9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori 2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan daerah adalah komponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan melancarkan jalannya roda pemerintahan. Oleh karena itu tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar pendapatan daerah dapat dipungut lebih intensif, dimana pada hakekatnya pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan pelaksanaan desentralisasi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dalam rangka desentralisasi dibentuk daerah-daerah otonomi dengan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam hal pelayanan pada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah. Pengertian Pendapatan asli daerah berdasarkan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “ Pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Ibnu Syamsi (2003 : 202) adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerah.
9
10
Jadi semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, maka semakin tinggi kualitas ekonominya. Pendapatan Asli Daerah diharapkan secara terus menerus dapat meningkatkan secara riil.
2.1.2
Unsur-Unsur Penerimaan Daerah Penerimaan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sesuai UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyatakan bahwa pendapatan daerah bersumber : 1. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah bersumber dari : a. Pajak daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yang termasuk dalam lainlain PAD yang sah meliputi : 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 2) Jasa giro 3) Pendapatan bunga 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
11
2. Dana Perimbangan Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas : a. Dana bagi hasil, bersumber dari : 1) Pajak, terdiri dari : a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) b) Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) c) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21 2) Sumber daya alam, terdiri atas : a) Kehutanan b) Pertambangan umum c) Perikanan d) Pertambangan minyak bumi e) Pertambangan gas bumi f) Pertambangan panas bumi b. Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan Keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Dimana celah fiskal adalah kebutuhan fiskal (merupakan kebutuhan
12
pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum) dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah (merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil) dan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domesik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara atau departemen teknis. 3. Lain-lain pendapatan, terdiri atas : a. Pendapatan hibah Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat.
13
b. Pendapatan Dana Darurat Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Pemerintah dapat mengalokasikan Dana Darurat pada daerah yang dinyatakan mengalami krisis solvabilitas. c. Pembiayaan Pembiayaan bersumber dari : 1) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah. 2) Penerimaan pinjaman daerah. 3) Dana cadangan daerah. 4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2.1.3. Retribusi Daerah Sebelum menjelaskan pengertian tentang retribusi daerah, di bawah ini dijelaskan terlebih dahulu tentang retribusi. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran pemakaian atau karena jasa yang diberikan oleh daerah (Bachrul Elmi, dikutip oleh Halim, 2000 : 52). Retribusi adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Suparmoko, 2002 : 85). Menurut Undang-undang no 34 Tahun 2000 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Marihot P. Siahaan, 2001 : 6).
14
Pengertian retribusi daerah menurut Mardiasmo (2002 : 100) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menjelaskan terdiri atas tiga jenis retribusi, yatiu: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. 1. Retribusi Jasa Umum Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteriakriteria sebagai berikut: a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu. b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfatan umum. d. Jasa terebut layak untuk dikenakan retribusi e. Retribusi
tidak
bertentangan
dengan
kebijakan
nasional
mengenai
penyelenggaraannya. f. Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan, g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang baik.
15
Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah: a. Retribusi pelayanan kesehatan. b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. c. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte cacatan sipil. d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. e. Retribusi parkir ditepi jalan umum. f. Retribusi pasar. g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor. h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. i. Retribusi biaya cetak peta. j. Retribusi pengujian kapal perikanan. 2. Retribusi Jasa Usaha Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriterikreteria: a. Retribusi jasa usaha yang bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu. b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. Jenis retribusi Jasa Usaha adalah: a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah. b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan. c. Retribusi tempat pelelangan.
16
d. Retribusi terminal. e. Retribusi tempat khusus parker. f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa. g. Retribusi penyedotan kakus. h. Retribusi rumah potong hewan. i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal. j. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga. k. Retribusi penyeberangan di atas air. l. Retribusi pengolahan limbah cair. m. Retribusi penjualan produksi daerah. 3. Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria: a. Perizinan tersebut tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi. b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum. c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan. Jenis retribusi Perizinan Tertentu adalah: a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. b. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. c. Retribusi Izin Trayek.
17
2.14
Dokumen Kependudukan Pembangunan
dibidang
kependudukan
pada
hakekatnya
adalah
pembangunan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Republik Indonesia. Pada hakekatnya peristiwa penting kependudukan merupakan kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap sedangkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.(Undang-Undang 24 Tahun 2013) Dari hal tersebut maka setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan suatu bukti yang sah dan perlu dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini adalah Dokumen Kependudukan Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, Dokumen kependudukan terdiri dari :
18
a. Biodata Penduduk b. KK c. KTP d. Surat Keterangan Kependudukan; dan e. Akta pencatatan sipil. Sedangkan Surat Keterangan Kependudukan meliputi : a. Surat Keterangan Pindah Penduduk b. Surat Keterangan Pindah Datang c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri d. Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara e. Surat Keterangan Tempat Tinggal Untuk Dokumen Pencatatan Sipil, yang merupakan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang terdiri dari : a. Akta Perkawinan b. Akta Perceraian c. Akta Kematian d. Akta Adopsi Anak e. Akta Pengesahan Anak
2.2. Penelitian Terdahulu Beberapa referensi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh beberpa peneliti dapat ditunjukkan pada Tabel 2.1 dibawah ini :
19
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Judul Analisis pengaruh unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadapan Pendapatan Asli Daerah untuk Periode 1999/2000 sampai tahun 2003 (Maryami 2003) Analisis Retribusi Pasar Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah Di Kabupaten Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah (Rita Novianti Sutikno, 2007)
Variabel Analisis - Unsur-unsur - Regresi Pendapatan PAD berganda - Pendapatan Asli Daerah
Hasil - Unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah . - Retribusi Pasar - Analisis - Perkembangan - Retribusi Parkir Pertumbuhan penerimaan - Pendapatan Asli - Analisis retribusi pasar, Daerah (PAD) Kontribusi parkir dan PAD - Analisis cenderung Efisiensi dan menurun. Efektivitas. - Kontribusi retribusi pasar dan retribusi parkir terhadap PAD fluktuasi. - Penerimaan retribusi pasar memiliki tingkat efisien yang cukup, penerimaan retribusi parkir sesudah otonomi daerah memiliki tingkat efisien cukup. Pada tingkat efektivitas retribusi pasar dan retribusi parkir memiliki grade yang efektif (> 100%).
Perbedaan dengan penelitian Maryami (2003) tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh unsur-unsur Pendapat Asli Daerah (PAD) terhadap
20
Pendapatan Asli Daerah, sedangkan penelitian sekarang mempunyai tujuan menganalisis kontribusi retribusi dokumen kependudukan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kesamaan yaitu sama sama meneliti Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan perbedaan Rita Novianti Sutikno (2007) dengan peneliti sekarang terdapat pada variabel penelitian, yaitu variabelnya penelitian Rita Novi Sutikno Retribusi Pasar dan retribusi parkir sedangkan penelitian sekarang mempunyai tujuan menganalisis kontribusi penerimaan retribusi pelayanan dokumen
kependudukan
terhadap
pendapatan
asli
daerah
(PAD)
dan
persamaannya terdapat pada analisisnya yaitu sama sama menganalisis Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2.3. Kerangka Pemikiran Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Dokumen Kependudukan Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara
Penerimaan Retribusi Dokumen Kependudukan
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sumber : Konsep penelitian yang dikembangkan, 2015. Gambar tersebut diatas menggambarkan kerangka pemikiran berkaitan dengan besarnya kontribusi retribusi dokumen kependudukan yang disumbangkan untuk Pandapatan Asli Daerah di Kabupaten Jepara. Retribusi dokumen kependudukan merupakan salah satu sumber yang dapat memberikan nilai tambah pada PAD. Untuk besar dan kecilnya retribusi dokumen kependudukan juga sangat diperhitungkan karena dana yang terealisasi dalam PAD tersebut sangat berguna untuk pembangunan daerah Kabupaten Jepara.
21
