8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori 2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan daerah adalah komponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan melancarkan jalannya roda pemerintahan. Oleh karena itu tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar pendapatan daerah dapat dipungut lebih intensif, dimana pada hakekatnya pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan pelaksanaan desentralisasi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dalam rangka desentralisasi dibentuk daerah-daerah otonomi dengan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam hal pelayanan pada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Ibnu Syamsi (2003 : 202) adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerah. Jadi semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, maka semakin tinggi kualitas ekonominya. Pendapatan Asli Daerah diharapkan secara terus menerus dapat meningkatkan secara riil.
8
9
2.1.2 Unsur-Unsur Penerimaan Daerah Penerimaan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sesuai UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyatakan bahwa pendapatan daerah bersumber : 1. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah bersumber dari : a. Pajak daerah b. Retribusi Daerah, yang didalamnya terdapat penerimaan dari Retribusi Parkir c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Lain-lain PAD yang sah, yang termasuk dalam lain-lain PAD yang sah meliputi : 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 2) Jasa giro 3) Pendapatan bunga 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. 2. Dana Perimbangan Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas : a. Dana bagi hasil, bersumber dari : 1) Pajak, terdiri dari :
10
a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) b) Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) c) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21 2) Sumber daya alam, terdiri atas : a) Kehutanan b) Pertambangan umum c) Perikanan d) Pertambangan minyak bumi e) Pertambangan gas bumi f) Pertambangan panas bumi b. Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan Keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Dimana celah fiskal adalah kebutuhan fiskal (merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum) dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah (merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil) dan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.
11
Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domesik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara atau departemen teknis. 3. Lain-lain pendapatan, terdiri atas : a. Pendapatan hibah Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat. b. Pendapatan Dana Darurat Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Pemerintah dapat mengalokasikan Dana Darurat pada daerah yang dinyatakan mengalami krisis solvabilitas.
12
c. Pembiayaan Pembiayaan bersumber dari : 1) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah. 2) Penerimaan pinjaman daerah. 3) Dana cadangan daerah. 4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 2.1.3. Retribusi Daerah Sebelum menjelaskan pengertian tentang retribusi daerah, di bawah ini dijelaskan terlebih dahulu tentang retribusi. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran pemakaian atau karena jasa yang diberikan oleh daerah (Bachrul Elmi, dikutip oleh Halim, 2000 : 52). Retribusi adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Suparmoko, 2002 : 85). Menurut Undang-undang no 34 Tahun 2000 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Marihot P. Siahaan, 2001 : 6). Pengertian retribusi daerah menurut Mardiasmo (2002 : 100) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menjelaskan terdiri atas tiga jenis retribusi, yatiu: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
13
1. Retribusi Jasa Umum Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteriakriteria sebagai berikut: a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu. b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfatan umum. d. Jasa terebut layak untuk dikenakan retribusi e. Retribusi
tidak
bertentangan
dengan
kebijakan
nasional
mengenai
penyelenggaraannya. f. Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan, g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang baik. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah: a. Retribusi pelayanan kesehatan. b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. c. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte cacatan sipil. d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. e. Retribusi parkir ditepi jalan umum. f. Retribusi pasar.
14
g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor. h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. i. Retribusi biaya cetak peta. j. Retribusi pengujian kapal perikanan. 2. Retribusi Jasa Usaha Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriterikreteria: a. Retribusi jasa usaha yang bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu. b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. Jenis retribusi Jasa Usaha adalah: a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah. b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan. c. Retribusi tempat pelelangan. d. Retribusi terminal. e. Retribusi tempat khusus parker. f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa. g. Retribusi penyedotan kakus. h. Retribusi rumah potong hewan. i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal. j. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
15
k. Retribusi penyeberangan di atas air. l. Retribusi pengolahan limbah cair. m. Retribusi penjualan produksi daerah. 3. Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria: a. Perizinan tersebut tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi. b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum. c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan. Jenis retribusi Perizinan Tertentu adalah: a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. b. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. c. Retribusi Izin Trayek. 4. Retribusi Parkir Sebelum membahas lebih lanjut mengenai retribusi parkir, terlebih dahulu penulis memberikan beberapa defenisi dari beberapa sumber mengenai tentang parkir. Dalam Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Tingkat II Jepara Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum dikatakan bahwa parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
16
Definisi lain tantang parkir terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, bahwa parkir adalah menghentikan kendaran bermotor untuk beberapa saat lamanya. Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa parkir adalah memberhentikan kendaraan untuk sementara pada tempat yang telah disediakan. Dari uraian terdahulu jika digabung, pemungutan retribusi parkir di sini adalah keseluruhan aktifitas untuk menarik atau memungut retribusi parkir sesuai dengan yang digariskan dalam rangka usaha untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari sarana atau fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah kota Jepara. Adapun umumnya subjek dari retribusi parkir adalah pemakaian jasa atau masyarakat yang memarkir kendaraan dipinggir jalan umum atau tempat-tempat khusus misalnya pusat pertokoan dan pusat pembelanjaan. Sedangkan objek dari retribusi parkir adalah pelayanan penyediaan parkir ditepi jalan umum. Selanjutnya untuk menjamin kelancaran jalannya pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam memenuhi anggaran daerah, maka yang ditunjuk instansi yang membantu pemerintah kota Jepara dalam hal pengelolaan, pungutan dan pengawasan retribusi parkir tepi jalan umum tersebut dalam hal ini UPTD parkir Kabupaten Jepara hal ini berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 tahun 2010.
2.2. Penelitian Terdahulu Beberapa referensi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh beberpa peneliti dapat ditunjukkan pada Tabel 2.1.
17
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Judul Variabel Analisis Hasil Studi Pemanfaatan - Parkir Umum - Analisis - Diketahui penggunaan dan Parkir Umum Dan - Parkir Khusus Perbandingan pengelolaan parkir yang lebih, Parkir Khusus - Peningkatan berpotensial dalam Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah Daerah terhadap penerimaan Dari Sektor Perparkiran Pendapatan Asli Daerah Kota Di Kota Semarang Semarang. Tahun 2003 (Nancy Rosma Rini, pendapatan yang dapat 2003) dihasilkan dari penggunaan dan pengelolaan parkir umum dan parkir khusus di Kota Semarang mampu memberikan kontribusi Rp.3.017.364.828. Analisis Retribusi Pasar - Retribusi Pasar - Analisis - Perkembangan penerimaan Dan Retribusi Parkir - Retribusi Parkir Pertumbuhan retribusi pasar, parkir dan Terhadap Pendapatan - Pendapatan Asli - Analisis PAD cenderung menurun. Asli Daerah (PAD) Daerah (PAD) Kontribusi - Kontribusi retribusi pasar dan Sebelum Dan Sesudah - Analisis retribusi parkir terhadap PAD Otonomi Daerah Di Efisiensi dan fluktuasi. Kabupaten Kota Efektivitas. - Penerimaan retribusi pasar Waringin Timur memiliki tingkat efisien yang Kalimantan Tengah cukup, penerimaan retribusi (Rita Novianti Sutikno, parkir sesudah otonomi 2007) daerah memiliki tingkat efisien cukup. Pada tingkat efektivitas retribusi pasar dan retribusi parkir memiliki grade yang efektif (> 100%). Analisis Kontribusi - Pajak Parkir - Kontribusi - Kontribusi retribusi parkir Pajak Parkir Terhadap - Pendapatan Asli - Regresi terhadap PAD tahun 2007 Pendapatan Asli Daerah Daerah (PAD) sederhana sebesar 0,11%, tahun 2008 Kota Palembang sebesar 0,14%, tahun 2009 (Nariana, 2012) sebesar 0,15%, tahun 2010 sebesar 0,14%, tahun 2011 sebesar 0,20%. - Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kontribusi pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sumber : Nancy Rosma Rini (2003), Rita Novianti Sutikno (2007), dan Nariana, (2012)
18
2.3. Kerangka Pemikiran Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Realisasi Retribusi Parkir
Analisis Kontribusi
Sumber : Konsep penelitian yang dikembangkan, 2013. Gambar tersebut menggambarkan kerangka pemikiran berkaitan dengan besarnya kontribusi retribusi parkir yang disumbangkan untuk Pandapatan Asli Daerah di Kabupaten Jepara. Retribusi parkir merupakan salah satu sumber yang dapat memberikan nilai tambah pada PAD. Untuk besar dan kecilnya retribusi parkir juga sangat diperhitungkan karena dana yang terealisasi dalam PAD tersebut sangat berguna untuk pembangunan daerah Kabupaten Jepara.
