KATA PENGANTAR
Puji dan syukur ke hadirat Alloh SWT, karena hanya berkat rahmat dan ridho-Nya, Buku Memorandum Program Sanitasi Kota Tual Tahun 2015 dapat disusun. Buku Memorandum Program Sanitasi Kota Tual merupakan dokumen persiapan implementasi pemabngunan sanitasi, yang pada tahapan awalnya pemerintah kota tual telah menerbitkan Buu Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK).
Disadari bahwa dalam penyusunan Buku Memorandum Program Sanitasi ini, masih terdapat ketidaksempurnaan dan berbagai kekurangan. Oleh karena itu, berbagai saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan Buku Memorandum Program Sanitasi ini. Buku Memorandum Program Sanitasi merupakan rangkaian akhir dari seluruh dokumen perencanaan sanitasi Kota Tual. Sehubungan hal tersebut proses pemutakhiran data perlu senantiasa dilakukan. Semoga dokumen Buku Memorandum Program Sanitasi ini dapat bermanfaat dan membawa Kota Tual ke arah yang lebih Baik.
TUAL, DESEMBER 2015 WALIKOTA TUAL
Drs. Hi. M. M. TAMHER.
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Bab I 1.1 1.2 1.3 1.3.1. 1.3.2. 1.4 1.4.1. 1.4.2. Bab II 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 Bab III 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.3.1 3.3.2
Pendahuluan Latar Belakang Maksud dan Tujuan Wilayah Perencanaan Gambaran Umum Arah Pengembangan Kota Metodologi Metodologi Penyusunan Dokumen Sistematika Penyajian Review SSk dan Prioritas Pembangunan Sanitasi Profil kota Tual Kependudukan Area Beresiko Zona Sistem Sanitasi Keuangan Daerah Air Limbah Permasalahan Mendesak Air Limbah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Air Limbah Kerangka Kerja Logis Air limbah Prioritas Pembangunan Air Limbah Persampahan Permasalahan Mendesak Persampahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Persampahan Kerangka Kerja Logis Persampahan Prioritas Pembangunan Persampahan Drainase Permasalahan Mendesak Drainase Tujuan dan Sasaran Pembangunan Drainase Kerangka Kerja Logis Drainase Prioritas Pembangunan Drainase Rencana Kegiatan Pembangunan Sanitasi Rencana Kegiatan Air Limbah Sarana dan Prasarana (Fisik) Air Limbah Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Air Limbah Rencana Kegiatan Persampahan Sarana dan Prasarana (Fisik) Persampahan Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Persampahan Rencana Kegiatan Drainase Sarana dan Prasarana (Fisik) Drainase Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Drainase
Bab IV 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 Bab V 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2
Rencana Biaya dan indikasi Pendanaan Pembangunan Sanitasi Rekapitulasi Anggaran Rencana Biaya dan Indikasi Pendanaan Pemerintah APBD Kota Tual APBD Provinsi APBN Rencana Biaya dan Indikasi Pendanaan Non-Pemerintah Potensi Kontribusi CSR Potensi Partisiasi Masyarakat Antisipasi Funding-Gap Rencana Implementasi Kondisi Kesiapan Implementasi Studi dan Desain, dan Dokumen Tender Pembebasan Lahan dan Resettlement Kesiapan Organisasi Pengelola Rencana Kerja Pokja
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2. 12 Tabel 2.13 Tabel 2.14 Tabel 2.15 Tabel 2.16 Tabel 2.17 Tabel 2,18 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 4.4 Tabel 4.5 Tabel 4.6 Tabel 4.7 Tabel 4.8 Tabel 4.9 Tabel 4.10 Tabel 5.1 Tabel 5.2 Tabel 5.3 Tabel 5.4 Tabel 5.5
Jumlah dan Kepadatan Penduduk tahun 2014 Proyeksi kependudukan Kota Tual tahun 2015 - 2019 Area Beresiko sanitasi Zona Sistem Air Limbah Zona Sistem Persampahan Proyeksi Besaran Pendanaan Sanitasi APBD Kota Tual Permasalahan Mendesak Air Limbah Domestik Tujuan dan Sasaran Air Limbah Domestik Rencana Pengembangan Jangka Menengah Air Limbah Domestik Kota Tual Prioritas Kegiatan Air Limbah Domestik Permasalahan Mendesak Persampahan Tujuan dan Sasaran Pengembangan Persampahan Rencana Pengembangan Jangka Menengah Persampahan Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Persampahan Permasalahan Mendesak Drainase Resume Tujuan dan Sasaran Utama Pembangunan Drainase Rencana Pengembangan Jangka Menengah Drainase Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Drainase Rencana Kegiatan Air Limbah Rencana Kegiatan Persampahan Rencana Kegiatan Drainase Rekapitulasi Pendanaan per Sumber Pendanaan Rekapitulasi Anggaran Rekapitulasi APBD Kota Tual Rekapitulasi APBD Provinsi Rekapitulasi APBN Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Kontribusi CSR Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi dari Partisipasi Masyarakat “Funding Gap” Daftar pendek sumber pendanaan negara-negara donor, lembaga-lembaga keuangan internasional, LSM dan lain-lain yang potensial Daftar perusahaan penyelenggara CSR yang memiliki potensi berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kota Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Tahun 2016 Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur Tahun 2016 Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Tahun 2017 Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur tahun 2017 Pembentukan dan/atau Penguatan Organisasi Pengelola
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Gambar 1.2 Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 2.3 Gambar 2.4 Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 3.3 Gambar 3.4 Gambar 3.5 Gambar 5.1
Peta Administrasi Kota Tual Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Peta Area Beresiko Sanitasi Zona Sistem Air Limbah Zona Sistem Persampahan Lokasi Genangan Lokasi Infrastruktur Air Limbah Existing Peta Lokasi Infrastruktur Air Limbah sampai Akhir Perencanaan Lokasi Infrastruktur Persampahan Existing Peta Lokasi Infrastruktur Air Limbah sampai Akhir Perencanaan Peta Lokasi Genangan Rencana Kerja Pokja Tahun 2017
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan Millenium Development Goal’s (MDG’s) di bidang infrastruktur khususnya sanitasi, diharapkan perhatian pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik/nonfisik terkait sanitasi di daerah masing-masing. Pada kondisi saat ini realitas yang terlihat adalah belum optimalnya layanan dan buruknya kondisi sanitasi di daerah melingkupi sampah rumah tangga, air limbah domestik, serta drainase lingkungan, telah menurunkan kualitas lingkungan hidup, tercemarnya sumber air bersih yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga jumlah penderita penyakit terutama pada balita semakin meningkat. Menanggapi realita tersebut, Pemerintah telah menetapkan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) menjadi salah satu program prioritas pembangunan nasional yang akan dilakukan secara bertahap mulai pada tahun 2010 hingga tahun 2016. Pengelolaan sanitasi saat ini harus menjadi prioritas karena permasalahan yang ditimbulkan akibat dari pengelolaan yang kurang baik akan berdampak langsung kepada derajat kesehatan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tual, namun masih belum sepenuhnya memenuhi harapan dalam mengatasi persoalan pengelolaan sanitasi. Dari data yang ada terkait permasalahan sanitasi Kota Tual, diketahui masih kurangnya penanganan sanitasi perkotaan yang meliputi sektor Drainase, Persampahan dan Air Limbah. Memorandum Program merupakan suatu komitmen bersama terhadap program‐program kegiatan dan anggaran antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan sanitasi, untuk mempercepat implementasi pembangunan sanitasi. Secara konsep, dokumen MPS merupakan saringan terakhir iden�fikasi dari program‐program dan kegiatan yang telah mendapatkan komitmen dari sumber pendanaan yang ada. MPS merupakan penjabaran dari program/kegiatan yang sudah ditetapkan dalam SSK dan MPS mempertegas program/kegiatan apa yang nantinya akan dilaksanakan selama 1-5 tahun kedepan baik tentang lokasi, pelaksana kegiatan, waktu pelaksanaan, biaya yang dibutuhkan dan yang paling penting sumber biayanya. Dalam rangka menentukan prioritas pembangunan terkait Percepatan Sanitasi, maka Pemerintah Kota Tual telah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan terkait sector Sanitasi yang telah dibahas dalam Buku Putih Sanitasi (BPS) serta Strategi Sanitasi (SSK). Melalui penyusunan buku Memorandum Program Sanitasi Pemerintah Kota Tual berusaha untuk merencanakan pengaanggaran guna mengimplemenasikan rencana teknis Program Sanitasi. serta diharapkan program dan kegiatan yang telah diidentifikasi dalam dokumen Strategi Sanitasi 1
Kota (SSK) dapat diimplementasikan dengan tepat, sesuai dengan prioritas, dan dengan mempertimbangkan kendala dan kemampuan yang ada. 1.2
Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Buku Memorandum Program Sanitasi Kota Tual untuk merangkum semua aspek perencanaan dalam buku Putih dan SSK serta membahas tentang strategi penanganan permasalahan Sanitasi Kota Tual termasuk aspek pendanaan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait. Tujuan dari penyusunan buku Memorandum Program Sanitasi adalah : 1.
Menjadi acuan dalam menganggarkan pelaksanaan dan implementasi program kegiatan terkait sanitasi.
2.
Menjadi acuan dalam penentu kebijakan sanitasi Kota Tual.
3.
menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan (lembaga donor, perusahaan swasta, dan masyarakat) yang ingin terlibat dan ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi, serta sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Tual dalam penganggaran formal tahunan terkait sanitasi.
1.3
Wilayah Perencanaan
1.3.1 Gambaran Umum Kota Tual adalah salah satu bagian dari Propinsi Maluku yang berdiri melalui undangundang nomor 31 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku. Secara astronomis Kota Tual terletak pada sekitar 5º - 6,5º Lintang Selatan, 131º - 133,5º Bujur Timur, dengan batas geografis sebagai berikut : 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda; 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tenggara di Selat Nerong; 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil Kabupaten
Maluku Tenggara dan Laut Arafura; dan 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda.
Adapun wilayah administratif Kota Tual terdiri dari 5 kecamatan, 27 desa dan 3 kelurahan yang tersebar dalam wilayah kepulauan dengan luasan keseluruhan mencapai ± 19.008,92 km2; luas daratan mencapai 352,29 km2 dan luas lautan mencapai 18.736 km2. 1.3.2 Arah Pengembangan Kota Kondisi fisik Kota Tual Sebagian besar terdiri dari wilayah laut yang mencapai sekitar 98,12 % dari total luas wilayah; hal ini menuntut perencanaan ruang yang mengakomodir keadaan eksisting Kota Tual. Penataan Ruang Kota Tual bertujuan untuk mewujudkan Kota sebagai kota pusat pelayanan kelautan dan perikanan, pariwisata, serta perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam mendukung Kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah 2
(PKW). Merujuk pada tujuan penataan ruang Kota Tual, kondisi fisik, peraturan terkait dan aspekaspek sektoral penting lainnya, maka Pemerintah Kota Tual menyusun kebijakan Penataan Ruang dengan rumusan sebagai berikut: a.
Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dengan strategi:
Menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
Mendorong pusat-pusat pelayanan kota agar lebih efektif dalam mendukung pengembangan wilayah di sekitarnya; dan
Meningkatkan aksesibilitas antara pusat pelayanan kota, sub pelayanan kota, dan pusat lingkungan.
b.
Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air, serta infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah; dengan strategi:
Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan laut;
Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi;
Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
Meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang optimal; dan
c.
Meningkatkan kualitas jaringan infastruktur perkotaan yang handal.
pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dengan strategi:
Menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
Mewujudkan kawasan hutan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai sesuai dengan kondisi ekosistemnya; dan
Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.
3
d.
Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; dengan strategi:
menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.
e.
Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; dengan strategi:
Menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kota untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan, yaitu kelautan dan perikanan, pariwisata, serta perdagangan dan jasa, beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kota dan wilayah sekitarnya;
Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional;
Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi; dan
Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi untuk meningkatkan perekonomian kota. 4
f.
Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dengan strategi:
Membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
Mengembangkan kawasan agropolitan dan/atau minapolitan, dengan mengoptimalkan pemanfaaatan ruang secara vertikal dan kompak;
Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perumahan berkepadatan tinggi untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perumahan berkepadatan rendah di sekitarnya; dan
Mengembangkan
kegiatan
budidaya
yang
dapat
mempertahankan
keberadaan pulau-pulau kecil. g.
Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam; dengan strategi:
Menetapkan kawasan strategis berfungsi lindung;
Mencegah pemanfaatan ruang di kawasan berfungsi lindung yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
Membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan berfungsi lindung yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
Membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan berfungsi lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;
Mengembangkan kegiatan budidaya di sekitar kawasan berfungsi lindung yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun; dan
Merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan berfungsi lindung.
h.
Pengembangan
dan
peningkatan
fungsi
kawasan
dalam
pengembangan
perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional; dengan strategi:
Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan, yaitu kelautan dan perikanan, pariwisata, serta perdagangan dan jasa sebagai penggerak utama pengembangan kota; dan 5
i.
Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
Pengembangan Kawasan Tertinggal Atau Gugus Pulau Untuk Mengurangi Kesenjangan Tingkat Perkembangan antar kawasan atau gugus pulau; dengan strategi:
Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan;
Membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara gugus pulau dan pusat-pusat pelayanan kota; dan
Mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat.
j.
Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
dengan
strategi:
Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya tidak terbangun; dan
Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.
Mengenai kawasan rawan bencana, ancaman bencana yang mungkin terjadi di Kota Tual adalah bencana gempa, bencana tsunami dan bencana banjir akibat gelombang besar. Mengingat kondisi Kota Tual yang merupakan kepulauan dengan luas rata-rata tiap pulau relatif kecil, maka kawasan rawan bencana ini diperkirakan terdapat pada hampir seluruh wilayah Kota Tual khususnya pada daerah-daerah sempadan pantai. Adapun peraturan zonasi yang berlaku pada kawasan rawan bencana antara lain sebagai berikut: a.
Kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
b.
Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
c.
Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman dan fasilitas umum lainnya.
6
Gambar 1.1 Peta Administrasi Wilayah
7
1.4
Metodologi
1.4.1 Methodologi Penyusunan Dokumen Proses penyusunan MPS terdiri dari beberapa tahapan yang tidak dapat terlepas antara satu dengan lainnya, antara lain sebagai berikut: 1. Persiapan Pada tahap ini dilakukan pertemuan perdana penyusunan MPS oleh Pokja Sanitasi dengan tujuan penyamaan persepsi antar anggota Pokja Sanitasi dan kesamaan pemahaman atas proses penyusunan dan produk MPS, kontribusi dan tugas dari masingmasing anggota Pokja, serta jadwal pelaksanaan pekerjaan. 2. Review SSK dan penetapan program prioritas Pada tahap ini Pokja Sanitasi melakukan penelitian dan penelaahan kembali dokumen Buku Putih Sanitasi dan SSK yang telah disusun serta melakukan perbaikan atau penyesuaian seperlunya sebagai dasar untuk menyusun MPS. Review yang dilakukan meliputi: a. Review Kerangka Kerja Logis (KKL) ; b. Review Program dan Kegiatan ; dan c. Menetapkan prioritas. 3. Konsolidasi program dan anggaran Pada tahap ini Pokja Sanitasi akan melakukan internalisasi program/kegiatan serta penganggaran, dan eksternalisasi program/kegiatan serta penganggaran. Internalisasi yang dimaksud adalah Pokja Sanitasi melakukan koordinasi dan konsultasi kepada SKPD terkait di Kota Tual untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang telah disusun termasuk lokasi dan volume kegiatan dapat menjawab permasalahan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam SSK. Sedangkan eksternalisasi yang dimaksud adalah Pokja Sanitasi melakukan koordinasi dan konsultasi terkait rencana implementasi program dan kegiatan kepada Pemerintah 8
Provinsi, Pemerintah Pusat, dan non-pemerintah sehingga dapat mengakses sumbersumber pendanaan di luar pendanaan oleh APBD Kota Tual. 4. Rencana implementasi Setelah disepakati bersama terkait program dan kegiatan pembangunan sanitasi serta sumber pendanaannya, langkah selanjutnya adalah : a. Memeriksa kesiapan dalam mekanisme penganggaran ; b. Memeriksa kesiapan pelaksanaan sesuai dengan kriteria (readiness criteria) yang telah ditetapkan. 5. Finalisasi dokumen MPS Pada tahap ini dilakukan rapat Konsultasi Teknis untuk mendapatkan masukan, saran dan koreksi guna penyempurnaan MPS sebelum disahkan oleh Kepala Daerah, terutama terkait dengan hal berikut: a. Prioritas Pembangunan Sanitasi ; b. Rencana Kegiatan Sanitasi ; c. Rencana Anggaran Sanitasi ; dan d. Rencana Implementasi.
Gambar 1.3. Gambar Alur Proses Penyusunan MPS 1.4.2 Sistimatika Penyajian Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kota Madiun terdiri dari 5 bab, yaitu sebagai berikut: 9
Bab Pertama, berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan dokumen MPS, metode penyusunan dan sistematika dokumen. Bab Kedua, menyajikan hasil review SSK terkait kondisi eksisting sanitasi, Prioritas Program, dan Kerangka Logis. Bab Ketiga, berisi tentang rencana implementasi program dan kegiatan, perhitungan volume kebutuhan infrastruktur dan non insfrastruktur. Bab Keempat, berisi tentang rencana kebutuhan biaya untuk implementasi dan sumber pendanaan bagi masing-masing kegiatan. Disamping itu dalam bab ini juga menguraikan rencana antisipasi bilamana terjadi “funding gap”. Bab Kelima, berisi inventarisasi status kesiapan dari masing-masing kegiatan, langkah-langkah dan tindak lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum memenuhi kriteria kesiapan dan rencana Monev.
10
BAB II REVIEW SSK DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
2.1Profil kota Tual 2.1.1
Kependudukan Jumlah penduduk Kota Tual sampai dengan akhir tahun 2013 adalah sebanyak 64.032 jiwa,
yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 31.074 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 32.328 jiwa. Dari 5 kecamatan di Kota Tual, pertumbuhan penduduk paling besar terjadi di Kecamatan Dullah Selatan sebesar 57,2% dengan kepadatan penduduk sebesar 144 jiwa/ha, diikuti oleh Kecamatan Dullah Utara sebesar 25% dengan kepadatan penduduk sebesar 81 jiwa/ha. Sedangkan di Kecamatan PP Kur tercatat mengalami pertumbuhan penduduk dengan jumlah penduduk terkecil yaitu 3.2% dengan kepadatan penduduk sebesar 66 jiwa/ha. Tabel 2.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 Total
Kecamatan P. Dullah Selatan P. Dullah Utara P.P. Kur Kur Selatan Tayando Tam
Luas Terbangun (Ha) 255 198 35 54 90
Penduduk Tahun 2013 Keterangan Jumlah Kepadatan (Jiwa) (Jiwa/Ha) 36.643 144 Perkotaan 16.040 81 Pedesaan 2.295 66 Pedesaan 3.079 57 Pedesaan 5.975 66 Pedesaan 64.032
Tabel 2.2 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Tual Kecamatan
Jumlah penduduk (jiwa) 2013
2014
Kepadatan penduduk (jiwa/km2)
2015
2016
2017
2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pulau-pulau Kur
5.451
5.685
5.930
6.185
6.451
113
118
123
128
134
Tayando Tam
6.065
6.326
6.598
6.882
7.178
83
86
90
94
99
Dullah Utara
16.223 16.9220 17.648 18.407 19.198
176
184
192
200
208
Dullah Selatan
36.965
910
949
990 1033 1077
38.555 40.212 41.941 43.745
Sumber : Buku Putih Sanitasi Kota Tual
2.1.2. Area Beresiko Tabel 2.3 Area Beresiko Sanitasi
EXPOSURE
Skor Risiko Sanitasi
IMPACT
Persampahan
Drainase
Populasi
Kepadatan Penduduk
SKOR IMPACT
Air Limbah
Persampahan
Drainase
Air Limbah
Persampahan
Drainase
Kecamatan Dullah Selatan Desa Tual Desa Taar Kelurahan Katsoblak Kelurahan Masrum Kelurahan Lodarel
3.0 1.0 2.0 3.0 3.0
1.0 3.0 3.0 1.0 2.0
4.0 2.0 1.0 3.0 3.0
4.0 3.0 3.0 2.0 3.0
4 2 4 3 4
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2 1 2 2 2
4.00 2.00 4.00 3.00 4.00
4.0 1.0 3.0 3.0 4.0
1.0 2.0 4.0 1.0 3.0
4.0 1.0 1.0 3.0 3.0
4.0 1.0 1.0 4.0 2.0
2.0 4.0 4.0 2.0 3.0
4.0 1.0 3.0 4.0 1.0
Kecamatan Dullah Utara Desa Dullah Desa Ngadi
3.0 4.0
4.0 2.0
1.0 3.0
1.0 1.0
3 2
1.0 2.0
2 1
2.00 1.00
2.0 1.0
3.0 1.0 1.0 1.0
2.0 4.0
4.0 2.0
3.0 4.0
Kelurahan/Desa
Angka Kemiskinan Fungsi Urban (urban atau rural)
Air Limbah
Kecamatan
Skor Risiko Sanitasi (Penyesuaian)
Desa Fiditan Desa Dullah Laut Desa Labetawi Desa Tamedan Desa Ohoitel Desa Ohoitahit
2.0 4.0 4.0 3.0 3.0 2.0
4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0
2 1 1 1 1 1
2.0 3.0 1.0 1.0 2.0 2.0
1 1 1 1 1 1
2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 1.0
4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
1.0 3.0 2.0 2.0 2.0 1.0
Kecamatan Tayando Tam Desa Yamtel Desa Yamru Desa Ohoiel Desa langgiar Desa Tam
4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2 1 1 1 1
3.0 3.0 4.0 3.0 3.0
2 1 1 1 1
3.00 1.00 2.00 1.00 1.00
4.0 1.0 3.0 1.0 1.0
4.0 1.0 3.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Kecamatan P.P Kur Desa Kaimear Desa Tubyal Desa Finualen Desa Lokwirin
4.0 4.0 3.0 4.0
4.0 4.0 4.0 4.0
1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0
1 2 1 1
4.0 3.0 2.0 3.0
1 2 1 1
2.00 3.00 1.00 1.00
3.0 4.0 1.0 1.0
3.0 4.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0
3.0 3.0 3.0 3.0
4.0 4.0 4.0 4.0
2.0 2.0 2.0 2.0
Kecamatan Kur Selatan Desa Kanara Desa Warkar Desa Yapas Desa Rumoin Desa Hirit Desa Mangur Niela Desa Tiflen
3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1 1 1 1 1 1 1
3.0 3.0 2.0 4.0 4.0 4.0 2.0
1 2 1 1 1 1 1
1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00
1.0 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 1.0
1.0 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Sumber : Instrumen Profil
Peta 2.1 Area Beresiko Sanitasi
2.1.3. Zona Sistem Tabel 2.4 Zona Sistem Air Limbah
Kelurahan/ Desa
Kode Zona
Kode Zona Penyesuaian
Desa Tual Desa Taar Kelurahan Katsoblak Kelurahan Masrum Kelurahan Lodarel Desa Dullah Desa Ngadi Desa Fiditan Desa Dullah Laut Desa Labetawi Desa Tamedan Desa Ohoitel Desa Ohoitahit Desa Yamtel Desa Yamru Desa Ohoiel Desa langgiar Desa Tam Desa Kaimear Desa Tubyal Desa Finualen Desa Lokwirin Desa Kanara Desa Warkar Desa Yapas Desa Rumoin Desa Hirit Desa Mangur Niela Desa Tiflen
2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Catatan (jelaskan jika zona berubah setelah disesuaikan dengan hasil pemetaan)
Gambar 2.2a Zona Sistem Air Limbah Kecamatan Dullah Selatan
Gambar 2.2b Zona Sistem Air Limbah Kecamatan Dullah Utara
Gambar 2.2c Zona Sistem Air Limbah Kecamatan Tayando Tam
Tabel 2.5 Zona Siatem Persampahan (Kepadatan penduduk dari luas terbangun+ fungsi perkotaan)
Fitur Zona
Kelurahan/ Desa
Kode Zona
Kode Zona Penyesuaian
CBD 25-100 pp; Urban/rural > 100 orang/ha; Urban CBD CBD > 100 orang/ha; Urban > 100 orang/ha; Urban > 100 orang/ha; Urban 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural 25-100 pp; Urban/rural
Desa Tual Desa Taar Kelurahan Katsoblak Kelurahan Masrum Kelurahan Lodarel Desa Dullah Desa Ngadi Desa Fiditan Desa Dullah Laut Desa Labetawi Desa Tamedan Desa Ohoitel Desa Ohoitahit Desa Yamtel Desa Yamru Desa Ohoiel Desa langgiar Desa Tam Desa Kaimear Desa Tubyal Desa Finualen Desa Lokwirin Desa Kanara Desa Warkar Desa Yapas Desa Rumoin Desa Hirit Desa Mangur Niela Desa Tiflen
2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Catatan (jelaskan jika zona berubah setelah disesuaikan dengan hasil pemetaan) PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS PRIORITAS
Gambar 2.3a Zona Sistem Persampahan Kecamatan Dullah Selatan dan Kecamatan Dullah Utara
Gambar 2.3b Zona Sistem Persampahan Kecamatan Tayando Tam
Gambar 2.3c Zona Sistem Persampahan Kecamatan PP Kur dan Kecamatan Kur Selatan
2.1.4. Keuangan Daerah Tabel 2.6 Proyeksi Besaran Pendanaan Sanitasi APBD Kota Tual Proyeksi Besaran Pendanaan Sanitasi (Rp. Juta) No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah 1 Perkiraan Belanja Langsung 2 Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi 3 Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi APBD Kab./Kota. 4 Prosentase Komitmen terhadap Belanja Langsung Sumber : SSK, Bab. 2
2.2. Air Limbah 2.2.1 Permasalahan Mendesak Air Limbah Tabel 2.7: Permasalahan Mendesak Air Limbah Domestik Aspek Teknis 1.Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana: Pipa Sewer, 2.2 Tan gki Sept ik, 8.9
User Interface: Tidak Tahu, 47.5
Cubluk, 36.8
Kebun/T. Badan Air, 3.1 Lapang, 0.7
Drainase, 0.7
Keterangan: - Jumlah Penduduk Kab./Kota tahun 2014: 64.032 jiwa atau 12.806 KK - Jumlah Penduduk Perkotaan tahun 20114: 36.643 jiwa atau 7.329 KK Pengumpulan & Penampungan / Pengolahan Awal:
100% 50% 0%
47.5 52.5
23.8
45 93 55
27.5
7
Klaster 0 Klaster 1 Klaster 2 Klaster 3 Klaster 4
Tidak Aman
Daur Ulang / Pembuangan Akhir: Perencanaan Teknis dll.
72.5 76.3
Aman
belum dilakukannya praktek pendeteksian kualitas limbah,
Belum adanya Master Plan Air Limbah Permukiman yang terintegrasi dengan RTRW perkotaan
Aspek Non-Teknis 2. Aspek Ekonomi Alokasi anggaran belanja SKPD terkait sanitasi (selain PU ) masih belum /Keuangan signifikan Adanya komitmen antara pemerintah kabupaten dengan pihak swasta melalui program sanitasi Adanya bantuan dana dari pusat ke Kabupaten melalui program Sanimas (MCK ++) 3. Aspek Kelembagaan: Masih terjadi adanya tumpang tindih kegiatan anatar SKPD yang menangani air limbah domestic ( peran sebagai fasilitator, operator, regulator ). Belum optimalnya kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ) di Kota Tual Sistem monitoring dan evaluasi limbah ALD, Limbah industri rumah tangga dan Limbah medis masih lemah Belum memiliki master plan Air limbah Domestik skala kota 4. Aspek Legal/kebijakan Belum ada regulasi yang mengatur kepemilikan kloset Belum ada Aturan/sanksi bagi pengembang dan masyarakat untuk menyediakan sarana Jamban yang sesuai standar teknis 5. Aspek Keterlibatan Belum ada partisipasi dunia Usaha Dunia Usaha 6. Aspek Komunikasi, Kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan jamban Masih rendah PMJK Kurangnya kesadaran warga dalam pengelolaan sarana umum air limbah (Jamban Umum, MCK Umum dsb) Kemampuan pendanaan Masyarakat yang rendah Sehingga system pembuatan jamban tidak sesuai dengan spesifikasi teknik sumber referensi: BPS bab III
2.2.2 Sasaran dan Rencana Pengembangan Pembangunan Air Limbah Tabel 2.8: Tujuan dan Sasaran Air Limbah Domestik Air Limbah Permukiman Tujuan: 1. Meningkatnya Pengelolaan air limbah domestik hingga melayani 100% rumah tangga di tahun 2019 2. Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang ramah lingkungan Sasaran: 1. Berkurangnya praktek BABS dari 47,3 % menjadi 0 % pada tahun 2019 Tabel 2.9 Rencana Pengembangan Jangka Menengah Air Limbah Domestik Kota Tual
No
Sistem
Cakupan Target Cakupan Layanan Layanan Jangka Jangka Eksisting Jangka Panjang Pendek Menengah (%)
1
2
Sistem On Site: Komunal (MCK) 1. Kec. Dullah Selatan 2. Kec. Dullah Utara 3. Kec. Tayando Tam 4. Kec. PP. Kur 5. Kec. PP. Kur Selatan
70% 70% 50% 50% 50%
75% 75% 75% 75% 75%
80% 80% 80% 80% 80%
100% 100% 100% 100% 100%
Komunal (MCK ++) 1. Kec. Dullah Selatan 2. Kec. Dullah Utara. 3. Kec. Tayando Tam 4. Kec. PP. Kur 5. Kec. PP Kur Selatan
10% 10% 0% 0% 0%
20% 20% 20% 20% 20%
60% 60% 60% 60% 60%
100% 100% 100% 100% 100%
Sistem Off Site: Septictenk Komunal limbah Rumah 1. Kec. Dullah Selatan 2. Kec. Dullah Utara. 3. Kec. Tayando Tam 4. Kec. PP. Kur 5. Kec. PP Kur Selatan
10% 10% 0% 0% 0%
20% 20% 20% 20% 20%
60% 60% 60% 60% 60%
100% 100% 100% 100% 100%
Sanimas: IPAL Komunal 1. Kec. Dullah Selatan 2. Kec. Dullah Utara. 3. Kec. Tayando Tam 4. Kec. PP. Kur 5. Kec. PP Kur Selatan
10% 0% 0% 0% 0%
20% 20% 20% 20% 20%
60% 60% 60% 60% 60%
100% 100% 100% 100% 100%
Tahapan pengembangan air limbah domestic, berdasarkan hasil analisis, menggunakan system onsite, off-site, dan system Komunal, yang terbagi dalam beberapa zona. Mengacu kepada Peta 2.1 Tahapan Pengembangan Sub Sektor Air Limbah, Zona I merupakan zona pengelolaan limbah domestic menggunakan system off site, yang terkonsentrasi pada kawasan Pusat Kota Tual. Saat ini system off site skala kota terdapat di lokasi permukiman BTN Kelurahan Lodar El Kecamatan Dullah Selatan, dan dalam jangka pendek direncanakan pengelolaan limbah menggunakan sistem Off-site dan Sistem Komunal diproiritaskan sebagian besar di Desa Tual, Keluran Masrum, dan Desa Fiditan yang cakupan wilayahnya masuk pada Zona I (Jangka Pendek). Zona II merupakan pengelolaan limbah domestic menggunakan system Komunal (MCK++, IPAL Komunal, & Septik Komunal terkonsetrasi di Kelurahan Ketsoblak, Kelurahan Lodar El Kecamatan Dullah Selatan,Desa Ohoitel, Desa Dullah, Desa Labetawi, Desa Tamedan Kecamatan Dullah Utara dan semua desa di Kecamatan Pulau-pulau Tayando-Tam, Kecamatan Pulau-pulau Kur, dan Kecamatan Pulau-pulau Kur Selatan.
Zona III, merupakan pengelolaan limbah secara on-site, baik secara individual maupun komunal khususnya Tanki Saptik dan Cubluk yang terkonsentasi dari Kawasan Desa Taar Kcamatan Dullah Selatan, Desa Fiditan dan Desa Ohoitahit Kecamatan Dullah Utara secara keseluruhan ketiga desa tersebut masuk zona III atau penanganan jangka Menengah – Panjang.
2.2.3. Kerangka Kerja Logis Air Limbah TUJUAN DAN SASARAN NO
A
1
PERMASALAHAN MENDESAK
ISU-ISU STRATEGIS
TUJUAN
SASARAN
TARGET CAPAIAN
INDIKATOR
PROGRAM NILAI DATA DASAR
SUMBER DAN TAHUN DATA DASAR
STRATEGI
PROGRAM
KEGIATAN
SUB SECTOR AIR LIMBAH
Masih ada 1.02% KK atau 127 KK menggunakan Jamban Cubluk yang tidak aman
Berkurangnya Masih banyak sarana jamban penyaluran akhir tinja Universal Akses di yang tidak sesuai standar tidak aman dari 1.02% akhir tahun 2019 teknis (127 kk) menjadi 0% pada tahun 2019
Peningkatan layanan air limbah sistem on-site dari Kepada 127 KK atau 1.02% kk di tahun 2019
INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH SISTEM SETEMPAT DAN SISTEM KOMUNAL
127 KK yang Masyarakat tersebar di 5 menggunakan tengki Buku Putih kecamatan septik aman di tahun Sanitasi 2014 merupakan wialayah 2019 kajiian
1. IPAL Komunal / Tangki Septik Komunal Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik 1 (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun IPAL Komunal) Sosialisasi Rencana Pembangunan IPAL Komunal 2 kepada masyarakat oleh Dinas Terkait 3 Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat
Meningkatkan sarana dan prasarana air limbah dalam jangka waktu menengah dengan; - Pembangunan MCK++ untuk 781 KK, Pembangunan IPAL Komunal 3.446 KK , Pembangunan Tengki Septik Komunal untuk 1.026 KK, Pembangunan IPLT Skala Kota 10.537 KK atau 52.863 Jiwa
Belum terpenuhinya Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik (MCK Komununal, Mobil tinja, IPAL komunal, IPLT) 5,126 KK atau 42.41% KK 2 masih melakukan Praktek BABs
Berkurangnya Praktek 100 % KK pada Tidak ada Penduduk Universal Akses di BABS hingga 0% ditahun tahun 2019 tidak yang melakukan akhir tahun 2019 2019 melakukan BABS BABs di tahun 2019
Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dengan masih melakukan praktik BABs di pantai, kebun, sungai.
Buku Putih Sanitasi 2014
4 Pembebasan Lahan/Tanah 5 Perencanaan Jaringan perpipaan Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di 6 bidang teknis, keuangan, dan manajerial. 7
Pembangunan IPAL Komunal dan Jaringannya
8 Pembangunan Sambungan Rumah 2. IPLT Pembangunan IPLT 1 Studi Kelayakan 2 Studi Lingkungan Pembangunan IPLT Sosialisasi dan Kampanye Rencana Pembangunan 3 IPLT 4 Pembebasan Lahan/Tanah 5 Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPLT 6 Pembentukan Kelembagaan Pengelola IPLT 7 Pelatihan bagi Pengelola IPLT 8 Pelaksanaan dan supervisi Pembangunan IPLT 9 Pengadaan Truk Tinja 10 Operasi dan Pemeliharaan IPLT dan Fasilitasnya
2.2.4. Prioritas Pembangunan Air Limbah Tabel 2.10 Prioritas Kegiatan Air Limbah Domestik Score (dan bobot) No
Program
Penerima manfaat
Permasalahan mendesak
Persepsi Pokja
Pro-poor
25%
25%
25%
25%
Score total
Urutan prioritas
1.
Stimulus Pembangunan Jamban Keluarga
4
4
4
4
4
1
2.
Penyusunan Master Plan Sistem Air Limbah Skala Kota
2
4
4
4
3,5
1
3.
Pembangunan MCK Umum
4
2
3
4
3,25
1
4.
Pembangunan IPLT
2
3
4
1
2,5
2
5.
Penyusunan Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Labuhanbatu Utara
2
4
3
1
2,5
2
6.
Pembangunan IPAL Komunal/Tangki Septic Komunal
2
3
3
1
2,25
2
7.
Pembentukan Badan Pengelola IPLT
1
4
2
1
2
2
2.3. Persampahan 2.3.1 Permasalahan Mendesak Persampahan Tabel 2.11 Permasalahan Mendesak Persampahan Aspek Teknis 1.Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Sampah pada Rumah tangga berdasarkan hasil Survai EHRA:
Praktek Pemilahan Sampah oleh RT:
User Interface:
-
Pengumpulan setempat
Penampungan Sementara (TPS): Pengangkutan:
(Semi) Pengolahan Akhir Terpusat Daur Ulang / Tempat Pemrosesan Akhir: Perencanaan
Jumlah Dump Truck : 5 Unit dengan Kondisi ( 3 Rusak dan 2 dalam Kondisi baik) -
Pengelolaan TPA masih memakai system Open Dumping
Belum tersedianya master plan dan dokumen perencanaan lainnya
Belum adanya skema strategi untuk kerjasama dengan swasta/kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
Aspek Non-Teknis 2. Aspek Kelembagaan:
3. Aspek Pendanaan:
4. Aspek Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta: 5. Aspek Legal/kebijakan
Sudah ada regulasi serta sanksi mengenai kewajiban menyediakan tempat sampah di rumah Perlu revisi regulasi tentang pemberian sanksi bagi warga yang tidak mengolah sampah termasuk menyediakan tempat sampah di rumah Perlu ada aturan mengenai jadwal pembuangan sampah di tempat pembuangan sampah Penganggaran untuk pembangunan prasarana dan sarana persampahan belum dapat melayani seluruh wilayah perkotaan. Biaya Operasi dan Pemeliharaan untuk pengangkutan, TPST dan TPA masih sangat kurang untuk dapat melakukan O & P infrastruktur yang ada. Rendahnya dana penarikan restribusi Belum ada partisi pasi dunia usaha dalam hal pewadahan.Lokasi TPA sementara sangat dekat dengan Kawasan Pemukiman
Adanya pembagian tong sampah Oleh Pemda baik pewadahan individual maupun komunal disetiap kelurahan wilayah pelayanan sudah ada regulasi yang mengatur tentang pembuangan sampah tetapi belum efektif dilakukan Adanya perubahan regulasi organisasi Pem kot Tual. Sosialisasi 3R masih perlu ditingkatkan seara terus menerus Aspek Komunikasi & Perlu sosialisasi perda kepada warga Media Perlu media yang kreatif dan inovatif Masih ada perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan pemeliharaan wadah pemilahan sampah, sehingga menyebabkan kerusakan pada wadah pemilahan sampah Aspek Operasional Masih ada warga yang membakar, menimbun/menumpuk sampah sistem pewadahan yang digunakan belum menggunakan metode pemilahan ketersediaan jumlah tong sampah masih sangat kurang dengan jumlah kebutuhan (sumber referensi: BPS dan penyesuaian)
2.3.2 Sasaran Pembangunan Persampahan Tabel 2.12 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Persampahan Persampahan Tujuan: 1) Meningkatkan akses pengelolaan sampah di wilayah perkotaan sebesar 100% yang meliputi pengelolaan sampah di sumbernya menjadi 50% dan pengelolaan Akhir persampahan menjadi 50%. 2) Meningkatkan akses pengelolaan sampah disumbernya di wilayah pedesaan sebesar 100%. 3) Tercapaianya SPM Pengolahan sampah pada tahun 2019 Sasaran: 1) Peningkatan Pelayan persampahan dari 40% menjadi 100% di tahun 2019 serta Peningkatan Cakupan Layanan Persampahan.
Tabel 2.13 Rencana Pengembangan Jangka Menengah Persampahan
No A 1 2 B 1 2 3 4
Sistem
Cakupan Layanan Eksisting (%)
Penanganan Langsung Kawasan 10% Komersil Pengolahan 5% Berbasis Masyarakat Penanganan Tidak Langsung Permukiman 60% Pasar/ Terminal 70% Jalan 30% Tempat Sosial, 50% Sarana Umum lain Sumber : SSK Bab II
Jangka Pendek
Target Cakupan Layanan (%) Jangka Jangka Menengah Panjang
20%
40%
80%
10%
30%
75%
70% 80% 40% 60%
80% 100% 80% 80%
100% 100% 100% 100%
Permasalahan persampahan berdasarkan hasil analisis studi EHRA terkait masalah pengelolaan sampah untuk klaster 3 mencakup wilayah Kelurahan Ketsoblak, Desa Tamedan, Desa Ohoitel, seluruh desa Kecamatan Tayando tam, Kecamatan Pulau-pulau Kurd an Kecamatan Pulaupulau Kur Selatan hamprr seluruh wilayah tersebut tidak memadai pengelolaanya. Untuk permasalahan frekwensi pengangkutan sampah dan pengolahan samapah setempat, 97% mencakup hampir sebagian besar wilayah Kecamatan Dullah Selatan tidak memadai. Tahapan pengembangan Sub Sektor Persampahan, berdasarkan hasil analisis, Terbagi manjadi 3 Zona diantaranya Zona I merupakan kawasan peningkatan cakupan layanan TPST, TPS mencakup wilayah Kelurahan Ketsoblak dan Desa Masrum Kecamatan Dullah Selatan, Desa Fiditan, Desa Ohoitel, Ohoitahit, Desa
Labetawi dan Desa Tamedan Kecamatan Dullah Utara. semua desa Kecamatan Tayando Tam, Pulaupulau Kurd an Kecamatan Pulau-pulau Kur Selatan. Zona II dalam tahapan pengembangan Sub Sektor Persampahan mencakup wilyaha Desa Tual, Kelurahan Masrum, Kelurahan Lodar El Kecamatan Dullah Selatan dan Desa Ngadi Kecamatan Dullah Utara berdasarkan permasalahan wilayah-wilayah tersebut pada dasarnya memiliki sarana prasarana persampahan namun dalam pengembangannya perlu diadakan pemeliharaan secara berkala. Untuk itu di kawasan Zona II (Tahapan Pengembangan Jangka Menengah) perlu diadakan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan sarana prasaran persampahan. Zona III, merupakan pemgelolaan persampahan secara mandiri oleh masyarakat atau secara umum belum terlayani pengelolaan persampahan yang mencakup wilayah Desa Dullah dan Desa Dullah Laut. Kecamatan Dullah Utara secara keseluruhan ketiga desa tersebut masuk zona III atau penanganan jangka Menengah – Panjang.
2.3.3. Kerangka Kerja Logis Persampahan TUJUAN DAN SASARAN NO
B
PERMASALAHAN MENDESAK
ISU-ISU STRATEGIS
TUJUAN
SASARAN
TARGET CAPAIAN
INDIKATOR
PROGRAM NILAI DATA DASAR
SUMBER DAN TAHUN DATA DASAR
STRATEGI
PROGRAM
KEGIATAN
SUB SECTOR PERSAMPAHAN PENGELOLAAN SAMPAH DARI SUMBERNYA
1 2 3 4
1
60% Masyarakat masih belum terlayani oleh sistem pengelolaan persampahan yang memadai
Masyarakat sudah Masyarakat belum seluruhnya Universal Akses di melakukan pemilahan melakukan pemilahan sampah akhir tahun 2019 sampah setempat pada setempat tahun 2019
82,3 % (52.863 Jiwa) melakukan pemilahan sampah
Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengolah sampah setempat dengan melakukan pelatihan-pelatihan di desa-desa agar volume sampah dapat diminimalisir
Adanya gerakan pemilahan sampah dari sumbernya
5 6 7 8 9
2
57,2% Berkurangnya volume Adanya sarana masyarakat sampah yang belum prasarana Universal Akses di perkotaan tertangani dari 57.2% persampahan untuk akhir tahun 2019 terlayani sistem menjadi 0% pada tahun menangani sampah pengelolaan 2019 masyarakat sampah yang baik
57.2% masyarakat perkotaan yang sampah rumah tangganya terlayani karena kurangnya armada
PROMOSI, KAMPANYE DAN EDUKASI PERSAMPAHAN PENGELOLAAN SAMPAH Penambahan sarana-prasarana DARI STASIUN ANTARA sampah seperti gerobak SAMPAI TPA sampah biasa/bermotor, konteiner, tempat sampah, dump truk, arm roll.
9 unit gerobak, 4 unit bak sampah biasa, 9 unit konteiner, 4 unit dump truk, 3 unit truk arm roll
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TPA KAB./KOTA
3
TPA Eksisting masih menggunakan sistem "Open Dumping"
Masih terhambatnya pembangunan TPA Baru
Universal Akses di akhir tahun 2019
Tersedianya TPA Baru
1 Unit TPA
Adanya TPA Baru tahun 2018
1 Unit TPA dengan Sistem "Controll Landfill"
Badan Lingkungan Hidup
Pembangunan TPA dengan Sistem "Controll Landfill"
10 11 12 1 2
Penyuluhan tentang persampahan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat Kampanye pengurangan sampah dari sumbernya Kampanye tatacara dan gerakan pemilihan sampah dari sumbernya Pengadaan Tempat Sampah Terpilah untuk Rumah Tangga Pengadaan Tempat Sampah terpilah ditempat umum/jalan Pembentukan Pokmas baru ditingkat RT/RW tentang pengolahan sampah Pembentukan kader warga peduli lingkungan di setiap kelurahan Pelatihan 3R bagi aparat pengelola persampahan Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW Pengadaan keranjang sampah komposter Pengadaan Gerobak Sampah Pengadaan Gerobak Sampah bermotor Promosi Program 3R Kampanye dan Edukasi Persampahan
1. TPS 3R 1 Pembentukan lembaga pengelola TPS 3R 2 Pelatihan bagi pengelola TPS 3R 3 Supervisi dan Pembangunan TPS 3R 4 Operasi dan Pemeliharaan TPS 3R 2. Alat Angkut Stasiun antara dan TPA 1 Pengadaan Dump Truck 2 Pengadaan Kontainer 3 Pengadaan Amroll Truck 1. Penyusunan Studi Kelayakan TPA 2. Penyusunan Studi Lingkungan 3. Sosialisasi "Rencana" Pembangunan TPA/TPA kepada 4. Pembebasan Lahan 5. Penyusunan DED TPA 6. Sosialisasi Pembangunan TPA kepada masyarakat 7. Supervisi dan Pembangunan TPA Pembangunan prasarana dasar/Fasilitas Umum a TPA Pembangunan Fasilitas Perlindungan Lingkungan b TPA c Pembangunan Fasilitas Penunjang TPA d Pengadaan Fasilitas Operasional TPA 8. Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan TPA/Unit 9. Pelatihan Pengelolaan TPA 10. Penyuluhan dan Bimbingan kepada masyarakat 11. Penyusunan Perda Pengelolaan TPA 12. Pemantauan dan Evaluasi TPA/TPA Regional pada 13. Operasi dan Pemeliharaan TPA dan fasilitasnya
2.3.4. Prioritas Pembangunan Persampahan Tabel 2.14 Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Persampahan
Score (dan bobot) No
Penerima Permasalahan Persepsi Pro-poor Score total mendesak Pokja manfaat
Program
25%
25%
25%
25%
Urutan prioritas
1.
Penyuluhan, Kampanye dan Edukasi Persampahan
3
4
4
4
3,75
1
2.
Pengadaan Gerobak Sampah
4
4
4
3
3,75
1
3.
Pengadaan kontainer Sampah
4
4
4
2
3,50
1
4.
Penyusunan Dokumen Perencanaan Persampahan
2
4
4
3
3,25
1
5.
Pembangunan TPST 3R dan fasilitasnya
4
2
3
3
3,00
1
6.
Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW
4
2
3
3
3,00
1
7.
Penyusunan Perda Pengelolaan Persampahan
3
2
2
1
2,00
2
8
Pembangunan TPA Baru
4
3
4
4
3,75
1
9.
Pengadaan Amroll Truck
1
2
3
1
1,75
3
10.
Pembangunan Landasan Kontainer
2
2
2
1
1,75
3
2.4. Drainase 2.4.1 Permasalahan Mendesak Drainase Tabel 2.15 Permasalahan Mendesak Drainase Aspek Teknis User Interface:
Data Genangan: No. 1.
Penampungan / Pengolahan Awal:
Kota Tual
Luas Genangan (Ha) 848 m2
Jumlah
848 m2
Lokasi Genangan
Lama Genangan (jam) 30 Menit – 1 Jam
Tinggi Genangan (cm) 40 Cm
grey water masih bercampur dengan saluran drainase, belum ada sumur resapan
Pengangkutan / Pengaliran: Data lain berdasarkan hasil EHRA Juni 2013: Dokumen Perencanaan
Pada umumnya, sistem drainase masih menjadi satu antara pembuangan air hujan (pematusan air hujan) dan saluran limbah rumah tangga (grey water). Akses masyarakat terhadap sarana drainase masih rendah Belum tersedianya master plan dan dokumen perencanaan lainnya
Aspek Non-Teknis Aspek Legal/kebijakan Belum ada Perda yang mengatur masalah pengelolaan drainase sungai dan daerah aliran sungai Masih Rendahnya perhatian ( political will ) terhadap sungai khusunya di Kota Tual Aspek Kelembagaan Sudah ada SKPD yang bertugas mengelola drainase (Dinas BLHK dan PU) /institusi/ manajemen Belum jelasnya pembagian tugas dalam pengelolaan drainase Primer Aspek Pemberdayaan / Perilaku warga yang masih sering membuang sampah dan air limbah ke PMJK drainase Perilaku warga yang membuat bangunan tambahan di atas drainase Aspek Komunikasi & Perlu media sosialisasi & komunikasi yang berfungsi dalam pemanfaatan Media drainase primer Aspek Keterlibatan Dunia Belum ada perusahaan yang membangun drainase primer melalui dana Usaha CSR Aspek Ekonomi / Dukungan dana dari pusat APBN ( pembangunan talud baru) dan Keuangan rehabilitasi drainase primer Sudah ada penganggaran dari pemda APBD ( pembagunan talud penahan drainse primer Kurangnya pembiayaan untuk pemeliharaanlingkungan sungai dalam Kota Kolaka yang bersumber dari APBD
Contoh: Gambar 2.4 Lokasi Genangan (Buat dalam kertas minimal A3 dengan Skala minimal 1 : 50.000)
2.4.2 Sasaran Pembangunan Drainase Tabel 2.16 Resume Tujuan dan Sasaran Utama Pembangunan Drainase Drainase Tujuan: 1) Tercapainya SPM untuk drainase pada tahun 2019, termasuk layanan pada kawasan permukiman MBR 2) Tersedianya dokumen Masterplan Drainase pada tahun 2015 3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana drainase menjadi 100% di akhir tahun 2019 4) Berkurangnya Luas Genangan di akhir tahun 2019
Sasaran: 1) Meningkatkan prosentase saluran drainase yang berfungsi baik dari 15% menjadi 100% pada tahun 2019
Tabel 2.17 Rencana Pengembangan Jangka Menengah Drainase No
Sistem
CakupanLayanan Eksisting (%)
1 2 3
TERSIER SEKUNDER PRIMER
30 40 50
Target CakupanLayanan (%) Jangka Jangka Jangka Pendek Menengah Panjang 50 70 100 50 70 100 60 80 100
Tahapan pengembangan darianse, berdasarkan hasil analisis, dibagi dalam beberapa zona, yaitu pelayanan penuh jangka pendek, jangka mengah, dan jangka panjang. Dengan memperhatikan permasalahan yang mencakup wilayah resiko draidase dalam buku putih sanitasi Kota Tual maka tahapan pengembangan sub sector drainase Kota Tual Zona I merupakan penanganan jangka pendek – menengah terhadap genangan dan pemeliharaan drainase yang melingkup beberap wilayah diantaranya: Desa Tual, Kelurahan Masrum, Kelurahan Lodar El Kecamatan Dullah Selatan, dan Desa Ngadi Kecamatan Dullah Utara. Zona II merupakan penanganan jangka menengah – panjang berada di wilayah Desa Taar, dan kelurahan ketsoblak Kecamatan Dullah Selatan; Desa Ohoitel, Ohoitahit, Fiditan, Labetawi, dan Desa Tamedan Kecamatan Dullah Utara; seluruh desa di Kecamatan Tayando Tam, Kecamatan Pulaupulau Kur, dan Kecamatan Pulau-pulau Kur Selatan. Zona III merupakan penanganan jangka panjang berada di wilayah Desa Dullah dan Desa Dullah Laut Kecamatan Dullah Utara, dalam pengembangannya mencakup pengembangan system jaringan drainase primer, sekuder dan tersier. Berdasarkan permasalahan drainase, wilayah-wilayah tersebut tidak memiliki lokasi genangan sehingga dikategorikan dalam wilayah pengembangan jangka panjang.
2.3.3. Kerangka Kerja Logis Drainase TUJUANDANSASARAN NO
PERMASALAHAN MENDESAK
ISU-ISU STRATEGIS
TUJUAN
SASARAN
TARGET CAPAIAN
INDIKATOR
PROGRAM NILAI DATA DASAR
SUMBER DANTAHUN DATA DASAR
STRATEGI
PROGRAM
KEGIATAN
C SUB SECTOR DRAINASE Penanganan drainase bersifat parsial Kurangnya pemeliharaan saluran drainase 85% masyarakat belum Saluran drainase yang ada 1 terlayani sistem drainase belum tertata dengan baik yang memadai.
1 DED Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan
meningkatkan prosentase saluran Universal Akses di drainase yang berfungsi akhir tahun 2019 baik dari 15% menjadi 100% pada tahun 2019
85% masyarakat terlayani sitem drainase yang baik pada tahun 2019
PEMBANGUNANSALURAN DRAINASE PRIMER DAN SEKUNDER Berkurangnya genanga air di Belum ada kawasan perkotaan, kawasan permukan.
2
Masih rendahnya kesadaran masyarakat
Supervisi dan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan
Buku Putih Membangun saluran-saluran Sanitasi 2014 baru di kawasan permukiman 1 DED Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan REHABILITASI SALURAN DRAINASE PRIMER
Kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir atau genangan yang terjadi
Meningkatkan kesadaran Tingkat kesadaran masyarakat masyarakat dalam pengelolaan drainase dalam yang masih rendah pengelolaan drainase tahun 2019
2
2
Masyarakat menggunakan saluran 1 Paket drainase sesuai dengan fungsinya tahun
Saluran drainase berfungsi dengan baik
Belum ada
Dinas PU tahun 2014
Sosialisasi, kampanye dan edukasi terhadap pentingnya sadar lingkungan dengan penggunaan drainase sesuai dengan fungsinya.
Supervisi dan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
1 Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan PEMELIHARAAN SALURANDRAINASE SEKUNDER 2 Pengerukan Sedimen Saluran Drainase Lingkungan
2.4.3 Prioritas Pembangunan Drainase Tabel 2.18 Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Drainase No
Program
Score (dan bobot) Penerima manfaat
Permasalahan mendesak
Persepsi Pokja
Pro-poor
25%
25%
25%
25%
Score total
Urutan prioritas
1.
Penyusunan Masterplan Drainase Kota Tual
4
4
4
4
4,00
1
2.
Pembangunan Saluran Drainase Primer
3
4
4
3
3,50
1
3.
Pembangunan Saluran Drainase Sekunder
4
3
3
4
3,50
1
4.
Pembangunan Saluran Drainase Tersier
2
3
3
4
3,00
2
BAB III RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI
3.1
Rencana Kegiatan Air Limbah Rencana kegiatan air limbah di Kota Tual diarahkan pada sasaran yang tingkat resiko sanitasinya yang cukup tinggi, dimana masih ada masyarakat yang masih BABs. Berdasarkan studi EHRA yang persentasi yang masih BABs sebesar 47,3%. Dan juga meningkatkan pembangunan septic tank yang tidak layak menjadi layak dan aman sebanyak jumlah KK yang membutuhkannya, yakni sebanyak 5.694 KK.
3.1.1
Sarana dan Prasarana (Fisik) Air Limbah Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S): Sistem individual dan komunal yang akan dibangun meliputi: MCK, MCK++ dan Septiktank komunal kurang dari atau sama dengan 10 SR baik yang berbasis masyarakat maupun berbasis kelembagaan. Pembangunan MCK, MCK++ dan Septiktank Komunal akan difokuskan pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan pro poor.
Rencana Sistem Pengeloaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T): Rencana Sistem Terpusat (of-site): sistem komunal Sistem individual dan komunal yang akan dibangun meliputi: MCK, MCK++ yang berbasis masyarakat maupun berbasis kelembagaan, tangki septic komunal dan stimulan tangki septik keluarga. Pembangunan MCK, MCK++ dan Septic tank yang aman akan difokuskan pada daerah-daerah yang mempunyai kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kawasan perkotaan di Kota Tual merupakan kawasan dengan kepadatan yang cukup tinggi, dengan variasi kepadatan tersebar di 3 kelurahan. Dari hasil studi EHRA, bahwa penanganan sub sector Air limbah perlu di perhatikan dan harus terfokus pada penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
BAB III RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN SANITASI
Proses internalisasi dan sinkronisasi terkait semua usulan Program dan Kegiatan Prioritas, dan penganggaran baik internal Kota Tual maupun pada tingkat Provinsi Maluku dan pusat dalam rangka optimasi dan kepastian implementasi. Hasil dari sosialisasi dan sinkronisasi dengan berbagai tingkat dan pihak yang peduli sanitasi tersebut, telah disepakati pemahaman bersama dan komitmen dalam bentuk dukungan untuk implementasi Daftar Program Kegiatan dan penganggaran Sanitasi untuk implementasi Jangka Menengah. Komitmen dari masing-masing sumber pendana ini bersifat kesepakatan dukungan dan alokasi penganggaran, tetapi dipahami bersama bahwa untuk tindak lanjutnya tetap akan dievaluasi dan mengacu berdasar sistem penganggaran formal tahunan dan peraturan penganggaran yang berlaku sah dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan ini sebagai prioritas dan acuan utama. 4.1
REKAPITULASI ANGGARAN Rekapitulasi ini merupakan rekapitulai berdasarkan dari total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kota Tual dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kota Tual, APBD Provinsi Maluku, APBN) maupun jenis kegiatan (air limbah, persampahan, drainase dan PHBS). Rekapitulasi Anggaran per Sumber Pendanaan dan Rekapitulasi Anggaran per Komponen Sanitasi dapat dilihat pada tabel 4.1. dan tabel 4.2. sebagai berikut : Tabel 4.1. : Rekapitulasi Anggaran per Sumber Pendanaan Sumber No. Pendanaan A. Pemerintah 1 APBD Kab/Kota 2 3
Total Anggaran
2020
2015
2016
2019
43,438
16,569
8,116
16,730
9,559
-
-
15,000
12,317
-
1,200
1,200
22,717
12,500
34,817
-
72,434
44,638
17,769
45,833
41,547
44,376
6,584
200,747
6,584
100,996
APBD Provinsi 27,317
APBN
Jumlah A B.
Tahun Anggaran 2017 2018
1
NonPemerintah CSR Swasta
2
Masyarakat
Jumlah B Total (A + B)
44,638
17,769
45,833
41,547
44,376
6,584
200,747
Sumber : Bappeda dan diolah Pokja Sanitasi Kota Tual, Tahun 2015. Tabel 4.2. : Rekapitulasi Anggaran per Komponen Sanitasi 2016
Tahun Anggaran 2017 2018
11,636
42,543
4,283
2,240
41,370
1,850
1,050
44,638
17,769
45,833
Uraian No. Kegiatan 1 Air Limbah
2015 -
2
Persampahan 3,268
3
3,638
2019
Total Anggaran
2020
5,744
6,584
70,145
24,587
-
58,965
13,322
14,045
-
71,637
41,547
44,376
6,584
200,747
24,587
Draianse
Jumlah Sumber : Bappeda dan diolah Pokja Sanitasi Kota Tual, Tahun 2015.
4.2.
INDIKASI PENDANAAN PEMERINTAH
4.2.1. APBD Kota Tual Rekapitulasi anggaran dari sumber pendanaan APBD Kota Tual yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 4.3. sebagai berikut : Tabel 4.3. : Rekapitulasi Anggaran Sumber Perdanaan APBD Kota Tual No.
Uraian Kegiatan 2015
1 2 3
2016
Tahun Anggaran 2017 2018 2019
Total Anggaran
2020
Air Limbah -
11,636
4,826
2,638
4,744
2,068
3,083
2,240
12,270
2,270
41,370
1,850
1,050
1,822
2,545
43,438
16,569
8,116
16,730
9,559
6,584
30,428
Persampahan 21,931
Drainase
Jumlah
Sumber : Bappeda dan diolah Pokja Sanitasi Kota Tual, Tahun 2015.
6,584
48,637 100,996
4.2.2. APBD Provinsi Maluku Rekapitulasi anggaran dari sumber pendanaan APBD Provinsi Maluku yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 4.4. sebagai berikut : Tabel 4.4. : Rekapitulasi Anggaran Sumber Perdanaan APBD Provinsi Maluku
No. Uraian Kegiatan 1 Air Limbah 2
2015
Tahun Anggaran 2017 2018 2019
2016 -
-
-
-
15,000
Total Anggaran
2020
-
-
-
15,000
-
- 12,317
-
-
12,317
-
15,000 12,317
-
Persampahan
3 Drainase Jumlah 27,317
Sumber : Bappeda dan diolah Pokja Sanitasi Kota Tual, Tahun 2015. 4.2.3. APBN Rekapitulasi anggaran dari sumber pendanaan APBN Pemerintah Pusat yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 4.5. sebagai berikut : Tabel 4.5. : Rekapitulasi Anggaran Sumber Perdanaan APBN
No. Uraian Kegiatan 1 Air Limbah 2 3
Tahun Anggaran 2016 2017 2018
2015
2019
Total Anggaran
-
-
22,717
1,000
1,000
24,717
1,200
1,200
-
-
22,317
24,717
-
-
-
11,500
11,500
23,000
1,200
1,200
22,717
12,500
34,817
Persampahan Drainase
Jumlah
Sumber : Bappeda dan diolah Pokja Sanitasi Kota Tual, Tahun 2015.
72,434
4.3.
RENCANA PENDANAAN NON-PEMERINTAH
4.3.1. Potensi Kontribusi CSR Rekapitulasi potensi anggaran dari sumber pendanaan swasta/CSR yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 4.6. sebagai berikut : Tabel 4.6. : Rekapitulasi Anggaran Sumber Perdanaan Partisipasi Swasta/CSR No
Uraian Kegiatan
1
Air Limbah
2
Persampahan
3
Drainase
Tahun Anggaran(Rp. Juta) 2015
2016
2017
2018
2019
Total Anggaran
Jumlah Sumber : Bappeda dan diolah Pokja Sanitasi Kota Tual, Tahun 2015
4.3.2. Potensi Kontribusi Masyarakat Rekapitulasi potensi anggaran dari sumber pendanaan masyarakat yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 4.7. sebagai berikut : Tabel 4.7. : Rekapitulasi Anggaran Sumber Perdanaan Partisipasi Masyarakat No
Uraian Kegiatan
1
Air Limbah
2
Persampahan
3
Drainase
Tahun Anggaran(Rp. Juta) 2015
2016
2017
2018
2019
Total Anggaran
Jumlah Sumber : Bappeda dan diolah Pokja Sanitasi Kota Tual, Tahun 2015.
4.4.
FUNDING-GAP
Pada data kemampuan anggaran dan komitmen Kota Tual pada penganggaran pembangunan sanitasi dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan sanitasi yang direncanakan terjadi Funding
Gap. Funding Gap dimana jumlah anggaran yang dibutuhkan jauh lebih besar daripada yang tersedia. Funding Gap APBD Kota Tual dapat dilihat pada tabel 4.8. sebagai berikut : Tabel 4.8. : “Funding Gap” APBD Kota Tual No
Uraian
1
Kebutuhan Pendanaan
2
Kemampuan
Tahun Anggaran(Rp. Juta) 2015
2016
2017
2018
Total 2019
Anggaran
Pendanaan 3
Selisih (Rp)
4
Selisih (%)
Sumber : Bappeda dan diolah Pokja Sanitasi Kota Tual, Tahun 2014.
Tabel 4.9 Daftar pendek sumber pendanaan negara-negara donor, lembaga-lembaga keuangan internasional, LSM dan lain-lain yang potensial No. Lembaga Donor 1. IndII (AusAid)
Potensi kegiatan yang sesuai untuk didanai - Air Limbah Sistem terpusat skala kawasan (200 – 400 SR) - ITF skala kawasan -
2. 3. Dst. Sumber : Bappeda dan diolah Pokja Sanitasi Kota Tual, Tahun 2014.
Tabel 4.10: Daftar perusahaan penyelenggara CSR yang memiliki potensi berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Kota No.
Nama Perusahaan (CSR)
Alamat
1. 2. 3. Dst. Sumber : Bappeda dan diolah Pokja Sanitasi Kota Tual, Tahun 2014.
Potensi kegiatan
BAB V RENCANA IMPLEMENTASI
Sesuai dengan kesepakatan pendanaan yang telah disepakati, beberapa pekerjaaan akan diimplementasi kan dengan dukungan Jasa Pengadaan, baik berupa pengadaan Barang ataupun Jasa. Sub bab berikut berisi “daftar centang” persiapan tersebut, a.l dalam bentuk daftar centang ketersediaan Deskripsi Singkat Program/Kegiatan, yang diperlukan sebagai materi acuan penyiapan dokumen Kerangka Acuan Kerja untuk proses Pelelangan oleh para Pemegang Mata Anggaran Terkait. Hal lain kebutuhan Daftar Centang terutama terkait Kriteria Kesiapan alokasi pendanaan dan administrasi pendukung lainnya. Penunjukan Dinas/Person Penanggung Jawab untuk melakukan koordinasi dan tindak lanjutan perlu disepakati sejak awal 5.1
Kondisi Kesiapan Pelaksanaan Kesiapan di dalam pelaksanaan program dan kegiatan sanitasi di Kota Tual dipersiapkan berdasarkan kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran serta Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur sanitasi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran. Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran di dasarkan pada kesiapan dokumen-dokumen rencana pembangunan dan penganggaran daerah. Adapun dokumen-dokumen yang yang menjadi acuan dalam kesiapan mekanisme penganggaran ini adalah sebagai berikut : 1. Renja SKPD. 2. Musrenbang. 3. RPI2JM. 4. Konreg. 5. RKA. 6. DPA. Di Kota Tual Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran baik untuk tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel 5.1 dan tabel 5.3. b. Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur. Sedangkan untuk kesiapan inplementasi infrastruktur didasarkan pada hal berikut ini : 1. Master Plan
2. Review RPI2JM. 3. Dokumen FS. 4. Dokumen Study Lingkungan. 5. DED 6. Lahan 7. Kesiapan Masyarakat 8. Kesiapan Instansi/Pengelola.
Tabel 5.1 Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran (2016) (khusus sumber dana dari Pemerintah)
Kegiatan 1 AIR LIMBAH Penyusunan masterplan air limbah Peningkatan Kualitas dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Stimulan Jamban Keluarga) Sambungan Rumah Pembangunan sewer dan RBC Pembangunan IPLT Pelatihan teknis pengelolaan air limbah Bantek pengelolaan air limbah Pendampingan masyarakat pengelolaan air limbah Pengadaan Truc tinja PERSAMPAHAN Penyusunan Masterplan Persampahan Penyuluhan, Kampanye dan Edukasi Persampahan Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW Pembangunan TPST 3R Sidomukti dan fasilitasnya Pembentukan dan Pelatihan KSM Pengelola TPST 3R Studi Kelayakan TPA Studi UKL/UPL TPA Pembebasan Lahan untuk TPA Pengadaan Amroll Truck 2 unit
Pemegang Mata Anggaran 2
Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Reguler APBN PU Renja Musren RKA DPA SKPD bang RPIJM Konreg 3 4 5 6 7 8
Dinas PU
V
V
X
X
V
BLH
V
V
X
X
V
BLH Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU Dinas PU BLH BLH
X V X X V V X X
V V V V V V V V
V X V V V X V V
V X V V X X V V
V
DKP Diskes DKP Satker PLP Satker PLP Dinas PU KLH BKAD DKP
V
V
V
V
-
V V V V V V V V
V V V V V V V V
X X V V V V V X
X X V V V V V X
V V V V V V V V
V V V V V
Penanggung Jawab / Tindak Lanjut 9
-
Dinkes
-
BLH PU PU PU PU PU, BLH BLH
-
DKP Dinkes DKP Satker, PU, DKP Satker, DKP PU, DKP PU, DKP, KLH BKAD, BPN DKP
BLH
Pemegang Mata Anggaran
Kegiatan
1 2 DRAINASE Review Masterplan Sistem Drainase Dinas PU Perencanaan Detail Sal. Drainase Primer Dinas PU Catatan: Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi.
Penanggung Jawab / Tindak Lanjut
Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Reguler Renja SKPD 3
Musren bang 4
V V
V V
APBN PU RPIJM Konreg 5 6 X V
X V
RKA
DPA
7
8
9
V V
-
Dinas PU Dinas PU
Keterangan: “ V ” : Sudah ada/siap; “- ” : Tidak ada/belum siap; “ X ” : Tidak perlu Kolom 9: Person / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan. - Para “Penanggung Jawab” berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja – tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut.
Tabel 5.2 Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur tahun (2016) (khusus sumber dana dari Pemerintah) Rencana Kegiatan (sesuai dengan MPS) 1 AIR LIMBAH Pembangunan IPAL Komunal dan Jaringannya 2 unit (SANIMAS) Sambungan Rumah Pembangunan MCK++ 2 unit (SANIMAS) Pembangunan MCK 3 unit (SANIMAS) PERSAMPAHAN Pembangunan TPS 3 Pembangunan Landasan Kontainer 2 lokasi DRAINASE Pembangunan Sal. Drainase
Kesiapan Penanggung jawab/ Tindak Lembaga lanjut Pengelola
Lokasi
Master plan
Review RPIJM
Dok. FS
Dok. Studi Lingkungan
DED
Lahan
Kesiapan Masy.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
X
V
X
X
X
-
-
-
Dinas PU
X X X
V V V
X X X
X X X
X X X
-
-
-
Dinas PU Dinas PU Dinas PU
V
X
X
-
-
V
-
X
V
X
X
X
V
V
V
Dinas PU dan BLH Dinas PU
V
V
X
X
X
V
V
-
Dinas PU
X
-
Catatan: Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi.
Keterangan: - “V” : Sudah ada/siap; “-” : Tidak ada/belum siap; “X” : Tidak perlu - Kolom 11: Orang / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan. - Para “Penanggung Jawab” berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja – tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut.
Tabel 5.3 Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran 2017 (khusus sumber dana dari Pemerintah) Kegiatan
Pemegang Mata Anggaran
Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Reguler APBN PU Renja Musren RKA DPA SKPD bang RPIJM Konreg 3 4 5 6 7 8
1 2 AIR LIMBAH Pemicuan (IPP-STBM) Dinkes Pemantauan Kualitas Air Sumur Gali/Air Tanah KLH Pembangunan IPAL Komunal dan Jaringannya 3 unit Satker PLP (SANIMAS) Sambungan Rumah Dinas PU Satker Perumahan Pembangunan MCK 3 unit (SANIMAS) Dst.................................................. PERSAMPAHAN Diskes Pemicuan (IPP-STBM) Satker PLP Pembangunan TPS 3R Dinas PU Pembangunan TPA DKP Pengadaan Amroll Truck 2 unit DRAINASE Pembangunan Sal. Drainase Primer Dinas PU Pembangunan Sal. Drainase Primer Satker PLP Catatan: Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi.
Penanggung Jawab / Tindak Lanjut 9
V V
V V
X X
X X
-
-
Dinkes KLH
X
V
V
V
-
-
PU
V X
V V
X V
X V
-
-
PU PU
V V V V
V V V V
X V V -
X V V -
-
-
Dinkes Satker, PU, DKP PU, DKP DKP
V X
V V
V -
V -
V -
-
Dinas PU Dinas PU
Keterangan: - “V” : Sudah ada/siap; “-” : Tidak ada/belum siap; “X” : Tidak perlu - Kolom 9: Person / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan. Para “Penanggung Jawab” berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja – tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut Tabel 5.4: Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur tahun n+3 (khusus sumber dana dari Pemerintah) Rencana Kegiatan (sesuai dengan MPS) 1 AIR LIMBAH Pembangunan IPAL Komunal dan Jaringannya 3 unit (SANIMAS) Sambungan Rumah Pembangunan MCK++ 3 unit (SANIMAS) Pembangunan MCK 3 unit (SANIMAS) PERSAMPAHAN Pembangunan TPS 3R
Lokasi
Master plan
Review RPIJM
Dok. FS
Dok. Studi Lingkungan
DED
Lahan
Kesiapan Masy.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
X
V
X
X
X
-
-
-
Dinas PU
X X X
V V V
X X X
X X X
X X X
-
-
-
Dinas PU ...... ........
X
V
X
X
-
-
-
-
V
V
-
V
-
-
Dinas PU dan BLH Dinas PU
X
X
-
V
-
V
Dinas PU
Pembangunan TPA V V DRAINASE Pembangunan Sal. Drainase V V Catatan: Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi.
Kesiapan Penanggung Lembaga jawab/ Tindak Pengelola lanjut
Keterangan: - “V” : Sudah ada/siap; “-” : Tidak ada/belum siap; “X” : Tidak perlu - Kolom 11: Orang / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan. - Para “Penanggung Jawab” berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja – tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut
5.1.1
Studi & Disain, dan Dokumen Tender.”
Tabel 5.3: Kriteria Kesiapan Studi dan Perencanaan Teknis (contoh) No. 1 4
Tahun Implementasi
Studi dan Perencanaan Teknis
Lokasi
Pelaksana
UKL/UPL IPLT 2016 Konsultan AMDAL TPA Controll Landfill 2018 Konsultan Catatan: Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi.
5.1.2
ToR
SKPD Penanggung jawab
tersedia belum ada
Bappeda Bappeda
Pembebasan Lahan dan Resettlement .
Tabel 5.4: Identifikasi Permasalahan Lahan No. 1 2
Kegiatan
Lokasi
Luas
Land Use
Kendala
Penanganan
SKPD Penanggung jawab
IPLT baru Permukiman TPA baru Kebun/Hutan Normalisasi Permukiman saluran Catatan: Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi.
3
5.1.3
Kesiapan Organisasi Pengelola.
Tabel 5.5: Pembentukan dan/atau Penguatan Organisasi Pengelola No. 1 2 3 4
Kegiatan
Lokasi
Instansi
Kendala
IPLT baru DINAS PU Ada, tapi belum efektif TPA baru DINAS PU Belum terbentuk MCK Komunal KSM Perlu penguatan IPAL Kawasan/Kota DINAS PU Belum terbentuk Catatan: Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi.
Keterangan Instansi baru Instansi baru
Gambar 5.1: Rencana Kerja Pokja Tahun 2017 No. 1. 2.
3.
4.
5. 6.
Kegiatan Monev Tahunan
Jan
Feb
Mar
Rapat Koordinasi Reguler Pengawalan Penganggaran Sumber APBD - Musrenbang Desa - Musrembang Kec. - Forum SKPD – Renja SKPD - Murembang Kab./Kota - Penetapan RKPD - KUA PPAS - Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD - Asistensi RKA-SKPD & RAPBD Up-dating Tahunan - Updating Program dan Kegiatan (Lampiran C) - Internalisasi hasil up-dating program dan kegiatan - Penyerahan hasil up-dating ke Pokja Provinsi - Pembahasan program dan kegiatan tahun depan dan 2 tahun kedepan (Lampiran C) - Kesiapan Implementasi (Tabel 5.1 s/d 5.4) - Rencana Kerja Tahunan (Gambar 5.1) Persiapan Konreg Tahun Depan - Review RPIIJM Kab./Kota - Konsolidasi Usulan RPIIJM Kab./Kota - Identifikasi dan Penyaringan Usulan Kegiatan - Sinkronisasi Tingkat Provinsi - Penyiapan Memorandum Program Provinsi - Legalisasi Memorandum Program Provinsi Pengawalan kelengkapan Readiness Criteria Pemasaran Program dan Kegiatan (Funding Gap) Catatan: Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi.
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nop
Des
Penanggungjawab/ Pengawalan Pokja Kab./Kota Sekda & ....... Sekda & ....... Sekda & ....... Sekda & ........ TAPD & ........ TAPD TAPD TAPD TAPD Pokja Kab./Kota Pokja Kab./Kota Pokja Kab./Kota Pokja Kab./Kota, Prov. & Satker terkait Pokja Kab./Kota Pokja Kab./Kota Dinas PU & Bappeda Dinas PU & Bappeda Satker Prov. Dinas PU & Bappeda Dinas PU & Bappeda Dinas PU & Bappeda SKPD terkait Pokja Kab./Kota
