BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1.Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan daerah adalah komponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan melancarkan jalannya roda pemerintahan. Oleh karena itu tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar pendapatan daerah dapat dipungut lebih intensif, dimana pada hakekatnya pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan pelaksanaan desentralisasi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dalam rangka desentralisasi dibentuk daerah-daerah otonomi dengan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam hal pelayanan pada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Nurlan darise, (2008 : 33) didefinisikan sebagai berikut : "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
Pendapatan Asili daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang
diperlukan
untuk
penyelenggaraan
pemerintah
dan
kegiatan
8
pembangunan sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dabn bertanggung jawab dapat dilaksanakan.
2.1.1.Unsur-Unsur Penerimaan Daerah 2.1.1.1.Pendapatan Daerah Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sesuai dengan pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyatakan bahwa pendapatan daerah bersumber : a. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah bersumber dari : 1. Pajak daerah 2. Retribusi daerah 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang sah, yang termasuk dalam lain-lain PAD yang sah meliputi : a) Hasil
penjualan
dipisahkan b) Jasa giro c) Pendapatan bunga
kekayaan
daerah
yang
tidak
9
d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. b. Dana Perimbangan Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas : 1. Dana bagi hasil, bersumber dari : a) Pajak, terdiri dari : 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2) Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21 b) Sumber daya alam, terdiri atas : 1) Kehutanan 2) Pertambangan umum 3) Perikanan
10
4) Pertambangan minyak bumi 5) Pertambangan gas bumi 6) Pertambangan panas bumi 2. Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan Keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Dimana celah fiskal adalah kebutuhan fiskal (merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum) dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah (merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil) dan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan
jumlah
penduduk,
luas
wilayah,
Indeks
Kemahalan Konstruksi, Produk Domesik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. 3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
11
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan
sesuai
dengan
prioritas
nasional.
Pemerintah
menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Kriteria teknis
ditetapkan
oleh
kementerian
negara
atau
departemen teknis. c. Lain-lain pendapatan, terdiri atas : 1. Pendapatan hibah Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat. 2. Pendapatan Dana Darurat Pemerintah mengalokasikan Dana Darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang
12
tidak
dapat
menggunakan mengalokasikan
ditanggulangi sumber Dana
oleh
APBD. Darurat
daerah Pemerintah
pada
daerah
dengan dapat yang
dinyatakan mengalami krisis solvabilitas. 2.1.1.2.Pembiayaan Pembiayaan bersumber dari : a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah. b. Penerimaan pinjaman daerah. c. Dana cadangan daerah. d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2.1.2.Upaya Penggalian Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Di sini pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendanaan daerah yang penting, guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
13
Retribusi Daerah yang diubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah Kabupaten atau Kota masih diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya. Peluang ini dapat dilaksanakan oleh pemerintah selain yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
2.2.Pajak Daerah Pengertian pajak menurut Rachmat Soemitro (1997 : 23) adalah : "Pajak ialah rakyat kepada negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir
ke
sektor
pemerintah)
berdasarkan
undang-undang
(dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapatkan balas jasa timbal balik (tagen prestatie) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (public uitgaven), dan digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan". Menurut Suparmoko dalam Devas (1990 : 94), pajak daerah adalah : "Pajak Daerah adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa secara langsung dapat ditunjuk".
Selanjutnya dalam pasal 1 Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah :
14
“Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipasarkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah”.
Dengan demikian terdapat unsur-unsur pajak yaitu antara lain : a.
Iuran rakyat kepada Pemerintah
b.
Tanpa balas jasa secara langsung
c.
Berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan)
d.
Untuk membiayai rumah tangga dan digunakan untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan. Berdasarkan kewenangan untuk memungut pajak, maka pajak
dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Pajak pusat dietapkan dan dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah, pengelolaan dan penggunaannya diselenggarakan oleh daerah. Untuk pajak daerah Kabupaten atau Kota yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah ada 7 jenis, yaitu : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan pajak pengambilan bahan galian golongan C. Di samping jenis pajak daerah tersebut, dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan jenis pajak lain selama memenuhi kriteria sebagai berikut : a. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
15
b. Obyek pajak terletak di wilayah Kabupaten atau daerah dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah dan hanya melayani masyarakat di wilayah daerah yang bersangkutan. c. Potensinya memadai. d. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. e. Memperhatikan dampak keadilan dan kemampuan masyarakat. f. Menjaga kelestarian lingkungan.
2.3. Retribusi Daerah Pengertian Retribusi Daerah menurut Sutrisno, (1994 : 202) didefinisikan sebagai berikut : "Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa, pekerjaan atau usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah".
Menurut Suparmoko (Devas, 1990) yang dimaksud Retribusi Daerah adalah : "Retribusi Daerah adalah suatu pembiayaan dari rakyat kepada pemerintah, dimana dapat melekat hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya retribusi tersebut".
16
Jadi retribusi merupakan kontrak prestasi yang dapat dinikmati secara langsung oleh orang yang melakukan pembayaran retribusi tersebut. Setiap daerah mempunyai hak untuk mengadakan atau memungut retribusi daerah, sedangkan mengenai segala sesuatu yang ada kaitannya dengan pungutan diatur dalam undang-undang tersendiri. UU No. 34 Tahun 2000 menetapkan bahwa retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten dapat dibagi jadi tiga golongan, yaitu : a.
Retribusi Jasa Umum Jenis retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut : 1. Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perjanjian tertentu. 2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 3. Jasa yang diberikan memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. 4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi 5. Tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraanya. 6. Dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang potensial.
17
7. Pungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang baik. b.
Retribusi Jasa Usaha Jenis
retribusi
ini
ditetapkan
dengan
peraturan
Pemerintah
berdasarkan kriteria sebagai berikut : 1. Bersifat bukan pajak dan bersifat retribusi jasa umum dan retribusi perjanjian tertentu. 2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang sebaikya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya Pajak Daerah yang dimiliki atau dikuasi daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah. c.
Retribusi Perijinan Tertentu Jenis retribusi ini ditetapkan Pemerintah Daerah, berdasakan kriteria sebagai berikut : 1. Perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka azas desentralisasi 2. Perijinan tersebut betul-betul diperlukan guna melindungi kepentingan umum 3. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan ijin tersebut atau biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian ijin tersebut cukup besar, sehingga layak dibiayai dari retribusi perijinan.
18
Selain jenis dan golongan retribusi di atas, dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten atau Kota dapat menetapkan jenis retribusi lainnya, selama masih sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah disebutkan di atas.
2.4.Penelitian Terdahulu Peneliti yang dilakukan Nur cahyani, menganalisis penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk periode tahun 2000 sampai tahun 2006. Hasil penelitian ditunjukkan bahwa tingkat efisiensi unsur-unsur PAD Kabupaten Jepara dapat diketahui dengan perbandingan antara biaya pemungutan masing-masing unsur PAD yang meliputi : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan Penerimaan Lain yang Sah dengan realisasi penerimaan keempat unsur PAD tersebut pada saat periode satu tahun anggaran. Semakin kecil biaya pemungutan akan memperbesar tingkat efisiensi yang dicapai. Tingkat efisiensi unsur-unsur PAD Kabupaten Jepara untuk periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 berdasarkan standar efisiensi bahwa biaya pemungutan harus lebih kecil dari realisasi penerimaan, maka dari tahun 2000-2006 dapat dikatakan efisien. Perbedaan pada penelitian terdahulu adalah hanya menganalisis tentang penerimaan pajak hotel dan restoran, yang hanya sebagian kecil dari sumber penerimaan pendapatan asli daerah . Pada penelitian ini menganalisis tentang sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang kita
19
ketahui adalah sumber penerimaan terbesar dari pendapatan asli daerah yang bisa dikatakan sebagai tolok ukur perekonomian kabupaten jepara. Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama - sama menemukan seberapa besar kontribusinya dan mencari tingkat pertumbuhan dan efektifitas pada sumber pendapatan asli daerah.
20
2.5.Kerangka Pemikiran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari penerimaan pajak daerah, Retribusi Daerah,Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pajak Daerah dan retribusi daerah adalah sebagian yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara, yang dapat di gambarkan dengan kerangka sebagai berikut :
Gambar 1 Kerangka Pemikiran
Pemerintah Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) K O N T R I B U S I Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Sumber : Konsep penelitian yang dikembangkan, 2009.
