KATA PENGANTAR. Surakarta, Agustus 2013 Kepala, Prof. Dr. Siswandari, M.Stats. NIP

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga LPPKS Indonesia di Surakarta dapat menyelesaikan penyusunan Petunjuk Teknis Penilaian Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah Tahun 2013. Petunjuk Teknis ini berisi hal penting dalam teknis penilaian yang perlu diketahui oleh semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah Tahun 2013. Petunjuk Teknis ini disiapkan untuk memperlancar jalannya kegiatan diklat calon kepala sekolah/madrasah. Oleh sebab itu, sangat diharapkan seluruh pihak terkait yaitu: Penyelenggara Diklat, Master Trainer, Mentor, Fasilitator, Tenaga Administrasi memahami petunjuk teknis penilaian. Sehingga penilaian terhadap peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kepala BPSDMPK dan PMP sehingga diklat calon kepala sekolah/madrasah dapat diselenggarakan secara optimal. Penilaian terhadap peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah perlu dilaksanakan agar kualitas instrumen, proses dan hasil penilaian peserta diklat dapat dilakukan, dipantau dan dikendalikan. Oleh sebab itu, kita berharap agar para Penyelenggara Diklat, Master Trainer, Mentor, Fasilitator, Tenaga Administrasi dapat memahami dan memberikan penilaian peserta diklat dengan akurat. Selamat belajar dan berlatih, semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semua. Surakarta, Agustus 2013 Kepala,

Prof. Dr. Siswandari, M.Stats. NIP. 19590201 198503 2 002

Petunjuk Teknis Penilaian Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .................................................................................................................. 1 BAB I PENDAHULUAN............................................................................................... 2 A. LATAR BELAKANG ....................................................................................................... 2 B. DASAR HUKUM ............................................................................................................ 3 C. TUJUAN ......................................................................................................................... 3 D. SASARAN ...................................................................................................................... 4 E. MANFAAT...................................................................................................................... 4 BAB II PELAKSANAAN .............................................................................................. 5 A. JENIS DAN ASPEK PENILAIAN .................................................................................. 5 B. PENILAI......................................................................................................................... 5 C. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN PENILAIAN PESERTA DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAH................................................................................................ 6 D. STRATEGI PENILAIAN PESERTA DIKLAT ................................................................ 8 E. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN ............................................................................ 8 F. KRITERIA KELULUSAN ............................................................................................. 28 BAB III PENUTUP .................................................................................................... 29

LPPKS INDONESIA SURAKARTA

1


BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menguraikan syaratsyarat dan tahapan yang harus dilalui seorang guru untuk dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah. Pada Panduan Penyiapan Calon Kepala Sekolah/Madrasah dijelaskan bahwa proses penyiapan calon kepala sekolah/madrasah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah menyatakan bahwa kepala sekolah/madrasah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah/madrasah dituntut memiliki lima dimensi kompetensi, yaitu dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Sebagai konsekuensinya, secara akademik pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah harus mampu menjamin adanya peningkatan kelima dimensi kompetensi tersebut. Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah merupakan salah satu upaya untuk membekali calon kepala sekolah/madrasah dengan materi diklat yang akan meningkatkan kompetensinya yang relevan, sesuai dengan hasil AKPKnya. Oleh karena itu, pengembangan mutu proses pembelajaran diklat difokuskan pada upaya untuk mewujudkan kepala sekolah/madrasah yang amanah, berjiwa wirausaha dan profesional. Untuk menjamin ketercapaian tujuan pembelajaran diklat secara terstandar, diperlukan instrumen, proses dan hasil penilaian peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah yang akurat. Dalam implementasinya, penilaian peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah dilaksanakan oleh Master Trainer. Agar pelaksanaan penilaian peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah berlangsung secara efektif dan efisien, dan hasilnya dapat dipertanggung-jawabkan, diperlukan pembelajaran secara khusus. Selain itu, tentang bagaimana proses penilaian peserta diklat calon kepala sekolah diklat itu harus dilaksanakan, telah dijelaskan dalam Petunjuk Pelaksanaan Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah. Namun, karena penilaian peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah itu melibatkan banyak pihak LPPKS INDONESIA SURAKARTA

2


dan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman baru, diperlukan sebuah petunjuk operasional yang praktis dan rinci agar semua master trainer yang terlibat bisa melaksanakan peran, tugas, dan fungsinya secara proporsional dan profesional. Untuk itu dibuatkan Petunjuk Teknis Penilaian Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah. B. DASAR HUKUM Dasar hukum penilaian peserta diklat calon kepala sekolah adalah: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah; 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; C. TUJUAN Tujuan Petunjuk Teknis (Juknis) Penilaian Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah adalah untuk memastikan:


3


1. Instrumen penilaian peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah relevan

dengan perkembangan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah/madrasah selama mengikuti diklat; 2. Master trainer, mentor, fasilitator dan tenaga administrasi memahami terhadap juknis penilaian peserta diklat 3. Proses penilaian peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah relevan dengan materi, tujuan, dan hasil diklat pada setiap tahapan pelaksanaan diklat; dan 4. Penilaian peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. D. SASARAN Sasaran Juknis Penilaian Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah adalah: 1. master trainer pada tahap In-Service Learning 1, On-the-Job Learning

dan In-Service Learning 2; 2. kepala sekolah magang (mentor) pada tahap On-the-Job Learning; 3. penyelenggara diklat yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penyelengaaraan diklat; 4. fasilitator khususnya dalam In Service Learning 1, dalam Latihan Kepemimpinan; 5. tenaga administrasi sebagai pengolah nilai Diklat In On In. E. MANFAAT Manfaat Juknis Penilaian Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah ini adalah calon kepala sekolah/madrasah memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.


4


BAB II PELAKSANAAN A. JENIS DAN ASPEK PENILAIAN Penilaian dilakukan terhadap peserta mencakup aspek knowledge, attitude dan skills. Penilaian dilaksanakan secara berkesinambungan pada setiap tahapan diklat, yakni In-Service Learning 1, On-the-Job Learning dan In-Service Learning 2. Implementasi penilaian knowledge dilakukan pada In-Service Learning 1, dengan menggunakan instrumen pre test dan post test. Implementasi penilaian attitude dilakukan secara menyeluruh baik pada saat In-Service Learning 1, on the job Learning, dan In-Service Learning 2. Implementasi penilaian skill dilakukan terhadap portofolio dan presentasi hasil yang dilakukan pada On-the-Job Learning. Secara rinci penilaian dilakukan sebagai berikut: 1. Aspek Knowledge Penilaian aspek knowledge dilakukan pada tahap In-Service Learning 1 melalui Post Test dan tugas-tugas individu maupun kelompok. (Format Instrumen pada lampiran A1) 2. Aspek Attitude Penilaian aspek attitude dilakukan pada tahap In-Service Learning 1, Onthe-Job Learning, maupun In-Service Learning 2. (Format Instrumen pada lampiran; A2, B1, dam C1) 3. Aspek Skills Penilaian aspek skills dilakukan pada tahap In-Service Learning 1 melalui tugas-tugas dan diskusi kelompok, pelaksanaan program magang, presentasi dan portofolio. (Format Instrumen pada lampiran; A3, A5, B2, C2 dan C3)

B. PENILAI Penilai dalam diklat calon kepala sekolah/madrasah adalah: 1. Master Trainer; yakni widyaiswara atau dosen yang memiliki sertifikat Master Trainer yang ditunjuk oleh lembaga penyelenggara diklat sebagai master trainer. Master Trainer melakukan penilaian pada setiap mata diklat yang diampu pada diklat In service learning 1 meliputi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan sikap


5


(attitude). Pada On The Job Learning (OJL) melakukan penilaian sikap dan pelaksanaan program, pada In-Service Learning 2 master trainer melakukan penilaian terhadap portofolio dan presentasi laporan hasil OJL serta sikap calon kepala sekolah/madrasah. Instrumen yang digunakan pada In Service Learning 1, yakni; instrumen A1 (instrumen post-test), Instrumen A2 (Instrumen Penilaian Sikap), Instrumen A3 (Instrumen penilaian diskusi), Instrumen A4 (Instrumen Penilaian Kepemimpinan), Instrumen A5 (Instrumen Keterampilan Supervisi). Instrumen yang dipergunakan dalam On The Job Learning adalah Instrumen B1 (Instrumen Penilaian Sikap) dan Instrumen B2 (Instrumen Pelaksanaan Program Magang). Instrumen yang dipergunakan dalam In Service Learning 2 adalah Instrumen C1 (Instrumen Penilaian Sikap) dan Instrumen C2 (Instrumen Penilaian Presentasi), dan Instrumen C3 (Instrumen Penilaian Portofolio). 2. Mentor, yakni kepala sekolah tempat magang, yang terdiri dari kepala sekolah sendiri (Mentor 1), dan kepala sekolah tempat magang lain (Mentor 2). Kedua kepala sekolah tersebut melakukan penilaian sikap dan pelaksanaan program On The Job Learning . Adapun instrumen yang dipergunakan adalah instrumen B1 (Instrumen Penilaian Sikap dan Perilaku selama OJL) dan Instrumen B2 (Instrumen Pelaksanaan program OJL). C. RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN PENILAIAN PESERTA DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAH 1) Standar penilaian adalah standar nasional yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian peserta diklat calon kepala sekolah. 2) Penilaian peserta diklat calon kepala sekolah adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta diklat calon kepala sekolah. 3) Penilaian peserta diklat mencakup pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan sikap (attitude). 4) Implementasi penilaian pengetahuan (knowledge) dilakukan pada In-Service Learning I, dengan menggunakan instrumen pre test dan post test. 5) Implementasi penilaian sikap (attitude) dilakukan secara menyeluruh baik pada saat In-Service Learning 1, On the job Learning, dan InService Learning 2.


6


6) Implementasi penilaian keterampilan (skills) dilakukan terhadap portofolio dan presentasi hasil On the job learning pada In-Service Learning 2. 7) Instrumen penilaian In service learning 1 terdiri dari a) post test untuk menilai pengetahuan seluruh mata diklat yang dipelajari, b) penilaian sikap setiap mata diklat untuk menilai sikap peserta pada waktu mengikuti diklat setiap mata diklat, c) penilaian diskusi setiap mata diklat untuk menilai keterlibatan dan keaktifan peserta dalam diskusi kelompok pada setiap mata diklat, dan d) penilaian kepemimpinan untuk menilai aspek kepribadian, sosial, kewirausahaan dan kepemimpinan peserta pada mata diklat latihan kepemimpinan. 8) Instrumen penilaian On-The Job learning terdiri dari 1) instrumen penilaian sikap untuk menilai sikap peserta selama melaksanakan OJL, 2) instrumen penilaian pelaksanaan program OJL. 9) Instrumen penilaian In-Service Learning 2. terdiri dari 1) instrumen penilaian portofolio untuk menilai hasil pelaksanaan OJL yang meliputi Rencana Tindak Kepemimpinan, supervisi, perangkat pembelajaran, tugas mandiri, upaya peningkatan kompetensi berdasarkan AKPK dan laporan OJL; 2) instrumen penilaian presentasi untuk menilai kemampuan menyajikan secara lisan hasil OJL yang meliputi aspek isi, penyajian dan pengorganisasian; 3) instrumen penilaian sikap untuk menilai sikap peserta selama InService Learning 2. 10)Penyerahan hasil penilaian peserta diklat oleh master trainer kepada lembaga penyelenggara diklat dilakukan sebelum setiap tahapan diklat berakhir. 11)Hasil penilaian peserta diklat selanjutnya diolah oleh lembaga penyelenggara diklat untuk pengambilan keputusan (kelulusan peserta diklat). 12)Tenaga Administrasi menginput data nilai tiap-tiap mata diklat dari Master Trainer di setiap tahapan dan merekapnya.


7


D. STRATEGI PENILAIAN PESERTA DIKLAT Pelaksana

Kegiatan

Mulai Admin Pembagian Format Penilaian Diklat

Narasumber/ Fasilitator/Master Trainer Diklat

Narasumber/ Fasilitator/Master Trainer Diklat

Borang/Catatan Mutu 1. Format Standar Penilaian Diklat [F.PD.1.1]

Pengisian Format Penilaian Diklat

Penyerahan Format Penilaian Diklat yang telah diisi

Penginputan dan Perekapan Nilai Diklat Admin Selesai

2. Software Penginputan Penilaian Diklat [F.PD.4.1] 3. Format Rekap Hasil Nilai Diklat [F.PD.4.2]

E. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN Rekapitulasi hasil penilaian adalah pengumpulan nilai dari setiap tahap diklat mulai dari In-Service Learning 1, OJL, dan In-Service Learning 2, kemudian dilakukan pengolahan. Karena luasnya cakupan yang dinilai serta, beragamnya instrumen penilaian maka dalam melakukan rekap nilai akhir dilakukan secara bertahap. Adapun tahap rekapitulasi nilai dalam diklat ini adalah: 1. Rekapitulasi Nilai In-Service Learning 1 Rekapitulasi Nilai In-Service Learning 1 adalah proses penggabungan aspek yang dinilai dalam tahap In-Service Learning 1. Secara garis besar aspek yang dinilai pada tahap In-Service Learning 1 antara lain adalah


8


Kepemimpinan, Manajerial, Supervisi, dan Post test. Pada aspek manajerial terbagi ke dalam mata diklat diantaranya adalah Penyusunan RKS, Pengelolaan PTK, Pengelolaan Sarpras, Pengelolaan Peserta Didik, Pengelolaan Kurikulum, Pengelolaan Keuangan Sekolah, TIK Dalam Pembelajaran, Pembinaan TAS, Monev. Dalam melakukan penilaian terhadap sub aspek manajerial dan supervisi dilakukan dengan menilai sikap, keterampilan dan diskusi kelompok. Tabel pengolahan nilai InService Learning 1 seperti ditampilkan dibawah ini.

LPPKS Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan IN SERVICE LEARNING 1 HASIL NILAI KEPEMIMPINAN NAMA FASILITATOR NIP FASILITATOR No.

NIP


NAMA LENGKAP GELAR

SIKAP

Nilai KETRAMPILAN DISKUSI

9


LPPKS Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan IN SERVICE LEARNING 1 HASIL NILAI KEUANGAN NAMA FASILITATOR NIP FASILITATOR No.

NIP

NAMA LENGKAP GELAR

SIKAP

Nilai DISKUSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


10


LPPKS Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan IN SERVICE LEARNING 1 HASIL NILAI KURIKULUM NAMA FASILITATOR NIP FASILITATOR No.

NIP

NAMA LENGKAP GELAR

Nilai SIKAP

DISKUSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


11


LPPKS Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan IN SERVICE LEARNING 1 HASIL NILAI MONEV NAMA FASILITATOR NIP FASILITATOR No.

NIP

NAMA LENGKAP GELAR

SIKAP

Nilai DISKUSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


12


LPPKS Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan IN SERVICE LEARNING 1 HASIL NILAI PPD NAMA FASILITATOR NIP FASILITATOR No.

NIP

NAMA LENGKAP GELAR

Nilai SIKAP DISKUSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


13


Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan IN SERVICE LEARNING 1 HASIL NILAI PTK NAMA FASILITATOR NIP FASILITATOR

No.

NIP

NAMA LENGKAP GELAR

Nilai SIKAP

DISKUSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


14


LPPKS Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan IN SERVICE LEARNING 1 HASIL NILAI RKS NAMA FASILITATOR NIP FASILITATOR

No.

NIP

19630909 198803 1 006

NAMA LENGKAP GELAR

Nilai SIKAP

DISKUSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


15


LPPKS Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan IN SERVICE LEARNING 1 HASIL NILAI SARANA DAN PRASARANA NAMA FASILITATOR NIP FASILITATOR

No.

NIP

NAMA LENGKAP GELAR

Nilai SIKAP

DISKUSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


16


LPPKS Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan IN SERVICE LEARNING 1 HASIL NILAI SUPERVISI NAMA FASILITATOR NIP FASILITATOR

No.

NIP

NAMA LENGKAP GELAR

Nilai SIKAP

KETRAMPILAN

DISKUSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


17


LPPKS Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan IN SERVICE LEARNING 1 HASIL NILAI TAS NAMA FASILITATOR NIP FASILITATOR

No.

NIP

NAMA LENGKAP GELAR

Nilai SIKAP

DISKUSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


18


LPPKS Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan IN SERVICE LEARNING 1 HASIL NILAI TIK NAMA FASILITATOR NIP FASILITATOR

No.

NIP

NAMA LENGKAP GELAR

Nilai SIKAP

DISKUSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ketentuan penginputan penilaian Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah: a) Penulisan NIP menggunakan spasi, contoh 19820711 200912 2 004; b) Semua kolom dalam penilaian harus diisi, jika tidak diisi sistem penilaian tidak bisa berproses dengan benar, penulisan nilai 78,34; c) Kode kabupaten/kota dan kode lembaga terdapat dalam lampiran; d) Pada format penilaian post test jenjang sekolah diisi dengan kode sebagai berikut;  TK kode 1  SD kode 2


19


 

SMP kode 3 SMA/SMK kode 4

e) Format penulisan tanggal lahir pada Form Hasil Nilai Post Test menggunakan format excell dd/mm/yyyy, contoh: 20-08-1969; f) Format penulisan jenis kelamin cukup dituliskan P atau L; g) Kode Kemen untuk dinas pendidikan dituliskan 023 sedangkan madrasah kode penulisannya 025.

LPPKS Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hasil Nilai Post Test No.

NIP

NAMA LENGKAP GELAR

1 19651105 198903 2 013 Dra. Setiawati 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR L/P Majene

UNIT KERJA

05-11-1965 P SMAN 1 MAJENE

KODE Nilai KEMEN KAB/KOT JENJANG SEK. 023 3305 4 78,56

20


a) Instrumen Penilaian yang digunakan: Instrumen penilaian yang dipergunakan dalam In-Service Learning1 adalah: 1) A-1 = Instrumen Pre-test dan Post-tes 2) A-2 = Instrumen Penilaian Sikap 3) A-3 = Instrumen Penilaian Diskusi 4) A-4 = Instrumen Penilaian Kepemimpinan b) Rumus Perhitungan Nilai In-Service Learning 1

Dari rumusan tersebut didapat bahwa nilai In-Service Learning 1 terbentuk dari nilai kepemimpinan, manajerial, supervisi, dan post test. Nilai akhir diperoleh dengan mencari rerata aspek 1 sampai dengan aspek 15 yang diberikan oleh master trainer. c) Pengolahan Nilai In Service Learning 1 Pengolahan nilai In-Service Learning 1 pada program MS Excell yang sudah tersedia, dilakukan dengan cara melakukan input nilai kepemimpinan, nilai sikap, nilai diskusi, nilai keterampilan, dan nilai post test. Setelah proses input selesai dilakukan, secara otomatis kolom jumlah akhir akan terisi dengan sendirinya. 2. Rekapitulasi Nilai On the Job Learning. Rekapitulasi Nilai On the Job Learning adalah proses penggabungan nilai sikap, dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Kepala sekolah tempat magang pertama (Mentor-1), Kepala sekolah tempat magang Kedua (Mentor-2), dan Master Trainer. a) Instrumen Penilaian yang digunakan Instrumen penilaian yang dipergunakan dalam On the Job Learning adalah, 1) B-1 = Instrumen Penilaian Sikap 2) B-2 = Instrumen Penilaian Pelaksanaan Program b) Rumus Perhitungan Nilai On the Job Learning


21


Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa nilai On the Job Learning terbentuk dari rerata nilai yang diberikan oleh Mentor1 (M1), Mentor-2 (M2), dan Master Trainer (MT). c) Cara Pengolahan dalam On the Job Learning Pengolahan nilai On the Job Learning dilakukan dengan cara melakukan input nilai sikap dan nilai pelaksanaan program yang dilakukan oleh Mentor-1, Mentor-2, dan Master Trainer kedalam tabel program MS Excell diatas. Setelah proses input selesai dilakukan, secara otomatis kolom jumlah akhir akan terisi dengan sendirinya. Tabel pengolahan nilai On the Job Learning seperti ditampilkan dibawah ini.


22


LPPKS Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ON THE JOB LEARNING HASIL NILAI MENTOR 1 NAMA FASILITATOR NIP FASILITATOR

No.

NIP

NAMA LENGKAP GELAR

Nilai PRAKTIK

SIKAP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


23


LPPKS Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ON THE JOB LEARNING HASIL NILAI MENTOR 2 NAMA FASILITATOR NIP FASILITATOR

No.

NIP

NAMA LENGKAP GELAR

Nilai PRAKTIK

SIKAP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


24


3. Rekapitulasi Nilai In-Service Learning 2. Rekapitulasi Nilai In-Service Learning 2 merupakan proses penggabungan tiap aspek yang dinilai pada tahap In-Service Learning 2. Adapun aspek yang dilakukan penilaian pada tahap In-Service Learning 2 adalah sikap, portofolio, dan presentasi. Adapun bentuk tabel pengolahan nilai In-Service Learning 2 seperti ditampilkan dibawah ini.

LPPKS Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan IN SERVICE LEARNING 2 NAMA FASILITATOR NIP FASILITATOR

No.

NIP

NAMA LENGKAP GELAR

Nilai Portofolio

Presentasi

Sikap

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


25


a. Instrumen Penilaian yang digunakan Instrumen penilaian yang dipergunakan dalam In-Service Learning 2 adalah, 1) C-1 = Instrumen Penilaian Sikap 2) C-2 = Instrumen Penilaian Presentasi 3) C-3 = Instrumen Penilaian Portofolio

b. Rumus Perhitungan Nilai In-Service Learning 2:

Dari rumusan tersebut didapat nilai In-Service Learning 2 yang terbentuk dari rerata nilai sikap, nilai portofolio, dan nilai presentasi. c. Cara Pengolahan Nilai In-Service Learning 2 Pengolahan nilai In-Service Learning 2 dilakukan dengan cara melakukan menginput nilai sikap, nilai portofolio dan nilai presentasi kedalam tabel tersebut diatas. Setelah proses input seluruh aspek penilaian dilakukan secara otomatis kolom jumlah akhir akan terisi dengan sendirinya.

4. Rekapitulasi Nilai Akhir Rekapitulasi nilai akhir merupakan penggabungan nilai-nilai yang telah dilakukan pada tahap In-Service Learning 1, OJL, dan In-Service Learning 2. a) Rumus Perhitungan Nilai Akhir Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa nilai akhir terbentuk dari kontribusi nilai In-Service Learning 1 sebesar 35%, kontribusi nilai OJL adalah 15%, dan kontribusi nilai InService Learning 2 adalah 50%. b) Cara Pengolahan Nilai Akhir: Tabel rekapitulasi nilai akhir di atas sudah secara otomatis akan terisi dengan sendirinya karena sudah dilakukan hyperlink dengan sheet Nilai In-Service Learning 1, sheet nilai OJL, dan


26


sheet nilai In-Service Learning 2. Begitu juga dengan nilai akhir dan kriteria. Jadi dalam pengolahan nilai akhir ini tidak ada proses input data, namun yang diperlukan adalah memastikan bahwa hyperlink berfungsi dengan baik. Bagi LPMP dan PPPPTK atau Lembaga Diklat Tenaga Kependidikan selain ketentuan diatas dalam memperoleh sertifikat NUKS harus menyertakan format sebagai berikut:

LPPKS Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Daftar Penerima Sertifikat

No.

KODE LPMP

diisi kode LPMP

NIP

NAMA LENGKAP GELAR

TEMPAT LAHIR

TANGGAL LAHIR

L/P UNIT KERJA

KODE KEMEN KAB/KOT JENJANG SEK.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


27


F. KRITERIA KELULUSAN Sebagai pengambilan keputusan akhir untuk menentukan kelulusan peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah digunakan skala penilaian sebagai berikut: ANGKA

HURUF

KETERANGAN

86-100

A

SANGAT MEMUASKAN

71-85

B

MEMUASKAN

<70

C

KURANG MEMUASKAN


28


BAB III PENUTUP Dengan diselenggarakannya penilaian peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah secara terstandar ini diharapkan ketercapaian hasil diklat relevan dengan kebutuhan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah dan penyelenggaraan diklat calon kepala sekolah/madrasah dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, penilaian peserta diklat ini diharapkan mampu mewujudkan kepala sekolah yang amanah, profesional dan berjiwa wirausaha yang bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.


29


Lampiran-lampiran: 1. A-1 = Instrumen 2. A-2 = Instrumen 3. A-3 = Instrumen 4. A-4 = Instrumen 5. B-1 = Instrumen 6. B-2 = Instrumen 7. C-1 = Instrumen 8. C-2 = Instrumen 9. C-3 = Instrumen

Pre-test dan Post-tes Penilaian Sikap dan Perilaku Penilaian Diskusi Penilaian Kepemimpinan Penilaian Sikap dan Perilaku Penilaian Pelaksanaan Program Penilaian Sikap dan Perilaku Penilaian Presentasi Penilaian Portofolio


30


LAMPIRAN KODE KABUPATEN


31


Kode Provinsi DKI JAKARTA 01 01 01 01 01 01 JAWA BARAT 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 JAWA TENGAH 03 03 03


Kode Kab/Kota 0101 0160 0161 0162 0163 0164 0205 0206 0207 0208 0210 0211 0212 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223 0260 0261 0262 0263 0265 0266 0267 0268 0269 0301 0302 0303

KAB. KEPULAUAN SERIBU KOTA JAKARTA PUSAT KOTA JAKARTA UTARA KOTA JAKARTA BARAT KOTA JAKARTA SELATAN KOTA JAKARTA TIMUR KAB. BOGOR KAB. SUKABUMI KAB. CIANJUR KAB. BANDUNG KAB. SUMEDANG KAB. GARUT KAB. TASIKMALAYA KAB. CIAMIS KAB. KUNINGAN KAB. MAJALENGKA KAB. CIREBON KAB. INDRAMAYU KAB. SUBANG KAB. PURWAKARTA KAB. KERAWANG KAB. BEKASI KAB. BANDUNG BARAT KOTA BANDUNG KOTA BOGOR KOTA SUKABUMI KOTA CIREBON KOTA BEKASI KOTA DEPOK KOTA CIMAHI KOTA TASIKMALAYA KOTA BANJAR KAB. CILACAP KAB. BANYUMAS KAB. PURBALINGGA

32


03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 DI YOGYAKARTA 04 04 04 04 04 JAWA TIMUR 05 05 05


0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318 0319 0320 0321 0322 0323 0324 0325 0326 0327 0328 0329 0360 0361 0362 0363 0364 0365 0401 0402 0403 0404 0460 0501 0502 0503

KAB. BANJARNEGARA KAB. KEBUMEN KAB. PURWOREJO KAB. WONOSOBO KAB. MAGELANG KAB. BOYOLALI KAB. KLATEN KAB. SUKOHARJO KAB. WONOGIRI KAB. KARANGANYAR KAB. SRAGEN KAB. GROBOGAN KAB. BLORA KAB. REMBANG KAB. PATI KAB. KUDUS KAB. JEPARA KAB. DEMAK KAB. SEMARANG KAB. TEMANGGUNG KAB. KENDAL KAB. BATANG KAB. PEKALONGAN KAB. PEMALANG KAB. TEGAL KAB. BREBES KOTA MAGELANG KOTA SURAKARTA KOTA SALATIGA KOTA SEMARANG KOTA PEKALONGAN KOTA TEGAL KAB. BANTUL KAB. SLEMAN KAB. GUNUNG KIDUL KAB. KULONPROGO KOTA YOGYAKARTA KAB. GRESIK KAB. SIDOARJO KAB. MOJOKERTO

33


05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 NANGROE ACEH DARUSSALAM 06 06 06 06 06


0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 0560 0561 0562 0563 0564 0565 0566 0567 0568

0601 0602 0603 0604 0605

KAB. JOMBANG KAB. BOJONEGORO KAB. TUBAN KAB. LAMONGAN KAB. MADIUN KAB. NGAWI KAB. MAGETAN KAB. PONOROGO KAB. PACITAN KAB. KEDIRI KAB. NGANJUK KAB. BLITAR KAB. TULUNGAGUNG KAB. TRENGGALEK KAB. MALANG KAB. PASURUAN KAB. PROBOLINGGO KAB. LUMAJANG KAB. BONDOWOSO KAB. SITUBONDO KAB. JEMBER KAB. BANYUWANGI KAB. PAMEKASAN KAB. SAMPANG KAB. SUMENEP KAB. BANGKALAN KOTA SURABAYA KOTA MALANG KOTA MADIUN KOTA KEDIRI KOTA MOJOKERTO KOTA BLITAR KOTA PASURUAN KOTA PROBOLINGGO KOTA BATU

KAB. ACEH BESAR KAB. PIDIE KAB. ACEH UTARA KAB. ACEH TIMUR KAB. ACEH TENGAH

34


06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 SUMATERA UTARA 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07


0606 0607 0608 0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0618 0619 0622 0660 0661 0662 0663 0664 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710 0711 0715 0716 0717 0718 0719 0720 0721 0722 0723 0724 0725 0726

KAB. ACEH BARAT KAB. ACEH SELATAN KAB. ACEH TENGGARA KAB. SIMEULUE KAB. BIREUEN KAB. ACEH SINGKIL KAB. ACEH TAMIANG KAB. GAYO LUAS KAB. ACEH NAGAN RAYA KAB. ACEH BARAT DAYA KAB. ACEH JAYA KAB. BENER MERIAH KAB. PIDIE JAYA KOTA SABANG KOTA BANDA ACEH KOTA LHOKSEUMAWE KOTA LANGSA KOTA SUBULUSSALAM KAB. DELI SERDANG KAB. LANGKAT KAB. KARO KAB. SIMALUNGUN KAB. DAIRI KAB. ASAHAN KAB. LABUHAN BATU KAB. TAPANULI UTARA KAB. TAPANULI TENGAH KAB. TAPANULI SELATAN KAB. NIAS KAB. MANDAILING NATAL KAB. TOBA SAMOSIR KAB. NIAS SELATAN KAB. PAKPAK BHARAT KAB. HUMBANG HASUNDUTAN KAB. SAMOSIR KAB. SERDANG BEDAGAI KAB. BATUBARA KAB. PADANG LAWAS KAB. PADANG LAWAS UTARA KAB. LABUHAN BATU UTARA KAB. LABUHAN BATU SELATAN

35


07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 SUMATERA BARAT 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 RIAU 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09


0727 0728 0760 0761 0762 0763 0764 0765 0766 0767 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0812 0860 0861 0862 0863 0864 0865 0866 0901 0902 0904 0905 0908 0909 0910 0911 0914 0915 0960

KAB. NIAS BARAT KAB. NIAS UTARA KOTA MEDAN KOTA BINJAI KOTA TEBING TINGGI KOTA PEMATANG SIANTAR KOTA TANJUNG BALAI KOTA SIBOLGA KOTA PADANG SIDEMPUAN KOTA GUNUNG SITOLI KAB. AGAM KAB. PASAMAN KAB. LIMA PULUH KOTA KAB. SOLOK KAB. PADANG PARIAMAN KAB. PESISIR SELATAN KAB. TANAH DATAR KAB. SAWAH LUNTO SIJUNJUNG KAB. KEPULAUAN MENTAWAI KAB. PASAMAN BARAT KAB. DHARMASRAYA KAB. SOLOK SELATAN KOTA BUKITTINGGI KOTA PADANG KOTA PADANG PANJANG KOTA SAWAHLUNTO KOTA SOLOK KOTA PAYAKUMBUH KOTA PARIAMAN KAB. KAMPAR KAB. BENGKALIS KAB. INDRAGIRI HULU KAB. INDRAGIRI HILIR KAB. PELALAWAN KAB. ROKAN HULU KAB. ROKAN HILIR KAB. SIAK KAB. KUANTAN SINGINGI KAB. KEPULAUAN MERANTI KOTA PEKANBARU

36


09 JAMBI 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 SUMATERA SELATAN 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 LAMPUNG 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12


0962

KOTA DUMAI

1001

KAB. BATANGHARI KAB. BUNGO KAB. MERANGIN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT KAB. KERINCI KAB. MUARA JAMBI KAB. TEBO KAB. SAROLANGUN KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR KOTA JAMBI KOTA SUNGAI PENUH

1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1060 1061 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1160 1161 1162 1163 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212

KAB. MUSI BANYUASIN KAB. OGAN KOMERING ILIR KAB. OGAN KOMERING ULU KAB. MUARA ENIM KAB. LAHAT KAB. MUSI RAWAS KAB. BANYUASIN KAB. OKU TIMUR KAB. OKU SELATAN KAB. OGAN ILIR KAB. EMPAT LAWANG KOTA PALEMBANG KOTA PRABUMULIH KOTA LUBUK LINGGAU KOTA PAGAR ALAM KAB. LAMPUNG SELATAN KAB. LAMPUNG TENGAH KAB. LAMPUNG UTARA KAB. LAMPUNG BARAT KAB. TULANG BAWANG KAB. TANGGAMUS KAB. LAMPUNG TIMUR KAB. WAY KANAN KAB. PESAWARAN KAB. PRINGSEWU KAB. MESUJI KAB. TULANG BAWANG BARAT

37


12 12 KALIMANTAN BARAT 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 KALIMANTAN TENGAH 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 KALIMANTAN SELATAN 15 15 15 15 15 15 15 15 15


1260 1261 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1360 1361 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1460 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509

KOTA BANDAR LAMPUNG KOTA METRO KAB. SAMBAS KAB. PONTIANAK KAB. SANGGAU KAB. SINTANG KAB. KAPUAS HULU KAB. KETAPANG KAB. KAYONG UTARA KAB. BENGKAYANG KAB. LANDAK KAB. MELAWI KAB. SEKADAU KAB. KUBU RAYA KOTA PONTIANAK KOTA SINGKAWANG KAB. KAPUAS KAB. BARITO SELATAN KAB. BARITO UTARA KAB. KOTAWARINGIN TIMUR KAB. KOTAWARINGIN BARAT KAB. PULANG PISAU KAB. GUNUNG MAS KAB. BARITO TIMUR KAB. SUKAMARA KAB. KATINGAN KAB. LAMANDAU KAB. SERUYAN KAB. MURUNG RAYA KOTA PALANGKARAYA KAB. BANJAR KAB. TANAH LAUT KAB. BARITO KUALA KAB. TAPIN KAB. HULU SUNGAI SELATAN KAB. HULU SUNGAI TENGAH KAB. HULU SUNGAI UTARA KAB. TABALONG KAB. KOTABARU

38


15 15 15 15 KALIMANTAN TIMUR 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 SULAWESI UTARA 17 17 17 17 17 17 17 17 17

1510

17 17 17 17 17 17 SULAWESI TENGAH 18 18 18 18 18

1710


1511 1560 1561 1601 1602 1603 1604 1607 1608 1609 1610 1611 1614 1660 1661 1662 1663 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709

1711 1760 1761 1762 1763 1801 1802 1803 1804 1805

KAB. TANAH BUMBU KAB. BALANGAN KOTA BANJARMASIN KOTA BANJARBARU KAB. PASER KAB. KUTAI KARTANEGARA KAB. BERAU KAB. BULUNGAN KAB. MALINAU KAB. NUNUKAN KAB. KUTAI BARAT KAB. KUTAI TIMUR KAB. PENAJAM PASER UTARA KAB. TANA TIDUNG KOTA SAMARINDA KOTA BALIKPAPAN KOTA TARAKAN KOTA BONTANG KAB. BOLAANG MONGONDOW KAB. MINAHASA KAB. SANGIHE KAB. KEPULAUAN TALAUD KAB. MINAHASA SELATAN KAB. MINAHASA UTARA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA KAB. MINAHASA TENGGARA KAB. SITARO KAB. BOLAANGMONGONDOW SELATAN KAB. BOLAANGMONGONDOW TIMUR KOTA MANADO KOTA BITUNG KOTA TOMOHON KOTA KOTAMUBAGU KAB. BANGGAI KEPULAUAN KAB. DONGGALA KAB. POSO KAB. BANGGAI KAB. BUOL

39


18 18 18 18 18 18 SULAWESI SELATAN 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 SULAWESI TENGGARA 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20


1806 1807 1808 1809 1810 1860 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1924 1926 1927 1960 1961 1962 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

KAB. TOLI TOLI KAB. MOROWALI KAB. PARIGI MUOTONG KAB. TOJO UNA-UNA KAB. SIGI KOTA PALU KAB. MAROS KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN KAB. G O W A KAB. TAKALAR KAB. JENEPONTO KAB. BARRU KAB. BONE KAB. WAJO KAB. SOPPENG KAB. BANTAENG KAB. BULUKUMBA KAB. SINJAI KAB. SELAYAR KAB. PINRANG KAB. SIDENRENG RAPPANG KAB. ENREKANG KAB. LUWU KAB. TANA TORAJA KAB. LUWU UTARA KAB. TORAJA UTARA KAB. LUWU TIMUR KOTA MAKASAR KOTA PARE PARE KOTA PALOPO KAB. KONAWE KAB. MUNA KAB. BUTON KAB. KOLAKA KAB. KONAWE SELATAN KAB. KOLAKA UTARA KAB. WAKATOBI KAB. BOMBANA KAB. BUTON UTARA KAB. KONAWE UTARA

40


20 20 MALUKU 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 BALI 22 22 22 22 22 22 22 22 22 NUSA TENGGARA BARAT 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 NUSA TENGGARA TIMUR 24 24 24 24 24 24


2060 2061 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2160 2161 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2360 2361 2401 2403 2404 2405 2406 2407

KOTA KENDARI KOTA BAU-BAU KAB. MALUKU TENGAH KAB. MALUKU TENGGARA KAB. BURU KAB. MALUKU TENGGARA BARAT KAB. SERAM BAGIAN BARAT KAB. SERAM BAGIAN TIMUR KAB. KEPULAUAN ARU KAB. MALUKU BARAT DAYA KAB. BURU SELATAN KOTA AMBON KOTA TUAL KAB. BULELENG KAB. JEMBRANA KAB. TABANAN KAB. BADUNG KAB. GIANYAR KAB. KLUNGKUNG KAB. BANGLI KAB. KARANG ASEM KOTA DENPASAR KAB. LOMBOK BARAT KAB. LOMBOK TENGAH KAB. LOMBOK TIMUR KAB. SUMBAWA KAB. DOMPU KAB. B I M A KAB. SUMBAWA BARAT KAB. LOMBOK UTARA KOTA MATARAM KOTA BIMA KAB. KUPANG KAB. TIMOR TENGAH SELATAN KAB. TIMOR TENGAH UTARA KAB. B E L U KAB. A L O R KAB. FLORES TIMUR

41


24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 PAPUA 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25


2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2460 2501 2502 2503 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2534 2536 2560

KAB. SIKKA KAB. E N D E KAB. NGADA KAB. MANGGARAI KAB. SUMBA TIMUR KAB. SUMBA BARAT KAB. LEMBATA KAB. ROTE NDAO KAB. MANGGARAI BARAT KAB. NAGAKEO KAB. SUMBA BARAT DAYA KAB. SUMBA TEGAH KAB. MANGGARAI TIMUR KAB. SABU RAIJUA KOTA KUPANG KAB. JAYA PURA KAB. BIAK NUMFOR KAB. KEPULAUAN YAPEN KAB. MERAUKE KAB. JAYAWIJAYA KAB. PANIAI KAB. NABIRE KAB. PUNCAK JAYA KAB. MIMIKA KAB. KEEROM KAB. SARMI KAB. ASMAT KAB. MAPPI KAB. BOVEN DIGUL KAB. YAHUKIMO KAB. PEGUNUNGAN BINTANG KAB. SUPIORI KAB. WAROPEN KAB. TOLIKARA KAB. MEMBERAMO TENGAH KAB. YALIMO KAB. PUNCAK KAB. DOGIYAI KAB. LANNY JAYA KAB. INTAN JAYA KOTA JAYAPURA

42


BENGKULU 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 MALUKU UTARA 27 27 27 27 27 27 27 27 27 BANTEN 28 28 28 28 28 28 28 28 BANGKA BELITUNG 29 29 29 29 29 29 29 GORONTALO 30 30 30


2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2660 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2760 2761 2801 2802 2803 2804 2860 2861 2862 2863 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2960 3001 3002 3003

KAB. BENGKULU UTARA KAB. REJANG LEBONG KAB. BENGKULU SELATAN KAB. MUKO-MUKO KAB. SELUMA KAB. KAUR KAB. LEBONG KAB. KEPAHIANG KAB. BENGKULU TENGAH KOTA BENGKULU KAB. HALMAHERA BARAT KAB. HALMAHERA TENGAH KAB. HALMAHERA UTARA KAB. HALMAHERA SELATAN KAB. KEPULAUAN SULA KAB. HALMAHERA TIMUR KAB. MOROTAI KOTA TERNATE KOTA TIDORE KEPULAUAN KAB. PANDEGLANG KAB. LEBAK KAB. TANGERANG KAB. SERANG KOTA CILEGON KOTA TANGERANG KOTA SERANG KOTA TANGERANG SELATAN KAB. BANGKA KAB. BELITUNG KAB. BANGKA BARAT KAB. BANGKA TENGAH KAB. BANGKA SELATAN KAB. BELITUNG TIMUR KOTA PANGKAL PINANG KAB. BOALEMO KAB. GORONTALO KAB. POUWATO

43


30 30 30 KEPULAUAN RIAU 31 31 31 31 31 31 31 PAPUA BARAT 32 32 32 32 32 32 32 32 32 SULAWESI BARAT 33 33 33 33 33


3004 3005 3060 3101 3102 3103 3104 3105 3160 3161 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3260 3301 3302 3303 3304 3305

KAB. BONEBOLANGO KAB. GORONTALO UTARA KOTA GORONTALO KAB. BINTAN KAB. KARIMUN KAB. NATUNA KAB. LINGGA KAB. KEPULAUAN ANAMBAS KOTA BATAM KOTA TANJUNGPINANG KAB. FAK-FAK KAB. SORONG KAB. MANOKWARI KAB. KAIMANA KAB. SORONG SELATAN KAB. RAJA AMPAT KAB. TELUK BINTUNI KAB. TELUK WONDAMA KOTA SORONG KAB. MAMUJU KAB. MAMUJU UTARA KAB. POLEWALI KAB. MAMASA KAB. MAJENE

44


LAMPIRAN KODE LEMBAGA DIKLAT


45


Kode Lembaga Diklat Cakep No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Lembaga Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) P4TK Bahasa Jakarta P4TK Penjas dan BK Jakarta P4TK Bisnis dan Pariwisata Jakarta P4TK PKn dan IPS Malang P4TK Matematika Yogyakarta P4TK Pertanian Cianjur P4TK IPA Bandung P4TK Seni dan Budaya Yogyakarta P4TK Bidang Mesin dan Teknik Industri Bandung P4TK Bidang Otomotif dan Elektronika Malang P4TK Bidang Bangunan dan Listrik Medan P4TK TK dan PLB Bandung LPMP Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam LPMP Propinsi Sumatera Utara LPMP Propinsi Sumatera Barat LPMP Propinsi Riau LPMP Propinsi Jambi LPMP Propinsi Sumatera Selatan LPMP Propinsi Bangka Belitung LPMP Propinsi Bengkulu LPMP Propinsi Lampung LPMP Propinsi Banten LPMP Propinsi DKI Jakarta LPMP Propinsi Jawa Barat LPMP Propinsi Jawa Tengah LPMP Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta LPMP Propinsi Jawa Timur LPMP Propinsi Bali LPMP Propinsi Nusa Tenggaara Barat LPMP Propinsi Nusa Tenggara Timur LPMP Propinsi Kalimantan Barat LPMP Propinsi Kalimantan Timur LPMP Propinsi Kalimantan Selatan LPMP Propinsi Kalimantan Tengah LPMP Propinsi Sulawesi Utara LPMP Propinsi Sulawesi Tenggara LPMP Propinsi Sulawesi Tengah LPMP Propinsi Sulawesi Selatan LPMP Propinsi Gorontalo LPMP Propinsi Maluku LPMP Propinsi Maluku Utara LPMP Propinsi Papua


Kode L001 L002 L003 L004 L005 L006 L007 L008 L009 L010 L011 L012 L013 L014 L015 L016 L017 L018 L019 L020 L021 L022 L023 L024 L025 L026 L027 L028 L029 L030 L031 L032 L033 L034 L035 L036 L037 L038 L039 L040 L041 L042 L043

46



47

KATA PENGANTAR. Surakarta, Agustus 2013 Kepala, Prof. Dr. Siswandari, M.Stats. NIP

Recommend Documents