HALAMAN JUDUL/COVER
KATA PENGANTAR
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021 ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam lima tahun bagi BPBD Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan upaya penaggulangan bencana di daerah, sejak pra bencana, saat bencana dan setelah bencana. Kami merasa buku ini masih memiliki banyak kekurangan, karena harus mengakomodir semua pemangku kepentingan dengan harapan dalam pelaksanaanya mudah untuk dikoordinasikan. Selanjutnya ke depan bila ada kekurangan akan disempurnakan sehingga setiap prioritas aksi diagendakan untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sehingga program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Terkait dengan penyusunan buku ini yang diharapkan
penyusunannya efektif
selama lima tahun, sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai slah satu instansi di lingkungan pemerintah kabupaten Tanah Bumbu dituntut untuk mempunyai rencana strategis yang merupakan serangkai Program dan Kegiatan mendasar, untuk diimplementasikan oleh seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya buku rencana strategis Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, lebih khusus kepada Tim penyusun. Semoga buku ini dapat menjadi dokumen bersama dan dijadikan referensi dalam pelaksanaan pengurangan bencana. Untuk tetap mendukung pelaksanaan Restra, komitmen semua pihak yang telah terjalin dengan baik perlu terus dipertahankan dan semoga bias lebih ditingkatkan. Tanah Bumbu, Kelapa Pelaksana BPBD Kabupaten Tanah Bumbu,
Ir. Mariani, M.P. NIP. 19630814 199003 2 002
2
DAFTAR ISI
3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang
Nomor
32
tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan hal tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersamasama dengan para pejabat struktural dan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang penanggulangan bencana berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Tanah Bumbu. 1.2 Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mencakup:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Kab. Tanah Bumbu Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupatern/Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian,
Dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 22 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Provinsi Kalimantan Selatan;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40);
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan
yang
menjadi
Kewenangan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah bumbu Nomor 20);
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2011 tentaang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 01);
Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor
Tahun 2011 tentang
RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021;
6
1.3 Maksud dan Tujuan Secara garis besar maksud dan tujuan Renstra SKPD minimal mencakup:
Acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan
Pedoman dalam menyusun Renja SKPD
Acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD
Kontrak kinerja antara Kepala SKPD dengan Bupati
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2016-2021 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri No 54 tahun 2010, yaitu: BAB I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan Bab II Gambaran Pelayanan SKPD Organisasi SKPD,
Sumber
mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur Daya
SKPD,
Kinerja
Pelayanan
SKPD,
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Telaahan Misi,
dan
Program
Kepala
Daerah
dan
Wakil
Kepala
Visi,
Daerah
Terpilih,Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD dan
Penentuan Isu-isu Strategis
Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup: Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab VII Kaidah Pelaksanaan
7
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dibentuk berdasarkan peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 08 Tahun 2010 tentang pembentukan,
Kedudukan,
Tugas
pokok
dan
susunan
organisasi
Badan
Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan lembaga teknis operasional bertanggungjawab
kepada
Bdan
Nasional
Penggulangan
Bencana
Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu. Pada peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2012 disebutkan bahwa Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu secara rinci mempunyai tugas sebagai berikut :
Menetapkan pedoman dan pegarahan terhadap usaha penggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penaganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawa bencana;
Menyusun, menetapkan prosedur tetap penggulangan bencana;
Melaksanakan penyelenggaraan penaggulangan bencana
Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;
Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang terima dari anggran pendapatan dan belanja daerah;dan
Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi sebagai berikut : 8
Perumusan
dan
penetapan
kebijakan
penggulangan
bencana
dan
penggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tetap, efektif dan efesien;
Pengkoordinasi
pelaksana
kegiatan
penaggulangan
bencana
secara
terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
Pengelolaan urusan ketatausahaan.
Susunan organisasi pelaksana penanggulangan bencana terdiri dari : Sekretariat terdiri dari : 1. Sub bagian umum dan perlengkapan 2. Sub bagian perencanaan dan keuangan 3. Sub bagian Evaluasi, dokumentasi dan pelaporan Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan terdiri dari : 1. Sub bidang pencegahan 2. Sub bidang kesiapsiagaan Bidang kedaruratan dan logistik terdiri dari : 1. Sub bidang kedaruratan 2. Sub bidang logistic Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari: 1. Sub bidang rehabilitasi 2. Sub bidang rekonstruksi Sekretariat, mempunyai tugas : 1) Menyelenggarakan
kegiatan
penyusunan
program,
pengelolaan
penatusahaan
keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta administrasi kepegawaian. 2) Uraian tugas sebagaimana tersebut di atas, adalah sebagai berikut :
9
a) Menyiapkan bahan, menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisi dan penyajian data bencana; b) Menyiapkan bahan, menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksana jkegiatan serta pelaporan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana daerah; c) Menyiapkan bahan, menyusun program, membina, mengatur, memantau dan mengevaluasi pelaksana penyusun rencana anggaran; d) Menyiapkan bahan, menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi penataushaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan; e) Menyiapkan bahan, menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan; f) Menyiapkan bahan, menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan; g) Menyiapkan
bahan,
menyusun
program,
membina,
mengatur,mengevaluasi
pengelolaan hubungan ,masyarakat dan keprotokol; h) Menyiapkan bahan, menyusun program, membina, mengatur,mengendalikan dan mengevaluasikan efekrifitas organisasi dan ketatalaksaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;dan i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggungjawab; Sub bagian umum dan kepagawaian, mempunyai tugas: 1. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan surat menyurat, penggandaan, rumah
tangga
dan
perlengkpan,
keprotokot
dan
kehumasan
serta
menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan kepegawaian.
Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a) Menyusun rencana kerja dan melakukan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan penyajian data; b) Melaksanakan kegiatan surat meyurat, pengetikan dan penggandaan; c) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit rencana tahunan barang unit (RKBU dan RTBU); 10
d) Menyiapkan
bahan
dan
melaksanakan
pengelolaan
pengadaan,
pemeliharaan,distribusi dan penghapusan barang unit; e) Menyiapkan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyrakat, ketatalaksanaan dan keprotokolan; f) Melaksanakan pengelolaan urusan keamana dan kebersihan lingkungan kantor; g) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai(bazetting formasi); h) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan perlatihan pegawai; i) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana mutasi kepegawaian meliputi pengusulan pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan,pemberhentian dan pension; j) Menyiapkan bahan dan melaksankan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, k) Menyiapakan bahan dan pengelolaaan tat usaha kepegawaian meliputi duk, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi; l) Mengevaluasi pelaksanaan tugas;dan m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atsan sesuai dengan bidang tugas. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas : 1. Melaksanakan pengumpulan dan mengola data, penyusunan program dan rencana kerja dinas dan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan badan.
Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a) Menyusun rencana anggaran dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisa data; b) Menghimpun, menyiapakan bahan dana menyususn program dana rencana kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah; c) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan Badan Penaggulangan Bencana Daerah; 11
d) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan program kerja Badab Penaggulanga Bencana Daerah; e) Menyiapkan dan membuat laporan penerimaan dan pengeluaran anggaran pembagunan dan anggaran rutin Badan Peanggulangan Bencana Derah; f) Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis serta laporan akuntabilitas Badan Penaggulangan Bencana Daerah; g) Menghipun, menyiapakna bahan dan menyusun Rencana kegiatan dan anggarana
(RKA)
(RAKORBAN)
dan
sebagaibahan menyusun
rapat
koordinasi
anggaran
pembagunan
pendapatan
belanja
Daerah/anggaran Pendapatn Belanja Negara (APBD/APBN); h) menghipun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran langsung dan tidak langsung Badan Penaggulangan Bencana Daerah i) menyiapkan
bahan
dan
mengelola
administrasi
keuangan
Badan
administrasi
keuangan
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah; j) menyiapkan
bahan
dan
mengelola
Penaggulangan Bencana Daerah; k) melaksanakan pegumpulan dan pengolahan data keuangan sebagai bahan perhitungan anggaran l) menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan SKPD; m) mengevaluasi pelaksanaan tugas;dan n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan pelaporan mempunyai tugas : 1.
melakukan pengumpulan dan mengelola data dalam rangka pelaksanaan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan kegiatan badan. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, sub bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagia berikut: a) menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan semua unsur organisasi badan; b) menghimpun
dan
menyiapkan
bahan
penyusunnan
pelaksanaan
penyusunan
pelaksanaan
penyusunan
pelaksanaan
evaluasi kegiatan badan; c) menghimpun
dan
menyiapkan
bahan
dokumentasi dan kearsipan kegiatan badan; d) menghimpun
dan
menyiapakan
bahan
pelaporan kegiatan badan; 12
e) menyiapkan 0bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan badan; f)
menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai tugas ; 1. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada siituasi tidak terjadi bencana dana kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana; uraian tugas sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut: a) menyiapkan
bahan,
menyusun
program,
mengoordinasikan,membina,
mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana penanggulangan bencana; b) menyiapkan
bahan,
menyusun
program,
mengoordinasikan,
membina,
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengurangan resiko bencana; c) menyiapkan
bahan,
menyusun
program,
mengoordinasikan,
membina,
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencegahan bencana; d) menyiapkan
bahan,
menyusun
program,
mengoordinasikan,
membina
mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana; e) menyiapkan
bahan,
menyusun
program,
mengoordinasikan,
membina
mengendalikan dan mengevaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana; f)
menyiapkan
bahan,
menyusun
program,
mengoordinasikan,
membina,
mengendalikan dan mengevaluasikan kegiatan peringatan dini terjadnya bencana; g) menyiapkan
bahan,
menyusun
program,
mengoordinasikan,
membina
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan mitigasi bencana; h) melaksanakan rekrutmen, evaluasi pengendalian dan pembinaan terhadap stgas bencana (TRC-PB, SRC-PB,BPK,TAGANA) dana stgas lain yanga mendukung;dan i)
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.
13
Sub Bidang Pencegahan, mempunyai tugas : 1.
menyiapkan bahan dan menyusun rencana penggulangan bencana, memfasilitasi upaya pengurangan resiko bancana, analisis resiko bencana, penegakan
tata
ruang
dan
penerapan
persyaratan
standar
teknis
penanggulangan bencana.
Uraian tugas sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut : a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pencegahan bencana; b) menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan ancaman dan resiko bencana; c) menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi ancaman dan resiko bencanan; d) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulngan bencana; e) menyiapkan bahan dan menyusun rencana penggulangan bencana; f)
menyusun bahan dan petunjuk teknis inventarisasi dan pengurangan resiko terjadinya bencana daerah;
g) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi upaya pengurangan resiko bencana; h) menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis resiko bencana; i)
menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan dan penegakan rencana tata ruang;
j)
menyiapkan
bahan
dan
melaksanakan
kerjasama
pematauan
dan
penegakan rencana tata ruang; k) menyiapkan bahan dan menyusun petunjukteknis penetapan dan penerapan standar teknis penanggulangan bencana l)
menyiapkan bahan dan menyusun rencana persyaratan standar teknis penggulangan bencana;
m) menyiapkan bahan dan memantau penerapan persyaratan standar teknis penggulangan bencana; n) menyiapkan bahan, melaksankan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusun rencana penggulangan bencana, fasilitas upaya pengurangan resiko bencana, anlisis resiko bencana, penegakan
tata
ruang
dan
penerapan
persyaratan
standar
teknis
penggulangan bencana; o) mengevaluasi pelaksanaan tugas;dan 14
p) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsungnya sesuai bidang tugas. Sub Bidang Kesiapsiagaan, mempunyai tugas : 3. menyiapkan bahan dan melaksanakan kesiapsiagaan terhadapp ancaman bencana,
pengembagan
penyelenggaraan
dan
kegiatan
penerapanperingatan
mitigasi
bencana
serta
dini
dan
bimbang
teknis
penanggulangan bencana;
uraian tugas sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut : a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kesiapsiagaan terhadap bencana; b) menyiapkan
bahan
koordinasi,
pembinaan
dan
pengembangan
kesiapsiagaan atas bencana; c) menghimpun, megolah dan menyajikan data kesiapsiagaan atsa ancaman bencana; d) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana; e) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penerapan uji coba rancana penanggulangan kedaruratan bencana; f)
menyiapkan
bahan,menyusun
dan
menerapkan
uji
coba
rencana
penaggulangan kedaruratan bencana; g) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian system peringatan dini; h) menyiapkan bahan dan melaksankan analisis resiko bencana; i)
menyiapkan bahan dan menyusun kerjasama pemantauan dan penegakan rencana tata ruang;
j)
menyiapkan
bahan
dan
melaksanakan
kerjasama
pemantauan
dan
penegakan rencana tata ruang; k) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penetapan dan penerapan standar teknis penanggulanga bencana; l)
menyiapkan
bahan
dan
melaksanakan
kerjasama
penyediaan
dan
penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana; m) menyiapkan bahan dan melaksankan pemantauan dan pelaksanaan penataan ruang; 15
n) menyiapkan
bahan
dan
melaksanakan
kerjasama
dan
pengatur
pembangunan, pembagunan infrastruktur dan tata bangunan; o) menyiapkan
bahan,melaksankan
bimbingan
teknis
dan
kerjasama
pendidikan, pelatihandan penyuluhan mitigasi bencana; p) menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiattan dan menyusun laporan kinerja kesiapsiagaan terhadap ancaman bencan, pengembangan dan penerapan peringatan dini dan penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana; q) melaksanakan rekrutmen, evaluasi pengendalian dan pembinaan terhadap stgas bencana (TRC-PB, SRC-PB,BPK,TAGANA) dan satgas lain yang mendukung; r)
mengevaluasi pelaksanaan tugas;dan
s) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas: 1. melaksanakan koordinasi pembinaan, pengkajian, penetuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penaggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan dasar dan logistic pada saat tanggap darurat; Uraian tugas sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut; a) menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengkajian terhadap; logistic, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana; b) menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan
danmengevaluasi
penetuan
status
keadaan
darurat
bencana; c) menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan
dan
mengevaluasi
penetapan
standar
teknis
penanggulangan bencana; d) menyiapkan bahan, menyusun program mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; e) menyiapkan bahan, menyusun program, mengkoordinasikan membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana; f) menyiapkan
bahan dan
melaksanakan
kerjasama
pemantauan
dan
penegakan rencana tata ruang; 16
g) menyiapkan
bahan dan
melaksanakan
kerjasama
pemantauan
dan
penegakan rencana tata ruang; h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atsan sesuai bidang tugas; Sub Bagian Kedaruratan, mempunyai tugas : 1. menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian keadaam darurat, memfasilitasi pengerahan sumber daya untuk menyelamatkan dan mengevaluasi korban bencana. Uraian tugas sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut; a) menyiapkan
bahan
dan
menyusun
rencana
kegiatan
penanganan
kedaruratan; b) mengumpulkan, mengolah, menganalisi dan menyajikan data kedaruratan; c) menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana; d) menyiapkan dan melaksanakan pengkajian secara cepat tepat terhadap lokasi bencana; e) menyiapkan bahan, dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi bencana; f) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi jumlah korban; g) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis gangguan pelayanan umum dan pemerintahan; h) menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi sumber daya alam maupun buatan; i) menyiapka bahan dan merumuskan petunjuk teknis penetapan status keadaan darurat bencana; j) menyiapkan bahan penetapan status keadaan darurat bencana; k) menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penyelamat dan evakuasi masyarakat korban bencana; l) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana; m) menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitas pengerahan sumber daya alam dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana; n) menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pengkajian keadaan darurat, fasilitasi pengerahan sumber daya dalam penyelamtan dan evakuasi korban bencana; dan 17
o) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; Sub Bidang Logistik, mempunyai tugas : 1. menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian tingkat kerusakan akibat bencana,perlindung kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik. Uraian tugas sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut : a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian tingkat kerusaka, perlindungan kelompok rentan dan pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik; b) mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan bencana,kelompok rentan dan kebutuhan dasar logistic; c) menyiapka bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian tingkat kerusakan akibat bencana; d) menyiapkan
bahan,
melaksanakan
interventarisasi,
identifikasi
dan
pengkajian tingkat kerusakan akibat bencana; e) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi kelompok rentan akibat bencana; f) menyiapka bahan,melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kelompok rentan akibat bencana; g) menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan terhadap kelompok rentan akibat bencana; h) menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi kebutuhan dasar dan logistic; i) menyiapkan bahan dan melaksanakan krjasama pemenuhan kebutuhan bersih dan sanitasi; j) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan pangan; k) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan sadang; l) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pelayanan kesehatan; m)menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pelayanan psikososial; n) menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan penampungan dan tempat hunia; o) menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pengkajian tingkat keruskan akibat bencana, perlindungan kelompok rentan dan pemenuhan kebutuhan dasar dan logistic;dan 18
p) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mempunyai tugas : 1. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana; Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut : a) menyiapkan
bahan,
menyusun
program,
mengkorrdinasikan,
membina,
mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbaikan lingkungan; b) menyiapkan bahan, menyususn program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, megendalikan dan mengevaluasi kegioatan perbaikan sarana dan prasarana umum; c) menyiapkan bahan, menyususn program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, megendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan social psikologis; d) menyiapkan bahan, menyususn program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, megendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan social ekonomis; e) menyiapkan bahan, menyususn program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, megendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan social budaya; f)
menyiapkan bahan, menyususn program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, megendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan kesehatan;
g) menyiapkan bahan, menyususn program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, megendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintah; h) menyiapkan bahan, menyususn program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, megendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan public; i)
menyiapkan bahan, menyususn program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, megendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban;
j)
menyiapkan
bahan,
menyusun
program,
mengkoordinasikan,
membina,
mengatur, megendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembagunan kembali prasaranadan sarana social masyarakat dan keagaman; k) menyiapkan
bahan,
menyusun
program,
mengkoordinasikan,
membina,
mengatur, megendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangkitan kembali kehidupan social budaya masyarakat; 19
l)
menyiapkan mengatur,
bahan,
menyusun
megendalikan
dan
program,
mengkoordinasikan,
mengevaluasi
kegiatan
membina,
pengembangan
partisipasi lembaga dan organisasi kemsyarakat, dunia usaha dan masyarakat; m) menyiapkan
bahan,
menyusun
program,
mengkoordinasikan,
membina,
mengatur, megendalikan dan mengevaluasi kegiatan peningkatan fungsi pelayanan public dan kondisi social,ekonomi dan budaya;dan n) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepada pelaksana sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Sub Bagian Rehabilitasi, mempunyai tugas; 1. Menyiapkan
bahan
koordinasi
rehabilitasi
kerusakan
akibat
bencana,
memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum dan keagamaan, pemulihan social psikologis, social ekonomi dan social budaya, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan masyarakat, keamanan dan ketertiban. Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut; a) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan, fasilitasi dan kerjasama rehabilitasi dampak bencana; b) mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat bencana; c) menyiapkan bahan koordinasi rehabilatasi lingkungan daerah bencana; d) menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan lingkungan; e) menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan kerusakan lingkungan f)
menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kerusakan prasarana dan sarana umum keagamaan;
g) menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan prasarana dan sarana umum dan keagamaan; h) menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dampak negative social psikologis masyarakat akibat bencana; i)
menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan kondisi social psikologis masyarakat; 20
j)
menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pelayanan kesehatan korban bencana;
k) menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama kegiatan rekonstruksi dan resolusi konflik; l)
menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan social,ekonomi dan budaya;
m) menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan keamanan dan ketertiban; n) menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan fungsi pemerintahan; o) menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan pelayanan public; p) menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kinerja penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana, fasilitasi dan kerjasama rehabilitasi dampak bencana;dan q) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai bidang dan tanggung jawabnya Sub Bidang Rekonstruksi, mempunyai tugas; 1. menyiapkan bahan koordinasi rekonstruksi social, ekonomi, dan saran prasarana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangkitan kembali kehidupan social budaya masyarakat, pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakat, dunia usaha dan masyarakat , peningkatan fungsi pelayanan public dan kondisi social, ekonomi dan budaya. Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut : a) menyiapkan bahan dan menyususn rencana kegiatan penyiapan bahan koordinasi rekonstruksi social, ekonomi, budaya,saran,dan prasaranan, serta kerjasama pembangunan kembalai dampak kerusakan akibat bencana; b) mengumpulkan , mengolah dan menganalisa data keruskan lingkungan, sarana dan prasaranan serta aspek-aspek social, ekonomi dan budaya masyarakat. c) Menyiapkan bahan koordinasi rekonstruksi social,ekonomi,budaya,sarana dan prasaran; d) Menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali prasarana dan saran; e) Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembagunan kembali prasarana dan saran; 21
f)
Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama,pembangunan kembali saran social masyarakat;
g) Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangkitan kembali kehidupan social budaya masyarakat; h) Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penerapan rancang bangun yang tepat; i)
Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan teknologi yang lebih baik dan tahan bencana;
j)
Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemesyarakatan dunia usaha dan masyarakat;
k) Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan kondisi social, ekonomi dan budaya; l)
Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan fungsi pelayanan public;
m) Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kinerja penyiapan, fasilitas dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan akibat bencana; n) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.
22
2.2 Sumber Daya SKPD
Gambaran perkembangan SDM, selanjutnya disajikan dalam bentuk table sebagai berikut: TABEL 2.1 Data Perkembangan dan jumlah pegawai No
Klasifikasi Pegawai
Jumlah
Keterangan
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Pegawai Negeri Sipil
41
2
Pegawai Tidak Tetap
1
Umum 3
Pegawai Tidak Tetap
2
Khusus 4
HonorDamkar
149
5
TRC
16
6
Dan Lain-lain
4
Jumlah
213
23
TABEL 2.2 Data Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil No
Pendidikan Pegawai
Jumlah
Keterangan
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Strata 2
3
2
Strata 1
9
3
Diploma IV
1
4
Diploma III
0
5
SLTA/Sederajat
22
6
SLTP/Sederajat
3
7
SD
3 Jumlah
41
TABEL 2.3 Data Eselonering Pegawai/Jabatan No
Eselon
Jumlah
Keterangan
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Golongan I
4
2
Golongan II
20
3
Golongan III
4
4
Eselon IV
8
5
Eselon III
4
6
Eselon II
1
Jumlah
41 24
Gambarkan Asset yang dikelola, selanjutnya disajikan dalam bentuk table sebagai berikut: Tabel 2.4 Gambaran Perkembangan Aset yang dikelola Tahun 2016 1
2
3
1
Kendaraan Roda 4
1 Unit
4 1.Kepala Pelaksana
5
6
5 Unit
Baik
7
8 Mobil Rescue
1. Kabid 2
Kendaraan Roda 2
2 Unit
Kedaruratan dan
20 Unit
028/03/BPBD/II/2012
0
028/04/BPBD/II/2012
Logistik 2. Kabid Kedaruratan dan peralatan 1. Kabid 3
Handy Taly
2 Unit
Kedaruratan dan
19 Unit
Baik
028/31/BPBD/VII/2012
logistic 2.Subbid Logistik 4
Mesin gesenset 5
2.Kasubbid
KVA
Logistik
5
Perahu Karet
1 Unit
6
Dolpin 18 PK
1 Unit
7
Tenda Platon
4 Unit
8
Tenda Regu
3 Unit
9
Tenda Posko
1 Unit
Kasubbid Logistik Kasubbid Logistik Kasubbid Logistik Kasubbid Logisrik
0
028/31/BPBD/VIII/2012
2 Unit
Baik
028/41/BPBD/VIII/2012
1 Unit
Baik
028/41/BPBD/VIII2012
1 Unit
Baik
028/41/BPBD/VIII/2012
7 Unit
Baik
028/41/BPBD/VIII/2012
6 Unit
Baik
028/41/BPBD/VIII/2012
1 Unit
Baik
028/41/BPBD/VIII/2012
5 Unit
Baik
028/41/BPBD/VIII/2012
Kasu bbid Logistik
10
Tenda Keluarga
5 Unit
Kasubbid Logistik
25
10
Kasubbid
Unit
Logistik
10
Kasubbid
Unit
Logistik
11
Tenda Pengungsi
12
Wc Knock Down
13
Radio SSB
1 Unit
14
Rig
1 Set
15
Lampu Senter Hid Searchlight
16
17
2.3
Fullbed Water Treament Portable
1 Unit
Kasubbid Logistik
2 Unit
Baik
028/41/BPBD/VIII/2012
10 Unit
Baik
028/41/BPBD/VIII/2012
1 Buah
Baik
028/41/BPBD/VIII/2012
5 Set
Baik
028/41/BPBD/VIII/2012
1 Buah
Baik
028/41/BPBD/VIII/2012
Baik
028/41/BPBD/VIII/2012
Baik
028/41/BPBD/VIII/2012
2.Kepala Pelaksana Kasubbid Logistik
10
Kasubbid
127
Unit
Logistik
Unit
1 Unit
Kasubbid Logistik
1 Buah
Kinerja Pelayanan SKPD 2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi a)
Sekretariat
Gambaran Kinerja pelayanan SKPD pada Sekretariat selanjutnya disajikan dalam bentuk table sebagai berikut : Tabel.2.5 Tingkat Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Sekretariat Indikator No 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kinerja 1.
2.
3.
Pelayanan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Surat Menyurat Pelayanan Kepegawaian Pelayanan Keuangan Pelayanan
4.
100%
Data dan Informasi Bencana 26
b) Bidang Pencegahan dan Kesiap Siagaan Gambar kinerja pelayanan SKPD pada Bidang Pencegahan dan Kesiap siagaan selanjutnya disajikan dalam bentuk table sebagai berikut : Tabel 2.6 Rencana Tingkat Capaian Kinerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah pada Bidang Pencegahan dan kesiap siagaan No 1.
2.
3.
2016
Persentase menurunnya
menurunnya korban terdampak
korban terdampak bencana
bencana
Jumlah kelurahan/Desa
8 (Delapan) Kelurahan/Desa Tangguh
tangguh bencana
Bencana
Jumlah Sekolah tangguh
8 (Delapan) Sekolah Tangguh
bencana
Bencana
Jumlah Dokumen 4.
Capaian Kinerja
Indikator Kinerja
Manajemen Kebencanaan yang tersedia
6 (Enam) Dokumen Manajemen Kebencanaan
Rata – rata waktu tanggap 5.
(respond time) pemadam
15 Menit
kebakaran
c) Bidang Kedaruratan dan Logistik Gambaran kinerja pelayanan SKPD pada bidang kedaruratan dan logistic selanjutnya disajukan dalam bentuk table sebagai berikut:
27
Tabel.2.7 Rencana Tingkat Capaian Kinerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah pada Bidang Kedaruratan dan Logistik No
1
2
Capaian Kinerja
Indikator Kinerja
2016 s/d 2021
Rata – rata waktu tanggap (respond time) bencana Rata – rata waktu tanggap (respond time) bencana
d) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gambaran
kinerja
pelayanan
SKPD
pada
Bidang
Rehabilitasi
dan
Rekonstruksi selanjutnya disajikan dalam bentuk table sebagai berikut : Tabel.2.8. Rencana Tingkat Capaian Kinerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah pada Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi No 1
Capaian Kinerja
Indikator Kinerja
2016 s/d 2021
Persentase pemulihan kawasan
Pemberian pelayanan
terdampak bencana
pemulihan secara cepat dan tepat sesuai kebutuhan dari warga korban bencana
2
3
Pengkajian pemulihan
Tersusunnya Dokumen
pascabencana.
Pemulihan Pasca Bencana
Jumlah dokumen pra bencana
Tersusunnya Dokumen Pra Bencana
1.4.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Seperti
halnya
pembangunan
tantangan
permasalahan
utama
dalam
penggulangan bencana dalam hal kinerja aparat dan kelembangaan adalah sebagai berikut : 28
a)
Perlunya sosialisasi paradigm baru agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan prosedur tetap (protap) kebencanaan sampai ketingkat pemerintahan paling bawah dalam hal ini adalah pemerintah desa;
b)
Besarnya kapasitas dalam penanggulangan bencana sehubugan dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana;
c)
Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat saja akan tetapi berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam pelaksanaannya masih benyaknya ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait lainnya;
d)
Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasi permasalahan penggulangan bencana;
Sedangkan peluang yang dapat dikembangan sesuai dengan pengembangan SKPD adalah sebagai berikut : a.
Tersedianya landasan hokum penyelenggaran penaganan bencana dengan tebitnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri dari peraturan Pemerintah, Perpres, PeraturanMateri, dan peraturan Kepala BNPB serta Peraturan Kepala Daerah Sampai Saat ini regulasi untuk Penggulangan Bencana terus Menerus diperbaharui dan disempurnakan;
b.
Sudah terbentuknya BPBD kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu lembaga yang menangani secra khusus penggulangan bencana daerah;
c.
Selanjutnya adalah semakin bertambahnya perhatian pemerintah dan lembaga-lembaga usaha, pendidikan pada isu pengurangan resiko bencana,terutama terkait dengan kecenderungan perubahaniklim gelobal yang dampaknya kian memburuk, dimana penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana sudah menjadi tanggungjawab bersama.
29
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penaggulangan Bencana Daerah
Indikator Kinerja No. sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
(1)
(2)
TargetTarget SPM IKU
(3)
(4)
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian Tahun
Rasio Capaian pada Tahun
Tahun ke-
ke-
ke-(=capaian/target x 100%)
Target Indikator
Lainnya 2016 201 20 20 20 7 18 19 20
(5)
(6)
(7) (8) (9)
202 1
(10 (11) )
2016 2017
(11) (12)
20 201 18 (13 )
9
2020
(14) (15)
20 21
1
(16)
2
3
(17 (18 )
)
4
5
(19)
(20)
1
30
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya, kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan di analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.2.
31
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD… Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi
Rasio antara Realisasi
Anggaran pada
dan Anggaran Tahun
Tahun ke-
ke-
Uraian
(1)
1
2
3
4
5
1
2
3
4
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8) (9) (10)
5
1
2
3
(11)
(12)
(13)
(14)
4
5
(15) (16)
Rata-Rata Pertumbuhan Anggar Realis an
asi
(17)
(18)
(7/2 Belanja
)(*1
Langsung
00%
Belanja Tidak Langsung Total
32
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 2.4
33
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada SKPD. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini. 2.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 – 2021, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah: Visi: mewujudkan Kabupaten Tanah Bumbu Tangguh Bencana untuk kesejahteraan Masyarakat Misi: 1. Melindungi masyarakat Tanah Bumbu dari ancaman Bencana melalui pengurangan risiko bencana 2. Mewujudkan manajemen kebencanaan yang terencana, terpadu dan terkoordinir untuk meningkatkan kemampuan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana 3. Menjamin kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang adil, terukur, dan akuntabel Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021, maka Badan Penaggulangan Bencana Daera akan mendukung pelaksanaan misi Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Badan Penanggulangan 34
Bencana Daerah menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati
dan Wakil Bupati
tersebut dalam tabel 3.1 Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: Mewujudkan Kabupaten Tanah Bumbu Tangguh Bencana Untuk Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat
No
(1)
Jenis Pelayanan Publik
Permasalahan
Faktor
Pelayanan SKPD
(2)
Penghambat
Pendorong
(4)
(5)
(3) Masih
1.
Sarana dan Prasarana
Adanya
kurangnya
Alokasi anggaran
dukungan dari
jumlah dan
yang masih belum
organisasi
jenis sarana
mencukupi
kemasyatan
dan prasarana
kebencanaan
Belum
2.
terintegrasinya
Penyusunan
Pedoman dan
Penyusunan
perencanaan
program
arah kebijakan
Program dan
program secara dilaksanakan per
nasional
Rencana Kegiatan
lintas sector
sector dan tidak
penyelenggara
dan lintas
terpadu
an BNPB
Penyusunan
Pelaksanaan
melibatkan semua
bimbingan
pihak terkait
teknis
wilayah
6.
Penyusunan
Belum
Rencana
lengkapnya
Penanggulangan
dokumen
Bencana
kebencanaan
35
7.
Pengurangan
Paradigma
Kurang antisipasi
Kejadian
Risiko Bencana
lama bencana
dan masih rendah
bencana
diurusi setelah
tingkat sadar
semakin
terjadi bencana
bencana
meningkat
Standar teknis
8.
Penetapan
bencana
Pemahaman
Standart Teknis
kurang
standar teknis PB
Penanggulangan
diperhatikan
masih kurang
Bencana
dan terkadang
dipahami
Suatu kondisi yang dibutuhkan
diabaikan Seruan dan
Perlunya
himbauan
9.
Kesiapsiagaan
peringatan
Masyarakat enggan
Terhadap Potensi
ancaman
meninggalkan
Bencana
bencana
tempat tinggalnya
kurang
penyiapan segala peralatan dan perlengkapan PB
direspon Peringatan dini bencana belum
Pemanfaatan
optimal 10 .
Peringatan Dini
disampaikan
Kejadian bencana
Terjadinya
secara cepat
terjadi begitu cepat
Bencana
kepada
dan mendadak
masyarakat
tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam peringatan dini
dilokasi bencana Perlunya data
11 .
Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana
Perlunya SRC
dan informasi
Diperlukan waktu
PB dilatih
dampak
dan kerja keras
keahlian dan
bencana yang
untuk kumpul data
dilengkapi
cepat, lengkap
dan infomasi
peralatan
dan akurat
perlengkapan
36
Perbaikan
Pembangunan
Memerlukan dan
Dana bantuan
12
Lingkungan,
rehabilitasi dan
yang banyak dan
dari pemerintah
.
Sarana dan
rekonstruksi
kajian teknis
dan
Prasarana Umum
tidak mudah
lapangan
masyarakat
2.2 Telaahan Renstra Kementerian dan SKPD Provinsi Tabel 3.2 Identifikasi isu-isu strategis sesuai tugas & fungsi SKPD No. Isu-isu Strategis dalam Rencana Awal Isu-isu strategis sesuai Tugas dan RPJMD
Fungsi
Tingginya resiko bencana yang terjadi di Belum adanya gudang logistik, kabupaten Tanah Bumbu dengan indeks gudang resiko
bencana
multi
ancaman
peralatan
per penanggulangan
bencana
dan
kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan pusdalop yang representative Selatan mencapai 156 (kategori tinggi). Resiko bencana yang paling tinggi adalah, banjir, banjir bandang, abrasi, longsor dan kekeringan Belum
lengkapnya
dokumen
kebencanaan Pemahaman
dan
kebencanaan
masih
persepsi sangat
rendah Standar teknis penanggulangan bencana masih minim Lokasi bencana yang umumnya sulit dijangkau 2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong
dari
pelayanan
SKPD
yang
mempengaruhi
permasalahan
pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel 3.3. 37
Tabel 3.3. Hasil Telaahan terhadap RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu
No
Isu Strategis RPJMD
Program Prioritas RPJMD
1.
Tingginya resiko bencana yang terjadi di
Peningkatan kesiapsiagaan
kabupaten Tanah Bumbu dengan indeks
terjadinya bencana
resiko bencana multi ancaman per kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 156 (kategori tinggi). Resiko bencana yang paling tinggi adalah, banjir, banjir bandang, abrasi, longsor dan kekeringan Mitigasi rawan bencana Meningkatkan Reaksi Tanggap Darurat Bencana Penanganan Pasca Bencana
2.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Bupati terpilih, Kajian terhadap Renstra SKPD Provinsi, Kajian terhadap RTRW, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.4
38
Tabel 3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Faktor yang Mempengaruhi Standar Aspek
Capaian/Kondisi
yang
Kajian
Saat ini
Digunakan
INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)
(1)
(2)
(3)
EKSTERNAL
Permasalahan Pelayanan
(DILUAR KEWENANGAN
SKPD
SKPD)
(4)
(5)
(6)
2.5 Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra SKPD Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut: a. Gambaran Pelayanan SKPD BPBD
dalam
gugus
tugas
dan
fungsinya
bertugas
sebagai
koordinator/pelaksana dalam penanggulangan bencana daerah, meliputi : -
Menganalisis daerah-daerah rawan bencana dalam rangka mengurangi
-
Mengkoordinir dalam penyelenggaraan penanganan korban bencana
-
Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kerugian yang
resiko serta mengantisipasi korban akibat bencana;
pada saat terjadinya bencana, bersama-sama dengan instansi terkait;
ditimbulkan pasca bencana;
b. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan 39
Bencana bagi terwujudnya tujuan yang dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah: 1.
Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat)
dalam
upaya
penanggulangan
bencana
dan
penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah; 2.
Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan system logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
3.
Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding
sebelum
bencana,
melalui
peningkatan
kapasitas
perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengurangan resiko bencana dalam setiap
kegiatan
rehabilitasi
dan
rekonstruksi
dalam
rangka
pembangunan berkelanjutan. c. Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut: 1.
Terwujudnya
peningkatan
kemampuan
SDM
(aparatur
dan
masyarakat) yang menguasai teknologi di bidang bencana; 2.
Terwujudnya standar, kebutuhan, dan prosedur penyelengggaraan penanggulangan bencana;
3.
Terwujudnya pemanfaatan teknologi, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana;
4.
Terwujudnya
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana
serta
terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh; 5.
Penangganan pengungsi secara adil (sesuai standar pelayanan minimum) seta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana;
6.
Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, dibidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana.
40
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan ekternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan hal itu, maka pernyataan visi Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah: “ Menjadikan BPBD yang profesional untuk mewujudkan masyarakat Tanah Bumbu yang tangguh dalam menghadapi bencana ”. 4.2 Misi a.
Meningkatkan kemampuan SDM (aparatur dan masyarakat) dan sarana prasarana penanggulangan bencana
b.
Terwujudnya standar, kebutuhan, dan prosedur penanggulangan bencana
c.
Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
d.
Mengalang kemitraan dengan masyarakat dalam pemulihan dampak dan pengaruh bencana
4.3 Tujuan, Sasaran, Starategis dan Kebijakan Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah: b. Meningkatkan kemampuan SDM (aparatur dan masyarakat) dan sarana prasarana penanggulangan bencana. Tujuan ini dijabarkan ke dalam beberapa sasaran, antara lain: 1. Lancarnya administrasi perkantoran 2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 3. Meningkatnya penguasaan teknologi di bidang penanggulangan bencana 41
c. Terwujudnya
standar,
kebutuhan
dan
prosedur
penyelenggaraan
penanggulangan bencana. Tujuan ini dijabarkan ke dalam beberapa sasaran, antara lain: 1. Koordinasi penyusunan perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana, diklat dan penataan ruang. 2. Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat menghadapi ancaman dan resiko bencana. 3. Keterpaduan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. d. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Tujuan ini dijabarkan ke dalam beberapa sasaran, antara lain: 1. Pengkajian, pemantauan dan penanganan tanggap darurat bencana. 2. Pengarahan peralatan, pemberian bantuan dan logistic. 3. Penyelamatan, evakuasi dan pemenuhan kebutuha dasar. e. Menggalang kemitraan dengan masyarakat dalam pemulihan dampak dan pengaruh akibat bencana. Tujuan ini dijabarkan ke dalam beberapa sasaran, antara lain: 1. Penyaluran dana bantuan social rehabilitasi dan rekonstruksi 2. Evakuasi dan relokasi korban bencana 3. Perlindungan dan pemulihan akibat dampak bencana 4. Penyaluran bantuan dan sumbangan bencana 5. Penilaian, pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugiaan akibat bencana 6. Perbaikan darurat bencana.
42
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
NO
TUJUAN
.
SASARAN
INDIKATOR KINERJA 2016 2017 2018 2019 2020
(1)
(2)
(3)
(4) Persentase menurunnya korban terdampak
Menurunkan risiko bencana melalui pencegahan dan peningkatan 1. kesiapsiagaan bencana bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tanah
bencana Peningkatan kerjasama lintas sektor Jumlah kelurahan/Desa tangguh bencana. dalam pencegahan bencana dan Jumlah Sekolah tangguh bencana terwujudnya masyarakat siaga Jumlah Dokumen Manajemen bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana. Rata – rata waktu tanggap (respond time)
Bumbu. 2. Mewujudkan pelayanan
Kebencanaan yang tersedia
pemadam kebakaran Tertanganinya masyarakat korban
202 1
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
0%
3%
3%
3%
3%
3%
0%
0%
2
2
2
2
0
0
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
<15
<15 <15
<15 <15
(10)
<15
meni meni meni meni meni me t
Rata – rata waktu tanggap (respond time) <2 jam
t
t
<2 <2 jam
t
t
nit
<2 <2 jam <2
43
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
NO
TUJUAN
.
SASARAN
INDIKATOR KINERJA 2016 2017 2018 2019 2020
(1)
(2)
(3)
darurat bencana yang
bencana dengan membangun
cepat, akurat, dan
sistem tanggap darurat bencana
terukur
yang cepat, akurat, dan terukur dengan standar operasi yang baku.
(4) bencana Persentase korban bencana yang berhasil ditangani Persentase pemulihan kawasan terdampak
3.
Memulihkan daerah terdampak bencana.
Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi pada kawasan yang terdampak bencana.
(5)
bencana Pengkajian pemulihan pascabencana. Jumlah dokumen pra bencana
(6)
(7)
jam
100%
0%
0% -
100 % 100 % 100 % 4
(8)
(9)
jam
100%
100%
100% 3
100 % 100 % 100 % 4
202 1 (10) jam
100% 100%
100% 100%
100% 100% 3
44
4
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD 4.3.1 Strategi 4.3.2 KebiJakan Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah SKPD, dan disajikan dalam tabel 4.2. Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI
:
Mewujudkan Kabupaten Tanah Bumbu Tangguh Bencana untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat
MISI I :
1. Melindungi masyarakat Tanah Bumbu dari ancaman Bencana melalui pengurangan risiko bencana 2. Mewujudkan manajemen kebencanaan yang terencana, terpadu dan terkoordinir untuk meningkatkan kemampuan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana. 3. Menjamin kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang adil, terukur, dan akuntabel.
Sasaran Tujuan 1
Tujuan 2
Strategi
Kebijakan
1. Sasaran 1.1
1. Strategi 1.1
1. Kebijakan 1.1
2. Sasaran 1.2
2. Strategi 1.2
2. Kebijakan 1.2
3. Dst…
3. Dst……..
3. Dst…
1. Sasaran 2.1
1. Strategi 2.1
1. Kebijakan 2.1
2. Sasaran 2.2
2. Strategi 2.2
2. Kebijakan 2.2
3. Dst…
3. Dst……
3. Dst…
45
VISI
:
Mewujudkan Kabupaten Tanah Bumbu Tangguh Bencana untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat
MISI I :
1. Melindungi masyarakat Tanah Bumbu dari ancaman Bencana melalui pengurangan risiko bencana 2. Mewujudkan manajemen kebencanaan yang terencana, terpadu dan terkoordinir untuk meningkatkan kemampuan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana. 3. Menjamin kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang adil, terukur, dan akuntabel.
Sasaran
Dst……
Strategi
Kebijakan
4.
4.
4.
Dst……
Dst……
Dst……
46
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagai
langkah
operasionalisasi
arah
kebijakan
dan
strategi
dengan
memperhatikan skala proritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, maka program yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan adalah “ Menjadikan BPBD yang profesional untuk mewujudkan masyarakat Tanah Bumbu yang tangguh dalam menghadapi bencana ”.
Adapun perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk program BNPB yang akan dilaksanakan 5 tahun ke depan. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan BPBD. 1. Program Generik, yang meliputi antara lain: a.
Dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya BPBD.
b.
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPBD.
c.
Pengawasan dan peningkatan SDM aparatur.
1. Program Teknis, penanggulangan bencana. a.
Program dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya.
b.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
c.
Program dan pengawasan dan Peningkatan SDM aparatur
d.
program penanggulangan bencana mencakup bagian :
47
1. 1Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dengan kegiatan pokok meliputi : a. Kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko bencana b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana c. Kesiapasiagaan dalam menghadapi bencana 2. Bidang Kedaruratan dan logistic dengan kegiatan pokok meliputi a. Kegiatan tanggap darurat didaerah terkena bencana b. Kegiatan pengelolaan bantuan darurat kemanusian didaerah terkena bencana c. Kegiatan pengelolaan logistic dalam penyelengaraan penanggulagan bencana d. Kegiatan pengelolaan peralatan dalam penyelengaraan bencana 3. Bidang rehabilitasi dan rekontruksi dengan kegiatan pokok meliputi : a. Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana b. Kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi bidang prasarana fisik diwilyah pasca bencana c. Kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi bidang social ekonomi diwilayah pasca bencana.
48
tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Indikato Tujuan
Sasaran
r Sasaran
Kod
Program dan
Program
e
Kegiatan
(outcome ) dan Kegiatan (output)
Data
Kondisi
Capaian
Kinerja
pada Tahun
pada akhir
Unit Kerja SKPD
periode
Penanggungjawa
Perencanaa
Renstra
b
n
SKPD
Awal
(2010)
2016
targe t
(1)
(2)
Tujua Sasara n1
n1
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
2017
Rp target
2018
Rp
target
2019
Rp
target
2020
Rp
target
Rp
target
)
)
)
)
)
)
)
)
)
i
Rp
(9 (10 (11 (12 (13 (14 (15 (16 (17 (18 (19 )
Lokas
)
(20)
Program .....
49
(21)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Indikato Tujuan
Sasaran
r Sasaran
Kod
Program dan
Program
Kegiatan
(outcome
e
) dan Kegiatan (output)
Data
Kondisi
Capaian
Kinerja
pada Tahun
pada akhir
Unit Kerja SKPD
periode
Penanggungjawa
Perencanaa
Renstra
b
n
SKPD
Awal
(2010)
2016
targe t
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
2017
Rp target
2018
Rp
target
2019
Rp
target
2020
Rp
target
Rp
target
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
(20)
Kegiata.. . Tujua Sasara n1
n2
i
Rp
(9 (10 (11 (12 (13 (14 (15 (16 (17 (18 (19 )
Lokas
Program .......
50
(21)
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini. Tabel 6.1. Indikator Kinerja Sasaran SKPD Kondisi Indikat or N o.
Kinerja Utama
Kinerja pada
Target Capaian Setiap Tahun
Awal
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode
Periode RPJMD
RPJMD (IKU) 2011/20
201
12
3
2014
(3)
(4)
(5)
2015
2016
2017
(6)
(7)
(8)
( 1
(2)
(9)
)
51
BAB VII
KAIDAH PELAKSANAAN
Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BPBD, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar
bagi
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD selama periode 2016-2021, mengikuti periode berlakunya Renstra Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021. Renstra SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD. Renstra BPBD merupakan penjabaran dokumen Renstra, selanjutnya Renstra BPBD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) BPBD yang merupakan rencana tahunan BPBD Kabupaten Tanah Bumbu selama periode lima tahun, 2016 2021 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab. Renstra BPBD diterbitkan melalui surat keputusan Kepala BPBD, dan
di
dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelengaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati,
serta secara moral
dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. KEPALA DINAS/BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Ir. Mariani, MP NIP. 19630814 199003 2 002
52
