BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pembangunan merupakan kunci bagi segalah hal bagi masyarakat desa kebanyakan, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekomoni. Sedangkan pembangunan masyarakat desa merupakan proses di mana masyarakat desa mau menerima usaha-usaha pembaharuan dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka. Masyarakat desa pada umumnya hidup dalam situasi kesederhanaan dan kekurangan,
pada
hal
mereka
merupakan
mayoritas
dari
penduduk
suatu
Negara.Pembangunan masyarakat desa cukup sulit, disamping kurang modal tingkat pendidikan yang rendah kurangnya tenaga pembimbing ke arah pembangunaan.1 Apabila kita melihat kebelakang bahwa mulai dari tahap perencanaan pembangunan yang menggunakan pola berjenjang daari bawah ke atas (bottom up) ternyata tidak banya menjanjikan aspirasi murni dari warga desa begitupun di dalam pelaksanaan proyek yang masih menggunakan sistem tender, di mana tender yang di maksud melibatkan para kontraktor sebagai pihak ke tiga dalam pelaksanaan pembangunan yang berbasis di desa, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan biasanya selesai pada tahap perencanaan yang pada tahap tersebut masih banyak langkah yang belum terlaksana misalnya partisipasi masyarakat selaku penerima manfaat sangat lemah, hasil dari berbagai forum koordinasi di tingkat desa kadang tidak di gubris oleh pemerintah yang lebih tinggi. Mekanisme perencanaan mulai dari nuskebangdes hanya bersifat mencatat daftar kebutuhan masyarakat ketimbang sebagai proses perencanaan yang partisipatif. Proses tersebut akhirnya menjadi proses birokratis yang sangat panjang dan lama, sehingga masyarakat tidak mendapat kepastian kapan kebutuhanya akan terwujud. 1
M.Darmansyah dkk, Ilmu Sosial Dasar (kumpulan essai),(Surabaya: Usaha Nasional,1986), hlm.222
Melalui penelitian awal pada tahun 2014 ditemukan bahwa rencana awal pemerintahan desa Dongos merelokasi pasar desa yang lama yang berada di lahan milik seorang warga. Mengalami banyak kendala, menurut para pedagang tidak mau di relokasi ke pasar baru yang menurut mereka kurang strategis, jauh dari perkampungan dan tingkat keamanan yang kurang, hal ini lah yang menyebabkan para pedagang enggan pindah, andai saja pasar tersebut benar-benar jadi terlaksana. Rencana semula pemdes desa dongos merelokasi pasar di pindah ke tanah bengko milik desa yang kemudian di kelola desa, tapi pada kenyataanya hingga saat ini masih belum juga terlaksana pembangunan pasar tersebut dikarenakan penyelewengan dana oleh sekertaris desa Dongos. Pembangunan masyarakat desa, dalam pembangunan tidak hanya berarti rakyat memikul beban pembangunan dan tanggung jawab pelaksana saja tetapi juga dalam menerima kembali dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, menurut Suntono “masalah pembangunan itu menyangkut 2 aspek, aspek hak dan aspek kewajiban, sebagai hak pada dasarnya setiap masyarakat mempunyi peluang untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dalam proses pembangunan. Tetapi juga sebagai kewajiban pada dasarnya semua warga masyarakat wajib ikut serta memikul beban pembangunan dan mensukseskan jalanya pembangunan.2 Ditinjau dari masyarakat desa karena mereka pada dasarnya agak statis maka segala pembangunan terutama yang diturunkan dari atas dirasa mengandung dan mengandung resiko, masyarakat desa biasanya cenderung enggan dengan Ada dua macam cara kerja utama pembangunan masyarakat desa yaitu : 1. Mencoba mengintroduksi perubahan tertentu yang karenanya tetarik oleh pembangunan materil, dan yang lain tertarik oleh orang-orang pada umumnya
2
Drs.A.Surjadi, Pembangunan Masyarakat Desa , (Bandung:Alumni Bandung,1983), hlm.
yang pertama yang menghendaki “sesuatu dikerjakan” yang lain mengembangkan kemampuan orang - orang dalam kepemimpinan pertimbangan kebijakan dan usaha-usaha gotong royong, bagi badan yang memegang cara kerja. 2. Hasil materil adalah kurang penting dibandingkan dengan cara “sesuatu” itu tercapai badan pembangunan masyarakat desa dan petugas-petugasnya lah yang menentukan untuk pembangunan tertentu yang dilancarkan, tentu saja mereka lebih mengetahui dari pada penduduk itu sendiri tentang kebutuhannya. Salah satu cara untuk memudahkan pembangunan ialah memperoleh dukungan dari pemimpin masyarakat akan mengikutinya, tetapi pada kenyataanya masyarakat yang lebih homogen pemimpin informal, yaitu orang-orang yang disegani.3Efek pertama dari pembangunan yang luas didaerah pedesaan biasanya menggangu keseimbangan tradisional antara keinginan orang-orang dan cara-cara untuk memenuhinya. Dan seorang pun berpendapat bahwa sebagian besar masyarakat desa itu kini stabil dan baik pada masa-masa yang terdahulu, mengharapkan atau tidak pada nyatanya kita mengendaki demikian, kehidupan masyarakat desa kini terisolir dan setiap masyarakat desa kini mau tidak mau merupakan anggota masyarakat yang lebih luas dan mau tidak mau masyarakat mencoba memperoleh kekuasaan yang bisa diberikan oleh masyarakat itu sendiri untuk memenuhi sebagian keinginannya dan bila dengan kondisi-kondisi dewasa ini terlalu banyak keinginan yang tak terpenuhi maka masyarakat mulai terpecah dan meninggalkan masyarakat akan menunjukkan protesnya dan sikap apatis atau agresif. Melalui penelitian, seperti halnya pembangunan infrastruktur di Desa dongos kecamatan kedung kabupaten jepara meskipun pelaksanaan pembangunan yang telah terlaksana di desa Dongos kecamatan kedung kabupaten jepara, belum mencapai subtansi
3
Ibid., hlm.57
pembangunan secara menyeluruh, baik itu dalam tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan. Keterlambatan pembangunan infrastruktur di desa dongos disebabkan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengelola pembangunan.Masyarakat cenderung statis yaitu masyarakat mengalami sedikit sekali perubahan pembangunan dan perubahanpun cenderung berjalan lambat dan tidak mampunya masyarakat mengelola asset desa. Berdasrkan pada uraian dalam latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan dan mengetahui aspek-aspek apa yang terkait dalam pembangunan pasar desa dongos dengan judul “ANALISIS Kebijakan Pembangunan infrastruktur Pasar Desa di Desa Dongos Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara tahun 2011-2014” B. Rumusan Masalah Masalah yang releven untuk dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Apa yang Menjadi Penyebab Terbengkalainya Pembangunan Insfratruktur di Desa Dongos Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 2011 – 2014, pada Pembangunan Pasar ?”
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mendalami, mengetahui dan mengANALISIS pembngunan infrastruktur di Desa Dongos tahun 2011-2014 kecamatan Kedung kabupaten Jepara, dititik beratkan pada terbengkalainya pembangunan pasar di dukuh Randu Lencer di Desa Dongos Rt 02/ Rw 02.
D. Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan dari penelitian, manfaat yang dapat di ambil dan dilihat dari sisi keilmuan adalah sebagai wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang pembangunan
insfratruktur desa.Seharusnya pemerintah mengikut sertakan masyarakat desa dalam pembangunan dan mengikut sertakan masyarakat dalam setiap perkambanganya. Partisipasi masyarakat agar merasa memiliki program-program perkembangan yang dilaksanakan sehingga pembangunan tidak hanya akan bermanfaat di masa sekarang saja tetapi di masa yang akan dating. Sedangkan manfaat secara praktis adalah : 1. Sebagai masukan untuk pemerintah desa dongos dalam melaksanakan pembangunan insfratruktur ke depan agar mengikut sertakan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan 2. Member pemahaman yang tepat terhadap kebijakan public, bahwa pembangunan bukan hanya kebutuhan pemerintah saja melainkan kebutuhan masyarakat secara umum 3. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan ke depan agar lebih terarah dan mempunyai tujuan yang jelas
E. Kerangka Dasar Teori 1. Pengertian Pembangunan Pembangunan terlebih dahulu di tunjukkan pada perubahan kehidupan masyarakat pedesaan yang umumnya masih terbelakang dan bersifat tradisional kearah kehidupan yang lebih baik maju dan modern.Di dalam undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pembangunan desa.4sedangkan pembangunan desa adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk mencapai masyarakat desa yang di cita-citakan guna mencapai masyarakat sejahtera (perubahan pola hidup menjadi masyarakat modern). 5 Desa merupakan daerah otonom berdasarkan adat istiadat dan kearifan lokal (menurut Bintoro
4
Ibid., hlm.292-293 Ibid.,hlm.73
5
Tyocroamijoyo) pembangunan merupakan suatu proses perubahan social secara berencana dengan meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam rangka kesejahteraan ekonomi, modernisasi kemajuan, hingga wawasan lingkungan dan bahwa peningakatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidup. Mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan
pertumbuhan
ekonomi,
pengurangan
kesenjangan
dan
pemberantasan
kemiskinan. Definisi di atas memberikan beberapa implikasi bahwa:6 1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan income, tetapi juga pemerataan; dan 2. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti peningkatan: a). Life sustenance : kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasra; b).Self-Esteem: kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai, dan tidak diisap orang lain; dan c). Freedom From Survitude : kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.
2. Pengertian Pembangunan Desa Pembangunan harus menyangkut semua pihak yaitu dari tingkat pusat sampai daerah, pembangunan yang pertama dibina adalah pembangunan desa, sedangkan pembangunan desa adalah: proses perubahan yang terus-menerus dan berkesinambungan yang diselingi gerakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin secara materi dan spiritual. Jadi dalam merealisasikan pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek, jangan dari satu aspek saja, agar 6
Titik Suwarni, Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum di Desa Cegok Gunung Kecamatan Wono Prenggo Kabupaten Pekalongan tahun 2011, (Semarang: UNWAHAS, 2013), hlm.22-28
pembangunan desa itu harus dapat sesuai dengan apa yang diinginkan, pembangunan desa harus melibatkan semua komponen masyarakat dalam pemerintah, dan harus langsung secara terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang hingga masa mendatang. Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan:7 1). Komperhensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan system plaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintahan dan masyarakat; 2). Perpaduan secara sektoral dengan regional dan kebutuhan essensial kegiatan masyarakat; 3). Pemerataan dan penyebarluasan pembanguanan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa di wilayah kelurahan; 4). Menggerakkan partisipasi, dan swadaya gotong-royong masyarakat serta mendominisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu. Hal ini berarti bahwa pembangunan pedesaan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur material spiritual berdasarkan pancasila di dalam wadah Negara Republik Indonesia. Konsep dasar di atas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang sekarang ini menjadi popular, yaitu:8 1). Capacity, hal ini menyangkut aspek kemampuan meningkatkan income atau produktivitas; 2). Equity, hal ini menyangkut pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat dan daerah;
7
Ibid., hlm. 22 Ibid., hlm. 23
8
3). Empowerment, hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi efektif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya; dan 4).
Suistanable, hal ini
menyangkut
usaha untuk
menjaga kelestarian
pembangunan. Pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan, tetapi juga lebih banyak jenis output dari pada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya,
pembangunan
melalui
tahapan-tahapan:
masyarakat
tradisional,
prakondisi lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah tahap tinggal landas yang didorong oleh satu sektor atau lebih. Tujuan pembangunan ada dua tahap.Pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan.Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.
3. Pengertian Desa Desa di sebut bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia. Secara etimologi desa “swadesi bahasa India berarti asal, tempat tinggal Negara asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. 9
9
Ir.Yayuk Yuliati dan Mangku Purnomo SP., Sosiologi Pedesaan,(Yogyakarta:Lampera Pustaka Utama.2002), hlm.
Tipologi masyarakat desa dapat dilihat dari segi mata perekonomian pokok apakah yang di kerjakan, dari mata pencaharian pokok itu dapat kita tentukan tipe desa berdasarkan karakteristik desanya.Perbedaan masyarakat desa didasarkan letak geografis dan kebiasaan serta karakteristik keduanya.10 Soedjono soekamto 1999 berpendapat bahwa konsep comunity merujuk pada konsep pelaksanaan masyarakat setempat yang memiliki wilayah dan adat istiadat setempat.Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa masyarakat setempat menunjukan pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (dalam arti geografis dengan batasan – batasan tertentu dimana faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar di antara anggotanya di banding dengan penduduk di luar batas wilayah. Batas wilayah setempat berdasarkan definisi tersebut adalah identitas hubungan antara mereka dalam nilai lain derajat hubungan yang ada di tengah masyarakatnya. 11 Masyarakat desa tersusun dari elemen-elemen yang terdiri dari unsur dasar yang membentuknya. Elemen itu tersusun secara fungsional untuk mencapai tujuan bersama, meski tidak selamanya terjadi keseimbangan norma pada beberapa keadaan kecenderungan untuk menciptakan tertib nilai selalu ada. (Soedjono Soekamto, 1999). Dari batasan diatas masyarakat desa adalah sejumlah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat dan bertempat tinggal disuatu wilayah yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langung dibawah camat, Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberi penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa:12
10
Ibid.,hlm.212 Ibid.,hlm.212 12 Op.Cit., hlm.25-26 11
Pasal 1 nomor 1 disebutkan bahwa : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.
Pembangunan Infrastruktur Desa Pembangunan Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda
perekonomian dan pembangunan keberadaan Infrastruktur yang memadai sangat diperlukan, sarana atau prasarana fisik atau sering disebut dengan Infrastruktur, merupakan bagian sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang fital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan. Menurut Biemow Soemardi dan Resni D Wirahadi Kusuma, ruang lingkup pembangunan Infrastruktur dapat dibedakan menjadi 3 bagian. 1. Pembangunan Infrastruktur trasportasi pedesaan guna mendukung aksessibilitas masyarakat pedesaan 2. Pembangunan Infrastruktur yang mendukung produksifitas petani irigasi pedesaan 3. Pembangunan Infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Infrastruktur merupakan sarana prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha pembangunan dan lainlain. Membangun sarana prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang pembangunan Infrastruktur adalah sebagai sebuah pelayanan yang diberikan oleh Negara kepada rakyat sebagai pembangunan nasional.
Oleh karena itu dalam mensukseskan pembangunan setiap lembaga social dan sector
kehidupan
ekonimi
harus
memperhatikan
Infrastruktur,
berdasarkan
pengalaman yang ada pembangunan sering terjadi tidak efisien dan efektif karena tidak sesuai dengan aspirasi daerah, potensi daerah dan permasalahan daerah, serta menyimpang bersifat teknis maupun non teknisyang tentu saja menimbulkan berbagai dampak social yang tidak sedikit. Aspek lain yang perlu mendapat perhatian dalam angka pembangunan infrastruktur desa adalah kenyataan bahwa setiap desa tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungan, tradisi, adat istiadat yang berbeda. Setiap desa mempunyai tradisi tersendiri, karenanya dalam usaha pembangunan masyarakat desa tidak ada suatu rumus atau cara yang dapat di terapkan secara umum. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk menjual dan membeli barang atau jasa.Lalu arti pasar adalah suatu tempat pada waktu tertentu para penjual dan pembeli dapat bertemu guna melakukan transaksi jual beli barang. Sedangkan definisi pasar ialah sebagai serangkaian sistem (tidak hanya sebatas tempat) yang bisa mengatur kepentingan pihak pembeli terhadap kepentingan pihak penjual.Sistem tersebut sebagai aturan atas berbagai segmen, yakni semua pihak terkait seperti pembeli dan penjual, barang dagangan, serta peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang disepakati. Terlibat juga peraturan pemerintah yang saling berhubungan, berinteraksi dan berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya.13 5. ANALISIS Kebijakan Publik Tiga pendekatan dalam analisis kebijakan public.13 Pendekatan
13
Pertanyaan Utama
Tipe Informasi
William N Dun, Analisis Kebijakan Publik, ( Jogjakarta : Universitas Gajah Mada,1999), hlm.98
Empiris
Adakah dan akankah ada (fakta)
Deskriptif dan prediktif
Valuatif
Apa manfaat (nilai)
Valuatif
Normative
Apa yang harus diperbuat (aksi)
preskriptif
Dalam table di atas diterangkan bahwa dalam mengANALISIS informasi data argumen-argumen yang masuk akal mengenai 3 macam pertanyaan tersebut. 1. Pendekatan empiris ditekankan pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan publik tertentu ( biasanya bersifat faktual ) 2. Pendekatan valuatif ditekankan pada penentuan bobot atau nilai beberapa kebijakan (berupa nilai ) 3. Pendekatan normatif ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan datang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik ( tindakan apa yang harus dilakukan ). Suatu deskripsi mengenai ANALISIS kebijakan yang disajikan oleh E.S Quide mendefinisikan ANALISIS kebijakan adalah: “suatu bentuk ANALISIS yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat member landasan dari para pembuat kebijakan, kata analisis digunakan dalam pengertian yang paling umum; ternasuk penggunaan intuisi dan pengungkapan pendapat dan mencakup tidak hanya penyajian kebijakan dengan memilah-milahnya ke dalam sejumlah komponenkomponen tetapi juga perancangan sistesis alternative-alternatif baru, kegiatankegiatan yang tercakup dapat diterangkan melalui penelitian untuk menjelaskan atau memberikan pandangan-pandangan terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang terantisipasi sampai mengevaluasi suatu program yang lengkap. Beberapa analisis kebijakan bersifat informal, meliputi tidak lebih proses berfikir yang keras
dan cermat, sementara lainnya memerlukan pengumpulan data yang ekstensif dan penghitungan yang teliti dengan menggunakan proses matematika yang canggih”. Perumusan diatas menekankan kepada kombinasi berbagai metode pengkajian membantu menggaris bawahi beberapa arti “ANALISIS”. ANALISIS kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses pengkajian yang meliputi lima komponen informasi kebijakan ( policy-informational components ) yang ditransformasikan dari satu ke lainnya yang menggunakan lima prosedur ANALISIS kebijakan. 14
Kinerja Kebijakan
Evaluasi
Peramalan
Perumusan Masalah Hasil Kebijakan
Masalah Kebijakan
Masa Depan Kebijakan
Perumusan Masalah Pemantauan
Rekomendasi Aksi Kebijakan
Gambaran ANALISIS kebijakan yang berorientasi pada masalah lima prosedur ANALISIS kebijakan ( policy-analytic procedures ).
Meskipun analisis kebijakan lebih fokus kepada perumusan masalah pada prinsipnya analisis kebijakan pasti mencakup evaluasi kebijakan masyarakat sejak awal proses kebijakan 14
Ibid., hlm.112
yang
menentukan
isu
kebijakan,
mengANALISIS
faktor
pendukung
kebijakan,
implementasinya, peluang evaluasi dan kondisi lingkungan kebijakan analisis, kebijakan sangat diperlukan karena hal ini berdampak langsung dengan pembangunan masyarakat. Beberapa pemikir yang muncul semisal pendapat Carl W. Patton dan David S. Savicky (1993), analisis kebijakan adalah tindakan yang perlu untuk dibuatnya sebuah kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali atau kebijakan yang baru sebagai konsekuensi dari kebijakan yang ada.15 ANALISIS kebijakan is a must bagi perumusan kebijakan, namun tidak terlalu ditekankan pada implementasinya. Kebijakan dan lingkungan biasanya dilakukan evaluasi, namun demikian evaluasi kebijakan merupakan bagian dari ANALISIS kebijakan yang lebih bersifat berkenaan dengan prosedur dan manfaat dari kebijakan itu sendiri.16
6. Kebijakan Publik dalam Pembangunan Dari pengertian kebijakan publik yang tidak hanya gagasan ide para – para pejabat pemerintah namun juga ada keterlibatan dari masyarakat berdasarkan aturan perundang – undangan atau peraturan pemerintah yang bertujuan untuk mencapai manfaat bagi masyarakat luas, jadi dalam hal ini kebijakan publik memiliki kaitan dengan pembangunan masyarakat baik di rencanakan dalam jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah atau rencana kerja pembangunan berkaitan dengan kebijakan publik yang dikuatkan dengan undang-undang dan pada hakekatnya pelaksanaan undang-undang untuk meningkatka kesejahteraan masyarakat. Dimana hal tersebut yang menjadi intisari dari kebijakan publik, dokumen perencanaan pembangunan desa tersebut akan menetapkan tindakan-tindakan pemerintah di masa mendatangserta mempunyai visi dan misi yang jelas
15
Ibid., hlm.84 Ibid., hlm.87
16
untuk kepentingan masyarakat dalam hal inilah partispasi masyarakat di perlukan dalam perencanaan pembangunan. Dan tentu saja kebijakan publik memiliki kaitan dengan administrasi pembangunan, karena dalam pelaksanaanya kebijakan publik, di dalam hal ini kebijakan pembangunan masyarakat desa, dalam hal ini masyarakat harus mengerti tentang undang-undang menjelaskan bahwa kontribusi masyarakat juga dibutuhkan dalam sistem perencanaan pembangunan dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah aspirasi masyarakat dapat melalui 3 jalur : 1. Jalur Musrenbang dimana masyakat bisa menyalurkan aspirasinya secara langsung sesuai dengan tingkatannya 2. Jalur politik atau partai politik dilakukan oleh angota dewan dalam masa reses 3. Jalur birokrasi, bisa dilakukan melallui SKPD atau langsung pada Kepala daerah Namun pada kenyataanya aspirasi masyarakat kita masih monoton pada kontribusi perencanaan pembangunan, hal ini disebabkan masyarakat belum mengerti tentang apa yang mereka butuhkan sendiri. Disinilah peran para perangkat desa difungsikan dalam memilih kebijakan pembangunan yang bagaimana pun pembangunan dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat.17 Setiap hal di dunia ini pasti ada tujuannya, demikian pula dengan kebijakan publik, hadir dengan tujuan tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan bersama. Bahwa kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan, jika cita-cita Bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan) dan UUD 1945 (Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan)
17
SaddanRafsanjani.muslimpolitician.blogspot.com
maka kebijakan publik adalah seluruh sarana dan prasarana untuk mencapai “tempat tujuan” tersebut. 18
F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang berpangkal dari peristiwa-peristiwa sosial, yang pada hakikatnya tidak bersifat eksak, hanya mengANALISISn dan menginterpretasi serta juga bisa bersifat komparatif dan korelatif, penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian bertujuan menuliskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala dan sebagainya yang merupakan obyek penelitian. Dengan kata lain penelitian ini ditunjukkan untuk memecahkan masalah. Pelaksanaannya tidak terbatas pada pengumpulan data saja melainkan juga meliputi ANALISIS
dan
interpretasi
memperbandingkan
dan
dari
data
sebagainya
tersebut.MengANALISIS,
sehingga
pada
akhirnya
mengklasifikasi, dapat
ditarik
kesimpulan.Kesimpulan yang bersifat dedukatif yang bersifat hipotesis. Sebagai suatu tahap penelitian deskriptif sering disejajarkan dengan penelitian pengembangan, dan merupakan persiapan bagi penelitian selanjutnya. 2. Sumber Data Metode
yang
digunakan
dalam
penelitian
ini
adalah
metode
penelitian
deskriptif.Sehingga dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel halaman hanya informal. Hal ini dibutuhkan hanya untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang akan dibahas.
18
Op.Cit., hlm.50-51
Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Kepala Desa Dongos 2. Sekdes Desa Dongos 3. Ketua LKMD Desa Dongos 4. Kebayan Desa Dongos
3. Teknik Pengumpulan Data Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melelui wawancara dengan informan yang bersangkutan dengan masalah penelitian, sekaligus melelui pengamatan, observasi secara langsung terhadap obyek penelitian dan juga melelui observasi penelitian secara langsung terjun ke lapangan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh baik langsung dalam bentuk angka maupun uraian, dalam penelitian ini data sekunder yang dibutuhkan antara lain: literatur yang relevan dengan materi judul diantaranya: materi dokumen-dokumen dan arsip dari desa dongos, karya tulis, buku, jurnal ilmia dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian. Dalam melaksanakan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan dengan beberapa teknik pengumpulan data: a. Wawancara Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengumpulan data melelui Tanya jawab dan dialog secara mendalam secara langsung kepada responden. Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data tentang pembangunan infrastruktur desa Dongos Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dengan melelui Tanya jawab dan diaolog atau diskusi dengan informer, yaitu kepala desa, sekretaris desa, ketua
LKMD dan kebayan desa Dongos, yang dianggap mengetahui banyak tentang kondisi objektif dari proses penyusunan perencanaan pembangunan.
b. Observasi Observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian untuk memperoleh keterangan data yang relevan dengan obyek penelitian.Selanjutnya peneliti memahami, mengamati dan mengANALISIS berbagai gejala yang berkaitan secara langsung dengan obyek penelitian yaitu pembangunan infrastruktur di Desa Dongos Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara melalui berbagai keadaan yang nyata yang terjadi baik secara formal maupun informal. c. Dokumentasi Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku-buku, referensi, arsip dan jurnal ilmiah, yang berkaitan dengan penelitian ini, pengumpulan data dan telaah pustaka yang menunjang dan relevan dengan tema penelitian, dipelejari, dikaji dan disusun dikategorikan dengan sedemikian rupa, sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.
4. Teknik ANALISIS Data Dalam penelitian ini penulis menggambarkan teknik ANALISIS data deskriptif kualitatif, data yang berupa informasi baik lisan aupun tulisan yang sifatnya bukan rumus atau angka, setiap data dikelompokkan agar lebih mudah dimengerti dalam menyaring data yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan yang setelah dikelompokkan seharusnya data tersebut penulis jabarkan dalam bentuk materi yang lebih mudah dimengerti, kmudian penulis menarik kesimpulan dari data tersebut.
Adapun tahapan dalam mengANALISIS berbagai fenomena di lapangan, dan langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut: a). Mengumpulkan informasi baik lisan maupun tulisan, wawancara, dokumentsi, dan observasi secara langsung. b). Reduksi data: merupakan proses pemilihan, perhatian dalam pemusatan pada penyederhanaan, memilah data lapangan, hal ini bertujuan untuk memilih informasi yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian. c). Penyajian data Setelah proses pereduksian data, selanjutnya data disajikan dan data diarahkan supaya data hasil reduksi terorganisasikan, sehingga mudah untuk dimengertii dan dipahami, penyajian data tersebut disajikan dalam bentuk materi uraian naratif, peneliti berusaha menyusun data secara relevan sehingga mudah dimengerti dan disimpulkan, proses ini dapat dilakukan dengan menampilkan dan menjadikan satu kedsatuan antara fenomena, hal ini bertujuan untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus segera untuk ditindaklanjuti dalam rangka untuk mencapai tujuan penelitian. d). Penarikan kesimpulan, hal ini harus dilakukan secara cermat dan teliti dengan melakukan tinjauan berulang-ulang pada catatan-catatan lapangan, sehingga data-data yang terjadi validasinya.
G. Sistem Penulisan BAB I : Pendahuluan Pada bab ini mengenai pendahuluan dan pengantar dari penulis, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, penulis melakukan penelitian, rumusan masalah yang dirumuskan
oleh penulis, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang ditujukan untuk manfaat kedepannya, kerangka dasar teori, metodologi penelitian, sistem penulisan. BAB II : Gambaran Umum Desa Dongos Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Bab ini membahas mengenai gambaran umum Desa Dongos, keadaan geografis desa, pendapatan dan kekayaan desa, strategi pembangunan desa, visi dan misi desa, strategi pembangunan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan rencana program pembangunan desa. BAB III :ANALISISKebijakan Pembangunan Infrastruktur Pasar Desa di desa Dongos Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Dalam bab ini memaparkan gambaran pembangunan infrastruktur pasar desa di Desa Dongos Tahun 2011-2014 BAB IV : Penutup Bab ini merupakan yang di dalamnya meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup, yang diperoleh selama proses penelitian.
