KATA PENGANTAR Kata Pengantar dari Rektor

Departemen Pendidikan Nasional Universitas Brawijaya Malang ‐ 2008

KATA PENGANTAR Kata Pengantar dari Rektor Dewasa ini, seiring dengan perubahan pesat pada konstelasi komunitas global, Universitas Brawijaya (UB) menghadapi banyak permasalahan yang berkaitan dengan manajemen keuangannya. Sistem keuangan yang ada sekarang tidak sesuai dengan tuntutan upaya perkembangan sistem yang transparan dan akuntabel yang sangat penting dalam rangka membangun organisasi yang efektif dan efisien, memperoleh dukungan masyarakat, dan mendapatkan posisi sebagai kekuatan moral yang diperhitungkan. Kesimpulan umum tentang keadaan organisasi tersebut di atas adalah sebuah hasil dari kajian evaluasi diri yang dipakai sebagai landasan utama bagi UB untuk mengajukan sebuah perubahan dalam sistem keorganisasian dan telah disetujui oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi menjadi Perguruan Tinggi BHMN melalui SK Dirjen Dikti Nomor: 4022/D/T/2007 tertanggal 29 Nopember 2007. Namun demikian karena permasalahan Perundangan tentang BHMN yang tidak kunjung selesai, maka UB melalui Rapat Pleno Senat pada 17 Maret 2008, menetapkan untuk membuat usulan menjadi Badan Layanan Umum (BLU) yang telah memliki dasar hukum yang lebih jelas. Pada dasarnya, usulan ini merupakan upaya UB memperoleh status hukum sebagai Badan yang lebih otonom khususnya dalam pengelolaan keuangannya. Badan Layanan Umum pada prinsipnya adalah Enterprising the government yang merupakan paradigma baru yang menjadi jiwa pengelolaan keuangan sektor publik. Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan basis kinerja dalam penganggaran, memberikan landasan yang penting bagi orientasi baru tersebut di Indonesia. Selanjutnya, Undang‐Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja ini di lingkungan instansi pemerintah. Dalam pasal 68 dan pasal 69 Undang‐Undang Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh UB, dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai Badan Layanan Umum, diharapkan menjadi implementasi konkrit dari sistem penerapan manajemen keuangan berbasis kinerja. Dengan pengelolaan keuangan dalam pola BLU, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan

i

barang/jasa. Seiring dengan itu, perlu sistem kendali ketat dalam perencanaan dan penganggarannya, serta dalam pertanggungjawabannya. Sehubungan dengan hal‐hal tersebut di atas, UB bermaksud menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK‐BLU) dengan menyusun dokumen Pola Tata Kelola sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 4 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Untuk ini UB menyatakan diri untuk bersedia menjalani audit keuangan oleh auditor independen sesuai dengan standar Sistem Akuntansi Indonesia. Pola Tata Kelola juga telah dibenahi untuk diseuaikan dengan harapan bahwa penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tidak sekedar sebagai format baru dalam pengelolaan keuangan UB, tetapi diharapkan dapat menyuburkan perwadahan baru bagi pembaharuan manajemen keuangan sektor publik demi meningkatkan pelayanan UB kepada masyarakat. Selaku Rektor UB, saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada segenap pihak yang telah terlibat dalam persiapan dokumen‐dokumen tersebut. Saya juga, sangat menghargai partisipasi segenap elemen Universitas dan juga dukungan mereka dalam rencana perubahan organisasi ini. Malang, 25 Juli 2008 Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito

NIP. 130 704 136

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ________________________________________________ i Kata Pengantar dari Rektor _________________________________________________________ i

DAFTAR ISI _____________________________________________________ iii BAB I. A. B. C. D.

PENDAHULUAN __________________________________________ 1

Pengertian Tata Kelola _______________________________________________________ 1 Prinsip Tata Kelola yang Baik __________________________________________________ 1 Tujuan Penerapan Tata Kelola _________________________________________________ 2 Klausula Tentang Perubahan Tata Kelola_________________________________________ 2

BAB II.

ORGANISASI DAN TATA LAKSANA____________________________ 3

A. Struktur Organisasi UB Saat Ini_________________________________________________ 4 1. Dewan Penyantun __________________________________________________________________ 6 2. Senat ____________________________________________________________________________ 6 3. Pimpinan Universitas _______________________________________________________________ 8 4. Fakultas __________________________________________________________________________ 9 5. Jurusan atau Bagian _______________________________________________________________ 10 6. Program Studi ____________________________________________________________________ 11 7. Laboratorium dan Studio ___________________________________________________________ 11 8. Lembaga ________________________________________________________________________ 11 9. Direktur Pasca sarjana______________________________________________________________ 12 10. Biro ____________________________________________________________________________ 12 11. Unit Pelaksana Teknis ______________________________________________________________ 12 12. Pusat Jaminan Mutu _______________________________________________________________ 12 B. Perubahan Struktur Organisasi UB Setelah Menjadi BLU ___________________________ 13 C. Tugas Pokok dan Wewenang dalam Organisasi BLU _______________________________ 15 1. Dewan Pengawas _________________________________________________________________ 15 2. Unsur Pimpinan ___________________________________________________________________ 17 3. Senat Universitas__________________________________________________________________ 22 4. Unsur Pelaksana Akademik __________________________________________________________ 24 5. Lembaga ________________________________________________________________________ 29 6. Unsur Pelaksana Administrasi ________________________________________________________ 30 7. Unsur Pelayanan Administrasi ________________________________ Error! Bookmark not defined. 8. Unsur Penunjang __________________________________________________________________ 34 9. Institusi Fungsional ________________________________________________________________ 39 10. Unsur Pelayanan Umum ____________________________________________________________ 42 D. Prosedur Kerja _____________________________________________________________ 42 E. Ketersediaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia ___________________________ 43 1. Ketersediaan Sumberdaya Manusia ___________________________________________________ 43 2. Pengembangan Sumberdaya Manusia _________________________________________________ 47

BAB III. AKUNTABILITAS _________________________________________ 51 iii

A. 1. 2. 3. 4.

B. 1. 2. 3. 4.

C.

Akuntabilitas Program ______________________________________________________ 51 Bidang Akademik __________________________________________________________________ 51 Bidang Administrasi Umum__________________________________________________________ 52 Bidang Kemahasiswaan _____________________________________________________________ 52 Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama _____________________________________ 52 Akuntabilitas Kegiatan ______________________________________________________ 54 Bidang Akademik __________________________________________________________________ 54 Bidang Administrasi Umum__________________________________________________________ 54 Bidang Kemahasiswaan _____________________________________________________________ 54 Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama _____________________________________ 55 Akuntabilitas Keuangan _____________________________________________________ 57

BAB IV. TRANSPARANSI ___________________________________________ 63 A. Penyelenggaraan Sistem manajemen berbasis TIK untuk peningkatan Transparansi_____ 64 B. Penyebarluasan Informasi melalui Website dan Media Cetak _______________________ 65 C. Penyebarluasan Informasi melalui Sosialisasi, Rapat Periodik, Brosur, Selebaran dan Media Massa __________________________________________________________________ 67 D. Audit Internal _____________________________________________________________ 67

BAB V. ETIKA DAN INTEGRITAS ___________________________________ 69 A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L.

Menjaga Komitmen Etika Akademik ___________________________________________ 69 Pengertian Integritas Akademik _______________________________________________ 69 Pengertian Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan __________________________ 69 Pengertian Loyalitas kepada Universitas ________________________________________ 70 Pengertian Gratifikasi _______________________________________________________ 70 Kewajiban Menghindari Suap _________________________________________________ 71 Perlindungan Aset dan Informasi ______________________________________________ 71 Kesadaran terhadap Efisisensi Biaya ___________________________________________ 71 Membangun Integritas Pelaporan _____________________________________________ 72 Larangan Aktivitas Politik ____________________________________________________ 72 Pemeliharaan Nama Baik Universitas __________________________________________ 72 Pengenaan Sanksi __________________________________________________________ 73

BAB VI. DAFTAR REFERENSI RUJUKAN _______________________________ 74 BAB VII. PENUTUP _______________________________________________ 75 Lampiran 1. Statuta UB ___________________________________________ 76 Lampiran 2. Organisasi dan Tata Kerja UB ____________________________ 93

iv

BAB I. PENDAHULUAN A. Pengertian Tata Kelola Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 pasal 5, pola tata kelola merupakan peraturan internal universitas yang menetapkan: 1.

2.

3.

Organisasi dan tata laksana, mencakup struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, ketersediaan dan pengembangan sumberdaya manusia, serta efisiensi biaya. Akuntabilitas, mencakup kebijakan, mekanisme/prosedur, media pertanggungjawaban, dan periodisasi pertanggungjawaban program, kegiatan, dan keuangan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Transparansi, dengan menerapkan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kemudahan memperoleh informasi bagi yang membutuhkan.

B. Prinsip Tata Kelola yang Baik

1. 2.

3. 4.

5.

Transparansi, yaitu mengikuti asas keterbukaan agar informasi mengenai Universitas secara langsung dapat diterima bagi pihak‐pihak yang membutuhkan. Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Universitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Responsibilitas, yaitu kesesuaian pengelolaan Universitas terhadap peraturan perundang‐undangan yang berlaku dan prinsip‐prinsip organisasi yang sehat. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak‐hak stakeholder Universitas yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang‐ undangan yang berlaku. Kemandirian, yaitu keadaan pengelelolaan Universitas tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan kepentingan organisasi maupun peraturan perundang‐undangan.

Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008

Dalam sebuah Badan Layanan Umum pengelolaan organisasi berbasis kinerja hanya dapat dilakukan bila organisasi dilaksanakan atas dasar prinsip‐prinsip Tata Kelola yang menjamin terselenggaranya praktek‐praktek baik (good Practices) sebagai berikut:

1

C. Tujuan Penerapan Tata Kelola Tata Kelola UB diupayakan memenuhi prinsip‐prinsip Tata Kelola yang menjamin terselenggaranya praktek‐praktek baik, agar dapat mendorong pengelolaan Universitas menjadi lebih profesional, berdaya dalam mengemban fungsi misi dan visinya. Dalam hal Implementasi sistem Tata Kelola, setiap pihak dalam organisasi UB harus dapat secara mudah didorong agar memiliki kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial Universitas terhadap stakeholder. Dalam struktur pengelolaan UB sebagaimana saat ini, terdapat beberapa potensi yang memungkinkan terjadinya inefisiensi pengelolaan sumberdaya. Perbaikan perlu dilakukan terutama menyangkut kejelasan prosedur dan kewenangan administrasi dengan posisi pengelolaan kegiatan akademik. Dalam hal pengelolaan arus informasi, pengendalian kegiatan maupun pengelolaan asset khususnya keuangan dan sumberdaya manusia terdapat sejumlah titik‐titik pokok yang memerlukan perbaikan mendesak.

D. Klausula Tentang Perubahan Tata Kelola Pola Tata Kelola Universitas ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap Statuta Universitas Brawijaya (UB) maupun perundang‐undangan yang terkait dengan pola tata kelola universitas, serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organ universitas serta perubahan lingkungan universitas.


Perubahan Tata Kelola Universitas untuk memperbaiki mekanisme kerja khususnya terkait dengan isu‐isu krusial tersebut di atas, UB memerlukan landasan hukum untuk melakukan transformasi keorganisasian. Status sebagai BLU diharapkan dapat memberikan peluang lebih baik bagi UB untuk melakukan pembenahan Tata Kelola yang mendorong peningkatan kualitas layanan dengan menumbuh‐kembangkan efisiensi, relevansi, transparansi, akuntabilitas. Diharapkan dengan menjadi BLU, leadership dapat tumbuh di semua jenjang posisi dalam organisasian. Untuk tujuan ini perbaikan sistem informasi dan kejelasan Manual Keja mutlak diperlukan agar dapat mendorong organ‐organ Universitas memiliki kapasitas dan kecepatan yang memadai dalam membuat perencanaan dan keputusan. Outcome yang diharapkan adalah ketercapaian misi dan visi UB serta peningkatan peran UB dalam mendukung kemajuan bangsa dan negara serta mampu mengangakat kualitas kinerja akademik yang diperhitungkan pada tataran persaingan global.

2

BAB II. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Pengusulan menjadi BLU dilakukan dengan memperhatikan situasi internal maupun eksternal UB termasuk semua sistem perundangan yang terkait dengan UB. Saat ini, sebagai sebuah instansi pemerintah, hal‐hal yang menyangkut penyelenggaraan UB secara fungsional dibina oleh Menteri Pendidikan Nasional cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Untuk bidang kepegawaian di bawah pembinaan Menteri Aparatur Negara, dan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Usulan menjadi BLU ini dikemas dengan memperhatikan ketentuan‐ketentuan pemerintah terkait dengan fungsi ketiga departemen pemerintahan tersebut diatas. Semua perubahan sistem organisasi termasuk tata Kelola harus memperoleh persetujuan dari ketiga departemen tersebut di atas. Langkah pertama adalah mendapatkan ijin dari Menteri Pendidikan Nasional, dilanjutkan ke perolehan ijin Menteri Keuangan untuk asapek keuangan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk aspek SDM.


Saat ini UB adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berada di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. UB dipimpin oleh Rektor yang berada di bawah koordinasi, dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional. Dalam organisasi UB saat ini segala hal menyangkut pengelolaan keuangan diatur selayaknya sebuah instansi (jawatan) pemerintah yang seringkali tidak bersesuaian dengan tuntutan situasi eksternal sehingga sering mengalami berbagai kesulitan dalam memenuhi kepentingan pengelolaan universitas dalam menjalankan misinya. Perkembangan pengelolaan ke arah organisasi yang lebih otonom merupakan tuntutan situasi yang tidak terhindarkan. Untuk ini UB berusaha melakukan berbagai pembenahan Tata Laksana (sistem pengelolaan) dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi diri secara menyeluruh. Berbagai usulan perubahan sistem pengelolaan organisasi tersebut dikembangkan dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku. Upaya pembenahan telah diupayakan sejak sepuluh tahun terakhir, dan pada tahun 2003, UB mengusulkan ke pemerintah untuk menjadi Perguruan Tinggi BHMN, dan pada tahun 2007, telah berhasil memperoleh ijin dari Direktorat Pendidikan Tinggi (DIKTI), Departemen Pendidikan Nasional untuk berubah status menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN). Namun demikian surat ijin dari Direktur Jendral DIKTI tersebut belum dapat direalisasikan karena sistem perundangan untuk itu belum memungkinkan. Untuk itulah UB, atas saran dari Direktur Jendral DIKTI, mengusulkan menjadi Badan Layanan Umum yang telah memiliki landasan hokum yang memadai untuk melakukan berbagai perubahan keorganisasian sesuai dengan perkembangan yang dikehendaki seperti tersebut di atas.

3

A. Struktur Organisasi UB Saat Ini Organisasi UB saat ini ditetapkan berdasarkan atas Keputusan Menteri Pendidikan nasional no: 080/0/2002 tentang Statuta UB. Organisasi Universitas Barwijaya (lihat gambar 1) terdiri dari: a. b. c. d. e. f. g.

Dewan Penyantun Unsur pimpinan: rektor dan pembantu rektor Senat universitas Unsur pelaksana akademik: fakultas dan lembaga Unsur pelaksana khusus: program pasca sarjana Unsur pelaksana administrasi: biro Unsur penunjang: unit pelaksana teknis (UPT)

Selama ini, Universitas Brawijaya telah berupaya meningkatkan mutu, relevansi dan efisiensi layanan. Salah satunya adalah sebuah Tata Kelola untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu. Awal dari upaya yang dilakukan adalah ketika pada tahun 2002, Rektor membentuk Tim Monitoring dan Evaluation (Monev) dengan tugas melaksanakan sistem pembinaan dan pemantauan Program Hibah Kompetisi (PHK) yang diperoleh pendanaannya dari Dirjen DIKTI. Kemudian, karena kegiatan Tim Monev internal dirasa masih terbatas, maka pada tahun 2003 dibentuk Tim Benefit dan Monitoring Evaluation (BME) dengan SK Rektor No. 022/SK/2003. Implementasi dari SK Rektor ini telah mendorong upaya‐upaya penyehatan institusi dengan mendorong perluasan ruang lingkup sistem penjaminan mutu. Dari kegiatan implementasi Monev PHK yang lebih bersifat quality control, berkembang menjadi kegiatan yang lengkap dengan quality assurance dan quality improvement bidang akademik termasuk akreditasi program studi (PS). Untuk selanjutnya untuk lebih memantapkan sistem jaminan mutu, diterbitkanlah SK Rektor No. 017A/SK/2005 tentang Pusat jaminan Mutu (PJM), yang kelembagaan dan tugasnya direvisi kembali pada tanggal 13 Pebruari 2006, melalui SK Rektor nomor: 023A/SK/2006.


Rincian tugas, fungsi dan hal‐hal lain yang menyangkut detail rinciannya ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 080/0/2002 tentang Organisasi Tata Kerja (OTK). Melalui persetujuan rapat Senat Universitas, OTK diusulkan kembali setelah ada bagian yang diperbaharui sesuai dengan perkembangan yang terjadi di UB. Secara garis besar, struktur organisasi UB dipaparkan dalam Gambar 1. Untuk itu, Universitas Brawijaya sedang memproses draft naskah usulan pembaharuan OTK yang nantinya akan disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional sesuai dengan tuntutan penyempurnaan struktur organisasi UB PK‐BLU.

4

Senat Universitas

R E K T O R

Dewan Penyantun

Pembantu Rektor : I. Bidang Akademik II. Bidang Administrasi dan Keuangan III. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Pusat Jaminan Mutu

Unit Pelaksana Teknis (UPT) 1. 2. 3. 4. 5.

Biro

Bahasa Perpustakaan Mata Kuliah Umum (MKU) Pusat Komputer (Puskom) Unit Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi (UPPTI) 6. Pusat Pengembangan E‐Learning (PPE) 7. Laboratorium Sentral Ilmu Hayati (LSIH)

Program P ascasarjana

1. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) 2. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) 3. Biro Administrasi Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi (BAPSI)

Fakultas/Program

Lembaga

Fakultas Hukum (FH) Fakultas Ekonomi (FE) Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Fakultas Pertanian (FP) Fakultas Peternakan (FPt) Fakultas Teknik (FT) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) 8. Fakultas Kedokteran (FK) 9. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) 10. Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) 11. Fakultas Ilmu Sosial (FIS) 12. Program Bahasa dan Sastra

1. Lembaga Penelitian (Lemlit) 2. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) 3. Lembaga Pengkajian dan Pengambangan Pendidikan (LP3)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Gambar 1. Struktur Organisasi UB yang ada saat ini (2008)

Di bidang administrasi umum, Universitas saat ini sedang merencanakan pembentukan Satuan Pengendali Internal (SPI) yang merupakan aparat intern Universitas untuk membantu Pimpinan Universitas dalam mendukung terciptanya sistem pengendalian kinerja administrasi yang efektif di lingkungan Universitas. Untuk menginisiasi ini sudah ditunjuk staf ahli Pembantu Rektor II untuk mengembangkan SPI di lingkungan UB. Meskipun hal‐hal semacam ini memiliki dasar pemikiran yang benar dari prinsip‐prinsip keorganisasian, namun ternyata tidak sepenuhnya memiliki landasan dalam statuta terkait dengan statusnya sebagai PTN. Selain itu, masih banyak aspek lain khususnya aspek pengelolaan keuangan dan asset. Kedua hal ini mengalami berbagai kendala dalam implementasi perbaikannya. Sistem penganggaran yang harus dilakukan dengan mekanisme tata kelola sebagai instansi pemerintah tidak lagi sesuai dengan tuntutan kinerja UB yang menghadapi persaingan global. Setiap perubahan dalam pola tata kelola harus dikonsultasikan kepada


5

Mendiknas dan harus memenuhi ketentuan peraturan kepegawaiaan dari Kementerian Aparatur Negara (Menpan) menyebabkan kapasitas UB dalam merespon tuntutan jaman dan perubahan masyarakat menjadi kurang cepat.

1.

Dewan Penyantun Dewan Penyantun adalah dewan yang beranggotakan tokoh‐tokoh masyarakat. Anggota dewan penyantun diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas persetujuan senat universitas. Organisasi Dewan Penyantun Dewan penyantun dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorarig sekretaris yang dipilih dari para anggotanya. Masa jabatan Dewan Penyantun adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan 4 tahun berikutnya Tugas Dewan Penyantun a). Membina dan meningkatkan hubungan baik antara masyarakat, instansi pemerintah dan badan swasta dengan universitas; b). Membantu memecahkan permasalahan universitas; c). Menampung aspirasi dan pengembangan universitas.

partisipasi

masyarakat

dalam

Senat Senat merupakan badan normatif dan perwakilan di Universitas yang menjalankan fungsi membangun dan menjaga penegakan nilai‐nilai dan etika akademik. Senat Universitas adalah perwakilan tertinggi di tingkat Universitas, sedangkan Senat Fakultas adalah perwakilan tertinggi di tingkat Fakultas. a) Organisasi Senat 1)

2)

3) 4)

Senat Universitas terdiri atas wakil Guru Besar, Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, dan wakil dosen. Senat Fakultas terdiri dari Guru Besar, Dekan, Sekretaris atau Pembantu Dekan Fakultas, Ketua Jurusan dan Wakil Dosen Senat baik di tingkat Universitas maupun Fakultas diketuai oleh salah satu anggota, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih diantara para anggota Senat. Tata cara pemilihan serta persyaratan Perwakilan unsur Guru Besar dan wakil dosen non guru besar ditetapkan dengan surat Keputusan Senat Universitas Pemililihan wakil dosen dilakukan dengan pemilihan langsung oleh seluruh dosen biasa pada fakultas atau jurusan yang bersangkutan.


2.

mendorong

6

1)

2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

10)

11) 12)

13) 14)

15)

Mengusulkan perubahan statuta Universitas kepada Menteri Pendidikan Nasional dan memberikan persetujuan mengenai hal‐hal yang belum diatur dalam statuta dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas. Memberikan pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas, termasuk akreditasi internal Universitas dalam hal pembukaan dan/atau penutupan jurusan/program studi yang telah ditetapkan oleh Senat Universitas, serta penambahan dan/atau penutupan laboratorium/studio pada setiap jurusan. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan perguruan tinggi. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas program kerja selama periode jabatan dan program kerja tahunan Universitas yang diajukan oleh Rektor atau Dekan. Menetapkan aturan mengenai tata tertib pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Rektor atau Dekan. Melaksanakan pemilihan Rektor atau Dekan berdasarkan tata tertib pemilihan yang telah ditetapkan. Senat Universitas memberikan pertimbangan atas calon Rektor yang diajukan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk diangkat oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Rektor. Senat fakultas memberikan pertimbangan atas calon Dekan untuk diajukan kepada Rektor untuk diangkat menjadi Dekan Senat Universitas memberikan pertimbangan atas para calon Pembantu Rektor atau Pembantu/sekretaris Dekan untuk Senat fakultas, yang kemudian diajukan kepada Rektor untuk diangkat menjadi Pembantu Rektor. Memberikan pertimbangan terhadap calon Direktur dan Kepala Lembaga yang akan diangkat dengan penetapan SK Rektor Senat Universitas memberikan persetujuan mengenai pendirian lembaga‐ lembaga nonstruktural serta memberikan pertimbangan atas pengangkatan pejabat lembaga non‐struktural yang dilakukan oleh Rektor. Senat Universitas menetapkan penjabaran pelaksanaan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola Universitas yang baik. Mengusulkan kepada Rektor mengenai program perkembangan dalam jabatan dan kriteria untuk promosi serta menetapkan prioritas pembinaan tenaga kependidikan dengan memperhatikan pengembangan kelembagaan. Menetapkan ketentuan mengenai laporan dan akuntabilitas pejabat/pegawai yang berada di bawah pejabat yang bertanggung jawab secara langsung kepada Rektor.


b) Tugas Senat

7

16) Menilai pertanggungjawaban Rektor atau Dekan atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. 17) Merumuskan peraturan pelaksanaan integritas akademik, kebebasan akademik, dan otonomi keilmuan pada Universitas. 18) Menetapkan kode etik Universitas dan kepengurusan Dewan Kehormatan Kode Etik. 19) Menetapkan ketentuan mengenai prosedur Pengendalian dan sanksi bagi mahasiswa, dosen, atau pegawai yang diduga melanggar ketentuan dalam kode etik. 20) Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan oleh Universitas kepada seseorang yang memenuhi persyaratan. 21) Menjabarkan Statuta Universitas ke dalam rincian tugas unit dan uraian jabatan di semua jenjang struktur organisasi Universitas. 22) Membentuk komisi‐komisi yang beranggotakan anggota Senat dan apabila dianggap perlu dapat ditambah dengan anggota lain. 23) Menetapkan lebih lanjut tugas‐tugas dan kewenangan lainnya dari Senat sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat Statuta Universitas. c)

Tanggung Jawab Senat Senat baik di tingkat Universitas maupun Fakultas mempunyai tanggung jawab menjaga nilai‐nilai dan etika akademik serta menetapkan standar mutu akademik

d) Masa Tugas anggota Senat Masa tugas anggota Senat dari unsur wakil guru besar dan wakil dosen adalah 4 (empat) tahun.

1)

2) 3) f)

Senat Universitas maupun Fakultas dapat menyelenggarakan rapat‐rapat khusus sesuai dengan bidang/pokok pembahasan tertentu yang dihadiri oleh anggota Senat Universitas tertentu pula. Pengambilan keputusan dalam rapat Senat dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat atau melalui pemungutan suara. Senat bersidang sekurang‐kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Pembiayaan Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Senat dibebankan pada anggaran Universitas.

3.

Pimpinan Universitas Pimpinan Universitas terdiri dari Rektor yang dibantu oleh beberapa orang Pembantu Rektor. Rektor adalah pimpinan dan penanggung jawab utama Universitas. Rektor


e) Penyelenggaran Rapat/Sidang

8

diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan Nasional melalui pertimbangan Senat Universitas dengan cara pungutan suara dalam forum Pleno Rapat Senat Universitas. Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut‐turut. Rektor dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab di bidang akademik kepada Menteri Pendidikan Nasional, di bidang administrasi dan keuangan kepada Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Lain atau pimpinan Lembaga Pemerintah lain. Rektor dalam melaksanakan tugas sehari‐hari dibantu oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik, Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaa. Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor. Tugas a) Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta hubungan dengan lingkungannya ; b) Membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi, badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.

Fakultas Fakultas adalah unit pelaksana akademik meliputi kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Organisasi fakultas terdiri dari: a). Unsur pimpinan: Dekan dan Pembantu Dekan b). Senat Fakultas c). Unsur pelaksana akademik: jurusan, laboratorium, bengkel, studio, kelompok dosen d). Unsur pelaksana adminlstrasi: bagian Tata Usaha. e). Unsur penunjang: ruang baca, kebun percobaan, tambak, taman, ternak, rumah sakit, fasiiitas kesehatan lain, dan bentuk penunjang lainnya yang diperlukan fakultas. a) Pimpinan Fakultas Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab uiarna fakultas. Dekan mempunyai tugas mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan melakukan pembinaan kepada mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan fakultas. Dekan dan pembantu dekan diangkat dan diberhentikan oleh rektor melalui pertimbangan senat fakultas. Masa jabatan dekan dan pembantu dekan adalah 4 tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut‐turut.


4.

9

b) Senat Fakultas

Senat fakultas mempunyai tugas pokok: a). Merumuskan baku mutu pendidikan, kebijakan akademik dan pengembangan fakultas; b). Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian sivitas akademika; c). Merumuskan norma, etika dan tolok ukur penyelenggaraan fakultes; d). Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan yang telah diditetapkan oleh dekan; e). Memberikan pertimbangan atas dosen yang dicalonkan memangku jabatan fungsional akademik lebih tinggi; f). Mengusulkan pemberian gelar doktor kehormatan bagi seseorang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. g). Memberikan pertimbangan dan persetujuan rencana anggaran pendapatan dan belanja fakultas yang diajukan oleh dekan h. Memiiih dan memberikan pertimbangan atas dosen yang diusulkan mendapat tugas tambahan sebagai dekan, i). Memberikan pertimbangan untuk dosen yang diangkat sebagai pembantu dekan,ketua jurusan/bagian dan sekretaris jurusan/bagian; j). Tatacara pertimbangan senat fakultas dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Dekan, pembantu dekan, ketua dan sekretaris jurusan/bagian serta pengusulan kenaikan jabatan fungsional akademik diatur dalam keputusan senat universitas.

5.

Jurusan atau Bagian Jurusan atau bagian merupakan unit peiaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik pada program sarjana dan program pascasarjana pendidikan profesi, dan pendidikan profesional (vokasional). Jurusan atau bagian dipimpin oleh seorang ketua dan didampingi seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul dekan, serta bertanggung jawab langsung kepada dekan. Ketua


Senat fakultas merupakan badan normatif tertinggi di fakultas. Keanggotaan senat fakultas terdiri atas dosen tetap dengan jabatan guru besar, pimpinan fakultas, ketua jurusan dan sepuluh orang wakil dosen. Keanggotaan s Ketua senat fakultas adalah dekan dan didampingi oleh‐ seorang sekretaris yang dipilih dari para anggota senat. Dalam melaksanakan tugasnya, senat fakultas dapat membentuk komisi‐komisi yang beranggotakan anggota senat. Tatacara pengambilan keputusan dalam rapat senat' diatur dalam tatatertib rapat senat. Senat fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan selaku Ketua Senat.

10

jurusan/bagian mengkoordinasikan semua program siudi terkait untuk menjamin baku mutu pendidikan. Jurusan atau bagian dalam melaksanakan tugasnya membentuk bengkel, laboratorium/studio, program studi akademik, profesi dan profesional (vokasional), serta bentuk lain yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan pendidikan oleh fakultas. Tatacara pembentukan bengkel, laboratorium/studio, program studi reguler dan ekstensi, serta bentuk‐bentuk lain yang dianggap perlu seperti dimaksud pada ayat (4) diatur melalui Keputusan Rektor.

6.

Program Studi Program studi merupakan penyelenggaraan program‐program pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum. Program‐program pendidikan tinggi berupa: program studi diploma, sarjana dan pascasarjana serta profesi, dapat diselenggarakan di fakultas/jurusan yang memenuhi syarat. Program studi pascasarjana yang bersifat lintas jurusan dapat diselenggarakan di bawah fakultas yang memiliki/menggunakan sumber daya terbanyak dan/atau berada di bawah tanggung jawab program pascasarjana selaku unit pelaksana khusus.

Laboratorium dan Studio Laboratorium atau studio adalah wadah bagi sivitas akademika melakukan pengembangan ilmu melalui penelitian dan melakukan praktek belajar. Laboratorium atau studio dipimpin oleh seorang ketua laboratorium/studio yang ditunjuk atas dasar kompetensi bidang ilmunya serta kemampuannya melakukan pengembangan ilmu. Tugas seorang ketua laboratorium atau studio adalah melakukan pengelolan laboratorium atau studio, melakukan koordinasi serta memimpin pengembangan ilmu pada bidang kajian tertentu melalui kegiatan penelitian. Laboratorium beranggotakan kelompok dosen. Dalam satu laboratorium dapat dibentuk lebih dari satu keiompok dosen. Laboratorium didukung oleh tenaga penunjang akademik yang terdiri dari peneliti, teknisi, laboran, dan tenaga adrninistrasi.

8.

Lembaga Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik di universitas yang melakukan koordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pusat‐pusat pengkajian, penelitian dan/atau pusat pelayanan, serta ikut serta mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan. Di dalam lembaga dibentuk pusat‐pusat secara fungsional sesuai dengan kebutuhan. Pimpinan lembaga bertanggung jawab kepada rektor. Pimpinan lembaga diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk sebanyak‐banyaknya dua kali masa jabatan.


7.

11

Lembaga terdiri atas: a). Pimpinan yang terdiri dari ketua dan sekretaris b). Tenaga ahli, dan c). Tenaga kependidikan

9.

Direktur Pasca sarjana Direktur program pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas. Direktur program pascasarjana bertanggung jawab kepada rektor. Direktur program pascasarjana diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk sebanyak‐banyaknya dua kali masa jabatan. Direktur program pascasarjana melakukan koordinasi terhadap semua program studi pascasarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan.

10. Biro Biro adalah unsur pelaksana administrasi universitas yang bertugas menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi yang terdiri dari administrasi akademik, keuangan, umum, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi. Biro dipimpin seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. Di dalam biro dibentuk bagian‐bagian sesuai dengan perkembangan administrasi.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur penunjang dan merupakan perangkat pelengkap di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di tingkat Universitas dan fakultas. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Rektor dengan masa jabatan adalah 4 (empat) tahun, dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut‐turut. Unit Pelaksana Teknis dapat terdiri: Perpustakaan, Pusat Komputer, Pusat Pembinaan Agama, dan unsur atau bentuk penunjang lain yang diperlukan guna menyelenggarakan pendidikan di Universitas.

12. Pusat Jaminan Mutu Pusat Jaminan Mutu (PJM) adalah unit pelaksana penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. PJM merupakan unit yang tidak tercantum dalam statuta universitas, dan dibentuk atas instruksi Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. PJM memiliki tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh Universitas. PJM diketuai oleh seorang Ketua dibantu seorang sekretaris.


11. Unit Pelaksana Teknis

12

B. P erubahan Struktur Organisasi UB Setelah Menjadi BLU Organisasi UB BLU dikembangkan dari organisasi yang saat ini ada. Perubahan paling mendasar dilakukan untuk membenahi aspek pengelolaan keuangan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Sedangkan bagian lain hanya akan berubah secara minor atau tidak dilakukan perubahan sama sekali. Penguatan dalam akuntabilitas dan transparansi organisasi menjadi tujuan utama dalam pembenahan organisasi. Dalam hal ini akan dilakukan penguatan pada posisi pejabat keuangan, dengan demikian Biro Administrasi Umum dan Keuangan akan dipecah menjadi Biro Administrasi Umum dan Biro Administrasi Keuangan. Perubahan ini sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh Senat Universitas dan dalam tahap diajukan ke Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Untuk selanjutnya, akan dimintakan pengesahannya ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Dalam rangka implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK‐BLU), maka organisasi UB perlu disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagai berikut:

Struktur Organisasi UB PKBLU Senat Universitas

Dewan Pengawas

REKTOR PR‐I

PR‐II

PR‐III

Pemimpin BLU Ka. PJM

Ka. SPI

Institusi Fungsional Ka. BAU Ka. LPPM

Ka. LP3

Ka. BAAK

Ka. BAPSI

Ka. BAK

Biro, Unsur Pelaksana Administrasi

Lembaga Ka Penerbitan

Ka PPA

Ka. LSIH

Ka. UTIK

Ka. InBis

Ka. LMKU

Ka. Pusat Bahasa

Unsur Penunjang

Ka. Pusat Usaha Komersial

Unsur Pelayanan Umum Dekan FH

Dekan FE

Dekan FIA

Dekan FP

Dekan FT

Dekan FPt

Dekan FK

Dekan FPIK

Dekan FMIPA

Dekan FTP

Dekan FIS

Kaprog Bahasa

Fakultas /Program, Unsur Pelaksana Akademik Telah ada saat ini

Ditata sesuai kebutuhan BLU

Dir. prog Pasca sarjana

Baru dibentuk pada saat BLU

Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Layanan Umum UB (BLU‐UB) Keterangan: PR‐I: Pembantu Rektor Bidang Akademik; PR‐II: Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum; PR‐III: Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan; Ka.PJM: Kepala Pusat Jaminan Mutu; Ka.SPI: Kepala Satuan Pengendali Internal; Ka.BAU: Kepala Biro Administrasi Umum; Ka.BAAK: Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan; Ka.BAPSI: Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi; Ka.BAK: Kepala Biro Administrasi Keuangan; Ka. LPPM: Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; Ka. LP3: Kepala Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan; Ka. LSIH: Kepala Laboratorium Sentral Ilmu Hayati; Ka. UTIK: Kepala Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi; Ka. UIBPM: Kepala Unit Inkubator Bisnis dan Pelayanan Masyarakat; Ka. LMKU: Kepala Unit Layanan Mata Kuliah Umum; Ka.PPA: Kepala Pusat Pembinaan Agama.


Ka Asrama

Ka. Perpus takaan

13

Unit‐unit yang secara khusus dibuat untuk mengawasi jalannya organisasi atas nama stake holder adalah Dewan Pengawas. Satuan Pengendali Internal (SPI) dan Pusat Jaminan Mutu (PJM) adalah unit di bawah pimpinan untuk membantu melakukan monitoring dan evaluasi. Unit‐unit tersebut diharapkan dapat membantu penguatan akuntabilitas dan transparansi untuk membangun kesehatan organisasi dan perbaikan layanan. Pembenahan di bidang pengelolaan keuangan dirancang dengan memperkuat Biro Administrasi Keuangan sebagai penanggung jawab utama pengelolaan keuangan. Di harapkan organisasi UB‐BLU nantinya mampu secara cermat melakukan Rancangan Bisnis Anggaran. Selain unit‐unit baru tersebut yang merupakan perubahan mendasar dibandingkan organisasi UB lama, ada pula perbaikan minor untuk tujuan peningkatan efektivitas kinerja.

a. b. c. d.

e.

f.

g.

h.

Dewan Pengawas Unsur Pimpinan (Rektor dan Pembantu Rektor) Senat Universitas Unsur Pelaksana Akademik 1) Fakultas 2) Pascasarjana 3) Lembaga Unsur Pelaksana Administrasi 1) Biro Administrasi Keuangan 2) Biro Administrasi Umum 3) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 4) Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi Unsur Penunjang 1) Perpustakaan 2) Laboratorium Sentral Ilmu Hayati 3) Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi 4) Unit Inkubator Bisnis 5) Unit Layanan Mata Kuliah Umum 6) Pusat Bahasa 7) Pusat Usaha Komersial Institusi Fungsional 1) Pusat Jaminan Mutu 2) Satuan Pengendali Internal Unsur‐unsur lain 1) Unit Pembinaan Agama 2) Unit Penerbitan 3) Asrama 4) Unit‐unit lain yang diperlukan


Organisasi UB yang baru seperti yang digambarkan di atas memperlihatkan bahwa pejabat dalam organisasi Universitas terdiri atas enam penggolongan jabatan yaitu:

14

C. Tugas Pokok dan Wewenang dalam Organisasi BLU Pemisahan fungsi dan tugas pokok yang tegas antara unsur Dewan Pengawas, Senat dan Pejabat Pengelola Universitas sangat perlu. Demikian pula pemisahan fungsi dan tugas pokok pengelola yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan Pejabat Fungsional.

Dewan Pengawas Dewan Pengawas adalah Satuan Fungsional yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLU. Pembentukan Tata cara, tugas dan fungsi serta pembentukan Dewan Pengawas ditetapkan dalam Statuta Universitas dengan mengacu pada ketentuan Peranturan Menteri Keuangan nomor: 109/PMK.05/2007. Pembentukan Dewan Pengawas dilakukan karena UB telah memenuhi ketentuan minimum realisasi nilai omzet tahunan dan nilai aset menurut neraca (lihat buku RSB). a) Tugas dan Kewajiban 1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan Universitas yang dilakukan oleh Rektor mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran Universitas, Rencana Strategis Universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan yang berlaku. 2) Dewan Pengawas berkewajiban: Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Rektor; Mengikuti perkembangan kegiatan Universitas, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Universitas; Melaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Universitas; dan Memberikan nasihat kepada Rektor dalam melaksanakan pengurusan Universitas. Memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan. 3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Keuangan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu‐waktu apabila diperlukan.


1.

15

b) Keanggotaan 1) Anggota Dewan Pengawas diusulkan oleh Senat Universitas dan ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional dengan Persetujuan Menteri Keuangan. 2) Anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas unsur pejabat Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Keuangan, dan tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan Universitas. 3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, dan sebanyak‐ banyaknya dua kali masa jabatan. 4) Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari para anggotanya.

d) Pemberhentian 1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Menteri Pendidikan Nasional sesuai dengan kewenangannya, setelah masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir. 2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Menteri Pendidikan Nasional atas persetujuan Menteri Keuangan. 3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum habis masa jabatannya dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti: 4) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan dari jabatannya karena hal‐ hal sebagai berikut: Berhenti atas permintaan sendiri; Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus‐menerus; Tidak melaksanakan tugas dengan baik; Melakukan tindak pidana;


c) Pembentukan/Pengangkatan 1) Dewan Pengawas Universitas dibentuk dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional atas persetujuan Menteri Keuangan. 2) Anggota Dewan Pengawas Universitas terdiri dari unsur‐unsur pejabat dari Departemeni Pendidikan Nasional dan Departemen Keuangan, serta tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan Universitas. 3) Keanggotaan Dewan Pengawas diusulkan oleh Senat Universitas dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan 4) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola Universitas.

16

Tidak melaksanakan ketentuan perundang‐undangan; Terlibat dalam tindakan yang dapat merugikan Universitas.

e) Penggantian 1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan tetap memenuhi ketentuan. 2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti. f) Standar Kompetensi Anggota Dewan Pengawas 1) Memiliki dedikasi dan memahami masalah‐masalah yang berkaitan dengan kegiatan Universitas, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; 2) Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, dan orang yang tidak pernah dipidana penjara. g) Pembiayaan Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran Universitas, dan dimuat dalam RBA Universitas.

Unsur Pimpinan Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab utama Universitas; Rektor berfungsi mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan melakukan pembinaan terhadap dosen, mahasiswa, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang akademik; Rektor dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku; Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan pertimbangan Senat Universitas; Dalam melaksanakan tugasnya Rektor dibantu oleh beberapa Pembantu Rektor; Pembantu Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas; Masa jabatan Rektor dan Pembantu Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut‐turut.


2.

17

a) Tugas 1) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat; 2) Mengelola seluruh kekayaan Universitas dan memanfaatkannya secara optimal untuk kepentingan Universitas; 3) Melakukan pembinaan terhadap Dosen, Tenaga Penunjang Akademik, Tenaga Administrasi, dan Mahasiswa 4) Melakukan kerja sama dengan pihak lain; 5) Menyusun Rencana Strategis yang hendak dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun; 6) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas; 7) Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Keuangan. 8) Menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterima umum. 9) Menyiapkan Rencana Strategis Bisnis BLU 10) Menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan Universitas. 11) Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 12) Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU. 13) Melakukan perjanjian hutang‐piutang dalam jumlah tertentu atas nama Universitas 14) Mewakili Universitas di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan dan tujuan Universitas, kecuali apabila: • Terjadi perkara di depan pengadilan antara Universitas dengan Pimpinan bersangkutan. • Pimpinan yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Universitas.

1) Rektor a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b) Berusia maksimal 60 tahun pada saat yang bersangkutan diusulkan menjadi Rektor. c) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. d) Memiliki track record dan kepribadian yang baik. e) Berpendidikan Doktor/Strata Tiga (S‐3). f) Menduduki jabatan fungsional serendah‐rendahnya Lektor Kepala. g) Pernah memangku jabatan tambahan, seperti Pembantu Rektor/Dekan/ Kepala Pusat/Pembantu Dekan/Ketua Jurusan atau Jabatan Struktural yang


b) Standar Kompetensi

18

setara dengan jabatan‐jabatan tersebut, baik di dalam maupun luar Universitas. h) Bersedia dicalonkan menjadi Rektor secara tertulis. i) Pimpinan harus cakap melaksanakan perbuatan hukum. j) Memiliki visi, misi, dan program yang jelas dan dapat diterapkan, diantaranya meliputi: • Peningkatan mutu lulusan Universitas selama periode kepemimpinannya ke depan. • Peningkatan kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia mahasiswa. • Penciptaan suasana lingkungan kampus yang asri, islami, dan ilmiah. • Peningkatan kualitas dosen dan staf. • Pelaksanaan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas program.

c)

Kriteria Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) 1) Antara Rektor dan para Pembantu Rektor serta antar Pembantu Rektor tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar). 2) Rektor dan para Pembantu Rektor tidak boleh merangkap jabatan. 3) Rektor dan para Pembantu Rektor dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Universitas yang dikelolanya selain gaji dan fasilitas sebagai Pimpinan Universitas berdasarkan ketentuan yang berlaku. 4) Rektor dan para Pembantu Rektor beserta keluarganya dilarang menerima, menawarkan, atau memberikan sesuatu yang berharga dari/kepada pihak ketiga, baik langsung ataupun tidak langsung, yang: • diyakini atau diinterpretasikan oleh pihak lain memiliki keterkaitan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan di Universitas; dan/atau


2) Pembantu Rektor a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b) Berusia maksimal 61 tahun pada saat yang bersangkutan dilantik menjadi Pembantu Rektor. c) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah. d) Berpendidikan serendah‐rendahnya Doktor/Strata (S‐3). e) Menduduki jabatan fungsional serendah‐rendahnya Lektor Kepala. f) Pernah memangku jabatan tambahan, seperti Dekan/Kepala Pusat/Pembantu Dekan/Ketua Jurusan atau jabatan struktural yang setara dengan jabatan tersebut, baik di dalam maupun luar Universitas. g) Menyatakan bersedia dan dapat bekerjasama dangan Rektor secara tertulis.

19

•

mengarahkan suatu tindakan pemihakan secara tidak wajar kepada pihak‐pihak tertentu, perlakuan istimewa, ataupun pengambilan keputusan di Universitas yang bertentangan dengan peraturan perundang‐undangan dan nilai‐nilai etika.

d) Staf Ahli Pimpinan Kebijakan pembentukan. Staf Ahli ini didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas tenaga kependidikan yang ada saat ini dinilai belum memiliki kompetensi sesuai yang dituntut dalam sistem manajemen baru. Staf ahli adalah Staf Rektor, Staf Pembantu Rektor I (Bidang Akademik, Bidang Kerjasama, Bidang Perencanaan dan Pengembangan), Staf Pembantu Rektor II (Bidang Keuangan/akuntan, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bidang Logistik dan Pembangunan, Bidang Pemberdayaan Aset dan Ventura, Bidang Satuan Pengendalian Internal), Staf Pembantu Rektor III (Bidang Minat dan Bakat, Bidang Penalaran, Bidang Kesejahteraan dan Soft Skill, Bidang Penempatan Tenaga Kerja Alumni).

Staf Ahli PR I Bidang Kerjasama mempunyai tugas membantu PR I dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan‐ kegiatan: 1. Kerjasama dengan instansi serta lembaga swadaya masyarakat di dalam dan atau di luar negeri. 2. Inventarisasi dan menganalisis data bidang‐bidang kerjasama yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. 3. Penyelenggaraan hubungan masyarakat. Staf Ahli PR I Bidang Data, Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas membantu PR I dalam melaksanakan, menkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan‐kegiatan: 1. Perencanaan strategis dan operasional di tingkat universitas.


Staf Ahli PR I Bidang Akademik mempunyai tugas membantu PR I dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan‐ kegiatan: 1. Perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Penelaahan pembukaan program studi baru di berbagai strata. 3. Inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar setiap semester. 5. Evaluasi system penerimaan mahasiswa baru. 6. Pengandalian standarisasi dan atau baku mutu pendidikan akademik dan professional.

20

2. Sistem Informasi Manajemen, Sistem Pendataan Akademik, Keuangan, Kepegawaian dan Kerumahtanggaan serta publikasinya. 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Universitas. Staf Ahli PR II Bidang Keuangan mempunyai tugas membantu PR II dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan‐ kegiatan: 1. Bersama‐sama PR I dan PR III serta pimpinan Fakultas merencanakan anggaran universitas. 2. Pengelolaan anggaran Universitas. 3. Pengkoordinasian hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan unit kerja. 4. Pengkoordinasian penyusunan Daftar Usulan Kegiatan (DUK), Daftar Isian Proyek(DIP) serta Daftar Isian Kegiatan (DIK) setiap unit kerja. Staf Ahli PR II Bidang Pengembangan sumberdaya Manusia mempunyai tugas membantu PR II dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan‐kegiatan: 1. Pengembangan kualitas pegawai (dosen dan staf administrasi). 2. Monitoring dan evaluasi system kinerja pegawai. 3. Pembinaan kepegawaian dan kesejahteraan. 4. Kenaikan Pangkat Dosen dan Tenaga Kependidikan serta promosi jabatan.

Staf Ahli PR III Bidang Pengembangan Soft Skill Mahasiswa mempunyai tugas membantu PR III dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan‐kegiatan Pembinaan mahasiswa oleh Himpunan Mahasiswa dan alumni terutama berkaitan dengan peningkatan kemampuan mahasiswa mempersiapkan diri untuk berwirausaha dan bersaing di bursa kerja. Staf Ahli PR III Bidang Penalaran Mahasiswa mempunyai tugas membantu PR III dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan‐ kegiatan: 1. Pengembangan daya penalaran mahasiswa yang sudah diprogramkan. 2. Pelaksanaan kegiatan ilmiah mahasiswa. 3. Pembinaan kemahasiswaan berkaitan dengan peningkatan iklim pendidikan yang kondusif dalam kampus.


Staf Ahli PR II Bidang Ventura dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas membantu PR II dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan‐kegiatan: 1. Pengelolaan aset universitas. 2. Pengurusan kerumahtanggaan dan pemeliharaan ketertiban. 3. Pengurusan ketatausahaan. 4. Pengelolaan data yang menyangkut bidang administrasi umum.

21

4. Peningkatan kerjasama dengan semua pihak dalam setiap usaha kemahasiswaan. Staf Ahli PR III Bidang Minat dan Kesejahteraan Mahasiswa mempunyai tugas membantu PR III dalam melaksanakan, megkoordinasikan, memantau dan mengevalusi kegiatan‐kegiatan: 1. Kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa. 2. Olahraga dan kegiatan seni. 3. Peningkatan kerjasama dengan semua pihak dalam setiap usaha kemahasiswaan. 4. Pembinaan Unitas yang berkaitan dengan bidang minat dan bakat.

Senat Universitas Senat merupakan badan normatif dan perwakilan di Universitas yang menjalankan fungsi membangun dan menjaga penegakan nilai‐nilai dan etika akademik. Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas. Keanggotaan Senat Universitas terdiri dari para Dosen biasa bergelar guru besar, pimpinan Universitas, Dekan, dan 2 (dua) orang Dosen tetap dari masing‐masing Fakultas. Anggota Senat Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sebagai Ketua Senat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ketua Senat adalah Rektor dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara anggota Senat Universitas. a) Organisasi Senat 1) Senat Universitas terdiri atas wakil Guru Besar, Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, dan wakil dosen. Senat Fakultas terdiri dari Guru Besar, Dekan, Sekretaris atau Pembantu Dekan Fakultas, Ketua Jurusan dan Wakil Dosen 2) Senat baik di tingkat Universitas maupun Fakultas diketuai oleh salah satu anggota, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih diantara para anggota Senat. 3) Tata cara pemilihan serta persyaratan Perwakilan unsur Guru Besar dan wakil dosen non guru besar ditetapkan dengan surat Keputusan Senat Universitas 4) Pemililihan wakil dosen dilakukan dengan pemilihan langsung oleh seluruh dosen biasa pada fakultas atau jurusan yang bersangkutan. b) Tugas Senat 1) Mengusulkan perubahan Statuta Universitas kepada Menteri Pendidikan Nasional;


3.

22

4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)

14)

15)

16)

17)

18) 19)

Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas; Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan,dan kepribadian sivitas akademika; Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik; Merumuskan norma, etika, dan tolok ukur penyelenggaraan Universitas; Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan yang telah dijalankan oleh Rektor; Memberikan pertimbangan dan persetujuan rencana anggaran pendapatan dan belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor; Memilih dan memberikan pertimbangan atas Dosen yang diusulkan menjadi Rektor Memberikan pertimbangan untuk Dosen yang diusulkan menjadi Pembantu Rektor, Direktur, atau Ketua Lembaga; Memberikan pertimbangan untuk Dosen yang diusulkan menjadi guru besar; Menegakkan norma yang berlaku bagi sivitas akademika; Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan dan guru besar bagi seseorang yang memenuhi persyaratan. Memberikan pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas, termasuk akreditasi internal Universitas dalam hal pembukaan dan/atau penutupan jurusan/program studi yang telah ditetapkan oleh Senat Universitas, serta penambahan dan/atau penutupan laboratorium/studio pada setiap jurusan. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas program kerja selama periode jabatan dan program kerja tahunan Universitas yang diajukan oleh Rektor atau Dekan. Senat Universitas memberikan pertimbangan atas calon Rektor yang diajukan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk diangkat oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Rektor. Senat fakultas memberikan pertimbangan atas calon Dekan untuk diajukan kepada Rektor untuk diangkat menjadi Dekan Senat Universitas memberikan pertimbangan atas para calon Pembantu Rektor atau Pembantu/sekretaris Dekan untuk Senat fakultas, yang kemudian diajukan kepada Rektor untuk diangkat menjadi Pembantu Rektor. Senat Universitas memberikan persetujuan mengenai pendirian lembaga‐ lembaga nonstruktural serta memberikan pertimbangan atas pengangkatan pejabat lembaga non‐struktural yang dilakukan oleh Rektor. Senat Universitas menetapkan penjabaran pelaksanaan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola Universitas yang baik. Mengusulkan kepada Rektor mengenai program perkembangan dalam jabatan dan kriteria untuk promosi serta menetapkan prioritas pembinaan tenaga kependidikan dengan memperhatikan pengembangan kelembagaan.


2) 3)

23

20) Menetapkan ketentuan mengenai laporan dan akuntabilitas pejabat/pegawai yang berada di bawah pejabat yang bertanggung jawab secara langsung kepada Rektor. 21) Merumuskan peraturan pelaksanaan integritas akademik, kebebasan akademik, dan otonomi keilmuan pada Universitas. 22) Menetapkan kode etik Universitas dan kepengurusan Dewan Kehormatan Kode Etik. 23) Menetapkan ketentuan mengenai prosedur Pengendalian dan sanksi bagi mahasiswa, dosen, atau pegawai yang diduga melanggar ketentuan dalam kode etik. 24) Menjabarkan Statuta Universitas ke dalam rincian tugas unit dan uraian jabatan di semua jenjang struktur organisasi Universitas. 25) Membentuk komisi‐komisi yang beranggotakan anggota Senat dan apabila dianggap perlu dapat ditambah dengan anggota lain. 26) Menetapkan lebih lanjut tugas‐tugas dan kewenangan lainnya dari Senat sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat Statuta Universitas. c)

Tanggung Jawab Senat Senat baik di tingkat Universitas maupun Fakultas mempunyai tanggung jawab menjaga nilai‐nilai dan etika akademik serta menetapkan standar mutu akademik

d) Masa Tugas anggota Senat

e) Penyelenggaran Rapat/Sidang 1) Senat Universitas maupun Fakultas dapat menyelenggarakan rapat‐rapat khusus sesuai dengan bidang/pokok pembahasan tertentu yang dihadiri oleh anggota Senat Universitas tertentu pula. 2) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat atau melalui pemungutan suara. 3) Senat bersidang sekurang‐kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun. f)

Pembiayaan Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Senat dibebankan pada anggaran Universitas, dan dimuat dalam RBA Universitas.

4.

Unsur Pelaksana Akademi k a) Fakultas Organisasi Fakultas terdiri atas, 1) Pimpinan Fakultas: Dekan dan Pembantu Dekan. 2) Senat Fakultas.


Masa tugas anggota Senat dari unsur wakil guru besar dan wakil dosen adalah 4 (empat) tahun.

24

3) 4)

Unsur Pelaksana akademik antara lain jurusan, laboratorium, bengkel, studio, kelompok dosen. Unsur Pelaksana Administrasi: bagian tata usaha.

Unsur penunjang: ruang baca, kebun percobaan, tambak, taman, ternak, rumah sakit, fasilitas kesehatan lain, dan bentuk penunjang lainnya yang diperlukan Fakultas. Fakultas adalah pelaksana kegiatan akademik yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Fakultas menyelenggarakan kegiatan akademik dalam suatu lingkup bidang ilmu tertentu. Dalam hal keluasan bidang ilmu, dalam suatu Fakultas, penyelenggaraan kegiatan akademik dapat dilakukan oleh jurusan. Dalam satu Fakultas dapat terdiri dari lebih dari satu Jurusan. Dalam satu Fakultas atau satu Jurusan, dapat menyelenggarakan lebih dari satu Program Studi (Lihat gambar 6 ).

Pimpinan Fakultas Senat Fakultas

DEKAN Pembantu Dekan/Sekretaris Fakultas

GJM GJM

Ketua Program Studi

Ketua Laboratorium

Ketua Jurusan Ketua Jurusan Ketua Jurusan UJM Ketua Jurusan Ketua Program Studi

Ketua Jurusan Ketua Laboratorium

Gambar 7. Struktur Organisasi Fakultas Untuk menjalankan fungsi akademiknya, Fakultas atau Jurusan memiliki laboratorium atau studio yang merupakan wadah untuk mengembangkan ilmu, kegiatan pengabdian masyarakat serta tempat praktek mahasiswa. Sebagai pelaksana kegiatan, Fakultas atau jurusan merupakan penjamin terselenggaranya kegiatan sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan oleh universitas. Untuk ini di dalam Fakultas ada Gugus Jaminan Mutu, dan di Jurusan ada Unit


Organisasi Fakultas pelaksana akademik

25

Jaminan Mutu yang masing‐masing bekerja atas nama Dekan dan Ketua Jurusan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan akademik. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan adalah Pimpinan Jurusan. Baik Pimpinan fakultas maupun Pimpinan Jurusan dalam menjalankan kegiatan wajib memperhatikan pendapat Senat Fakultas yang merupakan lembaga normatif di tingkat Fakultas. Dalam satu Fakultas terdapat satu atau lebih Pembantu Dekan atau hanya seorang Sekretaris Fakultas tergantung dari kebutuhan. Laboratorium adalah wadah bagi sekelompok akademisi dalam satu atau lebih disiplin ilmu tertentu untuk menjalankan kegiatan akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat). Laboratorium dipimpin oleh seorang tenaga akademik yang memiliki kompetensi paling tinggi di dalam komunitas akademik di laboratorium tersekait.

Berikut adalah ketentuan‐ketentuan tentang Senat Fakultas 1) Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi di Fakultas. 2) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas dosen biasa dengan jabatan guru besar, pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan 10 (sepuluh) orang wakil Dosen. 3) Keanggotaan Senat Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan selaku Ketua Senat. 4) Ketua Senat Fakultas adalah Dekan dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari para anggota Senat Fakultas. 5) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Fakultas dapat membentuk komisi‐ komisi yang beranggotakan anggota Senat Fakultas. 6) Tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Senat diatur dalam tata tertib Rapat Senat Fakultas. 7) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok:


Berikut adalah ketentuan‐ketentuan tentang Pimpinan Fakultas 1) Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab utama Fakultas. 2) Dekan mempunyai tugas mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan melakukan pembinaan kepada mahasiswa, dosen dan tenaga administrasi Fakultas. 3) Dekan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku. 4) Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan dibantu oleh beberapa orang Pembantu Dekan. 5) Dekan dan Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor melalui pertimbangan Senat Fakultas. 6) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut‐turut.

26

Merumuskan baku mutu pendidikan, kebijakan akademik dan pengembangan Fakultas; Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian sivitas akademika; Merumuskan norma, etika dan tolok ukur penyelenggaraan Fakultas; Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dekan; Memberikan pertimbangan atas dosen yang dicalonkan memangku jabatan fungsional akademik lebih tinggi; Mengusulkan pemberian gelar doktor kehormatan bagi seseorang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku; Memberikan pertimbangan dan persetujuan rencana anggaran pendapatan dan belanja Fakultas yang diajukan oleh Dekan. Memilih dan memberikan pertimbangan atas Dosen yang diusulkan mendapat tugas tambahan sebagai Dekan, Memberikan pertimbangan untuk Dosen yang diangkat sebagai Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Bagian dan Sekretaris Jurusan/Bagian; Tata cara pertimbangan Senat Fakultas dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Dekan, Pembantu Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian serta pengusulan kenaikan jabatan fungsional akademik diatur dalam Peraturan Senat Universitas.

Berikut adalah ketentuan‐ketentuan tentang Jurusan/Bagian: 1) Jurusan atau Bagian merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik pada program sarjana dan program pascasarjana pendidikan profesi, atau pendidikan vokasional. 2) Jurusan atau Bagian dipimpin oleh seorang Ketua dan didampingi seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan, serta bertanggung jawab langsung kepada Dekan. 3) Ketua Jurusan/Bagian mengkoordinasikan semua program studi terkait untuk menjamin baku mutu pendidikan. 4) Jurusan atau Bagian dalam melaksanakan tugasnya membentuk bengkel, laboratorium/studio, program studi akademik, profesi dan vokasional, serta bentuk lain yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan pendidikan oleh Fakultas. 5) Tata cara pembentukan bengkel, laboratorium/studio, program studi reguler dan ekstensi, serta bentuk‐bentuk lain yang dianggap perlu seperti dimaksud pada Ayat (4) dalam pasal ini diatur melalui keputusan Rektor. Berikut adalah ketentuan‐ketentuan tentang Program Studi:


27

1) 2)

Program Studi merupakan penyelenggaraan program‐program pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum. Program‐program pendidikan tinggi berupa: program studi diploma, sarjana dan pascasarjana serta profesi, dapat diselenggarakan di Fakultas/Jurusan yang memenuhi syarat.

Berikut adalah ketentuan‐ketentuan tentang Laboratorium/Studio: 1) Laboratorium atau studio adalah wadah bagi sivitas akademika melakukan pengembangan ilmu melalui penelitian dan melakukan praktik belajar. 2) Laboratorium atau studio dipimpin oleh seorang ketua laboratorium/studio yang ditunjuk atas dasar kompetensi bidang ilmunya serta kemampuannya melakukan pengembangan ilmu. 3) Tugas seorang ketua laboratorium atau studio adalah melakukan pengelolaan laboratorium atau studio, melakukan koordinasi serta memimpin pengembangan ilmu pada bidang kajian tertentu melalui kegiatan penelitian. 4) Laboratorium beranggotakan kelompok dosen. 5) Dalam satu laboratorium dapat dibentuk lebih dari satu kelompok dosen. 6) Laboratorium didukung oleh tenaga penunjang akademik yang terdiri dari peneliti, teknisi, laboran, dan tenaga administrasi.

Standar Kompetensi 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Berusia maksimal 61 tahun pada saat dicalonkan; 3) Berpendidikan minimal Strata Tiga (S3); 4) Memiliki kepangkatan akademik serendah‐rendahnya Lektor; 5) Bersedia dicalonkan, dan mencalonkan diri menjadi Dekan secara tertulis; 6) Memiliki wawasan kependidikan, komitmen pada kualitas tinggi lulusan dan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat, kemampuan manajerial yang efektif, dan integritas akademik maupun pribadi; 7) Memiliki visi, misi dan program yang jelas dan dapat diterapkan, diantaranya meliputi : Peningkatan mutu hasil Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas selama periode kepemimpinannya kedepan; Peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia sivitas akademika;


Berikut adalah ketentuan‐ketentuan tentang Kelompok Dosen: 1) Kelompok Dosen adalah sekelompok Dosen yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu/kajian tertentu di dalam satu laboratorium/studio/Jurusan/ Fakultas. 2) Kelompok Dosen dipimpin oleh seorang ketua kelompok yang bertugas melakukan koordinasi dan memimpin aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

28

Pelaksanaan program yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Standar Kompetensi 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Berusia maksimal 61 tahun pada saat dicalonkan; 3) Berpendidikan minimal Strata Tiga (S3); 4) Memiliki kepangkatan akademik serendah‐rendahnya Lektor; 5) Bersedia dicalonkan, dan mencalonkan diri menjadi Dekan secara tertulis; 6) Memiliki wawasan kependidikan, komitmen pada kualitas tinggi lulusan dan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat, kemampuan manajerial yang efektif, dan integritas akademik maupun pribadi; 7) Memiliki visi, misi dan program yang jelas dan dapat diterapkan, diantaranya meliputi : • Peningkatan mutu hasil Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas selama periode kepemimpinannya kedepan; • Peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia sivitas akademika; • Pelaksanaan program yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

5.

Lembaga Lembaga terdiri atas: (a) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan (b) Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas 2 (dua) bidang: Bidang Penelitian dan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat. Lembaga merupakan unsur pelaksana akademis di Universitas yang bertugas melakukan koordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan Tri Dharma


b) Direktur Program Pascasarjana 1) Program Pascasarjana berfungsi mengkoordinasikan administrasi pendidikan semua program studi Pascasarjana. 2) Program Pascasarjana berfungsi untuk menjamin baku mutu pendidikan. 3) Penyelenggaraan Program Pascasarjana dapat dilaksanakan pada Jurusan yang memenuhi syarat. 4) Program Pascasarjana yang bersifat lintas jurusan dapat berada di bawah Fakultas yang memiliki sumber daya terbanyak yang digunakan dalam penyelenggaraannya. 5) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur. 6) Direktur Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk sebanyak‐ banyaknya dua kali masa jabatan.

29

perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh pusat‐pusat pengkajian, penelitian, dan atau pusat pelayanan serta ikut serta mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan. Lembaga dapat membentuk pusat‐pusat kajian secara fungsional sesuai dengan kebutuhan. Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris. Direktur Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan atas pertimbangan Senat Universitas. Sekretaris, Ketua Bidang, dan Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur Lembaga. Pimpinan lembaga diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk sebanyak‐banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan. Standar Kompetensi 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Berusia maksimal 61 tahun; 3) Berpendidikan minimal strata tiga (S‐3); 4) Memiliki rekam jejak kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang memadai untuk dipandang mampu menjalankan pembinaan dan pengambilan kebijakan di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat 5) Memiliki kemampuan manajerial di bidang Sumber Daya Manusia 6) Menduduki jabatan fungsional serendah‐rendahnya Lektor Kepala. Unsur Pelak sana A dminis tr as i a) Biro Administrasi Keuangan (BAK) Biro Administrasi Keuangan (BAK) adalah Biro baru dengan tugas khusus di bidang keuangan. Bagian keuangan ini sebelumnya hanya setingkat Kepala Bagian yang tergabung dalam Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK). Dalam organisasi BLU, BAUK dipecah menjadi BAK dan BAU (Biro Administrasi Umum). Organisasi BAK diperkuat dengan pembentukan sub‐bagian baru yang sebelumnya belum ada seperti Sub‐bag Akuntansi. Kepala Biro Administrasi Keuangan merupakan pejabat keuangan Universitas yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis bisnis (RBA), Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Universitas, Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja. Menyelenggarakan pengelolaan kas. Melakukan pengelolaan hutang dan piutang. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi Universitas.


6.

30

7) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan. 8) Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Ka.BAK

Kabag. Akuntansi

Ka.Sub.Bag. Monitoring

Ka.Sub.Bag. Akuntansi Keuangan

Ka.Ur. Hutang dan Perpajakan

Ka.Ur. Pelaporan Akuntansi

Kabag. Anggaran dan Perbendaharaan

Ka.Sub.Bag. Akuntansi Manajemen

Ka.Ur. Aset

Ka.Sub.Bag. PNBP

Ka.Ur. SPP, DPP

Ka.Ur. SPFP, SPIP

Ka.Sub.Bag. APBN

Ka.Ur. Dana Kerjasama

Ka.Ur. Dana Hibah Kompetisi

Gambar 3. Struktur Organisasi Biro Administrasi Keuangan BLU‐UB Standar Kompetensi: 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2) Berumur maksimal 60 Tahun. 3) Berijazah minimal S1, diutamakan bidang akuntansi atau keuangan. 4) Mampu mengkoordinasikan penyusunan anggaran dan penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran. 5) Mampu melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja. 6) Mampu menyelenggarakan pengelolaan kas dan hutang, dan piutang. 7) Memiliki kemampuan dalam menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan inventaris Universitas. 8) Memiliki kemampuan menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan. 9) Memiliki kemampuan menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. b) Biro Administrasi Umum (BAU) Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Umum: 1) Melakukan pengelolaan peralatan dan gedung, keamanan, kebersihan dan keindahan kampus. 2) Bertanggung jawab dalam pengadaan dan perawatan aset tetap dan barang. 3) Menjalankan pengelolaan basis data serta sistem informasi, pencatatan dan pendokumentasian aset tetap, barang, dan dokumen.


31

4) Melakukan sistem informasi termasuk pendokumentasian kepegawaian termasuk rekam jejak kinerja dan karier karyawan.

berkas

Ka.BAU

Kabag. Umum

KasubBag UHTL

KasubBag Rumah Tangga

Ka.Ur. Keamanan

KasubBag Tata Usaha

Ka.Ur. Kebersihan, Keindahan & Pertamanan

Kabag. Pengadaan

KasubBag Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset

Ka.Ur. Kendaraan

Ka.Ur. Gedung, Jalan

KasubBag Gedung

Ka.Ur. Listrik, Telepon dan Jaringan TI

KasubBag Peralatan

Ka.Ur. Inventarisasi, Gudang & Penghapusan

Kabag. Kepegawaian

KasubBag Sarana Lain

KasubBag Dosen

Ka.Ur. Mutasi

KasubBag Tenaga Administrasi

Ka.Ur. Data & Statistik

KasubBag Pengembangan SDM

Ka.Ur. Pengembangan Karir

Ka.Ur. Pendidikan& Latihan

Gambar 4. Struktur Organisasi Biro Administrasi Umum BLU‐UB Standar Kompetensi 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2) Berumur maksimal 60 Tahun. 3) Berlatar belakang minimum sarjana S1 diutamakan bidang manajemen 4) Memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi di bidang umum, pengadaan dan kepegawaian. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 1) Menjalankan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) 2) Memberikan layanan registrasi mahasiswa, pengelolaan dan pencatatan data akademik 3) Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, kemahasiswaan dan alumni 4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik 5) Mengkoordinasikan survei tentang alumni 6) Memeberikan layanan informasi tentang pekerjaan, mengkoordinasikan kegiatan bursa kerja dan bertindak sebagai Job Placement Centre


c)

32

Ka. BAAK

KaBag. Akademik

KaSubBag Penerimaan dan Promosi

KaSubBag Registrasi dan Statistik

KaSubBag KaSubBag Monev dan Sarana Akreditasi Pendidikan

KaBag. Kemahasiswaan

KaSubBag Minat dan Penalaran

KaSubBag Kesejahteraan

Ka.Ur. Mhs. Domestik

KaBag. Alumni dan JPC

KaSubBag Ketrampilan Hidup

KaSubBag Alumni

KaSubBag Job Placement Center

Ka.Ur. Mhs. Asing

Gambar 5. Struktur Organisasi Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan BLU‐UB Standar Kompetensi 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2) Berumur maksimal 60 Tahun. 3) Berlatar belakang minimum sarjana S1 diutamakan bidang manajemen 4) Memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaandan kealumian.

Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI) 1) Melaksanakan administrasi perencanaan akademik ; 2) Melaksanakan administrasi sistem informasi ; 3) Menyusun rencana dan program kerja yang berkaitan dengan perencanaan dan sistem informasi Universitas ; 4) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data di bidang perencanaan dan sistem informasi Universitas ; 5) Melaksanakan administrasi berkaitan dengan kerjasama dalam dan luar negeri; 6) Melaksanakan kegiatan kehumasan.


d) Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI)

33

Ka.BAPSI

KaBag. Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi

KaSubBag Perencanaan dan Pengembangan

Ka.Ur. Perencanaan Akademik

Ka.Ur. Perencanaan Fisik

KaSubBag Sistem Informasi

Ka.Ur. Data

Ka.Ur. Pelayanan Informasi

KaBag. Hubungan Masyarakat

KaSubBag Kerjasama

Ka.Ur. Dalam Negeri

KaSubBag Protokoler

KaSubBag Kehumasan

Ka.Ur. Luar Negeri

Gambar 6. Struktur Organisasi Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi BLU‐UB Standar Kompetensi 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2) Berumur maksimal 60 Tahun. 3) Berlatar belakang minimum sarjana S1 diutamakan bidang manajemen 4) Memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi di bidang perencanaan, sistem informasi, kerjasama dan kehumasan.

Unsur Penunjang a) Perpustakaan Perpustakaan adalah tempat pelayanan informasi ilmiah bagi sivitas akademika yang dapat berupa sebagai bahan pustaka, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi tersimpan dalam bentuk hasil cetak, mikrofilm, maupun dalam media elektronik. Perpustakaan berfungsi mendukung kegiatan Universitas. Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. Direktur Perpustakaan diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk sebanyak‐banyaknya dua kali masa jabatan. UPT Perpustakaan memiliki tugas untuk mengelola dan pelayanan kepustakaan, referensi dan hasil‐hasil karya akdemik dalam bentuk buku, majalah, perangkat


7.

34

lunak (soft copy) maupun dokumen paten. UPT Perpustakaan bertugas untuk mengembangkan jaringan layanan Pustaka dan informasi ilmiah di dalam kampus maupun dengan melakukan jalinan kerja dengan perpustakaan di luar UB. Standar Kompetensi 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Berusia maksimal 60 tahun; 3) Berpendidikan minimal strata dua (S2); 4) Menduduki jabatan fungsional serendah‐rendahnya Pustakawan Madya (untuk Perpustakaan Pusat); 5) Memenuhi persyaratan keahlian yang ditetapkan oleh Rektor. b) Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Laboratorium Sentral Ilmu Hayati adalah tempat pelayanan kegiatan ilmiah bagi sivitas akademika dan mempunyai tugas melakukan koordinasi penelitian dalam ilmu‐ilmu hayati dengan Program Studi. Laboratorium Sentral Ilmu Hayati melakukan kegiatan penelitian dengan teknologi tinggi yang berskala nasional dan atau global. Laboratorium Sentral lainnya dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan. Laboratorium Sentral Ilmu Hayati dapat bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Program Studi, dan lembaga lain di luar Universitas. Laboratorium Sentral Ilmu Hayati dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.

Direktur LSIH memiliki tugas untuk menjalankan kegiatan penelitian dan melakukan koordinasi penelitian di bidang ilmu‐ilmu hayati (Biologi Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kedokteran dan Teknologi Pangan) yang memerlukan fasilitas berteknologi tinggi dan mahal. LSIH bertanggungjawab terhadap kemajuan kegiatan penelitian dengan melibatkan teknologi tinggi untuk meningkatkan reputasi Universitas dalam pengembangan ilmu‐ilmu hayati di lingkup nasional dan global. LSIH terdiri atas enam Divisi yang masing‐masing mewakili enam disiplin Ilmu dari enam Fakultas. Devisi‐divisi tersebut adalah Devisi Biologi Molekuler dan Sel, Devisi Biomedik, Devisi Hayati Pertanian, Devisi Hayati Peternakan, Devisi hayati Perikanan serta Devisi Teknologi pangan. Standar Kompetensi 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Berusia maksimal 55 tahun; 3) Berpendidikan strata tiga (S‐3);


Direktur Laboratorium Sentral Ilmu Hayati diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk sebanyak‐banyaknya dua kali masa jabatan.

35

4) 5) 6)

7) c)

Memiliki kemampuan manajerial yang efektif, inovatif dan integritas pribadi tinggi; Memiliki kemampuan entrepreunership dan mengembangkan usaha Memiliki program pencapaian visi dan misi Universitas yang jelas dan dapat diterapkan untuk meningkatkan mutu kinerja organisasi (efektif, efisien, kredibel dan akuntabel). Memiliki Pemahaman dan Penguasaan pengetahuan di bidang tugasnya

Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi berfungsi membantu Universitas melakukan kegiatan akademik dan non akademik di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk sebanyak‐banyaknya dua kali masa jabatan. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat bekerja sama dengan unit dan lembaga lain di dalam dan di luar Universitas.

Standar Kompetensi 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Berusia maksimal 55 tahun; 3) Berpendidikan minimal strata dua (S2); 4) Memenuhi persyaratan keahlian yang ditetapkan oleh Rektor. d) Unit Inkubator Bisnis dan Pelayanan Masyarakat Unit Inkubator Bisnis dan Pelayanan Masyarakat berfungsi membantu Universitas melakukan kegiatan pendidikan kewirausahaan dan kegiatan bisnis. Unit Inkubator Bisnis dan Pelayanan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.


Direktur TIK memiliki tugas untuk menyenggarakan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk kepentingan manajemen internal, layanan akademik serta sistem komunikasi. Direktorat TIK juga bertugas melakukan layanan kepada pihak‐pihak eksternal yang memerlukan jasa konsultasi maupun jasa lainnya terkait dengan TIK. Direktur TIK bertanggung‐jawab terhadap keamanan data elektronik dan terselenggaranya sistem layanan TIK dengan kualitas tinggi seiiring dengan perkembangan TIK di dunia internasional yang sangat cepat. Direktorat TIK terdiri atas tiga Divisi yaitu Divisi Pengembangan Aplikasi, Divisi Jaringan dan Pelayanan serta Devisi Bisnis dan layanan eksternal.

36

Direktur Inkubator Bisnis dan Pelayanan Masyarakat diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk sebanyak‐banyaknya dua kali masa jabatan. Unit Inkubator Bisnis dan Pelayanan Masyarakat dapat bekerja sama dengan unit dan lembaga lain di dalam dan di luar Universitas.

Pusat INBIS dan layanan Masyarakat juga diberi tugas untuk mengembangkan pendidikan entrepreunership di dalam kampus terkait dengan keinginan UB untuk menjadi entrepreunerial University, serta melaksanakan inkubator bisnis untuk hasil‐hasil karya sivitas akademika agar lebih mudah dan lebih memiliki nilai bagi peningkatan peran UB di masyarakat. INBIS terdiri atas tiga divisi yaitu: Devisi Pendidikan Entreperneurship, Devisi Bisnis dan Devisi Inkubator Bisnis. Standar Kompetensi 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Berusia maksimal 55 tahun; 3) Berpendidikan minimal strata dua (S2); 4) Memenuhi persyaratan keahlian yang ditetapkan oleh Rektor.


Pusat INBIS dan Layanan Masyarakat memiliki tugas mengembangkan kegiatan bisnis terkait dengan kegiatan akademik dan hasil‐hasilnya sebagai upaya universitas meningkatkan fungsi Universitas di masyarakat sekaligus dalam rangka meningkatkan pendapatan di luar subsidi pemerintah dan biaya pendidikan dari mahasiswa. Pertimbangan pembentukan dan rambu‐rambu Pusat INBIS dan Layanan Masyarakat adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan nilai komersial hasil‐hasil karya akademik. 2) Menghasilkan keuntungan yang sepenuhnya untuk kepentingan–kepentingan akademik Universitas. 3) Memberikan implikasi langsung atau tidak langsung untuk pengembangan pendidikan Universitas. 4) Adanya transparansi keuangan dan kebijakan pengembangan usaha komersial akademik pada Universitas. 5) Usaha‐usaha komersial bertanggung jawab kepada Rektor 6) Rektor atas persetujuan Dewan Pengawas menetapkan bentuk organisasi dan sistem menejemen usaha‐usaha komersial akademik 7) Pembentukan usaha‐usaha komersial akademik dan penetapan personalia pengelola diatur dalam Statuta Universitas dan lebih lanjut diatur dalam Keputusan Rektor.

37

e) Unit Layanan Mata Kuliah Umum Unit Layanan Mata Kuliah Umum berfungsi membantu Universitas melakukan kegiatan akademik untuk mata kuliah tertentu yang bersifat lintas fakultas. Unit Layanan Mata Kuliah Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. Ketua Unit Layanan Mata Kuliah Umum diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk sebanyak‐banyaknya dua kali masa jabatan. Rincian tugas Unit Layanan Mata Kuliah Umum dan syarat menjadiKetua Unit Mata Kuliah Umum diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas. Standar Kompetensi 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Berusia maksimal 60 tahun; 3) Berpendidikan minimal strata dua (S2); 4) Memenuhi persyaratan keahlian yang ditetapkan oleh Rektor. f)

Pusat Bahasa Pusat Bahasa berfungsi membantu Universitas melakukan kegiatan peningkatan kemampuan berbahasa dan pelayanan sertifikasi bahasa. Pusat Bahasa dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. Direktur Pusat Bahasa diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk sebanyak‐banyaknya dua kali masa jabatan. Pusat Bahasa dapat bekerja sama dengan unit dan lembaga lain di dalam dan di luar Universitas.

Standar Kompetensi 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Berusia maksimal 60 tahun; 3) Berpendidikan minimal strata dua (S2); 4) Memenuhi persyaratan keahlian yang ditetapkan oleh Rektor. g) Pusat Usaha Komersial Pusat Usaha Komersial berfungsi membantu Universitas melakukan kegiatan bisnis dan dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. Pusat Usaha Komersial dapat bekerja sama dengan unit dan lembaga lain di dalam dan di luar Universitas.


Rincian tugas Pusat Bahasa dan syarat menjadi Direktur Inkubator Bisnis dan Pelayanan Masyarakat diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.

38

Kepala Pusat Usaha Komersial diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk sebanyak‐banyaknya dua kali masa jabatan. Pusat Usaha Komersial memiliki tugas mengembangkan kegiatan bisnis yang tidak terkait dengan kegiatan akademik sebagai upaya meningkatkan pendapatan di luar subsidi pemerintah dan biaya pendidikan dari mahasiswa. Pertimbangan pembentukan dan rambu‐rambu Pusat Usaha Komersial adalah sebagai berikut: 1) Menghasilkan keuntungan yang sepenuhnya untuk kepentingan–kepentingan Universitas. 2) Adanya transparansi keuangan dan kebijakan pengembangan usaha komersial akademik pada Universitas. 3) Pengelolaan usaha‐usaha komersial dilakukan secara terpisah dengan kegiatan akademik. 4) Kepala Pusat Usaha Komersial bertanggung jawab kepada Rektor 5) Rektor atas persetujuan Dewan Pengawas menetapkan bentuk organisasi dan sistem menejemen usaha‐usaha komersial 6) Pembentukan usaha‐usaha komersial dan penetapan personalia pengelola diatur dalam Statuta Universitas dan lebih lanjut diatur dalam Keputusan Rektor. Standar Kompetensi 5) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 6) Berusia maksimal 55 tahun; 7) Berpendidikan minimal strata dua (S2); 8) Memenuhi persyaratan keahlian yang ditetapkan oleh Rektor.

Institusi Fungsional a) Pusat Jaminan Mutu (PJM) Pusat Jaminan Mutu adalah Institusi Fungsional yang bertugas mendukung kegiatan Universitas dalam memberikan jaminan mutu lulusan Universitas. Pusat Jaminan Mutu dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. Ketua Pusat Jaminan Mutu diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk sebanyak‐banyaknya dua kali masa jabatan. PJM memiliki tugas Melakukan evaluasi kegiatan, dan menyusun laporan kegiatan akademik dalam rangka memberikan jaminan mutu lulusan Universitas. Untuk ini PJM bertanggungjawab terhadap pembuatan Manual Mutu, Manual Prosedur, Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik. Sejalan dengan fungsinya, PJM melaksanakan audit sistem dan kepatuhan secara rutin terhadap seluruh kegiatan‐kegiatan akademik di seluruh unit kerja di


8.

39

lingkungan Universitas. Selanjutnya menyampaikan laporan hasil audit beserta rekomendasi yang diusulkan secara tertulis kepada Rektor, serta memantau, mengevaluasi, dan menganalisis tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disetujui oleh Rektor. Kewenangan a) Mendapatkan akses secara penuh dan tidak terbatas terhadap unit‐unit kerja Universitas, aktivitas, catatan‐catatan, dokumen, personel, aset Universitas, serta informasi relevan lainnya sesuai dengan tugas yang ditetapkan oleh Rektor. b) Menetapkan ruang lingkup kerja dan menerapkan teknik‐teknik audit yang diperlukan untuk mencapai efektivitas sistem pengendalian intern. c) Memperoleh bantuan, dukungan, maupun kerjasama dari personel unit kerja yang terkait, terutama dari unit kerja yang diaudit. d) Mendapatkan kerjasama penuh dari seluruh unsur Pejabat Pengelola Universitas, tanggapan terhadap laporan, dan langkah‐langkah perbaikan. e) Mendapatkan dukungan sumberdaya yang memadai untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. Standar Kompetensi a) Memiliki pendidikan dan pengetahuan menilai di bidang tatalaku akademik. b) Memiliki reputasi kerja dengan kualifikasi DP3 sangat baik. b) Satuan Pengendali Intern (SPI) Satuan Pengendali Internal adalah Institusi Fungsional yang bertugas mendukung kegiatan Universitas dalam pengawasan internal Universitas. Satuan Pengendali Internal dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.

Fungsi dan Tugas a) Membantu Rektor dalam melakukan pengawasan internal Universitas. b) Memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran Universitas secara ekonomis, efisien, dan efektif. c) Membantu efektivitas penerapan pola tata kelola di Universitas. d) Menangani permasalahan yang berkaitan dengan indikasi terjadinya KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) yang menimbulkan kerugian Universitas, bekerja sama dengan unit kerja terkait. e) Membantu menciptakan sistem pengendalian intern yang efektif di Universitas dan memastikan bahwa pengendalian intern telah tersebut telah dipatuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Kepala Satuan Pengendali Internal diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk sebanyak‐banyaknya dua kali masa jabatan

40

Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian intern yang berlaku serta pelaksanaannya di semua kegiatan, fungsi, dan program Universitas yang mencakup: • Audit atas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundangundangan yang berlaku. • Penilaian tentang daya guna dan kehematan dalam penggunaan sarana dan prasarana Universitas. • Penilaian tentang hasil guna atau manfaat yang direncanakan dari suatu kegiatan atau program Universitas. • Penilaian atas pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia di Universitas. • Melakukan kajian terhadap kecukupan pelaksanaan manajemen risiko (risk management) di lingkungan Universitas. • Mengadakan koordinasi dengan auditor eksternal. • Menyusun peraturan Universitas di bidang audit serta pedomanpedoman yang berkaitan dengan kelengkapan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas. • Menyampaikan laporan hasil audit beserta rekomendasi yang diusulkan secara tertulis kepada Rektor. • Memantau, mengevaluasi, dan menganalisis tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit yang telah disetujui oleh Rektor.

Kewenangan a) Mendapatkan akses secara penuh dan tidak terbatas terhadap unit‐unit kerja Universitas, aktivitas, catatan‐catatan, dokumen, personel, aset Universitas, serta informasi relevan lainnya sesuai dengan tugas yang ditetapkan oleh Rektor. b) Menetapkan ruang lingkup kerja dan menerapkan teknik‐teknik audit yang diperlukan untuk mencapai efektivitas sistem pengendalian intern. c) Memperoleh bantuan, dukungan, maupun kerjasama dari personel unit kerja yang terkait, terutama dari unit kerja yang diaudit. d) Mendapatkan kerjasama penuh dari seluruh unsur Pejabat Pengelola Universitas, tanggapan terhadap laporan, dan langkah‐langkah perbaikan. e) Mendapatkan dukungan sumberdaya yang memadai untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. f) Mendapatkan bantuan dari tenaga ahli, baik dari dalam maupun luar Universitas, sepanjang hal tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Standar Kompetensi a) Memiliki pendidikan dan pengetahuan yang memadai di bidang akuntansi, keuangan, manajemen dan atau teknik operasional di bidang kegiatan Universitas.


f)

41

b) Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang audit. c) Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang kegiatan Universitas untuk dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. d) Secara terus‐menerus mengembangkan pengetahuan dan keahlian dalam rangka menjamin kualitas hasil audit dan rekomendasi.

9.

Unsur Pelayanan Umum Unsur Pelayanan Umum adalah unit yang bertugas mendukung kegiatan Universitas dalam pelayanan umum yang tidak terkait dengan tugas utama Universitas. Unsur Pelayanan Umum terdiri atas Penerbitan, Pusat Pembinaan Agama, Sekolah, Asrama, dan unit‐unit lain yang diperlukan. Unsur Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor. Kepala Unsur Pelayanan Umum diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk sebanyak‐banyaknya dua kali masa jabatan Rincian tugas Unsur Pelayanan Umum diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas.

Standar Kompetensi a) Minimal bergelar sarjana b) Memiliki pengalaman kerja yang cukup di bidang yang akan dipimpinnya c) Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang kegiatan Universitas untuk dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Prosedur kerja di berbagai unit di Universitas Brawijaya yang telah dibakukan dituangkan dalam bentuk dokumen standart operating procedur (SOP). Dokumen SOP yang ada dalam dokumen lampiran (Lampiran terpisah dalam Dokumen Standart Operating Procedure yang disertakan dalam proposal ini). Dalam dokumen tersebut meliputi SOP Bidang Akademik, Bidang Sumberdaya Manusia, Bidang Keuangan, dan Bidang Sarana dan Prasarana.


D. Prosedur Kerja

42

E. Ketersediaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Keter s ediaan Sum ber daya Manus ia UB saat ini memiliki 1419 orang dosen dan 739 orang tenaga non‐dosen. Perkembangan jumlah dosen disajikan pada grafik di bawah ini:

Perkembangan Jumlah Dosen 1,450 1,400 1,350 1,300 1,250

1,398

1,200 1,150

1,234

1,434

1,419

1,419

2006

2007

2008 *

1,271

1,100

2003

2004

2005

*Prognosa untuk tahun 2008 Gambar 8. Jumlah Dosen UB Tahun 2003‐2008 Dengan jumlah dosen sebagaiman tergambar dalam grafik di atas maka rasio dosen per mahasiswa selama kurun waktu 2003‐2008 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: Tabel 1. Ratio Jumlah Mahasiswa/Dosen Ratio Uraian

2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2004 2005 2006 2007 2008

Jumlah Mahasiswa Diploma

3.735 3.251 2.892 2.508

1978

Jumlah Mahasiswa S‐1

22.931 22.959 23.388 23.556 23807

Jumlah Mahasiswa Pascasarjana

1.915 1.884 1.877 2.274

Jumlah Mahasiswa Keseluruhan

28.581 28.094 28.157 28.348 27472

Jumlah Dosen

1.224 1.271 1.398 1.434

1687

1419

Ratio Jumlah Mahasiswa S‐1 / Dosen

19

18

17

16

17

Ratio Jumlah Mahasiswa Diploma dan S‐1 / Dosen

22

21

19

18

18

Ratio Jumlah Mahasiswa Keseluruhan / Dosen

23

22

20

20

19


1.

43

Kualifikasi dosen berdasar tingkat pendidikan, terutama doktor dan master terus meningkat. Jumlah dosen yang bergelar doktor juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan kualifikasi dosen dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Perkembangan Jumlah Dosen menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi 1600 1400 1200 1000 800 600

160 724

207 799

257

259

737

763

264

320 S‐3

809

819

S‐1

400 200 0

S‐2

340

265

404

414

346

280

2003

2004

2005

2006

2007

2008 *

*Prognosa untuk tahun 2008 Gambar 9. Jumlah Dosen UB berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2003‐2008

Perkembangan Jumlah Dosen berdasar Jabatan Fungsional

1400 1200

79

1000 800

502

200 0

94

117

124

502

504

501

496

87 494

348

352

339

352

361

217 78

235

2003

2004

94

Guru Besar Lektor Kepala

351

600 400

93

Lektor Asisten Ahli

231

269

309

302

221

217

153

145

2005

2006

2007

2008

Tenaga Pengajar

*

*Prognosa untuk tahun 2008 Gambar 10. Jumlah Dosen UB berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2003‐2008


1600

44

1600

Perkembangan Jumlah Dosen berdasarkan Golongan Kepangkatan

1400 1200 1000

585

583 521

589

612

569

800

Gol. IV

600 400

703

702

2003

2004

815

851

830

807

2005

2006

2007

2008 *

Gol. III

200 0

* Prognosa untuk tahun 2008 Gambar 11. Jumlah Dosen berdasarkan golongan kepangkatan Jumlah dosen berdasar jabatan fungsional menunjukkan dosen yang mempunyai jabatan fungsional lektor menduduki peringkat tertinggi ( Gambar 10), sedangkan berdasar kepangkatan, golongan III menunjukkan peningkatan sejalan dengan bertambahnya dosen baru (Gambar 11). Jumlah guru besar juga menunjukkan hal yang menggembirakan. Perkembangan jumlah guru besar dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Perkembangan Jumlah Guru Besar 180 140

33

120 100 80

17

20

24

31

60 40

79

87

97

2003

2004

2005

36

94

2006

115

124

Non‐ Aktif, wafat dsb Aktif

20 0 2007

2008

*Prognosa untuk tahun 2008 Gambar 12. Jumlah Guru Besar UB Tahun 2003‐2007


160

45

Memang peningkatan jumlah kualifikasi dosen terus menunjukkan indikator yang menggembirakan, namun jumlah tersebut masih dirasa kurang. Idealnya seluruh dosen UB sudah bergelar S‐2 dan atau S‐3, namun masih terdapat sekitar 12% dosen yang berkualifikasi S‐1. Sedangkan kualifikasi tenaga kependidikan terlihat pada Tabel 2 di bawah ini: Tabel 2. Perkembangan Tenaga Kependidikan (termasuk Tenaga Administrasi, Laboran, Teknisi dan Pustakawan) berdasar pendidikan No.

Pendidikan

2003

2004

2005

2006

61

347 60 173 18 ‐

61 66 333 71 178 19 ‐

725

728

1

SD

75

75

2

SLTP

69

69 66

3

SLTA

357

358

4

DIP/SM

73

71

5

Sarjana

143

142

6

Magister

8

8

7

Doktor

‐

‐

725

723

Total

2007

60 70 329 72 180 25 ‐ 736

2008*

58 66 322 75 188 27 ‐ 736

* Prognosa untuk tahun 2008

Tabel 3. Perkembangan Tenaga Kependidikan (termasuk Tenaga Administrasi, Laboran, Teknisi dan Pustakawan) berdasar Golongan Kepangkatan No.

Golongan

1

Golongan I

13

13

2

2

10

10

2

Golongan II

328

324

308

308

320

315

3

Golongan III

363

364

386

387

379

381

4

Golongan IV

21

22

31

31

27

30

725

723

727

728

736

736

Total

*Prognosa untuk tahun 2008

2003

2004

2005

2006

2007

2008


Perkembangan jumlah tenaga kependidikan yang telah berstatus PNS tahun 2007 mencapai 736 orang dengan rincian 173 orang Teknisi/Laboran, 24 orang Pustakawan dan sisanya 539 orang adalah staf administrasi. Berdasar golongan kepangkatan, tenaga kependidikan terbanyak pada golongan III dan golongan II (Tabel 2).

46

2.

Pengem bangan Sum ber daya Manus ia a) Proyeksi kebutuhan SDM Proyeksi Mahasiswa Baru, Jumlah Lulusan, dan Total Mahasiswa Jika mempertimbangkan pencapaian rasio jumlah dosen dan mahasiswa sebesar 1:25 dan rata‐rata AEE 17% untuk S‐1, 45% untuk S‐2, 20% untuk S‐3 maka jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima oleh UB mencapai 8500‐9000 per tahun seiring juga peningkatan jumlah dosen yang dimiliki UB. Dengan adanya peningkatan kualitas UB melalui pengelolaan sistem keuangan berdasarkan BLU maka diharapkan jumlah mahasiswa baru akan meningkat. Peningkatan jumlah mahasiswa baru selain disebabkan pembukaan program studi baru juga disebabkan semakin menariknya UB melalui peningkatan kualitas dan banyaknya beasiswa yang ditawarkan. Sedangkan pertumbuhan jumlah mahasiswa S‐1 yang lulus diperkirakan naik sebesar 4% di tahun 2010 dan 7% di tahun 2013. Pertumbuhan pertumbuhan lulusan ini seiring dengan perbaikan AEE dan menurunnya masa studi yang diakibatkan oleh membaiknya proses belajar mengajar. Total Jumlah yang lulus untuk semua strata di tahun 2011 menurun hingga 2% yang diakibatkan penutupan beberapa program studi D‐3. Jumlah mahasiswa baru, jumlah lulusan, dan mahasiswa terdaftar disajikan dalam Tabel 23. Jumlah total mahasiswa tiap tahun didapat dari jumlah mahasiswa tahun sebelumnya ditambah dengan mahasiswa baru dikurangi jumlah lulusan. Jumlah mahasiswa baru, jumlah lulusan, dan total jumlah mahasiswa disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tahun Mahasiswa Baru • Diploma • Sarjana • Pasca Sarjana & Spesialis Mahasiswa Lulus • Diploma • Sarjana • Pasca Sarjana & Spesialis Total Jumlah Mahasiswa • Mahasiswa diploma • Mahasiswa S‐1 • Mahasiswa Pasca & Spesialis

2009 7.755 300 6.410 1.045 6.595 770 5.000 825 29.896 1.001 26.517 2.378

2010 8.015 250 6.500 1.265 7.120 880 5.200 1,040 30.791 500 27.688 2.603

2011 8.351 250 6.751 1.350 6.950 350 5.500 1,100 32.191 418 28.920 2.853

2012 8.685 250 7.000 1.435 7.335 350 5.800 1,185 33.541 318 30.120 3.103

2013 8.765 250 7.000 1.515 7.870 350 6.200 1,320 34.436 218 30.920 3.298


Tabel 4. Proyeksi jumlah MABA, jumlah lulusan dan jumlah total mahasiswa UB Tahun 2009-2013

47

Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan UB memiliki sasaran untuk mempertahankan rasio dosen dengan mahasiswa sebesar 1 : 21 selama 5 tahun. Seiring dengan meningkatnya jumlah mahasiswa maka UB akan meningkatkan jumlah dosen terutama dosen‐dosen untuk program studi baru. Sedangkan untuk tenaga kependidikan UB hanya akan menambah tenaga kependidikan utamanya untuk bidang keuangan seiring dengan meningkatnya tuntutan kualitas sistem keuangan dan pelayanan program kelas berbahasa Inggris, laboratorium dan perpustakaan. Tabel 5.

Proyeksi jumlah dosen dan tenaga kependidikan UB Tahun 2009‐2013

Tahun Jumlah dosen (orang) Jumlah Dosen bergelar Doktor (orang) Jumlah Dosen berpendidikan S2 (orang) Persentase Dosen bergelar Doktor dan Master terhadap total dosen (%) Jumlah Gurubesar (orang) Persentase Gurubesar terhadap total dosen (%) Jumlah Tenaga Kependidikan keseluruhan (orang) Jumlah Tenaga Administrasi (orang) Jumlah Teknisi/Laboran (orang) Jumlah Pustakawan (orang)

2009 1.435

2010 1.457

2011 1.500

2012 1.550

2013 1.587

340

384

414

464

514

842 82

874 86

936 90

931 90

994 95

128 9

146 10

165 11

186 12

190 12

750 550 175 25

750 542 180 28

750 535 185 30

770 547 190 33

786 551 200 35

Program pengembangan sumber daya manusia bagi dosen dan tenaga kependidikan UB dilakukan dengan upaya‐upaya sebagai berikut: 1) Upaya pengadaan tenaga dosen sesuai dengan tuntutan rasio kecukupan dosen terhadap mahasiswa pada setiap jurusan atau program studi yang dikembangkan melalui rekrutmen tenaga dosen yang memiliki kualifikasi minimum S2, kemampuan berbahasa Inggris dan memiliki nilai TPA tinggi serta lulus test sesuai persyaratan sebagai PNS. 2) Meningkatkan profesionalisme dosen dengan cara meningkatkan jumlah dosen melanjutkan studi S2 dan S3. Dosen muda yang berumur kurang dari 35 tahun disyaratkan untuk melanjutkan studi di Luar Negeri. Untuk itu, selain UB menyediakan sebagian dana untuk melanjutkan studi bagi dosen, UB juga akan memperbanyak kerjasama beasiswa dengan universitas dan lembaga penyedia beasiswa di luar negeri. Saat ini di UB terdapat 192 orang yang sedang studi lanjut baik di dalam negeri maupun luar negeri.


b) Program Pengembangan SDM

48

3) Mengembangkan sistem karir dosen dan peningkatan percepatan proses kenaikan jabatan dosen. 4) Mengirim dosen untuk melakukan berbagai macam pelatihan/seminar/short course dan lain sebagainya. Pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kompetensi/keahlian bidang ilmu dosen. Pelatihan juga ditujukan untuk proses sertifikasi dosen. 5) Melakukan pelatihan di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengetahuan tentang entrepreneurship, ketrampilan komputer dan pembelajaran multimedia bagi dosen. Diharapkan akan terjadi peningkatan kemampuan mengajar dosen, publikasi ilmiah dan paten yang dilakukan oleh dosen. 6) Meningkatkan mutu staf administrasi melalui pelatihan/kursus bidang keahlian administrasi, laboratorium dan teknisi. Kebijakan staffing akan didasarkan pada kompetensi dan keahlian. 7) Meningkatkan pendidikan dan keterampilan staf administrasi melalui studi lanjut ke S‐2 bagi staf administrasi yang memenuhi syarat. c) Pola Rekruitmen Dosen dan tenaga kependidikan Universitas Brawijaya dapat terdiri dari negeri sipil dan/atau tenaga profesional nonpegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan universitas. Dosen dan Tenaga Kependidikan PNS Rekruitmen Dosen dan tenaga kependidikan (staf administrasi, laboran, teknisi dan pustakawan) yang PNS didasarkan kepada peraturan yang berlaku. Tahapannya rekruitmen PNS untuk tenaga dosen maupun tenaga kependidikan sebagai berikut:

2) Berdasar surat tersebut membuat usulan kepada Mendiknas. Pembuatan usulan mengacu pada Restra Bisnis. 3) Semua usulan dari berbagai satker termasuk UB oleh Mendiknas kemudian direkap dan diusulkan ke Menpan 4) Menpan membuat keputusan Formasi PNS untuk Diknas, termasuk didalamnya Formasi untuk UB 5) Sekjen Depdiknas kemudian menerbitkan Surat Edaran tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan CPNS Tahun berjalan di lingkungan Depdiknas untuk pelamar umum, sedangkan untuk pelamar honorer mengacu pada acuan tahun 2005‐2005 yang telah diajukan sebelumnya. Dalam Surat Edaran telah tercantum Formasi tingkat Golongan baik untuk Dosen maupun tenaga kependidikan.


1) Awalnya UB akan menerima pemberitahuan dari DepDiknas berupa Surat Edaran Sekjen tentang Penyusunan Rencana Kebutuhan Ketenagaan tahun berjalan.

49

6) Berdasar Acuan Surat Edaran point 5, UB mengadakan Rapat Pimpinan untuk memutuskan sebaran formasi per Fakultas dengan mengacu pada Renstra Bisnis. 7) UB mengumumkan di Papan Pengumuman di lingkungan Kampus dan di Website untuk penerimaan CPNS dari Pelamar Umum 8) Seleksi dilakukan berdasar ketentuan Surat Edaran tersebut (point 5) dengan diadakan ujian tulis serentak se Indonesia, termasuk di UB, dengan materi Test Pengetahuan Umum (TPU) dan Test Bakat Scholastik (TBS), hasilnya diolah di Jakarta 9) Test materi substansi dilakukan di masing‐masing unit kerja di lingkungan UB dan hasilnya diolah di UB, kemudian dikirim ke Diknas Jakarta. 10) Berdasarkan kedua nilai tersebut (nilai tulis dan substansi), Diknas c/q UB mengumumkan kelulusan tahap I. 11) Mereka yang lulus tahap I kemudian diadakan test wawancara di UB dan hasilnya dikirimkan ke Depdiknas Jakarta untuk diproses dan mereka yang lulus diumumkan sebagai tahap final. 12) Mereka yang lulus tahap final kemudian diproses kelengkapan berkasnya di Depdiknas Jakarta untuk bersama‐sama diajukan untuk mendapatkan NIP ke Badan Kepegawaian Negara dan ditetapkan dalam SK Calon PNS. 13) Calon PNS yang telah mendapatkan NIP ini kemudian dipanggil untuk ditempatkan diunit yang telah ditetapkan sebelumnya. 14) Rekruitmen Calon PNS ini memakan waktu sekitar 3 bulan. Tenaga Profesional

Rekruitmen tenaga profesional didasarkan kepada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan berdasar pada Rapat Pimpinan Universitas dengan mempertimbangkan jumlah, spesifikasi tenaga yang dibutuhkan dan ketersediaan dana serta mengacu pada perencanaan, terutama mengacu pada Renstra Bisnis. Dari analisis kebutuhan tersebut Rektor kemudian membentuk Tim Rekruitmen. Pengumuman lowongan dilakukan secara terbuka melalui website UB, media cetak dan papan pengumuman di kampus. Seleksi dilakukan berdasarkan keahlian yang dibutuhkan, test tertulis, pengalaman kerja, terst praktek, serta test lainnya diperlukan sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan. Test berikutnya berupa wawancara bila test tulis dan test praktek dan test lainnya dinyatakan lulus. Wawancara menyangkut personality (psikotest) dan gaji yang diinginkan. Apabila dinyatakan lulus pada test yang kedua, yang bersangkutan dipanggil dan dibuatkan kontrak. Masa percobaan berlaku selama 3 bulan dan masa kontrak berlaku satu tahun dan terus diperpanjang bila masih dibutuhkan.


Tenaga profesional nonpegawai negeri sipil selanjutnya disebut sebagai Pegawai BLU. Rekruitmen akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan universitas dan bersifat secara terbuka.

50

BAB III. AKUNTABILITAS Akuntabilitas di lingkungan Universitas pada dasarnya merupakan pertanggung‐ jawaban pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Universitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik sesuai dengan visi dan misi Universitas. Akuntabilitas yang dimaksud meliputi akuntabilitas program, akuntabilitas kegiatan dan akuntabilitas keuangan.

A. Akuntabilitas Program

Pertanggungjawaban program berupa laporan triwulanan dan laporan tahunan yang terdiri dari laporan keuangan dan kinerja operasional dilakukan oleh Penanggungjawab Program Kegiatan. Laporan tersebut selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja Universitas dan dikompilasi menjadi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan pertanggungjawaban Pimpinan UNIVERSITAS kepada Menteri Pendidikan Nasional. Evaluasi triwulanan wajib dilakukan untuk melihat kesesuaian kegiatan dengan perencanaan dan juga melihat potensi kegagalan atau keberhasilan program. Bila ada tanda‐tan Untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan UB, dirancang susunan program sebagai berikut:

1.

Bidang Akademik • Pemberian beasiswa untuk tenaga pengajar dan penelitian untuk mengikuti pendidikan S2 dan S3, penyelenggaraan berbagai kegiatan workshop maupun pelatihan pengembangan sumber daya manusia (SDM).


Sebagai perwujudan akuntabilitas program, Rektor dan Pembantu Rektor sebagai Pemimpin Universitas menyusun Rencana Strategis Universitas (RENSTRA) 2006‐2011 dengan mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yaitu Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP) 2003‐2010. Program disusun berdasarkan aspirasi‐aspirasi dari masing‐masing unit kerja Universitas. Selanjutnya aspirasi dari masing‐masing unit tersebut ditampung dan diseleksi sesuai dengan strategi pengembangan Universitas dari hasil Evaluasi Diri. Program yang telah disusun, kemudian ditetapkan batas waktu pencapaian program dan harus diacu serta dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap unit kerja. Untuk mengukur tingkat keberhasilan program, diperlukan parameter/indikator kinerja setiap program.

51

• Penyempurnaan kurikulum dan penerbitan buku ajar. • Pembangunan jaringan perpustakaan riset dengan koleksi pustaka yang lengkap sebagai basis penelitian dan proses pendidikan. • Penyusunan format kurikulum untuk program studi‐program studi baru. • Peningkatan kualitas hasil penelitian. • Penyelenggaraan kegiatan‐kegiatan pengabdian masyarakat yang berkualitas oleh mahasiswa.

2.

Bidang Administrasi Umum • Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi (SIMPERTI) yang berbasis teknologi komputer. • Peningkatan jumlah administrasi yang berkualitas melalui program pendidikan strata dan kegiatan‐kegiatan workshop maupun penelitian pengembangan sumber daya manusia (SDM). • Pengadaan dan pengembangan sarana serta pasarana pendidikan. • Peningkatan kesejahteraan pegawai. • Peningkatan sarana dan prasarana kebersihan kampus.

3.

Bidang Kemahasiswaan • Peningkatan kualitas pelayanan kemahasiswaan melalui pegawai yang berdisiplin tinggi dan sistem pelayanan yang cepat. • Pembentukan tradisi keilmuan di kalangan mahasiswa di Iingkungan kampus.

• Peningkatan kegiatan kesenian, olah raga dan jurnalistik untuk meningkatkan minat dan bakat mahasiswa. • Pemberian beasiswa untuk membantu peningkatan kesejahteraan mahasiswa.

4.

Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Ker jasama • Pembinaan terhadap lembaga‐lembaga struktural dan non struktural agar mampu menjadi pusat penelitian baik nasional maupun internasional. • Menggalang kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga‐lembaga eksternal yang saling menguntungkan.


• Pembentukan iklim pergaulan mahasiswa yang beretika, bermoral dan mempunyai integritas yang baik di Iingkungan kampus.

52

Mekanisme manajemen dalam melaksanakan akuntabilitas program adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan (planning) Di bidang akademik perencanaan program dilakukan melalui Rapat Pimpinan, Rektor beserta Senat dan Rapat Kerja Universitas yang bertujuan membahas dan menetapkan Garis Besar Akademik yang selanjutnya akan disampaikan ke fakultas dan program studi untuk dijabarkan dan dikembangkan menjadi bahan ajar dan silabus yang akan disampaikan kepada mahasiswa. Sedangkan untuk perencanaan di bidang non akademik, UB menetapkan bahwa setiap usulan program yang berasal dari masing‐masing unit di universitas disampaikan kepada Bagian Perencanaan yang selanjutnya akan dibahas oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan diajukan ke Rektor untuk disetujui dan dilaksanakan. Program tersebut harus tercantum dalam DIPA Universitas Brawijaya. 2. Pelaksanaan (actuating) Pelaksanaan program dilakukan dengan menunjuk penanggung jawab program (sesuai dengan DIPA UB), untuk menjalankan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Rapat Pimpinan dan melaporkannya kepada Rektor. 3. Pengukuran (measurement) Pencapaian program diukur berdasarkan persentasi realisasi capaian program oleh masing‐masing unit serta peningkatan kinerja layanan.

Pelaporan program dilakukan oleh penanggung jawab program secara periodik, yaitu secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan. Pelaporan program dan unit‐unit pelaksana ditujukan ke Bagian Perencanaan untuk dikompilasikan dan dilaporkan menjadi Laporan Akuntahilitas Kinerja Instansi (LAKIP) dan dilaporkan ke Departemen Pendidikan Nasional serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Tiap akhir tahun, setelah menjadi BLU, UB juga akan menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan. 5. Pemantauan (controlling) Pemantauan dilakukan secara teratur dan berkesinambungan yang dilaksanakan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan dan penanggung jawab program masing‐ masing unit kepada Pembantu Rektor Bidang Akademik untuk program bidang akademik, Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum untuk program bidang administrasi umum, dan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk program bidang Kemahasiswaan. Hasil pemantauan ini secara triwulanan akan dilaporkan ke BAPPENAS dan Departemen Pendidikan Nasional.


4. Pelaporan (reporting)

53

B. Akuntabilitas Kegiatan Akuntabilitas kegiatan mencakup mekanisme/prosedur pencapaian tujuan yang di dalamnya mengandung kebijakan‐kebijakan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggung‐jawaban. Akuntabilitas juga dibangun dengan penetapan Standard Layanan Minimu serta Target kerja dari setiap kegaiatan. Untuk mengukur dan menjamin keterlaksanaan dan mempertanggungjawabkan kegiatan‐kegiatan ini UB telah menetapkan Standard Operating Procedure (SOP)(terlampir). Pembuatan SOP melibatkan banyak pihak mulai dari unit Pelaksana tingkat pusat sampai dengan Fakultas dan Jurusan. Untuk membuat SOP ini UB mendapatkan dukungan dari Program IMHERE yang merupakan program DIKTI dengan skema pendanaan Bank Dunia. Akuntabilitas kegiatan merupakan uraian kegiatan UB sebagai pengimplementasian dan program yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

1.

wujud

Bidang Akademik a. Menyelenggarakan bantuan beasiswa S2 dan S3 bagi tenaga pengajar. b. Penyelenggaraan workshop/peneltian pengembangan sumber daya manusia (SDM) bagi tenaga pengajar dan peneliti. c. Pembangunan jaringan pustaka riset dan penambahan koleksi pustaka. d. Penyelenggaraan kegiatan‐kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2.

Bidang Administrasi Umum

b. Pemberian beasiswa program pendidikan strata dan kegiatan‐kegiatan workshop maupun pelatihan pengembangan sumber daya manusia (SDM) bagi tenaga kependidikan. c. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. d. Pemberian insentif bagi pegawai. e. Pemeliharaan sarana dan prasarana kampus. f. Perekrutan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan yang berkualitas.

3.

Bidang Kemahasiswaan a. Peningkatan kualitas pelayanan kemahasiswaan b. Penyelenggaraan pembinaan kehidupan ilmiah mahasiswa di lingkungan kampus.


a. Pemasangan jaringan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) untuk melengkapi pelayanan akademik dan non akademik.

54

c. Pembinaan moral dan integritas mahasiswa di lingkungan kampus. d. Pembinaan kegiatan kesenian, olah raga dan jurnalistik. e. Pemberian beasiswa untuk mahasiswa S1.

4.

Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Ker jasama a. Pembinaan terhadap lembaga‐lembaga struktural dan non struktural. b. Perintisan kerjasama perguruan tinggi dan lembaga‐lembaga eksternal yang saling menguntungkan.

Mekanisme manajemen dalam melaksanakan akuntabilitas kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan (planning) Perencanaan kegiatan dalam bidang akademik, dan non akademik dibagi dalam 3 (tiga) jenis kegiatan yaitu kegiatan rutin, insidentil dan kontraktual.

Setiap kegiatan yang tertuang dalam RKA juga harus menunjukkan indikator kinerja seperti input, proses, dan output terukur untuk masing‐masing kegiatan. Sehingga satu rupiah anggaran yang dikeluarkan oleh universitas akan dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk mencapai visi universitas. Setiap kegiatan yang direncanakan juga harus mencantumkan rasionalisasi (alas an mengapa kegiatan direncanakan), tujuan, penanggungjawab, dan mekanisme pelaporan. Anggaran yang terdapat dalam RKA kemudian diajukan oleh rektor kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk disetujui. Selanjutnya RKA tersebut dibahas di Departemen Keuangan untuk menentukan pagu anggaran, sehingga dapat diterbitkan DIPA. 2. Pelaksanaan (actuating) Kegiatan dilaksanakan oleh unit yang mengajukan proposal, baik yang berhubungan dengan metode, teknis pelaksanaan, penggunaan anggaran maupun penempatan sumber dayanya. Kegiatan yang dilaksanakan oleh unit‐unit harus disesuaikan dengan RKA dan DIPA yang telah disahkan. Selain itu dalam tahap pelaksanaan ini juga


UB menerapkan system bottom‐up dalam sistem perencanaannya. Kegiatan‐kegiatan diajukan oleh unit‐unit/lembaga‐lembaga beserta anggaranya yang disertai oleh proposal/TOR/RAB dan disesuaikan dengan satuan biaya yang telah ditentukan. Kegiatan ersebut dituangkan dalam RKA yang akan dibahas mulai dari tingkat unit (jurusan), fakultas, dan universitas yang dikoordinir oleh bagian perencanaan dan berkoordinasi dengan bagian keuangan. Pembahasan tersebut di tiap level ditujukan untuk memastikan skala prioritas kegiatan sesuai dengan program kerja dan rencana strategis universitas. Selain itu pembahasan tersebut juga digunakan untuk memastikan bahwa anggaran disusun secara realistis dan bertanggungjawab.

55

dilakukan proses monitoring dan evaluasi (Monevin). Untuk kegiatan akademik, Monevin dilakukan oleh Pusat Jaminan Mutu Akademik (PJM), sedangkan monevin kegiatan non‐akademik dilakukan oleh pimpinan unit/lembaga masing‐masing. 3. Pengukuran (measurement) Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan harus diukur kinerjanya baik input, proses, dan output sebagaimana telah tercantum dalam perencanaan. Proses pengukuran kinerja ini merupakan proses membandingkan rencana dengan realisasi atau capaian. Setiap gap/variance harus dapat dijelaskan mengapa terjadi, sehingga perbaikan kinerja dapat dilakukan secara terus menerus. 4. Pelaporan (reporting) Pelaporan untuk kegiatan yang bersifat insidentil dilakukan 1 (satu) minggu setelah kegiatan diselesaikan. Pelaporan ini dilakukan oleh pelaksana kegiatan kepada penaggung jawab kegiatan (pimpinan unit/lembaga). Laporan kegiatan ini disebut Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK). Kegiatan yang bersifat rutin dilaporkan setiap bulan oleh pelaksana kegiatan kepada penanggung jawab kegiatan (pimpinan unit/lembaga). Sedangkan kegiatan yang dilaporkan secara kontraktual dapat dilaporkan sesuai dengan termin dan prestasi pekerjaan oleh pelaksana kegiatan. Setiap bulan, pimpinan unit/lembaga wajib memberikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (baik kegiatan insidentil, rutin, maupun kontraktual) kepada pimpinan Universitas yang dikoordinir oleh Bagian Perencanaan Universitas. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan ini kemudian dikonsolidasi ditingkat universitas dan dilaporkan ke Departemen Pendidikan Nasional. Selain itu tiap unit/lembaga diwajibkan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk setiap bulan, 3 bulanan, 6 bulanan, dan tiap tahun. LAKIP tiap unit ini kemudian dikompilasi di tingkat universitas dan dilaporkan ke Departemen Pendidikan Nasional.

5. Pemantauan (controlling) Pemantauan kegiatan secara keuangan dilakukan dengan melaporkan Surat Pertanggung Jawaban 1 (satu) minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Untuk kegiatan yang sifatnya rutin dilakukan secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan), sedangkan untuk kegiatan kontraktual dapat dimonitoring sesuai dengan termin yang diajukan. Satuan Pengawas Internal (SPI) juga melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan terutama dalam aspek keuangan. SPI melakukan review atau audit setiap unit kerja. Sedangkan pemantauan pelaksanaan kegiatan akadamik dilakukan oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM).


Setiap laporan kegiatan diatas juga harus ditembuskan ke Satuan Pengawas Internal (SPI).

56

C. Akuntabilitas Keuangan Untuk aspek keuangan, PK BLU dituntut untuk dapat menyajikan laporan keuangan konsolidasi secara periodik, yang setidaknya terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca (balance sheet) 3. Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flows) 4. Catatan (pengungkapan/penjelasan) atas Laporan Keuangan 5. Laporan Aktivitas Disamping laporan‐laporan di atas, terdapat pula laporan keuangan lain yang bermanfaat bagi kepentingan manajemen Universitas, misalnya, laporan tiap segmen (segmented reporting). Laporan ini dapat memberikan gambaran tentang keadaan keuangan dari masing‐masing unit yang terdapat di lingkungan Universitas sehingga dapat memberikan gambaran kinerja unit/segmen organisasi tertentu. Manajemen keuangan dan sistem akuntansi UB yang ada saat ini dikembangkan berdasarkan beragam peraturan atau regulasi untuk perguruan tinggi negeri. Sistem tersebut tidak dirancang untuk dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat, dan terutama jika terjadi perubahan status organisasi yang mendasar seperti dari PTN menuju PK BLU. Contoh kendala dalam manajemen keuangan Universitas adalah konsekuensi dari implementasi UU nomor 20 th. 1997 tentang PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) serta UU nomor 17 th. 2003 tentang keuangan negara. Kedua undang‐undang tersebut mengharuskan semua dana yang diperoleh Universitas harus masuk ke kas negara, dan baru dapat digunakan setelah melalui prosedur pengusulan yang sering kali memakan waktu cukup lama. Detail prosedur terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset dapat dilihat dalam Lampiran 3.

Pertama, sistem yang ada belum dapat digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan sebagaimana disebutkan di atas dengan tepat waktu. Memang, pada tahun 2005 ini telah dilaksanakan pembaharuan dalam sistem akuntansi dan keuangan instansi pemerintah yaitu mengacu pada PP 24/2005. Sehingga instansi pemerintah, termasuk UB telah mengimplementasikan SAI (Sistem Akuntansi Instansi) dan Sistem Akuntansi Aktiva Tetap (SAAT)/Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Implementasi SAI di UB telah mampu menghasilkan Neraca dan laporan‐laporan lain yang diperlukan secara periodik, walaupun masih perlu disempurnakan, misalnya laporan‐ laporan tersebut belum dilengkapi dengan pengungkapan (disclosure). Sementara laporan‐ laporan lain yang dihasilkan dari sistem yang ada merupakan laporan baku untuk sebuah PTN. Dengan statusnya sebagai perguruan tinggi negeri, UB memang tidak dituntut untuk membuat dan mempublikasikan laporan keuangan selengkap yang disebutkan di atas.


Berdasar assessment yang telah dilaksanakan, terdapat setidaknya tiga kelemahan pokok dari sistem yang ada.

57

Namun, sebagai perguruan tinggi yang otonom, pembuatan laporan keuangan yang komprehensif dan publikasinya secara periodik akan menjadi suatu keniscayaan. Kedua, sistem yang ada saat ini masih belum dapat menunjukkan hubungan yang transparan antara budget dan realisasi. Meskipun UB telah mampu menyusun budget dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), masih ditemukan banyak kekurangan dalam laporan tersebut karena LAKIP belum di “link” secara langsung dengan budget. Sehingga, “kinerja” yang dicapai–sebagaimana yang disajikan dalam LAKIP—belum dapat menggambarkan secara utuh kinerja ”riil” Universitas. Selain itu, dilihat dari aspek proses, baik budget maupun LAKIP dibuat secara manual dan terpisah. Proses manual semacam ini selain menyita banyak waktu dan memerlukan upaya klerikal yang intensif, juga dapat membuka ruang terjadinya kesalahan yang semestinya tidak terjadi, yang pada gilirannya juga dapat memungkinkan terjadinya kesalahan atas laporan yang dihasilkan. Ketiga, sistem yang ada belum ditunjang oleh lembaga audit. Lembaga audit diperlukan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas sistem keuangan Universitas agar pemanfaatan sumberdaya keuangan Universitas dapat dilakukan secara optimal dan terhindar dari misalokasi maupun penyalahgunaan serta praktek‐praktek lain yang tidak etis.

Pembaharuan dan pengembangan manajemen keuangan dan sistem akuntansi UB dilaksanakan berdasarkan pada kelemahan yang telah diuraikan di atas. Disamping itu, teknologi informasi akan dimanfaatkan secara optimal dalam pembaharuan sistem dimaksud. Utilisasi teknologi informasi yang tepat dapat mendukung upaya untuk membangun manajemen keuangan dan sistem akuntansi yang terintegrasi dan dapat menghasilkan informasi yang cepat dan andal. Aspek mendasar lain dalam kaitan dengan pembaruan manajemen keuangan dan sistem akuntansi adalah pada upaya peningkatan kemampuan SDM yang inheren dalam proses dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Pembaharuan ini diawali dengan pembaharuan dalam struktur organisasi. Secara ringkas prioritas utama pembaharuan yang akan dilaksanakan, masing‐masing adalah melalui mekanisme dan rancangan sebagai berikut: 1.

Organisasi pengelola keuangan di tata ulang untuk menyesuaikan dengan konstruksi organisasi PT yang berstatus BLU, dengan struktur organisasi seperti tersebut dalam bab 1. Penataan ulang ini merupakan keniscayaan, agar sistem keuangan dapat dijalankan dengan baik.


Secara umum, dapat dinyatakan bahwa manajemen keuangan dan sistem akuntansi yang ada saat ini perlu untuk diperbaharui. Tujuan mendasar dari pembaharuan manajemen keuangan dan sistem akuntansi adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Universitas yang transparan dan akuntabel, melalui suatu mekanisme penyusunan program, penganggaran, pencatatan dan pelaporan yang tertib dan terpercaya, baik untuk kepentingan internal maupun untuk stakeholders Universitas.

58

Perangkat lunak (software) untuk penyusunan program dan anggaran diperlukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan mempercepat proses penyusunannya. Perangkat lunak ini juga akan difungsikan untuk mempercepat proses pelaporan terutama LAKIP dan laporan realisasi anggaran.

3.

Sistem ini diperlukan untuk pengelolaan data akuntansi dan keuangan untuk dapat dimanfaatkan dalam menghasilkan laporan keuangan standar, maupun laporan‐ laporan keuangan internal yang diperlukan oleh manajemen menengah dan manajemen puncak.

4.

Pengembangan SPI diperlukan untuk menjamin terlaksananya sistem pengelolaan keuangan yang baik dan dilaksanakannya praktik‐praktik akuntansi yang sehat. SPI berfungsi untuk melaksanakan audit internal, dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem. Jika SPI dapat menjalankan perannya secara baik, maka good governance pada aspek keuangan dapat dilaksanakan. Pada tahap awal SPI difungsikan untuk menyusun rencana atau mekanisme pengelolaan keuangan UB yang komprehensif.

5.

Peningkatan kualitas SDM bidang akuntansi dan keuangan diperlukan secara berkelanjutan melalui pelatihan yang inheren dalam program pengembangan staf. Disamping itu diperlukan pula peningkatan kuantitas tenaga profesional bidang akuntansi dan keuangan untuk memperkuat direktorat keuangan dan atau akuntansi yang direncanakan akan dibangun selama masa transisi.

6.

Pengembangan sistem setidaknya mencakup pengembangan perangkat lunak, perangkat keras (hardware) dan pengembangan SDM. Seiring dengan pengembangan perangkat lunak dan SDM yang diuraikan sebelumnya, maka penambahan perangkat keras yang memadai diperlukan, agar pengembangan sistem pengelolaan keuangan mencapai hasil seperti dicita‐citakan.

Aspek‐aspek tersebut akan dikembangkan secara simultan oleh karena terkait satu sama lain. Terwujudnya pengembangan dan atau pembangunan aspek‐aspek di atas diharapkan akan dapat mendukung pengelolaan keuangan Universitas yang transparan dan akuntabel, mulai dari proses perumusan program yang di “link” dengan alokasi anggaran yang berkeadilan, tracking transaksi keuangan yang dilaksanakan secara sistemik, sampai dengan berfungsinya mekanisme pengendalian (control) atas keuangan Universitas. Berjalannya manajemen keuangan dan sistem akuntansi tersebut didukung pula oleh SDM yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas, yang dalam implementasinya berpijak pada the right person in the right place. Selain akuntabilitas dan transparansi akan dapat terwujud, pada gilirannya trust atau kepercayaan dari stakeholders juga akan dapat dicapai. Bentuk pertanggungjawaban keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan UB terdiri dari Laporan realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun secara tersentral memuat: 1. Jenis dan periode pelaporan 2. Tata cara penyusunan laporan keuangan


2.

59

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Verifikasi dan rekonsiliasi Waktu penyampaian laporan keuangan Lain‐lain pendukung laporan keuangan Isi catatan atas laporan keuangan Pos‐pos laporan keuangan Sistematika isi laporan keuangan Rincian laporan keuangan dan penyusunan laporan barang

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi milik negara yang disusun secara bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas (cash basis) untuk pengakuan pendapatan belanja dan basis akrual (accrual basis) untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Mekanisme manajemen dalam melaksanakan akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan (planning)

Anggaran yang tercantum dalam RKA ini kemudian oleh Rektor akan dimintakan persetujuan ke Departemen Pendidikan Nasional. Setelah persetujuan Diknas didapatkan pembahasan di Departemen Keuangan dilakukan untuk menentukan pagu anggaran yang tertuang dalam DIPA. 2. Pelaksanaan (actuating) Sebagai lembaga BLU, UB akan memiliki dua sumber pendanaan yaitu APBN dan PNBP. Mekanisme pencairan dana APBN rupiah murni (RM) melalui prosedur pengajuan SPP, SPM, sampai dengan SP2D. Sedangkan dana dari PNBP, menggunakan prosedur SPM Pengesahan dan SP2D Pengesahan kepada KPPN untuk pertanggungjawaban atas pendapatan dan belanja yang terjadi.


Perencanaan keuangan dilakukan secara bottom‐up. Berdasarkan kebijakan umum anggaran (KUA) yang ditetapkan oleh Rapat Senat Universitas, unit‐unit atau lembaga‐ lembaga di lingkungan UB mengajukan anggaran berdasarkan rencana yang dituangkan dalam RKA. Pembahasan anggaran dilakukan secara berjenjang dari unit terkecil seperti Jurusan dan selanjutnya di tingkat Fakultas dan Universitas. Pembahasan anggaran berjenjang ini ditujukan agar anggaran benar‐benar ditujukan untuk mencapai visi dan misi Universitas. Selain itu melalui pembahasan berjenjang ini prioritas anggaran dapat ditentukan sesuai dengan program kerja dan rencana strategis yang dibuat oleh UB. Setiap anggaran yang disusun oleh unit juga harus mencantumkan indikator kinerja baik indikator input, proses, dan output, sehingga setiap rupiah yang nantinya akan dibelanjakan dapat dipertangungjawabkan dengan baik.

60

Untuk prosedur keuangan internal UB, diawali dengan pengajuan proposal kegiatan oleh Pelaksanan Kegiatan (PPTK) yang dilengkapi dengan rincian anggaran kegiatan kepada pimpinan unit. Setelah pimpinan unit memberikan persetujuan pelaksanaan kegiatan beserta anggarannya, biro keuangan dapat mencairkan anggaran. Terdapat dua sistem pencairan anggaran yaitu 1) pemberian uang muka kerja (sistem tidak langsung) dan 2) pembayaran langsung berdasarkan faktur. Untuk kegiatan tertentu seperti pelatihan maka uang muka kerja diperlukan untuk membiayai kegiatan yang nantinya harus dipertangungjawabkan. Pembayaran langsung didasarkan kepada faktur atau tagihan pihak ketiga. Semua tagihan (faktur) harus melalui bagian keuangan. Faktur harus disetujui/diotorisasi oleh pimpinan unit dan pelaksana kegiatan untuk memastikan bahwa pengeluaran memang benar‐benar dilakukan. Bila pengeluaran anggaran dilakukan untuk pembelian barang maka dokumen penerimaan barang harus dilampirkan dalam faktur. Setelah faktur disetujui oleh pimpinan unit dan pelaksana kegiatan, bagian keuangan harus memverifikasi apakah belanja melebihi anggaran yang telah ditentukan atau tidak. Selain itu bagian keuangan harus memastikan bahwa semua pajak telah ditunaikan dengan baik dan semua dokumen telah dilampirkan sesuai SOP. UB juga akan menerapkan sistem otorisasi pembayaran berdasarkan jumlah atau nilai pembayaran. 3. Pengukuran (measurement) Ukuran keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain Total Penerimaan, Proporsi Dana Mahasiswa dari Total Penerimaan, Proporsi Dana APBN dari Total Penerimaan, dan Indeks Produktivitas. Selain itu indicator akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat juga diukur dengan opini audit yang dikeluarkan oleh Auditor Independen.

Setelah penetapan BLU, UB akan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK Nomor 45 untuk menjadi acuan dalam penerapan praktek bisnis yang sehat dalam rangka peningkatan produktivitas organisasi. Laporan keuangan eksternal UB terdiri dari: 1) Neraca, 2) Laporan Aktivitas, 3) Laporan Arus Kas, 4) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut dibuat setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan. Laporan akan disampaikan kepada DitJen Dikti Departemen Pendidikan Nasional dan DitJen Perbendaharaan Departemen Keuangan. Sebelum disampaikan kepada pihak‐pihak tersebut, laporan terlebih dahulu akan direview oleh Tim SPI UB. Laporan keuangan tahunan juga harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen. Dalam rangka konsolidasi pelaporan keuangan UB dengan laporan keuangan Kementerian Pendidikan Nasional, UB tetap akan menggunakan aplikasi SAI (Sistem Akuntansi Instansi). Dasar penyusunan laporan keuangan adalah SAI dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Bentuk


4. Pelaporan (reporting)

61

laporan keuangan yang dilaporkan adalah 1)Laporan Realisasi Anggaran, 2)Neraca dan 3)Catatan atas Laporan Keuangan. Sebelum disampaikan ke Diknas dan Depkeu, laporan keuangan SAI akan dicocokkan/ direkonsiliasi dengan KPPN. Laporan keuangan SAI ini akan dibuat dan disampaikan secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Oleh karena UB menggunakan PSAK sebagai dasar penyusunan laporan keuangan maka diperlukan konversi dan rekonsiliasi laporan keuangan berdasarkan PSAK dengan laporan keuangan berdasarkan SAI. Sesuai dengan yang dituangkan dalam RSB, UB berencana membangun sistem akuntansi dan penatausahaan keuangan terkomputerisasi yang nantinya akan dapat menghasilkan laporan keuangan berdasarkan SAK dan SAI. Pembuatan dan rekonsiliasi laporan keuangan ini akan dilakukan oleh biro keuangan melalui konsolidasi laporan keuangan yang dibuat oleh bagian‐bagian keuangan di fakultas/unit. Selain itu, semua laporan tersebut harus ditembuskan ke SPI untuk dilakukan fungsi pemantauan. 5. Pemantauan (controlling)

Selain itu secara periodik dan berdasarkan resiko (risk‐based), SPI akan melakukan audit dan review internal atas pelaksanaan pengelolaan keuangan UB termasuk laporan keuangan UB. Audit dan review internal ini akan digunakan untuk memastikan bahwa semua peraturan UB telah ditaati terutama dalam pengelolaan keuangan, semua data dan laporan disajikan secara handal dan tepat waktu, serta asset yang dimiliki oleh UB terjaga dengan baik. SPI juga akan berfungsi sebagai liason (penghubung) antara UB dengan eskternal auditor. SPI akan membuat laporan audit yang ditujukan kepada Rektor.


Pemantauan keuangan dilakukan pada unit masing‐masing melalui Surat Pertanggung Jawaban (Laporan SPJ) yang dibuat. SPJ berisi pelaporan pengeluaran uang yang disertai dengan bukti‐bukti pengeluaran yang mendukung. Laporan ini dikirimkan ke Biro Keuangan universitas untuk diteliti dan dievaluasi. Biro keuangan harus memastikan bahwa setiap belanja telah didasarkan pada anggaran yang telah dibuat sebelumnya, kelengkapan dokumen pembayaran sebagaimana diatur dalam SOP, otorisasi pembayaran telah dilakukan sebagaimana diatur dalam SOP, kewajiban pajak dan kewajiban lainnya telah dipenuhi.

62

BAB IV. TRANSPARANSI UB telah berupaya menerapkan prinsip‐prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kegiatan Universitas dengan menerapkan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Universitas dapat diakses secara cepat dan jelas bagi pihak‐pihak yang membutuhkan. Untuk ini UB akan menerapkan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung penerapan aspek‐aspek transparansi penyelenggaraan organisasi. SIM dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan operasional sampai dengan pengambilan keputusan. Data‐data transaksional yang selalu dinamis dan data‐data untuk dukungan sistem pengambilan keputusan yang bersifat historis akan dikembangkan bersamaan dalam berbagai aspek manajemen Universitas.

Transparansi penyelenggaraan kegiatan Universitas merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi semua pihak baik anggota organisasi maupun masyarakat luas pengguna jasa layanan UB (Stake holder). Hal ini meliputi proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dan pengendaliannya. Hal‐hal yang dimaksud meliputi seluruh kegiatan layanan seperti tersebut di bawah. Prosedur pelayanan Persyaratan teknis dan administratif pelayanan Rincian biaya pelayanan Waktu penyelesaian pelayanan Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab Lokasi pelayanan Janji pelayanan Standar pelayanan publik Informasi pelayanan


Pengembangan SIM sumberdaya manusia, keuangan, akademik, asset dan aspek‐ aspek lain sebagai bagian informasi manajemen dikembangkan atas dasar masing‐masing isu strategis. Dalam kaitan ini maka pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan dan impelementasi sistem yang direncanakan dimasing‐masing bagian manajemen dilakukan secara khusus. Sehubungan dengan ini, kemampuan dan kecakapan para tenaga teknis dan administratif perlu ditingkatkan sebagaimana mestinya untuk mempertahankan kelanjutan pengembangan TIK sejalan dengan kebutuhan Universitas.

63

Penyelenggaraan sistem manajemen berbasis TIK didukung oleh dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Pusat Komputer (PUSKOM) dan Unit Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi (UPPTI). Keduanya berada di bawah koordinasi Direktur TIK. Dasar yuridis pendirian UPT Pusat Komputer dan UPPTI adalah Keputusan Rektor UB Nomor: 009/SK/2001 tentang pendirian Pusat Komputer dan UPPTI sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang komputer dan sistem informasi Pusat Komputer dan UPPTI mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem komputer dan pelayanan informasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Komputer dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dan pelayanan operasionalisasi sistem informasi, pengembangan sistem dan program komputer, serta pelayanan informasi. Di dalam kegiatannya, fungsi UPT Pusat Komputer dan UPPTI dimaksudkan untuk mendukung kegiatan administrasi dan akademik dengan mengembangkan sistem informasi terpusat. Dengan sistem informasi terpusat ini data administrasi dan akademik akan terintegrasi secara menyeluruh dengan memanfaatkan jaringan komputer (Wide Area Network) yang memudahkan pelayanan akses bagi seluruh sivitas akademika UB baik di dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus. Dengan sistem informasi akademik terpusat yang memanfaatkan teknologi komputer ini pula, Pusat Komputer dan UPPTI UB Malang diharapkan mampu menghasilkan informasi dalam waktu yang singkat, mempermudah pekerjaan rutin. Fasilitas komputer di UPT Pusat Komputer dan UPPTI selain digunakan untuk mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi, juga dipergunakan oleh UB untuk melaksanakan sasaran utama program pembinaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. TIK dirancang untuk peningkatan kualitas layanan oprasional manajemen khususnya untuk aspek perencanaan dan pengambilan keputusan. Pengembangan database untuk mendukung Sistem Informasi Manajemen (SIM) terintegrasi secara keseluruhan diharapkan mampu memberikan dukungan dalam kegiatan operasional staf maupun manajerial pimpinan. Rancangan pengembangan sistem database yang bersifat menyeluruh dan dinamis untuk tujuan mengatasi keberagaman data dan sistem. Interface pengguna sebagai bagian dari SIM (Sistem Informasi manajemen) dikembangkan paralel dengan pengembangan database. Interface software (perangkat lunak) yang berguna untuk menghubungkan keberagaman data disusun untuk menjembatani struktur data yang sekarang ada dengan struktur data yang baru jika terdapat perbedaan diantara keduanya. Sistem database yang penyebarannya tersentralisasi akan dibuat untuk memenuhi kebutuhan yang beragam antar fakultas di lingkungan Universitas. Rancangan sistem dan implementasi yang sesuai meliputi lalu lintas jaringan dan keamanan data akan dihitung selama proses pengembangan. Aspek‐aspek MIS secara detail akan dijelaskan di bagian lain rencana pengembangan yang diusulkan yang berhubungan dengan masalah‐masalah manajemen Universitas.


A. Penyelenggaraan Sistem manajemen berbasis TIK untuk peningkatan Transparansi

64

1.

Website Resmi Universitas Brawijaya September 1996, Universitas Brawijaya membuka pelayanan akses ke jaringan komputer global (internet) bagi warganya dalam bentuk pengiriman dan penerimaan electonic mail (e‐mail) dengan rintisan website melalui provider Mega.net dan Wasantara.net. Saat ini website resmi UB yang beralamatkan www.brawijaya.ac.id telah menampilkan berbagai informasi, baik versi bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Isi dari website tersebut mulai dari informasi tentang UB, aturan‐aturan yang berkaitan dengan proses akademik, berita, lowongan kerja, laporan kemajuan, maupun berisi “forum diskusi” yang berisi bahasan tentang berbagai macam hal terkini yang ada di Universitas Brawijaya. Berdasarkan peringkat di tingkat Internasional yaitu versi Webometrics, website Universitas Brawijaya menduduki peringkat 41 besar tingkat Asia Tenggara atau peringkat 4 di Indonesia pada tahun 2007. Di Website Universitas Brawijaya juga tersedia dokumen‐dokumen resmi kampus, misalnya buku pedoman, naskah akademik dan informasi lainnya yang dapat diunduh sewaktu‐waktu.

2.

Mimbar, Koran Kampus Berbentuk tabloid, terbit setiap bulan sejak tahun 1971, sebelumnya bernama Buletin Universitas Brawijaya yang terbit mulai Oktober 1970. Mimbar, merupakan satu‐ satunya koran yang terbit di kota Malang waktu itu dan koran kampus di Indonesia yang tidak pernah berhenti terbit selama hampir 4 dasa warsa ini. Sampai dengan bulan Maret 2008 telah mencapai edisi ke‐353. Mimbar selain berisi kegiatan kampus, juga memuat aritkel‐artikel ilmiah populer,reportase, feature, inverstigative news, dan sebaginya. Pada tahun 1977, koran ini sempat jadi tuan rumah Lokakarya nasional Pers Kampus se Indonesia yang diikuti 45 Universitas se Indonesia. Lokakarya ini merumuskan Pola Pers Kampus yang sampai saat ini dipakai oleh Pers kampus se‐ Indonesia.

3.

Prasetya Pertama kali diterbitkan tahun 1990, buletin yang terbit mingguan ini, berisikan berita (spot news) kegiatan sivitas akademika, dengan tujuan komunikasi informasi internal. Pada Juli 2006, Prasetya memperoleh ISSN dengan Nomor register 1970‐6428. Sampai saat ini telah terbit sebanyak 491 nomor.

4.

Prasetya Online Sejak tahun 1996, selain dalam bentuk cetak, buletin Prasetya juga dikemas dalam bentuk Online. PRASETYA Online dapat diakses melalui situs http://prasetya.brawijaya.ac.id. Tahun 2006, Prasetya online meraih juara tiga dalam ajang Anugrah Media Humas yang diselenggarakan Badan koordinasi Kehumasan


B. Penyebarluasan Informasi melalui Website dan Media Cetak

65

5.

Buku Tahunan Diterbitkan secara berkala setiap akhir tahun berisi laporan perkembangan dan kegiatan yang terjadi selama satu tahun. Buku tahunan diterbitkan pertama kalinya tahun 1973.

6.

Buku Bunga Rampai Buku Bunga Rampai ini disusun dari ringkasan pidato pengukuhan Guru Besar, untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan pemikiran‐pemikiran para guru besar Universitas Brawijaya. Dibuat secara periodik setahun sekai sejak tahun 1998 sampai pada akhir tahun 2007, bunga rampai ini juga dipublikasikan secara online melalui website www.brawijaya.ac.id.

7.

Buku Pidato Ilmiah Buku yang berisi orasi ilmiah dari doktor baru Universitas Brawijaya, yang disampaikan dalam rapat senat tebuka dalam rangka dies natalis.

8.

Buku Profil Guru Besar dan Doktor Merupakan buku yang berisi profil Guru Besar dan Doktor, bidang keahlian yang diasuh maupun penelitian‐penelitian penting yang dilakukan lima thuan terakhir. Selain dalam bentuk cetak juga dapat diakses melaui website Universitas Brawijaya.

9.

Buku Prospectus Buku yang diterbitkan secara berkala pada setiap pergantian pimpinan di tingkat universitas Brawijaya, berisi profil singkat tentang Universitas Brawijaya dan dibuat dalam bahasa inggris. Prospectus merupakan pengembangan dari leaflet “Brawijaya in Brief”.

10. Brawijaya Dalam Angka Buku yang diterbitkan secara berkala setiap tahun berisi perkembangan Universitas Brawijaya dalam lima tahun terakhir yang dilaporkan dalam bentuk tabel‐tabel baik yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, anggaran, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan laporan keuangan terbatas. 11. Buku Pedoman Pendidikan Diterbitkan setiap tahun ajaran baru dan dibagikan kepada mahasiswa baru guna mempercepat penyebarluasan informasi berkaitan dengan penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar di Universitas Brawijaya. 12. Buku Panduan Probinmaba Diterbitkan setiap tahun ajaran baru, dibagikan kepada mahasiswa baru untuk memberikan bekal, wawasan dan pengetahuan mahasiswa baru tentang bidang kemahasiswaan Universitas Brawijaya.


Pemerinta (Bakohumas). Tahun 2007, Prasetya Online yang selama ini berbahasa Indonesia, mulai dikemas dalam edisi bahasa Inggris.

66

13. LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat secara berkala pada akhir tahun, merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Universitas Brawijaya kepada Pemerintah, juga menjadi dokumen penting dalam siklus perencanaan, pemantauan dan umpan balik untuk tahun berikutnya. 14. Media Karya Imiah Media Karya Imiah (MKI), terbit sejak 1996, diterbitkan untuk mempublikasikan hasil‐ hasil penelitian mahasiswa yang meraih pretasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI), Lomba Karya Inovatif Produktif (LKIP), di tingkat wilayah maupun tingkat nasiona (PIMNAS). 15. Buku Laporan setiap 5 tahunan Diterbitkan setiap 5 tahun sekali berupa buku yang berisikan berbagai aktivitas, kemajuan dan pendapat publik , disebarluaskan baik di kalangan sendiri maupun kepada publik.

C. Penyebarluasan Informasi melalui Sosialisasi, Rapat Periodik, Brosur, Selebaran dan Media Massa

Brosur dan Selebaran dilakukan terutama untuk masalah pendaftaran mahasiswa, uang SPP dan uang pendaftaran, pengumuman tentang fasilitas, informasi tentang layanan, informasi‐informasi yang berbau promosi yang ada di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan, laboratorium maupun di unit‐unit layanan lainnya, termasuk yang ada di unit bisnis akademik dan non akademik. Informasi demikian juga tersedia di website resmi Universitas Brawijaya. Berita yang berkaitan dengan hasil‐hasil penelitian, teknologi tepat guna serta berita tentang kemajuan Universitas Brawijaya juga diliput oleh pers baik lokal maupun nasional.

D. Audit Internal Kegiatan ini diawali dengan pembentukan Pusat Jaminan Mutu (PJM) tahun 2005 di tingkat Universitas, Gugus Jaminan Mutu (GJM) di tingkat Fakultas dan Unit Jaminan Mutu (UJM) di tingkat Jurusan serta pembentukan Satuan Pengendali Internal (SPI) tahun 2007 dimaksudkan untuk mendukung terciptanya sistem pengendalian internal yang efektif di


Sosialisasi kemajuan yang dicapai Universitas Brawijaya dan informasi lainnya juga dilakukan melalui Rapat Kerja, Rapat Senat, Rapat Pimpinan, Rapat Sosialisasi ke Fakultas‐ Fakultas oleh Pimpinan Universitas serta Rapat lainnya yang secara pereodik dilakukan. Rapat Sosialisasi membahas hasil yang telah dicapai berdasar Program Kerja Rektor yang telah dibukukan.

67

lingkungan universitas, baik yang menyangkut masalah akademik, aset, maupun keuangan. Keberadaan PJM dan SPI mendukung perwujudan penerapan prinsip‐prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kegiatan universitas dengan melaksanakan fungsi (a) membantu Rektor dalam melakukan pengawasan internal universitas, (b) memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran universitas secara ekonomis, efisien, dan efektif, (c) membantu efektivitas penerapan pola tata kelola di universitas, dan (d) menangani permasalahan yang berkaitan dengan indikasi terjadinya KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) yang menimbulkan kerugian universitas, bekerja sama dengan unit kerja terkait. Di samping hal‐hal yang telah diuraikan di atas, dalam rangka mewujudkan transparansi dalam pengelolan keuangan universitas, Universitas Brawijaya secara periodik telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yakni meliputi: • Neraca • Laporan Aktivitas • Laporan Arus Kas • Catatan atas Laporan Keuangan


Khusus Laporan keuangan tahunan berdasarkan SAK, akan dapat diakses melalui website Universitas Brawijaya.

68

BAB V. ETIKA DAN INTEGRITAS A. Menjaga Komitmen Etika Akademik 1. Universitas memiliki Kode Etik Akademik yang wajib dihayati dan dijadikan acuan dalam berperilaku bagi sivitas akademika dan/atau warga Universitas. 2. Segenap unsur pimpinan Universitas wajib menunjukkan komitmen pribadi yang kuat dan memberikan contoh keteladanan kepada seluruh warga Universitas tentang bagaimana harus bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik Akademik. 3. Universitas dapat membentuk Dewan Kehormatan Etika Akademik yang kepengurusannya ditentukan oleh Senat Universitas.

B. Pengertian Integritas Akademik 1. Integritas akademik merupakan prinsip dasar yang harus dijadikan acuan bagi seluruh kegiatan akademik di Universitas. Sivitas akademika wajib menjaga integritas akademik, dengan tidak melakukan hal‐hal seperti memperoleh ijazah dari lembaga pendidikan yang tidak kredibel, melakukan plagiasi karya ilmiah, menggunakan ijazah atau gelar akademik untuk berbagai tindakan lain yang menyimpang dari prinsip dasar integritas akademik.

C. Pengertian Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan 1. Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap anggota sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi dan tidak merugikan Universitas. 2. Pelaksanaan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diarahkan untuk perwujudan pemantapan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam, dan pembangunan kemanusiaan. 3. Universitas menjunjung tinggi kebebasan dan etika akademik serta toleransi dalam perbedaan pendapat.


2.

69

4.

Setiap warga Universitas wajib menjunjung tinggi etika akademik dan menghargai pendapat dan penemuan akademisi lainnya.

5. Kebebasan dan etika akademik ditanamkan oleh UB kepada mahasiswa sejak masa awal perkuliahan dan dalam berbagai kegiatan akademik lainnya. 6. Perwujudan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, dan kode etik Universitas dirumuskan dan diatur oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

D. Pengertian Loyalitas kepada Universitas 1. Pimpinan dan pegawai Universitas wajib melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam surat pengangkatannya. 2. Pimpinan dan pegawai Universitas yang melakukan kegiatan rangkap di luar Universitas wajib memperoleh izin dari Rektor. 3.

Kegiatan sivitas akademika Universitas di luar kampus yang mengatasnamakan Universitas harus mendapatkan izin dari Rektor.

4.

Kegiatan sivitas akademika Universitas atas nama pribadi atau kelompok menjadi tanggung jawab pribadi atau kelompok yang bersangkutan.

E. Pengertian Gratifikasi

1.

Honorarium, tiket perjalanan, fasilitas antar jemput sebagai peserta, narasumber/pembicara dalam kegiatan seminar, lokakarya, ataupun diskusi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang‐undangan serta mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang.

2. Honorarium atau imbalan atas hasil karya tulis yang dimuat di media massa ataupun dipublikasikan dalam bentuk buku sebagai sarana peningkatan kapasitas atau pengembangan profesi. 3. Hadiah yang didasarkan pada hubungan keluarga/kekerabatan yang jelas, yang diberikan atau diterima dengan maksud‐maksud yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan perusahaan, misalnya dalam acara resepsi perkawinan, ulang tahun, syukuran, sakit, duka cita, dan sejenisnya).


Pimpinan dan pegawai Universitas beserta keluarganya tidak diperbolehkan menerima gratifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, dari pihak ketiga yang diyakini atau diinterpretasikan oleh pihak lain memiliki keterkaitan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan di Universitas, kecuali:

70

4. Barang‐barang untuk tujuan promosi seperti buku agenda, kalender, gantungan kunci, pensil/alat tulis, kaos, dan barang sejenis lainnya yang berlogo/beratribut tertentu yang secara intrinsik bernilai rendah.

F. Kewajiban Menghindari Suap Pimpinan dan pegawai Universitas beserta keluarganya wajib menghindarkan diri dari tindakan suap dengan tidak menerima atau memberi dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk mengarahkan suatu tindakan keberpihakan secara tidak wajar kepada pihak‐pihak tertentu, perlakuan istimewa, ataupun pengambilan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang‐undangan dan nilai‐nilai etika.

G. Perlindungan Aset dan Informasi Warga Universitas berkewajiban: 1. Melindungi aset Universitas dari pengambilalihan, perusakan, kebakaran, pencurian/perampokan, atau penyalahgunaan untuk keuntungan pribadi. 2. Peminjaman aset/fasilitas Universitas seperti kendaraan dinas, mess, dan rumah dinas untuk keperluan pribadi dan anggota keluarganya dapat dibenarkan dengan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang, serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan memenuhi prinsip kewajaran.

H. Kesadaran terhadap Efisisensi Biaya Setiap warga Universitas wajib melakukan upaya‐upaya efisiensi biaya, sebagai berikut: 1. Menggunakan sumberdaya Universitas secara hemat sesuai dengan kebutuhan, termasuk penghematan pemakaian air, listrik, telepon, dan alat tulis/perlengkapan kantor. 2. Tidak mengajukan usulan kegiatan yang tidak memiliki keterkaitan dengan kegiatan Universitas.


3. Informasi Universitas yang bersifat rahasia (misalnya strategi bisnis, proyeksi keuangan, atau hasil penelitian dan pengabdian masyarakat) tidak diperbolehkan untuk diberikan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak berkepentingan terhadap informasi tersebut tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang, kecuali untuk kepentingan Universitas dan negara.

71

3. Meminta penggantian/pembebanan biaya dengan dilandasi kejujuran dan tanggung jawab serta didukung dengan dokumen yang lengkap sesuai dengan aturan dan kebijakan Universitas.

I. Membangun Integritas Pelaporan Setiap pimpinan dan pegawai Universitas wajib menjaga integritas pelaporan dengan: 1. Melakukan dan mencatat transaksi keuangan dan non‐keuangan dengan benar dan tidak menyesatkan berdasarkan otorisasi dari pejabat yang berwenang. 2. Menyusun laporan sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku serta bertanggung jawab sepenuhnya atas isi laporan tersebut sesuai dengan tanggung jawab dan tingkat kewenangannya. 3. Tidak memberikan keterangan palsu yang merugikan Universitas misalnya mengubah data akademik atau memalsu tanda tangan dan identitas diri beserta anggota keluarganya.

J. Larangan Aktivitas Politik

2. Universitas tidak memperbolehkan dana atau aset universiats digunakan secara langsung ataupun tidak langsung untuk kontribusi kepada partai politik, calon anggota legislatif, dan eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah misalnya pemberian sumbangan dana secara langsung, kegiatan kampanye, dan penggalangan dana untuk aktivitas politik.

K. Pemeliharaan Nama Baik Universitas Dalam rangka menjaga dan memelihara citra/nama baik Universitas, setiap warga Universitas tidak diperbolehkan: 1. Melakukan perbuatan/tindakan yang menyebabkan tercemarnya nama baik Universitas. 2. Memberikan keterangan yang bukan wewenangnya kepada pihak lain yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan Universitas.


1. Pimpinan dan pegawai Universitas tidak diperkenankan menjadi pengurus partai politik, calon legislatif, dan eksekutif. Pimpinan dan pegawai Universitas yang aktif dalam aktivitas politik wajib mengundurkan diri dari Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.

72

L. Pengenaan Sanksi 1. Sivitas akademika Universitas dan/atau warga Universitas yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik Universitas dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang‐ undangan. 2. Pengenaan sanksi terhadap terhadap sivitas akademika Universitas dan/atau warga Universitas yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik Universitas merupakan kewenangan Rektor dengan memperhatikan pertimbangan dari Senat Universitas. 3. Pengenaan sanksi dilakukan sesuai dengan bobot atau tingkat pelanggaran yang dilakukan, berupa: a. Teguran lisan b. Peringatan tertulis I, II, dan III c. Skorsing d. Pencabutan gelar akademik/sebutan lulusan e. Tuntutan ganti rugi f. Penundaan kenaikan pangkat/golongan g. Penurunan pangkat/golongan h. Pembebasan dari jabatan i. Pemecatan (bagi mahasiswa) j. Pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja (bagi pimpinan dan pegawai Universitas) k. Diserahkan kepada yang berwajib untuk proses penyelidikan lebih lanjut untuk pelanggaran yang mengakibatkan kerugian Universitas dengan jumlah yang material/besar dan dikategorikan sebagai tindakan pidana.

5. Pencabutan gelar akademik dan/atau sebutan lulusan yang diperoleh dari Universitas karena pelanggaran kode etik Universitas hanya dapat dilakukan oleh Rektor atas dasar pertimbangan hasil Tim yang ditunjuk untuk itu dan berdasarkan persetujuan Senat Universitas. 6. Pemecatan mahasiswa dengan alasan non‐akademik hanya dapat dilakukan oleh Rektor atas persetujuan Senat Fakultas atau Senat Universitas.


4. Warga Universitas yang akan dikenakan sanksi wajib diberikan kesempatan atau hak secara adil untuk membela diri maupun menyatakan pendapatnya atas dugaan pelanggaran yang dilakukan pada forum Senat Universitas pada forum Senat Universitas.

73

BAB VI. DAFTAR REFERENSI RUJUKAN 1.

Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang Menjadi UB.

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

3.

Undang‐Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

4.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 389 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja UB.

5.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 Tahun 2005 tentang Statuta UB.

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum.

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum.

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 12. Pedoman Pendidikan UB Tahun Akademik 2007/2008. 13. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UB Tahun 2006. 14. Pola Tata Kelola Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2007. 15. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. KEP‐117/MMBU/2002 tentang Penerapan Praktik‐Praktik Good Corporate Governance (GCG) di Lingkungan BUMN. 16. Praktik‐praktik terbaik (best practices) Pola Tata Kelola dari beberapa Universitas ternama di Indonesia (UGM, UI, IPB) dengan status sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) serta praktik‐praktik terbaik penerapan etika bisnis dalam dunia usaha.


10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum.

74

BAB VII. PENUTUP Universitas Brawijaya (UB) senantiasa terus membenahi dirinya untuk meningkatkan layanan melalui pembenahan dibidang Pola Tata Kelola. Selama lima tahun terakhir UB memang telah menunjukkan peningkatan kinerja, baik dalam bidang layanan, organisasi dan SDM, sarana dan prasarana, serta keuangan. Indikator peningkatan kinerja dapat dilihat dari perubahan organisasi tata laksana yang berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan jumlah dan kualitas sumberdaya manusia (SDM) baik dosen maupun tenaga kependidikan.

Perubahan dalam pola tata kelola perlu dilakukan sejalan akan adanya perubahan status Universitas Brawijaya menjadi PK‐BLU yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk memberikan pelayanan yang prima kepada stakeholder dan mahasiswa diperlukan organisasi yang efektif dan efisien. Tujuan demikian bisa tercapai apabila terdapat pola tata kelola yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan organisasi sesuai dengan visi dan misinya. Diharapkan, adanya perubahan dalam tata kelola di Universitas Brawijaya akan meningkatkan kinerja layanan, akuntabilitas dan transparansi, sehingga tercipta kehidupan kampus yang bernuansa akademik yang pada akhirnya akan membawa Universitas Brawijaya menuju entrepreneurial university, menjadi universitas unggul yang berkelas dunia dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.


Namun demikian, mengingat tuntutan peningkatan kualitas yang semakin tinggi, UB bertekad meningkatkan kinerjanya secara signifikan. Penyusunan Pola Tata Kelola UB‐BLU bertujuan untuk menjamin terselenggaranya praktek‐praktek baik (good Practices) berdasar asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kewajaran, dan kemandirian. Dalam hal Implementasi sistem Tata Kelola, setiap pihak dalam organisasi UB harus dapat secara mudah didorong agar memiliki kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial Universitas terhadap stakeholder.

75

Lampiran 1. Statuta UB

UNIVERSITAS BRAWIJAYA Ditetapkan Di Jakarta Pada Tanggal 17 Mei 2002 Oleh Menteri Pendidikan Nasional

Departemen Pendidikan Nasional


STATUTA

76

SALINAN Lampiran: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR: 080/O/2002 TANGGAL 17 MEI 2002. STATUTA UB

MUKADIMAH Bahwa sesungguhnya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945; Bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan bagian dari satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berwawasan pengetahuan yang luas, terampil, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan; Bahwa UB dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi bertugas menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional (vokasional), serta wajib berperan dalam penerapan. pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan mempe'rkaya kebudayaan nasional; Bahwa untuk menyelenggarakan tugas di atas, diperlukan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang menjadi acuan bagi p.erencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program, serta penyelenggaraan kegiatan fungsiona! sesuai dengan tujuan universitas. Untuk itu disusunlah Statuta UB sebagai berikut:

BAB-I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 1.

Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dari pada jenjang pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah,

2.

Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

3.

Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.

4.

Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah pendidikan sarjana yang diselenggarakan bekerjasama dengan organisasi profesi.

5.

Pendidikan profesional (vokasional) adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.

6.

Universitas adalah UB.

7.

Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan. kegiatan yang dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pengembangan program, dan penyelenggaraan kegiatan fungsional, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

8.

Senat Universitas adalah senat UB


Dalam statuta ini, yang dimaksud dengan :

77

9.

Senat fakultas adalah senat fakultas di lingkungan UB

10. Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional. 11. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional. 12. Tenaga kependidikan adalah dosen dan tenaga penunjang akademik. 13. Dosen adalah tenaga pendidik dengan tugas utama mengajar, mengembangkan ilmu melalui penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 14. Tenaga penunjang akademik adalah tenaga yang bertugas membantu dan memperlancar proses belajar mengajar. 15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar. 16. Sivitas akademika adalah dosen dan mahasiswa. 17. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan kajian, pelajaran, dan cara-penyampaian serta penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Universitas. 18. Baku mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan. 19. Tri dharma perguruan tinggi adalah bentuk-bentuk kegiatan pokok yang terdiri dari penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 20. Dewan Penyantun adalah kelompok tckoh masyarakat yang berfungsi ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan Universitas.

BAB-II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2 Visi universitas adalah menjadi universitas yang terkemuka di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berperan aktif dalam peningkatan peradaban, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mampu memecahkan berbagai masalah kemasyarakatan.

Misi universitas adalah : a.

Menyelenggarakan proses pendidikan untuk membantu peserta didik menjadi manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkemampuan akademik dan/atau profesional sehingga mampu berperan secara bermakna di segala aspek kehidupan masyarakat;

b.

Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pasal 4 Tujuan universitas adalah: a.

Menjadi penghasil sumberdaya manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu membelajarkan diri, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja,


Pasal 3

78

sehingga menjadi tenaga profesional yang tangguh dan mampu bersaing melewati batas wilayah nasional; b.

Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya;

c.

Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

BAB-III

IDENTITAS

Pasal 5 (1) Nama perguruan tinggi ini adalah UB, disingkat Unibraw, dan berkedudukan di Malang. (2) Universitas berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (3) Universitas menyelenggarakan fungsi pendidikan akademik, pendidikan profesional (vokasional), dan pendidikan profesi. (4) Lambang universitas adalah segi lima berwarna kuning emas dengan dasar hitam dan di dalamnya gambar area Raden Wijaya berwarna kuning emas. (5) Dasar hitam bermakna abadi, tidak mudah terkena gelombang perubahan zaman.Kuning emas bermakna kebebasan, kemuliaan atau kehormatan. Segilima bermakna Pancasila, dan Raden Wijaya melambangkan sifat kebesaran universitas. Pasal 6 Lagu universitas adalah Hymne dan Mars UB sebagai jelmaan dari rasa cinta terhadap almamater. Pasal 7 (1) Bendera universitas berwarna dasar hitam dan di tengahnya ada lambang yang bertuliskan UB. (2) Setiap fakultas di lingkungan universitas mempunyai warna bendera tersendiri yang di tengahnya ada lambang yang bertuliskan UB.

BAB-IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 8 (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. (2) Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan profesional (vokasional) dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan teknologi dan/atau kesenian tertentu. (3) Pendidikan tinggi merupakan upaya pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk menghantarkan peserta didik mencapai kualifikasi tertentu sesuai dengan tujuan pendidikan universitas


(3) Warna bendera fakultas di lingkungan universitas ditetapkan berdasarkan peraturan atau ketentuan yang belaku.

79

(4) Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian. (5) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Pasal 9 (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik yang terdiri atas Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor (2) Universitas juga menyelenggarakan pendidikan profesional (vokasional) yang terdiri atas sejumlah Program Diploma. (3) Program profesi dapat diselenggarakan atas dasar kerjasama dengan ikatan profesi dan instansi lain yang terkait (4) Pendidikan akademik adalah pendidikan, yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mehguasai, menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. (5) Pendidikan profesional (vokasional) adalah pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menguasai dan menerapkari keahlian tertentu (6) Pendidikan profesi adalah program pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan layanan profesi kepada masyarakat atas dasar etika profesi Pasal 10 (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di universitas adalah bahasa Indonesia. (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan. Pasal 11 (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai bulan September.

(3) Admin.istrasi akademik pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS). (4) Pendidikan tinggi - diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan mengembangkan kemampuan belajar mandiri. (5) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum dan kegiatan ilmiah lain. Pasal 12 (1) Universitas mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru. (2) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan memperhatikan kekhususan universitas. (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa universitas.


(2) Tahun akademik dibagi menjadi minimum 2 (dua) semester dan masing-masing semester terdiri dari minimum 16 minggu.

80

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh rektor. (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku.

BAB-V

KURIKULUM

Pasal 13 (1) Kurikulum universitas terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional. (2) Kurikulum inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional. (3) Kurikulum institusional adalah kurikulum yang ditetapkan oleh senat fakultas dan atau senat universitas atas dasar hasil identifikasi kebutuhan belajar mahasiswa yang disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan universitas (4) Kurikulum yang diberlakukan pada setiap program studi ditetapkan oleh senat fakultas dan/atau senat universitas setelah menerima pertimbangan dari ketua jurusan dan/atau ketua program studi (5) Kurikulum yang diberlakukan untuk program profesi ditetapkan atas dasar kesepaqkatan dengan organisasi profesi terkait (6) Evaluasi, penyesuaian dan/atau pembaharuan kurikulum dilakukan secara berkala oleh senat fakultas dan/atau senat universitas.

BAB-VI

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 14 (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkaia yang dapat diselenggarakan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan/atau pengamatan oleh dosen. (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian thesis, dan/atau ujian disertasi.

(4) Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat dikembangkan sistem penghargaan bagi mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi. (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur oleh universitas dengan keputusan rektor. Pasal 15 (1) Ujian akhir program profesional (vokasional) hanya diselenggarakan pada jenjang diploma III dan IV berupa ujian komprehensif atau ujian karya.tulis. (2) Ujian akhir program sarjana (strata 1), terdiri dari ujian komprehensif, ujian karya tulis, atau ujian skripsi untuk memperoleh gelar sarjana. (3) Bentuk ujian akhir untuk program profesi ditentukan atas dasar kesepakatan dari organisasi profesi terkait


(3) Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik program pendidikan yang bersangkutan.

81

(4) Dalam bidang-bidang tertentu penilaian hasil belajar untuk program sarjana dapat dilaksanakan tanpa ujian karya tulis atau ujian skripsi. (5) Ujian akhir program pasca sarjana (strata 2) untuk memperoleh gelar magisterdilakukan dalam bentuk ujian tesis. (6) Ujian akhir program doktor (strata 3) untuk memperoleh gelar doktor dilakukan dalam bentuk ujian disertasi. Pasal 16 (1) Syarat kelulusan, jumlah satuan kredit semester (SKS) yang harus ditempuh, dan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimum ditetapkan oleh universitas setelah mendapat persetujuan senat universitas. (2) Universitas menetapkan jumlah SKS yang harus ditempuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan berpedoman pada kisaran beban studi bagi masing-masing program studi. Pasal 17 (1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat yaitu: memuaskan, sangat memuaskan, dan cumlauds, yang dinyatakan pada transkrip akademik. (2) Penetapan predikat kelulusan dan tata caranya ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan senat universitas

BAB-VII

KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 18 (1) Kebebasan akademik, termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, merupakan kebebasan yang dimiliki oleh anggota sivitas akademika dalam rangka melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, secara bertanggung jawab dan mandiri.

Pasal 19 (1) Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di universitas/fakultas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. (2) Universitas/fakultas dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik dan diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pasal 20 Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni universitas dan sivitas akademik berpedoman pada otonomi keilmuan yang perwujudannya diatur oleh senat universitas.


(2) Pimpinan universitas/fakultas mengupayakan dan menjaniin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.

82

BAB-VIII GELAR LULUSAN DAN PENGHARGAAN Pasal 21 (1) Lulusan pendidikan akademik diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik (2) Lulusan pendidikan profesi diberikan hak untuk menggunakan gelar profesi. (3) Lulusan pendidikan profesional (vokasional) berhak untuk menggunakan gelar profesional (vokasional). (4) Jenis gelar akademik, gelar profesi, dan gelar profesional (vokasional), singkatan dan penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Syarat pemberian gelar akademik, gelar profesional (vokasional), dan gelar profesi, diatur oleh senat universitas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Universitas berhak mencabut gelar akademik, gelar profesi, maupun gelar profesional (vokasional) yang dicapai secara tidak sah setelah melalui pertimbangan senat universitas Pasal 22 (1) Gelar doktor kehormatan dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, tcknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan. (2) Pemberian gelar doktor kehormatan diusulkan oleh senat fakultas dan disetujui serta dikukuhkan oleh senat universitas. (3) Prosedur pengusulan, pemberian, dan penggunaan gelar doktor kehormatan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Pengukuhan gelar doktor kehormatan setagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur melalui keputusan senat universitas. (5) Gelar doktor kehormatan, disingkat Dr. (H.C), ditempatkan di depan nama penerima hak atas gelar tersebut.

(1) Universitas dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang mempunyai prestasi yang sangat menonjol di bidang non akademik. (2) Kriteria dan bentuk penghargaan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 24 Ukuran, bentuk, isi, warna ijazah serta lambang/logo yang terdapat dalam ijazah diatur dengan peraturan atau ketentuan universitas.

BAB-IX

SUSUNAN ORGANISASI UB

Pasal 25


Pasal 23

Organisasi universitas terdiri dari:

83

a.

Dewan Penyantun

b.

Unsur pimpinan: rektor dan pembantu rektor

c.

Senat universitas

d.

Unsur pelaksana akademik: fakultas dan lembaga

e.

Unsur pelaksana khusus: program pasca sarjana

f.

Unsur pelaksana administrasi: biro

g.

Unsur penunjang: unit pelaksana teknis (UPT)

Pasal 26 (1) Dewan Penyantun adalah dewan yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat (2) Anggota dewan penyantun diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas persetujuan senat universitas. (3) Dewan penyantun dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorarig sekretaris yang dipilih dari para anggotanya (4) Masa jabatan 'dewan penyantun adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan 4 tahun berikutnya (5) Dewan penyantun mempunai tugas pokok: a. Membina dan meningkatkan hubungan baik antara masyarakat, instansi pemerintah dan badan swasta dengan universitas; b. Membantu memecahkan permasalahan universitas; c. Menampung aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan universitas. Pasal 27 (1) Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab utama universitas (2) Rektor mempunyai tugas mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan melakukan pembinaan terhadap dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan tenaga penunjang akademik. (4) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh presiden berdasarkan pertimbangan senat universitas. (5) Dalam melaksanakan tugasnya, rektor dibantu oleh beberapa pembantu rektor (6) Pembantu Rektor diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas pertimbangan senat universitas. (7) Rincian tugas rektor dan pembantu rektor diatur dalam organisasi dan tata kerja universitas. (8) Masa jabatan rektor dan pembantu rektor adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Pasal 28 (1) Senat universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi dosen di universitas. (2) Keanggotaan senat universitas terdiri dari dosen tetap bergelar guru besar, pimpinan universitas, dekan fakultas dan dua orang dosen tetap perwakilan dari masing-rnasing fakultas.


(3) Rektor dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku

84

(3) Keanggotaan senat universitas diangkat dan diberhentikan oleh rektor sebagai ketua senat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. (4) Rektor adalah ketua senat dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari antara para anggota senat. (5) Senat universitas mempunyai tuas pokok: a. Merumuskan baku mutu pendidikan, kebijakan akademik dan pengembangan universitas; b. Merumuskan peraturan pelaksana&n kebebasan akademik; c. Merumuskan norrna, etika dan tolok ukur penyelenggaraan universitas; d. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan,dan kepribadian sivilas akademika; e. Menilai pertanggungjawaban dan pelaksan'aan kebijakan yang telah dijalankan oleh rektor; f. Memberikan pertimbangan dan persetujuan rencana anggaran pendapatan dan belanja universitas yang diajukan oleh rektor; g. memilih dan memberikan pertimbangan atas dosen yang diusulkan mendapat tugas tambahan sebagai rector h. Memberikan pertimbangan untuk dosen yang diusuikan menjadi pernbantu rektor dan menjadi guru besar; i. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; j. Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan dan guru besar bagi seseorang yang memenuhi persyaratan. (6) Senat universitas dapat membentuk komisi-komisi senat. (7) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat diatur dalam tata tertib senat. Pasal 29 Organisasi fakultas terdiri dari: a. Unsur pimpinan: dekan dan pernbantu dekan c. Unsur pelaksana akademik: jurusan, laboratorium, bengkel, studio, kelompok dosen d. Unsur pelaksana adminlstrasi: bagian tata usaha. e. Unsur penunjang: ruang baca, kebun percobaan, tambak, taman, ternak, rumah sakit, fasiiitas kesehatan lain, dan bentuk penunjang lainnya yang diperlukan fakultas. Pasal 30 (1) Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab uiarna fakultas. (2) Dekan mempunyai tugas mengatur penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan melakukan pembinaan kepada mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan fakultas. (3) Dekan, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku (4) Dalam melaksanakan tugasnya, dekan dibantu oleh beberapa pernbantu dekan.


b. Senat fakultas

85

(5) Dekan dan pembantu dekan diangkat dan diberhentikan oleh rektor melalui pertimbangan senat fakultas. (6) Masa jabatan dekan dan pembantu dekan adalah 4 tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Pasal 31 (1) Senat fakultas merupakan badan normatif tertinggi di fakultas. (2) Keanggotaan senat fakultas terdiri atas dosen tetap dengan jabatan guru besar, pimpinan fakultas, ketua jurusan dan sepuluh orang wakil dosen. (3) Keanggotaan senat fakultas diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usulan dekan selaku ketua senat (4) Senat fakultas mempunyai tugas pokok: a. Merumuskan baku mutu pendidikan, kebijakan akademik dan pengembangan fakultas; b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian sivitas akademika; c. Merumuskan norma, etika dan tolok ukur penyelenggaraan fakultes; d. Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan yang telah diditetapkan oleh dekan; e. Memberikan pertimbangan atas dosen yang dicalonkan memangku jabatan fungsional akademik lebih tinggi; f. Mengusulkan pemberian gelar doktor kehormatan bagi seseorang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. g. Memberikan pertimbangan dan persetujuan rencana anggaran pendapatan dan belanja fakultas yang diajukan oleh dekan h. Memiiih dan memberikan pertimbangan atas dosen yang diusulkan mendapat tugas tambahan sebagai dekan, i. Memberikan pertimbangan untuk dosen yang diangkat sebagai pembantu dekan,ketua jurusan/bagian dan sekretaris jurusan/bagian;

(5) Ketua senat fakultas adalah dekan dan didampingi oleh- seorang sekretaris yang dipilih dari para anggota senat. (6) Dalam melaksanakan tugasnya, senat fakultas dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat. (7) Tatacara pengambilan keputusan dalam rapat senat' diatur dalam tatatertib rapat senat. Pasal 32 (1) Jurusan atau bagian merupakan unit peiaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik pada program sarjana dan program pascasarjana pendidikan profesi, dan pendidikan profesional (vokasional). (2) Jurusan atau bagian dipimpin oleh seorang ketua dan didampingi seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul dekan, serta bertanggung jawab langsung kepada dekan.


j. Tatacara pertimbangan senat fakultas dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Dekan, pembantu dekan, ketua dan sekretaris jurusan/bagian serta pengusulan kenaikkan jabatan fungsional akademik diatur dalam keputusan senat universitas.

86

(3) Ketua jurusan/bagian mengkoordinasikan semua program siudi terkait untuk menjamin baku mutu pendidikan. (4) Jurusan atau bagian dalam melaksanakan tugasnya membentuk bengkel, laboratorium/studio, program studi akademik, profesi dan profesional (vokasional), serta bentuk lain yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan pendidikan oleh fakultas. . (5) Tatacara pembentukan bengkel, laboratorium/studio, program studi reguler dan ekstensi, serta bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu seperti dimaksud pada ayat (4) diatur melalui keputusan rektor. Pasal 33 (1) Program studi merupakan penyelenggaraan program-program pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum. (2) Program-program pendidikan tinggi berupa: program studi diploma, sarjana dan pascasarjana serta profesi, dapat diselenggarakan di fakultas/jurusan yang memenuhi syarat. (3) Program studi pascasarjana yang bersifat lintas jurusan dapat bernsung di bawah fakultas yang memiliki/menggunakan sumber daya terbanyak dan/atau berada di bawah tanggung jawab program pascasarjana selaku unit peiaksana khusus. Pasal 34 (1) Laboratorium atau studio adalah wadah bagi sivitas akademika melakukan pengembangan ilmu melalui penelitian dan melakukan praktek belajar. (2) Laboratorium atau studio dipimpin oleh seorang ketua laboratorium/studio yang ditunjuk atas dasar kompetensi bidang ilmunya serta kemampuannya melakukan pengembangan ilmu. (3) Tugas seorang ketua laboratorium atau studio adalah melakukan pengelolan laboratorium atau studio, melakukan koordinasi serta memimpin pengembangan ilmu pada bidang kajian tertentu melalui kegiatan penelitian. (4) Laboratorium beranggotakan kelompok dosen. (5) Dalam satu laboratorium dapat dibentuk lebih dari satu keiompok dosen.

Pasal 35 (1) KelompoK dosen adalah sekelompok dosen yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu/kajian tertentu di dalam satu laboratorium/studio/jurusan/fakultas. (2) Kelompok dosen dipimpin oleh seorang kttua keiompok yang bertugas melakukan koordinasi dan memimpin aktifitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 36 (1) Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik di universitas yang melakukan koordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pusat-pusat pengkajian, penelitian dan/atau pusat pelayanan, serta ikut serta mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.


(6) Laboratorium didukung oleh tenaga penunjang akademik yang terdiri dari peneliti, teknisi, laboran, dan tenaga adrninistrasi.

87

(2) Lembaga terdiri atas : a. Pimpinan yang terdiri dari ketua dan sekretaris b. Tenaga ahli, dan c. Tenaga kependidikan (3) Di dalam lembaga dibentuk pusat-pusat secara fungsional sesuai dengan kebutuhan. (4) Pimpinan lembaga bertanggung jawab kepada rektor. (5) Pimpinan lembaga diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk sebanyak-banyaknya dua kali masa jabatan. Pasal 37 (1) Direktur program pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas. (2) Direktur program pascasarjana bertanggung jawab kepada rektor. (3) Direktur program pascasarjana diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk sebanyak-banyaknya dua kali masa jabatan. (4) Direktur program pascasarjana melakukan koordinasi terhadap semua program studi pascasarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan: Pasal 38 (1) Biro adalah unsur pelaksana administrasi universitas yang bertugas menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi yang terdiri dari administrasi akademik, keuangan, umum, keraahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi. (2) Biro dipimpin seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor serta bertanggung jawab kepada rektor. (3) Di dalam biro dibentuk bagian-bagian sesuai dengan perkembangan administrasi. (4) Rincian tugas biro diatur dalam organisasi dan tatakerja universitas.

(1) Pimpinan organisasi di universitas dan fakultas dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokoknya menggunakan prinsip menjunjung tinggi kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan. (2) Pengangkatan pimpinan organisasi di tingkat universitas/fakultas dilakukan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, setelah mendapat pertimbangan dari senat universitas/fakultas. (3) Pimpinan organisasi di universitas dan fakultas melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Pasal 40 (1) Hubungan kerja internal di universitas secara umum bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. (2) Hubungan kerja antara pimpinan universitas dengan dewan penyantun dan senat bersifat konsultatif dan informatif.


Pasal 39

88

(3) Hubungan kerja antara pimpinan universitas dengan pimpinan unsur pelaksana (administrasi dan akademik) bersifat instruktif, koordinatif, konsultatif, dan informatif. (4) Hubungan kerja antara pimpinan yang sederajat dalam unsur pelaksana dapat bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. (5) Hubungan kerja antara pimpinan unsur pelaksana dengan unit pelaksana di bawahnya bersifat instruktif, koordinatif, konsultatif, dan informatif. (6) Hubungan kerja eksternal antara instansi luar yang sederajatxJengan atau lebih tinggi daripada universitas secara umum dilakukan oleh rektor. (7) Hubungan kerja eksternal yang bersifat teknis-administratif antara instansi luar dengan universitas, dapat dilakukan oleh pimpinan unsur pelaksana.

BAB-X

TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 41 (1) Tenaga kependidikan di universitas terdiri dari dosen dan tenaga penunjang akademik. (2) Dosen terdiri dari dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu. (3) Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap pada universitas (4) Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada universitas (5) Dosen biasa seperti yang dimaksud dalam ayat (3) diangkat melalui keputusan menteri atas usul rektor setelah menerima pertimbangan ketua jurusan atau dekan terkait. (6) Dosen luar biasa seperti yang dimaksud dalam ayat (4) diangkat oleh rektor setelah menerima pertimbangan dari ketua jurusan atau dekan terkaic. (7) Dosen tamu adalah seorang yang diundang untuk mengajar pada universitas selama jangka waktu tertentu. Pasal 42

(2) Wewenang dan tatacara pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Jabatan fungsional doscn terdiri dari dosen pada program pendidikan akademik, pada program pendidikan profesional (vokasional), dan pada program pendidikan profesi. (4) Jenjang jabatan dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Pasal 43 (1) Syarat untuk menjadi dosen adalah: a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Berwawasan Pancasila dan UUD 1945; c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;


(1) Jenjang jabatan fungsional dosen pada dasarnya terdiri dari asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar.

89

d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi; e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. (2) Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar, mengembangkan ilmu pengetahuan/teknologi/seni, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. (3) Syarat untuk menjadi guru besar selain sebagaimana tercantum pada ayat (1) adalah memiliki kemampuan akademik membimbing calon doktoryang ditunjukkan dengan kualifikasi sebagai berikut: a. Memiliki gelar akademik doktor atau spesialis II yang telah diakreditasi oleh Dirjen Pendidikan Tinggi; b. Memiliki berbagai karya ilmiah serta karya-karya lain yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku. (4) Untuk dapat diangkat menjadi guru besar, harus diperoleh persetujuan dari senat universitas melalui usulan dari jurusan/fakultas yang bersangkutan. (5) Guru besar diangkat oleh menteri atas usul pimpinan universitas setelah mendapat persetujuan dari senat universitas. (6) Sebutan guru besar/profesor hanya dapat digunakan selama bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen di perguruan tinggi. (7) Guru besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi guru besar di universitas sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan guru besar emeritus. (8) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab guru besar emeritus diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (9) Hak dan kewajiban guru besar emeritus diatur melalui surat keputusan rektor, Pasal 44 (1) Tugas pokok, wewenang, tanggung jawab dan etika dosen diatur dengan surat keputusan Rektor dengan memperhatikan hasil rumusan senat universitas (2) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dosen perlu memperhatikan etika yang berlaku (3) Hak, kewajiban, dan sanksi, bagi dosen yang berstatus sebagai dosen biasa dan luar biasa diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

(1) Tenaga penunjang akademik terdiri dari peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi. (2) Persyaratan, tatacara pengangkatan, hak, dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh universitas dengan berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku

BAB-XI

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 46 (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, kenalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada universitas dibentuk organisasi kemahasiswaan.


Pasal 45

90

(2) Organisasi dan tatakerja kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan, untuk mahasiswa diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Pasal 47 Hak dan kewajiban mahasiswa diatur dalam Keputusan tersendiri Pasal 48 Sanksi administrasi dan/atau sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan administrasi dan/atau pelanggaran ketentuan akademik, diatur dalam ketentuan atau peraturan universitas Pasal 49 (1) Alumni adalah seseorang yang menamatkan pendidikannya di universitas. (2) Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan memajukan, dan mengembangkan lmunya untuk kepentingan alumni, dan almamater dalam kerangka pembangunan nasional dan kemanusiaan. (3) Hubungan organisasi alumni dengan universitas dan/atau fakultas diatur atas dasar kesepakatan bersama antara pimpinan universitas dan/atau fakultas dengan organisasi alumni. (4) Pimpinan universitas dan fakultas mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan dan mengembangkan organisasi alumni guna mencapai tujuan organisasi alumni

BAB-XII

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 50 Ruang kuliah adalah ruang untuk kegiatan kuliah/seminar/diskusi dalam proses pembelajaran.

BAB XIII PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan universitas berasal dari anggaran psmerintah, anggaran yang berasal dari dana masyarakat atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dana bantuan luar negeri, dan dana yang diperoleh dari usaha legal universitas. (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 55 (1) Untuk menunjang pengembangan universitas, perlu digali sumber-sumber dana dari masyarakat, termasuk ikatan orang tua mahasiswa (IOM), dalam bentuk sumbangan dan hibah, bantuan beasiswa, jasa, penjualan produk dan lain-lain. (2) Universitas dapat mendirikan unit usaha dalam berbagai bentuk usaha sampingan dan usaha komersial


Pasal 54

91

BAB-XIV PENGAWASAN DAN EVALUASI Pasal 56 (1) Evaluasi mutu dan efisiensi pelaksanaan universitas menjadi tanggung jawab rektor sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang diemban. (2) Senat sebagai badan normatif ikut berkewajiban melakukan pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap mutu dan efisiensi pelaksanaan universitas.

BAB-XV

KERJASAMA DENGAN PIHAK LUAR

Pasal 57 (1) Untuk meningkatkan mutu akademik, universitas dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai lembaga, baik perguruan tinggi" maupun nonperguruan tinggi, dari dalam maupun luar negeri. (2) Bentuk kerjasama tersebut dapat berupa pehelitian, pertukaran staf/mahasiswa dan bantuan staf, pertukaran informasi ilmiah, dan lain-lain yang dianggap menguntungkan bagi pengembangan universitas. (3) Bentuk kerjasama dengan universitas atau lembaga pendidikan maupun non pendidikan luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB-XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal58 Perubahan dan/atau penyempurnaan statuta ini dilaksanakan atas persetujuan dan usul dari anggota senat, sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota senat Pasal 59

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TTD. A. MALIK FADJAR

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Departemen Pendidikan Nasional.


Statuta ini bersifat mengikat bagi seluruh warga universitas dan hanya dapat diubah atas persetujuan senat universitas.

92


Lampiran 2. Organisasi dan Tata Kerja UB

93

94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


KATA PENGANTAR Kata Pengantar dari Rektor

Recommend Documents