BAB I PENDAHULUAN. masyarakat dan juga merupakan lembaga yang diakui sah oleh seluruh

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Perkawinan adalah salah satu kebutuhan hidup bagi seluruh masyarakat dan juga merupakan lembaga yang diakui sah oleh seluruh masyarakat sejak jaman dahulu, sekarang dan di masa yang akan datang, sehingga masalah perkawinan akan selalu merupakan hal yang hangat dalam kehidupan nyata di tengah-tengah kehidupan masyarakat maupun di dalam kancah hukum. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi terjadi juga di kalangan tumbuhan dan hewan. 1 Oleh karena manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan penuh kasih sayang antara suami istri. 2 Perkawinan dalam Islam dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan 1

Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Surabaya : Yayasan Latimojong, 1980), XXIII : hlm. 50. Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Cet. 7 , (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1990), hlm. 1. 2

1

2

mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari’ah Islam. 3

‫هيلع هللا ىلص هللا لوسر انل لاق لاق هللا دبع نع‬ ‫ﻄﻊ‬ َ َ‫اﺳﺘَﻄ‬ ْ َ‫وج َوَﻣ ْﻦ َﱂْ ﻳَ ْﺴﺘ‬ ْ ‫ملسو ﻳَﺎ َﻣ َﻌ َﺸَﺮ اﻟﺸﺒَﺎب َﻣﻦ‬ ْ ‫ﺎع ﻣْﻨ ُﻜ ُﻢ اْﻟﺒَﺎءَة ﻓَـ ْﻠﻴَﺘَـَﺰ‬ 4 (‫ﺑﺎﻟﺼﻮم ﻓَﺈﻧﻪُ َو َﺟﺎءَ )هيلع قفتم‬ ْ ‫ﻓَـ َﻌﻠَْﻴﻪ‬ F3

“Dari Abdullah bin Mas’ud berkata, Rasulullah saw bersabda kepada kami: Wahai kaum pemuda, barang siapa diantara kalian mampu memberi tempat tinggal maka menikahlah, karena yang demikian itu lebih menjaga pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum mampu maka atasnya puasa, karena dia bisa menjadi perisai baginya (dari godaan syahwat). (HR. Muttafaq Alaih)” Jadi jelas bahwa pernikahan adalah merupakan suatu perbuatan yang bertujuan menjadikan manusia itu menjadi lebih terjaga dan selamat dunia akhirat, oleh karena itu negara wajib memfasilitasinya dengan aturan perundang-undangan yang jelas. Pada tanggal 2 Januari 1974 pemerintah telah mengeluarkan suatu bentuk Undang-undang Perkawinan Nasional yang telah lama dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

3

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta : Liberty, 1986), hlm. 12. 4 Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, Subulu As-Salam, (ttp, tnp, tt), III: 109.

3

tentang Perkawinan. Untuk Untukkelancaran membentukpelaksanaan suatu keluarga Undang-undang yang harmonis, No. sejahtera, 1/1974 tersebut penuh dengan Pemerintah kebahagiaan mengeluarkan dan kasih Peraturan sayangPemerintah yang kekalNomor seperti9yang Tahun dicita-citakan 1975 yang itu, menyatakan masing-masing mulai berlakunya pihak yangUndang-undang akan melangsungkan Nomorperkawinan 1 Tahun 1974 seharusnya secara telah efektifdewasa pada tanggal baik secara 1 Oktober psikologis, 1975. biologis maupun ekonomis, serta mampu untuk bertanggung Undang-undang jawabNo. atas1/1974 keluarga ini yang mengandung dibentuknya isi yang itu. sangat luas yang mengaturHalmasalah itu sesuaiperkawinan, dengan haditsperceraian, Nabi Muhammad kedudukan Saw yang anak, berbunyi hak :dan kewajiban anak dan orang tua serta masalah perwalian. Menurut Undang-undang No. 1/1974, pada hakekatnya Undang-undang tersebut menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon istri harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Di dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tercantum rumusan pengertian tentang perkawinan. Dari ketentuan pasal 1 tersebut dapat dikemukakan pengertian bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan demikian perkawinan tersebut tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau ikatan batin saja akan tetapi haruslah kedua unsur tersebut. Ikatan lahir adalah ikatan formal, merupakan ikatan yang dapat dilihat yang mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan batin merupakan ikatan non formal, berupa perasaan-perasaan

4

yang menghubungkan keduanya, seperti cinta, rindu, kasih sayang, dan perasaan lain untuk saling memerlukan satu sama lain, juga telah matang jiwa dan raganya. Berhubungan dengan itu dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 1/1974 telah ditentukan bahwa batas umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria 19 tahun dan 16 tahun bagi wanita. Akan tetapi kenyataannya perkawinan di bawah umur masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat ini, bahkan Undang-undang No. 1/1974 memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur, yang tercantum dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1/1974. Dalam pasal 7 ayat (2) tersebut tidak disebutkan faktor-faktor atau hal-hal yang bisa dijadikan alasan dalam pemberian dispensasi perkawinan. Oleh karena itu orang dapat mengajukan dispensasi dengan mudah. Dalam hal ini hakim yang mempertimbangkan alasan-alasan tersebut untuk diberikan penetapan tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan. Kalau kita perhatikan lebih jauh lagi perkawinan yang masih di bawah umur itu akan menimbulkan berbagai akibat yang kurang menguntungkan, seperti kurang dapatnya suami atau istri dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam keluarga. Termasuk di dalamnya adalah kemungkinan terjadinya permasalahan dalam hal pemenuhan hak-hak anak. Hak-hak anak telah mendapatkan pengakuan secara formal di tingkat nasional, misalnya ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 20 tahun 1999 tentang

5

Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak, serta yang paling utama tentunya adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara khusus pada pasal 9 serta 11 Undang-undang tentang Perlindungan Anak tersebut di atas telah menyebutkan hak anak dalam hal memperoleh pendidikan, bermain serta bergaul dengan anak sebaya. Sesuatu yang sangat mungkin sulit dipenuhi atau besar kemungkinan terjadi pelanggaran hak atas anak, ketika anak-anak yang merupakan obyek yang dilindungi dalam Undang-undang Perlindungan Anak, pada saat yang sama menjadi subyek pelaku perkawinan di bawah umur. Permasalahan tersebut di atas, yang terjadi di desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara diangkat oleh penulis skripsi ini untuk meneliti hal-hal yang menjadi latar belakang perkawinan di bawah umur serta kemungkinan pelanggaran yang terjadi terhadap pasal 9 dan 11 Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Data dilapangan menunjukkan bahwa mulai bulan Januari sampai bulan April tahun 2015 ada 15 laki-laki dan 21 perempuan yang menikah di bawah umur. Dan bulan Januari sampai bulan April tahun 2015 di Kecamatan

6

Kalinyamatan ada 3 laki-laki yang menikah dibawah umur. Oleh karena itu maka penulis mengambil judul : STUDI ANALISIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM TINJAUAN UNDANGUNDANG PERLINDUNGAN ANAK PASAL 9 AYAT (1) DAN PASAL 11 DI KECAMATAN KALINYAMATAN.

B. Rumusan Masalah 1. Apa yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kalinyamatan? 2. Bagaimana perkawinan di bawah umur dalam tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 9 ayat (1) dan pasal 11?

C. Tujuan dan Kegunaan 1. Tujuan Mengetahui apa yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kalinyamatan, bagaimana perkawinan di bawah umur dalam tinjauan Undang-undang Perlindungan Anak. 2. Kegunaan Kegunaan yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah : a. Menjadi sumbangan dalam pengembangan hukum Islam yang kaitannya dengan masalah-masalah sosial keagamaan. b. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar kesarjanaan pada fakultas Syari’ah UNISNU Jepara.

7

D. Telaah Pustaka Skripsi ini ditulis untuk melihat dan hal-hal apa saja yang menjadi latar belakang perkawinan di bawah umur dan mencoba mengetahui apakah perkawinan di bawah umur melanggar pasal 9 dan 11 Undang-undang perlindungan anak sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Kalinyamatan. Hal ini menjadi pemikiran, karena pada dasarnya pelaku perkawinan di bawah umur adalah anak-anak, sementara disisi lain hak anak-anak adalah merupakan obyek yang dilindungi dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Skripsi yang telah ada, berjudul Pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ditinjau dari hukum islam (Studi di PA Kodia Yogyakarta) bahwasannya untuk melaksanakan perkawinan, disyariatkan orang tersebut telah dewasa, telah matang jiwa dan raganya. Dalam hukum Nasioanal Indonesia tentang perkawinan, yang dikatakan dewasa adalah telah berusia 21 tahun keatas. 5 Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa usia kawin minimal adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita,

6

dan bila terjadi penyimpangan dari ketentuan tersebut dapat

dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orangtua kedua belah pihak. 7 Tentang pemberian dispensasi ini tidak dijelaskan dengan rinci faktorfaktor apa saja yang dapat mengakibatkan diberikannya dispensasi perkawinan bagi kedua belah pihak yang usianya belum mencapai usia minimal untuk 5

UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, pasal 6: ayat (2). Pasal 7 : ayat (1) UU No. 1/1974. 7 Pasal 7: ayat (2) UU No. 1/1974. 6

8

melangsungkan perkawinan, dan belum ada satu bukupun yang membahas tentang pemberian dispensasi perkawinan ini dengan jelas dan terperinci. Dalam buku Achmad Ichsan disebutkan bahwa perkawinan dalam Islam hanya disyaratkan bagi wanita yang telah balig dan berakal, sedangkan bagi pria lebih ditekankan kepada kesanggupan memberikan nafkah.8

ِ ‫ﺎح ﻓَِﺈ ْن ءَاﻧَ ْﺴﺘُﻢ ﱢﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ ُر ْﺷ ًﺪا ﻓَ ْﭑدﻓَـ ُﻌﻮا إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ‬ َ ‫َوٱﺑْـﺘَـﻠُﻮا ٱﻟْﻴَٰﺘَ َﻤ ٰﻰ َﺣ ﱠ ٰﱴ إ َذا ﺑَـﻠَﻐُﻮا ٱﻟﻨﱢ َﻜ‬ ِ ‫ﻒ َوَﻣﻦ‬ ْ ‫َﻣْﻮَٰﳍ َُﻢْ وَﻻَ ﺗَﺄْﻛُﻠُﻮﻫَﺎ إِﺳْﺮَاﻓًﺎ وَﺑِﺪَارًا أَن ﻳَﻜْﺒـَﺮُوا وَﻣَﻦ ﻛَﺎنَ ﻏَﻨِﻴًّﺎ ﻓَـﻠْﻴَ ْﺴﺘَـ ْﻌﻔ‬ ِ ‫َﻛﺎ َن ﻓَ ِﻘﲑا ﻓَـﻠْﻴﺄْ ُﻛﻞ ﺑِﭑﻟْﻤﻌﺮ‬ ‫َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ‬ ‫وف ﻓَِﺈذَا َدﻓَـ ْﻌﺘُ ْﻢ إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ أ َْﻣ َٰﻮَﳍُ ْﻢ ﻓَﺄَ ْﺷ ِﻬ ُﺪوا‬ ُْ َ ْ َ ً 9 ِ ِ ِ ‫ﻴﺐ‬ ً ‫َوَﻛ َﻔ ٰﻰ ﺑﭑﻟﻠﱠﻪ َﺣﺴ‬ 8F

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu 8

Achmad Ichsan, Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam, Cet. 1, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986), hlm. 42. 9 An-Nisa’ (4): 6

9

adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.” Pengertian Rusyd di atas ditafsirkan dengan penafsiran yang berbedabeda oleh para ulama’ fiqih. Menurut Imam As-Syafi’i bila seorang anak telah berusia 15 tahun ia telah dikatakan rusyd,

10

atau telah keluar mani waktu kapan saja. 11

Abudalam Hanifah, tanda baligmenyebutkan bagi seorang anak apabila DemikianMenurut juga di Islam tidak bataslaki-laki usia minimal ia telah ihtilam yaitupasti, keluarnya manitidak pada menyebutkan waktu tidur dan wanita apabila ia perkawinan dengan dan juga dengan jelas tentang telah Dan serendah-rendahnya balig adalah 12 tahun bagi laki-laki faktorhaidh. dan tujuan pemberian dispensasiunsur perkawinan tersebut. 12 dan 9 tahun perempuan. Di bagi dalam hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya

menentukan batas usia perkawinan, hanya saja dikatakan apabila telah balig E. Kerangka Teoritik dan rusyd. Hal ini dapat dilihat dalam salah satu firman Allah dalam Al-Qur’an Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ialah ikatan yang berbunyi : lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan unsur-unsur keagamaan dan kerohanian, sehingga disini tampaklah bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah atau jasmaniah tetapi juga unsur batiniah atau rohaniah yang juga mempunyai peranan penting untuk membentuk keluarga yang bahagia. Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam melaksanakan perkawinan diupayakan bahwa calon suami istri itu harus telah siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat 10

Muhammad bin Idris A-Syafi’i, Al-Umm, (Beirut, Libanon : tnp, tt) , V: 17. Dr. Wahbahh Az-Zuhayli, Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, (ttp: Dar Al-Fikr, tt), V: 424. 12 Ibid., hlm. 423. 11

10

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa harus berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang usianya masih di bawah batas minimal. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Maksud dan tujuan dari UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, diharapkan agar suami istri dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berpijak pada kenyataan yang ada, perkawinan dibawah umur pada dasarnya belum terdapat kematangan baik lahir maupun batin, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana cara mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang faktor-faktor apa yang menjadi pendorong terjadinya perkawinan di bawah umur dan untuk memperoleh data, guna menentukan cara bagaimana mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Menurut Soemiyati dikemukakan bahwa, untuk melangsungkan perkawinan batas umur adalah sangat penting. Hal ini dimaksudkan dalam melangsungkan perkawinan menghendaki kematangan biologis dan psikologis. Sehubungan dengan itu Undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah siap jiwanya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa

11

harus berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan calon istri yang masih di bawah umur. 13 Arti perkawinan menurut K. Wantjik Saleh adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Lebih lanjut beliau mengatakan ikatan lahir dan batin itu harus ada, keduanya saling melengkapi, sebab tanpa ikatan batin, ikatan lahir akan rapuh. 14 Dalam hampir semua sistem hukum terdapat penetapan usia minimum untuk dapat meningkatkan diri dalam perkawinan, yang didasarkan pada kematangan fisik manusia untuk melakukan hubungan kelamin. Dalam undang-undang perkawinan usia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria.15 Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orangtua, karena izin dari kedua orang tua itu mutlak ada. 16 Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu izin orangtua untuk melangsungkan perkawinan, sehingga yang perlu menggunakan izin orangtua untuk melangsungkan perkawinan adalah pria yang telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun (pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974). Dalam hal penyimpangan tersebut di atas dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria dan pihak 13

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 6. 14 Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hlm. 14. 15 Subekti, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), hlm. 15. 16 Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 104.

12

wanita. Dalam pasal 29 KHUPerdata (BW), seorang pemuda yang belum mencapai umur 18 tahun begitu pula pemudi yang belum mencapai umur 15 tahun tidak dibolehkan mengikat perkawinan. 17 Jadi terdapat perbedaan batas umur perkawinan antara KUHPerdata dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Namun kedua perundangan itu menetapkan adanya batas umur perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami istri benar-benar telah siap jiwa dan raganya dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan supaya mencegah terjadinya perceraian muda serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, agar tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertambahan penduduk. Jadi mereka yang belum mencapai umur 21 tahun jika akan melangsungkan perkawinan harus izin orangtua (pasal 6 ayat 2 UndangUndang No. 1 tahun 1974). Jika kedua calon mempelai tidak mempunyai orangtua lagi atau orangtua bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud cukup dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya, kalau tidak ada juga, izin diperoleh dari wali, atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan kedua calon mempelai dalam garis keturunan keatas selama mereka masih hidup yang dapat menyatakan 17

hlm. 41.

Wirjono Projodikono, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Bandung : Sumur, 1981),

13

kehendaknya (pasal 6 ayat 3 dan 4 Undang-Undang No. 1 tahun 1974). 18 Ada beberapa ulama berpendapat bahwa wali selain ayah tidak boleh mengawinkan wanita-wanita yang masih di bawah umur.19 Namun dalam kenyataannya di masyarakat masih sering terjadi perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang usianya masih di bawah batas minimal usia, hal ini disebabkan karena adanya pergaulan bebas sehingga menyebabkan hamil muda sebelum menikah dan adanya ketentuan yang membolehkan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang ingin menikah walau umurnya belum mencapai batas minimal yang sudah ditentukan dalam undang-undang perkawinan. Walaupun calon suami dan calon istri belum memenuhi batas usia persyaratan perkawinan, tetapi dengan syarat bahwa perkawinan tersebut memang benar-benar harus dilaksanakan untuk menghindari pihak yang dirugikan. Supaya tidak ada pihak yang dirugikan, perlindungan hukum untuk anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta 18

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1990),

19

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Bandung: Al-Ma’arif, 1990), hlm. 20.

hlm. 51.

14

berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, sebenarnya sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan lainnya di tingkat nasional yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada anak, misalnya ketentuan yang ada dalam Undang-undang No. 24 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak, Undang-undang No. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja dan Undang-undang No. 1 Tahun 2000 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak. Di samping itu, ada juga beberapa Undang-undang yang tidak secara spesifik diberikan judul sekitar perlindungan anak, namun isi ketentuannya banyak memasukkan konsep penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, hanya saja karena letak ketentuan-ketentuan hukumnya yang cukup tersebar dan terkadang tidak mudah dipahami oleh masyarakat, dirasakan adanya kendala dalam memberikan perlindungan anak secara optimal. Oleh karena itulah, untuk melengkapi Ratifikasi Konvensi Hak Anak, dibuat juga Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang meskipun masih ada kelemahan di sana-sini.

15

Keseluruhan produk hukum yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan

anak

tersebut.

Bagaimanapun

yang

terpenting

adalah

penerapannya di lapangan. Tentunya untuk menjamin penegakan hukum perlindungan anak yang prima, sistem hukum dan isi ketentuan hukum yang disiapkan haruslah jelas, tegas dan tepat sasaran. Kesalahan interpretasi ataupun pembiaran praktek-praktek yang keliru tentunya akan mengacaukan jalannya penegakan hak-hak anak tersebut.

F. Metode Penelitian Untuk mendapat hasil penulisan agar mendekati kebenaran maka menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 1. Penelitian Kepustakaan Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, sumber hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah yang relevan, sumber hukum tersier berupa tulisan-tulisan pada majalah atau koran. 2. Penelitian Lapangan Penelitian lapangan dilakukan dengan cara langsung ke obyek penelitian dan tempat berhubungan langsung dengan penelitian ini a. Lokasi / daerah penelitian Lokasi penelitian ditentukan di desa Banyuputih karena di desa tersebut masih terdapat perkawinan yang dilangsungkan oleh orang-orang yang

16

berusia di bawah batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan. b. Nara sumber 1. Kepala Pengadilan Negeri 2. Hakim Pengadilan Agama 3. Kepala Kantor Urusan Agama 4. Panitera-panitera/sekretaris-sekretaris dari masing-masing pengadilan c. Teknik pengumpulan data Wawancara atau Interview adalah mengadakan tanya jawab secara langsung kepada nara sumber berdasarkan acuan pertanyaan yang tersedia. d. Analisa Data Dalam hal ini setelah data diperoleh lalu disaring untuk dipilih data yang berguna dalam menentukan masalah. Analisa data dilakukan dengan : 1. Metode Deduktif Metode deduktif, yaitu menganalisa data dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan umum yang diterapkan pada hal-hal yang bersifat konkrit. 2. Metode Kualitatif Metode Kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan sifat dan ciriciri hukum dari data yang relevan.

G. Sitematika Pembahasan Adapun Skripsi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

17

BAB I

: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah B. Rumusan Masalah C. Tujuan dan Kegunaan D. Telaah Pustaka E. Kerangka Teoritik F. Metode Penelitian G. Sistematika Pembahasan

BAB II

: KONSEP PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 A. Pengertian Perkawinan B. Asas Perkawinan C. Syarat-Syarat Perkawinan D. Tujuan perkawinan

BAB III

: TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN KALINYAMATAN A. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur B. Dasar Hukum Perkawinan di Bawah Umur C. Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur D. Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Kalinyamatan

BAB IV

: ANALISIS TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

18

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974, UNDANG-UNDANG TINJAUAN

LAIN,

NOMOR SERTA

35

TAHUN

CARA

2014

DAN

PENCEGAHAN

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR. A. Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 B. Akibat Hukum Perkawinan C. Perkawinan di Bawah Umur dan Pelanggaran Hak Anak D. Cara Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur BAB V

: PENUTUP Bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kemudian diahiri dengan daftar pustaka, juga disertakan lampiran-lampiran.