Kata Pengantar
Puji syukur kepada Allah SWT atas karunia, hidayah dan nikmatnya penulis dapat menyelesaikan makalah pancasila ini. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Penulis berharap, dengan membaca makalah ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, semoga hal ini dapat menambah wawasan kita mengenai penyimpangan nilai-nilai Pansica pada sila pertama sampai sila kelima. Memang makalah ini masih jauh dari sempurna, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan menuju arah yang lebih baik. Demikan makalah ini, semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan yang membacanya, sehingga, menambah wawasan dan pengetahuan tentang bab ini.
Jember , 05 Oktober 2016
Penulis
1
DAFTAR ISI Kata Pengantar....................................................................................................................1 Daftar Isi.............................................................................................................................2 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...............................................................................................................3 1.2 Rumusan Masalah..........................................................................................................3 1.3 Tujuan............................................................................................................................3 BAB II PEMBAHASAN 2.2 Pengertian Pancasila.......................................................................................................4 2.2 Nilai-nilai yang Terkandung dalam Sila-sila Pancasila.................................................4 1. Sila ketuhanan Yang Maha Esa................................................................................5 2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradap.................................................................6 3. Sila persatuan Indonesia...........................................................................................7 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan dan perwakilan................................................................................................................7 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia....................................................8 2.3 Contoh Penyimpangan Nilai-nilai Pancasila...................................................................9 1. Sila ketuhanan Yang Maha Esa.................................................................................9 2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradap.................................................................10 3. Sila persatuan Indonesia...........................................................................................12 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan dan perwakilan................................................................................................................13 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia...................................................14 2
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan....................................................................................................................16 3.2 Saran..............................................................................................................................17 DATAR PUSTAKA.....................................................................................................18
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sebagai Bangsa Indonesia, kita mengetahui dasar negara kita yang terkenal akan kesakralannya, terkenal dengan semboyannya "Bhineka Tunggal Ika". Simbolnya merupakan lambang keagungan Bangsa Indonesia yang terpancar dalam bentuk Burung Garuda. Simbol di dadanya merupakan pengamalan hidup yang menjadikan Indonesia benar-benar khas Ideologi dari Bangsa Indonesia. Lambang Negara menjadi pengamalan sekaligus Ideologi Pancasila. Pancasila terkandung banyak nilai, dari keseluruhan nilai tersebut terkandung didalam lima garis besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perjuangan dalam memperebutkan kemerdekaan tak lepas dari nilai Pancasila. Sejak zaman penjajahan hingga sekarang, kita selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Indonesia hidup dalam berbagai macam keberagaman, baik itu suku, bangsa, budaya dan agama. Dari ke semuanya itu, Indonesia berdiri dalam suatu keutuhan. Menjadi kesatuan dan bersatu di dalam persatuan yang kokoh di bawah naungan Pancasila dan semboyannya, Bhineka Tunggal Ika. Pancasila membuat Indonesia tetap teguh dan bersatu di dalam keberagaman budaya dan menjadikan Pancasila sebagai dasar kebudayaan yang menyatukan budaya satu dengan yang lain. Karena ikatan yang satu itulah, Pancasila menjadi inspirasi berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia. 1.2 Rumusa Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan Pancasila? 2. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila? 3. Apa saja contoh nyata penyimpangan nilai-nilai Pancasila, baik yang positif maupun negatif? 1.3 Tujuan 1. Untuk mengetahui pengertian dari Pancasila. 2. Untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. 3
3. Untuk mengetahui contoh nyata penyimpangan nila-nilai Pancasila baik yang positif maupun negatif. BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Pancasila Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yaitu, panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. 2.2 Nilai-nilai yang Terkandung dalam Sila-sila Pancasila Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Dalam Dictionary of Sociology an Related Sciences nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Menurut C Klukhon, nilai bukanlah keinginan melainkan apa yang diinginkan. Sedang menurut Kamus ilmiah populer nilai adalah ide tentang apa yang baik, benar, bijaksana, dan apa yang berguna, sifatnya lebih abstrak dari norma. Nilai dibagi menjadi dua macam yaitu : 1. Nilai yang mendarah daging yaitu nilai yang sudah menjadi kepribadian bawah sadar atau yang mendorong timbulnya tindakan tanpa berpikir panjang lagi. Contohnya : orang yang taat beragama maka akan menderita saat ia melanggar larangan dari norma agama tersebut. 2. Nilai dominan yaitu nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai-nilai yang lain. Beberapa pertimbangan dominan atau tidaknya nilai tersebut bisa dilihat dari : 4
a. b. c. d.
Banyaknya orang yang menganut nilai tersebut. Lamanya nilai tersebut dirasakan oleh anggota kelompok tersebut. Tingginya usaha mempertahankan nilai tersebut. Tingginya kedudukan orang-orang yang membawakan nilai tersebut. Pancasila di rumuskan bukan semata tanpa arti. Dalam setiap sila dalam Pancasila
mengandung nilai-nilai luhur. Nilai-nilai inilah yang jika diterapkan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat menjadi pendorong untuk kemajuan bangsa. Nilai – nilai yang terkandung dalam Sila Pancasila yaitu sebagai berikut : 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Inti sila ketuhanan yang maha esa adalah kesesuaian sifat-sifat dan hakikat Negara dengan hakikat Tuhan. Kesesuaian itu dalam arti kesesuaian sebab-akibat. Maka dalam segala aspek penyelenggaraan Negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat nila-nilai yang berasal dari tuhan, yaitu nila-nilai agama. Telah dijelaskan di muka bahwa pendukung pokok dalam penyelenggaraan Negara adalah manusia, sedangkan hakikat kedudukan kodrat manusia adalah sebagai makhluk berdiri sendiri dan sebagai makhluk tuhan. Dalam pengertian ini hubungan antara manusia dengan tuhan juga memiliki hubungan sebab-akibat. Tuhan adalah sebagai sebab yang pertama atau kausa prima, maka segala sesuatu termasuk manusia adalah merupakan ciptaan Tuhan. Hubungan manusia dengan tuhan, yang menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban manusia sebagai makhluk tuhan terkandung dalam nilai-nilai agama. Maka menjadi suatu kewajiban manusia sebagai makhluk tuhan, untuk merealisasikan nilai-nilai agama yang hakikatnya berupa nila-nilai kebaikan, kebenaran dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disisi lain Negara adalah suatu lembaga kemanusiaan suatu lembaga kemasyarakatan yang anggota-anggotanya terdiri atas manusia, diadakan oleh manusia untuk manusia, bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan manusia sebagai warganya. Maka Negara berkewajiban untuk merealisasikan kebaikan, kebenaran, kesejahteraan, keadilan perdamaian untuk seluruh warganya. Maka dapat disimpulkan bahwa Negara adalah sebagai akibat dari manusia, karena Negara adalah lembaga masyarakat dan masyarakat adalah terdiri atas manusia-manusi adapun keberadaan nilai-nilai yang berasal dari tuhan. Jadi hubungan Negara dengan tuhan memiliki hubungan kesesuaian dalam arti sebab akibat yang tidak langsung, yaitu Negara sebagai akibat langsung dari manusia dan manusia sebagai akibat adanya tuhan. Maka sudah menjadi suatu keharusan bagi Negara untuk merealisasikan nilai-nilai agama yang berasal dari tuhan. 5
Jadi, hubungan antara Negara dengan landasan sila pertama, yaitu ini sila ketuhanan yang mahaesa adalah berupa hubungan yang bersifat mutlak dan tidak langsung. Hal ini sesuai dengan asal mula bahan pancasila yaitu berupa nilai-nilai agama , nilai-nilai kebudayaan, yang telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala yang konsekuensinya harus direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara. 2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Inti sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah landasan manusia. Maka konsekuensinya dalam setiap aspek penyelengaraan Negara antara lain hakikat Negara, bentuk Negara, tujuan Negara , kekuasaan Negara, moral Negara dan para penyelenggara Negara dan lain-lainnya harus sesuai dengan sifat-sifat dan hakikat manusia. Hal ini dapat dipahami karena Negara adalah lembaga masyarakat yang terdiri atas manusia-manusia, dibentuk oleh manusia untuk manusia dan mempunyai suatu tujuan bersama untuk manusia pula. Maka segala aspek penyelenggaraan Negara harus sesuai dengan hakikat dan sifat-sifat manusia Indonesia yang monopluralis, terutama dalam pengertian yang lebih sentral pendukung pokok Negara berdasarkan sifat kodrat manusia monodualis yaitu manusia sebagai individu dan makhluk social. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan hakikat Negara harus sesuai dengan hakikat sifat kodrat manusia yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk social. Maka bentuk dan sifat Negara Indonesia bukanlah Negara individualis yang hanya menekankan sifat makhluk individu, namun bukan Negara klass yang hanya menekankan sifat makhluk social , yang berarti manusia hanya berarti bila ia dalam masyarakat secara keseluruhan . maka sifat dan hakikat Negara Indonesia adalah monodualis yaitu baik sifat kodrat individu maupun makhluk social secara serasi, harmonis dan seimbang. Selain itu hakikat dan sifat Negara Indonesia harus sesuai dengan kedua sifat tersebut yaitu baik kerja jasmani maupun kejiwaan secara serasi dan seimbang. 3. Sila Persatuan Indonesia Inti sila persatuan Indonesia yaitu hakikat dan sifat Negara dengan hakikat dan sifatsifat satu. Kesesuaian ini meliputi sifat-sifat dan keadaan Negara Indonesia yang pada hakekatnya merupakan suatu kesatuan yang utuh, setiap bagiannya tidak berdiri sendirisendiri. Jadi Negara merupakan suatu kesatuan yang utuh , setiap bagiannya tidak berdiri sendiri-sendiri. Jadi Negara Indonesia ini merupakan suatu kesatuan yang mutlak tidak terbagi-bagi , merupakan suatu Negara yang mempunyai eksistensi sendiri, yang mempunyai bentuk dan susunan sendiri. Mempunyai suatu sifat-sifat dan keadaan sendiri. Kesuaian Negara dengan hakikat satu tersebut meliputi semua unsur-unsur kenegaraan baik yang 6
bersifat jasmaniah maupun rohania, baik yang bersifat kebendaan maupun kejiwaan. Hal itu antara lain meliputi rakyat yang senantiasa merupakan suatu kesatuan bangsa Indonesia, wilayah yaitu satu tumpah darah Indonesia, pemerintah yaitu satu pemerintahan Indonesia yang tidak bergantung pada Negara lain, satu bahasa yaitu bahasa nasional indoneisa,satu nasib dalam sejarah, satu jiwa atau satu asas kerokhanian pancasila. Kesatuan dan persatuan Negara, bangsa dan wilayah Indonesia tersebut, membuat Negara dan bangsa indoneisa mempunyai keberadaan sendiri di antara Negara-negara lain di dunia ini Dalam kaitannya dengan sila persatuan Indonesia ini segala aspek penyelenggaraan Negara secara mutlak harus sesuai dengan sifat-sifat dan hakikat satu. Oleh karena itu dalam realisasi penyelenggaraan negaranya, baik bentuk Negara, penguasa Negara, lembaga Negara, tertib hukum, rakyat dan lain sebagainya harus sesuai dengan hakikat satu serta konsekuensinya harus senantiasa merealisakan kesatuan dan persatuan. Dalam pelaksanaannya realisasi persatuan dan kesatuan ini bukan hanya sekedarberkaitan dengan hal persatuannya namun juga senantiasa bersifat dinamis yaitu harus sebagaimana telah dipahami bahwa Negara pada hakekatnya berkembang secara dinamis sejalan dengan perkembangan zaman, waktu dan keadaan. 4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/perwakilan. Inti sila keempat adalah kesesuaian sifat-sifat dan hakikat Negara dengan sifat-sifat dan hakikat rakyat. Dalam kaitannya dengan sila keempat ini, maka segala aspek penyelenggaraan Negara harus sesuai dengan sifat-sifat dan hakekat rakyat, yang merupakan suatu keseluruhan penjumlahan semua warga Negara yaitu Negara Indonesia. Maka dalam penyelenggaraan Negara bukanlah terletak pada suatu orang dan semua golongan satu buat semua, semua buat satu. Dalam hal ini Negara berdasarkan atas hakikat rakyat , tidak pada golongan atau individu. Negara berdasarkan atas permusyawaratan dan kerjasama dan berdasarkan atas kekuasaan rakyat. Negara pada hakikatnya didukung oleh rakyat oleh rakyat itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan. Negara dilakukan untuk kepentingan seluruh rakyat , atau dengan lain perkataan kebahagian seluruh rakyat dijamain oleh Negara. Dalam praktek pelaksanaannya pengertian kerakyatan bukan hanya sekedar berkaitan dengan pengertian rakyata secara kongkrit saja namun mengandung suatu asas kerokhanian , mengandung cita-cita kefilsafatan. Maka pengertian kesesuaian dengan hakikat rakyat tersebut, juga menentukan sifat dan keadaan Negara, yaitu untuk keperluan seluruh rakyat . maka bentuk dan sifat-sifat Negara mengandung pengertian suatu cita-cita kefilsafatan yang
7
demokrasi yang didalam pelaksanaannya meliputi demokrasi politik dan demokrasi politik dan demokrasi sosial ekonomi. Telah dijelaskan di muka bahwa pendukung pokok Negara adalah manusia yang bersifat monodualis sedangkan rakyat pada hakikatnya terdiri atas manusia-manusai. Oleh karena itu kesesuaian Negara dengan hakikat rakyat ini berkaitan dengan sifat Negara kita, yaitu Negara demokrasi monodualis, yang berarti demokrasi yang sesuai dengan sifat kodrat manusia yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk social dalam suatu kesatuan dwitunggal, dalam keseimbangan dinamis yang selalu sesuai dengan situasi, kondisi dan keadaan zaman. Dalam pelaksanaannya demokrasi monodualis ini juga bersifat kekeluargaan yaitu prinsip hidup bersama yang bersifat kekeluargaan. 5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Inti sila kelima yaitu “keadilan” yang mengandung makna sifat-sifat dan keadaan Negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat adil, yaitu pemenuhan hak dan wajib pada kodrat manusia hakikat keadilan ini berkaitan dengan hidup manusia , yaitu hubungan keadilan antara manusia satu dengan lainnya, dalam hubungan hidup manusia dengan tuhannya, dan dalam hubungan hidup manusia dengan dirinya sendiri. Keadilan ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam pengertian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya hakikat adil sebagaimana yang terkandung dalam sila kedua ini terjelma dalam sila kelima, yaitu memberikan kepada siapapun juga apa yang telah menjadi haknya oleh karena itu inti sila keadilan social adalah memenuhi hakikat adil. Realisasi keadilan dalam praktek kenegaraan secara kongkrit keadilan social ini mengandung cita-cita kefilsafatan yang bersumber pada sifat kodrat manusia monodualis , yaitu sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk social. Hal ini menyangkut realisasi keadilan dalam kaitannya dengan Negara Indonesia sendiri (dalam lingkup nasional) maupun dalam hubungan Negara Indonesia dengan Negara lain (lingkup internasional). Dalam lingkup nasional realisasi keadilan diwujudkan dalam tiga segi (keadilan segitiga) yaitu: a. Keadilan distributive, yaitu hubungan keadilan antara Negara dengan warganya. Negara wajib memenuhi keadilan terhadap warganya yaitu wajib membagi-bagikan terhadap warganya apa yang telah menjadi haknya. b. Keadilan bertaat (legal), yaitu hubungan keadilan antara warga Negara terhadap Negara. Jadi dalam pengertian keadilan legal ini negaralah yang wajib memenuhi keadilan terhadap negaranya. c. Keadilan komulatif, yaitu keadilan antara warga Negara yang satu dengan yang lainnya, atau dengan perkataan lain hubungan keadilan antara warga Negara.
8
Selain itu secara kejiwaan cita-cita keadilan tersebut juga meliputi seluruh unsur manusia, jadi juga bersifat monopluralis. Sudah menjadi bawaan hakikatnya hakikat mutlak manusia untuk memenuhi kepentingan hidupnya baik yang ketubuhan maupun yang kejiwaan, baik dari dirinya sendiri-sendiri maupun dari orang lain, semua itu dalam realisasi hubungan kemanusiaan selengkapnya yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan Tuhannya. 2.3 Contoh Penyimpangan Nilai-nilai Pancasila 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa A. Positif Contoh kasus: Umat kristen di Nusa Tenggara Timur akan sumbangkan hewan kurban saat Idul Adha. Bukti beberapa wilayah di negara ini masih memiliki rasa kebersamaan tanpa memandang agama masih dapat kita dapati ketika adanya perayaan besar tertentu yang dilakukan bukan oleh satu agama saja melainkan dibantu oleh agama lainnya tanpa pamrih. Seperti yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, umat Kristiani di wilayah itu berjanji akan menyumbangkan hewan kurban untuk perayaan Idul Adha tahun ini, yang jatuh pada 6 November tahun ini. Dilansir dari Cathnews Indonesia, Ketua Majelis Ulama Indonesia NTT dengan sukacita menyambut partisipasi umat Kristiani dalam perayaan keagamaan mereka yang besar ini. Umat beragama lain di daerah ini ikut menyiapkan hewan kurban atau memberikan zakat pada Hari Raya Idul Fitri. Dari berita diatas sikap ini sudah sesuai dengan sila pertama pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Mayoritas bangsa Indonesia adalah beragama islam, memiliki sikap toleransi yang tinggi. Sikap tersebut merupakan salah satu bentuk kerukunan umat beragama tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain.
B. Negatif Contoh kasus: Bom Bali I
9
Bom Bali 2002 atau bisa disebut Bom Bali I adalah rangkaian tiga peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Okteber 2012. Dua ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian, Kuta,Bali. Sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat, walaupun jaraknya cukup berjauhan. Rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala yang jauh lebih kecil yang juga bertempat di Bali pada tahun 2005. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera, kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorismeterparah dalam sejarah Indonesia.
2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab A. Positif Contoh kasus: Orang miskin bebas iuran jaminan kesahatan Pemerintah telah menerbitkan Peraturan No 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada penghujung tahun 2012 lalu. Peraturan itu pada intinya mengatur tentang siapa saja yang berhak menerima bantuan pembayaran iuran jaminan kesehatan dari pemerintah yang diambil dari APBN. Jaminan Kesehatan ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2014. Dalam peraturan itu, PBI Jaminan Kesehatan ditujukan untuk fakir miskin dan orang tidak mampu. Fakir miskin didefinisikan sebagai orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan keluarganya. Sedangkan golongan orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya. Pihak yang berwenang untuk menetapkan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu adalah Kementerian Sosial setelah melakukan koordinasi dengan Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. Antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri. Nantinya, kriteria yang sudah ditetapkan oleh Kementerian tersebut ditindaklanjuti oleh Badan Pusat Statitistik (BPS) dengan melakukan pendataan. Kementerian Kesehatan lantas menindaklanjuti data dari BPS itu dengan menyampaikannya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS Kesehatan lantas memberikan nomor identitas tunggal kepada para penerima bantuan iuran. B. Negatif 10
Contoh kasus: Pembantaian keji di Mesuji Lampung pelanggaran HAM terbesar 2011 Peristiwa Pembantaian keji, biadab dan tidak berprikemanusiaan terhadap warga di daerah Mesuji Lampung Provinsi Sumatera Selatan baru-baru ini dinilai merupakan pidana berat dan pelanggaran HAM terbesar pada tahun 2011 ini. Ironisnya, terjadi praktek pemaksaan kehendak oleh pihak PT Silva Inhutani dan perusahaan asal Malaysia, serta adanya proses pembiaran terjadinya aksi pembantaian secara sadis oleh aparat penegak hukum baik aparat TNI maupun Polri. Demikian dikatakan Ketua Umum LSM-PERINTIS, Hendra Silitonga mencermati kasus pelanggaran HAM terberat pada tahun 2011 ini yang terjadi di Provinsi Sumsel, yang menelan korban sedikitnya 30 tewas, serta ratusan lainnya luka-luka berat dan ringan. Bila kronologis kasus pembunuhan berencana dan terorganisir itu sebegitu parahnya, maka sudah sewajarnya pucuk pimpinan TNI maupun Polri di Jakarta yang tidak mampu berbuat banyak agar segera mundur, serta oknum aparat yang terlibat dipecat secara tidak hormat. Dugaan pembantaian massal petani ini terkuak saat para petani mendatangi Komisi III Bidang Hukum DPR pagi tadi. Para petani yang didampingi Mayor Jenderal (Purn) Saurip Kadi membawa bukti rekaman video pembantaian 30 petani di Tulang Bawang Induk dan Tulang Bawang Barat, Lampung. Dalam video itu diperlihatkan adanya pembantaian yang dilakukan dengan keji oleh orang-orang berseragam aparat. Ada dua video yang merekam proses pemenggalan dua kepala pria. Sementara tampak satu pria bersenjata api laras panjang dengan penutup kepala memegang kepala yang telah terpenggal. Selain merekam pembunuhan keji lainnya, video lain memperlihatkan kerusakan rumah penduduk. Peristiwa ini berawal dari perluasan lahan oleh perusahaan PT Silva Inhutani sejak tahun 2003. Perusahaan yang berdiri tahun 1997 itu diduga menyerobot lahan warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet. PT Silva Inhutani sendiri tidak mengetahui adanya peristiwa keji itu. Perusahaan membantah ada peristiwa pembantaian massal petani di lokasi perusahaannya. “Indonesia itu negara hukum, bagaimana mungkin bisa terjadi peristiwa seperti itu?” kata Sudirman yang mengaku sebagai staf akunting PT Silva Inhutani kepada wartawan lewat telepon, Rabu 14 Desember 2011. Sebelumnya, dua staf di perusahaan itu menyatakan Sudirman adalah pejabat di perusahaan itu yang membawahi masalah Lampung. 3. Sila Persatuan Indonesia A. Positif Contoh kasus: Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia Bulan Agustus sangatlah identik dengan beragam kegiatan diantaranya Upacara Bendera 17 Agustus, berkumandangnya
lagu Indonesia Raya, detik‐detik Proklamasi, 11
gelora salam Merdeka, derap langkah nasionalisme, renungan jasa para pahlawan, tabur bunga dimakam pahlawan, berkobarnya semangat persatuan, panjat pinang, lomba makan kerupuk, hiburan musik, perlombaan olah raga, serta berbagai kegiatan mengisi hari kemerdekaan. Rakyat Indonesia sangatlah menjunjung tinggi arti kata kemerdekaan yang patut kita peringati setiap tahunnya karena itu sebagai bentuk rasa bersyukur atas segala yang kita nikmati saat ini. Kalau sedikit kita mengingat masa lalu dimana para pejuang berani mempertaruhkan nyawanya hanya untuk membela negara Indonesia agar terbebas dari segala penjajahan. Keterpurukan Indonesia saat itu sangatlah memprihatinkan, atau sekilas kita melihat film dilayar televisi yang diulang kembali sekedar mengingatkan kepada masayarakat Indonesia tentang para pejuang yang tengah membela bangsa itu tidaklah mudah. Sungguh berani mereka, dengan semangat seluruh tumpah jiwa raganya hanya untuk kemerdekaan rakyat Indonesia. Dan saat ini sebagai generasi penerus bangsa, hanya tinggal menikmati dan mengisi kemerdekaan ini dengan apa yang sudah didapatkan dalam arti menjadi orang yang tangguh, bekerja keras, ikhlas, jujur, cerdas, bermanfaat untuk keluarga, lingkungan dan menjadi pemuda pemudi harapan bangsa.
B. Negatif Contoh kasus: Papua keluar dari NKRI Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah gerakan nasionalis yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini dipanggil dengan nama Irian Jaya. OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia dimana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka, Indonesia. Perjanjian tersebut oleh OPM dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain. 4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan A. Positif Contoh kasus: Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) 12
Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007. Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
B. Negatif Contoh kasus: Hukuman antara koruptor dengan pencuri kakao dan semangka. Saya tidak tahu apakah Polisi dan Jaksa kita kekurangan pekerjaan sehingga kasus pengambilan 3 biji kakao senilai Rp 2.100 harus dibawa ke pengadilan. Begitu pula dengan kasus pencurian satu buah semangka, di mana kedua tersangka disiksa dan ditahan polisi selama 2 bulan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Sebaliknya untuk kasus hilangnya uang rakyat senilai rp 6,7 trilyun di Bank Century, polisi dan jaksa nyaris tidak ada geraknya kecuali pak Susno Duadji yang ke Singapura menemui Anggoro salah satu penerima talangan Bank Century. Ini juga membuktikan bagaimana Indonesia yang kaya alamnya ini tidak memberi manfaat apa-apa bagi rakyatnya. Pihak asing bebas mengambil minyak, gas, emas, perak, tembaga senilai ribuan trilyun/tahun dari Indonesia. Tapi rakyat Indonesia mayoritas hidup miskin. Baru mengambil 3 biji kakao saja langsung dipenjara. Itulah gambaran hukum yang terjadi di Indonesia. Tidak adanya keadilan hukuman antara rakyat miskin dengan orang yang berkuasa. Hal in menunjukkan bahwa hukum di Indonesia dapat dengan mudahnya diperjual belikan bagi mereka yang mempunyai uang. Memang sungguh ironis ini terjadi dinegara kita, yang notabennya adalah negara hukum, tetapi hukum yang berjalan sangatlah amburadul. Seharusnya pemerintah lebih tegas kepada mafia hukum, yang telah banyak mencuri hak-hak rakyat kecil. Satgas pemberantasan mafia hukum seharusnya segera melakukan langkah-langkah penting. Salah satu yang perlu dilakukan adalah memberikan efek jera kepada para pejabat yang ketahuan memberikan 13
fasilitas lebih dan mudah kepada mereka yang terlibat dalam kejahatan. Selain itu, kepada para pelaku kejahatan yang terbukti mencoba atau melakukan transaksi atas nama uang, harus diberikan hukuman tambahan. Memberikan efek jera demikian akan membuat mereka tidak ingin berpikir melakukan hal demikian lagi. 5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia A. Positif Contoh kasus: Warga Gemboyah Aceh gotong royong memperbaiki jembatan yang putus Jembatan di desa Gemboyah Kecamatan Linge yang menghubungkan Kecamatan Jagong-Aceh Tengah yang terputus akibat diterjang banjir pada minggu malam lalu kini mulai diperbaiki warga setempat secara swadaya. Warga desa Alur Item Khaliddin mengatakan jembatan tersebut merupakan akses satu satunya menuju Kecamatan Jagong dan Linge. Apabila tidak diperbaiki segera, maka warga di desa Gemboyah terisolir. Sementara itu Kepala Desa Gemboyah Rusli mengungkapkan Jembatan itu berada pada jalan Provinsi, sehingga proses penangannya merupakan tanggung jawab Provinsi. Sehari setelah musibah terjadi, camat Linge Agus Kasim bersama Dinas terkait telah meninjau kedua jembatan yang putus itu. Warga berharap perbaikan pembangunan jembatan dilakukan tahun ini juga sehingga aktifitas perekonomian seperti mengangkut hasil pertanian berjalan dengan normal seperti sedia kala. B. Negatif Contoh kasus: Kehidupan antara warga Jakarta dengan Papua Kehidupan masyarakat papua dengan masyarakat jakarta tentulah sangat berbeda, yang penduduknya juga merupakan penduduk Indonesia juga, tetapi kehidupan mereka sangat jauh berbeda. Masih banyak masyarakat papua yang memakai koteka, pembangunan di derah tersebut juga tidak merata. Kita bandingkan saja dengan kehidupan masyarakat di Jakarta, banyak orang-orang memakai pakaian yang berganti-ganti model, banyak bangunan menjulang tinggi.
14
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Di dalam Pancasila terkandung nilai – nilai disetiap silanya yaitu (1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam segala aspek penyelenggaraan Negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat nila-nilai yang berasal dari tuhan, yaitu nila-nilai agama. (2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,dalam sila ini sangat menjunjung tinggi tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan. (3) Persatuan Indonesia, inti sila yang ketiga ini adalah hakikat dan sifat Negara dengan hakikat dan sifat-sifat satu. (4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, yang berarti manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama untuk melakukan apapun. (5) Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini merupakan sila yang terakhir dari Pancasila. Dalam sila ini mengandung nilai Dalam rangka ini dikembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Contoh positif penyimpangan nyata terhadap nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima seperti: Umat kristen di Nusa Tenggara Timur akan sumbangkan hewan kurban saat Idul Adha, Orang miskin bebas iuran jaminan kesahatan, upacara peringatan hari kemerdekaan Indonesia, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada), dan warga gemboyah Aceh gotong royong memperbaiki jembatan yang putus. Contoh negatif penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima seperti: Bom Bali I, pembantaian keji di Mesuji Lampung pelanggaran HAM terbesar 2011, Papua keluar dari NKRI, Hukuman antara koruptor dengan pencuri kakao dan semangka, serta kehidupan antara warga Jakarta dengan Papua. 15
3.2 Saran Masyarakat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya diharapkan mampu meresapi dan melaksanakan nilai-nilai luhur pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penyimpangan yang terjadi terhadap nilai luhur pancasila bukanlah kesalahan satu puhak saja. Tetapi lembaga yang terkait dengan penanaman nilai-nilai dasar pancasila juga turut bertanggung jawab. Sehingga sangat diperlukan peranan dari pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, sehingga penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai Pancasila menjadi berkurang.
DAFTAR PUSTAKA Kaelan. 2008. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma. Tamburaka, Rustam. 1995. Pendidikan Pancasila. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya. Buku Kewarganegaraan. 2005. Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara. Jakarta: Yudhistira. 16
Ita, D. 2011. ”Prilaku Yang Bertentangan Dengan Nilai Nilai Pancasila.” http://rumahsehatkiita.wordpress.com/2011/12/09/prilaku-yang-bertentangan-dengan-nilainilai-pancasila/ (diakses pada 3 Okteber 2013) http://kuliahade.wordpress.com/2010/07/30/pancasila-penjelasan-sila-sila (diakses pada 3 Oktober 2013). www.pengertianahli.com/2013/05/pengertian-pancasila-sebagai-dasar.html/ (diakses pada 3 Okteber 2013). http://sithi.blogspot.com/2011/04/nilai-nilai-yang-terkandung-dalam.html/ (diakses pada 3 Okteber 2013).
17
