KATA PENGANTAR. Makassar, Desember 2014 Kepala Balai Besar Industri Hasil Perkebunan. Willem Petrus Riwu

KATA PENGANTAR Dalam rangka kesinambungan Perencanaan Strategis Balai Besar Industri Hasil Perkebunan, dipandang perlu melakukan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Tahun 2015-2019 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian Perindustrian serta Rencana Strategis Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri. RENSTRA Balai Besar Industri Hasil Perkebunan 2015-2019 dimaksudkan untuk mengoptimalkan

kontribusi

yang

signifikan

bagi

keberhasilan

pencapaian

sasaran

pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan Kebijakan Industri Nasional (Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007), serta disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Tahun 20102014, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik tataran daerah, nasional, maupun di tataran global, serta perubahan paradigma peningkatan daya saing dan kecenderungan pengembangan industri ke depan. RENSTRA merupakan pedoman BBIHP yang menguraikan tentang arah dan kebijakan organisasi untuk mencapai tujuan selama lima tahun ke depan melalui perencanaan secara terpadu dan terkendali. Termasuk di dalamnya upaya BBIHP untuk turut mengambil bagian dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan industri yaitu: hilirisasi industri berbasis agro dan hilirisasi industri berbasis mineral. Dengan demikian, seluruh unit kerja dapat menunjukkan performa kinerja yang optimal . Dokumen RENSTRA ini bersifat dinamis dan dapat dievaluasi secara periodik dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan strategis dan menanggapi isu-isu strategis yang berkembang sehingga akan menjamin keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian Visi RENSTRA Balai Besar Industri Hasil Perkebunan.

Makassar, Desember 2014 Kepala Balai Besar Industri Hasil Perkebunan

Willem Petrus Riwu

Rencana Strategis Balai Besar Industri Hasil Perkebunan 2015-2019

Page i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................ i DAFTAR ISI ......................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ................................................................................................................ iii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................ iv BAB I PENDAHULUAN ..………………………………………………………………………….. 1 A. Kondisi Umum ...................................................................................................... 1 B. Potensi dan Permasalahan ................................................................................ 14 BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN ..…. 21 A. Visi Balai Besar Industri Hasil Perkebunan ........................................................ 21 B. Misi Balai Besar Industri Hasil Perkebunan ........................................................ 22 C. Tujuan ............................................................................................................... 22 D. Sasaran Strategis Balai Besar Industri Hasil Perkebunan .................................. 22 BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ..…………………………..…………………… 25 A. Arah Kebijakan dan Strategis Nasional .............................................................. 25 B. Arah Kebijakan dan Strategis BBIHP ................................................................. 26 BAB IV PENUTUP .............................................................................................................. 31 LAMPIRAN


Page ii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian RENSTRA BBIHP TA 2010-2014 ......................................................... 7 Tabel 1.2 Capaian Kinerja Tahun 2012 ............................................................................... 8 Tabel 1.3 Capaian Kinerja Tahun 2013 ............................................................................... 9 Tabel 1.4 Capaian Kinerja Tahun 2014 ............................................................................. 10 Tabel 1.5 Data dan Jenis Penerimaan PNBP tahun 2014 ................................................. 11 Tabel 1.6 Alokasi Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2010 – 2014 ............................... 12 Tabel 1.7 Target dan Realisasi Pendapatan PNBP TA 2010 – 2014 ................................. 13 Tabel 1.8 Profil SDM berdasarkan Jabatan ....................................................................... 15 Tabel 1.9 Profil SDM berdasarkan Pendidikan .................................................................. 16 Tabel 1.10 Anggaran Penelitian serta Jumlah Penelitian Tahun 2010-2014 ....................... 18


Page iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar Industri Hasil Perkebunan .............................. 3 Gambar 3.1 Peran BPKIMI berdasarkan UU Perindustrian ................................................ 25


Page iv

BAB I PENDAHULUAN

A.

Kondisi Umum Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). RENSTRA merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. RENSTRA merupakan bagian dari perencanaan nasional, sehingga harus sinkron dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan mendukung pencapaian program-program prioritas Pemerintah. Proses teknokratis penyusunan draft awal RPJMN 2015-1019 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah dimulai awal tahun 2014 yang kemudian dilanjutkan dengan proses politik untuk disesuaikan

dengan visi, misi, dan

program prioritas (platform) Presiden terpilih. Dalam proses teknokratis tersebut Bappenas sudah mulai melibatkan Kementerian/Lembaga agar tercapai keselarasan antara usulan program-program Kementerian/Lembaga dengan RPJMN 2015-2019. Bappenas juga melakukan

restrukturisasi

program-program

Kementerian/Lembaga

dan

mengatur

penyusunan RENSTRA-K/L untuk menjamin koherensi dengan program-program nasional yang menjadi prioritas pemerintah. RENSTRA BBIHP periode 2015-2019 mengalami perubahan yang signifikan diselaraskan dengan restrukturisasi program yang dilakukan oleh Bappenas dan adanya perubahan nomenklatur Kementarian Perindustrian khususnya Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri menjadi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri. Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menjadi pemicu perlunya perubahan visi dan misi BBIHP, karena cakupan penugasan BBIHP menjadi semakin luas. Perumusan visi, misi, program dan kegiatan BBIHP periode 20152019 disusun dengan terlebih dahulu melihat capaian kinerja BBIHP selama periode RENSTRA sebelumnya, mengidentifikasi harapan dan kebutuhan stakeholders BBIHP serta analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang dan tantangan dalam periode 5 tahun mendatang.


Page 1

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Besar Industri hasil Perkebunan atau disingkat BBIHP, berkedudukan di Makassar Sulawesi selatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian (BPKIMI). Institusi ini dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional sesuai dengan kebijakan Kementerian Perindustrian. Dalam menjalankan kebijakan litbang dan pelayanan jasa teknis, BBIHP berpedoman pada Kebijakan Pembangunan Industri, serta kebijakan BPKIMI dan juga tidak terlepas dari segala potensi yang ada, baik itu Sumber Daya Manusia, maupun potensi sumber daya alam yang ada di daerah Sulawesi Selatan yang tentunya juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah daerah Sulawesi Selatan. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 48/MIND/PER/6/2006 tugas pokok dari Balai Besar Industri Hasil Perkebunan adalah melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri hasil perkebunan sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Sedangkan fungsi Balai Besar Industri Hasil Perkebunan adalah: 1. Pelaksanaan penelitian, dan pengembangan dan pelayanan jasa teknis bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan, dan penanggulangan pencemaran industri hasil perkebunan; 2. Pelaksanaan rancang bangun dan perekayasaan peralatan proses; 3. Penelitian, pengembangan, perancangan, penerapan standardisasi; 4. Pelaksanaan layanan teknis pengujian mutu bahan baku, bahan pembantu, produk akhir, hasil ikutan, dan limbah; 5. Pelaksanaan pelayanan teknis kalibrasi peralatan; 6. Pelaksanaan inspeksi teknis; 7. Pelaksanaan alih teknologi penelitian dan pengembangan; 8. Pelaksanaan penyuluhan termasuk pembinaan teknis dan ekonomis, konsultasi, dan informasi; 9. Pelaksanaan pemasaran dan kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi;


Page 2

10. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBIHP dan penyusunan laporan serta evaluasi hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas, maka sesuai Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 48/M-IND/PER/2006 tentang organisasi dan tata kerja terbagi atas Tata Usaha dan 4 (empat) Bidang serta kelompok Fungsional yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar Industri Hasil Perkebunan

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan BBIHP. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program, evaluasi dan laporan; b. Pelaksanaan urusan keuangan dan inventarisasi barang milik negara; dan


Page 3

c. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, keamanan, urusan perlengkapan, pemeliharaan dan perawatan serta urusan kepegawaian. Bagian Tata Usaha terdiri dari : (1)

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

(2)

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melalukan urusan keuangan dan inventarisasi barang milik negara.

(3)

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, keamanan, perlengkapan, pemeliharaan dan perawatan gedung, peralatan kantor dan laboratorium serta urusan kepegawaian.

2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melaksanakan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Jasa Teknik menyelenggarakan fungsi: a. Perencanaan dan pelaksanaan pemasaran, pelayanan pelanggan, kerjasama, negosiasi, dan kontrak kerjasama usaha; dan b. Perencanaan

dan

pelaksanaan

pemanfaatan

teknologi

informasi

bagi

peningkatan pelayanan jasa teknologi pada industri, serta pengelolaan perpustakaan. Bidang Pengembangan Jasa Teknik terdiri dari: (1) Seksi Pemasaran dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemasaran, pelayanan pelanggan, kerjasama, negosiasi, dan kontrak kerjasama usaha. (2) Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan perpustakaan. 3. Bidang

Penelitian

dan

Pengembangan

mempunyai

tugas

melaksanakan

perencanaan, pelaksanaan, penelitian dan pengembangan bahan baku, bahan


Page 4

pembantu, produk akhir, teknologi proses, rancang bangun dan perekayasaan industri, hasil ikutan serta limbah industri hasil perkebunan. Dalam

melaksanakan

tugas,

Bidang

Penelitian

dan

Pengembangan

menyelenggarakan fungsi : a. Perencanaan dan pelaksanaan teknologi pengolahan hasil perkebunan pasca panen; b. Perencanaan dan pelaksanaan teknologi diversifikasi produk hilir. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari : (1) Seksi Teknologi Pengolahan Pasca Panen mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penelitian dan pengembangan, alih teknologi dan konsultansi di bidang industri hasil perkebunan pasca panen dan hasil ikutan serta limbah industri hasil perkebunan. (2) Seksi Teknologi Diversifikasi Produk Hilir

mempunyai tugas melakukan

persiapan bahan penelitian dan pengembangan alih teknologi dan konsultansi di bidang diversifikasi produk hilir industri hasil perkebunan.

4. Bidang Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, produk industri serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penilaian Kesesuaian menyelenggarakan fungsi: a. Perencanaan dan pelaksanaan pengujian bahan baku, bahan pembantu dan produk industri, serta pelaporan dan evaluasi hasil pengujian; b. Perencanaan dan pelaksanaan kalibrasi peralatan, evaluasi hasil kalibrasi, penyiapan penerbitan sertifikat kalibrasi dan melaksanakan sertifikasi ulang; dan c. Perencanaan dan pelaksanaan sertifikasi sistem mutu produk, keamanan, pengambilan contoh, jasa pelayanan sertifikasi, dan memelihara sistem sertifikasi. Bidang Penilaian Kesesuaian terdiri dari: (1) Seksi Pengujian dan Kalibrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengujian bahan baku, bahan pembantu dan produk industri, pelaporan dan evaluasi hasil pengujian, pelaksanaan kalibrasi Rencana Strategis Balai Besar Industri Hasil Perkebunan 2015-2019

Page 5

peralatan, dan evaluasi hasil kalibrasi, serta persiapan penerbitan sertifikat kalibrasi dan melaksanakan sertifikasi ulang. (2) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan sertifikasi sistem mutu produk, keamanan, keselamatan, pengambilan contoh, jasa pelayanan sertifikasi, dan memelihara sistem sertifikasi.

5. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dan sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliaannya. (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang dipilih oleh kelompok pejabat fungsional yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Kepala BBIHP. (3) Jumlah dan jenis tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Page 6

2. Capaian RENSTRA 2010-2014 Balai Besar Industri Hasil Perkebunan telah berusaha untuk menunjukkan kinerja yang baik khususnya dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pencapaian kinerja. Secara ringkas, capaian yang telah dilaksanakan dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 1.1 Capaian RENSTRA BBIHP TA 2010-2014

No 1

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

2010 INDIKATOR

T

2 3 4 a. Penelitian 1 Jumlah hasil litbang 1 dan yang siap diterapkan pengembang 2 Karya tulis ilmiah 5 yang dipublikasikan an teknologi industri hasil 3 Jumlah hasil litbang yang telah 3 perkebunan diimplementasikan b. Pelayanan 1 Jumlah Orang 10 jasa teknis 2 Jumlah Sampel 1025 industri 3 Jumlah 0 Desain/Prototip 4 Jumlah Perusahaan 134 yang dilayani 5 Nilai (Rp.) JPT c. Peningkatan Standardisasi Industri Daerah

1 Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

2 Jumlah pengadaan alat laboratorium 3 Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN Prioritas Kementerian/Lembaga a. Penelitian 1 Jumlah hasil litbang dan teknologi baru pengembang 2 Jumlah kerjasama an teknologi litbang dan rancang industri bangun

2011

2012

2013

R

T

R

T

R

T

R

5

6

7

8

9

10

11

2014 R s/d 10 T November 2014 12 13

1

2

2

2

5

2

2

2

2

5

5

5

5

16

5

7

5

5

3

2

2

2

4

2

2

1

2

10

10

10

20

30

25

26

5

10

1025

915

915

1000

1030

1025

1866

1870

2599

0

1

0

1

0

1

0

1

0

134

116

116

107

264

132

120

138

165

933,523, 669,565, 936,063, 485,374, 936,065, 800,137, 936,065 1,541,300, 1,450,000, 2,073,000, 000

455

000

900

000

850

000

900

000

000

4

4

15

44

20

34

20

42

20

40

12

12

3

3

2

40

2

15

3

3

11

11

24

24

10

8

10

18

18

18

5

4

5

6

6

5

2

8

2

4

2

3

2

3

2

6

2

4

2

2

Program Prioritas yang disusun pada RENSTRA BBIHP 2010-2014 adalah program yang diarahkan pada pelayanan industri yang berdampak langsung pada industri sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi BBIHP sendiri. Indikator pengukuran yang dilakukan terhadap target prioritas tersebut adalah indikator outcome yang artinya ukuran keberhasilan dilihat jika indikator yang ditetapkan sudah berdampak terhadap hasil yang dimanfatkan oleh industri.


Page 7

Secara umum capaian target RENSTRA sudah sesuai bahkan melebihi target, namun khusus pada kegiatan prioritas Pelayanan Jasa Teknis Industri untuk jumlah desain prototype yaitu pemberian layanan jasa penyiapan desain atau prototype peralatan pengolahan yang merupakan hasil dari Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri BBIHP selama kurun waktu lima tahun belum ada industri yang menggunakan. Hal tersebut dikarenakan nilai teknoekonomi dari desain alat belum sesuai dengan kebutuhan industri.

3. Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2012 - 2014 Penetapan Kinerja (Tapkin) merupakan indikator pelaksanaan program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam penetapan kinerja ditetapkan indikator dan penetapan kinerja tahunan yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, sehingga tapkin ini merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya. Tapkin di BBIHP mulai dilaksanakan pada tahun 2012 karena pada tahun 2010-2011 BPKIMI belum menerapkan aturan untuk menetapkan dokumen Tapkin kepada seluruh satker di bawahnya. Selama periode RENSTRA 2010-2014 capaian penetapan kinerja seperti tersaji pada tabel dibawah ini : Tabel 1.2 Capaian Kinerja Tahun 2012

NO. I

SASARAN STRATEGIS Penelitian dan pengembangan teknologi industri

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

5 Judul

5 Judul

4 KTI

16

1 Judul

4

1 kontrak

6

Jumlah Orang

5 orang

9

Tingkat Kepuasan Pelanggan

3 (cukup

5

1. Jumlah hasil litbang yang dihasilkan 2. Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan 3. Jumlah hasil litbang yang telah diimplementasikan 4. Jumlah kerjasama litbang

II

Pelayanan Jasa

Teknis

puas) Menurunnya Jumlah Komplain

1%

0

Ketepatan Pelayanan Sesuai SPM

75 %

102,34


Page 8

Peningkatan jumlah pelanggan Nilai JPT (Rp)

III

Meningkatnya

Jumlah SDM yang memperoleh

standardisasi Industri

sertifikat

Balai Besar dan

Jumlah pengadaan alat

Baristand Industri

laboratorium Jumlah lingkup pengakuan LPK

5%

200

936.065.

850.545.

000

111

3 orang

13

31 unit

40

6 Komoditi

8

yang diakui oleh KAN

Pada capaian penetapan kinerja Tahun Anggaran 2012,hampir semua indikator kinerja dapat melewati target kecuali pencapaian target nilai Jasa Pelayanan Teknis. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012, dilakukan renovasi gedung laboratorium sehingga mengakibatkan kurang optimalnya dalam melakukan pelayanan pada industri. Selain itu, pada Tahun 2012 belum dilengkapinya alat-alat instrumentasi laboratorium yang dapat membantu kinerja pegawai BBIHP dalam melaksanakan tugas. Tabel 1.3 Capaian Kinerja Tahun 2013

NO 1.

INDIKATOR KINERJA Hasil penelitian dan pengembangan yang siap

TARGET

REALISASI

2 Judul

2 Judul

1 Judul

2 Judul

2 Kerjasama

4 Kerjasama

3,5 %

3,5 %

diterapkan 2.

Hasil penelitian dan pengembangan yang telah diimplementasikan

3.

Kerjasama R&D instansi dan industri

4.

Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium

5.

Tingkat kepuasan pelanggan

4 Indeks

5 Indeks

6.

Terbangunnya sistem pengendalian intern di unit

1 Satker

1

10 Sertifikat

64 Sertifikat

6 Unit

15 Unit

kerja 7.

Jumlah SDM LPK yang memperoleh sertifikat

8.

Jumlah pengadaan alat laboratorium

Pada tahun 2013, semua indikator kinerja dapat melampaui target. Prestasi BBIHP pada tahun Anggaran 2013, cukup memuaskan. Meskipun demikian BBIHP akan terus berupaya dalam meningkatkan potensi untuk memberikan pelayanan optimal pada


Page 9

publik. BBIHP terus memberikan program pelatihan bagi SDM BBIHP, melengkapi instrument-instrumen laboratorium yang terbarukan, dan melengkapi prosedur kerja yang berkualitas. Tabel 1.4 Capaian Kinerja Tahun 2014 Realisasi Fisik Persen (%)

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

4

5

6

2 Penelitian

2 Penelitian

100

1 Penelitian

2 Penelitian

200

2 Kerjasama

2 Kerjasama

100

5 KTI

13 KTI

260

4,7 %

5,8 %

123

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder Hasil litbang yang diterapkan Hasil litbang yang diimplementasikan Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 1

Meningkatnya hasilhasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

siap telah

2

Meningkatnya kerja sama litbang

Kerja sama litbang instansi dengan industri

3

Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

Karya tulis dipublikasikan

4

Meningkatnya usulan penerapan SNI

Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium

5

Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

Jumlah Orang

5 Orang

10 orang

200

Jumlah sampel

1870 Sampel

3055 Sampel

163

1 Desain

1 Desain

100

100 Perusahaan

276 Perusahaan

276

Rp1.450.000.000

Rp. 2.154.462.700

148

10 Orang

56 Orang

560

3 alat

11 alat

366

Jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN

18 Lingkup

18 Lingkup

100

Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

1 Sistem

1 Sistem

100

Tingkat kepuasan pelanggan

Indeks 4

Indeks 5

100

ilmiah

yang

Jumlah Desain/Prototip Jumlah dilayani

Perusahaan

yang

Nilai (Rp.) JPT 6 Meningkatnya Standardisasi Industri Daerah

7

8

Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Meningkatkan kualitas pelayanan public

Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Jumlah pengadaan alat laboratorium

Pada tahun 2014, hampir semua penetapan kinerja melewati target kecuali indikator Jumlah desain prototype. Hal ini dikarenakan, belum adanya industri yang melakukan kontrak kerjasama dengan BBIHP untuk menggunakan prototype dari BBIHP. Hal ini bisa dikarenakan BBIHP kurang memperkenalkan produk perekayasaan ke IKM, Rencana Strategis Balai Besar Industri Hasil Perkebunan 2015-2019

Page 10

dan atau bisa juga desain prototype BBIHP masih skala laboratorium sehingga kurang bisa diaplikasikan ke industri IKM. Hal ini dijadikan pembelajaran bagi BBIHP untuk terus meningkatkan potensi kualitas SDM sehingga dapat memenuhi keinginan industri. Capaian penetapan kinerja BBIHP seperti yang dijelaskan di atas menunjukan terjadi peningkatan baik dari sasaran maupun realisasinya. Capaian ini menjadi dasar penetapan kinerja BBIHP untuk Rencana Strategis Balai Besar Industri Hasil Perkebunan periode 2015-2019. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Balai Besar Industri Hasil Perkebunan cenderung naik, ini disebabkan oleh peningkatan sarana dan prasarana laboratorium uji dan akreditasi laboratorium uji serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia BBIHP. Jasa pelatihan yang dilaksanakan BBIHP antara lain Jasa Pelatihan Litbang, Jasa Pelatihan Pengujian, peserta pelatihan berasal dari instansi pemerintah dan dari dunia industri. Jasa pengujian meliputi pengujian produk SNI wajib, pengujian contoh bukan SNI wajib sesuai dengan parameter dari pelangan, pengambilan contoh uji, serta pemantauan lingkungan industri. Jasa kalibrasi meliputi empat parameter yaitu massa, volume, alat instrumen serta parameter suhu. Jasa sertifikasi meliputi Reakreditasi, Akreditasi SPPT SNI dan survailen. Jasa lainnya meliputi jasa perbengkelan, jasa magang siswa dan mahasiswa serta jasa konsultansi. Berikut disajikan data penerimaan PNBP serta jenis penerimaannya : Tabel 1.5 Data dan Jenis Penerimaan PNBP tahun 2014

NO

BULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember JUMLAH

JASA JASA JASA PELATIHAN KONSULTANSI PENGUJIAN 9,000,000 253,092,500 930,000 142,182,500 115,678,000 92,216,300 1,150,000 113,451,400 6,000,000 3,000,000 135,835,250 3,000,000 1,000,000 172,003,150 3,000,000 234,098,200 15,450,000 192,126,500 21,000,000 1,150,000 89,262,900 1,700,000 271,946,000

JASA KALIBRASI 2,310,000 420,000 1,050,000 1,470,000 1,680,000 2,575,000 2,520,000 7,880,000 2,940,000 2,030,000 335,000

JASA JASA LAINNYA SERTIFIKASI 29,200,000 1,276,421 3,400,000 5,864,124 24,000,000 1,771,323 37,800,000 647,057 61,600,000 426,218 6,800,000 860,857 18,800,000 3,646,660 12,000,000 3,066,302 20,600,000 1,255,169 3,400,000 224,852 8,600,000 430,267

TOTAL PENERIMAAN 294,878,921 152,796,624 142,499,323 132,133,357 178,307,618 155,071,107 200,969,810 260,044,502 232,371,669 117,067,752 283,011,267

42,000,000

25,210,000

226,200,000

2,149,151,950

24,380,000

1,811,892,700

19,469,250

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jenis pelayanan yang paling banyak Rencana Strategis Balai Besar Industri Hasil Perkebunan 2015-2019

Page 11

menghasilkan PNBP adalah jasa pengujian. Hal tersebut dikarenakan jasa pengujian BBIHP sudah diakui oleh industri di wilayah Indonesia Timur dengan alasan BBIHP memiliki SDM yang berkompeten dan didukung pula dengan instrumentasi yang terbarukan. Jenis pelayanan jasa lainnya BBIHP terus berbenah diri agar dapat melayani masyarakat industri dengan lebih baik lagi.

4. Capaian Akuntabilitas Kinerja 2010 - 2014 Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(AKIP)

merupakan

wujud

pertanggungjawaban Kementerian/Lembaga (K/L) atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Data capaian akuntabilitas kinerja BBIHP selama 5 (lima) tahun periode RENSTRA 2010 – 2014 tersaji dalam tabel berikut ini: Tabel 1.6 Alokasi Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2010 – 2014

TA

TOTAL PAGU REALISASI PAGU

RM

PNBP

BLNJ. PEGAWAI BLNJ. BARANG BLNJ. MODAL % REALISASI

2010 8,236,054,000

7,524,168,747

7,302,531,000 933,523,000 4,709,914,458 2,599,664,289 214,590,000

91.36

2011 9,169,930,000

8,543,303,184

8,233,867,000 936,063,000 5,011,948,357 2,997,049,827 534,305,000

93.17

2012 11,081,714,000 10,640,445,949 10,145,649,000 936,065,000 5,501,685,551 3,530,882,698 1,607,877,700

96.02

2013 17,150,390,000 15,774,039,263 16,214,325,000 936,065,000 5,690,181,274 5,720,189,024 4,363,668,695

91.97

2014 15,158,934,000 13,794,500,000 13,708,934,000 1,450,000,000 8,205,267,000 4,550,084,000 459,549,000

91.00

Peningkatan belanja pegawai tahun 2014 disebabkan oleh alokasi tunjangan kinerja pegawai, sedangkan belanja modal tahun 2013 lebih besar disebabkan oleh adanya kegiatan renovasi gedung perkantoran. Peningkatan anggaran Tahun 2013 dipengaruhi juga oleh capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak yang melebihi target, dimana sumber dana BBIHP berasal dari Rupiah Murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Total Pagu dari tahun 2010-2015 mengalami peningkatan dikarenakan meningkatnya jumlah kebutuhan untuk pelayanan kepada industri. Dari tabel 1.5 diketahui bahwa pencapaian realisasi rata-rata sudah diatas 90% dimana umumnya sudah lebih tinggi dari rata-rata realisasi BPKIMI atau Kemenperin. Untuk tahun 2010 dan 2011 realisasi sangat dipengaruhi oleh tidak tercapainya realisasi penerimaan PNBP sehingga ikut mempengaruhi realisasi penggunaan atau realisasi total anggaran. Rencana Strategis Balai Besar Industri Hasil Perkebunan 2015-2019

Page 12

Sedangkan pada tahun 2013 telah terjadi peningkatan penerimaan PNBP sehingga realisasi total anggaran juga meningkat. Hal tersebut disebabkan karena semakin meningkatnya kualitas layanan publik BBIHP sehingga kepercayaan pelanggan kepada layanan jasa teknis di BBIHP pun semakin meningkat. Untuk tahun 2014 sendiri sampai pada penyusunan RENSTRA ini masih disajikan data realisasi prediksi karena proses realisasi masih berjalan. Tabel 1.7 Target dan Realisasi Pendapatan PNBP TA 2010 – 2014 TARGET

REALISASI

PENERIMAAN

% IZIN PENGGUNAAN

PENGGUNAAN

PENERIMAAN

% REALISASI PENERIMAAN

PENGGUNAAN

% REALISASI PENGGUNAAN

2010

933,523,000

95.29

889,554,067

669,565,455

71.72

557,817,000

62.71

2011

936,063,000

95.29

891,974,433

491,042,926

52.46

511,855,000

57.38

2012

936,065,000

95.29

891,976,339

800,137,850

85.48

653,888,000

73.31

2013

936,065,000

95.29

891,976,339

1,651,632,050

176.44

1,201,394,000

134.69

2014

1,450,000,000

95.29

1,381,705,000

2,145,682,700

147.98

1,225,648,000

88.71

TA

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hampir setiap tahunnya, target penerimaan PNBP yang ditetapkan kepada BBIHP mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh belanja BBIHP yang juga selau meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun dalam realisasinya, BBIHP baru dapat mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan mulai TA 2013. Dalam hal ini, sumber pendapatan PNBP yang paling banyak memberikan kontribusi di BBIHP yaitu jasa pengujian. Pada tahun 2010-2012, dalam pelaksanaannya layanan tersebut mengalami beberapa kendala, antara lain: peralatan laboratorium yang mengalami kerusakan, kurang memadainya fasilitas ruangan laboratorium, kurang optimalnya administrasi penerimaan dan masih terdapat pekerjaan yang sedang dalam proses. Halhal tersebut yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan PNBP di BBIHP sebelum tahun 2013. Sebagian dari penerimaan PNBP digunakan untuk menunjang biaya operasional dan non operasional proses pelayanan jasa teknis. Penggunaan PNBP yang diperoleh melalui kegiatan jasa layanan yang diselenggarakan oleh BBIHP diharapkan dapat memberi dampak pada: 1. Meningkatnya pelayanan Jasa Layanan Teknis BBIHP kepada industri atau pelanggan jasa teknis BBIHP. 2. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat industri atau publik akan jasa layanan teknis BBIHP


Page 13

3. Mendukung anggaran operasional perkantoran baik belanja modal maupun barang yang tidak terakomodir dalam anggaran RM. 4. Meningkatnya kemandirian dalam pembiayaan kegiatan utama maupun penunjang jasa layanan Untuk mengoptimalkan kontribusi PNBP terhadap penerimaan negara, maka diperlukan beberapa terobosan atau langkah strategis yang harus ditempuh oleh BBIHP saat ini.

Langkah yang harus pertama kali diambil oleh BBIHP adalah melakukan

penyempurnaan proses bisnis pengelolaan PNBP terutama mekanisme pemungutan, perhitungan, penyetoran dan sanksi dalam pengelolaan PNBP tersebut. Dengan begitu diharapkan PNBP yang dibayarkan oleh para wajib bayar bisa lebih akurat, transparan dan akuntabel.

B.

Potensi dan Permasalahan 1. Potensi a. Kelembagaan Jika dilihat dari aspek kelembagaan, dapat dikatakan BBIHP sudah cukup memadai dalam melaksanakan tupoksi dan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Aspek kelembagaan ini menjadi suatu potensi yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan untuk memperkuat perannya sebagai lembaga penelitian di bidang industri hasil perkebunan dan lembaga pengelola PNBP untuk layanan jasa teknis. BBIHP mempunyai peran yang sangat vital dalam upaya pengembangan industri hasil perkebunan, hal ini didukung oleh kegiatan penelitian industri hasil perkebunan dan juga kegiatan pengujian, kalibrasi serta kegiatan sertifikasi produk.  Laboratorium uji BBIHP memiliki laboratorium pengujian yang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan nomor LP-110-IDN dengan ruang lingkup sebanyak 18 komoditi yaitu: 1) Air Minum Dalam Kemasan; 2) Mie Instan; 3) Garam konsumsi beryodium; 4) tepung terigu; 5) Pupuk NPK padat; 6) Pupuk Urea; 7) Pupuk Dolomit; 8) Pupuk Kalium Klorida; 9) Pupuk cair hasil samping asam amino; 10) Pupuk super fosfat; 11) Biji kakao; 12) Kakao Bubuk; 13) Kopi biji; 14) Air dan air limbah; 15) Gula rafinasi; 16) Garam meja dan Konsumsi; 17) Gula Pasir; dan 18) Semen Portland. Laboratorium uji terdiri dari laboratorium Air dan lingkungan, laboratorium kimia, laboratorium mikrobiologi serta laboratorium


Page 14

fisika dan mekanik. Masing-masing laboratorium telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap guna menunjang pelaksanaan kegiatan pengujian.  Laboratorium kalibrasi BBIHP memiliki laboratorium pengujian yang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan nomor LP-110-IDN dengan ruang lingkup sebanyak 4 Bidang yaitu: 1)Bidang Massa; 2)Bidang Temperatur; 1) Bidang Volumetrik; serta 4) Bidang Intrumen Analitik.  LSPro (lembaga sertifikasi) BBIHP memiliki laboratorium pengujian yang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan nomor LSPr-018-IDN dengan ruang lingkup sebanyak 7 (tujuh ) Komoditi yaitu: 1). AMDK; 2) Mie Instan ; 3) Tepung terigu; 4) Pupuk urea; 5) Pupuk NPK padat; 6) Pupuk SP 36; 7) Garam Konsumsi Beryodium. b. Kemampuan Layanan Selain dari layanan kelembagaan LSPro, Lab. Uji, dan Lab. Kalibrasi, BBIHP juga mempunyai kemampuan layanan sebagai berikut: 1) Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri; 2) Konsultansi; 3) Pelatihan Teknis kepada SDM Industri; 4) Pemantauan lingkungan; dan 5) Jasa Pengambilan Sampel. Tersedianya layananlayanan tersebut diharapkan mampu mendukung kelancaran kegiatan pelayanan publik yang akan berdampak kepada peningkatan kepercayaan dan kepuasan pelanggan dalam bermitra dengan BBIHP. c. Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BBIHP didukung oleh Sumber Daya Manusia sejumlah 90 Orang. Jumlah Sumber Daya Manusia ini merupakan suatu potensi yang dapat didayagunakan dalam menunjang tupoksi BBIHP. Tabel 1.8 Profil SDM berdasarkan jabatan

No

Jabatan

2010

2011

2012

2013

2014

1

Struktural Eselon II

1

1

1

1

1

2

Struktural Eselon III

4

4

4

4

4

3

Struktural Eselon IV

9

9

9

9

9

4

Fungsional peneliti

13

16

14

12

16

5

Fungsional perekayasa

4

4

4

4

5


Page 15

6

Fungsional teknisi litkayasa

8

6

6

6

5

7

Fungsional penyuluh

6

5

2

1

1

8

Fungsional PMB

-

-

1

1

5

9

Fungsional pustakawan

2

2

2

2

2

10

Fungsional arsiparis

2

2

2

2

4

11

3

2

2

1

1

12

Pengendali dampak lingkungan. Pranata Humas

1

1

1

1

1

13 14 15

Perencana Umum Total

45 98

50 102

44 92

41 85

1 35 90

Tabel 1.9 Profil SDM berdasarkan pendidikan

No

Pendidikan

2010

2011

2012

2013

2014

1

SD

1

1

1

-

1

2

SLTP

4

3

2

3

3

3

SMU

15

12

9

11

16

4

D3

12

9

6

3

3

5

S1

55

60

58

48

49

6

S2

11

13

16

20

17

7

S3

-

-

-

-

1

8

Total

98

98

92

85

90

d. Jejaring kerja Di dalam bidang litbang, telah dibangun berbagai kerjasama yang melibatkan unsur akademik, industri dan pemerintahan. Beberapa diantaranya adalah kerjasama litbang dengan beberapa perguruan tinggi dan industri kecil menengah antara lain:  Kerjasama litbang - Penelitian Pengembangan Industri Produk Pangan Kesehatan dari Komoditas Kakao dan Kedelai (Kerjasama BBIHP dengan Pusat Studi Gizi, Pangan dan Kesehatan UNHAS) - Kerjasama Teknis BBIHP dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Balitbangda Prov. Sulawesi Selatan) - MoU BBIHP dengan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat Rencana Strategis Balai Besar Industri Hasil Perkebunan 2015-2019

Page 16

- MoU BBIHP dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah\ - MoU BBIHP dengan Universitas Muslim Indonesia Makassar - MoU BBIHP dan Kopertis Wilayah IX - MoU BBIHP dan Universitas Hasanuddin - MoU BBIHP dengan Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia Makassar  Kerjasama pengujian - MoU BBIHP dan PT. SEMEN TONASA - MoU BBIHP dan PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR - MoU BBIHP dan PT. MAKASSAR POWER SUPPA - MoU BBIHP dan PT. ANEKA TAMBANG (ANTAM) POMALAA - MoU BBIHP dan PT. TAMAKO GRAHA KRIDA PKS UNGKAYA, MOROWALI, SULTENG - MoU BBIHP dan PT. ENERGY EQUITY EPICS, PTY, LTD SENGKANG - MoU BBIHP dan PT. PLN (Persero) Wilayah Papua Cabang Biak - MoU BBIHP dan PT. Semen Bosowa - MoU BBIHP dan PT. Sermani Steel - MoU BBIHP dan PT.Phillips Seafood Indonesia - MoU BBIHP dan PT.Poli Jaya Medical - MoU BBIHP dan PT.Bintangdelapan Mineral - MoU BBIHP dan PT.Eastern Flour Mills - MoU BBIHP dan PT.Perkebunan Nusantara XIV PKS Unit I-Burau e. Letak geografis Satu-satunya Balai Besar yang berada di Kawasan Indonesia Timur diluar pulau jawa, dan terletak di kota Makassar Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang Industri Kawasan Timur Indonesia. menjadikan BBIHP sebagai ujung tombak pelayanan dan pembinaan industri di KTI khususnya dan juga di seluruh wilayah NKRI untuk pelayanan Industri Hasil Perkebunan. f. Publikasi ilmiah Publikasi karya tulis ilmiah di BBIHP dilakukan melalui penerbitan jurnal ilmiah yang terakreditasi oleh LIPI yaitu Jurnal Industri Hasil Perkebunan terbit berkala 2 kali setahun. Disamping jurnal yang sudah terakreditasi, BBIHP memiliki jurnal yang belum terakreditasi yaitu jurnal perekayasaan teknologi industri yang terbit sekali dalam setahun. g. Infrastruktur


Page 17

Secara umum, infrastruktur yang dimilki oleh BBIHP berkaitan dengan kegiatan Litbang, Pengujian serta Standardisasi Produk. Adapun infrastruktur yang dimilki oleh Balai Besar Industri Hasil Perkebunan sebagai berikut: 1) Sarana dan Prasarana Laboratorium pengujian, yang terdiri dari Lab. Uji Air dan Lingkungan, Lab. Mikrobiologi, dan Lab.Fisika dan Mekanik; 2) Sarana dan Prasarana laboratorium proses; 3) Sarana dan prasarana kalibrasi; 4) Sarana dan prasarana perbengkelan; serta 4) Sarana publikasi seperti jurnal dan website; 5) Gedung Pelayanan Publik; 6) Klinik HKI; dan 7) Rumah Cokelat.

2. Permasalahan a. Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri BBIHP sebagai salah satu lembaga litbang dengan fokus industri pengolahan hasil perkebunan. Telah banyak penelitian yang dihasilkan namun mengalami kendala dalam menerapkan didunia industri. Permasalahan yang dihadapi BBIHP dalam Bidang Penelitian antara lain: 1) Keterbatasan sumber daya litbang Terbatasnya sumber daya litbang tercermin dari rendahnya kualitas SDM, serta dipengaruhi juga oleh kurangnya anggaran penelitian. Besaran anggaran penelitian 5 (lima ) tahun terakhir seperti pada tabel dibawah ini. Tabel 1.10 Anggaran penelitian serta jumlah penelitian Tahun Tabel 2010-2014

Tahun

Anggaran

Jumlah penelitian

2010

324.350.000

4 Penelitian

2011

594.915.000

6 Penelitian

2012

434.053.000

7 Penelitian

2013

685.456.000

7 Penelitian

2014

571.087.000

5 Penelitian

Rata-Rata

521.972.200

5,8 Penelitian

Dengan sedikitnya jumlah penelitian akibat dari kecilnya anggaran, maka kesempatan para peneliti untuk mendapatkan kegiatan semakin kecil. Jumlah peneliti aktif yang dimiliki oleh BBIHP per Oktober 2014 sebanyak 16 Orang. Artinya rasio jumlah penelitian dibandingkan

jumlah peneliti adalah: 0,36.

Idealnya untuk satu tahun anggaran direncanakan sebanyak 16 judul penelitian. 2) Minimnya hasil litbang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha.


Page 18

Hasil litbang dalam bentuk teknologi proses yang dihasilkan belum mampu memenuhi kebutuhan dunia industri, hal ini disebabkan oleh hasil penelitian masih berskala penelitian dasar secara ekonomis belum terukur. Hal lain yang menjadi kendala dalam penerapan hasil litbang yaitu masih kurangnya komunikasi peneliti Balai Besar Industri Hasil Perkebunan dengan pihak industri, sehingga apa yang menjadi masalah industri tidak terindikasikan oleh para peneliti. 3) Kerjasama Litbang antar lembaga litbang pemerintah, dan dunia industri. Pelaksanaan kerjasama litbang yang dilaksanakan BBIHP masih dalam tahap pemberian batuan teknis kepada industri kecil, Kerjasama litbang yang lebih luas dengan lembaga litbang lainnya belum terlaksana. Kerjasama litbang bisa dalam bentuk pemanfaatan bersama SDM, pemanfaatan bersama fasilitas serta pendanaan bersama suatu penelitian.

b. Penerapan SNI Ketersediaan dan kapasitas infrastruktur standardisasi laboratorium penguji untuk mendukung penerapan SNI. 1) SDM Salah satu yang menjadi kendala BBIHP dalam mendukung penerapan SNI wajib adalah terbatasnya kemampuan jumlah SDM sebagai tenaga analis yang dimiliki BBIHP. Hal lain yang menjadi kendala dalam penerapan SNI yaitu sedikitnya ruang lingkup uji sehingga perlu ditambah. Kegiatan LSPRo sebagai lembaga sertifikasi masih didominasi oleh kegiatan lingkup komoditi AMDK, sedangkan komoditi lainnya belum maksimal. Sesuai dengan letak geografis dan sebaran industri perlu direvisi lingkup komoditi untuk kegiatan LSPro. 2) Infrastruktur Infrastruktur merupakan salah satu aspek yang paling menunjang kelancaran kegiatan di BBIHP. Tanpa adanya fasilitas infrastruktur yang memadai, maka kegiatan operasional perkantoran di BBIHP tidak berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi oleh BBIHP saat ini adalah keterbatasan peralatan uji dan kalibrasi di laboratorium dan kurangnya kendaraan operasional. Penambahan peralatan laboratorium diharapkan akan mampu mengakomodir kebutuhan industri akan pengujian produk-produk mereka. Selain itu, kendaraan operasional dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan pengambilan sampel ke daerah-daerah. Rencana Strategis Balai Besar Industri Hasil Perkebunan 2015-2019

Page 19

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN

A.

Visi Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Visi pembangunan industri nasional dalam jangka panjang adalah membawa Indonesia untuk menjadi “Sebuah negara industri tangguh di dunia“, dengan misi yaitu : “Pada tahun 2020 Indonesia menjadi Negara Industri Maju Baru”. Hal ini terwujud dalam kondisi bahwa pada tahun tersebut kemampuan industri Nasional telah diakui di dunia Internasional, yang mampu menjadi basis kekuatan ekonomi modern secara struktural pada masa depan, sekaligus mampu menjadi wahana tumbuh-suburnya ekonomi, maka sebagai visi Kementerian Perindustrian sampai dengan tahun 2019 adalah menjadikan sektor industri sebagai pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan visi BPKIMI adalah Menjadi lembaga penyedia rumusan kebijakan yang visioner dan pelayanan teknis teknologis terkini yang profesional bagi sektor industri nasional Sebagai implementasi dari visi Kemeterian Perindustrian dan visi BPKIMI maka Balai Besar Industri Hasil Perkebunan telah menetapkan visinya untuk memberikan

suatu

pedoman dan pendorong untuk mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, visi Balai Besar Industri Hasil Perkebunan tahun 2015-2019 adalah: “Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam Bidang Industri Pengolahan Sumber Daya Alam dan Penyedia Layanan Jasa Teknis yang Unggul dan Terdepan”

B.

Misi Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar selanjutnya menetapkan misi-nya yang merupakan langkah dasar agar tugas pokok dan fungsi BBIHP dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sesuai visi yang telah ditetapkan. Misi Balai Besar Industri Hasil Perkebunan kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut yaitu : 1. Meningkatnya Kemampuan Litbang dan Penguasaan Teknologi yang Berorientasi pada Kebutuhan Industri


Page 20

2. Meningkatnya Pelayanan Jasa Teknis yang Profesional dan Terpercaya Berorientasi pada Kepuasan Pelanggan

C.

Tujuan Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan utama BBIHP diarahkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai unit Litbang dan Pelayanan Jasa Teknis, yaitu sebagai berikut: “Meningkatkan peran litbang dan layanan jasa teknis dalam mendukung indusri yang tangguh dan berdaya saing”

D.

Sasaran Strategis Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan. Penetapan sasaran strategis dilakukan dengan Balanced scorecard terhadap tujuan dengan perspektif Customer, Internal Business Process dan Learning and Growth serta perspektif financial.



Sasaran Strategis I. Meningkatkan peran dan kualitas litbang dalam mendukung IHP. Indikator kinerja: a. Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan b. Jumlah hasil litbang yang diterapkan c. Jumlah KTI yang dipublikasikan d. Jumlah hasil litbang yang diimplementasikan Rencana kerja:  Penelitian dan Pengembangan dibidang industri hasil perkebunan  Rancang bangun perekayasaan alat  Penerbitan Jurnal


Page 21

 Pengusulan Paten  Penerapan dan pendampingan hasil litbang & RBPI  Seminar Nasional/Internasional hasil litbang  Kerjasama Riset 

Sasaran Strategis II. Meningkatkan Layanan Jasa Teknis melalui Pelayanan yang Profesional Indikator kinerja: a. Jumlah sampel uji b. Jumlah peralatan yang dikalibrasi c. Jumlah sertifikat SNI yang diterbitkan d. Jumlah perusahaan yang mendapat layanan sampling e. Jumlah orang/perusahaan yang berkonsultansi f.

Jumlah desain/prototype yang digunakan industri

g. Jumlah SDM industry yang terdidik h. Jumlah ruang lingkup pengakuan komoditi LPK yang diakui oleh KAN i.

Nilai Jasa Pelayanan Teknis

Rencana kerja:  Layanan pengujian produk  Layanan kalibrasi peralatan  Layanan sertifikasi/resertifikasi/surveilen  Layanan pengambilan sampel  Layanan konsultansi  Layanan desain/prototype rancang bangun peralatan industri  Layanan pelatihan  Layanan akreditasi/reakreditasi/surveilen LPK  Penambahan LPK/ruang lingkup LPK  Penerapan system mutu ISO 9001:2008 

Sasaran Strategis III. Capacity Building BBIHP Indikator kinerja: a. Meningkatnya Kompetensi SDM b. Meningkatkan Infrastruktur, Sarana, dan Prasarana Fasilitas Perkantoran c. Meningkatnya Pengenalan dan promosi Kemampuan BBIHP d. Meningkatkan Tata Laksana Organisasi yang akuntabel


Page 22

Rencana kerja:  Diklat teknis, diklat structural dan pola karir  Program pendidikan formal  Penilaian angka kredit (TPPU) jabfung  Workshop SDM (fungsional, profesi, dll)  Kesejahteraan dan motivasi pegawai  Magang/studi banding  Rekrutmen pegawai baru  Pengadaan/renovasi/rehabilitasi gedung  Pengadaan kendaraan operasional  Pengadaan alat pengolah data  Pengadaan alat meubelair, elektronik, dan fasilitas perkantoran lainnya  Pengadaan peralatan uji dan peralatan proses hasil litbang  Pengadaan peralatan laboratorium uji, laboratorium kalibrasi, dan peralatan sampling  Promosi dan pemasaran bersama kemampuan balai  Pameran nasional, internasional, dan daerah  Diseminasi hasil-hasil litbang dan layanan jas teknis  Penilaian kepuasan pelanggan  Pengembangan web dan system informasi layanan  Penyusunan rencana kerja dan anggaran, laporan monev triwulan dan tahunan, dan penyusunan laporan SAP dan BMN  Terselenggaranya urusan umum perkantoran  Penyusunan sistem SPIP


Page 23

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam lima tahun mendatang

serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional dan

sasaran strategis BBIHP. Penyusunan arah kebijakan dan strategi yang dijabarkan dalam program dan kegiatan BBIHP mengacu kepada aturan perundangan yang mendasari tugas pokok dan fungsi

BBIHP,

penugasan

RPJMN

2015-2019

yang

menjadi

porsi

BBIHP,

serta

mempertimbangkan potensi sumber daya BBIHP dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

A.

Arah Kebijakan dan Strategis Nasional Belum selesainya RPJMN Tahun 2015-2019, maka penyusunan RENSTRA BBIHP mengacu pada hal sebagai berikut; Undang-undang No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; Draft Teknokratik RPJMN Tahun 2015-2019 (Bappenas); Hasil trilateral meeting Tahun 2014 antara Bappenas-Kementerian Keuangan-Kementerian Perindustrian; serta Rencana perubahan nomenklatur BPKIMI.

Peningkatan daya saing

Standardisasi Industri

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi

Mutu Teknologi Kelembagaan

BPKIMI

Insentif

Perijinan, Penanaman Modal bidang Industri

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi

Industri Hijau Pemberdayaan Industri Hijau

Gambar 3.1 Peran BPKIMI Berdasarkan UU Perindustrian


Page 24

BBIHP sebagai unit pelaksana teknis dibawah BPKIMI harus menjalankan amanat Undang-undang No.3 tentang Perindustrian. Peran BBIHP sebagai lembaga penelitian dan pengujian dituntut aktif dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta aktif menjaga mutu dengan kegiatan standardisasi industri. Hal-hal yang melandasi penyusunan RENSTRA adalah sebagai berikut: -

Draft teknokratik RPJMN Tahun 2015-2019 (Bappenas),

-

Hasil trilateral meeting Tahun 2014 antara Bappenas-Kementerian KeuanganKementerian Perindustrian

-

Rencana perubahan nomenklatur BPKIMI semula program pengkajian kebijakan, iklim dan mutu industri menjadi program pengembangan teknologi dan kebijakan industri.

B.

Arah Kebijakan dan Strategis Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Sebagai unit pelaksana teknis dibawah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, BBIHP turut serta mendukung agenda pemerintah pada sektor industri. BBIHP telah menetapkan visi dan misinya sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Visi dan misi BBIHP diarahkan untuk meningkatkan kualitas penelitian dan perekayasaan; Meningkatnya tata pemerintahan yang baik; Meningkatnya jasa layanan teknis; Meningkatnya kapasitas aparat peneliti dan penguji yang profesional dan kompeten; serta Meningkatnya kerjasama dengan institusi lain. Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, BBIHP menyusun strategi yang menyeimbangkan pemenuhan kepentingan pihak luar dan pembenahan ke dalam. BBIHP mengadopsi konsep Balanced Scorecard (BSC) dengan beberapa modifikasi disesuaikan dengan karakteristik organisasi publik. Berbeda dengan konsep BSC di sektor privat yang berorientasi profit, BBIHP memodifikasi Perspektif Keuangan menjadi Perspektif Manfaat Bagi Stakeholder dan Perspektif Pelanggan menjadi Perspektif Manfaat Bagi Pengguna Jasa. Dengan menggunakan pendekatan strategi berimbang (balanced scorecard) tersebut, maka tujuan-tujuan utama dari perspektif manfaat bagi pihak stakeholders utama dan manfaat kepada pengguna jasa diseimbangkan dengan tujuan-tujuan pendukung yang berada pada perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berorientasi ke dalam. Peta strategi tersebut merupakan penjabaran hal-hal yang sifatnya strategis dan menjadi roadmap bagi organisasi dalam mencapai visi, misi dan tujuannya.


Page 25

Empat perspektif yang digunakan meliputi: Manfaat bagi Stakeholder, Manfaat bagi Pengguna Jasa, Proses Internal, dan Pertumbuhan dan Pembelajaran. Perspektif Manfaat bagi Stakeholder menjelaskan manfaat dan nilai tambah yang dapat diberikan kepada stakeholder dari penugasan-penugasan yang dilakukan oleh BBIHP. Perspektif Manfaat bagi Stakeholder dicapai melalui keberhasilan BBIHP memenuhi ekspektasi pengguna jasa yang diwujudkan dengan kepuasan pengguna jasa, dan meningkatnya permintaan jasa. Kinerja pada perspektif manfaat bagi stakeholders dan pengguna jasa dapat tercapai jika didukung proses internal yang berkualitas, yang diindikasikan dengan tercapainya efektivitas penelitian dan pengujian serta pengawasan, terlaksananya pemberian jasa yang appropriate, berkualitas, tepat waktu dengan biaya yang efisien, dan terwujudnya efektivitas komunikasi

publik. Hasil penelitian dan pengujian di bidang industri hasil perkebunan

menjadi masukan bagi peningkatan kualitas jasa. Selanjutnya, seluruh hal tersebut di atas akan tercapai apabila BBIHP berhasil mengelola

pilar

kinerja

organisasi.

Pilar

kinerja

ini

terdapat

dalam

perspektif

Pertumbuhan dan Pembelajaran yang terdiri dari tiga modal utama yaitu modal organisasi (organization capital), modal sumber daya manusia (human capital), dan modal sistem informasi dan prosedur (information capital). Oleh karena itu, dalam konteks organization capital,

arah

BBIHP adalah

penataan organisasi yang tepat,

peningkatan dan

penyempurnaan proses bisnis, serta menciptakan iklim kerja yang kondusif. Penataan organisasi BBIHP dilakukan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Dalam rangka mempertajam peran BBIHP mendatang sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 akan dilakukan restrukturisasi kelembagaan untuk memenuhi tuntutan perubahan lingkungan strategis. Dalam

pengelolaan human

capital,

BBIHP telah

dan

akan

berupaya

meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM dan mewujudkan komposisi kepegawaian yang baik melalui langkah-langkah sebagai berikut: Penerapan manajemen SDM berdasarkan praktek-praktek terbaik dalam rangka konsolidasi kompetensi kunci, kapabilitas konsepsional, mental dan praktikal SDM guna menunjang peningkatan profesionalisme dan mutu proses kerja intern, melalui pola rekrutmen yang jelas, pengembangan karier yang transparan, penetapan indikator

kerja

penghukuman

yang yang

komprehensif, adil

dan

penerapan

proporsional,

sistem

pendidikan

penghargaan

dan

profesional

yang

berkelanjutan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai; Penataan PNS berdasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang dimiliki pejabat dengan kompetensi yang dipersyaratkan.


Page 26

Kekurangsesuaian kompetensi ditindaklanjuti

dengan diklat pengembangan

kompetensi sedangkan ketidaksesuaian kompetensi ditindaklanjuti dengan mutasi. Penataan (rightsizing) diimbangi dengan perbaikan sistem remunerasi; Penerapan sistem remunerasi yang adil, layak dan mendorong produktivitas dan motivasi kerja.

Terkait dengan information capital, BBIHP melakukan pengembangan sistem informasi dan prosedur kerja sebagai berikut: Penyusunan Sistem Informasi Laboratorium (SIL) yang berlaku diintern BBIHP, dan

Penyusunan

Standard

Operating

Procedures

(SOP)

untuk

seluruh

bidang/bagian kerja. Secara

umum dapat diikhtisarkan bahwa keberhasilan BBIHP dalam menata

organisasi secara tepat, mengelola SDM, menyediakan sistem informasi yang memadai akan mendorong terwujudnya proses internal pemberian jasa yang memenuhi ekspektasi pengguna jasa. Selanjutnya, keberhasilan dalam memenuhi ekspektasi pengguna jasa akan mendorong terwujudnya manfaat bagi stakeholder dan memperbesar serta memperluas peran BBIHP sebagai lembaga litbang dan pengujian. Dengan menggunakan perspektif tersebut, BBIHP menetapkan arah kebijakan dan strategi tahun 2015-2019. Arah kebijakan dan strategi tersebut ditetapkan untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi BBIHP dalam lima tahun mendatang. BBIHP melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program dan kegiatan dalam lima tahun mendatang didasarkan pada mandat yang diperoleh dari Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri. Program dan kegiatan yang dilakukan BBIHP menggambarkan domain BBIHP dalam kegiatan penelitian, pengujian serta kegiatan sertifikasi. Penyusunan program dan kegiatan pada RENSTRA BBIHP 2015-2019 mengacu pada kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang diterapkan dalam penyusunan RPJMN tahun 2015-2019. Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu/lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L. Terdapat dua jenis program, yaitu program teknis dan program generik. Program teknis merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), sedangkan program generik merupakan program-program yang digunakan oleh beberapa organisasi eselon I A yang bersifat


Page 27

pelayanan

internal

untuk

mendukung

pelayanan aparatur

dan/atau

administrasi

pemerintahan (pelayanan internal). Berdasarkan restrukturisasi program, untuk setiap LPND menggunakan satu program teknis yang spesifik untuk LPND tersebut

dan satu

atau beberapa program generik. Penambahan program teknis dimungkinkan apabila program tersebut menjadi prioritas nasional. Rencana perubahan nomenklatur Kementerian Perindustrian program yang dirancang oleh Bappenas semula Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri menjadi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri, RENSTRA BPKIMI 20152019 berisi program sebagai berikut: PROGRAM TEKNIS 

Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

PROGRAM GENERIK 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKIMI



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BBIHP

Dari ketiga program tersebut selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat eselon 2 yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Satu unit organisasi setingkat eselon 2 yang bersifat memberikan pelayanan eksternal menggunakan 1 kegiatan teknis. Sedangkan kegiatan

generik dilaksanakan oleh unit organisasi setingkat eselon II yang bersifat

memberikan pelayanan internal. Untuk mendukung Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri yang merupakan program untuk eselon I maka disusunlah kegiatan BBIHP , baik kegiatan teknis maupun kegiatan generik. Kegiatan-kegiatan Teknis BBIHP yang merupakan pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri yaitu kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi hasil perkebunan. Sedangkan fokus area dalam penetapan kinerja Balai Besar Industri Hasil Perkebunan yaitu: 1. Penelitian dan Pengembangan 2. Jasa Pelayanan Teknis (JPT) 3. Sumber Daya Manusia (SDM) 4. Infrastruktur


Page 28

5. Kerjasama 6. Kelembagaan 7. Pelayanan Publik


Page 29

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Besar Industri Hasil Perkebunan tahun 2015–2019 disusun dengan mengacu pada restrukturisasi program dan Pedoman Penyusunan RENSTRA Kementerian/Lembaga (RENSTRA-K/L) Tahun 2015- 2019 seperti dalam Undang-undang No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, draft teknokratik RPJMN Tahun 2015-2019 (Bappenas), hasil trilateral

meeting

Tahun

2014

antara

Bappenas-Kementerian

Keuangan-Kementerian

Perindustrian dan rencana perubahan nomenklatur BPKIMI. RENSTRA ini merupakan upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi BBIHP, yang merupakan pernyataan tujuan jangka menengah dan menjadi acuan dalam menyusun program/kegiatan jangka pendek. Pengalokasian kegiatan dan sumber-sumber biayanya dapat dipersiapkan dan ditetapkan secara terencana melalui Penetapan Kinerja dan Rencanan Kinerja (TAPKIN dan RENKIN). RENSTRA ini bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis Pemberian

bobot/pengukuran

terhadap

setiap

kegiatan

dilakukan

dengan

mempertimbangkan kondisi kini (eksternal maupun internal) dan kondisi yang diinginkan sehingga tingkat keberhasilan dari setiap perencanaan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki dan menetapkan strategi pada tahun – tahun berikutnya. Hasil evaluasi terhadap Visi, Misi, dan Strategi yang dituangkan dalam RENSTRA 2010 – 2014 dapat dijadikan acuan apakah masih layak dipertahankan atau diperbaharui.


Page 30

LAMPIRAN


Page 31

VISI DAN MISI BBIHP VISI : Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam Bidang Industri Hasil Perkebunan dan Penyedia Layanan Jasa Teknis yang Unggul dan Terdepan MISI : 3.

Meningkatkan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi yang Inovatif dan Berorientasi pada Kebutuhan Industri

4.

Meningkatkan Pelayanan Jasa Teknis yang Berkualitas dan Profesional

Tujuan:

Meningkatnya peran litbang dan layanan jasa teknis dalam mendukung industri yang tangguh dan berdaya saing

Meningkatnya jumlah litbang yang diterapkan

Kepentingan

Perspektif Pemangku

Meningkatkan peran litbang dan layanan jasa teknis dalam mendukung indusri yang tangguh dan berdaya saing

Meningkatnya jumlah litbang yang inovatif

Perspektif Proses Internal

PELAYANAN DAN FASILITAS 

Meningkatnya kualitas hasil litbang berorientasi

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 



Meningkatnya kualitas layanan public kepada



Tersedianya LPK yang terakreditasi



Tersedianya layanan jasa teknis lainnya



Meningkatnya kompetensi SDM

yang profesional



Meningkatnya penguatan kelembagaan litbang, LPK

pelaku usaha industry dan masyarakat

dan jasa teknis lainnya


Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur

pada kebutuhan industry

Tersedianya hasil litbang dan RBPI yang siap diterapkan

Meningkatnya jumlah kerjasama

Meningkatnya capacity building

PERUMUSAN KEBIJAKAN



Meningkatnya Jumlah industry yang dilayani

pimpinan dan staf 

Mengoptimalkan sistem monitoring evaluasi dan pengendalian kegiatan-kegiatan efektifitas pencapaian kinerja organisasi

Page 32

Perspektif Pembelajaran Organisasi

TEKNOLOGI INFORMASI 

Sistem informasi yang handal

AKUNTABILITAS

PERENCANAAN 


Sistem perencanaan dan penganggaran yang berkualitas



  

Sistem tata kelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel Sistem pengendalian internal yang efektif Sistem pelaporan yang handal Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan industri

Page 33

RENCANA STRATEGIS INSTANSI BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN TAHUN 2015-2019 VISI Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam Bidang Industri Pengolahan Sumber Daya Alam dan Penyedia Layanan Jasa Teknis yang Unggul dan Terdepan MISI 1. Meningkatnya Kemampuan Litbang dan Penguasaan Teknologi yang Berorientasi pada Kebutuhan Industri 2. Meningkatnya Pelayanan Jasa Teknis yang Profesional dan Terpercaya Berorientasi pada Kepuasan Pelanggan TUJUAN Tersedianya litbang dan layanan jasa teknis dalam mendukung indusri yang tangguh dan berdaya saing

Tujuan No

Sasaran

Uraian

Indikator Kinerja

Uraian

Indikator Kinerja

1

2

3

4

5

1

Meningkatkan peran litbang dan layanan jasa teknis dalam mendukung indusri yang tangguh dan berdaya saing

Jumlah industry Meningkatnya yang memanfaatkan Kompetensi Litbang hasil Litbang BBIHP dalam Bidang Industri Hasil Jumlah industri yang memanfaatkan layanan jasa teknis

a. Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan

Indeks kepuasan pelanggan

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran I

Tahun II III IV

V

6

7

10

9

Indikator Kinerja

Kegiatan

Indikator Kinerja

Ket

11

12

13

14

15

Penyelengaraan litbang dan RBPI IHP

#

#

#

#

#

b. Jumlah hasil litbang yang diterapkan

#

#

#

#

#

c. Jumlah KTI yang dipublikasikan

#

#

#

#

# Publikasi hasil Litbang

d. Jumlah hasil litbang yang didaftarkan untuk # mendapat paten

Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Layanan Jasa Teknis

8

Program

#


Rancang bangun dan Penerapan hasil-hasil Industri yang Perekayasaan Alat litbang /RBPI memanfaatkan hasil litbang Terpublikasinya hasil litbang kepada masyarakat industri

#

#

#

#

#

#

#

#

Penyelengaraan # Layanan Jasa teknis BBIHP Menambah jumlah # dan ruang lingkup LPK terakrediatasi

Unit Alat/Prototipe

Penerbitan Jurnal

Judul KTI

Pengusulan Paten

Jumlah Paten/Daftar Paten

#

a. Jumlah Sampel Uji

b. Jumlah Peralatan yang dikalibrasi

Tersedianya hasil litbang yang inovatif siap diterapkan pada industri

Peneltian dan Pengembangan Produk/Teknol dibidang industri hasil ogi proses perkebunan

Penerapan dan pendampingan hasil litbang & RBPI

Kegiatan

Seminar nasional/internasional hasil litbang Kerjasama riset

Seminar

Jumlah JPT

Layanan Pengujian Produk

Sampel Uji

Peningkatan ruang lingkup LPK

Layanan Kalibrasi Alat

MOU,

Unit

Page 34

Tujuan No 1

Sasaran

Uraian

Indikator Kinerja

Uraian

Indikator Kinerja

2

3

4

5

c. Jumlah sertifikat SNI yang diterbitkan


Tahun II III IV

V

6

7

9

10

Indikator Kinerja

Kegiatan

Indikator Kinerja

Ket

11

12

13

14

15

#

#

#

#

Mempertahankan # Akreditasi ruang lingkup LKP

d. Jumlah perusahaan yang mendapat layanan sampling

#

#

#

#

#

e. Jumlah orang/perusahaan yang berkonsultasi

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

h. Jumlah ruang lingkup pengakuan komoditi LPK yang diakui oleh KAN

#

#

i. Nilai JPT Meningkatnya Kompetensi SDM


Ruang lingkup yang tetap terakreditasi

Layanan Sertifikasi/Resertifikasi/ Surveilen Layanan Pengambilan Sampel

f. Jumlah desain/Prototipe yang # digunakan g. Jumlah SDM industri # yang terdidik

Capacity Building BBIHP

8

Program

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Orang/perusah aan

Layanan Desain/Prototipe

Prototipe/unit

Orang

Akreditasi/Reakreditasi/ Surveilen LPK

LPK terakreditasi

Penambahan LPK/ ruang lingkup LPK

LPK/Komoditi

Penerapan Sistem Mutu ISO 9001:2008

Pengembangan SDM 1. SDM yang memperoleh sertifikat 2. Kenaikan kepangkatan dan jabatan pejabat fungsional 3. Peningkatan strata/gelar SDM 4. Peningkatan SDM profesi (auditor, PPC, dll)

Perusahaan

Layanan Konsultansi

Layanan Pelatihan

#

SPPT SNI

ISO 9001/2008

Diklat teknis Sertifikat Diklat struktural dan pola karir Sertifikat Program pendidikan formal Ijazah Penilaian angka kredit (TPPU) Jafung Workshop SDM (fungsional, profesi, dll) Kesejahteraan dan motivasi pegawai Magang/studi banding

PAK Sertifikat Orang orang

Rekrutmen pegawai baru CPNS

Page 35

Tujuan No 1

Sasaran

Uraian

Indikator Kinerja

Uraian

Indikator Kinerja

2

3

4

5

Meningkatkan Infrastruktur, Sarana, dan Prasarana Fasilitas Perkantoran

Meningkatnya Pengenalan dan promosi Kemampuan BBIHP


Tahun II III IV

V

6

7

10

#

#

#

#

8

#

#

9

#

#

#

Program

Indikator Kinerja

Kegiatan

Indikator Kinerja

Ket

11

12

13

14

15

Penyedian sarana, prasana dan fasilitas kantor

Penyebarluasan interaktif # kemampuan BBIHP

Gedung perkantoran/bangunan negara yang memadai

Pengadaan baru/renovasi/rehabilitasi gedung

3. pengadaan alat penelitian Pengadaan kendaraan dan pengujian yang cukup operasional

unit

4. Jumlah kendaraan operasional yang cukup

unit

Pengadaan alat pengolah data

5. Jumlah alat pengolah data Pengadaan alat meubelair, yang cukup elektronik dan fasilitas perkantoran lainnya

unit

6. Jumlah peralatan Pengadaan Peralatan uji hasil meubelair, elektronik dan Litbang fasilitas perkantoran lainnya Pengadaan Peralatan Proses yang cukup Litbang

Unit

Pengadaan Peralatan Lab. Uji & sampling

Unit

Pengadaan Peralatan Lab. Kalibrasi

Unit

Unit

a. Meningkatnya nilai dan jumlah kerjasama

1. Promosi dan pemasaran bersama kemampuan balai (Hunting Client, Bussiness Gathering, Open House, Brosur, dll)

Dokumen Kerjasama

b. Meningkatnya jumlah pelanggan yang dilyanan

2. Pameran internasional, nasional, dan daerah

Orang/Perusah aan

c. Indeks Kepuasan Pelanggan

Jumlah peserta 3. Diseminasi hasil-hasil diseminasi litbang dan layanan jasa teknis 4. Penilaian kepuasan pelanggan 5. Pengembangan web dan sistem informasi (SIL, layanan perpustakaan)


m2

Indeks Kepuasan Sistem

Page 36

Tujuan No 1

Sasaran

Uraian

Indikator Kinerja

Uraian

Indikator Kinerja

2

3

4

5

Meningkatkan Tata Laksana Organisasi yang akuntabel


Tahun II III IV

V

6

7

10

#

#

8

#

9

#

Program

Indikator Kinerja

Kegiatan

Indikator Kinerja

Ket

11

12

13

14

15

Penyelenggraan # perencanaan, pelaporan, monitoring dan Penyelengaraan sistem administrasi umum dan kepegawaian

1. Tersedianya rencana kerja dan anggaran 2. Terlaksananya sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran 2. Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi triwulan dan tahunan

3. Terselenggaranya urusan Peneyelengraan keuangan dan investasi 3. Penyusunan laporan SAP urusan keuangan dan BMN dan BMN inventarisasi BMN 4. Tersedianya administrasi 4. Terselenggaranya urusan umum dan kepegawaian umum Perkantoran 5.Terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja


5. Penyusunan sistem SPIP

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Page 37

TARGET DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019 NO 1

PROGRAM/KEGIATAN PRORITAS 2

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

3

4

SATUAN

TARGET 5

2015 ALOKASI 6

TARGET 7

2016 ALOKASI 8

TARGET 9

2017 ALOKASI 10

TARGET 11

2018 ALOKASI 12

TARGET 13

2019 ALOKASI 14

Unit 15

BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Teknologi IHP 1

Penyelengaraan litbang dan RBPI IHP

2

Publikasi hasil Litbang

3

Pembinaan dan Penerapan HKI

4

Penerapan hasil-hasil litbang /RBPI

5

1.Penelitian dan Pengembangan di bidang industri hasil perkebunan 2. Rancang bangun dan Perekayasaan Alat Terpublikasinya hasil 1.Penerbitan Jurnal industri litbang kepada masyarakat terakreditasi industri 2. Seminar nasional/internasional hasil litbang Tersedianya hasil litbang yang inovatif siap diterapkan pada industri

Industri/hasil penelitian yang mendapat pendampingan HKI

Industri yang memanfaatkan hasil litbang/RBPI

Penyelengaraan Layanan Terpenuhinya kebutuhan Jasa teknis BBIPS layanan jasa teknis

3.Penerbitan Jurnal industri tidak terakreditasi 1.Pengusulan Paten 2. Sosialisasi dan pendampingan merek dagang kepada IKM 1. Identifikasi dan pemetaan permasalahan industri 2. Penerapan dan pendampingan hasil litbang & RBPI 3. Kerjasama riset 1. Layanan Pengujian Produk

2. Layanan Kalibrasi Alat

3. Layanan Sertifikasi/Resertifikasi

Produk/Teknologi proses Unit Alat/Prototipe

7

1,575,000,000

8

2,000,000,000

10

2,200,000,000

10

2,400,000,000

10

2,600,000,000

Bidang Litbang

2

420,000,000

2

470,000,000

2

540,000,000

2

600,000,000

2

750,000,000

Bidang Litbang

2

100,000,000

2

120,000,000

2

144,000,000

2

172,800,000

2

207,360,000

Bidang Litbang

1

400,000,000

1

500,000,000

1

48,000,000

1

57,600,000

1

69,120,000

1

82,944,000

Bidang Litbang

2

12,000,000

2

15,000,000

2

20,000,000

2

25,000,000

Bidang Litbang

3

30,000,000

3

35,000,000

3

40,000,000

3

45,000,000

Bidang Litbang

2 terbitan

Seminar

1 terbitan

1

40,000,000

Jumlah usulan Paten Jumlah Merek Dagang Jumlah perusahaan

Bidang Litbang

3

30,000,000

3

35,000,000

3

42,000,000

3

45,000,000

3

50,000,000

Bidang Litbang

2

100,000,000

2

120,000,000

2

140,000,000

2

160,000,000

2

160,000,000

Bidang Litbang

2

120,000,000

4

288,000,000

6

576,000,000

6

691,200,000

6

829,440,000

Bidang Litbang

2,400

1,200,000,000

2,880

1,440,000,000

3,456

1,728,000,000

4,147

2,073,600,000

Bidang PJT & PK

Kegiatan

MOU Sampel Uji

2000

1,000,000,000

100

70,000,000

110

84,000,000

120

100,800,000

130

120,960,000

165

145,152,000

Bidang PK

SPPT SNI

10

155,000,000

12

186,000,000

14

223,200,000

16

267,840,000

18

321,408,000

Bidang PK

Perusahaan

15

148,000,000

17

177,600,000

19

213,120,000

21

255,744,000

23

306,892,800

Bidang PK

16

505,000,000

17

606,000,000

18

727,200,000

19

1,025,000,000

20

1,281,250,000

Bidang PK

-

-

-

-

1

200,000,000

1

200,000,000

Bidang Litbang

10

340,000,000

15

500,000,000

20

660,000,000

25

1,320,000,000

Bidang PK

Unit

4. Layanan Surveilen

5. Layanan Pengambilan Sampel 6. Desain Prototipe

Perusahaan

Unit -

7. Layanan Pelatihan

Orang


9

-

300,000,000

Page 38



OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

3

4

SATUAN

TARGET 5

2015 ALOKASI 6

TARGET 7

2016 ALOKASI 8

TARGET 9

2017 ALOKASI 10

TARGET 11

2018 ALOKASI 12

TARGET 13

2019 ALOKASI 14

Unit 15

BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Teknologi IHP

8. Layanan Konsultasi

Orang/perusahaan 2

9. Layanan Jasa Keahlian 6

7

Menambah jumlah dan ruang lingkup LPK terakreditasi

Peningkatan jumlah ruang 1. Lembaga Sistem Manajemen lingkup LPK Mutu 2. Lembaga Inspeksi

Mempertahankan Akreditasi ruang lingkup LPK

Ruang lingkup yang Terakreditasi

1. Penambahan ruang lingkup LPK yang sudah ada

Orang LPK terakreditasi

20

120,000,000 3,808,000

-

6 25 1

135,000,000 4,760,000 100,000,000

LPK terakreditasi

8 30

140,000,000 5,712,000

10 35

150,000,000 6,664,000

12 40

√

75,000,000

1

100,000,000

√

75,000,000

-

-

Bidang PJT

160,000,000 7,616,000 -

Bidang PK Bidang PK

Lab. Uji 2

100,000,000

√

50,000,000

-

-

-

-

Bidang PK

2

100,000,000

√

50,000,000

-

-

-

-

Bidang PK

Lab. Kalibrasi

LSPro

2. Mempertahankan Akreditasi LPK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bidang PK

1

95,000,000

1

95,000,000

1

118,000,000

1

95,000,000

1

95,000,000

Bidang PK

1

85,000,000

1

75,000,000

1

75,000,000

1

75,000,000

1

85,000,000

Bidang PK

1

70,000,000

1

70,000,000

1

75,000,000

1

70,000,000

1

70,000,000

Bidang PK

-

-

-

-

-

-

1

70,000,000

1

70,000,000

Bidang PK

-

-

-

-

-

-

-

-

1

90,000,000

Bidang PK

1

60,000,000

1

55,000,000

1

55,000,000

1

65,000,000

1

55,000,000

semua bidang.bag ian

25

285,320,000

26

312,500,000

21

283,650,000

20

332,460,000

11

192,750,000

Bagian TU

13

162,430,000

13

86,400,000

16

151,700,000

14

104,140,000

12

89,500,000

Bagian TU

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Bagian TU

18

5,150,000

18

5,150,000

18

5,150,000

18

5,150,000

18

5,150,000

Bagian TU

82

405,900,000

82

451,000,000

82

492,000,000

82

521,000,000

82

583,000,000

Bagian TU

90

425,000,000

90

480,000,000

90

540,000,000

90

609,000,000

90

680,000,000

Bagian TU

Lab. Uji Lab. Kalibrasi LSPro Lembaga Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi

3. Penerapan Sistem Mutu ISO 9001:2008 8

Pengembangan SDM

a. SDM yang memperoleh sertifikat b. Kenaikan kepangkatan /pindah ruang Jafung khusus c. Peningkatan strata/gelar SDM d. Peningkatan SDM profesi (auditor, PPC, dll)

ISO 9001/2008

Diklat teknis

Sertifikat

Diklat struktural dan pola karir

Sertifikat

Program pendidikan formal 1. Penilaian angka kredit (TPPU) Jafung 2. Workshop SDM (fungsional, profesi, dll) 3. Kesejahteraan dan motivasi pegawai

Ijazah PAK Sertifikat Orang


Page 39



OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

3

4

SATUAN

TARGET 5

2015 ALOKASI 6

TARGET 7

2016 ALOKASI 8

TARGET 9

2017 ALOKASI 10

TARGET 11

2018 ALOKASI 12

TARGET 13

2019 ALOKASI 14

Unit 15

BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Teknologi IHP

9

10

Penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas kantor

4. Magang/studi banding

orang

5. Rekrutmen pegawai baru

CPNS

a. Gedung perkantoran/bangunan negara yang memadai

Pengadaan baru/renovasi/rehabilitasi gedung

m2

b. Jumlah kendaraan operasional yang cukup

1. Pengadaan Kendaraan Pejabat eselon II

unit

2. Pengadaan kendaraan roda 4 operasional

unit

3. Pengadaan kendaraan roda 2 operasional

unit

c. Jumlah alat pengolah data yang cukup

Pengadaan alat pengolah data

unit

d. Jumlah peralatan meubelair, elektronik dan fasilitas perkantoran lainnya yang cukup

1. Pengadaan alat meubelair, elektronik dan fasilitas perkantoran lainnya 2. Pengadaan Peralatan uji hasil Litbang

unit

Penyebarluasan interaktif a. Meningkatnya nilai dan kemampuan BBIHP jumlah kerjasama

Unit Unit

4. Pengadaan Peralatan Lab. Uji & sampling

Unit

5. Pengadaan Peralatan Lab. Kalibrasi

Unit

6. Pengadaan Peralatan Lembaga Inspeksi

Unit

b. Meningkatnya jumlah pelanggan yang dilayani

Pameran internasional, nasional, dan daerah

c. Indeks Kepuasan Pelanggan

1. Diseminasi hasil-hasil litbang dan layanan jasa teknis 2. Penilaian kepuasan pelanggan 3. Pengembangan web dan sistem informasi (SIL, layanan perpustakaan)

30,000,000

2

30,000,000

2

35,000,000

2

40,000,000

2

45,000,000

Bagian TU Bagian TU

1

2,520,000,000

1

3,024,000,000

1

3,628,800,000

1

4,354,560,000

1

5,225,472,000

Bagian TU

1

451,500,000

1

541,800,000

2

650,160,000

2

780,192,000

2

936,230,400

Bagian TU

451,500,000

1

541,800,000

1

650,160,000

1

780,192,000

1

936,230,400

Bagian TU

-

1

14,000,000

1

14,500,000

1

15,000,000

1

16,000,000

Bagian TU

762,048,000

Bagian TU

-

3. Pengadaan Peralatan Proses Litbang

Promosi dan pemasaran bersama kemampuan balai (Hunting Client, Bussiness Gathering, Open House, Brosur, dll)

2

367,500,000

441,000,000

529,200,000

635,040,000

100

100,000,000

100

120,000,000

100

144,000,000

100

172,800,000

100

207,360,000

Bagian TU

3

5,000,000,000

5

8,000,000,000

6

10,000,000,000

7

12,000,000,000

8

14,000,000,000

Bidang Litbang

2

1,000,000,000

2

1,500,000,000

3

2,500,000,000

3

3,000,000,000

Bidang Litbang

3

500,000,000

6

650,000,000

6

780,000,000

6

936,000,000

8

1,123,200,000

Bidang PK

3

500,000,000

3

600,000,000

6

720,000,000

6

864,000,000

8

1,036,800,000

Bidang PK

5

1,000,000,000

3

1,200,000,000

3

1,440,000,000

3

1,728,000,000

3

2,073,600,000

Bidang PK

2

173,000,000

25

1,500,000,000

30

2,000,000,000

35

2,500,000,000

40

2

107,550,000

4

150,000,000

4

160,000,000

5

175,000,000

5

200,000,000

Bidang PJT

Jumlah peserta diseminasi

1

63,000,000

100

170,000,000

100

190,000,000

150

225,000,000

150

250,000,000

Bidang PJT

Indeks Kepuasan

4

42,700,000

4

Sistem

2

79,560,000

2

Dokumen Kerjasama 3,000,000,000 Bidang PJT

Orang/Perusahaan


51,240,000

120,000,000

4

2

61,488,000

140,000,000

4

2

73,785,600

175,000,000

4

2

88,542,720 Bidang PJT

200,000,000

Bidang PJT

Page 40



OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

3

4

SATUAN

TARGET 5

2015 ALOKASI 6

TARGET 7

2016 ALOKASI 8

TARGET 9

2017 ALOKASI 10

TARGET 11

2018 ALOKASI 12

TARGET 13

2019 ALOKASI 14

Unit 15

BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Teknologi IHP 11

Penyelenggaraan Tersedianya rencana kerja 1. Penyusunan rencana kerja perencanaan, pelaporan, dan anggaran dan anggaran monitoring dan evaluasi 2. Penyusunan dan Review RENSTRA

Dokumen

3. Penyusunan Roadmap 4. Penyusunan Proposal PNBP 12 Penyelenggaraan sistem Terlaksananya sistem Penyusunan laporan administrasi umum dan monitoring, evaluasi, dan monitoring dan evaluasi kepegawaian pelaporan triwulan dan tahunan 13 Penyelenggaraan urusan a. Terselenggaranya urusan Penyusunan laporan SAP dan keuangan dan keuangan dan investasi BMN inventarisasi BMN BMN

Dokumen Dokumen Dokumen

Dokumen

3

45,000,000

3

157,500,000

3

189,000,000

3

226,800,000

3

272,160,000

Bagian TU

1

50,000,000

1

60,000,000

1

72,000,000

1

86,400,000

1

100,000,000

Bagian TU

1

100,000,000 20,000,000

1 1

120,000,000 24,000,000

1 1

144,000,000 28,800,000

1 1

172,800,000 34,560,000

1 1

207,360,000 41,472,000

Bagian TU

1 6

110,000,000

6

132,000,000

6

158,400,000

6

190,080,000

6

228,096,000

Bagian TU

1

157,500,000

1

207,500,000

1

157,500,000

1

157,500,000

1

157,500,000

Bagian TU

1

157,500,000

1

207,500,000

1

157,500,000

1

157,500,000

1

157,500,000

Bagian TU

1

50,000,000

1

50,000,000

1

50,000,000

1

50,000,000

1

50,000,000

semua bidang/bag ian

Bagian TU

Dokumen

b. Tersedianya administrasi Terselenggaranya urusan umum dan kepegawaian umum perkantoran

Dokumen

c. Terbangunnya sistem Penyusunan SPIP pengendalian intern di unit kerja

Dokumen


Page 41

KATA PENGANTAR. Makassar, Desember 2014 Kepala Balai Besar Industri Hasil Perkebunan. Willem Petrus Riwu

Recommend Documents