WALIKOTA TUAL PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TUAL, Menimbang :
a.
b.
c.
Mengingat :
1.
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akural pada Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan Pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa ketentuan pada Bab I Pasal 1; Bab III Pasal 14, Pasal 15 ayat (5) dan ayat (6); Bab IV Pasal 34 ayat (2) huruf k, huruf n, huruf r, huruf t dan huruf u; Pasal 47; Bab V Pasal 73 ayat (3); Pasal 74 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 75 ayat (2) huruf a, huruf d, dan huruf e; Pasal 85 ayat (2); Pasal 90 ayat (2); Pasal 94 ayat (2) huruf b; Bab VIII Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 137 dan Pasal 138, Pasal 153, Pasal 154 s/d Pasal 165, Pasal 166; Bab XII Pasal 192, Pasal 193, Pasal 195, Pasal 196, Pasal 206 danPasal 207; Bab IV Pasal 213 dan Bab XV Pasal 215, Pasal 218 Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditinjau kembali; bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747); 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165); 13.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16.
17.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
20.
21.
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tentang 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
22.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
24.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
25.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26.
27.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
28.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
29.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
31.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan kemampuan keuangan daerah,
32.
33.
34.
35.
36.
37.
penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang Operasional pimpinan DPRD serta tata cara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akural pada Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32); Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 01 Tahun 2008, Seri D); Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2008, Seri D);
38.
Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2008, Seri D);
39.
Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2008, Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL DAN WALIKOTA TUAL, MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan BAB I Pasal 1 diubah sehingga BAB I pasal 1 seluruhnya menjadi sebagai berikut BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang dan tanggung jawab Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan; 4. Kota adalah Kota Tual; 5. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tual dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Walikota adalah Walikota Tual; 7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tual; 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual; 9. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam ponyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah; 10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota; 12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah; 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah; 14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang; 15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah; 16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD; 17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah; 18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah; 19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; 20. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah; 21. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD; 22. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD; 23. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD; 24. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang; 25. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; 26. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; 27. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; 28. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan; 29. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan; 30. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program; 31. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah; 32. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan; 33. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah; 34. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah; 35. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; 36. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; 37. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
38. Defisit Anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan Daerah dan belanja daerah; 39. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya; 40. Sisa Lebih Perhitungan APBD yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran; 41. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali; 42. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang, dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 43. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang, dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 44. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran; 45. Prakiraan Maju (Forwad Estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk Tahun Anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi penyusunan anggaran tahun berikutnya. 46. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun; 47. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun; 48. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun; 49. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD; 50. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD; 51. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran SKPKD selaku BUD; 52. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran; 53. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD selaku BUD; 54. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPASKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;
55. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPA-L adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya; 56. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP; 57. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaskanaan kegiatan atau bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran; 58. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (Revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung; 59. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung; 60. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak sedangkan kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan atau karena kegiatan harus segera dilaksanakan sementara sisa dana UP di Bendahara Pengeluaran tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan tersebut dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan; 61. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diwajibkan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK; 62. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD; 63. SPM Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan; 64. SPM Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan; 65. SPM Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan atau karena kegiatan harus segera dilaksanakan sementara sisa dana UP di Bendahara Pengeluaran tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan tersebut; 66. SPM Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbita SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji; 67. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;
68. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah Dokumen pertanggungjawaban keuangan; 69. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber sebagian atau seluruhnya dari APBD dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah; 70. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas; 71. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak; 72. Ketentuan Pasal 14 ayat (5) diubah sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) PPKD mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota. (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang : a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaraan kas daerah; e. menetapkan SPD; f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman daerah dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota; g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; h. menyajikan informasi keuangan daerah; dan i. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. (3) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. (4) Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, khususnya pajak dan retribusi daerah dilaksanakan oleh Dinas Pengelola Penerimaan Daerah. (5) Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf i dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. (6) Ketentuan pada ayat (4) dan ayat (5) di atas disesuaikan dengan perkembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Tual.
73. Ketentuan pasal 15 ayat (4) diubah dan pasal 15 ayat (5) dihapus sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (1) Pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah dianggarkan dalam RKA-PPKD. (2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dianggarkan dalam RKA-PPKD. (3) Penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKA-PPKD. (4) PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. (5) Dihapus. 74. Ketentuan Pasal 16 dihapus 75. Ketentuan pasal 34 ayat (2) huruf k, huruf n, huruf r, huruf t dan huruf u diubah sehingga pasal 34 berbunyi sebagai berikut: Pasal 34 (1) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. (2) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan rakyat; e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan; g. perhubungan; h. lingkungan hidup; i. pertanahan; j. kependudukan dan catatan sipil; k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; I. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; m. sosial; n. ketenagakerjaan; o. koperasi dan usaha kecil dan menengah; p. penanaman modal; q. kebudayaan; r. kepemudaan dan olah raga; s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; u. ketahanan pangan; v. pemberdayaan masyarakat dan desa; w. statistik; x. kearsipan; y. komunikasi dan informatika; dan
z. perpustakaan (3) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. pertanian; b. kehutanan; c. energi dan sumber daya mineral; d. pariwisata; e. kelautan dan perikanan; f. perdagangan; g. industri; dan h. ketransmigrasian. (4) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. 76. Ketentuan pasal 47 ayat (4) diubah sehingga pasal 47 berbunyi sebagai berikut: Pasal 47 (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. (3) Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (4) Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam jenis bantuan keuangan. 77. Ketentuan pasal 73 ayat (3) diubah sehingga pasal 73 berbunyi sebagai berikut: Pasal 73 (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. (3) Rancangan KUA dan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. (4) Ketentuan pasal 74 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga pasal 74 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 74 (1) KUA serta PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan (2) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kepakatan KUA dan PPAS. (3) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh penjabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. (4) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Walikota tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. (5) Rancangan surat edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. Prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan terkait b. Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD (6) Surat edaran Walikota perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. 78. Ketentuan pasal 75 ayat (2) huruf a dan huruf e diubah, serta sehingga pasal 75 berbunyi sebagai berikut:
huruf d dihapus
Pasal 75 (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat 1, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Walikota tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD/RKA-PPKD sebagai acuan kepala SKPD/PPKD dalam menyusun RKA-SKPD/RKA-PPKD. (2) Rancangan surat edaran Walikota tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD/RKAPPKD mencakup : a. PPAS yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan SKPD/PPKD dan pembiayaan PPKD; b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD/RKA-PPKD kepada PPKD; d. dihapus; dan e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD/RKA-PPKD, analisis standar belanja dan standar satuan harga. (3) Surat edaran Walikota perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD/RKA-PPKD diterbitkan paling lambat awal bulan agustus tahun anggaran berjalan. 79. Ketentuan pasal 85 ayat (2) diubah sehingga pasal 85 berbunyi sebagai berikut: Pasal 85 (1) RKA-SKPD/RKA-PPKD yang telah disusun oleh SKPD/PPKD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. (2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKASKPD/RKA-PPKD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar
satuan harga, standar pelayanan minimal serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. (3) Dalam hal pembahasan RKA-SKPD/RKA-PPKD terdapat ketidaksesuaian kepala SKPD/PPKD melakukan penyempurnaan. 80. Ketentuan pasal 90 ayat (2) diubah sehingga pasal 90 berbunyi sebagai berikut: Pasal 90 (1) Penetapan agenda pembahasan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) disesuaikan dengan Tata Tertib DPRD Kota Tual. (2) Pembahasan peraturan daerah berpedoman pada KUA, serta PPAS yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. (3) Dalam hal DPRD memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan program dan kegiatan tertentu, dapat meminta RKA-SKPD berkenaan kepada Kepala Daerah. 81. Ketentuan pasal 94 ayat (2) huruf b diubah sehingga pasal 94 berbunyi sebagai berikut: Pasal 94 (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk dievaluasi. (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan: a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; b. KUA dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD; c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan d. nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh kota bersangkutan. (4) Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah kota yang terkait. (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Walikota paling lama 15 (lima betas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. (6) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan Walikota. (7) Dalam hal Gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. (8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walikota dan DPRD, dan Walikota tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan Walikota, Gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya. (9) Pembatalan peraturan daerah dan peraturan Walikota serta pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. 82. Ketentuan pasal 114 ayat (1) ditambah huruf h dan pasal 114 sehingga pasal 114 berbunyi sebagai berikut:
ayat (2) diubah
Pasal 114 (1) Untuk pelaksanaan APBD Kepala Daerah menetapkan: a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD); b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM); c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ); d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah membayar Uang Persediaan (SP2D); e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; f. Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan belanja pengeluaran pembiayaan SKPKD; g. Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD; dan h. Pejabat Lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagai pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. (3) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, didelegasikan oleh kepala daerah kepada kepala SKPD. (4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup: a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD; b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah; d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan e. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran. (5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.
83. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga pasal 153 berbunyi sebagai berikut: Pasal 153 Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Tual tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 84. Ketentuan pasal 150 sampai dengan pasal 164 dihapus. Bagian Kesepuluh Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Pasal 165 (1) Anggaran Kegiatan Tahun Jamak adalah Anggaran Belanja Modal yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesai lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran. (2) Anggaran Kegiatan Tahun Jamak diusulkan secara total dan disertai rincian Anggaran Tahunan. (3) Volume Anggaran Kegiatan Tahun Jamak meliputi Biaya Persiapan, Pe!aksanaan dan Administrasi. (4) Jangka waktu penganggaran tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Walikota berakhir. Pasal 166 (1)
Pembebanan Anggaran Kegiatan Tahun Jamak pada APBD Tahun Anggaran yang berkenaan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
(2)
Pertanggungjawaban Anggaran Kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan setiap akhir Tahun Anggaran sesuai dengan tahapannya dan akhir tahun selesainya pekerjaan.
85. Bab XII Bagian Pertama diubah sehingga Bab XII Bagian Pertama seluruhnya berbunyi sebagai berikut: BAB XII BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Penghasilan Pasal 192 Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari: a. Uang Representasi; b. Tunjangan Keluarga; c. Tunjangan Beras; d. Uang Paket; e. Tunjangan Jabatan; f. Tunjangan Badan Musyawarah; g. Tunjangan Komisi; h. Tunjangan Badan Legislasi Daerah; i. Tunjangan Badan Anggaran; j. Tunjangan Badan Kehormatan; k. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya;
Pasal 193 (1) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan. (2) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (Delapan Puluh Perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD. (3) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD.
Pasal 193A Tunjangan keluarga dan tunjangan beras besarnya sama Perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
dengan
ketentuan
Pasal 194 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket. (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (Sepuluh Perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
Pasal 195 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan. (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi. Pasal 195A (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian. (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan : a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi; b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian I (satu) bulan uang representasi; c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi; d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi; e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi; f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi. (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahliwarisnya. (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 196 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah atau komisi atau badan legislasi atau badan anggaran atau badan kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut: a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD. (2) Tunjangan badan kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dalam badan kehormatan, diberikan tunjangan sebagai berikut: a. Ketua paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari tunjangan jabatan ketua DPRD; b. Wakil Ketua paling tinggi 45% (empat puluh lima perseratus) dari tunjangan jabatan ketua DPRD; c. Anggota paling tinggi 40% (empat puluh perseratus) dari tunjangan jabatan ketua DPRD. Pasal 196A Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 192, kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif, yang besarannya ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 197 Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 86. Diantara pasal 206 dan pasal 207 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni pasal 206A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 206A Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 206, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan yang besarannya ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 87. Di antara pasal 215 dan 216 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni pasal 215A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 215A Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akural pada Pemerintah Daerah dilakukan pada tahun anggaran 2014. Pasal 218 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lemabaran Daerah Kota Tual. Ditetapkan di Tual pada tanggal September 2014
WALIKOTA TUAL,
Ttd. Hi.MAHMUD MUHAMMAD TAMHER
Diundangkan di Tual Pada tanggal September 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL, Ttd. Hi. ALI WAFIE RAHAYAAN
LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2014 NOMOR 72
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
A. UMUM Kebijakan Pemerintah daerah untuk melakukan perubahan Pasal-Pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, perlu dilakukan dalam suatu sistim Pengelolaan Keuangan Daerah secara efektif dan efesien. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya penyesuaian dan penyempurnaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan agar memberikan kepastian dalam pelaksanannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. B. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas. Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 Cukup Jelas. Pasal 34 Cukup Jelas. Pasal 47 Cukup Jelas. Pasal 73 Cukup Jelas. Pasal 74 Cukup Jelas. Pasal 75 Cukup Jelas. Pasal 85 Cukup Jelas
Pasal 90 Cukup Jelas. Pasal 193 Cukup Jelas Pasal 193A Cukup Jelas. Pasal 195 Cukup Jelas. Pasal 195A Ayat (1) Cukupjelas. Ayat (2) Cukupjelas. Ayat (3) Cukupjelas. Ayat (4) Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat. Pasal 196 Cukup Jelas. Pasal 196A Cukup Jelas. Pasal 197 Cukup Jelas. Pasal 206A Cukup Jelas. Pasal 215A Cukup Jelas. Pasal 218 Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL NOMOR 7081
