KATA PENGANTAR. konektivitas menjelma sebagai sebuah misi yang signifikansinya diakui oleh seluruh sektor pembangunan di Indonesia

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012

KATA PENGANTAR Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika (RAKORNAS KOMINFO) Tahun 2012 merupakan representasi dari besarnya mimpi dan harapan seluruh masyarakat Indonesia: An ICT Dream of Indonesia. Mimpi ini memperkuat kenyataan yang tidak terbantahkan bahwa masyarakat informasi global hanya dapat tercipta melalui pendekatan yang berbasis multistakeholder. Dengan kata lain, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, baik pusat dan daerah, pihak swasta, dan masyarakat sangat diperlukan dalam mewujudkan mimpi tersebut. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencoba mentranslasikan an ICT dream of Indonesia dalam sebuah kerangka visi: ”Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Rakornas Kominfo Tahun 2012 menyediakan platform untuk dua pesan utama yang harus sampai pada segenap stakeholder Kementerian Kominfo, yang pertama adalah keharusan seluruh Indonesia untuk tersambung (connected )dan yang kedua adalah keharusan seluruh stakeholder negeri ini untuk bersinergi. Dengan sinergi terjadilah apa yang disebut dengan efisiensi dan efektivitas. Namun apabila tidak tersambung antara satu daerah dengan daerah yang lain atau antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, tidak mungkin sinergi dapat tercipta. Hal inilah yang membuat konektivitas menjelma sebagai sebuah misi yang signifikansinya Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Bidang diakui oleh seluruh sektor Komunikasi dan Informatika (RAKORNAS KOMINFO) pembangunan di Indonesia.

Tahun 2012 merupakan representasi dari besarnya mimpi dan harapan seluruh masyarakat Indonesia: An ICT Dream of Indonesia

Indonesia,terdiri dari 17.508 pulau dalam rentangan lebih dari 5.400 kilometer dari Sabang sampai dengan Merauke dan memiliki keberagaman status ekonomi dan budaya dalam masyarakatnya, memiliki tantangan yang besar terutama dalam penciptaan dan pemanfaatan konektivitas. Hal ini menuntut segenap pemangku kepentingan (stakeholder) agar mampu duduk bersama untuk mewujudkan national connectivity tersebut yang selaras dengan amanat UndangUndangNomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025, dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun (RPJMN) 2010–2014 yang menuangkan realisasinya dalam wujud yang lebih powerful yaitu National Broadband Network. Mengapa broadband? Karena broadband akan merevolusi kehidupan setiap orang. Broadband akan membantu memberikan perbaikan yang radikal dalam perawatan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sektor lainnya: kapanpun, dimanapun. Broadband adalah sebuah teknologi penting

BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ii


dimana dunia internasional mengakuinya melalui pembentukan Komisi Broadband untuk Pembangunan Digital oleh ITU dan UNESCO. Keberadaan teknologi broadband memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Hal ini terbukti dalam sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh Bank Dunia yaitu: Extending Reach dan Increasing Impact:. Information & Communications Technology for Development, pada tahun 2009 yang menyimpulkan bahwa setiap kenaikan penetrasi broadband sebesar 10% akan mendorong peningkatan Gross Domestik Product (GDP) nasional sebesar 1,38%. Studi menunjukkan hasil yang positif yang sama dari investasi di infrastruktur broadband. Studi lainnya menunjukkan bahwa peningkatan penetrasi broadband sebesar 10% dalam suatu tahun tertentu berkorelasi dengan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja 1,5% setelah 5 (lima) tahun. Selain itu, peningkatan 10% pada penetrasi broadband sektor rumah tangga akan memberikan stimulus pertumbuhan GDP dalam range 0,1% sampai dengan 1,4%. Kajian-kajian tersebut secara tidak langsung menyiratkan suatu pesan bahwa kecepatan dan kesigapan suatu negara dalam menerapkan teknologi broadband akan menghindari konsekuensi negatif bagi perekonomian nasional sebagai akibat keterlambatan pengenalan dan implementasi layanan broadband. Namun demikian, penetrasi broadband di Indonesia baru mencapai kurang lebih 3-4% dan angka Peningkatan 10% pada ini masih tergolong kecil dibandingkan dengan penetrasi penetrasi broadband sektor broadband dunia yang telah mencapai rata-rata 18%. rumah tangga akan Sesuai dengan target penetrasi broadband nasional memberikan stimulus sebesar 30% pada tahun 2014, maka Indonesia harus pertumbuhan GDP dalam range bekerja ekstra keras untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Dengan mengangkat topik tentang konektivitas 0,1% sampai dengan 1,4%. nasional ini, diharapkan Kementerian Kominfo dapat meningkatkan peran aktifnya dalam segala permasalahan terkait konektivitas nasional. Saya berharap Laporan PenyelenggaraanRakornas Kominfo Tahun 2012 dapat mengukuhkan komitmen seluruh peserta dan stakeholder-nya dalam memperkuat konektivitas nasional dan menjadikannya simbol dari eratnya koordinasi, kemitraan, dan hubungan kerjasama yang selama ini telah terjalin. Diharapkan kerjasama tersebut dapat berlanjut dalam bentuk Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi Nasional di bidang komunikasi dan informatika yang sifatnya mendukung penguatan konektivitas nasional demi menciptakan layanan publik khususnya penetrasi broadband yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Jakarta, Juni 2012 SEKRETARIS JENDERAL, ttd BASUKI YUSUF ISKANDAR


iii


SAMBUTAN MENTERI KEMKOMINFO Yang Terhormat, 1. Menteri Pertanian; 2. Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP); 3. Menteri Perdagangan yang dalam hal ini diwakili Wakil Menteri Perdagangan; 4. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal; 5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB); 6. Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B); 7. Para Gubernur, Walikota, Bupati Undangan; 8. Sekretaris Jenderal dan Jajaran Eselon I Kementerian Komunikasi dan Informatika; serta 9. Para Peserta Undangan Rakornas Kominfo Tahun 2012 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Pencipta Alam Semesta, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama dalam Rakornas Kominfo Tahun 2012. Izinkanlah Saya berterima kasih, khususnya kepada Kepala Pemerintah Daerah, atau yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Bidang Komunikasi dan Informatika, yang telah hadir pada acara ini dan membuktikan komitmen mereka yang kuat di bidang komunikasi dan informatika. Kita setuju bahwa dunia ini memiliki semua keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan, namun tanpa adanya strong political will maka akan sangat minim pemanfaatan keterampilan dan sumber daya tersebut. Peserta Rakornas Kominfo Tahun 2012 yang berbahagia,

●

●

●

Masyarakat informasi global benar-benar hanya dapat tercipta melalui pendekatan yang berbasis multistakeholder ●

●

●

Sadarkah Anda bahwa kehadiran Anda pada hari ini merepresentasikan besarnya mimpi dan harapan seluruh masyarakat Indonesia terhadap bidang komunikasi dan informatika, an ICT dream of Indonesia. Mimpi ini memperkuat kenyataan yang tidak terbantahkan bahwa masyarakat informasi global benar-benar hanya dapat tercipta melalui pendekatan yang berbasis multistakeholder. Dengan kata lain, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat diperlukan dalam mewujudkan mimpi tersebut. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencoba mentranslasikan an ICT dream of Indonesia dalam sebuah kerangka visi: “Indonesia


iv


Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pada tahun 2025, pendapatan per kapita (per capita GDP) penduduk Indonesia ditargetkan akan mencapai sekitar 15.000 US Dolar, dengan Total GDP antara 4 sampai 5 triliun US Dolar. Saat ini, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau lebih dikenal dengan MP3EI dibuat untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berimbang, berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui langkah percepatan tersebut, Indonesia akan dapat mendudukkan dirinya sebagai sepuluh negara besar dunia pada tahun 2025, dan enam negara besar pada tahun 2050. Untuk mencapai Visi Indonesia 2025, dirumuskan 3 (tiga) strategi dasar, yaitu: (1) pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi, (2) penguatan konektivitas nasional, dan (3) penguatan kemampuan SDM dan Iptek Nasional. Penguatan konektivitas ditujukan untuk memperluas pembangunan ekonomi ke wilayah sekitarnya, khususnya ke wilayah tertinggal, terpencil serta wilayah perbatasan. Sehingga dapat dikatakan bahwa suksesnya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia sangat tergantung Untuk mencapai Visi Indonesia 2025, dirumuskan seberapa kuat derajat konektivitas 3 (tiga) strategi dasar, yaitu: pengembangan ekonomi nasional dan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi, internasional Indonesia.

penguatan konektivitas nasional, dan

Dalam hal konektivitas, Pemerintah merupakan motor penguatan kemampuan SDM dan Iptek Nasional penggerak dalam menciptakan serta membangun infrastruktur dasar untuk mendukung integrasi perekonomian. Dalam mengembangkan sistem konektivitas dalam koridor ekonomi, efektivitas dan efisiensi serta keterhubungannya secara global merupakan hal utama yang harus dicapai. Untuk menciptakan hal tersebut, maka beberapa prinsip yang perlu diperhatikan antara lain adalah: (1) (2) (3) (4) (5)

meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi; menurunkan biaya logistik; mengurangi ekonomi biaya tinggi; mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah; dan mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Dalam kaitan itulah persoalan konektivitas nasional menjadi sangat relevan untuk dibahas dan didiskusikan bersama oleh seluruh stakeholder Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2012 dengan tema “Tumbuh Melalui Konektivitas”.


v


Hadirin yang Saya muliakan, Konektivitas Nasional (National Connectivity) sejatinya tercipta tidak hanya sekedar memberikan konektivitas pada pengguna tetapi juga harus dapat memberikan nilai tambah (value added) bagi masyarakat pada umumnya dan pengguna tersebut pada khususnya sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian menjadi lebih dinamis dan mampu mengakomodasi perkembangan kebutuhan. Persoalan konektivitas antar koridor sangat terkait dengan ketersediaan infrastruktur yang memungkinkan keterhubungan antar pulau dan wilayah dengan lebih cepat dan lebih murah. Era saat ini menuntut segenap pemangku kepentingan (stakeholder) agar mampu duduk bersama dengan didasari itikad baik untuk mewujudkan national connectivity tersebut yang diselaraskan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025, dan Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun (RPJMN) 2010–2014 sekaligus menuangkan realisasinya dalam wujud yang lebih powerful yaitu National Broadband Network.

Mengapa broadband? Karena broadband akan merevolusi kehidupan setiap orang. Broadband akan membantu memberikan perbaikan yang radikal dalam perawatan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sektor lainnya: kapanpun, dimanapun. Broadband adalah sebuah teknologi penting sejauh ITU dan UNESCO membentuk Komisi Broadband untuk Pembangunan Digital. Baru-baru ini, Komisi menerbitkan satu set dari empat target baru bahwa negara-negara di seluruh dunia harus berusaha untuk bertemu dalam rangka untuk memastikan populasi mereka berpartisipasi penuh dalam knowledge-based society. Keberadaan teknologi broadband memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Hal ini terbukti dalam sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh Bank Dunia yaitu: Extending BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

vi


Reach dan Increasing Impact. Information & Communications Technology for Development, pada tahun 2009. Yang menyimpulkan bahwa setiap kenaikan penetrasi broadband sebesar 10% akan mendorong peningkatan Gross Domestik Product (GDP) nasional sebesar 1,38%.

Studi menunjukkan hasil yang positif yang sama dari investasi di infrastruktur broadband. Studi lainnya menunjukkan bahwa peningkatan penetrasi broadband sebesar 10% dalam suatu tahun tertentu berkorelasi dengan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja 1,5% setelah lima tahun. Selain itu, peningkatan 10% pada penetrasi broadband sektor rumah tangga akan memberikan stimulus pertumbuhan GDP dalam range 0,1% sampai dengan 1,4%. Kajian ini secara tidak langsung menyiratkan suatu pesan bahwa kecepatan dan kesigapan suatu Negara dalam menerapkan teknologi broadband akan menghindari konsekuensi negatif bagi perekonomian nasional sebagai akibat keterlambatan pengenalan dan implementasi layanan broadband. Hadirin yang saya muliakan, Namun demikian, penetrasi broadband di Indonesia baru mencapai sekitar 3-4 %. Angka ini masih tergolong kecil dibandingkan dengan penetrasi broadband dunia yang telah mencapai rata-rata 18%. Sesuai dengan target penetrasi broadband nasional sebesar 30% pada tahun 2014, maka Indonesia harus bekerja ekstra keras untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan seperti dengan membangun infrastruktur utama jaringan backbone Fiber Optik yang menghubungkan pulau-pulau besar di Indonesia, yang kemudian akan dilanjutkan dengan membangun jaringan fiber optik yg menghubungkan antar kota hingga sampai ke pengguna. Selain itu, pembangunan infrastruktur tidak akan lengkap tanpa kehadiran aplikasi dan konten yang akan memberi nilai lebih pada penerapan broadband sehingga mampu memberdayakan masyarakat. Pengembangan infrastruktur di bidang komunikasi dan informatika baik untuk jaringan backbone maupun jaringan akses telah banyak menyerap investasi. Diperkirakan untuk Capital Expenditure (Capex), investasi bisa mencapai 6 Milyar USD per tahun. Menyadari hal itulah, BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

vii


Kementerian Komunikasi dan Informatika berinisiatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan Program Universal Service Obligation (USO). Tantangan lain yang dihadapi oleh Indonesia adalah masih rendahnya keterkaitan antar wilayah yang ditunjukkan dengan masih rendahnya ketersediaan infrastruktur untuk mendorong aktivitas perekonomian. Ketersediaan infrastruktur di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di wilayah timur Indonesia masih kurang memadai. Pengembangan infrastruktur Indonesia perlu difokuskan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Hal ini ditujukan untuk mengurangi biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat mendorong daya saing serta mempercepat distribusi produk. Dengan mengangkat topik tentang konektivitas nasional ini, Saya menghimbau seluruh jajaran Kementerian Kominfo untuk tanggap dan aktif berperan dalam segala permasalahan terkait konektivitas di seluruh daerah di Indonesia yang juga saya harapkan dapat didiskusikan bersama dalam forum Rakornas ini. Saya berharap peserta Rakornas Kominfo Tahun 2012 mendapati forum ini sebagai media untuk mendiskusikan dan memformulasikan solusi bersama terhadap masalah konektivitas yang ada dan menjadikannya momentum untuk dapat mempererat koordinasi, kemitraan, dan hubungan kerjasama yang selama in telah terbangun dengan baik. Hadirin yang Saya muliakan, Bukanlah apa yang kita tahu yang penting. Yang penting adalah: apa yang kita lakukan dengan apa yang kita tahu. Apa yang akan kita semua lakukan dalam pertemuan pada hari ini dan setelahnyalah yang benar-benar penting. Saya menyampaikan bahwa kesuksesan tertinggi berasal dari keberanian kita untuk mengambil tindakan, berinovasi, dan kemauan untuk melakukan koreksi dalam segala aksi dan tindakan kita. Saya dan segenap jajaran pimpinan Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen penuh terhadap penguatan konektivitas nasional dan implementasi teknologi broadband yang mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Dan perkenankanlah Saya untuk mengajak Anda untuk bekerja sama dalam segala bentuk Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi Nasional di Bidang Komunikasi dan Informatika yang sifatnya mendukung penguatan konektivitas nasional demi menciptakan layanan publik khususnya penetrasi broadband yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum wr. wb. Jakarta, Juni 2012 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ttd TIFATUL SEMBIRING


viii


EXECUTIVE SUMMARY

K

ementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika sebagai pembuat kebijakan, regulator, fasilitator, dan implementator untuk hal-hal tertentu (seperti program penyediaan kewajiban pelayanan universal telekomunikasi, penyiaran dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta peningkatan layanan informasi publik) yang diharapkan dapat menjadi pendukung percepatan pembangunan nasional. Dalam mencapai visi 2045 yaitu Indonesia Maju dan Modern dibentuklah Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang merupakan tools untuk menunjang perencanaan pembangunan yang termuat dalam RPJMN dan RPJPN. Dalam kerangka MP3EI, penguatan konektivitas nasional menjadi salah satu dari 3 (tiga) strategi dasar untuk mencapai visi 2025. Hal ini merupakan core competence dari Kementerian Kominfo dan dalam Rakornas Kominfo Tahun 2012 disosialisasikan sejauh mana agenda penguatan konektivitas nasional telah terlaksana. Diharapkan seluruh stakeholder Kementerian Kominfo dapat aware terhadap rencana ini agar segala kebijakan, program/ kegiatan, dan rencana aksi yang dibuat di bidang komunikasi dan informatika oleh para stakeholder tersebut berjalan sinergis dan mengacu pada MP3EI. Penguatan konektivitas ditujukan untuk memperluas pembangunan ekonomi ke wilayah sekitarnya, khususnya ke wilayah tertinggal, terpencil serta wilayah perbatasan. Sehingga dapat dikatakan bahwa suksesnya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia sangat tergantung seberapa kuat derajat konektivitas ekonomi nasional dan internasional Indonesia. Untuk menciptakan hal tersebut, maka beberapa prinsip yang perlu diperhatikan antara lain adalah: (a). (b). (c). (d). (e).

meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi; menurunkan biaya logistik; mengurangi ekonomi biaya tinggi; mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah; dan mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Dalam kaitan itulah persoalan konektivitas nasional menjadi sangat relevan untuk dibahas dan didiskusikan bersama oleh seluruh stakeholder Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2012 dengan tema ”Tumbuh Melalui Konektivitas”. Tujuan dari dilaksanakannya Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012 adalah untuk mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2012 untuk mewujudkan Konektivitas Nasional (National Connectivity) yang memberikan nilai tambah (value added) bagi masyarakat pada umumnya dan pengguna pada khususnya sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian menjadi lebih dinamis dan mampu mengakomodasi perkembangan kebutuhan masyarakat dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ix


(NKRI).Selain itu, Rakornas Kominfo Tahun 2012 diharapkan dapat menampung masukan dari stakeholder Kementerian Komunikasi dan Informatika yang akan mengevaluasi sekaligus menyempurnakan formulasi kebijakan, program/kegiatan, dan rencana aksi yang akan dirumuskan terkait dengan memperkuat konektivitas nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Sasaran dari pelaksanaan Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012 ini antara lain: a.

Terciptanya penguatan konektivitas nasional sesuai dengan kerangka MP3EI yang tercipta melalui koordinasi Kementerian Kominfo dengan dinas-dinas di Daerah, Kementerian/Lembaga; serta Asosiasi, Komunitas, Akademisi, Media, Dunia Usaha, dan lain-lain.

b.

Terlaksananya koordinasi yang interaktif dan berkelanjutan antara Kementerian KOMINFO dan para pemangku kepentingan (stakeholders) ,instansi pemerintah pusat, serta pemerintah Daerah (melalui Dinas/Badan Infokom Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam mewujudkan Indonesia Tersambung 2012 yang masih dalam roadmap untuk mencapai Indonesia Maju dan Modern 2025.

Rapat Koordinasi Tingkat Nasional (RAKORNAS) Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2012 diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2012, di Grand Sahid Hotel, Jakarta. Peserta Rakornas Kominfo Tahun 2012 seluruhnya berjumlah kurang lebih 491 orang yang terdiri dari Peserta Daerah yaitu Kepala Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan Kominfo, Dinas Perhubungan dari seluruh Indonesia; pegawai Kementerian KOMINFO yang terdiri dari Eselon I, Eselon II, dan Eselon III, Kementerian/Lembaga; dan Asosiasi, Komunitas, Akademisi, Media, Dunia Usaha, dan lain-lain.

Peserta Rakornas Kominfo Tahun 2012 Asosiasi, Komunitas, Akademisi, Media, Dunia Usaha, dll. 7%

Peserta Daerah

Kementerian/ Lembaga 15%

Internal Kominfo Peserta Daerah 47%

Internal Kominfo 33%

Kementerian/Lembaga

Asosiasi, Komunitas, Akademisi, Media, Dunia Usaha, dll.

Acara Rakornas Kominfo Tahun 2012 dibuka dengan laporan mengenai penyelenggaraan Rakornas Kominfo Tahun 2012 yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo selaku Ketua Pelaksana Rakornas Kominfo Tahun 2012. Dilanjutkan kemudian dengan pemberian Keynote Speech oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dengan tema ”Tumbuh Melalui Konektivitas”. Kemudian acara dilanjutkan dengan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kominfo dengan beberapa Kementerian/Lembaga sebagai berikut: BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

x


NO. 1.

2.

3.

KEMENTERIAN/LEMBAGA Universitas Airlangga

NO. SURAT 345/MoU/M.KOMINFO/06/2012

Kementerian Pertanian

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

TENTANG Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan di Bidang Komunikasi dan Informatika

346/M.KOMINFO/6/2012

Pengembangan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi dan Informatika Sektor Pertanian


Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika dalam Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

4.

Kementerian Perdagangan


Pengembangan Sektor Perdagangan Melalui Konektivitas Teknologi Informasi dan Komunikasi

5.

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal


Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika di Daerah Tertinggal

6.

Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B)


Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Melalui Konektivitas Teknologi Informasi dan Komunikasi

7.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)


Pemanfaatan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Bidang Penanggulangan Bencana

Setelah penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) selesai, masing-masing Menteri/Kepala/Perwakilan dari instansi masing-masing memberikan keynote speech terkait dengan tema Rakornas Kominfo Tahun 2012 yang disinergikan dengan peran dari masing-masing instansi dalam pembangunan nasional sebagai berikut: NO.

NARASUMBER

KEYNOTE SPEECH

1.

Menteri Pertanian

”Pemberdayaan TIK di Sektor Pertanian”

2.

Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

”Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Republik Indonesia”

3.

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal

”Pemberdayaan Daerah Tertinggal Melalui Konektivitas TIK”

4.

Menteri Perdagangan yang diwakili oleh Wakil Menteri Perdagangan

”Peran e-Logistik dalam Menunjang Broadband Economy”

5.

Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B)

”Peran TIK dalam Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat”


xi


Pada acara Rakornas Kominfo Tahun 2012 ini sekaligus sebagai ajang pemberian penghargaan Peringkat e-Government Indonesia (PeGI) terhadap pemerintah daerah yang telah berhasil menerapkan e-Government di lingkungannya. Berikut adalah pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan penghargaan di Tahun 2012: a. b. c. d. e. f.

Pemerintah Kota Surabaya Pemerintah Kota Malang Pemerintah Kabupaten Lamongan Pemerintah Kota Pekalongan Pemerintah Kota Medan Pemerintah Kota Surakarta

Acara Rakornas Kominfo Tahun 2012 ini dititikberatkan kepada permasalahan konektivitas, baik dari sisi pemanfaatan yang disajikan dalam bentuk Best Practice (Kota Surabaya dan Kabupaten Kupang), maupun dari sisi pemangku kepentingan (stakeholders) terkait, yang dalam hal ini diwakili oleh pihak pemerintah dan dunia usaha. Topik yang menjadi pembahasan dalam diskusi panel yaitu: NO.

NARASUMBER

TOPIK

1.

Walikota Surabaya

”Best Practice: Surabaya Cyber City”

2.

Bupati Kabupaten Kupang

”Outlook Pemanfaatan dan Pengembangan TIK di Daerah: Kasus Kabupaten Kupang”

3.

Direktur Utama PT. Telkom

”Indonesia Digital Network (idNet): Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Konektivitas Broadband”

4.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Bappenas

”Signifikansi Peningkatan Konektivitas Nasional dalam Menunjang MP3EI”

5.

Kepala Divisi Kerjasama Internasional, Sekretariat KP3EI

”Perencanaan Pembangunan Konektivitas Infrastruktur Nasional dalam MP3EI: Locally Integrated, Globally Connected”

6.

Wakil Ketua Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DetikNas)

”Broadband Economy: Triggering Factor for Growth”

Untuk meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan Rakornas Bidang Kominfo yang merupakan perhelatan terbesar Kementerian Komunikasi dan Informatika di tahun-tahun berikutnya, maka dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012 yang terkait beberapa hal sebagai berikut: 1)

Acara Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012 a.

Diusahakan untuk mengundang Presiden atau Wakil Presiden untuk membuka Rakornas tahun berikutnya agar atensi terhadap acara tersebut lebih besar dan tujuan dan sasaran Rakornas dapat lebih tersosialisasikan.

b.

Biro Perencanaan harus memiliki tayangan Profil Rakornas Kominfo (year-to-year) untuk ditampilkan pada Rakornas tahun depan. BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

xii


2)

c.

Adakan survey satisfactory dari peserta dan narasumber sebagai evaluasi dan masukan untuk panitia.

d.

Sistem absensi peserta diubah menggunakan komputer dan form isian absensi dibuat nomor telepon/fax dan alamat kantor.

Persiapan dan Administrasi Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012 a.

Diperlukan sistem konfirmasi peserta untuk mengantisipasi jumlah peserta yang hadir pada hari-H. Alternatif yang dapat digunakan adalah:   

b.

Rapat Gladi Bersih diadakan pada malam sebelum acara dan bertempat di venue acara. Pada rapat ini harus disiapkan check list final yang terbagi atas:   

3)

4)

5)

Online registration Formulir konfirmasi pada undangan pos Hotline Rakornas Kominfo

Tugas (disertai dengan konfirmasi jumlah peserta dan komposisinya) Perlengkapan Narasumber dan Tamu VIP

Perlengkapan Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012 a.

Diperlukan satu line telepon dan mesin fax khusus untuk Rakornas Kominfo yang terpisah dari milik Biro Perencanaan untuk membantu pengiriman undangan dan melancarkan laju informasi.

b.

Pada rapat Gladi Bersih di venue acara, diharuskan menyediakan proyektor untuk memaparkan persiapan dan check-list.

c.

Pengecekan ketersediaan fasilitas Ruang Sidang pada venue harus dilakukan sejak pembuatan kontrak dengan pihak hotel dan dikoordinasikan dengan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kominfo, seperti ukuran LCD dan besar lumense dari OHP, sofa untuk tamu VIP (front row), sound system dan sound man, map batik untuk MOU, dan lainlain.

Publikasi dan Dokumentasi Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012 a.

Pelaksanaan publikasi harus intensif dan dimulai minimal H-1 bulan pelaksanaan.

b.

Materi publikasi harus lebih meningkat dari segi kuantitas agar gaung dari perhelatan terbesar Kementerian Kominfo ini dapat terdengar sampai ke seluruh penjuru Indonesia.

c.

Dokumentasi foto dan video harus diperbanyak dan dikhususkan pembagian tugasnya.

Pameran Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012 a.

Peserta pameran kurang terinformasikan dari jauh hari mengenai fasilitas yang mereka dapatkan, tata tertib, dan lain-lain.

b.

Panitia kurang sigap dalam menginformasikan mengenai pameran Rakornas kepada Satker yang berminat menjadi peserta pameran dan minimnya rapat koordinasi khusus pameran.


xiii


6)

c.

Tempat pameran kurang dapat mengakomodir banyaknya peserta pameran dari internal oleh karena itu peserta eksternal sudah tentu tidak dapat spot.

d.

Tata letak pameran harus dibedakan dari forum konsultasi yang sifatnya ”serius” dengan booth pameran yang dalam konsep pamerannya banyak menampilkan entertainment.

e.

Petugas yang bertugas membangun rangka pameran harus dikoordinasikan siapa yang akan menanggung konsumsinya karena jumlahnya banyak dan apabila tidak diperhitungkan akan sangat merugikan.

Protokoler Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012 a.

Dresscode untuk pejabat setingkat Menteri dan Eselon I adalah Pakaian Dinas Harian (PDH), bukan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

b.

Daftar undangan VIP harus dibuatkan name tag pada bangkunya dengan penempatan yang strategis.

c.

Masih banyak peserta yang keluar masuk ruangan.

d.

Masih banyak undangan VIP yang kurang mendapatkan pelayanan dari segi protokoler.

Dengan adanya evaluasi terkait beberapa hal dalam penyelenggaraan Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012 tersebut, diharapkan kualitas penyelenggaraan di tahun-tahun berikutnya dapat lebih meningkat lagi dan mengusung tema yang semakin strategis terkait dengan peranan bidang komunikasi dan informatika di Indonesia.


xiv


KEYNOTE SPEECH MENTERI PERTANIAN Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat,  Menteri Komunikasi dan Informatika RI;  Menteri Perdagangan RI;  Menteri Dalam Negeri RI;  Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal RI; serta  Undangan dan Hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya, kita dapat berkumpul di Hotel Grand Sahid - Jakarta dalam keadaan sehat wal’afiat, dalam rangka menghadiri Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengembangan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi dan Informatika Sektor Pertanian pada Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2012. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Komunikasi dan Informatika atas terselenggaranya penandatanganan Kesepakatan Bersama ini. Hadirin yang saya hormati, Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan perubahan tatanan sistem informasi yang berpengaruh cepat terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Era informasi digital melalui media elektronik dan alur informasi melalui sistem jaringan dunia maya telah merambah sampai ke pelosok-pelosok desa. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, peran dan fungsi pelayanan informasi pertanian yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian harus mampu melakukan berbagai penyesuaian dalam mengembangkan sistem diseminasi informasi dan informatika di sektor pertanian agar informasi dan teknologi pertanian dapat diterima dan diadopsi oleh masyarakat pertanian, khususnya di perdesaan. Hadirin yang saya hormati, Laju pembangunan pertanian yang semakin dinamis menuntut percepatan adopsi teknologi oleh pelaku utama dan pelaku usaha sektor pertanian. Dalam merespon tuntutan tersebut, Kementerian Pertanian telah menghasilkan berbagai paket teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku utama dan pelaku usaha untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktivitas produk pertanian. Berbagai varietas, klon dan jenis ternak berdaya produksi tinggi; teknologi produksi pupuk dan produk bio; alat dan mesin pertanian; serta aneka teknologi budidaya, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian sudah banyak dihasilkan para peneliti, masyarakat, petani dan swasta. Namun, berbagai paket teknologi tersebut masih belum sepenuhnya dapat diadopsi oleh pelaku utama dan pelaku usaha sektor pertanian. BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

xv


Guna mewujudkan percepatan penyampaian informasi dan teknologi pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha sampai di tingkat desa, Kementerian Pertanian memandang perlu untuk melakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan diseminasi informasi dan informatika sektor pertanian.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam rangka meningkatkan diseminasi informasi dan teknologi pertanian, Kementerian Pertanian telah mengembangkan berbagai sistem informasi dan komunikasi berbasis digital, seperti Cyber Extension, ePetani, Sistem Informasi Pasar, Informasi Harga menggunakan Seluler, Sistem Perijinan On-line dan lainlain. Guna mewujudkan percepatan penyampaian informasi dan teknologi pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha sampai di tingkat desa, Kementerian Pertanian memandang perlu untuk melakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan diseminasi informasi dan informatika sektor pertanian. Oleh karena itu, kami menyambut baik dengan telah tersedianya fasilitas di Kementerian Komunikasi dan Informatika berupa Mobile Community Acces Point (MCAP), Community Acces Point (CAP) di tingkat kabupaten/kota, Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di tingkat kecamatan dan Warung Internet Desa (WARDES) di tingkat desa/kelurahan. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk membangun kerjasama dan komunikasi antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan percepatan penyampaian informasi dan teknologi pertanian guna mendukung pembangunan pertanian. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: Pertama, pelaksanaan diseminasi informasi di sektor pertanian; Kedua, pengembangan kelompok informasi masyarakat pertanian; Ketiga, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi informasi dan komunikasi di sektor pertanian; Keempat, pengembangan dan pemanfaatan aplikasi informatika; dan Kelima, pemanfaatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika. Hadirin yang saya hormati, Pada kesempatan yang baik ini, saya berharap Kesepakatan Bersama ini dapat segera diimplementasikan di kedua sektor guna mewujudkan percepatan informasi dan teknologi pertanian dalam rangka mendukung upaya pembangunan pertanian, khususnya di perdesaan. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. MENTERI PERTANIAN ttd SUSWONO


xvi


KEYNOTE SPEECH MENTERI DALAM NEGERI (selaku Kepala BNPP) 2. Indonesia secara geografis terletak diantara dua benua dan dua samudera (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia), memiliki posisi yang strategis dalam geopolitik dan geoekonomi global dan regional. Indonesia berbatasan dengan 10 negara. a) Batas Darat b) Batas Laut

: Malaysia, PNG, dan Timor Leste, dengan garis perbatasan darat secara keseluruhan sepanjang 3.032 km. : Malaysia, PNG, Timor Leste, Singapura, Australia, Filipina, India, Republik Palau, Vietnam, dan Thailand.

3. NKRI sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya. 4. Pengelolaan kawasan perbatasan negara, masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain: a) Kondisi masyarakat di wilayah perbatasan masih terisolir dan kondisi sosial ekonomi masih tertinggal, padahal potensi sumber daya cukup besar; b) Kondisi infrastruktur yang minim dan pos-pos di wilayah perbatasan belum memadai, sehingga pengawasan wilayah perbatasan menjadi lemah; c) Terjadi kasus-kasus pelanggaran lintas batas yang dilakukan oleh warga masyarakat RI ke negara Malaysia dan sebaliknya; d) Ada kesenjangan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan negara Malaysia yang dapat menimbulkan kecemburuan; dan e) Beberapa batas wilayah darat dan laut dengan beberapa negara tetangga yang berbatasan belum tuntas. 5. Dasar hukum pembentukan kelembagaan BNPP adalah: a) UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara; b) Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan; c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 6. Berdasarkan pasal 6 Perpres Nomor 12 Tahun 2010, susunan keanggotaan BNPP terdiri dari: a) b) c) d) e)

Ketua Pengarah Wakil Ketua Pengarah I Wakil Ketua Pengarah II Kepala BNPP Anggota

: : : : :

Menko Polhukam Menko Perekonomian Menko Kesra Menteri Dalam Negeri 1. Menteri Luar Negeri 2. Menteri Pertahanan


xvii


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Menteri Hukum dan HAM Menteri Keuangan Menteri Pekerjaan Umum Menteri Perhubungan Menteri Kehutanan Menteri Kelautan dan Perikanan Menteri PPN/Kepala Bappenas Menteri PDT Panglima TNI Kapolri Kepala BIN Kepala Bakorsurtanal Gubenur Provinsi Perbatasan

7. Tugas BNPP berdasarkan pasal 15 UU No. 43 Tahun 2008 dan Pasal 3 Perpres No. 12 Tahun 2010 adalah: a) Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; b) Menetapkan rencana kebutuhan anggaran; c) Mengkoordinasikan pelaksanaan; d) Melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. 8. Berdasarkan uraian tugas, BNPP berperan selaku: a) Regulator: perumus kebijakan program dan anggaran pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; b) Akselerator: pendorong percepatan pembangunan perbatasan dan penyelesaian berbagai masalah batas wilayah negara; c) Koordinator: penggerak 4 pilar (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Masyarakat) untuk ”mengeroyok” perbatasan negara; d) Dinamisator: BNPP seperti air yang mengisi celah kosong (filling the gap) ketika tidak ada program dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Perguruan Tinggi meskipun sudah diingatkan dan sangat mendesak dibutuhkan masyarakat perbatasan, maka BNPP akan mengisinya. 9. Dokumen pengelolaan perbatasan yang menjadi acuan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan Badan Pengelola Perbatasan (BPP) di daerah adalah: a) Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Grand Design/Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 (Jangka Panjang); b) Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014 (Jangka Menengah); c) Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang pengaturannya ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Untuk tahun 2012, telah ditetapkan:  Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2012. BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

xviii


 Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Tahun 2012. 10. Pengembangan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan melalui konsolidasi dan peran BNPP, didesain dalam 5 tahapan sebagai berikut: a) Tahap Inisiasi (2010), diawali dengan pembentukan lembaga, pengisian pejabat dan karyawannya, penyediaan anggaran, penyediaan kantor dan perlengkapannya, tata usaha hubungan antar instansi, penyiapan dokumen pengelolaan, penyiapan standard operating procedure, dan koordinasi awal lintas sektoral dan jaring kemitraan; b) Tahap Instalasi (2011), mulai dibangun hubungan kerjasama dengan berbagai sektor terkait, penyiapan kelembagaan di daerah, koordinasi pelaksanaan program berdasarkan Rencana Induk dan Rencana Aksi serta pelaksanaan berbagai program lintas sektor di perbatasan sesuai dengan Rencana Aksi 2011; c) Tahap Konsolidasi (2012), mengkonsolidasikan seluruh kekuatan dan peluang yang ada, langkah nyata untuk melaksanakan semua tahapan ”menggiring” seluruh inputs pembangunan ke lokasi prioritas, koreksi kekurangan sebelumnya melalui evaluasi, melaksanakan Rencana Aksi 2012 dan menyiapkan Rencana Aksi 2013; d) Tahap Stabilisasi (2013), diharapkan kondisi sudah stabil, dimana pengelolaan perbatasan sudah sesuai dengan sistem koordinasi dan program-program yang dilaksanakan telah terfokus pada lokasi-lokasi prioritas di wilayah konsentrasi pengembangan secara terpadu dan perbagai rintisan perubahan sudah mulai nampak kemajuan; e) Tahap Akselerasi (2014), akan dilakukan langkah-langkah percepatan atas sektor-sektor unggulan dan yang paling dibutuhkan untuk mencapai kinerja maksimum Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. 11. Agenda Utama Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014: a) Penetapan dan penegasan batas wilayah negara; b) Peningkatan pertahanan, keamanan dan penegakan hukum; c) Pengembangan ekonomi kawasan; d) Pemenuhan kebutuhan sosial dasar; e) Penguatan kelembagaan. 12. Dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, untuk periode 2011-2014, wilayah penanganan difokuskan pada 12 provinsi, 38 kabupaten/kota, dan 111 kecamatan sebagai Lokasi Prioritas (Lokpri), terbagi dalam 3 kelompok, yaitu Lokpri I, Lokpri II, dan Lokpri III (baik di darat maupun di laut), dengan kriteria: a) Kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau terdapat exit/entry point (di darat). b) Kecamatan yang secara tradisional memiliki interaksi intensif dari sisi sosial, budaya, maupun ekonomi dengan penduduk negara tetangga di sebelahnya (ditandai dengan adanya exit/entry point melalui laut yang disepakati dengan negara tetangga). c) Kecamatan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). d) Kecamatan yang memiliki Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT). e) Pertimbangan khusus. BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

xix


13. Dalam rangka mengoptimalkan peran serta Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dengan pembangunan perbatasan negara, telah dan akan dilaksanakan program pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan wilayah perbatasan, melalui kerjasama dengan berbagai stakeholders, dan berbagai program lain yang lebih berorientasi ke wilayah perbatasan yang disusun secara komprehensif dan integral melalui Program Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbang Dutas), pada tahun 2012 dilaksanakankan: a) Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, Kecamatan Paloh (telah dilaksanakan pada tanggal 5 – 8 Januari 2012, alokasi anggaran dari BNPP, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 208.519.895 Milyar; b) Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Nunukan, Kecamatan Sebatik (Dilaksanakan pada tanggal 27 – 29 Mei 2012, alokasi anggaran dari BNPP, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 779.911.759 Milyar, c) Provinsi Papua, Kabupaten Keerom (akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2012); dan d) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Belu (akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2012). 14. Kesimpulan: a) Pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan yang selama ini masih secara parsial, dapat diintegrasikan penanganannya secara komprehensif, integral dan terukur oleh BNPP; b) Sekretariat tetap BNPP dapat berfungsi sebagai clearing house dalam memverifikasi, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran pembangunan perbatasan oleh berbagai pemangku kepentingan (stakeholders); c) Grand Design, Rencana Induk dan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan menjadi acuan BNPP, Kementerian/Lembaga terkait, dan BPP di daerah dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; d) Melalui ketiga dokumen Pengelolaan Perbatasan Negara (Grand Design, Rencana Induk, dan Rencana Aksi) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Pembangunan Kawasan Perbatasan secara bertahap dan terukur akan menjadikan wilayah perbatasan sebagai Halaman Depan Negara Republik Indonesia.

MENTERI DALAM NEGERI SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

ttd GAMAWAN FAUZI


xx


KEYNOTE SPEECH MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, Sesuai dengan undangan yang disampaikan Panitia, maka berikut akan disampaikan "keynote speech" yang berjudul "Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal".

I. PENDAHULUAN Pembangunan nasional yang dilakukan lebih dari 66 tahun sejak Indonesia merdeka telah menghasilkan kemajuan di berbagai bidang. Namun demikian disadari sampai saat ini masih menyisakan permasalahan kesenjangan wilayah. Pemerintah memiliki komitmen untuk terus menangani permasalahan kesenjangan ini, diantaranya dilakukan Pengertian dari melalui penetapan ”Daerah Tertinggal, Terdepan, Daerah Tertinggal Terluar, dan Pasca Konflik" sebagai Prioritas Nasional X yaitu daerah dalam RPJM Nasional 2010-2014”. Pengertian dari kabupaten yang Daerah Tertinggal yaitu daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang masyarakat serta dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Daerah wilayahnya relatif tertinggal ditetapkan berdasarkan 6 (enam) kriteria kurang berkembang utama, yaitu: 1). Ekonomi, 2). Sumber Daya Manusia, dibandingkan daerah 3). Infrastruktur, 4). Kapasitas Kelembagaan, 5). lain dalam skala Aksesibilitas, dan 6). Karakteristik Daerah. Berdasarkan kriteria tersebut dalam RPJM Nasional 2010-2014 telah ditetapkan 183 kabupaten yang dikatagorikan sebagai daerah tertinggal yang tersebar di seluruh Indonesia. Di wilayah Sumatera ada 46 kabupaten (25%), Jawa dan Bali ada 9 kabupaten (5%), Kalimantan ada 16 kabupaten (9%), Sulawesi ada 34 kabupaten (19%), Nusa Tenggara ada 28 kabupaten (15%), Maluku 15 kabupaten (8%), dan Papua ada 35 kabupaten (19%).

nasional.

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB II) diantaranya memiliki tugas pokok dan fungsi: 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan 2) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan daerah tertinggal. Target yang hendak dicapai pada Tahun 2014 dari pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal, seperti tertuang dalam RPJM Nasional 2010-2014, yaitu: 1) Mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1%; 2) Menurunkan penduduk miskin menjadi 14,2%; 3) Meningkatkan IPM menjadi 72,2%; dan 4) Terentaskannya daerah tertinggal sedikitnya 50 Kabupaten.


xxi


II. PERMASALAHAN UMUM DAERAH TERTINGGAL Kesenjangan antar wilayah yang terjadi saat ini diantaranya ditunjukkan oleh masih tingginya disparitas kualitas sumber daya manusia antar wilayah, perbedaan kemampuan perekonomian antar daerah, serta belum meratanya ketersediaan infrastruktur antar wilayah. Daerah-daerah yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal memiliki pencapaian pembangunan yang rendah, serta indeks kemajuan pembangunan ekonomi dan sumberdaya manusia di bawah rata-rata indeks nasional. Permasalahan umum daerah tertinggal diantaranya: 1.

2.

yang

khususnya pada aspek kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian pembangunan; 5.

Aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah masih rendah, khususnya terhadap sentra-sentra produksi dan pemasaran karena belum didukung oleh sarana dan prasarana angkutan barang dan penumpang yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tertinggal;

6.

Sarana dan prasarana pendukung ekonomi lainnya masih terbatas, yang meliputi energi listrik, telekomunikasi, irigasi dan air bersih.

dimiliki

Pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah tertinggal masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh: (1) rendahnya kemampuan permodalan, penguasaan teknologi, informasi pasar dan investasi dalam pengembangan produk unggulan daerah, dan (2) rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lokal; Kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal masih rendah. Hal ini tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja, rendahnya derajat kesehatan masyarakat, dan tingginya tingkat kemiskinan;

3.

Koordinasi antarpelaku pembangunan di daerah tertinggal masih lemah, karena belum dimanfaatkannnya kerjasama antar daerah tertinggal pada aspek perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan;

4.

Kebijakan tertinggal

afirmatif kepada daerah yang belum optimal,

Mengingat kompleksnya permasalahan yang dialami daerah tertinggal, maka dalam penanganannya harus bersifat lintas bidang. Dalam hal ini percepatan pembangunan tertinggal perlu didukung peran aktif dan kerjasama yang terpadu dari seluruh sektor terkait.

III.ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL A. Arah Kebijakan Dengan memperhatikan sasaran pembangunan daerah tertinggal, arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal adalah untuk melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas sumberdaya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengatasi ketertinggalan


xxii


pembangunannya dari daerah lain yang sudah relatif lebih maju. Upaya pengentasan Daerah tertinggal dapat diatasi dengan upaya: 1.

Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,6 persen pada tahun 2010 menjadi 7,1 persen pada tahun 2014;

2.

Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal pada tahun 2010 dari sebesar 18,8 persen menjadi 14,2 persen pada tahun 2014; dan

3.

Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2010 sebesar 67,7 menjadi 72,2 pada tahun 2014.

B. Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Arah kebijakan ini selanjutnya ditempuh melalui strategi pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik ketertinggalan suatu daerah. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui strategi sebagai berikut: 1. 2.

3.

4. 5.

Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal; Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya lokal di daerah tertinggal; Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal; Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal; Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan.

Strategi pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dengan menekankan pada pengembangan daerah pusat pertumbuhan, pusat produksi, serta meningkatkan pertumbuhan usaha mikro kecil menengah dan koperasi. Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lokal di daerah tertinggal, dibutuhkan dukungan penguatan sentra produksi/klaster usaha skala mikro dan kecil; dan pengembangan kawasan transmigrasi yang berada di daerah tertinggal, baik dari segi kualitas sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana kawasan transmigrasi. Upaya lain yang juga diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan lokal, melalui dukungan pengembangan dan pendayagunaan. Strategi penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya lokal di daerah tertinggal diperlukan untuk meningkatkan perekonomian daerah tertinggal. Hal ini dilakukan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kelembagaan sosial masyarakat dan lembaga perekonomian lokal di daerah tertinggal. Di samping itu, penguatan kelembagaan perlu didukung dengan kerjasama antar lembaga, sehingga terjadi sinergi peran yang baik dan terpadu dalam rangka mengoptimalkan pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal. Strategi peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal perlu didukung melalui peningkatan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan khusus juga dibutuhkan untuk daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil terdepan (terluar) melalui pelayanan medik spesialis di RS bergerak, pemberian insentif khusus terhadap tenaga kesehatan yang didayagunakan di daerah


xxiv


tertinggal dan pulau kecil terdepan (terluar), serta pemberian Jamkesmas. Strategi peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal berorientasi pada upaya mengatasi permasalahan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja di daerah tertinggal. Peningkatan pelayanan pendidikan ini tidak hanya difokuskan pada pendidikan dasar, menengah dan kejuruan, tetapi terutama pada pendidikan luar sekolah berupa pendidikan keterampilan hidup (life-skill) melalui lembaga kursus dan pelatihan lainnya yang berorientasi untuk meningkatkan kemampuan ketrampilan ekonomi produktif. Untuk mendukung pemerataan tenaga pendidik, diperlukan

keberpihakan kepada daerah tertinggal melalui adanya pemberian insentif khusus terhadap tenaga pendidik yang berada di daerah tertinggal, serta adanya peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik di daerah tertinggal. Strategi peningkatan sarana dan prasarana di daerah tertinggal ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kondisi perekonomian masyarakat. Dukungan terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan diantaranya melalui pembangunan pasar tradisional, pembangunan jalan dan jembatan, transportasi keperintisan, permukiman, serta pembangunan sarana dan prasarana informatika di daerah tertinggal.

IV. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INFORMATIKA Pembangunan sarana dan prasarana informatika di daerah tertinggal dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kondisi perekonomian masyarakat. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana informatika ini dapat dipenuhi melalui peran serta dan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Daerah. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) sendiri telah memberikan Bantuan Sosial kepada beberapa Daerah Tertinggal yang bersifat insentif, dalam bentuk: Warung Informasi Masyarakat (WIM), Information Communication Technology (ICT), Handy Talky (HT), dan Radio Komunikasi Tenaga Surya (RKT). Apa yang diberikan KPDT kepada Daerah Tertinggal berupa Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Informatika tersebut tentunya sangat jauh dari kebutuhan Daerah Tertinggal. Sehubungan dengan hal tersebut dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sangat diperlukan. Dan tentu dalam pelaksanaannya dibutuhkan pula inisiatif dari Daerah. Dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan juga mendukung 2 (dua) kegiatan prioritas KPDT, yaitu: Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten (PRUKAB) dan Bedah Desa.

V. PENUTUP Demikian gambaran tentang daerah tertinggal serta kebijakan dan strategi pembangunan yang perlu dilakukan. Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL ttd

Ir. H. A. HELMY FAISHAL ZAINI BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

xxv


KEYNOTE SPEECH WAKIL MENTERI PERDAGANGAN Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Yang saya hormati Menteri Komunikasi dan Informatika, Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Yang saya hormati Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Yang saya hormati Menteri Pertanian, Yang saya hormati Kepala Unit Percepatan Pembangunan untuk Papua dan Papua Barat (UP4B), Yang saya hormati Rektor Universitas Airlangga, Yang saya hormati seluruh peserta Rakornas Bidang Komunikasi dan Informatika, serta Hadirin dan para Undangan yang kami cintai. Hadirin sekalian yang saya hormati, Mengawali sambutan saya pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan ridho-Nya, kita dapat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2012 yang mengambil tema ”Tumbuh Melalui Konektivitas”.

I.

Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui, globalisasi yang terjadi merupakan dampak dari perkembangan teknologi d ibeberapa bidang termasuk teknologi komunikasi dan informatika. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat sekat ruang dan waktu antar wilayah bahkan antar negara menjadi hampir tidak ada. Ketergantungan satu negara dengan negara lain menjadi satu hal yang tidak dapat dihindarkan termasuk ketergantungan terhadap pasar dan pusat produksi, pembiayaan, tenaga kerja hingga ketergantungan terhadap data dan informasi.

Jika melihat pada konstelasi posisi Indonesia di peta dunia, Indonesia berada di kawasan yang strategis Asia Pasifik yang menjadi pusat konsentrasi pasar global. Berdasarkan laporan ADB tahun 2011, diprediksi bahwa tahun 2050 merupakan abad Asia. Signal pergerakan perekonomian dunia dari Amerika dan Eropa ke Asia dapat terlihat dari tahun 2010 dimana Asia menguasai 20% lahan dunia dan 50% penduduk dunia, 27% PDB global serta 49 ekonomi (negara) yang memiliki ideologi yang beragam sehingga menjadi daya tarik baru bagi perekonomian global. Di tahun 2050 Asia diprediksi memiliki potensi peningkatan PDB menjadi 51% dari PDB Global yang dimotori oleh 7 negara yaitu Cina, India, Indonesia, Korea Selatan, Jepang,


xxvi


Malaysia dan Thailand. Pendapatan per kapita diperkirakan mencapai rata-rata US$ 39.000 dengan sekitar 3 Miliar jiwa akan memiliki pendapatan setingkat penduduk Eropa saat ini. Meninjau ke dalam negeri, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan sumber daya alam yang melimpah dengan jumlah penduduk yang mencapai 240 juta jiwa diprediksi akan menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia di masa mendatang. Berdasarkan estimasi Bank Dunia tahun 2009 Indonesia berada di peringkat 16 dengan PDB mencapai US$ 967 Milyar dan estimasi PwC menunjukkan Indonesia akan berada di peringkat 8 dunia dengan PDB mencapai US$ 6.205 Milyar. Saat ini, dimana perekonomian dunia tengah dilanda kelesuan sejak krisis menimpa Amerika dan Eropa, Indonesia justru mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif di level 5%-6% yang mengantarkan Indonesia dalam kelompok Negara middle income dengan pendapatan per kapita mencapai US$ 3 Ribu. Dengan demikian Indonesia merupakan penyedia pasokan sumber daya bagi dunia (sebagai ”supply side”) dan sekaligus menjadi pasar bagi produk-produk dunia (sebagai ”demand side”). Namun disisi lain, kita menyadari bahwa pembangunan ekonomi yang terjadi sekarang belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah nusantara. Dengan bentuk kepulauan dengan jumlah pulau mencapai 17.000 pulau yang membentang dari bujur timur sampai barat mencapai 6.400 km dan dari lintang utara ke selatan sejauh 1.900 km, merupakan tantangan tersendiri dan unik untuk dapat menghubungkan keseluruhan wilayah termasuk penduduk Indonesia. Sementara tantangan lainnya adalah adanya integrasi ekonomi dan kesepakatan internasional baik yang bersifat bilateral (Kerjasama Ekonomi Indonesia-Jepang), dan regional (ASEAN

Economic Community, China-ASEAN FTA) dan multilateral.

II.

Bagaimana Indonesia Menyikapi dan Menjawab Tantangan dan Peluang di Masa Depan?

Beranjak dari kondisi diatas, Pemerintah berupaya untuk memaksimalkan potensi dan peluang yang ada sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 serta Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Sislognas dan MP3EI sangat terkait erat, saling mendukung dan saling melengkapi. MP3EI dengan 3 pilar utama yakni Pengembangan Wilayah melalui Koridor Ekonomi (yaitu Kawasan di wilayah Indonesia yang menjadi sasaran penerapan kebijakan dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung inisiatif pembangunan berbasis komoditas; sebagai lokomotif ekonomi dan bersama-sama dengan kawasan di sekitarnya tumbuh secara berkelanjutan); Konektivitas (yaitu Keterhubungan pusatpusat kegiatan ekonomi antar koridor, wilayah, pulau, kota, desa, orang, serta pusat-pusat produksi domestik ke pasar nasional dan internasional melalui penyediaan infrastruktur logistik secara efektif dan efisien) dan Ilmu Pengetahuan & Teknologi (Penguasaan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi; Penyediaan sistem layanan E-Logistics terintegrasi yang aman, akurat dan handal melayani transaksi logistik perdagangan & industri nasional dan internasional, yang


xxvii


terkoneksi dengan jejaring logistik domestik, ASEAN dan Global). Di sisi lain, Sislognas merupakan ”enabler” bagi operasionalisasi programprogram pembangunan dalam MP3EI. Sistem Logistik Nasional (state logistics) lebih menekankan pada pengelolaan, koordinasi dan kolaborasi komponen penyusun sistem logistik yang meliputi komoditas, SDM, Pelaku &

Penyedia Jasa Logistik, Infrastruktur & Teknologi, dan Regulasi & Kebijakan dalam rangka menata dan mengelola pergerakan barang/komoditas dari wilayah penghasil ke wilayah konsumen, yang meliputi antar koridor ekonomi, pulau, kota, dan desa, serta tujuan ekspor secara efektif dan efisien dalam rangka untuk membangun daya saing produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

III. Peran Logistik (khususnya Teknologi Informasi dan Komunikasi/TIK) dalam Pengembangan Ekonomi Nasional di Era Broadband (Broadband Economy) Logistik 1 sangat berperan dalam pengembangan ekonomi nasional. Dengan adanya sistem logistik nasional maka konektivitas lokal mulai dari Desa, Kota dan antar Pulau (locally integrated) dapat terwujud. Dengan adanya Salah satu penggerak penetapan pelabuhan Hub internasional Indonesia pada Sislognas adalah cetak biru pengembangan sistem logistik nasional Teknologi Informasi dan diharapkan dapat memfasilitasi konektivitas barang-barang Komunikasi (TIK). Hal ini unggulan ekspor Indonesia ke pasar global. Salah satu dikarenakan dalam penggerak Sislognas adalah Teknologi Informasi dan Sislognas, selain aliran Komunikasi (TIK). Hal ini dikarenakan dalam sislognas, barang dan jasa, aliran selain aliran barang dan jasa, aliran data dan informasi data dan informasi merupakan unsur yang penting dan tidak dapat dipisahkan. merupakan unsur yang Sebagai contoh, pembangunan pusat distribusi sebagai penting dan tidak dapat sarana pemenuhan ketersediaan pasokan komoditas akan menjadi lebih berperan jika keberadaannya dilengkapi dipisahkan. dengan sistem TIK yang saling terhubung/terkoneksi satu sama lain. Diperlukan jaringan broadband yang handal untuk mendukung konektivitas nasional antar Pusat Distribusi Aliran data dan informasi yang terkait dengan kondisi persediaan dan permintaan di setiap Pusat Distribusi akan dapat dijadikan dasar kebijakan pemerintah guna menjamin ketersediaan pasokan dan menjaga kestabilitan harga sehingga terjadi pengurangan disparitas harga antar wilayah.

1

Dalam mikro level dinyatakan bagian dari rantai pasok yang menangani arus barang, arus informasi dan arus uang melalui proses pengadaan, penyimpanan, transportasi, distribusi, dan pelayanan penghantaran sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen, secara aman, efektif dan efisien, mulai dari titik penerimaan sampai dengan titik tujuan penyerahan.


xxviii


Jaringan TIK yang handal juga menjadi kunci dalam kelancaran arus produk-produk unggulan ekspor Indonesia ke pasar global dan bahan baku dan bahan pendukung impor bagi produksi dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan sistem informasi yang memberikan kemudahan dalam penyampaian data dan informasi yang mengikuti perdagangan internasional yaitu Indonesia National Single Window (INSW). INSW adalah suatu sistem layanan publik yang terintegrasi untuk penanganan lalu lintas barang ekspor & impor dalam rangka meningkatkan daya saing nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara sinkron serta terintegrasi dengan seluruh sistem yang terkait penanganan lalu lintas barang ekspor & impor. Dengan demikian tujuan utama INSW adalah mempercepat penyelesaian proses ekspor-impor melalui peningkatan efektifitas dan kinerja lalu lintas barang ekspor-impor; meminimalisasi waktu dan biaya yang diperlukan dalam penanganan lalu lintas barang ekspor-impor, terutama terkait dengan proses customs release and clearance of cargoes; meningkatkan validitas dan akurasi data yang terkait dengan kegiatan ekspor dan impor; serta meningkatkan daya saing nasional dan mendorong masuknya investasi. Mengingat salah satu komponen dalam INSW 2 adalah Trade (terkait dengan perijinan, kebijakan dan informasi perdagangan) maka Kementerian Perdagangan mengembangkan sistem TIK yaitu INATRADE. Melalui INATRADE pengajuan perijinan dapat dilakukan secara on-line dan manual oleh para pelaku usaha dimana seluruh proses penerbitan perijinan dilakukan secara elektronis. INATRADE diresmikan pada tanggal 10 Agustus 2010 dan terdiri atas 3 jenis layanan yaitu :Layanan Perijinan Perdagangan Luar Negeri; Layanan Perijinan Perdagangan Dalam Negeri; dan Layanan Perijinan Bappebti. INATRADE memiliki sasaran berupa pengembangan sistem pemroses perijinan dalam rangka: memudahkan aktivitas petugas terkait di Kemendag; memudahkan manajemen pengolahan data; serta memudahkan pertukaran data antar instansi; serta penyediaan sistem pengajuan perijinan secara on-line sesuai tuntutan masyarakat usaha/internasional. Di masa mendatang, untuk menyokong terciptanya sistem logistik nasional yang terintegrasi dan berdaya saing yang tinggi, perlu membangun dan mengembangkan E-Logistics System3 yang berfungsi menghubungkan seluruh pemangku kepentingan di sektor perdagangan dan logistik nasional, yang meliputi para pelaku logistik, para penyedia jasa logistik, dan institusi pemerintah yang terkait yang menyediakan pelayanan perijinan (permit/license dan persetujuan (approval). Selain itu sistem tersebut dapat juga memfasilitasi konektivitas pemangku kepentingan logistik nasional dengan jaringan regional ASEAN dan jaringan logistik global. E-Logistik Nasional akan membentuk sebuah ekosistem perdagangan & logistik nasional, yang terdiri dari sub-ekosistem pemerintahan dan subekosistem pelaku usaha, dan memfasilitasi interkoneksi antar kedua sub-ekosistem tersebut. Impian terbesar untuk penyediaan Indonesian Single Business Gateway yang menggabungkan sistem informasi di bidang investasi (SPIPISE), bidang pengadaan barang (e-procurement), bidang logistik (e-

2

Komponen lainnya adalah Customs (menyangkut export import declaration, in/outward cargo manifest dan import/export approval) serta Port (Sea/air port permits, goods and shipping handling, loading/unload goods, in/out goods). 3

Tiga penggerak utama e-logistic adalah trade, broadband dan logistic itu sendiri. Diharapkan business patern dalam penyampaian transaksi dan informasi terkait dengan logistik yang ada sekarang yang bersifat point to multipoint dapat dikembangkan menjadi a single point to connect.


xxix


inalogistic4), serta INSW. Dengan mimpi besar ini, diharapkan prediksi bahwa Indonesia akan menjadi raksasa ekonomi dunia pada tahun 2050 dapat tercapai dan dengan kerjasama seluruh pemangku kepentingan secara menyeluruh dan intensif dapat mempercepat terwujudnya prediksi tersebut. Akhirnya, kami mengharapkan kesepakatan bersama antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui konektivitas TIK dapat berjalan sepenuhnya, dan dapat memberikan manfaat yang besar tidak hanya bagi kalangan tertentu namun bagi keseluruhan kemajuan Bangsa Indonesia khususnya di era broadband ini. Kami juga mengucapkan selamat atas terselenggaranya RAKORNAS Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2012 ini. Semoga melalui forum ini terwujud sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan langkah dalam menumbuhkan konektivitas khususnya di bidang komunikasi dan informatika. Terima kasih, Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh. WAKIL MENTERI PERDAGANGAN ttd BAYU KRISNAMURTHI

4

E-inalogistic merupakan pembangunan data/komponen untuk sistem informasi dan perizinan terkait dengan produksi dalam negeri, koridor ekonomi, KEK, FTZ, pusat distribusi, pasar, gudang, depo, freight forwarder, ruang muat kapal, dll).


xxx


KEYNOTE SPEECH KEPALA UP4B Yang saya hormati, Menteri Komunikasi dan Informasi, Bapak Tifatul Sembiring Menteri Perdagangan, Bapak Gita Wirjawan Menteri Dalam Negeri, Bapak Gamawan Fauzi, SH Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Helmy Faishal Zaini Menteri Pertanian, Bapak H. Suswono MMA. Pertama tama saya juga ingin mengajak kita semua untuk mensyukuri atas berkat dan karunia Tuhan yang melimpah kepada kita hari ini, karena kita dapat mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2012 Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sekaligus juga penandatanganan MoU Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Melalui Konektivitas Teknologi Informasi dan Komunkasi. Selaku Kepala UP4B tentu saya sangat berharap banyak dari acara ini untuk mendorong dan memastikan bahwa percepatan pembangunan sebagaimana diamanatkan pada Perpres Nomor 65 tahun 2011 akan dapat diwujudkan. Kepada saya pada hari ini diminta untuk menyampaikan “Peran TIK dalam Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat”. Atas topik ini perkenankan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sdr. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia karena melalui topik ini saya dapat menginformasikan P4B yang telah menjadi kebijakan Pemerintah sekaligus menyampaikan pemikiran dukungan konektivitas TIK dalam upaya P4B yang sangat kita butuhkan.

Kita memahami sepenuhnya bahwa kemajuan di bidang TIK yang sangat pesat dewasa ini telah mendorong berbagai perubahan yang sangat pesat pula di tanah air di seluruh aspek kehidupan baik dalam lingkup ke pemerintahan, kemasyarakatan maupun lingkup privat. Perkembangan sedemikian ini tentu sangat menggembirakan karena kita dapat mengakses hampir semua informasi secara real time. Dalam konteks transparansi dan akuntabilitas pun TIK memungkinkan masyarakat dapat mengakses berbagai informasi kepemerintahan. Maka keterbukaan informasi publik yang telah diamanatkan oleh UU Nomor 14 tahun 2008 merupakan keniscayaan dan mewajibkan seluruh K/L untuk membuka akses informasi kepada publik seluas luasnya. Dengan kemajuan TIK yang seperti ini, pertanyaan penting yang patut dikemukakan adalah “apakah masyarakat Papua dan Papua Barat khususnya yang tinggal di wilayah-wilayah terisolir telah menikmati keadaan semacam ini?” Secara khusus, Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B) dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Provinsi Papua Barat, yang secara definitif merupakan kebijakan dan


xxxi


program Pemerintah yang dilaksanakan secara sistematik, terencana, terukur, dan sinergis dengan berbagai upaya yang dilakukan seluruh komponen masyarakat Indonesia untuk mempercepat perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kesejahteraan dalam pengertian ini harus selalu dimaknai sebagai kesejahteraan dalam arti luas, yang mencakup baik aspek fisik maupun aspek non fisik yang penghujungnya adalah kemartabatan masyarakat Papua dan Provinsi Papua Barat. Memahami makna hakiki P4B ini serta kondisi objektif Provinsi Papua dan Papua Barat baik dalam konteks geografi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tersedia, disharmoni sosial yang terjadi maupun berbagai ketertinggalan yang terjadi, tentu tidaklah mudah melaksanakan tugas-tugas percepatan pembangunan diwilayah ini, apalagi kalau tidak mampu melakukan berbagai inovasi dengan kondisi objektif yang ada. Menghadapi kondisi semacam ini tentu diperlukan upaya-upaya yang tidak mengenal kata capai dan bosan, upaya-upaya yang inovatif dan serta selalu berfikir dengan optimisme yang tinggi. Dalam kaitan ini maka konektivitas TIK akan berperan sebagai dukungan sarana dan alat untuk mengkomunikasikan dan menginformasikan seluruh kepentingan P4B. Apabila kita mencoba melihat negara tetangga seperti Australia, adalah fakta bahwa di Australia telah berhasil menangani permasalahan pelayanan medis yang jauh dari pusat pusat kesehatan dengan konsep Flying Doctor. Pertanyaannya tepatkah konsep ini diterapkan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan segala persoalan yang mengiringinya. Dengan kondisi yang sedemikian, mengapa tidak mendorong percepatan pelayanan kesehatan dengan mengembangkan “E-Doctor” di Papua

dan Papua Barat. Demikian juga dengan konsep percepatan pendidikan di wilayahwilayah terisolir yang menjadi prioritas P4B, konektivitas TIK akan sangat memberikan dukungan terhadap upaya meningkatkan pelayanan pendidikan pada wilayah wilayah terisolir yang juga memiliki persoalan tenaga kependidikan akibat kebijakan pemerintah daerah setempat yang kurang berpihak terhadap kemajuan dan percepatan pelayanan pendidikan. Belum lagi dukungan penting bagi pengendalian dan evaluasi dihadapkan pada kesulitan kondisi geografis dan luasnya wilayah serta sektor sektor lainnya yang menjadi prioritas P4B. UP4B telah menetapkan 11 program prioritas yang ingin didorong dan dipastikan dapat dicapai sampai akhir tahun 2014 sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan sebagai berikut : Dalam tata kelola pemerintahan di daerah, mendorong dan memastikan capacity building aparat Pemda dan good governance dapat dijalankan; Di bidang Politik, mendorong dan memastikan PP, Perdasus dan Perdasi sebagai jabaran dan instrument UU No. 21 tahun 2001 dapat diwujudkan, komunikasi konstruktif dengan masyarakat untuk memecahkan permasalahan-permasalahan Papua dapat menghasilkan kesepakatan dan cara-cara membangun Papua dan Papua Barat; Dalam rangka pemihakan, mendorong dan memastikan pembentukan berbagai regulasi daerah yang memihak serta pendidikan dan pelatihan kepada OAP yang menunjang affirmative action diseluruh sektor agar dapat dijalankan; Dalam bidang hukum dan HAM, mendorong dan memastikan penegakan hukum dan penghormatan terhadap HAM dapat dilaksanakan; Dalam membuka keterisolasian wilayah pegunungan dan daerah terisolir, mendorong dan memastikan bahwa program pembangunan infrastruktur dasar


xxxii


dapat dilaksanakan dan dituntaskan; Dalam bidang kesehatan, mendorong dan memastikan program Pos Kesehatan Pembantu di tiap Kampung, Puskesmas Distrik dan Rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota dan Provinsi dapat diwujudkan serta dapat berfungsi menjadi sentra pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat; Dalam bidang pendidikan, mendorong dan memastikan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar 9 tahun di tiap kampung, pendidikan menengah kejuruan dapat diwujudkan; Dalam bidang ekonomi, mendorong dan memastikan program peningkatan kapasitas ekonomi usaha kecil mama-mama, penyediaan pasar tradisional di seluruh Kabupaten/Kota, pemihakan kepada pengusaha OAP dapat berjalan; Dalam bidang pengawasan lingkungan, mendorong dan menjamin bahwa penambangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; Dalam bidang sosial budaya, mendorong dan memastikan implementasi hak-hak ulayat dan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat di Papua dan Papua Barat serta relasi sosial dalam

masyarakat berkembang harmoni; Dalam bidang keamanan, mendorong dan memastikan bahwa kekerasan tidak boleh berlanjut, hukum ditegakkan tanpa melampaui batas batas kepatutan serta pegelolaan keamanan berjalan sesuai dengan peraturan perundangan. Dengan 11 program prioritas yang ingin di jalankan, maka terlihat jelas kebutuhan dukungan konektivitas TIK untuk menopang seluruh program percepatan pembangunan yang ingin dilaksanakan. Kita semua tentu berharap agar P4B dapat dilaksanakan dengan segala permasalahan yang dihadapi. Memahami pentingnya dukungan konektivitas TIK ini, saya selaku Kepala UP4B ingin mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya dan apresiasi kepada Menteri Kominfo yang telah berprakarsa memformalkan dukungan konektivitas TIK untuk P4B dalam bentuk MoU. Saya merasakan langkah ini sebagai komitmen yang kuat dari Kemenkominfo untuk mendukung P4B yang telah ditetapkan menjadi kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.

Semoga Tuhan yang maha Kuasa akan senantiasa melindungi serta memberikan berkat bagi kita dan keberhasilan P4B. Masyarakat Papua dan Papua dan Papua Barat sangat mendambakan kerja keras kita semua. Terima Kasih. KEPALA UP4B ttd BAMBANG DARMONO


xxxiii

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 xxxiv

DAFTAR ISI Kata Pengantar..............................................................................................................................................ii Sambutan Menteri Kemkominfo....................................................................................................................iv Executive Summary......................................................................................................................................ix Keynote Speech Menteri Pertanian.............................................................................................................xv Keynote Speech Menteri Dalam Negeri (selaku Kepala BNPP)................................................................xvii Keynote Speech Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.......................................................................xxi Keynote Speech Wakil Menteri Perdagangan...........................................................................................xxvi Keynote Speech Kepala UP4B.................................................................................................................xxxi Daftar Isi..................................................................................................................................................xxxiv BAB 1 PENDAHULUAN................................................................................................................................1 A. LATAR BELAKANG.................................................................................................................1 B. TUJUAN & SASARAN.............................................................................................................2 1. Tujuan...............................................................................................................................2 2. Sasaran............................................................................................................................2 C. TEMA.......................................................................................................................................3 D. WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN.....................................................................................3 E. PENYELENGGARA................................................................................................................3 F. PESERTA................................................................................................................................3 G. BIAYA......................................................................................................................................4 BAB 2 PELAKSANAAN RAKORNAS............................................................................................................5 A. FOKUS BAHASAN..................................................................................................................5 1. Pendekatan Practical........................................................................................................5 2. Pendekatan Kebijakan......................................................................................................5 B. RANGKAIAN ACARA..............................................................................................................5 1. Pembukaan.......................................................................................................................5 2. Pleno.................................................................................................................................6 3. Pemberian Penghargaan Peringkat e-Government Indonesia (PeGI)..............................7 4. Diskusi Panel....................................................................................................................7 C. RISALAH DISKUSI PANEL.....................................................................................................8 1. Panel I...............................................................................................................................8 2. Panel II..............................................................................................................................9 BAB 3 EVALUASI RAKORNAS 2012..........................................................................................................13 A. Evaluasi Terkait Acara Rakornas Kominfo Tahun 2012........................................................13 B. Evaluasi Terkait Persiapan Dan Administrasi Rakornas Kominfo Tahun 2012.....................13 C. Evaluasi Terkait Perlengkapan Rakornas Kominfo Tahun 2012...........................................13 D. Evaluasi Terkait Publikasi Dan Dokumentasi Rakornas Kominfo Tahun 2012.....................14 E. Evaluasi Terkait Pameran Rakornas Kominfo Tahun 2012...................................................14 F. Evaluasi Terkait Pameran Rakornas Kominfo Tahun 2012...................................................14 NASKAH MOU A. MoU Kementerian Kominfo & Universitas Airlangga.............................................................15 B. MoU Kementerian Kominfo & Kementerian Pertanian..........................................................20 BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

R A K O R N A S K O M I N F O | TAHUN 2012 xxxv

C. D. E. F. G.

MoU Kementerian Kominfo & Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)....................24 MoU Kementerian Kominfo & Kementerian Perdagangan....................................................27 MoU Kementerian Kominfo & Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT)........30 MoU Kementerian Kominfo & Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B).............................................................................................................33 MoU Kementerian Kominfo & Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).............36

BAHAN PAPARANError! Bookmark not defined. A. Bahan Paparan Walikota Surabaya: ”Surabaya Cyber City”.................................................41 B. Bahan Paparan Bupati Kupang: ”Outlook Pemanfaatan dan Pengembangan TIK di Daerah Khusus Kabupaten Kupang Provinsi NTT”...........................................................................61 C. Bahan Paparan Direktur Utama PT. Telkom: ”Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Konektivitas Broadband”.......................................................................................................66 D. Bahan Paparan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, BAPPENAS: ”Signifikansi Peningkatan Konektivitas Nasional dalam Menunjang MP3EI”............................................70 E. Bahan Paparan Kepala Divisi Kerjasama Internasional, Selretariat KP3EI: ”Perencanaan Pembangunan Konektivitas Infrastruktur Nasional dalam MP3EI: Locally Integrated, Globally Connected”.............................................................................................................78 F. Bahan Paparan Wakil Ketua Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DeTIKNas): ”Broadband Economy: Triggering Factor for Growth”.......................95 DOKUMENTASI KEGIATAN RAKORNAS BIDANG KOMINFO TAHUN 2012



BAB 1 PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

D

alam rangka pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2012 sebagaimana telah ditetapkan di dalam Peratuan Pemerintah Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika sebagai pembuat kebijakan, regulator, fasilitator, dan implementator untuk hal-hal tertentu (seperti program penyediaan kewajiban pelayanan universal telekomunikasi, penyiaran dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta peningkatan layanan informasi publik) yang diharapkan dapat menjadi pendukung percepatan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, pendapatan per kapita (per capita GDP) penduduk Indonesia ditargetkan akan mencapai sekitar 15.000 US Dollar, dengan total GDP antara 4 sampai 5 triliun US Dolar. Saat ini, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau lebih dikenal dengan MP3EI dibuat untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berimbang, berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui langkah percepatan tersebut, Indonesia akan dapat mendudukkan dirinya sebagai 10 (sepuluh) negara besar dunia pada tahun 2025,dan 6 (enam) negara besar pada tahun 2050. Untuk mencapai Visi Indonesia 2025, dirumuskan tiga strategi dasar, yaitu: (a). pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi; (b). penguatan konektivitas nasional; dan (c). penguatan kemampuan SDM dan Iptek Nasional. Penguatan konektivitas ditujukan untuk memperluas pembangunan ekonomi ke wilayah sekitarnya, khususnya ke wilayah tertinggal, terpencil serta wilayah perbatasan. Sehingga dapat dikatakan bahwa suksesnya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia sangat tergantung seberapa kuat derajat konektivitas ekonomi nasional dan internasional Indonesia. Dalam hal konektivitas, Pemerintah merupakan motor penggerak dalam menciptakan serta membangun infrastruktur dasar untuk mendukung integrasi perekonomian. Dalam mengembangkan sistem konektivitas dalam koridor ekonomi, efektivitas dan efisiensi serta keterhubungannya secara global merupakan hal utama yang harus dicapai. Untuk menciptakan hal tersebut, maka beberapa prinsip yang perlu diperhatikan antara lain adalah: (f). meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi; (g). menurunkan biaya logistik; (h). mengurangi ekonomi biaya tinggi; BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1


(i). mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah; dan (j). mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan itulah persoalan konektivitas nasional menjadi sangat relevan untuk dibahas dan didiskusikan bersama oleh seluruh stakeholder Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2012 dengan tema ”Tumbuh Melalui Konektivitas”.

B. TUJUAN & SASARAN 1.

Tujuan

Tujuan dari dilaksanakannya Rakornas Kominfo Tahun 2012 adalah untuk mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2012 untuk mewujudkan Konektivitas Nasional (National Connectivity) yang memberikan nilai tambah (value added) bagi masyarakat pada umumnya dan pengguna pada khususnya sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian menjadi lebih dinamis dan mampu mengakomodasi perkembangan kebutuhan masyarakat dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, Rakornas Kominfo Tahun 2012 diharapkan dapat menampung masukan dari stakeholder Kementerian Komunikasi dan Informatika yang akan mengevaluasi sekaligus menyempurnakan formulasi kebijakan, program/kegiatan, dan rencana aksi yang akan dirumuskan terkait dengan memperkuat konektivitas nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia.

2.

Sasaran c. Terciptanya penguatan konektivitas nasional sesuai dengan kerangka MP3EI yang tercipta melalui koordinasi Kementerian Kominfo dengan dinas-dinas di Daerah, Kementerian/Lembaga; serta Asosiasi, Komunitas, Akademisi, Media, Dunia Usaha, dan lain-lain. d. Terlaksananya koordinasi yang interaktif dan berkelanjutan antara Kementerian KOMINFO dan para pemangku kepentingan (stakeholders) ,instansi pemerintah pusat, serta pemerintah Daerah (melalui Dinas/Badan Infokom Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam mewujudkan Indonesia Tersambung 2012 yang masih dalam roadmap untuk mencapai Indonesia Maju dan Modern 2025.


2


C. TEMA Tema Rapat Koordinasi Tingkat Nasional (RAKORNAS) Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2012 adalah ”Tumbuh Melalui Konektivitas”.

D. WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN Rapat Koordinasi Tingkat Nasional (RAKORNAS) Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2012 diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2012, di Grand Sahid Hotel, Jakarta.

E. PENYELENGGARA Penyelenggara Rapat Koordinasi Tingkat Nasional (RAKORNAS) Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2012 adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika.

F. PESERTA Peserta Rakornas Kominfo Tahun 2012 seluruhnya berjumlah kurang lebih 491 orang yang terdiri dari Peserta Daerah yaitu Kepala Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan Kominfo, Dinas Perhubungan dari seluruh Indonesia; pegawai Kementerian KOMINFO yang terdiri dari Eselon I, Eselon II, dan Eselon III, Kementerian/Lembaga; dan Asosiasi, Komunitas, Akademisi, Media, Dunia Usaha, dan lain-lain.

Peserta Rakornas Kominfo Tahun 2012 Asosiasi, Komunitas, Akademisi, Media, Dunia Usaha, dll. 7%

Peserta Daerah

Kementerian/ Lembaga 15%

Internal Kominfo Peserta Daerah 47%

Internal Kominfo 33%

Kementerian/Lembaga

Asosiasi, Komunitas, Akademisi, Media, Dunia Usaha, dll.


3


PESERTA RAKORNAS KOMINFO TAHUN 2012 No.

Instansi/Jabatan

Jumlah

1.

Internal Kominfo a. Eselon I Kominfo 15 b. Eselon II Kominfo 40 c. Eselon III Kominfo 107 Peserta Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) Kementerian/Lembaga Asosiasi, Komunitas, Akademisi, Media, Dunia Usaha, dll.

162

2. 3. 4.

TOTAL

232 64 33 491

G. BIAYA Biaya penyelenggaraan Rakornas Kominfo Tahun 2012 dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2012, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


4


BAB 2 PELAKSANAAN RAKORNAS A. FOKUS BAHASAN 1. Pendekatan Practical Berdasarkan 2 (dua) contoh kasus, best practice dan ICT outlook (fail practice), diharapkan Rakornas Kominfo Tahun 2012 dapat memberikan gambaran riil mengenai praktek dan kendala pemanfaatan TIK di Indonesia yang berusaha diwujudkan sesuai dengan kerangka Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

2. Pendekatan Kebijakan Dalam mencapai visi 2045 yaitu Indonesia Maju dan Modern dibentuklah Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang merupakan tools untuk menunjang perencanaan pembangunan yang termuat dalam RPJMN dan RPJPN. Indonesia Maju dan Modern menargetkan Indonesia menjadi 8 besar negara di dunia dengan PDB sebesar 16,8 Triliun US Dollar. Kenyataannya, pada tahun 2011, Indonesia termasuk 16 besar negara dengan perekonomian terbesar di dunia dan masuk pada G20, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 820 Miliar US Dollar. Dalam kerangka MP3EI, penguatan konektivitas nasional menjadi salah satu dari 3 (tiga) strategi dasar untuk mencapai visi 2025. Hal ini merupakan core competence dari Kementerian Kominfo dan dalam Rakornas Kominfo Tahun 2012 disosialisasikan sejauh mana agenda penguatan konektivitas nasional telah terlaksana. Diharapkan seluruh stakeholder Kementerian Kominfo dapat aware terhadap rencana ini agar segala kebijakan, program/ kegiatan, dan rencana aksi yang dibuat di bidang komunikasi dan informatika oleh para stakeholder tersebut berjalan sinergis dan mengacu pada MP3EI.

B. RANGKAIAN ACARA 1. Pembukaan Acara Rakornas Kominfo Tahun 2012 dibuka dengan laporan mengenai penyelenggaraan Rakornas Kominfo Tahun 2012 yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo selaku Ketua Pelaksana Rakornas Kominfo Tahun 2012. Dilanjutkan kemudian dengan pemberian Keynote Speech oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dengan tema ”Tumbuh Melalui Konektivitas”. Kemudian acara dilanjutkan dengan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kominfo dengan beberapa Kementerian/Lembaga sebagai berikut:


5


NO. 1.

2.

3.

KEMENTERIAN/LEMBAGA Universitas Airlangga

NO. SURAT 345/MoU/M.KOMINFO/06/2012

Kementerian Pertanian

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

TENTANG Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan di Bidang Komunikasi dan Informatika


Pengembangan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi dan Informatika Sektor Pertanian


Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika dalam Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

4.

Kementerian Perdagangan


Pengembangan Sektor Perdagangan Melalui Konektivitas Teknologi Informasi dan Komunikasi

5.

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal


Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika di Daerah Tertinggal

6.

Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B)


Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Melalui Konektivitas Teknologi Informasi dan Komunikasi

7.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)


Pemanfaatan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Bidang Penanggulangan Bencana

2. Pleno Setelah penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) selesai, masing-masing Menteri/Kepala/Perwakilan dari instansi masing-masing memberikan keynote speech terkait dengan tema Rakornas Kominfo Tahun 2012 yang disinergikan dengan peran dari masing-masing instansi dalam pembangunan nasional sebagai berikut: NO.

NARASUMBER

KEYNOTE SPEECH

1.

Menteri Pertanian

”Pemberdayaan TIK di Sektor Pertanian”

2.

Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

”Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Republik Indonesia”

3.

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal

”Pemberdayaan Daerah Tertinggal Melalui Konektivitas TIK”


6


NO.

NARASUMBER

KEYNOTE SPEECH

4.

Menteri Perdagangan yang diwakili oleh Wakil Menteri Perdagangan

”Peran e-Logistik dalam Menunjang Broadband Economy”

5.

Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B)

”Peran TIK dalam Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat”

3. Pemberian Penghargaan Peringkat e-Government Indonesia (PeGI) Pada acara Rakornas Kominfo Tahun 2012 ini sekaligus sebagai ajang pemberian penghargaan Peringkat e-Government Indonesia (PeGI) terhadap pemerintah daerah yang telah berhasil menerapkan eGovernment di lingkungannya. Berikut adalah pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan penghargaan di Tahun 2012:

a. b. c. d. e. f.

Pemerintah Kota Surabaya Pemerintah Kota Malang Pemerintah Kabupaten Lamongan Pemerintah Kota Pekalongan Pemerintah Kota Medan Pemerintah Kota Surakarta

4. Diskusi Panel Acara Rakornas Kominfo Tahun 2012 ini dititikberatkan kepada permasalahan konektivitas, baik dari sisi pemanfaatan yang disajikan dalam bentuk Best Practice (Kota Surabaya dan Kabupaten Kupang), maupun dari sisi pemangku kepentingan (stakeholders) terkait, yang dalam hal ini diwakili oleh pihak pemerintah dan dunia usaha. Topik yang menjadi pembahasan dalam diskusi panel yaitu: NO.

NARASUMBER

TOPIK

1.

Walikota Surabaya

”Best Practice: Surabaya Cyber City”

2.

Bupati Kabupaten Kupang

”Outlook Pemanfaatan dan Pengembangan TIK di Daerah: Kasus Kabupaten Kupang”

3.

Direktur Utama PT. Telkom

”Indonesia Digital Network (idNet): Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Konektivitas Broadband”

4.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Bappenas

”Signifikansi Peningkatan Konektivitas Nasional dalam Menunjang MP3EI”

5.

Kepala Divisi Kerjasama Internasional, Sekretariat KP3EI

”Perencanaan Pembangunan Konektivitas Infrastruktur Nasional dalam MP3EI: Locally Integrated, Globally Connected”

6.

Wakil Ketua Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DetikNas)

”Broadband Economy: Triggering Factor for Growth”


7


C. RISALAH DISKUSI PANEL 1. Panel I Diskusi Panel I dimulai pada pukul 13.30 WIB sampai dengan pukul 15.06 WIB. Narasumber pada Diskusi Panel I ini adalah Walikota Surabaya, Bupati Kabupaten Kupang dan Direktur Utama PT. Telkom. Pembahasan utama dalam Diskusi Panel I ini adalah mengenai 2 (dua) contoh kasus, yaitu tentang Best Practice Surabaya Cyber City dan Outlook Pemanfaatan dan Pengembangan TIK di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Indonesia Digital Network (idNet): Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Konektivitas Broadband. Best Practice: Surabaya Cyber City – Walikota Surabaya Surabaya sebagai Cyber City diwujudkan melalui 3 (tiga) hal utama berikut bagi masyarakat Kota Surabaya: (1) Kemudahan akses komunikasi dan internet, (2) Kemudahan komunikasi lewat berbagai media, dan (3) Kemudahan mendapatkan layanan, informasi dan transaksi elektronik. Kemudahan akses komunikasi dan internet diwujudkan dengan dihubungkannya seluruh kantor pemerintahan dengan jaringan intranet dan internet melalui jaringan Fiber Optic (FO), Virtual Private Network (VPN) dan wireless. Fasilitas WiFi gratis juga disediakan di 73 akses point bekerja sama dengan PT. Telkom yang diletakkan di tempat umum seperti terminal, sentra Pedagang Kaki Lima (PKL), rumah sakit pemerintah, balai pemuda, sekolah-sekolah dan taman kota. Pemerintah Kota Surabaya juga menyediakan Broadband Learning Center di rumah-rumah susun yang ada di wilayah Kota Surabaya serta bantuan internet kepada RT/RW Se-Surabaya untuk mempermudah akses komunikasi dan internet. Kemudahan komunikasi lewat berbagai media difasilitasi melalui penyediaan Handy Talky (HT) kepada petugas Satpol PP, petugas Dinas Perhubungan, petugas kebersihan, petugas Satkom Surya, petugas Linmas, Satgas Pematusan dan petugas PMK. Media lain yang digunakan untuk mempermudah pelayanan keluhan masyarakat antara lain melalui SMS Gateway, telepon, Toll Free, SMS, fax, website, email, Facebook Fanpage dan Twitter. Sedangkan kemudahan untuk mendapatkan layanan, informasi dan transaksi elektronik, Pemerintah Kota Surabaya menerapkan e-Government dalam pengelolaan keuangan, pelayanan kepada masyarakat serta komunikasi kepada masyarakat. Pelaksanaan e-Government sudah sangat maju di hampir semua sektor pemerintahan. Outlook Pemanfaatan dan Pengembangan TIK di Daerah – Bupati Kab. Kupang Contoh kasus kedua adalah tentang Outlook Pemanfaatan dan Pengembangan TIK di Daerah, khususnya di Kabupaten Kupang Provinsi NTT. Arah pembangunan Kabupaten Kupang adalah ”Menjadi Salah Satu Kabupaten Unggul Tahun 2015 Dalam Pembangunan Komunitas Penduduk di Kawasan Timur Indonesia”. Jaringan komunikasi yang telah ada di Kabupaten Kupang antara lain Telepon Berdering (terpasang di 79 titik, berdering ± 5%); Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di 20 titik oleh PT. Lintas Arta (15 kecamatan); Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) ada 4 unit; Lembaga Penyiaran Publik-Radio Suara Kabupaten Kupang (LPP-RSKK) di Sillu; SSB di setiap kecamatan (tidak berfungsi secara optimal) dan 23 titik menara tower Telkomsel. Mulai April 2012, Pemerintah Daerah dan PT. Telkom membangun jaringan internet dengan menggunakan V-SAT untuk pengembangan on-line system untuk 5 unit kerja, namun baru Dinas PPKAD yang berfungsi. BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

8


Namun, jaringan komunikasi yang telah dimiliki tersebut masih terkendala masalah-masalah seperti listrik, kekuatan sinyal, tenaga operator, manajemen kerjasama, masalah budaya masyarakat, kondisi jalan, masalah ekonomi dan gangguan sinyal dari jaringan Timor Leste. Harapan Kabupaten Kupang adalah agar kedepannya masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan meng-upgrade bandwith minimal dari 2 MB ke 4 MB, pembangunan tower bersama minimal pada 12 titik wilayah puncak, tersedia minimal 5 Personal Computer (PC)/Laptop dan perangkat LCD pada setiap ibukota kecamatan untuk merangsang kebiasaan masyarakat berkomunikasi dengan menggunakan internet, tersedia perangkat komunikasi interface/teleconference pada setiap pusat kecamatan, tersedia listrik pada pusat kecamatan dan desa, pelatihan sumber daya manusia, perbaikan jalan penghubung kota kecamatan serta bantuan radio kepada masyarakat untuk merangsang kebiasaan mengakses berita. Indonesia Digital Network (idNet): Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Konektivitas Broadband – Direktur Utama PT. Telkom Broadband merupakan tantangan infrastruktur terbesar bagi generasi kita selain air, gas dan listrik. Karena terkait dengan peranannya sebagai salah satu pilar dalam digital economy. Pilar-pilar dari digital economy adalah infrastruktur TIK, solusi cerdas TIK, dan komunitas digital. Manfaat dari broadband berdampak terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan dan sosial, ketenagakerjaan, keamanan publik, dan perkembangan regional. Namun, tantangan yang dihadapi broadband pun cukup banyak, mulai dari masalah perencanaannya, kondisi dan respon pasar terhadap broadband, teknologi yang dimiliki saat ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Akselerasi dan dukungan PT. Telkom terhadap salah satu tujuan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2012 – 2015 adalah National Broadband Network di tahun 2014 dapat meng-cover 30% rumah tangga atau 19,7 juta homepass antara lain dengan membangun 15 juta broadband homepass dan 10 juta WiFi. Pendekatan yang dilakukan untuk MP3EI melalui idAccess (High Speed Broadband Access through Optical Fiber Network), id-Ring (IP-based and Optical Backbone Network) dan id-Con (Integrated Next Generation Network for Multi Services & Multi Screen). Perkembangan dari pembangunan Indonesia Digital Network adalah sebagai berikut: a. id-Access (1,5 jt  4,6 jt (2012) naik sekitar 30%) b. id-Ring (22 Node & 24.000 km optic network) c. id-Con (UC Bali Pilot Project)

2. Panel II Pada Diskusi Panel Sesi II yang dimulai pada pukul 15.37 – 17.11 WIB, yang menjadi narasumber adalah Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, BAPPENAS, yang membahas mengenai Signifikansi Peningkatan Konektivitas Nasional dalam Menunjang MP3EI; Kepala Divisi Kerjasama Internasional, Sekretariat KP3EI, dengan topik bahasan tentang Perencanaan Pembangunan Konektivitas Infrastruktur Nasional dalam MP3EI: Locally Integrated, Globally Connected; dan Wakil Ketua Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DetikNas) yang membawakan topik tentang Broadband Economy.


9


Signifikansi Peningkatan Konektivitas Nasional dalam Menunjang MP3EI – Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, BAPPENAS Konektivitas saat ini belum optimal sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan disparitas pembangunan, serta penanggulangan kemiskinan relatif lambat. Konektivitas Nasional yang terintegrasi dan optimal belum terbentuk karena: a.

Kurang terintegrasinya pembangunan prasarana dan sarana konektivitas dalam mendukung pembangunan wilayah;

b.

Belum dimanfaatkannya secara optimal sarana dan prasarana yang ada akibat manajemen pemanfaatan yang lemah; serta

c.

Kebijakan dan peraturan yang belum mendukung penguatan konektivitas nasional.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan Konektivitas Nasional tersebut antara lain: a.

Faktor Perencanaan Pembangunan

Masih rendahnya pemahaman dan apresiasi tentang potensi pemanfaatan ICT dalam penguatan konektivitas dan peningkatan daya saing. Hal ini terlihat dari hasil identifikasi Koridor Ekonomi (kecuali KE Jawa) yang tidak memasukkan ICT sebagai pendukung pengembangan Kawasan Perhatian Investasi (KPI). Sebaliknya, perencanaan pembangunan infrastruktur ICT sepertinya masih merujuk kepada rencana pembangunan penyelenggara telekomunikasi yang belum tentu mendukung pengembangan KPI. Perkembangan global yang menetapkan target broadband lebih tinggi daripada target nasional menuntut penataan ulang strategi pengembangan infrastruktur broadband nasional. b.

Faktor Pendanaan

Belum berjalannya skema Kerjasama Pemerintah Swasta di sektor ICT karena keterbatasan pemahaman di internal pemerintah tentang karakteristik dan model bisnis ICT, serta ketiadaan regulasi (generik/berlaku umum) yang mendukung. Akibatnya beban yang ditanggung pemerintah menjadi lebih besar baik dalam pendanaan proyek infrastruktur ICT maupun pengelolaan risiko. Sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan ICT nasional, saat ini ICT Fund yang berasal dari Dana USO masih berbasis keproyekan. Untuk jangka panjang, perlu dikaji bentuk yang lebih tepat, mudah di akses, dan sustainable. Tidak terpantaunya pelaksanaan investasi rencana pembangunan infrastruktur ICT yang telah diidentifikasi dalam masterlist proyek MP3EI (lampiran Perpres No. 32 Tahun 2011) kecuali PT. Telkom. Dari rencana investasi sebesar Rp. 169,77 Triliun, investasi yang sudah mendapatkan komitmen hanya sekitar Rp. 26 Triliun (PT. Telkom dan ICT Fund). c.

Faktor Adopsi ICT

Dalam satu tahun pelaksanaan MP3EI, teknologi informasi dan komunikasi belum dimanfaatkan secara optimal dalam penguatan konektivitas antar instansi pemerintah (antar K/L, antara pusat dan daerah, serta antar daerah). e-Government yang memungkinkan interaksi antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat secara efisien (waktu, biaya, transparansi) belum menjadi strategi not business as usual dalam implementasi MP3EI. Sistem komunikasi dan informasi serta basis data yang dimiliki instansi pemerintah tidak dapat berinteraksi satu sama lain sehingga menyulitkan validasi data dan sulitnya pengambilan keputusan. BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

10


Bappenas melalui Tim Kerja Konektivitas KP3EI akan mengkoordinasikan penyusunan National Broadband Plan yang pada dasarnya merupakan sinkronisasi dan penataan ulang strategi pengembangan broadband nasional yang meliputi aspek infrastruktur (supply) dan adopsi/pemanfaatannya (demand). Perlu dilakukan pengkajian konsep ICT Fund jangka panjang (tidak berbasis proyek) yang lebih sustainable dan accessible, serta pemanfaatan Dana USO yang lebih strategis terutama dalam mendukung pengembangan broadband sesuai komitmen ASEAN Connectivity dan target Broadband Commission ITU. Perencanaan Pembangunan Konektivitas Infrastruktur Nasional dalam MP3EI: Locally Integrated, Globally Connected – Kepala Divisi Kerjasama Internasional, Sekretariat KP3EI Indonesia sekarang sudah sangat siap menjadi negara maju, karena itulah sebagaimana telah dicanangkan didalam program MP3EI dan program lainnya, Indonesia memang tengah bersiap-siap kearah 10 besar dunia dalam kurun waktu 20 sampai 30 tahun ke depan. Jumlah penduduk usia produktif di Indonesia jauh lebih tinggi dibanding Singapura dan Jepang, dimana mereka didominasi oleh penduduk usia lanjut, dan ini menjadi keunggulan kita menjadi negara yang siap untuk maju, ditambah lagi kita kaya dengan natural resources. Momentum ini harus kita pertahankan. KP3EI adalah komite penyelenggaraan yang diketuai langsung oleh Presiden dengan Ketua Pelaksana Harian adalah Bapak Hatta Rajasa sebagai Menkoperekonomian. Singkat kata kita harus membangun 6 koridor ekonomi yang didukung oleh 3 pilar lintas sektoral, yaitu regulasi, konektivitas, ditambah SDM dan IPTEK yang memadai. MP3EI merupakan perubahan paradigma dari sektoral ke lintas-sektoral berbasis koridor dan itu adalah ciri dari perubahan pembangunan sekarang dengan harapan tidak semuanya dari APBN, tapi juga berasal dari swasta. Oleh karena itu, dibentuklah KPI (Kawasan Perhatian Investasi). KPI intinya adalah kumpulan dari satu atau lebih pusat produksi yang bergabung menjadi satu kawasan dan didukung oleh transportasi, ICT dan lain-lain serta didukung pula oleh perbaikan regulasi. Disinilah ICT memegang peranan penting bersama-sama dengan transportasi nasional dan logistik nasional itu. ICT tidak terlepas dari internet. Pengguna internet atau ICT di Indonesia sudah mencapai 3,4% dari total pengguna ICT di dunia. Ini sudah diatas rata-rata dunia. Kita harus terus meningkatkan kualitas regulasi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Indonesia tidak bisa dengan kecepatan yang sekarang, nanti apabila akan ditambah kecepatannya kami siap untuk membantu. Broadband Economy: Triggering Factor for Growth – Wakil Ketua Harian Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional (DeTIKNas) Apa yang dimaksud dengan broadband dan broadband economy? Istilah tersebut mungkin sering kita dengar, tapi belum kita samakan persepsi kita. Kemudian kenapa kita memerlukan broadband ini dan kaitannya dengan MP3EI itu apa? Pertama, kita perlu tahu cara kerjanya, ini diperlukan supaya kita tahu bagaimana menggunakan alatnya, kemudian yang berikutnya bagaimana ini bisa kita manfatkan? Di Indonesia, apa kaitannya broadband dengan KOMINFO? Pada intinya broadband itu adalah internet berkecepatan tinggi. Ada yang mengatakan minimal 1 Mbps itu sudah broadband, lalu apa yang dimaksud dari broadband economy ini? BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

11


Kalau kita kaitkan antara kecepatan internet yang tinggi dengan problem ekonomi adalah bagaimana kita memanfaatkan broadband tersebut untuk kebutuhan ekonomi. Investasi 10% dari broadband akan berdampak pada pertumbuhan 1,38 % dari GDP di negara berkembang. Disinilah kiranya dimana kita bisa mengatakan tumbuh melalui konektifitas ibaratnya jalan tol kita dari satu lokasi ke lokasi lain dan jalan tol itu tidak keberatan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi. Dari kajian tidak perlu diperdebatkan bahwa memang kalau kita invest di broadband ini ekonomi akan tumbuh 10%. 1000 penggunaan baru broadband berkorelasi dengan tumbuhnya 80 lowongan pekerjaan baru. Broadband di Indonesia telah dicanangkan dalam Road Map TIK Nasional. Sudah dicanangkan didalam Road Map TIK Nasional bahwa Indonesia tersambung bisa selesai di tahun 2012. Broadband juga berperan penting sebagai domestic connectivity dalam mengembangkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Broadband akan menyambungkan semua pulau-pulau yang ada di Indonesia ini. Infrastruktur ini diharapkan pada tahun 2012 bisa selesai semua. Kita harapkan pada saat yang bersaman kegiatankegiatan ekonomi bisa kita kerjakan. Sekedar ilustrasi saja, saat ini investasi broadband Indonesia ini dibandingkan negara-negara lain masih kecil. Dengan investasi yang kecil saja sudah bisa membuka peluang yang signifikan 6%, apalagi kalau kita tingkatkan potensi di bidang infrastruktur broadband ini agar kita bisa cepat tumbuh. Potensi-potensi Indonesia ini sangat besar disamping penduduk kita yang banyak, keanekaragaman bahasa, budaya dan yang lain sebagainya. Potensi ini tidak perlu kita perdebatkan lagi. Teknologi selama ini sudah ada cuma sayangnya kita belum memanfaatkan atau belum sepenuhnya memanfaatkan fasilitas ini untuk kegiatan ekonomi. Jangan sampai kita hanya jadi obyek dari semua teknologi, kita harus menjadi player, kita harus menjadi master, dari teknologi tersebut. Saya coba paparkan bahwa peran KOMINFO ini kita lihat adanya pemerintah, masyarakat, pebisnis yang terdiri dari berbagai macam komponen dan ini semua saling terkait bersinergi, berkoordinasi satu sama lain untuk bisa kita tetapkan. Dengan adanya koordinasi internal kita optimalkan penggunaan ICT broadband menuju broadband economy sehingga dapat memicu gerakan ekonomi dan industri-industri lain yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Fokus diskusi kita adalah bagaimana program prioritas KOMINFO yang bisa kita kaitkan konotasinya dengan broadband. Kita lihat sarana dan prasarana Pos, Komunikasi dan Informatika, pengembangan layanan Pos, Komunikasi dan Informatika seterusnya dan saya yakin betul ini semua akan terkait dengan tugas fungsi pokok. Bapak Ibu sekalian. Sebagai penutup, saya kira pembangunan ekonomi itu sangat vital sekali terutama dlam konektifitas dan aksesibilitas. Program strategis Kemenkominfo mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi berbasis broadband melalui pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi dan informatika serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendorong tumbuhnya industri TIK melalui penerapan broadband tersebut.


12


BAB 3 EVALUASI RAKORNAS 2012 A. EVALUASI TERKAIT ACARA RAKORNAS KOMINFO TAHUN 2012 1)

Diusahakan untuk mengundang Presiden atau Wakil Presiden untuk membuka Rakornas tahun berikutnya agar atensi terhadap acara tersebut lebih besar dan tujuan dan sasaran Rakornas dapat lebih tersosialisasikan.

2)

Biro Perencanaan harus memiliki tayangan Profil Rakornas Kominfo (year-to-year) untuk ditampilkan pada Rakornas tahun depan.

3)

Adakan survey satisfactory dari peserta dan narasumber sebagai evaluasi dan masukan untuk panitia.

4)

Sistem absensi peserta diubah menggunakan komputer dan form isian absensi dibuat nomor telepon/fax dan alamat kantor.

B. EVALUASI TERKAIT PERSIAPAN DAN ADMINISTRASI RAKORNAS KOMINFO TAHUN 2012 1)

Diperlukan sistem konfirmasi peserta untuk mengantisipasi jumlah peserta yang hadir pada hari-H. Alternatif yang dapat digunakan adalah:   

2)

Online registration Formulir konfirmasi pada undangan pos Hotline Rakornas Kominfo

Rapat Gladi Bersih diadakan pada malam sebelum acara dan bertempat di venue acara. Pada rapat ini harus disiapkan check list final yang terbagi atas:   

Tugas (disertai dengan konfirmasi jumlah peserta dan komposisinya) Perlengkapan Narasumber dan Tamu VIP

C. EVALUASI TERKAIT PERLENGKAPAN RAKORNAS KOMINFO TAHUN 2012 1)

Diperlukan satu line telepon dan mesin fax khusus untuk Rakornas Kominfo yang terpisah dari milik Biro Perencanaan untuk membantu pengiriman undangan dan melancarkan laju informasi. BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

13


2)

Pada rapat Gladi Bersih di venue acara, diharuskan menyediakan proyektor untuk memaparkan persiapan dan check-list.

3)

Pengecekan ketersediaan fasilitas Ruang Sidang pada venue harus dilakukan sejak pembuatan kontrak dengan pihak hotel dan dikoordinasikan dengan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kominfo, seperti ukuran LCD dan besar lumense dari OHP, sofa untuk tamu VIP (front row), sound system dan sound man, map batik untuk MOU, dan lain-lain.

D. EVALUASI TERKAIT PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI RAKORNAS KOMINFO TAHUN 2012 1)

Pelaksanaan publikasi harus intensif dan dimulai minimal H-1 bulan pelaksanaan.

2)

Materi publikasi harus lebih meningkat dari segi kuantitas agar gaung dari perhelatan terbesar Kementerian Kominfo ini dapat terdengar sampai ke seluruh penjuru Indonesia.

3)

Dokumentasi foto dan video harus diperbanyak dan dikhususkan pembagian tugasnya.

E. EVALUASI TERKAIT PAMERAN RAKORNAS KOMINFO TAHUN 2012 1)

Peserta pameran kurang terinformasikan dari jauh hari mengenai fasilitas yang mereka dapatkan, tata tertib, dan lain-lain.

2)

Panitia kurang sigap dalam menginformasikan mengenai pameran Rakornas kepada Satker yang berminat menjadi peserta pameran dan minimnya rapat koordinasi khusus pameran.

3)

Tempat pameran kurang dapat mengakomodir banyaknya peserta pameran dari internal oleh karena itu peserta eksternal sudah tentu tidak dapat spot.

4)

Tata letak pameran harus dibedakan dari forum konsultasi yang sifatnya ”serius” dengan booth pameran yang dalam konsep pamerannya banyak menampilkan entertainment.

5)

Petugas yang bertugas membangun rangka pameran harus dikoordinasikan siapa yang akan menanggung konsumsinya karena jumlahnya banyak dan apabila tidak diperhitungkan akan sangat merugikan.

F. EVALUASI TERKAIT PROTOKOLER RAKORNAS KOMINFO TAHUN 2012 1)

Dresscode untuk pejabat setingkat Menteri dan Eselon I adalah Pakaian Dinas Harian (PDH), bukan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

2)

Daftar undangan VIP harus dibuatkan name tag pada bangkunya dengan penempatan yang strategis.

3)

Masih banyak peserta yang keluar masuk ruangan.

4)

Masih banyak undangan VIP yang kurang mendapatkan pelayanan dari segi protokoler. BIRO PERENCANAAN | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

14

NASKAH MOU A. Universitas Airlangga B. Kementerian Pertanian C. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) D. Kementerian Perdagangan E. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) F. Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) G. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)


A. MoU Kementerian Kominfo & Universitas Airlangga


15



16



17



18



19


B. MoU Kementerian Kominfo & Kementerian Pertanian


20



21



22



23


C. MoU Kementerian Kominfo & Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)


24



25



26


D. MoU Kementerian Kominfo & Kementerian Perdagangan


27



28



29


E. MoU Kementerian Kominfo & Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT)


30



31



32


F. MoU Kementerian Kominfo & Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B)


33



34



35


G. MoU Kementerian Kominfo & Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)


36



37



38



39



40

BAHAN PAPARAN A. Walikota Surabaya: ”Surabaya Cyber City” B. Bupati Kupang: ”Outlook Pemanfaatan dan Pengembangan TIK di Daerah Khusus Kabupaten Kupang Provinsi NTT” C. Direktur Utama PT. Telkom: ”Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Konektivitas Broadband” D. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, BAPPENAS: ”Signifikansi Peningkatan Konektivitas Nasional dalam Menunjang MP3EI” E. Kepala Divisi Kerjasama Internasional, Sekretariat KP3EI: ”Perencanaan Pembangunan Konektivitas Infrastruktur Nasional dalam MP3EI: Locally Integrated, Globally Connected” F. Wakil Ketua Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DeTIKNas): ”Broadband Economy: Triggering Factor for Growth”


A. Bahan Paparan Walikota Surabaya: ”Surabaya Cyber City” Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4


41


Slide 5

Slide 6

Slide 7

Slide 8


42


Slide 9

Slide 10

Slide 11

Slide 12


43


Slide 13

Slide 14

Slide 15

Slide 16


44


Slide 17

Slide 18

Slide 19

Slide 20


45


Slide 21

Slide 22

Slide 23

Slide 24


46


Slide 25

Slide 26

Slide 27

Slide 28


47


Slide 25

Slide 26

Slide 27

Slide 28


48


Slide 29

Slide 30

Slide 31

Slide 32


49


Slide 33

Slide 34

Slide 35

Slide 36


50


Slide 37

Slide 38

Slide 39

Slide 40


51


Slide 41

Slide 42

Slide 43

Slide 44


52


Slide 45

Slide 46

Slide 47

Slide 48


53


Slide 49

Slide 50

Slide 51

Slide 52


54


Slide 53

Slide 54

Slide 55

Slide 56


55


Slide 57

Slide 58

Slide 59

Slide 60


56


Slide 61

Slide 62

Slide 63

Slide 64


57


Slide 65

Slide 66

Slide 67

Slide 68


58


Slide 69

Slide 70

Slide 71

Slide 72


59


Slide 73

Slide 74

Slide 75

Slide 76


60


B. Bahan Paparan Bupati Kupang: ”Outlook Pemanfaatan dan Pengembangan TIK di Daerah Khusus Kabupaten Kupang Provinsi NTT” Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4


61


Slide 5

Slide 6

Slide 7

Slide 8


62


Slide 9

Slide 10

Slide 11

Slide 12


63


Slide 13

Slide 14

Slide 15

Slide 16


64


Slide 17

Slide 18

Slide 19

Slide 20


65


C. Bahan Paparan Direktur Utama PT. Telkom: ”Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Konektivitas Broadband” Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4


66


Slide 5

Slide 6

Slide 7

Slide 8


67


Slide 9

Slide 10

Slide 11

Slide 12


68


Slide 13

Slide 14

Slide 15


69


D. Bahan Paparan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, BAPPENAS: ”Signifikansi Peningkatan Konektivitas Nasional dalam Menunjang MP3EI” Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4


70


Slide 5

Slide 6

Slide 7

Slide 8


71


Slide 9

Slide 10

Slide 11

Slide 12


72


Slide 13

Slide 14

Slide 15

Slide 16


73


Slide 17

Slide 18

Slide 19

Slide 20


74


Slide 21

Slide 22

Slide 23

Slide 24


75


Slide 25

Slide 26

Slide 27

Slide 28


76


Slide 29

Slide 30


77


E. Bahan Paparan Kepala Divisi Kerjasama Internasional, Selretariat KP3EI: ”Perencanaan Pembangunan Konektivitas Infrastruktur Nasional dalam MP3EI: Locally Integrated, Globally Connected” Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4


78


Slide 5

Slide 6

Slide 7

Slide 8


79


Slide 9

Slide 10

Slide 11

Slide 12


80


Slide 13

Slide 14

Slide 15

Slide 16


81


Slide 17

Slide 18

Slide 19

Slide 20


82


Slide 21

Slide 22

Slide 23

Slide 24


83


Slide 25

Slide 26

Slide 27

Slide 28


84


Slide 29

Slide 30

Slide 31

Slide 32


85


Slide 33

Slide 34

Slide 35

Slide 36


86


Slide 37

Slide 38

Slide 39

Slide 40


87


Slide 41

Slide 42

Slide 43

Slide 44


88


Slide 45

Slide 46

Slide 47

Slide 48


89


Slide 49

Slide 50

Slide 51

Slide 52


90


Slide 53

Slide 54

Slide 55

Slide 56


91


Slide 57

Slide 58

Slide 59

Slide 60


92


Slide 61

Slide 62

Slide 63

Slide 64


93


Slide 65


94


F. Bahan Paparan Wakil Ketua Harian Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DeTIKNas): ”Broadband Economy: Triggering Factor for Growth” Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4


95


Slide 5

Slide 6

Slide 7

Slide 8


96


Slide 9

Slide 10

Slide 11

Slide 12


97


Slide 13

Slide 14

Slide 15

Slide 16


98


Slide 17

Slide 18

Slide 19

Slide 20


99


Slide 21

Slide 22

Slide 23

Slide 24


100


Slide 25

Slide 26

Slide 27

Slide 28


101

DOKUMENTASI KEGIATAN RAKORNAS BIDANG KOMINFO TAHUN 2012


1

Acara pembukaan Rakornas Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2012. Foto 1: Paduan suara Kominfo menghibur para undangan yang telah hadir. Foto 2: Tarian daerah membuka acara Rakornas Kominfo Tahun 2012.

2


102


103

Foto 3 & 4: Menteri Kominfo, para pejabat di lingkungan Kominfo, para Menteri dari K/L terkait, narasumber dan para peserta Rakornas Kominfo Tahun 2012 bersama-sama menyanyikan Lagu Indonesia Raya.

3

Foto 5: Sekjen Kominfo, Basuki Yusuf Iskandar, memberikan sambutan sekaligus laporan tentang pelaksanaan Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012. 4 Foto 6: Menteri Kominfo, Tifatul Sembiring, memberikan sambutan tentang ”Tumbuh Melalui Konektivitas”.

5

6



7

8

Foto 7: Pemukulan gong oleh Menteri Kominfo sebagai tanda dibukanya acara Rakornas Bidang Kominfo Tahun 2012. Foto 8: Penandatanganan Nota Kesepahaman (Mou) antara Kementerian Kominfo dengan 6 K/L dan Universitas Airlangga.


104


 Foto 9: Menteri Kominfo dan para Menteri/Wakil Menteri dari K/L yang menjalin kerjasama dengan Kominfo berfoto bersama.



9

 Foto 10: Menteri Kominfo berfoto bersama dengan Kepala UP4B, Sekretaris BNPB dan Rektor Universitas Airlangga. 10




105


11

12

Foto 11: Penyerahan plakat kepada Menteri Pertanian, Suswono, sebagai ucapan terima kasih atas kerjasama yang dilakukan.

Foto 12: Penyerahan plakat kepada Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, sebagai ucapan terima kasih atas kerjasama yang dilakukan.

13

14

Foto 13: Penyerahan plakat kepada Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Gamawan Fauzi, sebagai ucapan terima kasih atas kerjasama yang dilakukan.

Foto 14: Penyerahan plakat kepada Menteri PDT, Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini , sebagai ucapan terima kasih atas kerjasama yang dilakukan.


106


15

16

Foto 15: Penyerahan plakat kepada Kepala UP4B, Bambang Dharmono, sebagai ucapan terima kasih atas kerjasama yang dilakukan.

Foto 16: Pemberian penghargaan PeGI kepada para pemerintah daerah yang berhasil menerapkan e-Government di lingkungannya.

17

18

Foto 17: Kiri-Kanan: Kepala Pusat Informasi Humas, Menteri Kominfo, Sekjen Kominfo dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik dalam konferensi pers.

Foto 18: Suasana konferensi pers pada Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2012.


107


19 Foto 19: Suasana Diskusi Panel Sesi I dengan narasumber antara lain Bupati Kabupaten Kupang, Walikota Surabaya dan Direktur Utama PT. Telkom dengan moderator Staf Ahli Bidang Teknologi ,Prof. DR. Kalamullah Ramli, M.Eng.

20

21

Foto 20: Sekjen Kominfo menyerahkan plakat kepada Walikota Surabaya sebagai ucapan terima kasih atas kesediaan sebagai narasumber.

Foto 21: Sekjen Kominfo menyerahkan plakat kepada Bupati Kupang sebagai ucapan terima kasih atas kesediaan sebagai narasumber.


108


22 Foto 22: Suasana Diskusi Panel Sesi II dengan narasumber Wakil Ketua Harian Tim Pelaksanan DeTIKNas, Kepala Divisi Kerjasama Internasional, Sekretariat KP3EI danDeputi Bidang Sarana dan Prasarana, BAPPENAS, dengan moderator Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya ,Dr. Suprawoto, SH, M.Si.

23

24

Foto 23: Sekjen Kominfo menyerahkan plakat kepada Direktur Utama PT. Telkom sebagai ucapan terima kasih atas kesediaan sebagai narasumber.

Foto 24: Sekjen Kominfo menyerahkan plakat kepada Wakil Ketua Harian Tim Pelaksana DeTIKNas sebagai ucapan terima kasih atas kesediaan sebagai narasumber.


109


25

26

Foto 25: Penyerahan plakat kepada Deputi Bidang Sarana & Prasarana, BAPPENAS, sebagai ucapan terima kasih atas kesediaan sebagai narasumber.

Foto 26: Penyerahan plakat kepada Kepala Divisi Kerjasama Internasional, Sekretariat KP3EI, sebagai ucapan terima kasih atas kesediaan sebagai narasumber.

27

28

Foto 27: Partisipasi peserta dalam Diskusi Panel Sesi I dan II dengan memberikan pertanyaan kepada para narasumber di tiap sesi.

Foto 28: Suasana di salah satu booth pameran pada Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2012.


110

KATA PENGANTAR. konektivitas menjelma sebagai sebuah misi yang signifikansinya diakui oleh seluruh sektor pembangunan di Indonesia

Recommend Documents