP
: 160 038 514
Pangkat/gol : Penata Muda/Pelaksana Subid Operasional Waktu
: 2 Juli 2008
T : Apa saja yang diajarkan di Bidang Diklat Kerja? J : Di sini (Bidang Diklat Kerja) hanya mengajarkan kepada masyarakat keterampilan di bidang mesin industri. T : Kenapa sering sekali Bidang Diklat Kerja berganti nama? J : Walaupun nama lembaga terus berubah namun tetap kinerja lembaga berorientasi pada bidang ini karena hal ini lebih dibutuhkan dalam dunia pasar kerja. Bergantinya nama lembaga karena kebijakan pemerintah daerah yang mempunyai wewenang lebih dalam memberdayakan masyarakat. Ketika nama berubah semua berubah, termasuk kepengurusan. Namun, visi dan misi serta kerja Bidang Diklat Kerja Badiklatlitbang Kabupaten Tangerang masih diarahkan seperti sebelumnya. T : Bagaimana cara penyaluran kerja peserta didik setelah mengikuti pelatihan? J : Kami tidak membuka pernyataan akan menempatkan mereka kerja setelah lulus, namun kami akan berusaha menghubungi mereka jika ada kesempatan dari perusahaan yang mengadakan kerjasama dengan kami. T : Jika ada perusahaan yang membutuhkan. Bagaimana cara pihak Bidang Diklat menghubungi peserta didik yang sudah lulus tersebut? J : Sebelumnya kami minta kepada peserta didik nomor handphone mereka, atau setidak-tidaknya nomor yang bisa dihubungi beserta alamatnya. Hal ini supaya kami mudah menghubungi mereka.
xcvii
T : Bagaimana menjaga keharmonisan kerja sesama staff, khususnya Kepala/Pimpinan. Karena kepemimpinan seorang pemimpin bisa berdampak kepada keharmonisan kerja para bawahannya? J : Seorang pemimpin itu harus terbuka menerima saran dan kritik bawahannya. Saya rasa karena pimpinan kami terbuka, keharmonisan kerja masih terjaga sampai saat ini.
INTERVIEW
Fachury NIP. 160 038 514
xcviii
