KATA PENGANTAR. Terima kasih. Jakarta, September 2015 Plt. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan,

DIKLAT PENGADAAN TANAH

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan Modul Diklat Pengadaan Tanah. Modul ini disusun agar peserta diklat dapat mempelajari dan memahami materimateri yang diberikan.

Pada kesempatan ini pula, kami menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan dan jerih payah Saudara-saudara sekalian.

Semoga modul ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada pembaca, khususnya peserta diklat. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penyusun menerima kritik dan saran membangun dari pembaca.

Terima kasih.

Jakarta,

September 2015

Plt. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan,

Ir. Iwan Taruna Isa, MURP. NIP. 19580930 198303 1 001

Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2015

i


DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR ..................................................................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................................................................. ii BAB I PEMANFAATAN TANAH INSTANSI PEMERINTAH .................................................................. 1 A.

Latar Belakang .......................................................................................................................... 1

B.

Tujuan dan Kegunaan Pemanfatan Tanah .............................................................................. 2

C.

Konsep Dasar Pemanfaatan Tanah.......................................................................................... 3

D.

Dasar Hukum Pemanfaatan Tanah Pemerintah ...................................................................... 5

E.

Dasar Dasar Pengaturan Pemanfaatan Tanah........................................................................ 6

F.

Perkembangan Praktik Pemanfaatan Tanah Pemerintah ...................................................... 7

BAB II GAMBARAN UMUM DIREKTORAT PEMANFAATAN.............................................................................. 9 TANAH PEMERINTAH ...................................................................................................................................... 9 A.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja ......................................................................................... 9

B.

Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Pemanfaatan Tanah Pemerintah................................. 10

C.

Prosedur Pelayanan Standar Pemanfaatan Tanah ............................................................... 10

D.

Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang;..................................... 11

E.

PELAKSANAAN PEMANTAUAN PEMANFAATAN TANAH PEMERINTAH, BUMN DAN BUMD DI BERBAGAI PROVINSI DI INDONESIA .................................................................................. 12

BAB III LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PEMANFAATAN TANAH PEMERINTAH .......................... 16 A.

Pemantauan Pemanfaatan Tanah Pemerintah di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta .............................................................................................................................. 16

B.

Pemantauan Pemanfaatan Tanah Pemerintah di Lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur .............................................................................................................................. 17

D.

Pemantauan Pemanfaatan Tanah Pemerintah di Kantor Lingkungan Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan ................................................................................................................... 19

E.

Pemantauan Pemanfaatan Tanah Pemerintah di Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo ................................................................................................................................................. 19

F.

Pemantauan Pemanfaatan Tanah Pemerintah di Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau ........ 20

G.

Pemantauan Pemanfaatan Tanah Pemerintah di Lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat: ............................................................................................................................. 20

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................................... 23


ii


BAB I PEMANFAATAN TANAH INSTANSI PEMERINTAH

A.

Latar Belakang Pemanfaatan tanah merupakan bagian kegiatan dari pengelolaan barang milik negara/daerah yang berkaitan dengan pengusahaan tanah aset oleh pihak ketiga yang melahirkan hak-hak pihak ketiga di atas tanah aset pemerintah (HPL, HGU, Hak Milik, HGB dan Hak Pakai), sewa menyewa tanah aset oleh pihak ketiga, dialihkan, musnah dan tatacara penghapusan tanah aset tersebut Ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan tertibnya pengelolaan tanah aset instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pasca penyelenggaraan pengadaan tanah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jis. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negra/Daerah serta PMK 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara menjadi salah satu latar belakang peningkatan fungsi Badan Pertanahan Nasional menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Salah satu tugas penting dan sangat fundamental Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah. Sesungguhnya

Direktorat

Jenderal

Pengadaan

Tanah

terbentuk

merupakan amanat Pasal 6 dan Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2015

1


sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional yang juga telah meningkat fungsinya dari Deputi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum BPN RI menjadi Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 dan 20 Tahun 2015. Salah satu tugas fungsi Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah yang bermaksud mengelola tanah aset pemerintah secara tertib: administrasi (terdaftar/tidak terdaftar), penerbitan hak (kesesuaian antara kegunaan dan fungsi), kesesuaian antara peruntukan dan pemanfaatan, pelaksanaan perjanjian pemanfaatan dengan pihak ketiga, perjanjian pinjam pakai yang tunduk pada ketentuan keperdataan dan

berpotensi untuk merekomendasikan pelepasan

tanah aset pemerintah. Luasnya lingkup kegiatan pemanfaatan tanah dimulai dari inventarisasi tanah terdaftar dan tidak terdaftar, monitoring dan evaluasi pemanfaatan tanah, perijinan atas rekomendasi pemanfaatan tanah oleh pihak ketiga sampai rekomendasi lepasnya tanah aset pemerintah (dialihkan/musnah). Oleh karena itu, perlu pedoman standar kerja atau NSPK dalam mewujudkan pelayanan pemanfaatan tanah tersebut.

B.

Tujuan dan Kegunaan Pemanfatan Tanah 1. Tujuan Pemanfaatan tanah bermaksud mengusahakan tanah aset pemerintah BUMN dan BUMD sesuai fungsi haknya dengan cara bekerja sama dengan pihak ketiga yang melahirkan ha-hak pihak ketiga diatas tanah aset pemerintah, BUMN dan BUMD yang tidak menebabkan hilangnya aset tersebut. Dalam mewujudkan tujuan pemanfatan tanah perlu disusun Norma Standart Prosedur Kerja (NSPK), yang berisikan lingkup pekerjaan pemanfaatan tanah bagi kegiatan-kegiatan pemanfaatan tanah sebagai berikut: a. Inventarisasi tanah aset pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terdaftar dan tidak terdaftar dalam rangka penyusunan database: jumlah aset, jenis hak, penggunaan, pemanfaatan,


2


perjanjian pihak ketiga di atas tanah aset termasuk perubahan penggunaan dan pelepasan aset tersebut; b. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan tanah; c. Pelaksanaan perijinan terhadap rekomendasi pemegang Hak Pengelolaan dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga; d. Pelaksanaan rekomendasi penghapusan tanah aset pemerintah. 2. Kegunaan Pemnfaatan Tanah Pengelolaan Pemanfaatan tanah berguna sebagai : sumber pemasukan kekayaan negara yang berkaitan dengan pengelolaan tanah pemerintah BUMN dan BUMD. Sebagai akibat pemnafaatan tanah, maka akan menghasilkan data-data tentang : a. Data aset terdaftar dan tidak terdaftar), Sebagai dasar penertiban tanah pemerintah, b. Data Penertiban penerbitan hak diatas tanah aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga c. Data Kesesuaian Penggunaan, Peruntukan dan Pemanfaatan tanah pemerintah, perwakilan negara asing dan Badan Dunia lainnya d. Data rekomendasi perjanjian pemegang hak aset pemerintah dengan pihak ketiga e. Evaluasi atas perjanjian kerjasama antara pengelola dan pihak ketiga dan sebagai dasar untuk menyusun langkah kebijakan yang harus dilakukan dalam pelurusan pengelolaan tanah aset pemerintah yang pengelolaannya belum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

C.

Konsep Dasar Pemanfaatan Tanah 1. Pengertian Pemanfaatan tanah aset pemerintah tidak terlepas dari pemanfaatan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam PP 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara dan daerah. Barang Milik Negara/Daerah pada umumnya terbagi dalam 2 jenis yaitu bergerak dan tidak bergerak


3


(tanah). Pemanfaatan tanah merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan barang milik negara disamping penggunaan, sewa menyewa, pinjam pakai, dan kerjasama serta pelepasan tanah aset pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pemanfaatan tanah instansi pemerintah (lazim diberi istilah plat merah) merupakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan kepada Direktorat Pemanfaatan Tanah Pemerintah pada Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Konsep konkretnya adalah pengusahaan tanah yang berstatus Hak Pengelolaan atau hak lain (Hak Pakai/Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Guna Usah Milik Pemerintah, BUMN dan BUMD) oleh pihak ketiga melalui perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah antara

pemegang Hak Pengelolaan/Hak

lainnya tersebut dengan pihak ketiga. 2. Lingkup Kegiatan Tugas Pemanfaatan Tanah Pemerintah a. Inventarisasi tanah aset pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terdaftar dan tidak terdaftar dalam rangka penyusunan database: jumlah aset, jenis hak, penggunaan, pemanfaatan, perjanjian pihak ketiga di atas tanah aset termasuk perubahan penggunaan dan pelepasan aset tersebut. b. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan tanah c. Pelaksanaan perijinan terhadap rekomendasi pemegang Hak Pengelolaan dalam rangka kerjasama pihak ketiga terhadap aset d. Pelaksanaan rekomendasi penghapusan tanah aset pemerintah. 3. Tujuan Pelaksanaan Tugas Pemanfaatan Tanah Pemerintah Pelaksanaan tugas dan fungsi pemanfaatan tanah bermaksud mewujudkan: a. Tertib administrasi tanah aset pemerintah (terlegalisasinya seluruh tanah aset pemerintah) Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2015

4


b. Tertib penerbitan hak (kesesuaian hak yang diterbitkan dengan peruntukan tanah aset) c. Tertib pemanfaatan dan peruntukan sesuai fungsi hak d. Tertib penerbitan rekomendasi pengusahaan dan penghapusan tanah aset pemerintah 4. Jenis Data Pemanfaatan Tanah Pemerintah a. Data tentang jumlah, jenis hak, luas, letak tanah aset pemerintah; b. Data tentang peruntukan; c. Data tentang penggunaan; d. Data tentang pemanfaatan; e. Data tentang rekomendasi pengusahaan tanah oleh pihak ketiga; f. Data tentang penghapusan (peralihan/musnah).

D.

Dasar Hukum Pemanfaatan Tanah Pemerintah 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah; 5) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; 6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 8) Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 167/KEP-7.1/VI/2015 tentang Hubungan Tugas Pokok dan Fungsi Unit


5


Organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pusat dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

E.

Dasar Dasar Pengaturan Pemanfaatan Tanah Hak menguasai negara, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi 1 , mencakup lima pengertian. Negara merumuskan kebijakan (beleid), termasuk melakukan pengaturan (regelen daad), melakukan pengurusan (bestuurdaad), mengelakukan pengelolaan (beheer daad) dan melakukan pengawasan (toezicht houden daad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Berkaitan dengan itu, Ulvianus, Gayus, dan Van Kan serta Bagir Manan mengatakan bahwa hak penguasaan negara yang lazim disebut dengan verorgangstate memiliki 3 unsur pokok, yaitu mengatur (regelent), mengurus (bestuuren), dan mengendalikan (toezicht houden) 2. Artinya, negara dalam hal ini legislative wajib membuat peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan tanah, pemerintah wajib mendaftar seluruh tanah aset individu, pemerintah dan masyarakat serta mengevaluasi dan pengendalian terhadap penyimpangan, dan ketika subtansi tersebut merupaka kedaulatan tertinggi pada hak-hak atas tanah. Selanjutnya, Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menjelaskan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 UUPA ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.


6


Pemanfaatan Tanah Pemerintah adalah pengusahaan tanah aset pemerintah oleh pihak ketiga didasari perjanjian yang tunduk pada hukum tanah dan hukum keperdataan paling lama 20 tahun, yang mengakibatkan PNBP (budgeter function), tertibnya peruntukan dan penggunaan aset pemerintah serta tidak menyebabkan hilangnya aset tersebut. Secara konkrit, pemanfaatan tanah pemerintah diwujudkan dalam bentuk hak-hak yang lahir di atas Hak Pengelolaan (HPL) dan perijinan perjanjian lain secara keperdataan yang tidak didaftar haknya.

F.

Perkembangan Praktik Pemanfaatan Tanah Pemerintah Berdasarkan Keppres 26 tahun 1988, pengaturan pemanfaatan tanah tertuju kepada pemberian perijinan oleh Badan Pertanahan Nasional sebelum diterbitkan hak-hak derivative di atas Hak Pengelolaan sebelum diadakan perjanjian penggunan oleh pihak ketiga, namun berdasarkan Peraturan ….. kewenangan pemberian ijin tersebut didelegasikan kepada kantor pertanahan dan pemantauan terakhir perijinan tersebut tidak efektif. Penerbitan hak-hak derivative di atas Hak Pengelolaan tidak lagi tertib karena pemberian perijinan tersebut tidak lagi dilaksanakan sebagaimana mestinya yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Sebagai akibatnya terjadi ketidaktertiban antara peruntukan dan penggunaan, antara hak-hak yang terbit sesuai pemegang haknya, tidak tertibnya penghapusan tanah aset pemerintah serta berpotensi hilangnya tanah aset pemerintah karena digunakan oleh pihak ketiga tanpa alas hak yang jelas.


7


G.

Jenis Pemanfaatan Tanah Dalam Teori dan Praktek Maria S.W Sumardjono 3 menyatakan bahwa dalam praktik terdapat berbagai jenis hak pengelolaan, yaitu: 1. hak pengelolaan pelabuhan; 2. hak pengelolaan otorita; 3. hak pengelolaan perumahan; 4. hak pengelolaan pemerintah daerah; 5. hak pengelolaan transmigrasi; 6. hak pengelolaan instansi pemerintah; 7. hak pengelolaan industri/ pertanian/pariwisata/perkeretaapian. Lebih lanjut, Maria S.W Sumardjono menjelaskan bahwa Hak Pengelolaan (HPL) dalam kenyataannya (kondis real) dimiliki oleh: 1.

PT Kereta Api Indonesia (Persero),

2.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero),

3.

PT Angkasa Pura (Persero),

4.

PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung,

5.

PT Garuda Natour,

6.

PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero),

7.

PT Pasuruan Industrial Estate Rem-bang (Persero),

8.

Badan Otorita Batam,

9.

PD Pasar Surya Surabaya,

10. PD Pasar Jaya DKI Jakarta, 11. PD Sarana Jaya DKI Jakarta, 12. Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Pe-rumnas), 13. Pemerintah kabupaten/ kota.


8


BAB II GAMBARAN UMUM DIREKTORAT PEMANFAATAN TANAH PEMERINTAH

A.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pemanfaatan Tanah Pemerintah dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2015. Direktorat Pemanfaatan Tanah Pemerintah terdiri dari: 1) Sub Direktorat Pemanfaatan Tanah: a) Seksi Pemanfaatan Tanah Instansi; b) Seksi Pemanfaatan Tanah Badan Usaha Pemerintah. 2) Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Tanah Pemerintah a) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Tanah Instansi; b) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Tanah Badan Usaha Pemerintah.

Direktorat Pemanfaatan Tanah Pemerintah

Subbagian Tata Usaha

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Tanah Pemerintah

Subdirektorat Pemanfaatan Tanah

Seksi Pemanfaatan Tanah Instansi

Seksi Pemanfaatan Tanah Badan Usaha Pemerintah

Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Tanah Instansi

Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Tanah Badan

Usaha Pemerintah

Kelompok Jabatan Fungsional Umum dan/atau Tertentu


9


B.

Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Pemanfaatan Tanah Pemerintah Direktorat Pemanfaatan Tanah Pemerintah, berdasarkan Pasal 435 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2015, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan tanah pemerintah. Selanjutnya, Direktorat Pemanfaatan Tanah Pemerintah menyelenggarakan fungsi: 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan tanah pemerintah serta pemantauan dan evaluasinya; 2) pelaksanaan kebijakan di bidang bidang pemanfaatan tanah pemerintah serta pemantauan dan evaluasinya; 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan tanah pemerintah serta pemantauan dan evaluasinya; + 4) pemberian bimbingan teknis, supervisi dan perizinan kerja sama di bidang pemanfaatan tanah pemerintah serta pemantauan dan evaluasinya; 5) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan tanah pemerintah serta pemantauan dan evaluasinya; dan 6) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat

C.

Prosedur Pelayanan Standar Pemanfaatan Tanah Prosedur Pelayanan Standar Pemanfaatan Tanah yang akan disusun terdiri dari: 1) NSPK tentang inventarisasi tanah instansi pemerintah dan badan usaha pemerintah; 2) NSPK tentang monitoring dan evaluasi pemanfaatan tanah instansi pemerintah dan badan usaha pemerintah; 3) NSPK tentang pemanfaatan tanah pemerintah dalam rangka pemberian ijin atas rekomendasi pemegang HPL kepada pihak ketiga; 4) NSPK tentang pemanfaatan tanah pemerintah dalam rangka pelepasan tanah aset pemerintah;


10


Pemanfaatan tanah khususnya pengusahaan tanah di atas HPL oleh pihak ketiga sangat erat kaitannya dengan penerbitan awal hak pengelolaan. Hak pengelolaan seharusnya lahir sangat tergantung oleh rencana penggunaan awal hak-hak pengusahaan di atasnya. Sehingga pihak ketiga yang akan memperoleh hak derivative diatas hak pengelolaan telah mengadakan permohonan peruntukan sebelum terbitnya HPL. Pasal 69 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 Jo. Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 menjelaskan permohonan Hak Pengelelolaan (HPL) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Formulir Permohonan yang sudah diisi dan tandatangani Pemohon atau Kuasanya diatas materai cukup memuat identitas pemohon, luas, letak dan penggunaan tanah, pernyataan tidak sengketa dan pernyataan tanah dikuasai secara fisik; b. Surat Kuasa apabila dikuasakan; c. Fotocopy identitas permohonan atau surat keputusan pembentukkannya atau akta pendirian perusahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; D.

Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang; 1) Izin lokasi atau Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah atau Surat Izin Pencadangan Tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; 2) Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa sertipikat, penunjukan atau penyerahan dari Pemerintah Pelepasan Kawasan Hutan dari Instansi yang berwenang; 3) Surat Persetujuan atau Rekomendasi dari Instansi terkait apabila diperlukan; 4) Surat Ukur atau Peta Bidang Tanah; 5) Surat penyataan atau Bukti bahwa seluruh modalnya dimilik oleh Pemerintah; 6) Akta Perjanjian penyerahan dan penggunaan tanah antara pemegang HPL dengan pihak ketiga yang dibuat dihadapan Notaris;


11


7) Fotokopi SPPT PBB Tahun berjalan, Asli bukti SSB (BPHTB) dan bukti SSP/PPh sesuai ketentuan Di atas tanah Hak Pengelolaan dapat diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP). Kedua hak ini merupakan hak yang lahir karena adanya perjanjian antara pemegang HPL dengan pihak ketiga sesuai ketetapan waktu dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan dapat dijaminkan dan dialihkan atas seijin pemegang Hak Pengelolaan (HPL).

E.

PELAKSANAAN PEMANTAUAN PEMANFAATAN TANAH PEMERINTAH, BUMN DAN BUMD DI BERBAGAI PROVINSI DI INDONESIA 1. Dasar Pelaksanaan Pemantauan Pemanfaatan Tanah Pemerintah a) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang; b) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional; c) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; d) Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 167 /KEP-7.1/VI/2015 tentang Hubungan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pusat dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan; e) Surat Perintah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 46/SPh/VI/2015 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; f) Surat Tugas Nomor 65/ST/DJPT/VI/2015, Tanggal 30 Juni 2015  DKI; g) Surat Tugas Nomor 03/ST-PD/DPTP/VI/2015, Tanggal 30 Juni 2015 DKI; h) Surat Tugas Nomor 07/ST-PD/DPTP/VI/2015, Tanggal 30 Juni 2015  DKI; i) Surat Tugas Nomor 09/ST-PD/DPTP/VII/2015, Tanggal 28 Juli 2015  Jatim;


12


j)

Surat Tugas Nomor 10/ST-PD/DPTP/VII/2015, Tanggal 28 Juli 2015  Jatim;

k)

Surat Tugas Nomor 01/ST-PD/DPTP/VI/2015, Tanggal 30 Juni 2015  Banten;

l)

Surat Tugas Nomor 02/ST-PD/DPTP/VI/2015, Tanggal 30 Juni 2015  Banten;

m) Surat Tugas Nomor …/ST/DJPT/VIII/2015, Tanggal … Agustus 2015  Palembang; n) Surat Tugas Nomor 14/ST-PD/DPTP/VIII/2015, Tanggal 7 Agustus 2015  Palembang; o) Surat Tugas Nomor 15/ST-PD/DPTP/VIII/2015, Tanggal 7 Agustus 2015  Palembang; p) Surat Tugas Nomor 19/ST-PD/DPTP/VIII/2015, Tanggal 10 Agustus 2015  Gorontalo; q) Surat Tugas Nomor 20/ST-PD/DPTP/VIII/2015, Tanggal 10 Agustus 2015  Gorontalo; r)

Surat Tugas Nomor …/ST/DJPT/VIII/2015, Tanggal … Agustus 2015  Lampung;

s)

Surat Tugas Nomor 21/ST-PD/DPTP/VIII/2015, Tanggal 25 Agustus 2015  Lampung;

t)

Surat Tugas Nomor 23/ST-PD/DPTP/VIII/2015, Tanggal 25 Agustus 2015  Riau;

u) Surat Tugas Nomor …/ST/DJPT/VIII/2015, Tanggal … Agustus 2015  Jabar; v)

Surat Tugas Nomor 29/ST-PD/DPTP/IX/2015, Tanggal 8 September 2015  Jabar;

w) Surat Tugas Nomor 30/ST-PD/DPTP/IX/2015, Tanggal 8 September 2015  Jabar; 2. Tujuan Pemantauan Pemanfaatan Tanah Pemerintah 1) Melaksanakan Penyusunan Data Inventarisasi Tanah Instansi dan Badan Usaha Pemerintah;


13


2) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Tanah Instansi dan Badan Usaha Pemerintah. 3) Menyusun NSPK tentang inventarisasi tanah instansi pemerintah dan badan usaha pemerintah; 4) Menyusun NSPK tentang monitoring dan evaluasi pemanfaatan tanah instansi pemerintah dan badan usaha pemerintah; 5) Menyusun NSPK tentang pemanfaatan tanah pemerintah dalam rangka pemberian ijin atas rekomendasi pemegang HPL kepada pihak ketiga; 6) Menyususn NSPK tentang pemanfaatan tanah pemerintah dalam rangka pelepasan tanah aset pemerintah; 3. Sasaran Pemantauan Pemanfaatan Tanah Pemerintah Sasaran pemantauan pemanfaatan tanah pemerintah adalah tanah-tanah aset instansi pemerintah, BUMN dan BUMD, terutama yang digunakan baik didasari perjanjian maupun tidak dengan perjanjian, yang berstatus Hak Pengelolaan, Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai atas nama instansi pemerintah, BUMN, BUMD, Badan Dunia dan Kedutaan. 4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pemantauan Pemanfaatan Tanah Pemerintah Pelaksanaan pemantauan pemanfaatan tanah pemerintah dilaksanakan pada: 1) Lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 1-3 Juli 2015 dengan uji petik di a. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat b. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara c. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan d. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur e. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat 2) Lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 29-31 Juli 2015 dengan uji petik di a. Kantor Pertanahan Kota Surabaya I b. Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2015

14


3) Lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, pada tanggal 8-10 Juli 2015 dengan uji petik di a. Kantor Pertanahan Kota Tangerang b. Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan c. Kantor Pertanahan Kabupaten Serang d. Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang 4) Lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 1921 Agustus 2015 dengan uji petik di a. Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir b. Kantor Pertanahan Kota Palembang 5) Lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo, pada tanggal 24-27 Agustus 2015 dengan uji petik di a. Kantor Pertanahan Kota Gorontalo b. Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango c. Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo 6) Lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, pada tanggal 31 Agustus – 2 September sampai 2015 dengan uji petik di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru


15


BAB III LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PEMANFAATAN TANAH PEMERINTAH

A.

Pemantauan Pemanfaatan Tanah Pemerintah di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Hasil uji petik di 5 kantor pertanahan, pemanfaatan tanah pemerintah di Provinsi DKI Jakarta diperoleh data konkret, sebagai berikut: 1) Masih belum diketahui jumlah tanah aset pemerintah, BUMN, BUMD, Kedutaan dan Badan Dunia yang belum terdaftar dan jumlah telah terdaftar dikarenakan belum pernah diadakan inventarisasi keseluruhan tanah aset baik di pemda maupun pada satuan kerja masing-masing di pemerintah daerah DKI 2) Diperkirakan sebagian besar tanah aset pemerintah DKI belum bersertipikat (terlegalisasi

aset),

dan

masih

terdapat

tanah

aset

Pemerintah

Pusat/Daerah/BUMN/BUMD yang belum selesai proses sertipikasinya. Hal ini dikarenakan belum memiliki alat bukti terutama yang perolehannya tidak mengikuti prosedur hukum/ketentuan-ketentuan tentang pengadaan tanah baik yang diperoleh dengan konversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975, Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sehingga administrasi tanah aset tersebut tidak tertib; 3) Masih

terdapat

status

hak

tanah

aset

Pemerintah

Pusat/Daerah/BUMN/BUMD yang tidak sesuai fungsi haknya (didasri penggunaan, peruntukan dan pemanfaatan), seperti terbitnya Hak yang tidak


16


sesuai dengan jenisnya di atas Hak Pengelolaan (HPL), sehingga penerbitan haknya belum taat azas; 4) Akibat terputusnya kontrol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kantor Wilayah BPN Provinsi terhadap penerbitan jenis hak oleh Kantor Pertanahan sehingga terbit hak-hak pihak ke 3, di atas tanah asset pemerintah yang belum sesuai tugas dan fungsi pemegang HPL, sehingga tidak tertib pemanfaatan tanahnya (terjadi penyimpangan pengelolaan tanah aset antara pemanfaatan dan rencana peruntukannya); 5) Adanya potensi hilang aset dikarenakan tidak tertibnya isi rekomendasi pemegang Hak Pengelolaan, 6) Adanya perubahan penggunaan tanah dan kepemilikan di atas tanah Hak Pakai Kedutaan Besar Negara Asing, 7) Terdapat

perkembangan

jumlah

subyek

Hak

Pengelolaan

secara

significantyang tidak sesuai makna yang diatur dalam Pasal 67 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999, sehingga keberadaan Hak Pengelolaan tidak sesuai lagi pemanfaatannya; 8) Akibat adanya perjanjian keperdataan terhadap tanah aset pemerintah (yang tidak tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan pertanahan), seperti sewa dan bangun guna serah (BOT) yang tidak terdaftar di Kantah sehingga terjadi penggunaan pemanfaatan tanah yang tidak tertib, dan sulit untuk dimonitoring.

B.

Pemantauan Pemanfaatan Tanah Pemerintah di Lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Dari hasil uji petik di 2 kantor pertanahan, pemanfaatan tanah pemerintah di Provinsi Jawa Timur didapat: 1) Belum ada data inventarisir tanah aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang belum terdaftar, sehingga mengalami kesulitan dalam menetukan jumlah keseluruhan bidang tanah aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagai bahan data base;


17


2) Ditemukan beberapa permasalahan, antara lain adanya surat/kartu hijau di Kantor Pertanahan Surabya II yang menyewakan tanah aset pemerintah kepada masyarakat namun belum terbit haknya (atau perjanjian keperdataan atas aset yang belum terdaftar melalui PNBP ) dengan dasar Perda Kota Surabaya; 3) Belum ada peta permasalahan tanah aset yang dibangun di Provinsi Jawa Timur; 4) Belum ada Data Penggunaan tanah di lapangan, pasca penerbitan hak instansi

pemerintah,

sehingga

berpotensi

tehadap

penyimpangan

pemnfaatan aset anatara peruntukan dan pemanfatan, bahkan berpotensi hilang; 5) Terdapat Hak Pengelolaan yang di atasnya terbit Hak Guna Bangunan telah terbit terlebih dahulu; 6) Terdapat perkembangan jumlah subyek HPL yang dilaporkan oleh kantah dalam memaknai pengertian calon pemegang HPL sebagaimana diatur dalam Pasal 67 PMNA 9 Tahun 1999, sehingga keberadaan HPL tidak sesuai lagi pemanfaatannya Akibat adanya perjanjian keperdataan terhadap tanah aset pemerintah seperti sewa dan bangun guna serah yang tidak terdaftar di Kantah (terjadi penggunaan pemanfaatan tanah yang tidak tertib); 7) Akibat tidak ada perijinan (kontrol adiministrasi) terhadap rekomendasi yang dikeluarkan pemegang HPL dan hak-hak lain, sehingga terjadi jangka waktu yang relatif singkat yang tidak sesuai ketentuan jangka waktu hak.

C.

Pemantauan Pemanfaatan Tanah Pemerintah di Lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Dari hasil uji petik di 3 kantor pertanahan, pemanfaatan tanah pemerintah di Provinsi Banten didapat: 1) Pemerintah Kota Tangerang tidak melaporkan inventarisasi Hak Pengelolaan (HPL) yang dipunyai termasuk penggunaan dan data tentang jumlah kerja sama dengan pihak ke tiga, seperti: HGB diatas HPL, sewa-menyewa dll.;


18


2) Masih terdapat Jangka waktu pendaftaran HGB diatas HPL yang sudah lama belum didaftar. 3) Terbangun pendapat dalam diskusi di Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, yang menyatakan bahwa sebagai Jalan tengah ketentuan tentang HPL PERUMNAS. Sebaiknya Perumnas sebagai garis penghubung antara pemerintah sebagai penyedia dengan rakyat yang kurang mampu sebagai pengguna diberikan HGB bukan HPL karena dikhawatirkan akan timbul banyak rekomendasi yang menjadikannya lahan bisnis sehingga subyek haknya harus lebih aktif, disamping untuk menghindari pemaknaan yang keliru yang menyatakan bahwa perumnas merupakan tanah asset pemerintah

D.

Pemantauan Pemanfaatan Tanah Pemerintah di Kantor Lingkungan Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan Dari hasil uji petik di 2 kantor pertanahan, pemnfaatan tanah pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan didapat: 1) Masih tidak tertib alas hak yang mendasri perolehan tanah aset pemerintah, BUMN dan BUMD sebagai akibat perlakuan kepala desa yang menerbitkan surat tanah ganmda 2) Belum ada data tentang tanah aset yang terdaftar dan tidak terdaftar 3) Masih terdapat perolehan tanah aset pemerintah yang tidak prosedural

E.

Pemantauan Pemanfaatan Tanah Pemerintah di Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo Dari hasil uji petik di 3 kantor pertanahan, pemanfaatan tanah pemerintah di Provinsi Gorontalo didapat: 1) Terdapat tanah aset yang dijual melalui lelang, dan dijadikan hotel oleh pengushanya, yang seharusnya aset tesebut dapat di buatkan kerjasama dengan pihak ketiga


19


2) Masih terdapat perolehan aset atas nama instansi namun diatasnamakan pembeli

F.

Pemantauan Pemanfaatan Tanah Pemerintah di Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Dari hasil uji petik di 1 kantor pertanahan, pemanfaatan tanah pemerintah di Provinsi Riau didapat: 1) Terdapat penerbitan sertipikasi aset pemertintah didasri SKGR (srat keterangan ganti rugi (over garapan). SKGR, berbeda filosofinya dengan UUPA. Sistem pemilikan UUPA didasri negar menguasai, akan tetapi sistem SKGR seoalh-olah negara memiliki. Hal ini membuat bias sistem pemilikan, seolah-olah tanah negara diartikan negara memiliki (domein verklaring/asas hukum agrria penjajahhan Belanda dulu) 2) SK pencadangan dianggap alas hak aset, sehingga penguasaan masyarakat yang telah terbit/ada terlebih dahulu dianggap penggarap, sungguh bertentangan dengan asas atau pilar-pilar hukum tanah nasional

G.

Pemantauan Pemanfaatan Tanah Pemerintah di Lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat: Dari hasil uji petik di 1 kantor pertanahan, pemanfaatan tanah pemerintah di Provinsi Jawa Barat, didapat: 2) Masih terdapat kontroversial antara penegak hukum dan pelaksana/BPN terkait pemaknaan yang mendalan tentang aset pemerintah berupa tanah Hak Pakai, bahwa sesuai ketentuan apabila tidak dipergunakan lagi akan kembali ke Negara, namun disisi lain di Undang-Undang tentang Pengelolaan Milik Daerah hal tersebut adalah aset kekayaan negara sehingga dapat dilelang menurut Undang-Undang dimaksud, dan hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian negara. 3) Multy tafsir tentang pemaknaan HPL, yang pada umumnya berpendapat, bahwa HPL merupakan hak atas tanah atau tidak, sampai saat ini belum ada


20


aturan yang secara khusus/tegas/lex spesialis mengatur lembaga HPL, selain itu belum ada tata cara yang mengatur permohonan HPL . 4) Konteroversial antara, filosofi, Hukum Tanah dan UUPA tentang Prinsi Negara memilik atau Negara menguasai, sehingga dalam pengelolaan administrasi pertanahan, harus ada kehati-hatian dan jalan keluar terkait definisi Tanah Negara, sehingga banyak korban di pihak pelaksana. 5) Berkaitan pengadaan tanah skala kecil penetapan lokasi wajib ada, guna perlindungan bagi pelaksana. 6) Untuk pengadaan tanah bukan untuk kepentingan umum bukna dipersyaratkan ijin lokasi, tetapi penetapan lokasi 7) Terdapat permasalahan terkait pengadaan tanah (perpanjangan jangka waktu HGB aset badan usaha milik pemerintah), fisik sudah dikuasai namun pemegang saham tidak mengakui, surat rekomendasi tidak dikeluarkan Kanwil sehingga IMB tidak dapat dikeluarkan, dan jalan keluarnya bahwa setiap perjanjian pihak ketiga di atas tanah aset harus diperiksa dan dikeluarkan ijin kebolehan (gebooden) atau ketidakbolehan (verbooden) untuk berusaha dalam rangka kerjasama di atas tanah aset 8) Kontroversial pemaknaan HPL, HGB dan HMRS dalam satu kesatuan obyek. Seharusnya HGB atas nama kelompok rumah susun tidak dilekati lagi HPL HPL disini sifatnya hanya lintas tugas pokok dan fungsi menjelang penyerahannya menjadi HGB ke Kelompok penghuni RMS. 9) Masih terdapat HGB diatas HPL yang masih berlaku jangka waktunya namun belum dimanfaatkan, sedangkan peruntukan pemberian haknya sudah tidak sesuai tata ruang karena perubahan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wailayah, Bagaimana penyelesaian pelaksanaan pengadaan tanah yang belum tuntas sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2012. Sehingga, sebaiknya diberhentikan perjanjiannya 10) Kewenangan penandatanganan Surat Pernyataan Pelepasan Hak terkait pengadaan tanah skala kecil, adalah dihadapan Kepala Kantor Pertanahan,


21


11) Grondkaart menurut penegak hukum merupakan aset, sementara menurut BPN bahwa Grondkaart bukan merupakan bukti hak sehingga perlu penyamaan persepsi terhadap hal tersebut. 12) Tanah Negara (harus jelas tanah negara sesungguhnya adalah pengertian semu/quasi) jika ada pemaknaan tanah negara terbebaskan dalam rangka pengadaan tanah, ganti rugi atasnya ditujukan kepada penguasa fisik dan yuridisnya, oleh karena itu permasalahan tersebut sering kali menimbulkan akibat hukum, yang sesungguhnya yang mempermasalahkan tidak paham akan prinsip tanah negara. Artinya, adalah sangat naif jika tanah negara dimaknai sebagai tanah milik negara, karena negara tidak memiliki, tapi menguasai (verorgaang(mengatur, mengurusi dan mengendalikan). 13) Hak Pakai yang diberikan selama dipergunakan namun tidak sesuai dengan penggunaannya tidak batal dengan sendirinya atau dapat dibatalkan. Namun, ditertiblan melalui pemanfaatan tanah 14) Hak Pakai batal secara otomatis hilang aset, tapi perbuatan hilangnya aset belum tentu perbuatan menghilangkan aset. 15) Terhadap HPL Rasunawa yang akan dibangun dengan cara vertikal hanya boleh dilakukan dengan sistem sewa namun pengusaha tidak setuju dengan cara tersebut. Hal ini, tidak dapat kita modifikasi karena ketentuan hukum 16) Pertimbangan teknis pertanahan tidak harus dibuatkan dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah 17) Tana aset pemda berupa tanah yang diatasnya telah ada permukiman dan tanah tersebut telah dikuasai masyarakat selama lebih kurang 20 tahun, persyaratan pendaftarannya perlu pelepasan dan pengahapusan aset sebahagimana diatur dala UU 1 Tahun 2004, Perpres 27 Tahun 2014 dan PMK No. 50 Tahun 2014 18) Untuk pengadaan tanah dibawah 5 hektartidak dibenarkan ada konsinyasi 19) Dalam Peraturan KBPN No. 4 tahun 2006 disebutkan bahwa salah satu tugas sub seksi tematik dan potensi tanah adalah sebagai pembina pejabat penilai tanah, sehingga pembinaan penilai secara administrasi dan pelaksanaan tugas wajib dilakukan oleh direktorat penilaian tanah Pusdiklat Kementerian ATR/BPN 2015

22


DAFTAR PUSTAKA

1. Aslan Noor, konsepsi hak milik atas tanah bagi bangsa Indonesia ditinjau dari ajaran Hak Asasi Manusia, disertai PPS Unpad, Bandung Tahun 2003, Hlm. 36. Lihat pula John Locke, two treaties of sivil government. J.M. Dent & Sons Ltd, London, 1960 2. Arie S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, LPHI, Jakarta, 2005 3. Arie S. Hutagalung, Serba Aneka Masalah Tanah (Suatu Kumpulan Karangan), FH UI, Jakarta, 2002, 4. AP. Parlindungan, Komentar Tentang UUPA, Mandar Maju, Bandung, 1998 5. AP Parlindungan, Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah, Mandar Madju, 1990 6. John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, 7. Ronald Z. Titahelu, Penetapan Asas Hukum Umum Dalam Penggunaan Tanah (Suatu kajian Filsafati dan Teoritik Tentang Pengaturan dan Penggunaan Tanah di Indonesia, Disertasi PPS Unair, Surabaya, 1993 8. W.G. Vegting, Publiek Domein en zaken buiten den handal, N. Samson N.V., Alphen aan de Rijn, 1946, 9. Maria SW Sumardjono, “Hak Pengelolaan: Perkembang-an, Regulasi, dan Implementasinya”, Jurnal Mimbar Hu-kum, Edisi Khusus, September 2007, Yogyakarta: Fakul-tas Hukum Universitas Gadjah Mada, hl 10. Keputusan Mahkamah Konstitusi putusan permohonan judicial review UU No.20 /2003 tentang Ketenagalistrikan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, UU No.22 /2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Nomor 002/PUU-I/2003, dan Putusan Uji materi UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 11. R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan Dari BW, Jakarta, 1995, 12. Diraman, Perundang-undangan Agraria di Indonesia, N.V. Masa Baru, Jakarta, 1952, R. Rustandi Ardiwilaga, Hukum Agraria Indonesia Dalam Teori dan Praktik, N,V, Masa Baru, Bandung, 1960.


23

KATA PENGANTAR. Terima kasih. Jakarta, September 2015 Plt. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan,

Recommend Documents