i
Kata Pengantar
Seraya memanjatkan puji dan syukur atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Kepegawaian Daerah telah dapat melalui tahapan lima tahun kedua pembangunan jangka menengah bidang kepegawaian sebagaimana rencana strategis (Renstra) pembangunan kepegawaian periode
Tahun
2009-2014.
Tahap
kedua
pembangunan
berjangka
menengah tersebut merupakan bagian dari Pembangunan Kepegawaian Jangka Panjang Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun 2005-2025. Renstra pembangunan
kepegawaian
Tahun
2014-2019,
disusun
dengan
memperhatikan arah kebijakan dan program pembangunan nasional jangka panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah
Nasional
(RPJM)
Tahun
2009-2014,
khususnya
pembangunan nasional bidang aparatur. Dengan demikian kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat dalam rangka pembangunan kepegawaian tahap kedua tersebut telah memperhatikan arah kebijakan dan program strategis pembangunan bidang aparatur nasional. Namun demikian secara kelembagaan
juga
dilaksanakan
program
dan
kegiatan
strategis
kelembagaan yang mendukung pencapaian program pembangunan nasional. Pada pembangunan kepegawaian tahap ketiga renstra periode Tahun 2014-2019, akan dibangun dan dijalankan beberapa komponen sistem manajemen kepegawaian, serta penyempurnaan dan melanjutkan beberapa kebijakan dan peraturan perundang-undangan kepegawaian untuk menciptakan kondisi sistem manajemen kepegawaian dalam rangka terciptanya Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, Netral dan Sejahtera. Namun
demikian
sampai
dengan
akhir
periode
pembangunan
kepegawaian tahap kedua, masih dijumpai adanya kelemahan beberapa sub sistem manajemen kepegawaian yang belum dapat disempurnakan atau dikembangkan. Menyadari masih adanya beberapa kelemahan dan kekurangan yang ada dalam sistem manajemen kepegawaian khususnya dalam rangka pembinaan karir berbasis sistem merit, diperlukan langkah sistemik dan berkelanjutan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Oleh karena itu agar langkah dimaksud dapat menjadi prioritas program lima
tahun
pembangunan
kepegawaian
ke
depan
menyongsong ii
diberlakunya Undang-Undang Aparatur Sipli Negara (ASN), maka Renstra Badan
Kepegawaian
berbagai
program
Daerah
dan
Tahun
kegiatan
2014-2019,
strategisnya
lebih
mempertajam
diselaraskan
dengan
kebutuhan pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana prioritas pembangunan Daerah bidang sumber daya aparatur RPJMD Tahun 20112015 dan dalam rangka mendukung terwujudnya berbagai program reformasi birokrasi. Adapun penajaman program dan kegiatan strategis dalam renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2011-2015, mencakup: Pengembangan sistem manajemen kepegawaian, Penyempurnaan berbagai kebijakan dan peraturan
perundang-undangan
kepegawaian,
Pembangunan
dan
pengembangan sistem penyelenggaraan pelayanan administrasi dan mutasi
kepegawian, Penegakan
pelaksanaan
peraturan
perundang-
undangan kepegawaian, melanjutkan pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian, serta kegiatan strategis dalam kerangka reformasi birokrasi internal Badan Kepegawaian dan Diklat. Dengan memperhatikan tercapainya keselarasan pada format dan sistimatika penyusunan renstra kementerian dan lembaga secara nasional, maka Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014-2019, disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara No. 54 tahun 2010 tentang Tahapan dan Cara Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Demikian Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun 2014-2019 ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karuniaNya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Kepegawaian dan Diklat dalam mengemban visi sesuai dengan amanah tugas dan fungsinya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut
H. Asep Sulaeman F, SH, M.Si
NIP. 196004061986031010
iii
DAFTAR ISI
Hal KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
iv
BAB I
PENDAHULUAN ……………………………………………………………….
1
1.1
1
BAB II
UMUM ……………………………………………………………………. a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi …………………….
2
b. Struktur Organisasi ……………………………………………..
3
1.2
Aspek Strategis ............................................................
7
1.3
Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP ……………………….
8
1.4
Sistematika LAKIP 2013 ……………………………………………..
10
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA ……………………………
17
2.1
Perencanaan Kinerja .....................................................
17
a. Visi dan Misi …………………………………………………………
18
b. Tujuan dan Sasaran …………………………………………….
20
c. Stratejik ……………………………………………………………..
22
2.2 Penetapan Kinerja ……………………………………………………
BAB III
25
AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………………..
30
3.1
30
Pengukuran Kinerja ………………………………………………….
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja ……………………………………..
31
3.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja …………………………………
35
3.4 Akuntabilitas Keuangan …………………………………………….
42 iv
BAB IV
PENUTUP A. Kesimpulan ………………………………………………………………
49
B. Saran ………………………………………………………………………
51
DAFTAR TABEL DAFTAR LAMPIRAN
v
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG Badan Kepegawaian dan Diklat sebagai lembaga penyelenggara
manajemen
kepegawaian
di
daerah
berkomitmen untuk memajukan dan meningkatkan pelayanan bidang kepegawaian yang efektif dan efisien
serta mampu
mendorong peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kualitas pelayanan publik sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Untuk
mewujudkan hal tersebut, Badan Kepegawaian dan Diklat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Peran dan fungsi BKD cukup strategis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dibidang kepegawaian. Untuk itu, konsistensi pelaksanaan perencanaan dan pembangunan sumber daya aparatur memiliki nilai yang relatif signifikan dalam upaya pemanfaatan, pengembangan, pembinaan maupun peningkatan kompetensi dan kapasitas serta
kualitas sumber daya aparatur secara terintegrasi,
berkesinambungan dan berkelanjutan berdasarkan prinsipprinsip manajemen kepegawaian.
Renstra BKD 2014-2019
1
Untuk
mengimplementasikan
kondisi
tersebut,
dibutuhkan sumber daya aparatur yang profesional, yang dapat secara sistimatis dan terencana mengembangkan potensi dan mengaktualisasikan jati diri melalui peningkatan kinerja, pendidikan dan pelatihan baik diklat struktural, diklat teknis maupun diklat fungsional, serta pelayanan prima. Rencana Strategis SKPD merupakan pedoman pokok rencana pelaksanaan pembangunan di daerah dalam waktu lima tahunan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Adapun isi dari Renstra SKPD harus memuat Visi, Misi, Strategi, Program dan Kegiatan Pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman
kepada
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Rencana Pemerintah
Pembangunan (RKP).
Jangka Menengah Tahunan
Amanat
atau
(RPJM) dan
Rencana
undang-undang
Kerja
tersebut
dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang mengatur Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi dengan tujuan antara lain mendekatkan pelayanan
kepada
Renstra BKD 2014-2019
masyarakat
setempat
agar
aspirasi
2
kebutuhan masyarakat setempat dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah.
Dalam melaksanakan
kewenangan tersebut, disusun Rencana Strategis Daerah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)
sebagai
perencanaan
kerja
jangka
menengah (lima tahunan) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Untuk merealisasikan RPJMD tersebut, maka RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra–SKPD), sebagaimana diamanatkan dalam pasal 15 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan
rancangan
Rencana
Strategis
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah”. Instruksi
Presiden
Nomor
7
Tahun
1999,
tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dimana setiap Instansi Pemerintah diharapkan telah mempunyai perencanaan strategis tentang program yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun sampai lima tahun. Sebagai sebuah tuntutan diera
reformasi
dan
globalisasi
ini,
maka
peningkatan
pelayanan prima dan peningkatan kinerja sumber daya aparatur merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dengan merumuskan target-target kinerja yang rasional dan terukur. Dalam perencanaan
rangka dan
memperoleh
pembangunan
gambaran bidang
terhadap
kepegawaian
secara rasional dan proporsional, perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut Tahun 2014–2019, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama kurun waktu
Renstra BKD 2014-2019
3
5 (lima) tahun ke depan, dengan berpedoman/mengacu pada Peraturan Daerah ( Perda ) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Garut Tahun 2014-2019.
1.2. LANDASAN HUKUM 1. UU Nomor 25 Pasal 26 Tahun 1999 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 2. UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional (SPPN); 3. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang APBD disusun dengan Pendekatan Kinerja; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pengukuran, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan dan Perhitungan APBD; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut;
Renstra BKD 2014-2019
4
10. Perda
Nomor
Pembangunan
3
Tahun
Jangka
2014
tentang
Menengah
Rencana
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten Garut Tahun 2014 – 2019; 11. Peraturan Bupati Garut Nomor 544 tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun 2014-2019 ini, dimaksudkan untuk mewujudkan dokumen perencanaan
pembangunan
daerah,
khusunya
bidang
kepegawaian untuk periode lima tahun, yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan serta program yang akan dilaksanakan oleh BKD untuk lima tahun ke depan, dengan mengarahkan seluruh dimensi
dan
potensi
Badan
Kepegawaian
dan
Diklat
Kabupaten Garut, untuk dapat mengintegrasikan potensi yang dimiliki guna menjawab tuntutan perkembangan strategi pelaksanaan pembangunan aparatur kepegawaian. Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Diklat
disusun
secara
sistematis
dan
berkelanjutan
dari
serangkaian kegiatan berupa rencana program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta merupakan tindak lanjut atas terbitnya RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014 - 2019. Adapun
tujuan
dari
disusunnya
Renstra
Badan
Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut adalah : a. Memberikan pedoman dan arah bagi pencapaian tujuan organisasi untuk masa depan;
Renstra BKD 2014-2019
5
b. Memberikan
kejelasan
terhadap
kegiatan
yang
diprioritaskan; c. Memberikan tolok ukur secara kualitatif dan kuantitatif terhadap pencapaian tujuan; d. Memberikan kemudahan sebagai alat komunikasi maupun informasi; e. Memberikan kemudahan sebagai alat koordinasi terhadap perencanaan-perencanaan lainnya; f.
Memberikan
kemudahan
dalam
kaitannya
dengan
pertanggung jawaban.
1.3. SISTEMATIKA PENULISAN Penulisan Rencana Strategi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut Tahun 2014-2019, disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Merupakan penjelasan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
BAB II
:
GAMBARAN PELAYANAN BKD Menguraikan penjelasan mengenai tugas,fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya Badan Kepegawaian dan Diklat, kondisi saat ini, dan kondisi yang diinginkan.
BAB III
: ISSU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Menguraikan penjelasan mengenai identifikasi permasalahan; telaahan visi, dan misi Pemerintan Kabupaten Garut, dan isu strategis.
Renstra BKD 2014-2019
6
BAB IV
:
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI Menguraikan
penjelasan
visi
dan
misi,
tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi dan kebijakan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut. BAB V
:
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Penjelasan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Kepegawaian dan Diklat.
BAB VI
:
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Memuat indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII
:
PENUTUP Memuat gambaran umum kondisi pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun 2014 – 2019 serta arah dari dokumen Renstra dalam tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat.
Renstra BKD 2014-2019
7
BAB VII PENUTUP
Amanat Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok–Pokok
Kepegawaian,
sebagai
bingkai
pengelolaan
manajemen sumberdaya aparatur, hendaknya lebih profesional dalam
menjalankan
pembangunan
fungsinya,
pemerintahan
baik
sebagai
maupun
pelaksana
sebagai
pelayan
masyarakat dan dituntut untuk netral dari kepentingan politik maupun golongan. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014 - 2019 sesuai dengan Perda Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten
Garut
Tahun
diwajibkan
menyusun
2014-2019,
Renstra
dimana
dalam
setiap
rangka
SKPD
sinergitas
perencanaan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan dating. mengenai
upaya
Dokumen ini memberikan gambaran
dan
harapan
pembangunan
bidang
kepegawaian selama 5 (lima) tahun yakni tahun 2014-2019, serta merupakan
faktor
pendorong
dan
pengungkit
terhadap
peningkatan kinerja pembangunan bidang kepegawaian. Penyusunan
Renstra
Badan
Kepegawaian
Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, sasaran-sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan serta menjadi arahan mengenai kebijakan umum program pembangunan daerah kedepan.
Renstra BKD 2014-2019
65
Dengan demikian Renstra Badan Kepegawaian dan Diklat dapat menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan menjadi pedoman untuk dilaksanakannya melalui monitoring dan evaluasi kinerja serta proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut. Berdasarkan peta dan peran BKD Kabupaten Garut dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014 - 2019 pada Misi ke empat yakni “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah
serta
membangun
kehidupan
sosial
politik
yang
demokratis dan berbudaya luhur”, maka dokumen Renstra diharapkan
akan
dapat
menjadi
faktor
pendorong
serta
pengungkit tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi bagi BKD Kabupaten Garut dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan melalui penetapan pencapaian target kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 20142019.
Renstra BKD 2014-2019
66
