KATA PENGANTAR. Surabaya, April Kepala Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2013 telah dapat diselesaikan. LAK ini disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta dalam rangka perwujudan good governance. LAK ini disusun untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Instansi Pemerintah. Undang-undang tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik. Penyusunan LAK ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui LAK Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ini mudah-mudahan dapat memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan kegiatan program yang nantinya berguna bagi peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Kepada tim finalisasi yang telah menyusun konsep dan merampungkan dokumen LAK Pusat Humaniora,Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013 dan semua pihak yang terlibat kami ucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya.

Surabaya,

April 2014

Kepala Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

drg. Agus Supraptro, M.Kes NIP. 19640813 199101 1001 i

IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam rangka mendukung Visi Kementerian Kesehatan ”Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”, Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki program penelitian dan pengembangan kesehatan dengan sasaran: Meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan Recana Strategis 2010 – 2014, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (PHKKPM) Tahun 2013 ini merupakan laporan perbandingan antara capaian kinerja (performnce results) dengan rencana Kinerja (performance plan) tahun 2013. Laporan Akuntabilitas Kinerja PHKKPM memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran tahun 2013, sebagai evaluasi kegiatan yang dibiayai oleh DIPA tahun 2013, dan sebagai bahan masukan penyusunan perencanaan program dan kegiatan tahun mendatang. Adanya tiga fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam LAK 2013 ini harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja PHKKPM selama tahun 2013. Secara garis besar, LAK ini menjelaskan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dihasilkan. Rencana kinerja berisi sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan Renstra Kemenkes tahun 2010 – 2014. Adapun sasaran dan indikator kinerja Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut. No 1

Sasaran

Indikator

Meningkatny 1. Jumlah produk/model a penelitian intervensi/prototipe/standar/ dan formula di bidang pengembang humaniora, kebijakan an di bidang kesehatan dan humaniora, pemberdayaan masyarakat kebijakan 2. Jumlah Publikasi ilmiah di kesehatan bidang humaniora, dan kebijakan kesehatan dan pemberdayaa pemberdayaan masyarakat n masyarakat yang dimuat pada media cetak dan elektronik : a. Nasional b. Internasional 3. Jumlah laporan Status Kesehatan Masyarakat Hasil Riset Kesehatan Nasional Wilayah III

Target Realisasi % 2013 2013 Capaian 17 30 > 100%

20 2 7

30 6 7

> 100% > 100% 100 %

ii

Pada tahun 2013, PHKKPM mendapat anggaran sebesar Rp 82.372.722.000 yang kemudian diefisiensi untuk subsidi BBM sebesar Rp 1.350.671.000 sehingga anggaran menjadi Rp 81.022.051.000. Efisiensi ini merupakan efisiensi pada pengadaan barang utamanya pada pengadaan barang riskesdas. Pada tahun 2013 ini, PHKKPM juga mendapat hibah untuk penelitian sebesar Rp 8.970.372.000 dan pagu anggaran menjadi Rp 89.992.423.000. Namun demikian, pada anggaran tersebut terdapat anggaran untuk tunjangan kinerja sebesar Rp 2.780.377.000 yang baru disahkan melalui Perpres RI No 81 tahun 2013 pada tanggal 12 Desember 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Pada tanggal 24 Desember 2013 terdapat revisi tunjangan kinerja. Anggaran tunjangan kinerja sebesar Rp 2.780.377.000 tersebut ditarik ke anggaran Sekretariat Badan Litbang, sehingga anggaran PHKKPM menjadi Rp 87.212.046.000. Pada tanggal 27 Desember 2013 terdapat revisi hibah dengan penambahan pagu sebesar Rp 870.655.000 sehingga Pagu DIPA PHKKPM menjadi sebesar Rp 88.082.701.000. Dan pada tanggal 21 Maret 2014, terdapat revisi hibah lagi dengan penambahan pagu sebesar Rp 78.000.000 sehingga pagu DIPA PHKKPM menjadi sebesar Rp 88.160.701.000. Anggaran sebesar Rp 88.160.701.000 tersebut terserap sebesar Rp 86.847.610.893 atau sebesar 98,51% dari alokasi dana. Meskipun penyerapan anggaran sudah optimal, tetapi terdapat beberapa kendala PHKKPM dalam melaksanakan kegiatan. Adapun kendala yang dialami PHKKPM yaitu: 1. Revisi anggaran untuk tunjangan kinerja yang tidak pasti menghambat pelaksanaan kegiatan utamanya penelitian karena sebagian besar anggaran penelitian diperuntukkan untuk tunjangan kinerja 2. Revisi anggaran untuk tunjangan kinerja juga menghilangkan beberapa anggaran untuk kegiatan dukungan manajemen, sehingga terdapat beberapa output tidak bisa dikeluarkan utamanya output yang ada di RKAKL untuk dukungan manajemen. 3. Adanya kenaikan tunjangan fungsional pada pertengahan tahun yang tidak dianggarkan sebelumnya menyebabkan beberapa kali revisi untuk menanggulanggi pagu minus.

iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................ i IKHTISAR EKSEKUTIF ...........................................................................................ii DAFTAR TABEL ..................................................................................................... v DAFTAR GAMBAR .................................................................................................vi DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................ vii BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1 1.1 LATAR BELAKANG ............................................................................... 1 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................................ 2 1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI .............................................................. 3 1.4 SISTEMATIKA ....................................................................................... 5 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........................................ 7 2.1 PERENCANAAN KINERJA .................................................................... 7 2.2 PERJANJIAN KINERJA ....................................................................... 11 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA...................................................................... 13 3.1 PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ......................... 13 3.2 SUMBER DAYA ................................................................................... 41 3.2.1 Sumber Daya Manusia ............................................................... 41 3.2.2 Sumber Daya Anggaran ............................................................. 43 3.2.3 Sarana Prasarana ....................................................................... 46 BAB IV KESIMPULAN .......................................................................................... 50 LAMPIRAN

iv

DAFTAR TABEL Tabel 3. 1 Pencapaian Output Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011 – 2013..................................... 14 Tabel 3. 2 Output Akhir Penelitian di bidang Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013 .................................................. 16 Tabel 3. 3 Judul Artikel Ilmiah yang telah dipublikasikan dalam media nasional yang terakreditasi Tahun 2013 ................................................................... 21 Tabel 3. 4 Judul Publikasi Ilmiah yang telah dipublikasikan dalam media Internasional tahun 2013 ............................................................................. 27 Tabel 3. 5 Komposisi Pegawai Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Lokasi Tahun 2013 ..................... 41 Tabel 3. 6 Jumlah Pegawai Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Golongan Kepangkatan, Tahun 2013 ................................................................................................................ 42 Tabel 3. 7 Distribusi Peneliti Menurut Jabatan Fungsional dan Jenjang Pendidikan, Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013 .............................................................................. 43 Tabel 3. 8 Sarana Prasarana yang dimiliki PHKKPM Tahun 2013 ......................... 47 Tabel 3. 9 Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor PHKKPM Tahun 2013 .............. 48 Tabel 3. 10 Sarana Gedung Menurut Lokasi dan Jenis Peruntukannya Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011 .................................................................................................... 48

v

DAFTAR GAMBAR Gambar 3. 1 Cover Buletin HSR Vol.16 No.1 januari 2013 ...................................... 26 Gambar 3. 2 Grafik Penyerapan Anggaran Pusat Humaniora Kebijakan kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013 .................. 29 Gambar 3. 3 SDM Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat foto bersama di halaman depan PHKKPM Surabaya, Jl. Indrapura 17 Surabaya............................................................................ 41 Gambar 3. 4 Alokasi Anggaran PHKKPM per Komponen Belanja (Non PHLN) Tahun 2013 ............................................................................................... 44 Gambar 3. 5 Alokasi Anggaran Penelitian dan Non Penelitian Tahun 2013 ......... 45

vi

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4

Judul Lampiran

Pernyataan Penetapan Kinerja Formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) Form Pengukuran Kinerja (PK) Aset Sarana Prasarana PHKKPM

vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Sistem informasi manajemen mutlak ada dalam suatu organisasi, sebab melalui cara ini komunikasi dan koordinasi antar unit pelaksana dapat terjalin. Komunikasi dan koordinasi sangat penting untuk manajemen yang efektif. Hal ini membutuhkan adanya aliran informasi yang baik, yang didapat dari metode pencatatan dan pelaporan berikut hasil analisis dan interpretasi dari laporan yang tersedia. Tanpa analisis dan interpretasi data yang berguna, maka kegiatan yang telah dilaksanakan akan berjalan tanpa makna, dan yang terpenting kegiatan tersebut harus dapat bersifat ”accountable”, terbuka bagi publik untuk dinilai pencapaian target yang direncanakan semula. Sesuai PP No. 39/1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,

Badan

Litbang

Kesehatan

mempunyai

fungsi

koordinasi,

pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan litbangkes baik oleh pemerintah, swasta maupun lembaga litbang lainnya. Sebagai UPT badan Litbang Kesehatan, maka Pusat Humaniora,Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat juga mempunyai peran koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi terhadap penyelenggaraan litbangkes “sistem dan kebijakan kesehatan” baik di tingkat nasional maupun daerah. Berdasar TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelengaraan negara meliputi asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan. Oleh karena itu setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan

negara

harus

dapat

dipertanggungjawabkan

kepada

masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara tertinggi.

1

Sejalan dengan upaya untuk menciptakan “good governance” dan berdasar pada Permenkes Nomor 2416/MENKES/PER XII/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan, maka sudah menjadi kewajiban bagi Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai suatu unit eselon II di bawah Badan Litbang Kesehatan Kementerian Kesehatan

Republik

Indonesia,

untuk

menyusun

suatu

Laporan

Akuntabilitas Kinerja tahun 2013. 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ini disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dasar Acuan yang lain adalah Instruksi Presiden No 7, Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 988 dan

Peraturan Menteri Kesehatan nomor: 950 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), dalam pelaksanaannya, penerapan akuntabilitas perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel 2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumbersumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh

2

5. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas Maksud dari laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan serta hambatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PHKKPM selama tahun 2013. Penyusunan LAK PHKKPM merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan tujuan dari penyusunan

LAK Pusat Humaniora,Kebijakan

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ini adalah : 1. Sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran tahun 2013 2. Sebagai evaluasi kegiatan yang dibiayai oleh DIPA tahun 2013 3. Sebagai bahan masukan penyusunan perencanaan program dan kegiatan tahun mendatang. 1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pusat Humaniora, Kebijakan

Kesehatan,

dan

Pemberdayaan

Masyarakat melaksanakan penelitian dan pengembangan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian di bidang humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat ini mempunyai tujuan akhir untuk memperkuat sistem kesehatan pada berbagai level (strengthening health system in various levels) guna mencapai tujuan perbaikan efisiensi, mutu, dan keadilan (baik dalam pelayanan maupun pembiayaan kesehatan). Sesuai Permenkes No. 1144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kesehatan, Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pusat 3

Humaniora, Kebijakan Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat juga menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian dan pengembangan di bidang humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat; b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat; c. Pemantauan, pengembangan

evaluasi, di

dan

bidang

penyusunan humaniora,

laporan

kebijakan

penelitian

dan

kesehatan,

dan

pemberdayaan masyarakat; d. Pelaksanaan kajian desentralisasi; dan e. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

4

Gambar 1. 2 Pejabat Struktural Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.4 SISTEMATIKA Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :  Kata Pengantar  Ikhtisar Eksekutif  Daftar Isi  BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penulisan LAK, maksud dan tujuan penulisan LAK, tugas pkok dan fungsi, serta sistematika penulisan LAK.  BAB II Perencanaan dan perjanjian kinerja menguraikan secara singkat sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu lima (5) tahun dan sasaran tahun yang bersangkutan, 5

kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan / unit organisasi / satker / UPT untuk mencapai visi, misi serta sasaran. Dalam rangka memperjelas pengukuran kinerja, maka diuraikan indikator dan targetnya. Dalam perjanjian kinerja menjelaskan tentang dokumen penetapan kinerja  BAB III Akuntabilitas Kinerja, diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis

keberhasilan

dan

kegagalan,

hambatan/kendala

dan

permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.  BAB IV Kesimpulan, menguraikan simpulan dari LAK

LAMPIRAN-LAMPIRAN  Pernyataan Penetapan Kinerja  Form Penetapan KInerja  Form Pengukuran Kinerja (PK)

6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN KINERJA Dalam melaksanakan programnya, Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat mengacu

Kemenkes

RI tahun 2010 – 2014

pada Renstra

yang diarahkan untuk mendukung

pencapaian visi dan misi Kementerian Kesehatan RI. Berikut ini diuraikan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan indikator kinerja utama PHKKPM

2.1.1 Visi Visi Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam memndukung visi Kementerian Kesehatan dan visi Badan Litbang Kesehatan yaitu Lokomotif Litbang Bidang Humaniora, Kebijakan Kesehatan, Dan Pemberdayaan Masyarakat. Visi ini memberikan gambaran bahwa pusat humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai unit eselon II yang bertugas untuk melaksanakan litbangkes dan sekaligus salah satu institusi nasional iptek yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam menata arah, strategi, kebijakan, program dan kegiatan melalui litbang di bidang humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pembangunan kesehatan.

2.1.2 Misi Dalam menjalankan peran sesuai visi, pusat humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat memiliki misi berupa: 1. Menghasilkan produk, prototipe & teknologi baru 2. Menghasilkan informasi dari penelitian yang berkualitas & aplikatif (kebijakan, opsi, program) 3. Mengembangkan sumber daya (termasuk profesi) litbangkes 7

4. Menjalin kerjasama litbangkes nasional dan internasional

2.1.3 Tujuan Sebagai penjabaran dari Visi, maka tujuan yang ingin dicapai Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat selama 5 (lima) tahun ke depan adalah: “Terselenggaranya litbang di bidang penelitian dan pengembangan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang

humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan

masyarakat.”

2.1.4 Sasaran Berdasar Renstra Kemenkes RI tahun 2010 – 2014, sasaran Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah "meningkatnya penelitian dan pengembangan

di bidang humaniora,

kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat".

2.1.5 Kebijakan Kebijakan dalam pengelolaan Program Litbangkes di PHKKPM adalah sbb: 1. Diutamakan memberikan kontribusi signifikan pada 8 fokus Kemenkes, yaitu: a. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita b. Perbaikan status gizi masyarakat c. Pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyehatan lingkungan d. Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM kesehatan e. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat, pengawasan obat dan makanan f. Pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat

8

g. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan h. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier 2. Pengelolaan sumberdaya pusat humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat bersifat pro aktif, yaitu tidak mengandalkan sepenuhnya pada fasilitas negara, namun memberikan ruang untuk kreativitas dan inovasi sumberdaya sesuai aturan hukum 3. Pengelolaan pendidikan, pelatihan, dan forum ilmuwan dilakukan dengan menumbuhkembangkan iklim ilmiah yang sehat 4. Penelitian dan pengembangan diutamakan dan didorong pada lingkup nasional, kohort dan berorientasi produk terobosan 5. Produk Program Litbangkes adalah publikasi ilmiah dan rekomendasi

2.1.6 Strategi Sebagai acuan dalam pengelolaan program dan kegiatan, pusat humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat memiliki strategi yang mengawal hal tersebut berupa: 1. Menggunakan pendekatan multidisiplin dan multi institusi dalam pengelolaan litbang dan iptek kesehatan 2. Menggunakan tahapan dinamis yang meliputi public health, dan beyond health dalam pengelolaan litbang dan iptek kesehatan 3. Mempertahankan institusi pusat humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat tetap menjadi WHO-CC 4. Merencanakan dari awal terkait orientasi hasil litbangkes. Tahapan mulai dari hasil sementara sampai dengan hasil akhir adalah: a. Data/informasi/peta/atlas b. Artikel ilmiah yang dipublikasikan c. Prototipe/model/formula/standar/produk d. Rekomendasi untuk pembangunan kesehatan

9

5. Membangun komunikasi dengan klien terkait tindak lanjut hasil-hasil litbangkes secara terbuka sesuai aturan keterbukaan informasi 6. Mengembangkan secara berkesinambungan hasil-hasil litbangkes yang sudah ada, agar memenuhi kaidah kebaruan dan perbaikan untuk kesejahteraan manusia.

2.1.7 Indikator Kinerja Utama Penetapan indikator kinerja utama bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan yang digunakan bagi perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan untuk Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah: 1. Jumlah produk/ model intervensi/ prototipe/ standar/ formula di bidang humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 2. Jumlah publikasi ilmiah di bidang humaniora, Kebijakan kesehatan dan pemberdayaan yang dimuat pada media cetak dan elektronik (nasional dan internasional) IKU tersebut ditetapkan dalam rangka mencapai output PHKKPM sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Kemenkes Tahun 2010–2014. Adapun sasaran dan indikator output PHKKPM dapat dilihat pada tabel 2.1

10

Tabel 2. 1 Sasaran dan Indikator Output PHKKPM No 1

Sasaran Meningkatnya

2013

penelitian 1. Jumlah produk/model

dan pengembangan bidang

Target

Indikator

di

humaniora,

17

intervensi/prototipe/standa r/ formula di bidang

kebijakan kesehatan dan

humaniora, kebijakan

pemberdayaan

kesehatan dan

masyarakat

pemberdayaan masyarakat 2. Jumlah Publikasi ilmiah di bidang humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang dimuat pada media cetak dan elektronik : c. Nasional

20

d. Internasional

2

3. Jumlah

laporan

Kesehatan Hasil

Riset

Status

7

Masyarakat Kesehatan

Nasional Wilayah III

2.2 PERJANJIAN KINERJA Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unit eselon II di bawah Badan Litbangkes. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh PHKKPM yaitu perjanjian kinerja antara PHKKPM sebagai unit eselon II dengan Badan Litbangkes sebagai unit eselon I. Perjanjian kinerja

11

PHKKPM pada tahun 2013 ini dengan anggaran Rp. 82.372.722.000,(anggaran sebelum revisi) meliputi: 1. Jumlah produk/ model intervensi/ prototipe/ standar/ formula di bidang humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang dihasilkan sebanyak 23 2. Jumlah publikasi ilmiah di bidang humaniora, Kebijakan kesehatan dan pemberdayaan yang dimuat pada media cetak dan elektronik sebanyak 20 publikasi nasional dan 2 publikasi internasional

12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Pengukuran Kinerja diperlukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat selama tahun 2013. Dari perbandingan capaian ini diperoleh informasi yang berkaitan dengan masingmasing sasaran. Dengan demikian, informasi tersebut dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di masa mendatang sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat berhasil guna dan berdaya guna. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan terlebih dahulu membandingkan antara masing-masing komponen sasaran dengan target dan realisasi sehingga diperoleh capaian tiap komponen sasaran. Pada dasarnya, proses monitoring, pengukuran dan evaluasi kinerja dilakukan

langsung

bertanggungjawab

atas

oleh

masing-masing

pencapaian

sasaran

bidang/bagian dan

yang

program/kegiatan.

Selanjutnya, informasi kinerja dari masing-masing bidang/bagian tersebut disampaikan kepada Sub bagian Program dan Kerjasama untuk dikompilasi, dianalisis, dan dievaluasi lebih lanjut sebelum diteruskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Melalui proses ini diharapkan ada upaya-upaya perbaikan kinerja sehingga target kinerja dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Secara umum, hasil capaian PHKKPM pada tahun 2013 telah memenuhi sasaran yang telah ditargetkan. Pencapaian sasaran PHKKPM diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Kemenkes Tahun 2010 – 2014. Pencapaian sasaran output PHKKPM tahun 2010-2012 dapat dilihat pada tabel 3.1.

13

Tabel 3. 1 Pencapaian Output Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011 – 2013 Tahun 2011 Sasaran

No

1

Indikator

Output

Meningkatnya

1. Jumlah

Target

produk/

penelitian dan

model

pengembanga

prototipe/ standar/

n

formula di bidang

di bidang

sasi

% Capaia Target

Realis

n

asi

Tahun 2013 %

Capai Target

Realis asi

an

% Cap aian

18

21

>100

16

22

> 100

17

30

> 100

intervensi/

humaniora,

humaniora,

kebijakan

kebijakan

kesehatan dan

kesehatan

pemberdayaan

pemberdayaan

masyarakat

masyarakat 2. Jumlah ilmiah

Reali

Tahun 2012

dan

publikasi di

bidang

humaniora, Kebijakan kesehatan

dan

pemberdayaan yang dimuat pada media cetak dan elektronik: a.

nasional

15

26

>100

20

24

> 100

20

30

> 100

b.

internasional

2

4

>100

2

2

100

2

6

> 100

7

7

100

3. Jumlah

laporan

Status Kesehatan Masyarakat Riset

Hasil

Kesehatan

Nasional

Wilayah

III

Pengukuran

capaian

kinerja

tahun

2013

dilakukan

dengan

membandingkan target dan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pada 14

tahun 2013 ini PHKKPM sudah dapat mencapai target yang telah ditentukan baik output yang berupa produk/ model intervensi/ prototipe/ standar/ formula di bidang humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat maupun output publikasi nasional maupun publikasi internasional. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja berdasarkan target renstra selalu tercapai 100% bahkan lebih. Penelitian di bidang PHKKPM merupakan penelitian yang spesifik dimana di dalamnya mencakup penelitian dalam hal Humaniora yaitu penelitian yang memusatkan perhatian kepada manusia, dan etika sebagai ilmu dan merupakan bagian dari filsafat yang mempelajari nilai baik-buruk, benar-salah, pantas serta tidak pantas dalam kehidupan manusia, dalam berinteraksi dengan manusia dan lingkungannya. Meskipun ada bidang tumpang

tindih

antara

humaniora

dan

etika.

Humanisme

atau

humanitarianisme dapat berarti juga etika, yakni faham, ajaran, bahwa satusatunya kewajiban moral manusia adalah bekerja untuk kebaikan, perbaikan dan kesejahteraan manusia. Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Penelitian di PHKKPM selain merupakan penelitian terkait Humaniora, juga terkait erat dengan bidang Hukum Etika, Sosial Ekonomi dan Budaya, kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pada tahun 2013 ini, Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

melakukan

30

penelitian.

Masing-masing

penelitian dan kajian ini menghasilkan 30 output yang terdiri dari 27 produk dan 3 model dimana 27 produk ini terdiri dari 12 policy paper dan 15 buku. Capaian Output yang dihasilkan ini telah melebihi target renstra tahun 2013 yaitu 17 produk/ model intervensi/ prototipe/ standar/ formula di bidang humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Capaian output ini juga melebihi dari perjanjian kinerja antara PHKKPM sebagai eselon II dengan Badan Litbangkes sebagai eselon I yang berjumlah 23 dan capaian ini sesuai dengan target RKAKL yang berjumlah 30.

15

Sebagai

instansi

bagian

dari

Badan

Libangkes

yang

lebih

mengedepankan hasil (output) penelitian yang bermutu, maka dalam menyusun suatu kebijakan (policy paper) para peneliti PHKKPM beserta dengan para pakar dari Universitas maupun kementerian Kesehatan dan jajaran di bawahnya (Dinas Kesehatan Provinsi/ Dinas Kesehatan Kota/ Kabupaten) melakukan penelaahan lebih dalam lagi dari beberapa penelitian yang senada, untuk didiskusikan menjadi suatu policy paper, sehingga policy paper yang dihasilkan dapat memiliki nilai jual yang tinggi dan dapat di pergunakan oleh pihak pengambil kebijakan, pemegang program, maupun masyarakat secara langsung. Pada

tahun-tahun

mendatang

PHKKPM

akan

terus

berupaya

melakukan evaluasi kinerja secara periodik terhadap indikator kinerja agar dapat mempertahankan kinerja seperti 2013 atau melebihi, serta lebih mengupayakan untuk meningkatkan mutu penelitian. Adapun output penelitian PHKKPM tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut. Tabel 3. 2 Output Akhir Penelitian di bidang Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013 No 1

2

3

4

Output Akhir Produk berupa Kertas Kebijakan dengan judul Kebijakan Penempatan Tenaga Medis di Daerah Terdepan, Perbatasan dan Kepulauan Produk berupa Policy paper dengan judul Kemudahan Rekruitmen Kepesertaan Jamkesda untuk Mewujudkan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Nganjuk Produk berupa Policy paper dengan judul Pentingnya Rujukan Balik dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional Produk berupa Policy paper dengan judul Analisis Sistem rujukan pelayanan kesehatan

Penelitian Analisis Tata Kewenangan dan Peraturan Perundangan Dalam Penempatan Tenaga Medis di Daerah Terdepan, Perbatasan dan Kepulauan Penguatan Dimensi Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan di daerah melalui koordinasi di Tingkat Kabupaten/Kota dalam mencapai universal health coverage (UHC) Analisis Sistem Rujukan Persalinan Peserta Jamkesmas dan Jampersal di Fasilitas Kesehatan Pemerintah Analisis Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Pusat Prof. DR. Kandou

Unit Pelaksana PHKKPM

PHKKPM

PHKKPM

PHKKPM

16

No 5

6

7

8

9

10

Output Akhir Produk berupa Policy paper dengan judul Kajian Kebijakan Tanaman Obat Lintas Sektor: Upaya Untuk Meningkatkan Pengembangan Bahan Obat Alam Produk berupa Policy paper dengan judul Aksesibilitas ANC Terpadu Puskesmas dalam upaya menurunkan AKI dan AKB di Kabupaten Malang dan Kota Blitar Produk berupa Policy paper dengan judul Meningkatkan Kelengkapan Pengisian Buku Kia dalam Upaya Deteksi Dini Resiko Tinggi Ibu Hamil dan Balita Produk berupa Policy paper dengan judul Peran UKS dalam pencegahan perilaku beresiko remaja sekolah menengah pertama Produk berupa Policy Paper dengan judul Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesehatan Akibat Kekerasan dalam Berpacaran pada Remaja Produk berupa Policy Paper Pola Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Dan Pembiayaan Rawat Jalan dan Rawat Inap Pasien Jamkesmas 2011-2012

11

Produk berupa Policy paper dengan judul Determinan Sosial Kematian Maternal di Rumah Sakit

12

Produk berupa Buku dengan judul Simfoni di Ujung Usia; Potret Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Lansia di Mojokerto Produk berupa Buku dengan judul Konstruksi Sosial Masyarakat di Balik Fenomena Balita Pendek (Stunting) Sebuah Studi Sosiologi Kesehatan di Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Jember

13

Penelitian Analisis Kebijakan sektor tanaman obat

lintas


Analisis Penerapan Pelayanan Antenatal Care Terpadu di Puskesmas Kabupaten Malang dan Kota Blitar

PHKKPM

Kajian Pemanfaatan Buku KIA pada Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas dan Bidan di Kabupaten Bangkalan

PHKKPM

Studi Kualitatif Peran UKS Dalam Pencegahan Perilaku Berisiko Remaja Sekolah Menengah Pertama

PHKKPM

Kajian Sosiologis perilaku beresiko kesehatan pada kekerasan dalam berpacararan

PHKKPM

Kajian Pola Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Dan Pembiayaan Rawat Jalan dan Rawat Inap Pasien Jamkesmas Tahun 2011 2012 Determinan Sosial Kejadian Kematian Ibu (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Abdoer Raheem kabupaten Situbondo Periode Januari - Juli 2013) Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Lanjut Usia

PHKKPM

Konstruksi Sosial Masyarakat di Balik Fenomena Balita Pendek (Stunting) (Studi Kasus tentang Pola Pengasuhan Balita di Kabupaten Jember Jawa Timur)

PHKKPM

PHKKPM

PHKKPM

17

No 14

Output Akhir Produk berupa Buku dengan judul Persepsi Pekerja Seks Dan Pelanggan Terhadap Risiko Penularan HIV/AIDS

15

Produk berupa Buku dengan judul “Positioning Dukun Bayi, Studi Kasus Upaya Penurunan Kematian Ibu & Anak di Kabupaten Sampang” Produk berupa Buku dengan judul Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Klinik Medis dalam Pelayanan Kesehatan Dasar Produk berupa Buku dengan judul Puskesmas dalam Pusaran Kepentingan: Konflik Tata Kelola Pelayanan Dasar Kesehatan di Indonesia Produk berupa Policy paper dengan judul Pelaksanaan Program Promosi ASI Eksklusif

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Produk berupa Buku dengan judul Potret Ibu Hamil Kurang Energi Kronik di Sampang dalam Angka Produk berupa Buku dengan judul Indikator Kemandirian Masyarakat Produk berupa Buku dengan judul Teknis Analisis Data Kategorikal Bidang Humaniora Kesehatan Produk berupa Buku dengan judul Tradisi Megibung di Masyarakat Bali Produk berupa Buku dengan judul Strategi Penanggulangan Kejadian Unmet Need Pemakaian Alat Kontrasepsi di Jawa Timur " Produk berupa Buku dengan judul “Health Seeking Behavior Kesehatan Maternal di Indonesia

Produk berupa Buku dengan judul Potret Kesehatan Komunitas Samin Dusun Jepang Bojonegoro

Penelitian Persepsi Pekerja Seks dan Pelanggan Terhadap Resiko Penularan HIV / AIDS (Studi atas pekerja Seks dan Pelanggannya di Surabaya) Positioning Dukun Bayi : Studi Kasus Upaya Penurunan Kematian Ibu & Anak di Pulau Madura


Sistem Tanggung Gugat Medis (Medical Liability System) di Klinik Medis

PHKKPM

Studi Konflik Tata Kelola Pelayanan Dasar Kesehatan di Indonesia: Puskesmas dalam Pusaran Kepentingan

PHKKPM

Pelaksanaan Promosi ASI Puskesmas Probolinggo

Program Eksklusif di Kota

PHKKPM

Faktor Risiko Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) di Kabupaten Sampang

PHKKPM

Kajian Indikator Kemandirian masyarakat di Bidang Kesehatan Analisa data kategorikal dalam bidang kesehatan

PHKKPM

Tradisi Megibung Masyarakat Bali

di

PHKKPM

Upaya Penanggulangan Kejadian Unmet Need Pemakaian Kontrasepsi di Jawa Timur Profil Perilaku kesehatan reproduksi, aksesibilitas KIA terhadap pencapaian MDGpost MDG's kesehatan ibu dan anak di Indonesia Riset etnografi kesehatan komunitas samin, desa margomulyo, bojonegoro, jawa timur

PHKKPM

PHKKPM

PHKKPM

PHKKPM

PHKKPM

18

No 26

27

28

29

30

Output Akhir Produk berupa Buku dengan judul "Self Care sebagai Upaya Mendukung Gerakan Berantas Kembali (Gebrak) Malaria". Produk berupa Buku dengan judul Pro Kontra Diskursus Rokok dalam Media Sosial Youtube Draft Model Sosialisasi BPJS yang Efektif

Draft Model Akses Pelayanan Kesehatan yang Ramah Bagi Penyandang Difabel (DifableFriendly) di Sukoharjo, Jawa Tengah Draft Model Puskesmas Wisata di provinsi Bali Berdasarkan Sarana, Prasarana, Sumber Daya Manusia serta Pelayanan Kesehatan yang Tersedia (Studi Kasus di Puskesmas Kuta I, Kabupaten Badung)

Penelitian Self Care sebagai Upaya Mendukung Gerakan Berantas Kembali (Gebrak) Malaria di Kota Jayapura Pro Kontra Diskursus Rokok dalam Media Sosial Youtube


Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi dan Advokasi Petugas Kesehatan dan Masyarakat Dalam Implementasi BPJS / UU SJSN Akses Pelayanan Kesehatan yang Ramah Bagi Penyandang Difabel (DifableFriendly) di Sukoharjo, Jawa Tengah Pola Pelayanan Kesehatan Puskesmas Wisata Berdasarkan Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia di privinsi Bali (Analisis Data Sekunder Rifaskes 2011)

PHKKPM

PHKKPM

PHKKPM

PHKKPM

Selain penelitian DIPA, pada tahun 2013 PHKKPM mengerjakan riset berskala nasional yaitu Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar). Riskesdas yang dikerjakan oleh PHKKPM ini dilaksanakan pada 7 provinsi yaitu Jawa Timur, Bali, NTB, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua. Riskesdas merupakan survei berskala nasional dan diselenggarakan secara berkala guna memantau indikator terkait derajat kesehatan masyarakat dan indikator pelayanan kesehatan masyarakat. Riskesdas untuk PHKKPM awalnya mendapat anggaran sebesar Rp 66.032.005.000, namun direvisi menjadi sebesar Rp 64.249.488.000. Anggaran yang direvisi tersebut digunakan untuk tunjangan kinerja dan pengembalian anggaran untuk subsidi BBM. Adapun rincian untuk anggaran riskesdas yaitu : 1. Kesekretariatan dan koordinasi tim sebesar Rp 5.114.412.000 2. Pelaksanaan Riskesdas Propinsi Jawa Timur sebesar Rp 20.644.765.000 3. Pelaksanaan Riskesdas Propinsi Bali sebesar Rp 4.327.462.000 19

4. Pelaksanaan

Riskesdas

Propinsi

Sumatera

Barat

sebesar

Rp

7.143.961.000 5. Pelaksanaan Riskesdas Propinsi Sulawesi Utara sebesar Rp 5.300.967.000 6. Pelaksanaan Riskesdas Propinsi NTB sebesar Rp 4.567.014.000 7. Pelaksanaan Riskesdas Propinsi Maluku Utara sebesar Rp 3.747.100.000 8. Pelaksanaan Riskesdas Propinsi Papua sebesar Rp 13.403.807.000 Output yang dihasilkan dari kegiatan Riskesdas ini yaitu berupa 7 laporan status kesehatan masyarakat propinsi dan 1 laporan kesekretariatan. Adapun kendala dalam pelaksanaan riskesdas antara lain: 1. Untuk lampiran kelengkapan SPJ dari masing-masing Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota rata2 memiliki permasalahan yang sama, yakni masih banyak kekurangan pada saat SAL datang mengambil kelengkapan SPJ, sehingga masih mengevaluasi lagi kekurangan lampiran SPJ dari masingmasing Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, ditambah lagi SAL juga harus terus menerus menagih kekurangan SPJ tersebut melalui telephone. Dalam hal publikasi ilmiah di bidang Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dari 20 target telah dihasilkan 30 artikel yang dipublikasikan melalui media ilmiah Nasional, pencapaian output ini di atas target yang telah ditetapkan, (lebih dari 100%). Pencapaian artikel yang melebihi target disebabkan PHKKPM memiliki Buletin dengan akreditasi A, sehingga dapat menampung artikel yang dihasilkan oleh peneliti Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Meskipun demikian ada beberapa artikel yang dimuat pada buletin atau jurnal yang belum terakreditasi, hal tersebut disebabkan sulitnya memasukkan artikel ke dalam jurnal yang sudah terakreditasi di luar PHKKPM. Adapun judul publikasi nasional yang telah dimuat pada jurnal terakreditasi dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut.

20

Tabel 3. 3 Judul Artikel Ilmiah yang telah dipublikasikan dalam media nasional yang terakreditasi Tahun 2013 No 1

2

3

4

5

6

7

Judul Artikel

Nama Penulis

Media Publikasi

Akreditasi

Kesiagaan Manajemen Pelayanan Rawat Inap Pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) di Puskesmas di Kabupaten Ponorogo dan Madiun Peningkatan Tuberkulosis di Puskesmas Pacarkeling, Surabaya Manajemen Pelayanan Kesehatan Pada Jamaah Haji di Indonesia Tahun 2012 Analisis Pelayanan KB Mandiri Wanita Usia Subur Berdasarkan Status Ekonomi

Tumaji, dkk

BULETIN HSR VOL. 16 No. 1 Januari 2013

A

Nailul Izza, dkk


A

Ratih Oemiati


A


A

Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Melalui Pengorganisasian Sistem Siaga Berbasis Masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara (Studi di Desa Noeltoko dan Noepesu, Kecamatan Miomaffo Barat) Kajian Regulasi Iklan Sarana Pengobatan Tradisional di Surat Kabar Biaya Klaim INA CBGS dan Biaya Riil Penyakit Katastropik Rawat Inap Peserta Jamkesmas di Rumah Sakit (Studi Di 10 Rumah Sakit Milik Kementerian Kesehatan Januari S/D Maret 2012)

M Setyo


A


A


A

Qomariah Alwi Selma Siahaan Siti Isfandari Rini Sasanti

Pramono Suharmiati

Lusi Kristiana, dkk Wasis Budiarto Mugeni

21

No 8

9

10

11

12

13

Judul Artikel

Nama Penulis

Media Publikasi

Akreditasi

Pergerakan Program Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK) dan Indikator Mutlak Kesehatan Di Kabupaten Sampang Tehnik Focus Group Discussion Dalam Penelitian Kualitatif Focus Group Discussion Tehnique In Qualitative Research Review Kebijakan Tentang Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Terpencil Perbatasan Analisis Implementasi Kebijakan Jampersal Di Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Kebutuhan Dasar Kesehatan Masyarakat Di Pulau Kecil: Studi Kasus Di Pulau Gangga Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, (Community Health Needs in Small Island: A Case Study in Gangga Island West Likupang , North Minahasa District, North Sulawesi Province) Persepsi Akseptor KB terhadap Kualitas Pelayanan KB di Puskesmas Propinsi Jatim dan Jateng Tahun 2009

Vita Kartika Tety Rachmawati

BULETIN HSR VOL. 16 No. 2 April 2013

A

Astridya Paramita Lusi Kristiana


A

Suharmiati, dkk


A

Rukmini, dkk.


A

Roy GA Massie


Oktarina


A

22

No

Judul Artikel

14

Pola Asuh Makan pada Balita dengan Status Gizi Kurang di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah Tahun 2011 Utilisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi dalam Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil di Posyandu Kota Mojokerto Komparasi Penyelenggaraan JAMKESMAS dan JAMKESDA di Tiga Kab/Kota di Jawa Timur Pengembangan Program Pemberdayaan Peningkatan Kemandirian Ibu Rumah Tangga Pengidap HIV (Studi Kasus pada Komunitas Women Empowerment (WE) Surabaya) Pemaknaan Obat Antiretroviral bagi Sekelompok Orang dengan HIV– AIDS di Kota Bandung, Cimahi, Denpasar dan Kabupaten Badung (The Meaning of Antiretroviral for People Living with HIV– AIDS in Bandung, Cimahi, Denpasar, and Badung Districts)

15

16

17

18

Nama Penulis

Media Publikasi

Akreditasi

Merry Vita


A

M Agus Mikrajab, dkk


A

Wasis Budiarto dan Ristrini


A

Dewi Lestari Rachmat Hargono, Rika Subarniati

BULETIN HSR VOL. 16 No.3 Juli 2013

A

Rini Sasanti Handayani Yuyun Yuniar, Ully Adhie Mulyani


A

23

No

Judul Artikel

19

Pelayanan Kesehatan Di Daerah Terpencil Kepulauan (Studi Kasus Di Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep, Tahun 2009) (Health Services at Remote Islands Area in Sumenep District) Kajian Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Perundangundangan Lain Terkait Hak Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana (Review of Law No. 36 Year 2009 Concerning the Regulation of Health and Other Legislation Related to Reproductive Health Rights and Family Planning) Perilaku Konsumsi Tembakau Pelajar SMP Usia 13–15 Tahun di Sumatra dan Jawa (Analisis Indonesia–Gyts 2009) (Behavior Tobacco Consumption of Junior High School Student Aged 13–15 Years in Sumatra and Java (Analysis of Indonesia–Gyts 2009) Sistem Pelayanan Kesehatan Tanggap Darurat di Kabupaten Ciamis (Health Care Emergency Response System in Ciamis Regency)

20

21

22

Nama Penulis

Media Publikasi

Akreditasi

Herti Maryani Suharmiati


A

Suharmiati Lestari Handayani, Tilly AA Hutapea Rampen


A

Tati Suryati, Ingan Ukur Tarigan


A

Lusi Kristiana, Ristrini


A

24

No 23

24

25

26

27

28

29

30

Judul Artikel

Nama Penulis

Pesantren Dan Upaya Setia Pranata, Pendidikan Kesehatan Made Asri, Reproduksi Remaja Zainul Hamdi, Khoirul Faizin Analisis Kebijakan Turniani Pembiayaan Kesehatan Laksmiarti, di Kabupaten Kepulauan Wahyu Pudji Aru Nugraheni (Health Financing Policy Analysis in Aru Island) Akseptabilitas Bidan Agung Dwi Terhadap Implementasi Laksono, dkk Kebijakan Jaminan Persalinan Di Kabupaten Mojokerto Gambaran Perilaku Hidayat Heny S, Hidup Bersih dan Sehat dkk tentang Food Borne Disease pada Anak Usia Sekolah di SDN Babat Jerawat I Kecamatan Pakal Kota Surabaya Analisis ketersediaan dan Selma Siahaan pola peresepan obat di rumah sakit pemerintah di Indonesia Meningkatkan Vita Kartika Pemeriksaan Kehamilan Ibu (Antenatal Care) di Tenaga Kesehatan Pembiayaaan melalui Lestari Jaminan Persalinan : Handayani Mengeliminasi Kendala Sosial Budaya dalam persalinan Aman Sinkronisasi Peraturan Turniani L Perundangan dalam Penempatan Tenaga Medis di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan

Media Publikasi

Akreditasi


A


A

BULETIN HSR VOL. 16 No.4 Oktober 2013

A


A


A


A


A


A

25

Berikut merupakan buletin yang diterbitkan oleh Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehataan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Gambar 3. 1 Cover Buletin HSR Vol.16 No.1 januari 2013 Selain artikel yang dimuat di buletin HSR, terdapat pula publikasi ilmiah yang ditulis oleh peneliti PHKKPM yang dimuat di media lain yang diterbitkan di luar PHKKPM. Media tersebut ada yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi. Namun demikian, publikasi ini tidak tercatat karena peneliti yang menulis tidak melapor. Berdasar target publikasi ilmiah Internasional di bidang humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat pada media cetak dan elektronik internasional dari 2 target dan dihasilkan 6 publikasi yang dipublikasikan melalui media internasional. Pencapaian publikasi internasional PHKKPM pada tahun ini melebihi

target renstra 2013. Adapun publikasi

internasional dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut.

26

Tabel 3. 4 Judul Publikasi Ilmiah yang telah dipublikasikan dalam media Internasional tahun 2013 No 1

2

3

3

5

6

Judul Artikel

Nama Penulis

Media Publikasi

Malaria Patterns and Policy Dr. drg. Niniek International Malaria of Malaria Elimination in Lely Pratiwi, Symposium 2013 Indonesia M.Kes. “New Challenges and Strategies in Malaria Control” Oral presentatiaon : Dr. drg. Niniek International Sector Leading Role in Lely Pratiwi, Seminar and Disaster Mitigation M.Kes. Symposium “Social Partnership with School Determinants of Health Program Health – The MDGs and Beyond” Measuring the effective Soewarta Kosen The Lancet, Volume coverage of the 381, Supplement 2, immunisation programme in 17-19 June 2013 Indonesia: using communitybased surveys Development of an Endah Dwi The Lancet Volume Indonesian sample Pratiwi 381, 17 June 2013 registration system: a Soewarta Kosen longitudinal study Investment case for Soewarta Kosen BMC Public Health improving maternal and child 2013 health: results from four countries The Role of home-based Soewarta Kosen Global Health Action records in the establishment Vol.6 (2013) of a continum of care for mothers, newborns, and children in Indonesia Pencapaian publikasi ilmiah Internasional yang dapat mencapai target

ini disebabkan terdapat peneliti PHKKPM yang memiliki kapasitas dalam menulis artikel untuk diterbitkan di jurnal internasional.. Publikasi Ilmiah bermanfaat dalam hal penyebar luasan informasi penelitian PHKKPM, baik secara nasional maupun Internasional, sehingga hasil penelitian dapat dibaca bahkan dipakai sebagai rujukan artikel ilmiah dan penelitian ilmiah.

27

Pada tahun 2013, PHKKPM mendapat anggaran sebesar Rp 82.372.722.000 yang kemudian diefisiensi untuk subsidi BBM sebesar Rp 1.350.671.000 sehingga anggaran menjadi Rp 81.022.051.000. Efisiensi ini merupakan efisiensi pada pengadaan barang utamanya pada pengadaan barang riskesdas. Pada tahun 2013 ini, PHKKPM juga mendapat hibah untuk penelitian sebesar Rp 8.970.372.000 dan pagu anggaran menjadi Rp 89.992.423.000. Namun demikian, pada anggaran tersebut terdapat anggaran untuk tunjangan kinerja sebesar Rp 2.780.377.000 yang baru disahkan melalui Perpres RI No 81 tahun 2013 pada tanggal 12 Desember 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Pada tanggal 24 Desember 2013 terdapat revisi tunjangan kinerja. Anggaran tunjangan kinerja sebesar Rp 2.780.377.000 tersebut ditarik ke anggaran Sekretariat Badan Litbang, sehingga anggaran PHKKPM menjadi Rp 87.212.046.000. Pada tanggal 27 Desember 2013 terdapat revisi hibah dengan penambahan pagu sebesar Rp 870.655.000 sehingga Pagu DIPA PHKKPM menjadi sebesar Rp 88.082.701.000. Dan pada tanggal 21 Maret 2014, terdapat revisi hibah lagi dengan penambahan pagu sebesar Rp 78.000.000 sehingga pagu DIPA PHKKPM menjadi sebesar Rp 88.160.701.000. Anggaran sebesar Rp 88.160.701.000 tersebut terserap sebesar Rp 86.847.610.893 atau sebesar 98,51% dari alokasi dana. Realisasi anggaran PHKKPM tahun 2013 dapat dilihat pada gambar 3.2

28

Gambar 3. 2 Grafik Penyerapan Anggaran Pusat Humaniora Kebijakan kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013 Sementara itu, untuk realisasi anggaran per komponen kegiatan PHKKPM sesuai RKAKL TA 2013 dapat diketahui sebagai berikut: 1. Penelitian Bidang Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (2072.002) Pagu

: Rp. 10.977.782.000,-

Realisasi

: Rp. 10.842.056.323,- (98,76%)

Output

: 31 dokumen

Anggaran ini digunakan untuk membiayai 30 judul penelitian DIPA dan 12 penelitian hibah luar negeri. Penelitian DIPA ini sudah berorientasi pada output. Adapun judul-judul penelitian ini yaitu : 1. Analisis Tata Kewenangan dan Peraturan Perundangan Dalam Penempatan Tenaga Medis di Daerah Terdepan, Perbatasan dan Kepulauan 2. Penguatan Dimensi Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan di daerah melalui koordinasi di Tingkat Kabupaten/Kota dalam mencapai universal health coverage (UHC) 29

3. Analisis Sistem

Rujukan Persalinan Peserta Jamkesmas dan

Jampersal di Fasilitas Kesehatan Pemerintah 4. Analisis Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Prof. DR. Kandau Manado 5. Kebijakan lintas sektor tanaman obat 6. Analisis Penerapan Pelayanan Antenatal Care Terpadu Puskesmas di Kabupaten Malang dan Kota Blitar 7. Kajian Pemanfaatan Buku KIA pada Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas dan Bidan di Kabupaten Bangkalan 8. Studi Kualitatif Peran UKS Dalam Pencegahan Perilaku Berisiko Remaja Sekolah Menengah Pertama 9. Kajian Sosiologis perilaku beresiko kesehatan pada kekerasan dalam berpacararan di Yogyakarta dan Depok 10. Kajian Pola Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Dan Pembiayaan Rawat Jalan dan Rawat Inap Pasien 11. Determinan Sosial Kejadian Kematian Ibu (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah

dr.Abdoer Raheem kabupaten Situbondo

Periode Januari - Juli 2013) 12. Aksestabilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Lanjut Usia 13. Konstruksi Sosial Masyarakat di Balik Fenomena Balita Pendek (Stunting) Studi Kasus tentang Pola Pengasuhan Balita di Kab. Jember Jatim 14. Persepsi Pekerja Seks dan Pelanggan Terhadap Penularan HIV / AIDS 15. Positioning Dukun Bayi, Studi Kasus Upaya Penurunan Kematian Ibu & Anak di Pulau Madura 16. Sistem Tanggung Gugat Medis (Medical Liability System) di Klinik Medis 17. Studi Konflik Tata Kelola Pelayanan Dasar Kesehatan di Indonesia: Puskesmas dalam Pusaran Kepentingan 30

18. Pelaksanaan Program Promosi ASI Eksklusif di Puskesmas

Kota

Probolinggo 19. Faktor Resiko Ibu hamil KEK di Kabupaten Sampang 20. Kajian Indikator Kemandirian masyarakat di Bidang Kesehatan 21. Analisa data kategorikal dalam bidang kesehatan 22. Tradisi Megibung di Masyarakat Bali 23. Penanggulangan Kejadian Unmet Need Pemakaian Alat Kontrasepsi 24. Profil Perilaku kesehatan reproduksi, aksesbilitas KIA terhadap pencapaian MDG-post MDG kesehatan ibu dan anak di Indonesia 25. Riset etnografi kesehatan komunitas samin di desa margomulyo, kabupaten bojonegoro jawa timur 26. Self Care sebagai Upaya Mendukung Gerakan Berantas Kembali (Gebrak) Malaria di Kota Jayapura 27. Pro Kontra Diskursus Rokok dalam Media Sosial Youtube 28. Evaluasi Media Sosialisasi dan Advokasi Petugas Kesehatan dan Masyarakat Dalam Rangka persiapan Implementasi SJSN 29. Akses Kesehatan yang Ramah Bagi Penyandang Difabel (DifableFriendly) 30. Pola

Pelayanan

Ketersediaan

Kesehatan

Puskesmas

Sarana, Prasarana

dan

Wisata

Berdasarkan

Sumber Daya Manusia di

privinsi Bali (Analisis Data Sekunder Rifaskes 2011) Sedangkan judul penelitian hibah yang diDIPAkan untuk TA 2013, yaitu: 1. Cross Cutting Health System Strengthening Interventions : Development of Indonesian Sample Registration System (SRS) 2. Assesment of Baseline Data for the Australia Indonesia Partnership for Health System Strengthening Program (AIPHSS) 3. Assesment of Indonesian Health Sector Reform to Support Achievement of Health Development Objectives and Implementation of Universal Social Health Insurance 31

4. KAP Study of Youth Affected by TAPS & Community in Response to Indonesian Heart Efforts 5. Using Information Technology to Improfe the Management and Processing of Vital Registration Data, A Case Study in Indonesia 6. Study on Physician and Midwife Screening Ultrasound for pregnancy Complication in Bogor District, West Java, Indonesia 7. Extention of Indonesia Mortality Registration System Strengthening Project (IMRSSP) 4 to Support Indonesian Sample Registration System (SRS) 8. Health Information Systems Knowlegde (HIS) 9. Global Youth Tobacco Survey 2013 in Indonesia 10. To do Data Analysis, reporting writing and Dissemination of Findings of Global Adult Tobacco Survey in Indonesia 11. Economic Analisys of Morbidity & Mortality Caused by Tobacco and The Economic Cost of in Action to Indonesia Future 12. Analysis of National & Subnational (Region, Province, District, City) Socio Economic Related Disease in Indonesia 2. Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran (2072.006) Pagu

: Rp. 335.848.000,-

Realisasi

: Rp. 308.595.000,- (91,89%)

Output

: 2 dokumen

Anggaran ini digunakan untuk kegiatan tentang perencanan kegiatan PHKKPM maupun rencana pengelolaannya. Adapun kegiatan yang telah dilakukan dengan menggunakan anggaran ini antara lain raker tanggal 16 – 18 Januari 2013 di Hotel Meritus Surabaya. Selain itu anggaran ini digunakan untuk revisi RKAKL. Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran ini mempunyai komponen kegiatan sebagai berikut : a. Rapat Kerja (Raker) b. Penyusunan Program dan Kegiatan 32

Penyusunan Program dan Kegiatan ini terdiri dari : 1) Pertemuan Penyusunan Program dan Anggaran Kegiatan 2) Pembahasan dan Peneleahan RKAKL 3. Laporan Kinerja (2072.007) Pagu

: Rp. 122.070.000,-

Realisasi

: Rp. 118.799.600,- (97,32%)

Output

: 2 dokumen

Anggaran ini digunakan dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan oleh PHKKPM baik kegiatan penelitian maupun non penelitian serta kegiatan pertemuan mengenai monitoring dan evaluasi di luar instansi PHKKPM seperti Badan Litbangkes. Laporan Kinerja ini mempunyai komponen kegiatan sebagai berikut : a. Laporan LAPTAH dan LAKIP b. Simonev dan Laptri DIPA 4. Dokumen Keuangan, Kekayaan Negara dan Tata Usaha (2072.008) Pagu

: Rp. 36.820.000,-

Realisasi

: Rp. 34.254.450,- (93,03%)

Output

: 2 dokumen

Anggaran ini digunakan untuk kegiatan dalam pengelolaan SAI dan SIMAK BMN. Dokumen Keuangan, Kekayaan Negara dan Tata Usaha ini mempunyai komponen kegiatan sebagai berikut : a. SAI dan SIMAK BMN 5. Peralatan Fasilitas Laboratorium (2072.017) Pagu

: Rp. 21.287.000,-

Realisasi

: Rp. 21.287.000,- (100%)

Output

: 2 unit

Anggaran ini digunakan untuk pembelian alat kespro yang berupa alat spektrofotometer dan alat tes gula darah untuk laboratorium Andrologi

33

6. Penapisan Teknologi Bidang Humaniora Kebijakan Kesehatan (2072.022) Pagu

: Rp. 189.798.000,-

Realisasi

: Rp. 128.209.150,- (67,55%)

Output

: 3 dokumen

Anggaran ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan dalam penapisan teknologi bidang humaniora kebijakan kesehatan. Penapisan Teknologi Bidang Humaniora Kebijakan Kesehatan ini mempunyai komponen kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Museum Kesehatan b. Kegiatan Lab Obat Tradisional c. PNBP 7. Dokumen informasi, Publikasi dan Diseminasi (2072.023) Pagu

: Rp. 323.551.000,-

Realisasi

: Rp. 269.356.475,- (83,25%)

Output

: 6 dokumen

Anggaran ini digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan informasi, publikasi serta diseminasi hasil-hasil penelitian PHKKPM ataupun kegiatan yang telah dilakukan oleh PHKKPM. Dokumen informasi, Publikasi dan Diseminasi ini mempunyai komponen kegiatan sebagai berikut : a. Penerbitan Majalah dan Jurnal Adapun Sub komponennya adalah : 1) Buletin Litbangkes 2) Penerbitan Warta JIP 3) Buku Kumpulan Abstrak 4) Panitia Pengadaan dan Penerimaan b. Dewan Redaksi c. Pameran Hasil Litbangkes d. Penyebarluasan Hasil Litbangkes / Diseminasi e. Pengadaan Buku-buku Perpustakaan 34

f. Perawatan Buku-buku Perpustakaan 8. Dokumen Hukum, Organisasi dan Kepegawaian (2072.028) Pagu

: Rp. 525.240.000,-

Realisasi

: Rp. 518.780.400,- (98,77%)

Output

: 3 dokumen

Anggaran ini digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan organisasi, kepegawaian serta peraturan-peraturan dalam organisasi. Dokumen Hukum, Organisasi dan Kepegawaian ini mempunyai komponen kegiatan sebagai berikut : a. Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Adapun Sub komponennya adalah : 1) Manajemen Kepegawaian dan TP2U 2) Peningkatan Kapasitas SDM b. Rapat Koordinasi dan Kosultasi Pimpinan Adapun Sub komponennya adalah : 1) Rapat Koordinasi Pimpinan 9. Data Status Kesehatan Masyarakat Hasil Riset Kesehatan Nasional Wilayah III (2072.031) Pagu

: Rp. 64.249.488.000,-

Realisasi

: Rp. 63.280.980.535,- (98,49%)

Output

: 8 dokumen

Anggaran ini digunakan untuk kegiatan riset kesehatan dasar (riskesdas) yang dilaksanakan di 7 propinsi yaitu Jawa Timur, Bali, NTB, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua. Riskesdas merupakan survei berskala nasional dan diselenggarakan secara berkala guna memantau indikator terkait derajat kesehatan masyarakat dan indikator pelayanan kesehatan masyarakat. Data Status Kesehatan Masyarakat Hasil Riset Kesehatan Nasional Wilayah III ini mempunyai komponen kegiatan sebagai berikut : a. Kesekretariatan dan Koordinasi Tim 35

Adapun sub komponennya adalah : 1) Kesekretariatan 2) Workshop Penanggung Jawab Teknis (PJT) Kabupaten 3) Supervisi Tim Puldat 4) Evaluasi Kegiatan dan Penyusunan Laporan 5) Desiminasi Laporan b. Pelaksanaan Riskesdas Propinsi Jawa Timur Adapun sub komponennya adalah : 1) Kesekretariatan dan Koordinasi Tim 2) Workshop Enumerator / Training Centre Enumerator 3) Pengumpulan Data dan Supervisi c. Pelaksanaan Riskesdas Propinsi Bali Adapun sub komponennya adalah : 1) Kesekretariatan dan Koordinasi Tim 2) Workshop Enumerator / Training Centre Enumerator 3) Pengumpulan Data dan Supervisi d. Pelaksanaan Riskesdas Propinsi Sumatera Barat Adapun sub komponennya adalah : 1) Kesekretariatan dan Koordinasi Tim 2) Workshop Enumerator / Training Centre Enumerator 3) Pengumpulan Data dan Supervisi e. Pelaksanaan Riskesdas Propinsi Sulawesi Utara Adapun sub komponennya adalah : 1) Kesekretariatan dan Koordinasi Tim 2) Workshop Enumerator / Training Centre Enumerator 3) Pengumpulan Data dan Supervisi f. Pelaksanaan Riskesdas Propinsi NTB Adapun sub komponennya adalah : 1) Kesekretariatan dan Koordinasi Tim 2) Workshop Enumerator / Training Centre Enumerator 36

3) Pengumpulan Data dan Supervisi g. Pelaksanaan Riskesdas Propinsi Maluku Utara Adapun sub komponennya adalah : 1) Kesekretariatan dan Koordinasi Tim 2) Workshop Enumerator / Training Centre Enumerator 3) Pengumpulan Data dan Supervisi h. Pelaksanaan Riskesdas Propinsi Papua Adapun sub komponennya adalah : 1) Kesekretariatan dan Koordinasi Tim 2) Workshop Enumerator / Training Centre Enumerator 3) Pengumpulan Data dan Supervisi 10. Layanan Perkantoran (2072.994) Pagu

: Rp. 10.934.100.000,-

Realisasi

: Rp. 10.904.405.110,- (99,73%)

Output

: 12 bulan layanan

Anggaran ini digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai termasuk gaji ke-13 serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang bersifat rutin tiap bulannya seperti pembayaran honor, pembayaran langganan listrik, air, telepon, serta pemeliharaan gedung dan peralatan, kendaraan serta inventaris kantor. Anggaran ini terlaksana 12 bulan sesuai dengan outputnya. Layanan perkantoran ini mempunyai komponen kegiatan sebagai berikut : a. Pembayaran gaji dan Tunjangan b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Adapun Sub komponennya adalah : 1) Kebutuhan Sehari – hari Perkantoran 2) Langganan Daya dan Jasa 3) Pemeliharaan Kantor 4) Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor

37

11. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (2072.996) Pagu

: Rp. 300.639.000,-

Realisasi

: Rp. 300.639.000,- (100%)

Output

: 5 unit

Anggaran ini digunakan untuk pembelian alat pengolah data dan komunikasi. Adapun alat yang telah dibeli yaitu : - 2 unit LED TV - 2 set All-in-One Portable Wireless System - 4 unit Digital Voice Recorder - 1 set Sound System (Untuk Meeting, Rapat, Auditorium, Aula Besar, Seminar, Hall, dll) - 8 unit Laptop (Ultrabook) - 2 unit A3 Multifunction Inkjet Printer (Modif tanpa selang) - 2 unit Multifunction Inkjet Printer (Modif tanpa selang) - 1 unit Inkjet Printer (modif bergaransi distributor) - 3 unit Laserjet Printer (B/W) - 2 unit All-in-One PC desktop (for design) - 8 unit All-in-One PC desktop (for office) - 10 unit UPS Alat Pengolah Data ini mempunyai komponen kegiatan sebagai berikut : a. Pengadaan Alat Studio Komunikasi Keberhasilan yang telah dicapai oleh PHKKPM pada tahun 2013 ini antara lain : 1. Output yang dicapai dari 2010 sampai 2013 selalu tercapai dan terkadang melebihi 100% 2. Bertambahnya profesor riset yaitu Prof. Dr. dr. Koosnadi Saputra, Sp.Rd 3. Penyerapan Anggaran > 95 % yaitu 99,27% 4. Pengaktifan kembali WHO – CC (Health Research System Management) 5. PHKKPM memiliki buletin yang sampai saat ini masih tetap terakreditasi A sehingga hal ini membantu peneliti dalam memfasilitasi penulisan artikel. 38

6. PHKKPM

secara

berkala

melakukan

“Scientific

Writing”

dengan

mengundang berbagai Institusi terkait seperti Perguruan Tinggi dll Kegagalan yang dialami oleh PHKKPM pada tahun 2013 ini yaitu : 1. Terdapat beberapa penelitian yang dihapus dan diganti akibat perubahan besaran anggaran terkait proses revisi tunjangan kinerja sehingga pelaksanaan beberapa penelitian terhambat. 2. Terdapat beberapa output RKAKL yang tidak tercapai akibat jumlah output yang tetap akan tetapi anggaran kegiatan yang dihilangkan untuk revisi tunjangan kinerja. Meskipun penyerapan sudah optimal, tetapi terdapat kendala dalam pelaksanaaan kegiatan antara lain : 1. Proses Revisi anggaran untuk tunjangan kinerja yang tidak pasti menghambat pelaksanaan kegiatan utamanya penelitian karena sebagian besar anggaran penelitian diperuntukkan untuk tunjangan kinerja 2. Revisi anggaran untuk tunjangan kinerja juga menghilangkan beberapa anggaran untuk kegiatan dukungan manajemen, sehingga terdapat beberapa output tidak bisa dikeluarkan utamanya output yang ada di RKAKL untuk dukungan manajemen. 3. Adanya kenaikan tunjangan fungsional pada pertengahan tahun yang tidak dianggarkan sebelumnya menyebabkan beberapa kali revisi untuk menanggulanggi pagu minus. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi masalah yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan pada tahun 2013 antara lain : 1. Merejadwal kegiatan yang belum sempat dilaksanakan 2. Membuat target penyelesaian kegiatan serta disiplin dalam PengSPJan Sedangkan usulan pemecahan masalah agar tidak terjadi lagi masalah yang sama pada tahun-tahun berikutnya yaitu : 1. Membuat beberapa skenario anggaran jika terjadi revisi anggaran 2. Mendayagunakan tenaga dari luar jika ada kegiatan berskala besar guna membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan 39

3. Disiplin Merencanakan dan melaksanakan secara matang kegiatan yang akan dilakukan pada tahun berikutnya, dengan memperhatikan waktu yang efektif. 4. Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara periodik dengan bagian / bidang dalam satuan kerja maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

40

3.2 SUMBER DAYA 3.2.1 Sumber Daya Manusia

Gambar 3. 3 SDM Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat foto bersama di halaman depan PHKKPM Surabaya, Jl. Indrapura 17 Surabaya Jumlah seluruh pegawai sebanyak 130 orang, terdiri dari 93 orang pegawai PHKKPM di Surabaya dan 37 orang pegawai berada di Jakarta. Komposisi pegawai tersebut dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut. Tabel 3. 5 Komposisi Pegawai Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Lokasi Tahun 2013 Jenis Kelamin No

Lokasi

1. 2.

Jumlah

Laki – Laki

Perempuan

Surabaya

44

49

93

Jakarta

9

28

37

Jumlah

53

77

130

41

Ditinjau dari fungsi dan tugasnya jumlah pegawai tersebut dapat digolongkan menjadi 5 golongan, yakni : 1) Pejabat Struktural murni sebanyak 2 orang Pejabat Struktural merangkap Fungsional Peneliti sebanyak 8 orang 2) Fungsional Peneliti sebanyak 59 orang 3) Staf/calon Peneliti sebanyak 18 orang 4) Fungsional Pustakawan sebanyak 3 orang 5) Staf Struktural sebanyak 40 orang Adapun jumlah pegawai menurut golongan kepangkatan pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut. Tabel 3. 6 Jumlah Pegawai Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Golongan Kepangkatan, Tahun 2013 Unit 1. 2.

3.

4.

5.

Golongan II III IV 1 1 1 18 26

I

Kepala Bagian Tata Usaha a. Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum b. Sub Bagian Program dan Kerjasama Bidang Humaniora Kesehatan a. Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya b. Sub Bidang Hukum dan Etika Bagian Analisis Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat a. Sub Bidang Analisis Kebijakan b. Sub Bidang Perilaku dan Peranserta Masyarakat Staf / Calon Peneliti Jumlah 1

8

1 1 45 8

1 8

1 20

1

2 1

3 1

11 7

7 7

18 14

18 83 28

18 130

12

18

Jumlah

Sedangkan untuk mengetahui jumlah dan presentase jabatan fungsional dengan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut.

42

Tabel 3. 7 Distribusi Peneliti Menurut Jabatan Fungsional dan Jenjang Pendidikan, Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013 No

JENJANG JABATAN PENELITI

1 Peneliti Utama 2 Peneliti Madya 3 Peneliti Muda 4 Peneliti Pertama 5 Staf Peneliti JUMLAH PERSENTASE

JENJANG PENDIDIKAN S1 S2 S3

1 12 16 29 37,7%

9 21 4 2 36 46,8%

JUMLAH 6 6

12 15,6%

6 15 22 16 18 77 100%

PERSENTASE 7,8% 19,5% 28,6% 20,8% 23,4% 100 %

Tabel 3.7 memperlihatkan kondisi jabatan fungsional peneliti menurut jenjang pendidikannya, sebagian peneliti sudah menduduki jenjang S2 yaitu 36 orang (46,8%), S3 ada 12 orang (15,6%), dan S1 ada 29 orang (37,72%). Standar ideal institusi penelitian yang didasarkan critical mass, yaitu S1 : S2 : S3 = 3 : 2 : 1, kondisi yang ada di PHKKPM S1 : S2 : S3 = 5 : 6 : 2. 3.2.2 Sumber Daya Anggaran Pada tahun 2013, PHKKPM mendapat anggaran sebesar Rp 82.372.722.000 yang kemudian diefisiensi untuk subsidi BBM sebesar Rp 1.350.671.000 sehingga anggaran menjadi Rp 81.022.051.000. Efisiensi ini merupakan efisiensi pada pengadaan barang utamanya pada pengadaan barang riskesdas. Pada tahun 2013 ini, PHKKPM juga mendapat hibah untuk penelitian sebesar Rp 8.970.372.000 dan pagu anggaran menjadi Rp 89.992.423.000. Namun demikian, pada anggaran tersebut terdapat anggaran untuk tunjangan kinerja sebesar Rp 2.780.377.000 yang baru disahkan melalui Perpres RI No 81 tahun 2013 pada tanggal 12 Desember 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Pada tanggal 24 Desember 2013 terdapat revisi tunjangan kinerja. Anggaran tunjangan kinerja sebesar Rp 2.780.377.000 tersebut ditarik 43

ke anggaran Sekretariat Badan Litbang, sehingga anggaran PHKKPM menjadi Rp 87.212.046.000. Pada tanggal 27 Desember 2013 terdapat revisi hibah dengan penambahan pagu sebesar Rp 870.655.000 sehingga Pagu DIPA PHKKPM menjadi sebesar Rp 88.082.701.000. Dan pada tanggal 21 Maret 2014, terdapat revisi hibah lagi dengan penambahan pagu sebesar Rp 78.000.000 sehingga pagu DIPA PHKKPM menjadi sebesar Rp 88.160.701.000. Anggaran sebesar Rp 88.160.701.000 tersebut terserap sebesar Rp 86.847.610.893 atau sebesar 98,51% dari alokasi dana. Adapun alokasi anggaran PHKKPM pada tahun 2013 non PHLN yaitu : 1. Belanja Modal sebesar Rp 604.290.000,2. Belanja Barang sebesar Rp 78.898.775.000,3. Belanja pegawai sebesar Rp 8.657.636.000,Alokasi, penyerapan maupun sisa anggaran pada tahun 2013 ini dapat dilihat pada gambar 3.4 berikut.

Gambar 3. 4 Alokasi Anggaran PHKKPM per Komponen Belanja (Non PHLN) Tahun 2013 44

Untuk dana hibah luar negeri tahun 2013, PHKKPM mendapatkan dana hibah dari pendonor asing yaitu WHO, Ausaid, The United Nations Economic and Social Commission for Asia and The Pacific, The University of Queensland, Global Fund, dan GE Pacific Pte Ltd. Adapun anggaran hibah luar negeri yang diDIPAkan sebesar Rp 9.919.027.000,-. Sedangkan komponen belanja untuk penelitian dan non penelitian adalah sebagai berikut : 1. Belanja penelitian DIPA sebesar Rp 1.058.755.000,2. Belanja Penelitian PHLN sebesar Rp 9.919.027.000,3. Belanja Riset Nasional (Riskesdas) sebesar Rp 64.249.488.000,4. Belanja non penelitian sebesar Rp 12.933.431.000,- termasuk gaji dan dukungan manajemen Untuk pagu, penyerapan dan sisa anggaran untuk belanja penelitian dan non penelitian dapat dilihat pada gambar 3.5.

Gambar 3. 5 Alokasi Anggaran Penelitian dan Non Penelitian Tahun 2013 45

3.2.3 Sarana Prasarana Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki 2 (dua) kantor yang berada di Surabaya dan Jakarta. Keberadaan 2 kantor di tempat berbeda ini memberikan keuntungan dalam jangkauan wilayah penlitian. Peneliti Jakarta lebih leluasa untuk melakukan penelitian di Indonesia bagian Barat disamping lebih dekat dengan Badan Litbang dan Kementerian Kesehatan, sedangkan peneliti yang berposisi di Surabaya dapat menjangkau Indonesia Timur. Keberadaan peneliti di Jakarta juga memudahkan akses terhadap informasi baik dari Kementerian Kesehatan maupun hubungan dengan institusi lain secara nasional. Gedung perkantoran yang berada di Surabaya memiliki halaman yang cukup luas dengan dikelilingi oleh pepohonan yang asri di jl. Indrapura 17 Surabaya sehingga memberikan tempat yang cukup leluasa bagi tenaga peneliti maupun struktural untuk beraktivitas. Di gedung ini dilakukan berbagai kegiatan baik terkait penelitian maupun kegiatan

penunjang

lain.

Laboratorium

pelayanan

pengobatan

tradisional, laboratorium kesehatan reproduksi, laboratorium akupunktur dan laboratorium sosial menjadi wahana yang cukup baik bagi peneliti guna menampung kegiatan penelitian terkait. Gedung di kantor Jakarta jl. Percetakan Negara 23, juga cukup luas sehingga mampu menampung sekitar 40 tenaga peneliti dan struktural. Keberadaan institusi PHKKPM yang sudah tua dan merupakan cikal bakal Badan Litbang Kesehatan memberikan pengalaman yang sangat luas bagi peneliti maupun tenaga struktural yang sudah lama mengabdi di dalamnya. Ketersediaan sarana memungkinkan kantor Surabaya mengembangkan kegiatan penunjang yaitu perpustakaan yang cukup besar dan museum kesehatan serta laboratorium. Selain dimanfaatkan

oleh

peneliti,

perpustakaan

banyak

dimanfaatkan

mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di Surabaya dan sekitarnya. 46

Sedangkan museum dan laboratorium pengobatan tradisional banyak dikunjungi siswa sekolah dasar, sekolah menengah untuk melakukan studi wisata di sarana tersebut. Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki PHKKPM dan pemanfaatannya dapat dilihat pada tabel 3.8 dan tabel 3.9 berikut. Tabel 3. 8 Sarana Prasarana yang dimiliki PHKKPM Tahun 2013 No

Sarana

1

Tanah

2

Peralatan

Satuan

Saldo per 31 Des '13

M2

52.400

0

0

52.400

dan Unit /

3.944

157

0

4.101

8

0

0

8

M2

19.959

0

0

19.959

Unit

2

0

0

2

Tetap

Buah

15.349

44

0

15.393

Aset Tetap yang

Unit /

33

3

33

0

Tidak Digunakan

Buah 2

6

0

8

Mesin 3

Saldo per Bertambah Berkurang 1 Jan '13

Gedung

buah dan Unit

bangunan 4

Jalan

dan

Jembatan 5

Jaringan

6

Aset Lainnya

7

8

Software

Untuk rincian sarana dan prasarana PHKKPM pada tabel 3.8 dapat dilihat pada lampiran laporan barang kuasa pengguna tahunan. Sedangkan untuk sarana dan prasarana yang sering digunakan di kantor PHKKPM dapat dilihat pada tabel 3.9.

47

Tabel 3. 9 Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor PHKKPM Tahun 2013 Sarana Prasarana No.

Satker PC

Mesin LapPrinter top Tik

AC Window

Lemari

Meja Kerja

Kursi

Roda Roda 2 4

Jml

Pusat Humaniora, 1.

Kebijakan Kesehatan dan

153

65

106

40

127

418

747

1131

3

6

2796

153

65

106

40

127

418

747

1131

3

6

2796

Pemberdayaan Masyarakat Jumlah

Luas seluruh bangunan gedung Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah 37.237,02 m2. Secara terperinci dapat di lihat pada table 3.10 berikut ini. Tabel 3. 10 Sarana Gedung Menurut Lokasi dan Jenis Peruntukannya Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011 NO

JENIS PERUNTUKAN

LUAS (M2)

1.

Bangunan Gedung Kantor

8.553,07 m2

2.

Bangunan Gedung Pendidikan

350 m2

3.

Bangunan Bengkel

240 m2

4.

Bangunan Garasi & Tempat Parkir

1.903 m2

5.

Sistem Pengolahan Air Sederhana

1.886,70 m2

6.

Instalasi Gardu Listrik Induk

100 m2

7.

Asrama Permanen

4.245,25 m2

8.

Tanda Batas Lainnya (pagar)

2.499 m2

9.

Lapangan parker

15.000 m2

10

Jalan khusus kompleks

2.460 m2

JUMLAH

37.237,02 m2

48

Keterangan : Bangunan gedung kantor terdiri atas : 1. Ruang MC (Ruang Kasubbag keuangan lt1-2 sampai dengan museum lama) 2. Gedung 2-5 (Ruang Kasubbag Perlengkapan s/d Ruang Kopersai lama) 3. Gedung 3-6 (Ruang Kabid PKS dan lt2 serta perpustakaan) 4. Gedung 4-7 (Ruang Akupuntur,AROS,Museum) 5. Poliklinik (Obtra, Tenaga Dalam, Andrologi) Ex Lab.

(BKMM dan Ex BPFK)

49

BAB IV KESIMPULAN Secara ideal, analisis pada Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja

nyata dengan kinerja yang

direncanakan, kinerja nyata dengan tahun-tahun sebelumnya, benchmark Pusat Humaniora,Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ke instansi litbang lainnya baik di lingkungan Badan Litbangkes, litbang swasta atau litbang lain yang unggul di bidangnya. Renstra Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2013 dapat menjadi pedoman bagi pembuatan LAK tahun 2013. Selain itu, penyusunan anggaran yang berdasar pada perencanaan program dan kegiatan (money follow program) yang matang akan membuat proses Pusat Humaniora,

Kebijakan

Kesehatan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

peningkatan kapasitas institusi menjadi baik. Dengan demikian diharapkan penyusunan LAK Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dapat lebih mudah dan hasilnya bisa lebih baik dari yang sekarang. Semoga dengan segala keterbatasan yang ada,

Laporan Akuntabilitas

Kinerja (LAK) Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013 ini mampu memberikan pertanggungjawaban institusi baik gambaran keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan visi dan misi Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

50

KATA PENGANTAR. Surabaya, April Kepala Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Recommend Documents