KATA PENGANTAR. Prabumulih, Kepala Bappeda Kota Prabumulih, Elman, ST, MM NIP

Rencana Strategis Bappeda Kota Prabumulih Tahun 2013 – 2018

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Bappeda dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Sesuai dengan Amanat tentang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah bahwa setiap SKPD menyusun Renstra SKPD yang merupakan penjabaran

dari visi, misi Walikota dan Wakil Walikota

Terpilih nantinya sesuai dengan Tugas dan Fungsi Bappeda. Rencana Strategis merupakan rangkaian kerja

Bappeda selama 5

(lima) tahun yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda. Renstra ini diharapkan menjadi arahan dan acuan dalam mendorong kita mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan terarah sesuai dengan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota.

Prabumulih, Kepala Bappeda Kota Prabumulih,

Elman, ST, MM NIP. 19670625 199503 1 001

i


DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Diagram Daftar Bagan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih 3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Kota Prabumulih 3.4 Penentuan Isu – isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Prabumulih 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.3 Strategi dan Kebijakan

……………………. i ……………………. ii ……………………. iv ……………………. vi ……………………. vii ……………………. viii ……………………. 1 ……………………. 1 ……………………. 2 ……………………. 3 ……………………. 4 ……………………. 6 ……………………. 6 ……………………. 16 ……………………. 18 ……………………. 23 ……………………. 25 ……………………. 25 ……………………. 33 ……………………. 39 ……………………. 42 ……………………. 43 ……………………. 43 ……………………. 45 ……………………. 48

ii


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Program dan Kegiatan 5.2 Pendanaan Indikatif BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP

……………………. 56

……………………. 56 ……………………. 59 ……………………. 73 ……………………. 78

iii


DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Bappeda Kota Prabumulih Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013

...........................

16

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Negeri SipilBappeda Kota Prabumulih yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan Tahun 2013

...........................

16

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Negeri SipilBappeda Kota PrabumulihBerdasarkan Golongan Tahun 2013

..........................

17

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Bappeda Kota Prabumulihyang Menduduki Eselon dan StafTahun 2013

...........................

17

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013 ...........................

18

Tabel 2.6 Data Aset Bappeda tahun 2013

...........................

18

Tabel 2.7 Pencapaian KInerja Pelayanan Bappeda

...........................

22

Tabel 3.1 Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal

...........................

27

Tabel 4.1 Tabel Misi dan Tujuan

..........................

45

Tabel 4.2 Tabel Tujuan dan Strategi

...........................

48

Tabel 4.3 Tabel Strategi dan Kebijakan Renstra Bappeda KotaPrabumulih Tahun 2013

...........................

50

Tabel 4.4 Tabel Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

...........................

52

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BappedaKota Prabumulih ...........................

59

iv


Tabel 6.1 Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu PadaTujuan dan Sasaran RPJMD Kota PrabumulihTahun 2013 – 2018 ...........................

74

v


DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Pola Ruang Kota Prabumulih

...........................40

vi


DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1 Matriks SWOT

...........................

32

vii


DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih

...........................

15

viii


ix


BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LatarBelakang Satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana stratregis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif, dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Visi yang terdapat di dalam Renstra merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh SKPD pada akhir periode perencanaan melalui misi. Masing-masing misi memiliki tujuan yang dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya. Dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, SKPD menyusun strategi, kebijakan, dan pendanaan berupa program dan kegiatan serta rencana sumber pendanaannya. Selain bertanggung jawab di lingkup kewenangannya sendiri, SKPD memiliki sasaran - sasaran yang harus dicapai sesuai dengan tugas pokok

dan

fungsinya,

dalam

rangka

melaksanakan

prioritassegalabentuk

program/kegiatan yang menuju kegiatan prioritas. Untuk merealisasikan pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Bappeda dituntut untuk mampu menjabarkan kedalam berbagai bentuk dokumen perencanaan daerah yang salah satunya adalah Rencana Strategis (Renstra) Bappeda yang didalamnya terdapat rencana kerja lima tahun ke depan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan (Renja). Penyusunan Renstra Bappeda ini mengacu kepada RPJMD Kota Prabumulih yang memuat visi, misi dan agenda-agenda yang ditawarkan oleh Walikota terpilih. Perencanaan pembangunanan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Data dan informasi tersebut

mencakup penyelenggaraan pemerintahan daerah,

organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah, kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah, keuangan daerah, potensi sumber daya daerah, produk 1


hukum daerah, kependudukan, informasi dasar kewilayahan dan informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi dikelola dalam sisiem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 20086tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan rancangan Peraturan Walikota Prabumulih tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih, maka Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah Kota Prabumulih perlu diperbaharui

sesuai dengan

perkembangan kebutuhan.

1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah : 1. Undang-UndangNomor 6 Tahun 2001 tentangPembentukan Kota Prabumulih; 2. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 2Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provisi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 2


10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Eavluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah

Peraturan

Menteri

sebagaimana

Dalam

Negeri

telah diubahterakhir dengan Nomor

21

Tahun

2011tentangPerubahankeduaatasPeraturanMenteriDalamNegerinomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara,

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan poran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 21Tahun 20086tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 61Tahun 20126tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 15. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Prabumulih Tahun 20052025. 16. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Prabumulih

1.3.

MaksuddanTujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih adalah : 1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan pembangunan

yang sesuai

dengan tugas dan fungsi

kegiatan

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Prabumulih; 2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya

untuk

menentukan

prioritas-prioritas

di

bidang

perencanaan

3


pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2013 - 2018 dapat tercapai. 3. Mempermudahpengendaliankegiatansertapelaksanaankoordinasidenganinstansiter kait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal. 4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan. 5. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah : 1. Menetapkan dokumen perencanaan

daerah yang memuat visi, misi, tujuan,

strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Prabumulih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; 2. Sebagai kerangka kerja dasar penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih; 3. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik. 4. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. 5. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan. 6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.4. SistematikaPenulisan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013 – 2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I

: PENDAHULUAN Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

4


BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih, menguraikan tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

BAB III : ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Isu – Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi, menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Bappeda, telaahan visi, misi dan program walikota dan wakil walikota terpilih, telaah RTRW.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, menguraikan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran lima tahun, Strategi dan Kebijakan.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan, menguraikan tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Menguraikan keterkaitan indicator kinerja Bappeda dengan RPJMD Kota Prabumulihtahun 2013 – 2018.

BABVII PENUTUP Penutup, menguraikan kesimpulan dari tujuan penyusunan Rencana Strategis Bappeda tahun 2013 – 2018.

5


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 20086tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsure perencana Pemerintahan Kota di Bidang Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik, Penelitian dan Pengembangan Kota. Badan Perencanaan Pembangunan dipimpin seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiridari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Umum 2. Subbagian Kepegawaian; 3. Subbagian Keuangan; c. Bidang Perencanaan Anggaran, terdiri dari : 1. Subbidang Pengkajian dan Program; 2. Subbidang Anggaran; d. Bidang PerencanaanStrategis dan Tata Ruang, terdiridari : 1. Subbidang Perencanaan Tata Ruang; 2. Subbidang Perencanaan Strategis; e. Bidang Pendataan dan Evaluasi, terdiri dari : 1. Subbidang Monitoring Evaluasi dan Pelaporan; 2. Subbidang Pendataan; f. BidangKerjasamadanPenelitian, terdiridari : 1. Subbidang Kerjasama; 2. Subbidang Penelitian;

6


2.1.1 Kepala Bappeda Berdasarkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi ,maka dalam melaksanakan tugasnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik, Penelitian dan Pengembangan;

b.

Pelayanan penunjang Penyelenggaran Pemerintah Kota;

c.

Pengkajian danpenyusunan rencana Strategis Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek;

d.

Penyusunan Program-Program Pembangunan Tahunan (Propeda), yang dibiayai oleh daerah sendiri atau pun yang diusulkan kepada Pemerintah untuk dimasukkan ke dalam Program Tahunan Nasional (Propenas);

e.

Pelaksanaan koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik, Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Dinas-dinas, satuan organisasi lainnya dalam Lingkungan Pemerintah Kota, Instansi-instansi vertical dan Badan-badan lain yang berada dalam Wilayah Kota;

f.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota bersama-sama dengan Bagian Keuangan yang di koordinir Sekretaris Daerah;

g.

Pelaksanaan koordinasi dan atau melakukan pengkajian / pembinaan terhadap Perencanaan Pembangunan di Daerah;

h.

Persiapan dan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik, Penelitian dan Pengembangan lebih lanjut;

i.

Pengkoordinasian kerjasama dengan pihak luar negeri, antar daerah dan antar lembaga non pemerintah dalam rangka perencanaan pembangunan daerah;

j.

Penyusunan laporan pertanggungjawaban Walikota dibidang pembangunan;

k.

Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai petunjuk Walikota

l.

Penyediaan data informasi dan hasil-hasil pembangunan yang sedang dan atau yang telahdilaksanakan;

m. Pelaksanaan kegiatan tata usaha Bappeda Kota Prabumulih.

7


2.1.2 Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Bappeda dan mengkoordinir kegiatan rutin Bappeda. Dalam melaksankan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi : - Menyusun rencana kegiatan tahunan Bappeda dan urusan-urusan umum; - Melaksanakan

kegiatan

administrasi/penatausahaan

pembangunan

dan

keuangan; - Merencanakan pembangunan sumber daya pegawai; - Melaksanakan kegiatan surat menyurat; - Melaksanakan Inventarisasi kekayaan Bappeda Kota Prabumulih; - Menyusun dan Mengadministrasikan pengelolaan keuangan Bappeda;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh : a. Sub Bagian Umum Mempunyai Tugas pokok

membantu Sekretaris Bappeda dalam bidang

administrasi dan perlengkapan Bappeda. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi : - Melaksanakan

urusan

administrasi,

surat

menyurat,

perlengkapan

pemeliharaan, rumah tangga, perjalanan dinas; - Menyusun rencana kebutuhan tahunan Bappeda, dokumentasi, keprotokolan dan evaluasi pelaksanaan. b. Sub Bagian Keuangan Mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Bappeda dalam Bidang administrasi keuangan bappeda. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : - Menyusun rencana anggaran kegiatan tahunan Bappeda Kota Prabumulih; - Menyusun laporan keuangan dan melaksanakan administrasi keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

8


c. Sub Bagian Kepegawaian Mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Bappeda dalam Bidang administrasi Kepegawaian Kantor Bappeda. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi : -

Melakukan perencanaan pengembangan dan pembinaan kualitas dan kuantitas pegawai serta urusan-urusan kepegawaian Bappeda;

-

Perencanaan kebutuhan pegawai, pembinaan dan peningkatan kualitas dan kemampuan kepegawaian;

-

Melaksanakan administrasi kepegawaian;

-

Melakukan penilaian kemampuan pegawai dan penghargaan dan hukuman pegawai.

2.1.3 Bidang Perencanaan Anggaran. Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan di Perencanaan Anggaran. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai fungsi : - Mengkoordinir Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan dan Kecamatan; - Menyelenggarakan Forum Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dan mengevaluasi terhadap usulan-usulan program/kegiatan setiap SKPD; - Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota; - Mengikuti Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Propinsi dan Nasional; - Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); - Menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); - Menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Perencanaan Anggaran dibantu :

9


a. Sub Bidang Pengkajian dan Program Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang

Perencanaan Anggaran

Bappeda. Dalam Bidang Pengkajian dan Program. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bidang Pengkajian dan Program mempunyai fungsi : - Mengkoordinir

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang)

Kelurahan dan Kecamatan; - Menyelenggarakan Forum Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dan mengevaluasi terhadap usulan-usulan program/kegiatan setiap SKPD; - Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota; - Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Propinsi dan Nasional; - Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). b. Sub Bidang Anggaran Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang

Perencanaan Anggaran

Bappeda dalam Bidang Anggaran. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Sub Bidang Anggaran mempunyai fungsi - Menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); - Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan); - Ikut serta dalam menyusun RAPBD dan RAPBD Perubahan.

2.1.4 Bidang Perencanaan Strategis dan Tata Ruang Mempunyai

tugas pokok mengkaji, menyusun, dan mengkoordinasikan

kegiatan Perencanaan Pembangunan daerah yang berkaitan dengan Perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang serta perencanaan tata ruang. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Tata Ruang mempunyai fungsi : -

Melakukan

pengkajian,

menyusun

dan

mengkoordinasikan

kegiatan

perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dan jangka panjang berdasarkan potensi sumber daya setempat;

10


-

Menganalisis saran, masukan dan bentuk aspirasi masyarakat lainya sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kota Prabumulih;

-

Melakukan telaahan dan mengevaluasi rencana strategis dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih;

-

Melakukan Perencanaan tata ruang;

-

Melakukan evaluasi tata ruang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Perencanaan Strategis dan

Tata Ruang dibantu : a. Sub Bidang Perencanaan Strategis Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan Strategi dan Tata Ruang Bappeda. Dalam bidang Perencanaan Strategis. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bidang Perencanaan Strategis mempunyai fungsi : - Menyusun, menginventarisasi dan menelaah tentang aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan daerah untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam rencana strategis pembangunan daerah; - Menyusun dan mengevaluasi rencana strategis berdasarkan potensi dan aspirasi masyarakat; - Menyiapkan RPJM dan RPJP Kota Prabumulih serta mengevaluasinya. b. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan Strategi dan Tata Ruang Bappeda

dalam bidang Perencanaan Tata Ruang. Dalam

melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bidang Perencanaan tata Ruang mempunyai fungsi : - Menginventarisasi dan menelaah tentang potensi sumber daya manusia yang akan digunakan sebagai landasan dalam menyusun tata ruang guna menunjang Rencana Strategis Kota Prabumulih; - Melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daratan dan air; - Melakukan evaluasi atas rencana tata ruang berdasarkan perkembangan dan kebutuhan yang ada.

11


2.1.5 Bidang Pendataan dan Evaluasi Mempunyai tugas pokok membantu Kepala badan dalam bidang Pendataan dan Evaluasi. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pendataan dan Evaluasi mempunyai fungsi : - Mengumpulkan dan menyusun data hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Serta mengformasikan dan penyimpanan dalam bank data di Bappeda; - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Kota Prabumulih; - Melaksanakan analisa dan penelitian serta evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Prabumulih; - Menyusun laporan pelaksanaan pembangunan di daerah dan menyusun laporan ke Walikota mengenai pelaksanaan pembangunan; - Mengolah bahan serta menyusun statistik pelaksanaan pembangunan serta mempublikasikan data/informasi potensi dan hasil-hasil pembangunan daerah; - Membuat dan menyusun standarisasi produk dan harga di daerah untuk kepentingan perencanaan dan melaksanakan pembangunan; - Melaksanakan kegiatan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pendataan dan Evaluasi dibantu : a. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Mempunyai

tugas pokok membantu Kepala bidang Pendataan dan Evaluasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bidang Monitoring, evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : - Monitoring pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dan membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi; - Melakukan analisa dan penilaian terhadap laporan dari berbagai instansi mengenai kemajuan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya; - Mengumpulkan dan melaporkan pelaksanaan pembangunan daerah serta menyusun laporan pembangunan tahunan daerah; - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Kota Prabumulih; - Melaksanakan Kegiatan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

12


b. Sub Bidang Pendataan Mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendataan dan Evaluasi

Bappeda dalam bidang Pendataan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bidang Pendataan mempunyai fungsi : - Menghimpun, mengolah data dan mempublikasikan data/informasi potensi dan hasil-hasil pembangunan daerah serta memformulasikan dan menyimpan dalam bank data di Bappeda; - Mengumpulkan, mengkaji dan menyusun standarisasi satuan harga bahan, barang dan jasa setiap tahun untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; - Melaksanakan sosialisasi rencana pembangunan kepada masyarakat; - Melaksanakan kegiatan lainnya yang diperintahkan pimpinan.

2.1.6 Bidang Kerjasama dan Penelitian Mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Badan dalam bidang

Kerjasama dan Penelitian. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Kerjasama dan Penelitian mempunyai fungsi : - Melaksanakan koordinasi dalam rangka keselarasan dan keterpaduan pembangunan; -

Melaksanakan penyusunan rancangan program kerjasama dengan pihak dalam Negeri dan Luar Negeri;

- Membina peran serta masyarakat dalam pembangunan; - Melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya serta fisik dan prasarana dalam rangka perencanaan pembangunan daerah; - Menyiapkan

bahan

perumusan

kebijakan

Kegiatan

penelitian

untuk

pembangunan di daerah; -

Merancang, mengkoordinasikan dan melaraskan kerjasama dengan pihak dalam negeri dan luar negeri dalam perencanaan pembangunan daerah;

- Membina, memelihara dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah; - Mengkoordinasikan kegiatan penelitian di bidang ekomini, sosial budaya serta fisik dan prasarana dalam rangka perencanaan pembangunan daerah; 13


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Kerjasama dan Penelitian dibantu : a. Sub Bidang Kerjasama Mempunyai tugas pokok membantu Kepala bidang Kerjasama dan Penelitian dalam bidang Kerjasama. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bidang Kerjasama mempunyai fungsi : - Melaksanakan koordinasi dalam rangka keselarasan dan keterpaduan pembangunan; - Melaksanakan penyusunan rancangan program kerjasama dengan pihak dalam Negeri dan Luar Negeri; - Membina peran serta masyarakat dalam pembangunan; b. Sub Bidang Penelitian Mempunyai

tugas pokok

membantu Kepala Bidang Kerjasama

dan

Penelitiandalam bidang Penelitian. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bidang Penelitian mempunyai fungsi : - Melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian di bidang ekonomi, sosial budaya serta fisik dan prasarana dalam rangka perencanaan pembangunan daerah; - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penelitian untuk pembangunan di daerah. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih dapat dilihat pada bagan berikut :

14


15


2.2 Sumber Daya SKPD Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Bappeda Kota Prabumulih adalah sebagai berikut :

2.2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Tabel 2.1 Jumlah PegawaiNegeri SipilBappeda Kota Prabumulih Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013 Jumlah

No.

Pendidikan

Laki – Laki

Perempuan

1.

Strata 2 (S-2)

6

2

8

2.

Strata 1 (S-1)

12

10

22

3.

SarjanaMuda / D3

-

-

-

4.

SLTA/SMK/KPPA

-

1

1

20

14

31

Jumlah

(Orang)

Sumber : Bappeda Kota PrabumulihTahun 2013

2.2.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Tabel 2.2 JumlahPegawaiNegeri SipilBappeda Kota Prabumulih yangTelahMengikutiPelatihanPenjenjanganTahun 2013 No.

NamaPelatihanPenjenjangan

Jumlah (Orang)

1.

ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM IV

13

2.

SPAMA/DIKLATPIM III

1

3.

SPAMEN/DIKLATPIM TK I

-

Jumlah

14

Sumber : Bappeda Kota PrabumulihTahun 2013 16


2.2.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

Tabel 2.3 JumlahPegawaiNegeri SipilBappeda Kota Prabumulih BerdasarkanGolonganTahun 2013 Jumlah

No.

Golongan

Laki - laki

Perempuan

1.

I

-

-

-

2.

II

-

1

1

3.

III

14

12

26

4.

IV

4

-

4

18

13

31

Jumlah

(orang)


2.2.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Eselon dan Staf

Tabel 2.4 JumlahPegawaiNegeri SipilBappeda Kota Prabumulih yangMendudukiEselondanStafTahun 2013 Perempuan

Jumlah

No.

Jabatan

Laki - laki

1.

Eselon II

-

-

-

2.

Eselon III

4

-

4

3.

Eselon IV

6

5

11

4.

Fungsional

-

-

-

5.

Staf

8

8

16

18

13

31

Jumlah

(Orang)


17


2.2.5 Jumlah Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013 Jumlah

No.

Pendidikan

Laki – Laki

Perempuan

1.

Strata 1 (S-1)

-

1

1

2.

SarjanaMuda / D3

-

2

2

3.

SLTA/SMK/KPPA

6

5

11

6

8

14

Jumlah

(Orang)


2.2.5 Jumlah Aset Bappeda

Data aset milik daerah yang ada

di lingkungan

Bappeda

sampai dengan

November 2013 yaitu : Tabel 2.6 Data Aset Bappeda Kota PrabumulihTahun 2013 No

Nama Bidang Barang

Jumlah Kondisi

Barang

1.

Alat – alat kantor dan rumah tangga

2.

Alat – alat studio dan komunikasi

3.

KendaraanDinas Roda 2

10 Baik

4.

Kendaraan Dinas Roda 4

2 Baik

5.

Alat ukur

1 Baik Jumlah

200 Baik 5 Baik

218


2.3

Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja Pelayanan Bappeda sesuai dengan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 47 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Capaian, Target dan 18


Rencana Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penataan Ruang Kota Prabumulih, terdiridari 5 (lima) jenis pelayanan meliputi : a. Pelayanan Informasi Penataan Ruang; b. Pelayanan Pelibatan Peran Masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang; c. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang; d. Pelayanan Rekomendasi Pemanfataan Ruang e. Pelayanan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda, maka selama periode 2008 – 2012 Bappeda telah melaksanakan koordinasi dibidang perencanaan dan evaluasi pembangunan, data informasi dan penelitian/kajian. Kegiatan koordinasi perencanaan, statistik dan evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan dari tahun 2008-2012 yaitu : a. Penyelengaraan Forum SKPD b. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Pada periode waktu tahun 2008-2013 Bappeda telah menyusun dokumen tentang perencanaan pembangunan, data dan informasi, hasil kajian / penelitian serta laporan hasil evaluasi pembangunan. Dokumen perencanaan yang telah disusun yaitu: 1.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025

2.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2013

3.

Rencana Strategis (Renstra)Bappeda Tahun 2008-2013

4.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Prabumulih Tahun 2009

5.


6.


7.


8.


9.

Penyusunan Peluang Investasi Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

10. Perencanaan Sistem Air Bersih 11. FS Pasar Tradisional Modern 12. Penyusunan RPJM Desa Tahun 2010 – 2014 13. Penyusunan Indikator Ekonomi Makro 19


14. Penyusunan dan Analisis Data Informasi Wilayah Perencanaan Pembangunan Ekonomi 15. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah 16. Kajian Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 17. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi 18. Penyusunan SSK (Study,Penelitian dan Survey) Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) Kota Prabumulih 19. Penyusunan Rancangan RPJMD 20. Penyusunan Rancangan Perda RPJM Desa 2010 - 2014 21. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW 22. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan 23. Master plan Persampahan 24. Master plan Drainase 25. Master Plan Pengolahan Air Limbah 26. DED Sistem Pengolahan Air Limbah 27. Survey dan Pemetaan 28. Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman (RP4D) 29. Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum 30. Penyusunan Rencana Detail (DED) Drainase 31. Penyusunan Rencana Detail (DED) Penyediaan Air Minum di Kecamatan Rambang Kapak Tengah 32. Penyusunan Rencana Detail (DED) Penyediaan Air Minum di Kecamatan Prabumulih Selatan 33. Penyusunan Rencana Detail (DED) IKK Penyediaan Air Minum di Kecamatan Cambai 34. Penyusunan Rencana Detail (DED) alun - alun 35. Penyusunan Rencana Detail (DED) Pertamanan 36. Penyusunan Rencana Detail (DED) Bangunan 3R 37. Penyusunan Buku 10 Tahun Kepemimpinan Walikota Prabumulih 38. Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor 39. Prabumulih Dalam Angka (dari tahun 2005) 40. Produk Domestik Regional Bruto (dari tahun 2005) 41. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan (APBD) Kota Prabumulih 20


42. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan (DAK) Kota Prabumulih 43. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan

(Tugas Pembantuan) Kota

Prabumulih 44. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 45. Penyusunan Rencana Tata Bangunan danLingkungan Kawasan Pasar Inpres 46. Penyusunan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau 47. Penyusunan Rencana Induk Kawasan Sungai Kelekar 48. Penyusunan Rencana Sistem Jaringan Gas Kota 49. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Prabumulih Timur 50. Penyusunan Rencana Detail (DED) Pasar Tradisional Modern 51. Penyusunan Rencana Detail (DED) Stadion Sukaraja

Kinerja Pelayanan Bappeda tahun 2008-2013 dapat dilihat pada tabel 2.7dibawah ini :

21


22


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Pesatnya perkembangan Kota Prabumulih berimplikasi kepada penataan ruang dan wilayah Kota Prabumulih. Menyikapi hal tersebut, periode lima tahun kedepan menjadi tantangan bagi Bappeda Kota Prabumulih untuk menciptakan penataan ruang dan wilayah sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Dengan demikian kebijakan dan dokumen tentang penataan ruang dan wilayah serta penjabarannya harus segera disusun dan ditetapkan. Berkembangnya Kota Prabumulih

juga berimplikasi pada bertambahnya

kompleksitas permasalahan yang akan dihadapi. Untuk itu perlu peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan dan penyusunan dokumen perencanaan yang responsif terhadap perkembangan dan perubahan wilayah. Selain itu perlu penyediaan data dan informasi hasil penelitian/kajian serta hasil evaluasi harus menjadi perhatian serius mengingat

hasil tersebut

akan menjadi

salah dasar perumusan

kebijakan dan

perencanaan pembangunan periode selanjutnya. Kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Prabumulih terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah : 1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta; 2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif; 3. Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD; 4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran; 5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh Bappeda dan SKPD terkait. Peningkatan

kualitas

penyelenggaraan

perencanaan

tidak

lepas

dari

meningkatnya kapasitas kelembagaan BAPPEDA meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi: 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional; 23


2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi: master plan,data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan; 3. Fasilitasi berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya; 4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui Focussed Group Discussion (FGD); 5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Namun disayangkan peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain: 1. Perubahan peraturan perundangan dan

pedoman yang mengatur mekanisme

perencanaan; 2. Masih adanya persepsi yang berbeda terhadap posisi Bappeda sebagai lembaga perencanaan; 3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda dengan SKPD dan antar SKPD; 4. Menurunnya kepercayaan terhadap akanrealisasiperencanaan; 5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku melanggar (shortcutting); 6. Internal BAPPEDA: belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

24

RencanaStrategisBappeda Kota Prabumulih Tahun2013 – 2018

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1

Program danKegiatan Program adalah Bentuk Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah. Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil ( sumber daya manusia ), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan ( input ) untuk menghasilkan keluaran ( output ) dalam bentuk barang / jasa. Adapun

rencanaprogram

dan

indikasi

kegiatan

BadanPerencanaan

Pembangunan Daerah Kota PrabumulihTahun 2013 - 2018berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang telahdirubahdenganPermendagriNomor 54 Tahun 2008 danPermendagriNomor

21

Tahun

2011

yang

diselaraskandenganRencana

Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kota PrabumulihTahun 2013 – 2018, adalah sebagai berikut : A. PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN BERDASARKAN NONURUSAN I.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 1. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Bappeda 2. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor; 1. Kegiatan PengadaanMeubeler 2. KegiatanPengadaan Software dan Hardware 3. KegiatanPengadaanAlat-alat studio dankomunikasi 4. KegiatanPenyediaanKendaraandinas/operasional III. PeningkatanDisiplinAparatur

1. PenyediaanPakaianHari-hariKhusus 56


IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 1. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Formal V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja. 2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3. Kegiatan Penyusunan PelaporanAkhirTahun 4. Kegiatan Penyusunan APBD 5. Kegiatan Penyusunan APBD Perubahan 6. Kegiatan Penyusunan RKA 7. Kegiatan Penyusunan RKA Perubahan

B. PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN BERDASARKAN URUSAN I. Perencanaan Pembangunan 1. Program Pengembangan Data dan Informasi 1. Pengumpulan, updating dan analisis data dan statistik daerah 2. Penyusunan Data Sistem Pembangunan Informasi Profil Daerah (SPID) 3. Penyebaran Data/ Informasi Pembangunan melalui pawai/ kendaraan hias 4. Penyebaran Data/ Informasi Pembangunan melaluipameran 5. Penyusunan Angka Inflasi Kota Prabumulih 6. Penyusunan Laporan Perekonomian Kota Prabumulih 7. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 8. Penyusunan Data Selayang Pandang 2. Program Kerjasama Pembangunan dan Penelitian 1.

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga/daerah lain/Negara lain

2.

Fasilitasi kerjasama dengan dunia pendidikan dan pemerintah serta swasta

3.

Kajianriset, ekonomi, budaya dan kemasyarakatan serta kesetaraan gender

3. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan CepatTumbuh 1.

Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi, SosialBudaya

2.

Penyusunan Rencana Pasar Skala Pelayanan Lingkungan

57


3.

Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Wisata Alam, Wisata Budaya,Wisata Buatan

4.

Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Srategis dan Cepat Tumbuh

4. Program PeningkatanKapasitasKelembagaanPerencanaan Pembangunan Daerah 1.

Peningkatan Kapasitas Kemampuan Teknis Aparatur Perencana

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan (DAK)

2.

Monitoring danEvaluasiKegiatan Pembangunan (APBD )

3.

Monitoring danEvaluasiKegiatan Pembangunan Dana TugasPembantuan

4.

Monitoring danEvaluasiKegiatan Pembangunan RKPD

5.

Monitoring danEvaluasiKegiatan Pembangunan Tim Evaluasi Pengendali Penyerapan Anggaran (TEPPA)

6.

PenyusunanRancangan RKPD

7.

PenyelenggaraanMusrenbang RKPD

8.

Penyelenggaraan Forum SKPD

9.

KoordinasiPenyusunanRenja SKPD

10. Penyusunan RPJMD Kota Prabumulih 11. Penetapan RPJMD Kota Prabumulih 12. PenyelenggaraanMusrenbang RPJMD Kota Prabumulih 13. PenyusunanRenstraBappeda 14. Pengendalian&Evaluasi RPJMD Kota Prabumulih 15. PengendaliandanEvaluasiRenja 16. Penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 17. PenyusunanDokumenPerencanaanbidangKeciptakaryaan 6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.

Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah

7. Program PerencanaanSosialBudaya 1.

Indikator kesejahteraan rakyat di Prabumulih

II. PENATAAN RUANG 1. Program Perencanaan Tata Ruang 1.

Kegiatan Penyusunan RDTR 58


2.

Penyusunan RAPERDA RDTR

3.

Sosialisasi Perda RTRW

4.

Penyusunan RTBL Sport Center

5.

Survey dan Pemetaan

6.

Pelatihan aparatur perencana tata ruang

7.

Penyusunan Rencana Induk

8.

Penyusunan DED

9.

KLHS RDTR Kota Prabumulih

10. Konsultasi Publik RDTR 11. Perencanaan Taman Kota 2. Program Pemanfaatan Ruang 1.

Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang

2.

Rapat Koordinasi Penataan Ruang

3.

Survey dan Pemetaan

4.

Pelatihan aparatur dalam pemanfaatan ruang

5.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang

3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.

Pelatihan aparatur dalam pengendalian pemanfaatan ruang

2.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang

III. URUSAN STATISTIK 1. Pengembangan Data / Informasi/ Statistik Daerah 1.

Pengumpulan, updating dan analisis data dan statistik daerah

2.

Penyusunandanpengumpulan data PDRB

3.

Penyusunan Kecamatan DalamAngka (KDA)

5.2 PendanaanIndikatif Dalam mewujudkan sasaran yang direncanakan maka disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan pendanaan indikatif. Rencana program dan kegiatan ini untuk lebih jelasnya disajikan pada Tabel 5.1 berikut ini :

59


BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal ( reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama priode aktivitasnya. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan – penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Program berdasarkan indikasi kegiatan dapat dilihat pada Tabel 6.1 Tabel Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Prabumulih berikut ini :

73


BAB VII PENUTUP Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih, diharapkan akan dapat menjadi acuan dan pedoman operasional bagi seluruh jajaran organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menjalankan misinya. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kota Prabumulih tahun 2013 – 2018 yang memuat Visi, Misi , Tujuan dan Sasaran merupakan acuan panduan bagi seluruh pegawai di Lingkungan Bappeda Kota Prabumulih dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Diharapkan RENSTRA ini dapat menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran BAPPEDA Kota Prabumulih sesuai dengan Undang – undang Nomor. 25 Tahun2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka RENSTRA BAPPEDA tahun 2013 – 2018 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan – perubahan yang terjadi dan secara periodik dituangkan dalam rolling plan perumusan RENSTRA sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Selanjutnya RENSTRA ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja ( RENJA ) BAPPEDA Kota Prabumulih setiap tahunnya. RENJA BAPPEDA Kota Prabumulih seterusnya akan menjadi acuan / pedoman penentuan kegiatan – kegiatan BAPPEDA Kota Prabumulih yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran BAPPEDA Kota Prabumulih ( RKA – BAPPEDA Kota Prabumulih). Kiranya Renstra ini akan memotivasi keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota PrabumulihTahun 2013-2018. Prabumulih, KepalaBappeda Kota Prabumulih

2014

Elman, ST, MM NIP. 196706251995031001 78

KATA PENGANTAR. Prabumulih, Kepala Bappeda Kota Prabumulih, Elman, ST, MM NIP

Recommend Documents