KATA PENGANTAR. Program Legislasi Nasional merupakan program penentuan prioritas. dalam rangka pembentukan hukum tertulis. Di lingkungan pemerintah,

KATA PENGANTAR

Program Legislasi Nasional merupakan program penentuan prioritas dalam rangka pembentukan hukum tertulis. Di lingkungan pemerintah, penentuan prioritas ini melalui forum pematangan konsep, persamaan persepsi dan tukar menukar informasi tentang kebijaksanaan dalam penyusunan

peraturan

perundang-undangan

antar

Biro-biro

Hukum

Departemen/LPND. Dalam hal ini dikoordinasi oleh Departemen Hukum dan HAM Cq. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Karena sifatnya merupakan suatu kegiatan perencanaan yang melibatkan banyak instansi/lembaga, maka peran koordinasi menjadi salah satu faktor yang terpenting untuk menentukan sukses tidaknya pelaksanaan prolegnas. Dalam rangka mencapai tujuan prolegnas tersebut, dibentuk Tim Pelaksana Tugas Harian Program Legislasi Nasioal. Tim ini bertugas menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyusunan daftar program legislasi nasional, menginventarisir daftar usulan, baik RUU maupun

RPP

dari

departemen/LPND

serta

memonitor

tingkat

penggarapannya. Dari hasil yang ada, tim menyusun rancangan tersebut menjadi konsep rancangan legislasi nasional (Bidang Polhukam, Bidang Perekonomian dan Bidang Kesra). selain itu, tim ini juga memberikan dukungan administrasi dalam rangka penyusunan daftar program lagislasi nasional. Kesuksesan pelaksanaan tugas tim tidak dapat dilepaskan dari dukungan dan peran serta dari Biro-biro Hukum Departemen/LPND, karena output yang dihasilkan akan memberikan kontribusi yang besar dalam pelaksanaan program legislasi nasional pada umumnya.

1

Dengan tersusunnya laporan Tim Pelaksana Tugas Harian Program Legislasi nasional 2005, Badan Pembinaan Hukum Nasional mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya.

Ketua Tim Pelaksana Tugas Harian Prolegnas,

Alim Wardojo Magiono, SH

2

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar .................................................................

i

Daftar Isi ...........................................................................

iii

BAB I

PENDAHULUAN ...........................................

1

A. Latar Belakang ......................................... B. Maksud dan Tujuan .................................. C. Ruang Lingkup ......................................... D. Keanggotaan ............................................

1 2 2 3

HASIL MONITORING PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2005 ...........

4

DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2005 .................................................

6

Bidang Polhukam ........................................... Bidang Perekonomian ................................... Bidang Kesra .................................................

7 31 82

PENENTUAN PRIORITAS PROLEGNAS BERDASARKAN HASIL MONITORING TIM PELAKSANA HARIAN PROLEGNAS BPHN 2005 ..............................................................

108

A. RUU Prioritas Prolegnas 2006 .................. B. RUU Prioritas Prolegnas 2007-2009 .........

109 112

PRIORITAS FINAL PROLEGNAS 2006 DAN PROLEGNAS 2007-2009 (JANGKA MENENGAH) HASIL RAPAT PEMBAHASAN TAHUNAN PROLEGNAS 2005 ...............................................................

116

A. Prolegnas Tahunan 2006 .......................... B.Prolegnas Jangka Menengah 2007-2009...

117 122

BAB II BAB III

BAB IV

BAB V

3

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Program Legislasi Naional (Prolegnas) sebagai salah satu instrumen

perencanaan

pembentukan

peraturan

perundang-

undangan semakin dituntut perannya dalam menunjang terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan. oleh karena itu penyusunan Prolegnas yang terpadu perlu terus diupayakan. Kegiatan Program Legislasi Nasional yang sepertinya teknikal, namun ternyata tidaklah sederhana. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai koordinatornya dituntut untuk mampu mengorganisir/memenej pembahasan dan koordinasi tidak saja antar instansi pemerintah (Departemen/LPND) namun juga dengan Baleg DPR-RI dan Organisasi Profesi/LSM. Koordinasi yang terpadu dan integrasi tersebut penting untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, benturan kepentingan dan hal-hal lain yang dapta menyulitkan pembahasan materi secara teknis. Untuk tercapainya kegiatan Program Legislasi nasional yang koordinatif dan terpadu tersebut diperlukan tahapan-tahapan kegiatan dan proses pekerjaan yang bersifat teknis. Untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan Tim Pelaksana Tugas harian Program Legislasi Nasioal.

4

B. Maksud dan Tujuan Maksud dibentuknya tim ini adalah untuk membantu Tim Antar Departemen dalam pembahasan penyusunan Daftar Rancangan Prolegnas (Pemerintah), dan melaksanakan tugas teknis sehari-hari dalam penyusunan Program Legislasi Nasional. Tujuannya adalah terlaksananya koordinasi kegiatan Program Legislasi Nasional khususnya Tim Antar Departemen yang mantap dan efektif.

C. Ruang Lingkup 1. Penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyusunan Daftar Program Legislasi Nasional 2. Inventarisasi daftar urutan Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah dari Departemen/LPND dan monitoring perkembangan Program Legislasi Nasional serta menyusun dan mengkompilasi daftar rancangan tersebut menjadi konsep Program Rancangan Legislasi Nasional (Bidang Polkam, Bidang Ekuin dan Bidang Kesra). 3. Memberikan dukungan administrasi dan logistik dalam rangka penyusunan Daftar Program Lagislasi Nasional.

D. Keanggotaan Keanggotaan Tim Panitia Kerja Harian Program Legislasi Nasional terdiri dari : Ketua

:

Alim Wardojo Magiono, SH

Sekretaris

:

Bambang Iriana Djajaatmadja, SH, LL.M

Anggota

:

1. Edi Suprapto, SH., MH 5

2. Multiwati Darus, SH 3. Achfadz, SH 4. Artiningsih, SH 5. Rahendrojati, SH Asisten

:

1. Haryani, SH 2. Aisyah Lailiyah, SH

Pengetik

:

1. Supriyadi 2. Abdul Rozak

6

BAB II HASIL MONITORING PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2005

Dari hasil monitoring Tim Pelaksana Tugas Harian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak Februari 2005 hingga berakhirnya tahun 2005, terdaftar sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) RUU dan sebanyak 261 (dua ratus enam puluh satu) RPP dari seluruh departemen dan Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND). Dari jumlah itu terdiri dari : 63 (enam puluh tiga) RUU Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), 68 (enam puluh tujuh) RUU Bidang Perekonomian dan 45 (empat puluh empat) RUU Bidang Kesra. (Secara lengkap, tabel hasil monitoring dapat dilihat dalam lampiran). Sebanyak 96 (sembilan puluh enam) RPP Bidang Polhukam, 104 (seratus empat) RPP Bidang Perekonomian dan 61 (enam puluh satu) RPP Bidang Kesra. Proses monitoring yang dilaksanakan Tim ini melalui beberapa tahapan.

Yaitu

dimulai dengan

mendistribusikan matriks monitoring

Prolegnas (RUU dan RPP) kepada seluruh departemen dan LPND untuk memperoleh informasi perkembangan tingkat penggarapannya. Kemudian dilanjutkan dengan verifikasi fisik terhadap beberapa draf rancangan maupun Naskah Akademik (NA) yang dilaporkan telah siap. Tahap akhir, diadakan Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas yang melibatkan seluruh departemen dan LPND untuk mematangkan secara keseluruhan rencana legislasi nasioal. Dari sekian banyak RUU ini, Rapat Tahunan Pembahasan Prolegnas menentukan prioritas RUU yang dimasukkan dalam Prolegnas 7

2006 dan Prolegnas Jangka Menengah (2007-2009). Penentuan prioritas ini dalam rangka penentuan Prolegnas yang akan dibahas bersama-sama dengan badan Legisasi (baleg) DPR RI, yang disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

8

BAB III DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2005

Hasil monitoring Tim Pelaksana Harian Prolegnas 2005 secara lengkap, dibuat dalam bentuk matriks. Dalam matriks ini akan terlihat secara detail tingkat penggarapan Rancangan Undang-undang (RUU), yang dilakukan oleh departemen atau LPND yang mengusulkan. Tingkat penggarapan ini juga menjadi pertimbangan dalam penentuan prioritas pengajuan Prolegnas 2006 dan Prolegnas Jangka Menengah (2007-2009), yang akan diusulkan pemerintah. Berbeda dengan sebelumnya, monitoring pada tahun ini lebih berkonsentrasi pada pembahasan RUU, walaupun Tim Pelaksana Harian Prolegnas 2005 juga terus memonitor perkembangan penggarapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Hal ini dilakukan, mengingat rapat pembahasan berkonsentrasi pada daftar prioritas Prolegnas 2006 dan Prolegnas 2007-2009, yang akan dibahas bersama dengan Baleg DPR RI, dalam rangka melaksanakan amanat UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, bab ini hanya akan menyajikan matriks hasil monitoring RUU. Berikut ini matriks hasil monitoring RUU yang dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu : RUU Bidang Polhukam, RUU Bidang Perekonomian dan RUU Bidang Kesra.

9

BAB IV PENENTUAN PRIORITAS PROLEGNAS BERDASARKAN HASIL MONITORING TIM PELAKSANA HARIAN PROLEGNAS 2005 BPHN

Dari hasil monitoring, BPHN (Cq. Tim Pelaksana Harian PRolegnas 2005) menentukan prioritas awal daftar Prolegnas 2006, yang didasarkan

pada

tingkat

penggarapan

RUU

yang

dilakukan

departemen/LPND yang mengusulkan. Dalam hal ini Tim memperhatikan tingkat penggarapan RUU untuk diproyeksikan ke dalam tiga kelompok kategori, yaitu : a.

Kategori proyeksi Prolegnas 2006, di mana tingkat penggarapannya telah mencapai kesiapan draf akhir RUU, atau dalam taraf penyempurnaan RUU dalam tingkat antardep. (lihat kolom 7 dan 9 dalam matriks monitoring).

b.

Kategori proyeksi Prolegnas 2007-2009 (jangka menengah), di mana tingkat penggarapannya baru dalam taraf penyusunan NA atau pengkajian/inventarisasi. (lihat kolom 7 dan 9 dalam matriks monitoring). Dari daftar kategori hasil monitoring ini ditetapkan prioritas daftar

Prolegnas 2006 dan Prolegnas 2007-2009 (Jangka Menengah) usulan BPHN. Yaitu terdiri dari : 83 (delapan puluh tiga) RUU prioritas Prolegnas 2006, dan 52 (lima puluh dua) RUU prioritas Prolegnas 2007-2009 (jangka menengah).

10

Usulan prioritas BPHN ini yang kemudian dibawa dan dibahas dalam Rapat Pembahasan Tahunan 2005, yang melibatkan seluruh departemen/LPND pengusul RUU. Berikut daftar Prioritas Prolegnas berdasarkan hasil monitoring Tim Pelaksana Harian Prolegnsa BPHN tahun 2005 :

A. RUU Prioritas Prolegnas 2006 NO. 1

2

3

4

5

6

7 8 9 10

11

JUDUL RUU RUU tentang Pengesahan Persetujuan RIVietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, Tahun 2003 RUU tentang Status Perubahan Atas UU No. 39 Tahun 1947 Tentang KUH Pidana Militer RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Philipina tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan dan Keamanan RUU Tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah RI dan Kerajaan ke Bawah Duli Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam Tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan. RUU Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik India Tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan. RUU Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Federasi Rusia di bidang Kerjasama Teknik Militer. RUU Tentang Bela Negara RUU Tentang Pertahanan dan Keamanan Negara RUU Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi RUU Tentang Hukum Acara Perdata.

11

PEMRAKARSA Departemen Luar Negeri Departemen Pertahanan

Departemen Pertahanan



Departemen Pertahanan Departemen Pertahanan Departemen Pertahanan Departemen Hukum dan HAM Departemen Hukum dan HAM Departemen Hukum dan HAM

NO. 12 13

14

15 16 17 18 19 20

JUDUL RUU RUU Tentang Sekuritisasi.

PEMRAKARSA Depkumham

RUU Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. RUU Tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan Serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan. RUU tentang Sumber Daya Agraria RUU Tentang Hak Tanah RUU Tentang Perolehan Tanah untuk Kegiatan Pembangunan. RUU Tentang Perbantuan TNI Kepada POLRI Dalam Rangka Tugas Keamanan RUU Tentang Administrasi Kependudukan

24

RUU Tentang Perlindungan Data Pribadi Penduduk Negeri Sipil RUU Tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera RUU Tentang Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta RUU Tentang Batas Wilayah Negara Republik Indonesia RUU Tentang Organisasi Kemasyarakatan

25

RUU Tentang Badan Usaha Milik Daerah

26

RUU tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan RUU tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 1995 tentang Cukai RUU Tentang Lelang RUU Tentang Otoritas Jasa Keuangan RUU Tentang Akuntan Publik RUU Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 1992 Tentang dana Pensiun RUU Tentang Pinjaman dan Hibah Luar Negeri RUU Tentang Ketenagalistrikan RUU Tentang Perubahan atas UU No.22 Tahun 2001 Tentang Migas RUU Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan RUU Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara RUU Tentang Pos RUU Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi/Jasa Multi Media RUU Tentang Kejahatan di Dunia Maya

21 22 23

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

12

Departemen Hukum dan HAM Departemen Hukum dan HAM

BPN BPN BPN Kepolisian RI Departemen Dalam Negeri Departemen Dalam Negeri Departemen Dalam Negeri Departemen Dalam Negeri Departemen Dalam Negeri Departemen Dalam Negeri Departemen Dalam Negeri Departemen Keuangan Departemen Keuangan Departemen Keuangan Departemen Keuangan Departemen Keuangan Departemen Keuangan Departemen Keuangan Dep. Energi dan SDM Dep. Energi dan SDM Dep. Pertanian Dep. Perhubungan Dep. Kominfo Dep. Komunikasi dan Informatika Dep. Komunikasi dan

NO. 40

JUDUL RUU (Cyber Crime) RUU tentang Kelautan

41

RUU tentang Pengadilan Perikanan

42

RUU tentang Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil RUU tentang Sistem Pengkajian dan Audit Teknologi RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional. RUU Tentang Koperasi

43 44 45 46

RUU tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

47

RUU tentang Tata Informasi Geografis Nasional

48

RUU tentang Sistem Standar Nasional Indonesia

49 50 51

RUU Tentang Mata Uang RUU tentang Transfer Dana RUU Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan ( Indonesia Financial Safety Net) RUU Tentang Perkreditan Perbankan RUU Tentang Perubahan UU No 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian RUU Tentang Perdagangan RUU Tentang Meteorologi dan Geofisika RUU Tentang Ratifikasi Konvensi ILO No 185 Tentang Dokumen Identitas Pelaut ( Seafarer’s Identity Document-SID) RUU Tentang Penanaman Modal RUU Tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman RUU Tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun RUU Tentang Pengelolaan Pengetahuan Tradisional Indonesia RUU tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

52 53 54 55 56

57 58

59 60 61

62

RUU tentang Karantina Kesehatan.

63

RUU tentang Obat

64

RUU tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular 13

PEMRAKARSA Informatika Dep. Kelautan dan Perikanan Dep. Kelautan dan Perikanan Dep. Kelautan dan Perikanan BPPT LAPAN Kementrian Koperasi dan UKM Kementrian Koperasi dan UKM Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Badan Standardisasi Nasional BI/DPR Bank Indonesia BI/ Depkeu BI dan DPR Dep. Perindustrian Dep Perdagangan BMG Depnaker Trans

BKPM Dep. PU/Kementerian Perumahan Rakyat Dep. PU/Kementerian Perumahan Rakyat BPPT Departemen Kesehatan / Badan POM Departemen Kesehatan Departemen Kesehatan Departemen Kesehatan

NO. 65

JUDUL RUU RUU tentang Praktik Kefarmasian

66

RUU tentang Praktik Perawat

67

RUU tentang Praktik Bidan

68

RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan. RUU tentang Precursor. RUU tentang Sistem Nasional Perpustakaan. RUU tentang Pahlawan Nasional RUU tengang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional RUU tentang Penyandang Masalah Sosial Tuna Susila RUU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama. RUU tentang Jaminan Produk Halal. RUU tentang Kerukunan Umat Beragama. RUU tentang Kepariwisataan.

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83

RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam (RUU PSDA). RUU tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda Duda Pegawai. RUU tentang Pengesahan Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas. RUU Tentang Adminstrasi Pemerintahan RUU Tentang Pelayanan Publik RUU Tentang Etika Pemerintahan

PEMRAKARSA Departemen Kesehatan Departemen Kesehatan Departemen Kesehatan Badan POM Badan POM Perpustakaan Nasional Departemen Sosial Departemen Sosial Departemen Sosial Departemen Agama Departemen Agama Departemen Agama Dep. Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Lingkungan Hidup Badan Kepegawaian Negara Kementerian Lingkungan Hidup Kantor MenPAN Kantor MenPAN Kantor MenPAN

B. RUU Tahun Prolegnas 2007-2009 (Jangka Menengah) NO.

JUDUL RUU

1

RUU tentang Persetujuan RI-Australia tentang Penetapan Batas ZEE dan Dasar Laut Tertentu, Tahun 1997. RUU tentang Pengesahan Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relation Concerning the Compulsory Settlement of Disputes 1961 dan Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relation Concerning the Compulsory Settlement of Disputes 1963.

2

PEMRAKARSA

14

Departemen Luar Negeri Departemen Luar Negeri

NO.

JUDUL RUU

PEMRAKARSA

3

RUU tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI.

4

7

RUU tentang Perubahan UU No.23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya. RUU tentang Penggunaan Wilayah Negara Indonesia. RUU tentang Perbantuan TNI Kepada Polri. RUU tentang Komponen Cadangan.

Departemen Pertahanan Departemen Pertahanan

8

RUU tentang Intelijen Negara.

9

RUU tentang Komponen Pendukung.

10

RUU tentang Pengesahan Konvensi Pelarangan Menyeluruh Ranjau Darurat Anti Personil. RUU tentang Pendidikan Kewarganegaraan. RUU tentang Pelatihan Dasar Kemiliteran Secara Wajib. RUU tentang Pengabdian Sesuaui dengan Profesi. RUU tentang Penyempurnaan UU No. 56 Tahun 1960 RUU tentang Perubahan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

5 6

11 12 13 14 15

16

RUU Tentang Perlindungan Data Pribadi

17

RUU Tentang Administrasi Kependudukan RUU Tentang Perlindungan Data Pribadi Penduduk Negeri Sipil RUU Tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera RUU Tentang Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta RUU Tentang Batas Wilayah Negara Republik Indonesia RUU Tentang Organisasi Pemasyarakatan RUU Tentang Badan Usaha Milik Daerah

18 19 20 21 22 23 24 25

RUU Tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan RUU Tentang Pengadilan Anak 15

Departemen Pertahanan Departemen Pertahanan Departemen Pertahanan Departemen Pertahanan Departemen Pertahanan Departemen Pertahanan Departemen Pertahanan Departemen Pertahanan Departemen Pertahanan Badan Pertanahan Nasional Departemen Komunikasi dan Informatika Departemen Komunikasi dan Informatika Departemen Dalam Negeri Departemen Dalam Negeri Departemen Dalam Negeri Departemen Dalam Negeri Departemen Dalam Negeri Departemen Dalam Negeri Departemen Dalam Negeri Departemen Hukum dan HAM Departemen Hukum

JUDUL RUU

PEMRAKARSA

RUU tentang Badan Usaha Di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi Perpu tentang Perubahan atas UU PUPN.

dan HAM Departemen Hukum dan HAM Departemen Keuangan

NO.

26 27 28 29 30

31

32

RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Departemen Keuangan negara RUU Tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetika Dep. Pertanian RUU Tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Departemen Pertanian Food and Agriculture. RUU tentang Pemberantasan Tindak Departemen Pidana Penebangan Hutan Secara Ilegal Kehutanan (Illegal logging).

33

RUU tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. RUU tentang Konservasi Tanah dan Air.

34

RUU tentang Daerah Aliran Sungai

35

RUU tentang Bagi Hasil Perikanan

36

RUU tentang Informasi dan Transaksi

37

RUU tentang Perfilman.

38

RUU tentang Penyempurnaan UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. RUU tentang Perubahan UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (RUUPPSDG). RUU tentang Pengesahan Konvensi Stockholm Mengenai Persistent Organic Pollutant. RUU tentang Pengesahan Konvensi Roterdam Mengenai Prior Informed Consent Untuk Bahan-bahan Kimia Berbahaya dan Pestisida Dalam Perdagangan Internasional. RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender.

40

41

42

Dep. Kelautan dan Perikanan Bank Indonesia

Elektronik

39

Departemen Kehutanan Departemen Kehutanan Dep. Kehutanan

Dep. Kebudayaan dan Pariwisata

16

Perpustakaan Nasional Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup

Kementerian Lingkungan Hidup

Kementerian Pemberdayaan

NO.

43

JUDUL RUU

PEMRAKARSA

45

RUU tentang Penyempurnaan UU No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. RUU tentang Wajib Serah Arsip/ Dokumen. RUU Tentang Keolahragaan

46

RUU Tentang Kepemudaan

47 48

50

RUU Tentang Pengawasan Nasional RUU Tentang Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara RUU Tentang Tata Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah RUU Tentang Kepegawaian Negara

52

RUU Tentang Benda Cagar Budaya

44

49

17

Perempuan Arsip Nasional

Arsip Nasional Kementerian Pemuda dan OR Kementerian Pemuda dan OR Kantor MenPAN Kantor MenPAN Kantor MenPAN

Kantor MenPAN dan BKN Dep Kebudayaan dan Pariwisata

BAB V PRIORITAS FINAL PROLEGNAS 2006 DAN PROLEGAS 20072009 (JANGKA MENENGAH) HASIL RAPAT PEMBAHASAN TAHUNAN PROLEGNAS 2005

Rapat Tahunan Prolegnas 2005 di Yogyakarta, yang membahas daftar prioritas Prolegnas usulan BPHN, menghasilkan daftar Prioritas Final pengajuan Prolegnas 2006 dan Prolegnas 2007-2009 (jangka menengah). Dengan rincian sebagai berikut : a.

Prioritas pengajuan Prolegnas Tahun 2006, terdiri dari : 25 (dua puluh lima) RUU Bidang Polhukam, 36 (tiga puluh lima) RUU Bidang Perekonomian dan 24 (dua puluh tiga) RUU Bidang Kesra.

b.

Prioritas

pengajuan

Prolegnas

Tahun

2007-2009

(jangka

menengah), terdiri dari : 24 (dua puluh empat) RUU Bidnag Polhukam, 14 (empat belas) RUU Bidang Perekonomian dan 18 (sembilan belas) RUU Bidang Kesra. Prioritas ini berdasarkan oleh beberapa pertimbangan yakni : 1. merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. merupakan perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 3. yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang lain. 4. mendorong percepatan reformasi. 5. yang menyangkut revisi atau amandemen terhadap undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang lainnya. 6. yang merupakan ratifikasi terhadap perjanjian internasional. 18

7. yang berorientasi pada pengaturan perlindungan hak-hak asasi manusia dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan jender. 8. yang mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. 9. yang

secara

memulihkan

langsung dan

menyentuh

meningkatkan

kepentingan

kondisi

rakyat

untuk

kesejahteraan

sosial

masyarakat. 10. carry-over prolegnas 2005. Hasil Prolegnas Prioritas Tahun 2006 yang disepakati dan ditetapkan dalam Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas ini selanjutnya yang akan diajukan pada Rapat Prolegnas DPR - Pemerintah untuk dibahas bersama dengan daftar Program Legislasi Nasional Tahun 2006 yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Berikut ini daftar prioritas Prolegnas 2006 dan Prolegnas 20072009 (jangka menengah) hasil Rapat Pembahasan Tahunan Prolegnas 2005 : A.

PROLEGNAS TAHUNAN 2006

NO.

JUDUL RUU

PEMRAKARSA

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 1

RUU tentang Pengesahan Persetujuan RIVietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, Tahun 2003

2

RUU tentang Status Perubahan Atas UU No. 39 Tahun 1947 Tentang KUH Pidana Militer


3

RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Philipina tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang


19

Departemen Luar Negeri

NO.

JUDUL RUU

PEMRAKARSA

Pertahanan dan Keamanan

4

5

RUU Tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah RI dan Kerajaan Kebawah Duli Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan. RUU Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik India Tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan.



6

RUU Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Federasi Rusia di bidang Kerjasama Teknik Militer.


7

RUU Tentang Pertahanan dan Keamanan Negara (*)


8

RUU Tentang Bela Negara

Departemen Pertahanan/ POLRI

9

RUU Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Departemen Hukum dan HAM

10

RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


11

RUU Tentang Hukum Acara Perdata.


12

RUU Tentang Sekuritisasi.


13

RUU Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.


14

RUU Tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan Serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan.


15

RUU tentang Sumber Daya Agraria 20

Badan

JUDUL RUU

NO.

PEMRAKARSA Pertanahan Nasional

16

RUU Tentang Hak Tanah

Badan Pertanahan Nasional

17

RUU Tentang Perolehan Tanah untuk Kegiatan Pembangunan.


18

RUU Tentang Perbantuan TNI Kepada POLRI Dalam Rangka Tugas Keamanan

Kepolisian RI

19

RUU Tentang Administrasi Kependudukan

Departemen Dalam Negeri

20

RUU Tentang Perlindungan Data Pribadi Penduduk Negeri Sipil


21

RUU Tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera


22

RUU Tentang Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta


23

RUU Tentang Batas Wilayah Negara Republik Indonesia


24

RUU Tentang Organisasi Kemasyarakatan


25



Bidang Perekonomian 26

RUU tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Departemen Keuangan

27

RUU tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 1995 tentang Cukai

Departemen Keuangan

28

RUU Tentang Lelang

Departemen Keuangan

21

NO.

JUDUL RUU

PEMRAKARSA

29

RUU Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Departemen Keuangan

30

RUU Tentang Akuntan Publik

Departemen Keuangan

31 32

RUU Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun RUU Tentang Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Departemen Keuangan Departemen Keuangan

33

RUU Tentang Ketenagalistrikan (*)

Dep. Energi dan SDM

34

RUU Tentang Perubahan atas UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (*)

Dep. Energi dan SDM

35

RUU Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan RUU Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara

Dep. Pertanian

36

Departemen Perhubungan

37

RUU Tentang Pos

Dep. Komunikasi dan Informasi

38

RUU Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi/Jasa Multi Media


39

RUU Tentang Kejahatan di Dunia Maya (Cyber Crime)


40

RUU tentang Kelautan

Dep. Kelautan dan Perikanan

41

RUU tentang Pengadilan Perikanan


42

RUU tentang Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil


43

RUU tentang Sistem Pengkajian dan Audit Teknologi

44

RUU Tentang Pengelolaan Pengetahuan Tradisional Indonesia

22

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Badan Pengkajian dan Penerapan

NO.

JUDUL RUU

PEMRAKARSA Teknologi (BPPT)

45

RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional.

46

RUU Tentang Koperasi (*)

Kementerian Koperasi dan UKM

47

RUU tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (*)

Kementerian Koperasi dan UKM

48

RUU tentang Tata Informasi Geografis Nasional

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional

49

RUU tentang Sistem Standar Nasional Indonesia

50

RUU Tentang Mata Uang (*)

Bank Indonesia/DPR

51

RUU tentang Transfer Dana (*)

Bank Indonesia

52

RUU Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan ( Indonesia Financial Safety Net) RUU Tentang Perkreditan Perbankan

Bank Indonesia / Dep. Keuangan

53

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Badan Standardisasi Nasional

Bank Indonesia dan DPR

54

RUU Tentang Perubahan UU No 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian

Dep. Perindustrian

55

RUU Tentang Perdagangan (*)

Dep Perdagangan

56

RUU tentang Resi Gudang

Dep Perdagangan

57

RUU Tentang Meteorologi dan Geofisika

23

Badan Meteorologi dan Geofisika

NO.

JUDUL RUU

PEMRAKARSA

58

RUU Tentang Ratifikasi Konvensi ILO No 185 Tentang Dokumen Identitas Pelaut (Seafarer’s Identity Document-SID) (*)

Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

59

RUU Tentang Penanaman Modal (*)

60

RUU Tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman

Dep. Pekerjaan Umum/ Kementerian Perumahan Rakyat

61

RUU Tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun

Dep. Pekerjaan Umum / Kementerian Perumahan Rakyat

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Bidang Kesejahteraan Rakyat 62

RUU tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Departemen Kesehatan / Badan Pengawasan Obat dan Makanan

63

RUU tentang Karantina Kesehatan.

Departemen Kesehatan

64

RUU tentang Obat


65

RUU tentang Perubahan UU No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular


66

RUU tentang Praktik Kefarmasian


67

RUU tentang Praktik Perawat


68

RUU tentang Praktik Bidan


24

NO.

JUDUL RUU

PEMRAKARSA

69

RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan

70

RUU tentang Precursor.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan

71

RUU tentang Sistem Nasional Perpustakaan.

Perpustakaan Nasional

72

RUU tentang Pahlawan Nasional

Departemen Sosial

73

RUU tengang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional

Departemen Sosial

74

RUU tentang Penyandang Masalah Sosial Tuna Susila

Departemen Sosial

75

RUU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama.

Departemen Agama

76

RUU tentang Jaminan Produk Halal.

Departemen Agama

77

RUU tentang Kerukunan Umat Beragama.

Departemen Agama

78

RUU tentang Kepariwisataan.

79

RUU tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda Duda Pegawai.

80

RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA).


81

RUU Tentang Pengesahan Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas.


82

RUU Tentang Sampah

Kementerian Lingkungan Hidup 25

Dep. Kebudayaan dan Pariwisata Badan Kepegawaian Negara

NO.

JUDUL RUU

PEMRAKARSA

83

RUU Tentang Adminstrasi Pemerintahan

Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

84

RUU Tentang Pelayanan Publik (*)


85

RUU Tentang Etika Pemerintahan


B.

PROLEGNAS JANGKA MENENGAH 2007-2009

NO.

JUDUL RUU

PEMRAKARSA

Bidang Politik Hukum dan Keamanan 1

RUU tentang Persetujuan RI-Australia tentang Departemen Luar Penetapan Batas ZEE dan Dasar Laut Tertentu, Negeri Tahun 1997.

2

RUU tentang Pengesahan Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relation Concerning the Compulsory Settlement of Disputes 1961 dan Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relation Concerning the Compulsory Settlement of Disputes 1963.

3

RUU tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI.


4

RUU tentang Perubahan UU No.23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya.


5

RUU tentang Penggunaan Wilayah Negara Indonesia.


6

RUU tentang Perbantuan TNI Kepada POLRI.

Departemen Pertahanan/ POLRI

7

RUU tentang Komponen Cadangan.


26

Departemen Luar Negeri

NO.

JUDUL RUU

PEMRAKARSA

8

RUU tentang Intelijen Negara.


9

RUU tentang Komponen Pendukung.

10

RUU tentang Pengesahan Konvensi Pelarangan Menyeluruh Ranjau Darurat Anti Personil. RUU tentang Pendidikan Kewarganegaraan.

Departemen Pertahanan Departemen Pertahanan

11


12

RUU tentang Pelatihan Dasar Kemiliteran Secara Wajib.


13

RUU tentang Pengabdian Sesuaui dengan Profesi.


14

RUU tentang Penyempurnaan UU No. 56 Tahun 1960


15

RUU Tentang Administrasi Kependudukan


16

RUU Tentang Perlindungan Data Pribadi Penduduk Negeri Sipil


17

RUU Tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera


18

RUU Tentang Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta


19 20

RUU Tentang Batas Wilayah Negara Republik Indonesia RUU Tentang Organisasi Pemasyarakatan

Departemen Dalam Negeri Departemen Dalam Negeri

21



22

RUU Tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan


23

RUU Tentang Pengadilan Anak


27

JUDUL RUU

NO.

24

RUU tentang Badan Usaha Di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi

PEMRAKARSA


Bidang Perekonomian 25

Perpu tentang Perubahan atas UU PUPN.

26

RUU tentang Pengelolaan Kekayaan negara

27

RUU Tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetika

28

RUU Tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penebangan Hutan Secara Ilegal (Illegal logging). RUU tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Departemen Pertanian

31

RUU tentang Konservasi Tanah dan Air.

Departemen Kehutanan

32

RUU tentang Daerah Aliran Sungai

Dep. Kehutanan

33

RUU tentang Bagi Hasil Perikanan


34

RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik RUU tentang Keantariksaan

Bank Indonesia

29

30

35

Departemen Keuangan Departemen Keuangan Dep. Pertanian

Departemen Kehutanan Departemen Kehutanan

Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN)

36

RUU tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara (*).

BAPPENAS

37.

RUU tentang Perubahan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Departemen Komunikasi dan Informasi

28

NO. 38

JUDUL RUU RUU tentang Perlindungan Data Pribadi

PEMRAKARSA Departemen Komunikasi dan Informasi

Bidang Kesejahteraan Rakyat 39

RUU tentang Perfilman

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

40

RUU tentang Penyempurnaan UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Perpustakaan Nasional

41

RUU tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup


42

RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik.


43

RUU tentang Pengesahan Konvensi Stockholm Mengenai Persistent Organic Pollutant.

44

RUU tentang Pengesahan Konvensi Roterdam Mengenai Prior Informed Consent Untuk Bahan-bahan Kimia Berbahaya dan Pestisida Dalam Perdagangan Internasional.

Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup

45

RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan

46

RUU tentang Penyempurnaan UU No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan.

Arsip Nasional

47

RUU tentang Wajib Serah Arsip/ Dokumen.

Arsip Nasional

48

RUU Tentang Keolahragaan

Kementerian Pemuda dan Olah Raga

49

RUU Tentang Kepemudaan

Kementerian Pemuda dan Olah Raga

50

RUU Tentang Pengawasan Nasional

Kementerian

29

NO.

JUDUL RUU

PEMRAKARSA Pendayagunaan Aparatur Negara

51

RUU Tentang Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara

52

RUU Tentang Tata Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

53

RUU Tentang Kepegawaian Negara

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negara

54

RUU Tentang Benda Cagar Budaya

Dep Kebudayaan dan Pariwisata

55

RUU Tentang Bahasa

Dep. Pendidikan Nasional

56

RUU tentang Bahan Berbahaya

Catatan:

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

Departemen Kesehatan/Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Daftar RUU dengan tanda (*) diusulkan untuk dimasukkan sebagai tambahan Prioritas Prolegnas Tahun 2005.

30

31

KATA PENGANTAR. Program Legislasi Nasional merupakan program penentuan prioritas. dalam rangka pembentukan hukum tertulis. Di lingkungan pemerintah,

Recommend Documents