Kata Pengantar. Jakarta, Oktober Drs. Akbar Faizal, M.Si No. Anggota A-14

LAPORAN KINERJA TAHUNAN ANGGOTA DPR RI Drs. Akbar Faizal, M.Si P e r i o d e

2009-2010

Kata Pengantar Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt sehingga Laporan Kinerja Tahunan Anggota DPR RI (LKTAD) periode 2009-2010 ini dapat dilaksanakan.

Penyusunan LKTAD merupakan kewajiban Anggota DPR sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 (k) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib yang menyatakan, anggota dewan mempunyai kewajiban: memberikan pertangungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Dengan telah tersusunnya laporan ini maka kami menyampaikan terima kasih kepada pihakpihak yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan kinerja saya selama ini, antara lain Pimpinan dan Anggota DPR Fraksi Hanura serta pimpinan dan staf sekretariat Fraksi Hanura. Terima kasih juga kepada pimpinan dan staf sekretariat Komisi V DPR, pimpinan dan staf sekretariat Badan Musyawarah DPR, pimpinan dan staf sekretariat Panitia Khusus DPR, serta seluruh staf Sekertarian Jendral DPR RI. Kepada pimpinan dan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura serta pimpinan dan pengurus daerah dan cabang Partai Hanura, dan yang terutama konstituen di daerah pemilihan Sulawesi Selatan II, terima kasih segala dukungannya selama ini.

Penyusunan LKTAD ini telah diupayakan sebaik mungkin walaupun demikian LKTAD ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Walaupun demikian tim saya telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Semoga LKTAD ini telah dapat mencerminkan kinerja saya dalam menjalankan fungsi dan tugas saya sebagai Anggota DPR RI.

Jakarta, Oktober 2010

Drs. Akbar Faizal, M.Si No. Anggota A-14 i

Daftar Isi

Kata Pengantar

……………………………………………………………….

i

Daftar Isi

……………………………………………………………….

ii

PENDAHULUAN

……………………………………………………………….

1

TENTANG DPR RI PERIODE 2009-2014

……………………………….

1

-

Fungsi DPR

……………………………………………………………….

2

-

Tugas dan Wewenang DPR ……………………………………………….

2

KETERLIBATAN PADA ALAT KELENGKAPAN DPR ……………………….

3

-

Komisi V

……………………………………………………………….

-

Badan Musyawarah (Bamus)

-

Panitia Khusus (Pansus)

……………………………………….

3

……………………………………………….

4

KEHADIRAN DALAM RAPAT-RAPAT DPR

……………………………….

4

……………………………………………….

5

Lingkup Komisi V

……………………………………………………….

5

Fungsi Legislasi

……………………………………………………….

5

Fungsi Anggaran

……………………………………………………….

7

Fungsi Pengawasan

………………………………………………………

8

PERAN KEANGGOTAAN DPR -

3

-

Gagasan dan Masukan Untuk Kementrian

………………………………

17

-

Pengusutan Kasus Bank Century

………………………………………

19

KETERLIBATAN DALAM POLITIK NASIONAL KOMUNIKASI DENGAN KONSTITUEN

………………………

29

………………………………

31

PUBLIKASI ..............................................................................................................

37

MASA TRANSISI DI KOMISI II

………………………………………………

48

………………………………………………………………………

50

PENUTUP Lampiran

ii

I.

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa bakti 2009 – 2014 merupakan wakil rakyat hasil pemilu ketiga setelah masa reformasi, ujung tombak berkembangnya demokrasi di Indonesia. Dibandingkan dengan pemilu di awal masa setelah reformasi, hasil pemilu tahun 2009 ini dapat dikatakan melewati proses demokratisasi yang lebih matang. Perkembangan demokrasi di Indonesia yang makin matang ini pulalah yang mendorong adanya tuntutan rakyat kepada wakil rakyat mereka di DPR untuk meningkatkan kinerja dan kualitas dibanding periode lalu. Kenyataannya, tuntutan tersebut juga harus dihadapkan pada kondisi faktual bahwa sebagian besar wakil rakyat periode ini adalah wajah baru, yang memerlukan waktu relatif lebih banyak untuk mendalami dan memahami tugas dan wewenangnya dalam menjalani peran sebagai wakil rakyat. Menjadi anggota DPR adalah sebuah kehormatan yang besar, maka anggota dewan pun memiliki tanggung jawab yang besar pula. Anggota dewan diharapkan mampu tidak hanya mendengarkan, namun juga mewakili dan menindaklanjuti keinginan-keinginan rakyat. Sebagai wakil rakyat, setumpuk harapan ditujukan pada saya. Dalam mengemban tugas, apa yang menjadi persoalan rakyat itu pula yang harus saya perjuangkan. Dalam menjalankan fungsi kontrol, saya juga harus berani bersikap, tidak larut pada dominasi penguasa. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 (k) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib dinyatakan, anggota dewan mempunyai kewajiban: memberikan pertangungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, saya mencoba memaparkan apa-apa saja yang sudah saya lakukan dalam mengemban tugas sebagai anggota DPR. Uraian laporan di bawah ini merupakan hasil kinerja saya selama satu tahun masa sidang 2009 - 2010 yang dimulai pada tanggal 1 Oktober 2009 hingga 15 Agustus 2010. Dalam laporan ini saya juga masukan sebagian kegiatan saya pada awal masa sidang 20102011, dimana saya ditugaskan mengisi Komisi II yang membidangi politik dan pemerintahan dalam negeri.

II.

TENTANG DPR RI PERIODE 2009-2014

Anggota DPR RI periode 2009-2014 resmi dilantik 1 Oktober 2009. Para anggota DPR yang dilantik saat itu adalah anggota DPR yang untuk pertama kalinya dipilih dengan melalui proses pemilihan dengan suara terbanyak. Harapan terhadap para anggota DPR yang baru memang cukup besar. Mengingat dari data menunjukan bahwa dari jumlah total anggota DPR periode 2009-2014 sebanyak 560 orang, yang merupakan lulusan sarjana strata satu (S1) sebanyak 49,5 persen dan lulusan pascasarjana (S2) 41,1 persen. Jika dibandingkan dengan anggota legislatif sebelumnya periode 2004-2009 terdiri atas 49,1 persen lulusan S1 dan 33,6 persen lulusan S2. Namun, wakil rakyat tidak hanya bisa mengandalkan jenjang pendidikan saja, tetapi harus dipadukan dengan pengalaman dan keberanian mengambil keputusan.

Laporan Kinerja Tahunan Anggota DPR RI 2009-2010

Page 1

Selain itu, anggota DPR saat ini juga terpilih melalui proses pemilihan dengan suara terbanyak, yang lebih berat dari pemilihan pada Pemilu 2004. Dengan tantangan serta pertarungan yang lebih berat, tentunya mereka termotivasi untuk bekerja lebih baik agar terjadi peningkatan mutu dari kinerja DPR. Fungsi DPR Ketentuan Pasal 4 Tata Tertib DPR menyatakan, DPR mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dajukan oleh presiden. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Tugas dan Wewenang DPR Tugas dan wewenang DPR, yaitu: a) Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama b) Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang c) Menerima dan membahas usulan Rancangan UndangUndang yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi Iainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikut sertakan dalam pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I d) Mengundang DPD pntuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal pembicaraan tingkat I e) Memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undàng yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I f) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD g) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama h) Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD i) Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan j) Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapat k) Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat


Page 2

III.

KETERLIBATAN PADA ALAT KELENGKAPAN DPR

Selama satu tahun masa sidang 2009 - 2010 yang dimulai pada tanggal 1 Oktober 2009 hingga 15 Agustus 2010, saya terlibat di beberapa alat kelengkapan DPR yaitu; Komisi V DPR, Badan Musyawarah dan Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century. 1) Komisi V Pada kesempatan awal berkiprah di DPR, saya ditugaskan Fraksi Hanura untuk mengisi Komisi V. Komisi ini membidangi masalah perhubungan, transportasi dan infrastruktur. Berikut ruang lingkup dan mitra kerja Komisi V: Ruang Lingkup  Perhubungan  Pekerjaan Umum  Perumahan Rakyat  Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal  Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Mitra Kerja  Kementerian Pekerjaan Umum  Kementerian Perhubungan  Kementerian Perumahan Rakyat  Kementerian Pembangunan Daerah Teringgal  Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)  Badan SAR Nasional  Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS) 2) Badan Musyawarah (Bamus) Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah anggota berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna. Badan Musyawarah bertugas: a) menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya; b) memberikan pendapat kepada pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPR; c) meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan keterangan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing; d) mengatur lebih lanjut penanganan suatu masalah dalam hal undang-undang mengharuskan Pemerintah atau pihak lain berkonsultasi dan koordinasi dengan DPR; e) menentukan penanganan suatu rancangan undang-undang atau pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR; f) mengusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah komisi, ruang lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komisi yang telah dibahas dalam konsultasi pada awal masa keanggotaan DPR; dan g) melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah. Laporan Kinerja Tahunan Anggota DPR RI 2009-2010

Page 3

3) Panitia Khusus (Pansus) Panitia khusus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara (adhoc). DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan oleh rapat paripurna paling banyak 30 (tiga puluh) orang. Pada awal masa sidang 2009-2010 dibentuk Pansus Angket Pengusutan Kasus Bank Century. Fraksi Hanura memberikan kepercayaannya kepada saya untuk masuk diantara 30 anggota Pansus lainnya yang terdiri dari lintas fraksi.

IV.

KEHADIRAN DALAM RAPAT-RAPAT DPR

Anggota DPR punya kewajiban sangat tinggi untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, terutama rakyat di daerah pemilihannya, sebagaimana janji-janji saat kampanye pemilihan umum. Cara memperjuangkan aspirasi itu adalah mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan penguasa atau pengusaha. Maka perjuangan anggota dewan juga terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPR. Untuk masalah kedisiplinan jelas menjadi perhatian utama saya dalam melaksakan tugas sebagai anggota DPR. Kebijakan yang pro rakyat lahir dari program yang disusun pemerintah dan tentunya masukan bahkan desakan dari kalangan DPR melalui lobi dan rapat-rapat kerja antara Dewan dan mitra kerjanya. Artinya, fungsi rapat-rapat di DPR sangat penting. Dan memang, rapat merupakan bagian integral dari tugas dan fungsi Dewan. Berikut adalah daftar kehadiran saya dalam rapat-rapat di DPR sesuai data dari Biro persidangan DPR:  Rapat – Rapat DPR RI Masa Sidang I Tahun 2009 – 2010 (untuk lengkapnya, lihat Lampiran): o Rapat Paripurna: jumlah rapat 8, kehadiran 8x (100 %) o Rapat Komisi V: Jumlah Rapat 17, kehadiran 16x (94,1%), ijin 1x (5,88%)  Rapat – Rapat DPR RI Masa Sidang II Tahun 2009 – 2010 : o Rapat Paripurna: jumlah rapat 10, kehadiran 7x (70 %), sakit 1x(10%), tanpa keterangan 3x (30%) o Rapat Komisi V: Jumlah Rapat 25, kehadiran 19x (76%), ijin 6x (24%)  Rapat – Rapat DPR RI Masa Sidang III Tahun 2009 – 2010 : o Rapat Paripurna: jumlah rapat 9, kehadiran 4x (44,4%), ijin 2x (22,2%), tanpa keterangan 3x (33,3%) o Rapat Komisi V: Jumlah Rapat 16, kehadiran 16x (100%)  Rapat – Rapat DPR RI Masa Sidang IV Tahun 2009 – 2010: o Rapat Paripurna: jumlah rapat 6, kehadiran 3x (50%), ijin 2x (33,3%), tanpa keterangan 1x (16,7%) o Rapat Komis V: Jumlah Rapat 5, kehadiran 5x (100%) Melihat data kehadiran di atas memang saya akui ada beberapa Rapat Paripurna dan Komisi V yang saya tidak bisa hadiri. Dan data ketidakhadiran saya serta beberapa anggota lainnya khususnya di beberapa Rapat Paripurna yang diangkat dalam pemberitaan media massa sempat menjadi buah bibir. Laporan Kinerja Tahunan Anggota DPR RI 2009-2010

Page 4

Perlu saya jelaskan disini bahwa pemberitaan media tersebut telah mendiskreditkan nama saya ditengah upaya saya dengan giat-giatnya membangun kembali citra institusi DPR yang jeblok selama ini. Padahal bukan kehendak saya untuk tidak hadir dalam rapat, tapi kondisinya memang tidak memungkinkan saya untuk tidak bisa hadir dalam rapat. Misalnya, pada masa sidang II (4 Januari-5 Maret 2010), dengan 10 kali masa persidangan, saya 3 kali tidak hadir tanpa keterangan. Perlu diketahui bahwa pada periode tersebut merupakan masa puncak rapat-rapat Pansus Century yang digelar hampir tiap hari mulai pagi hingga malam bahkan dinihari. Seperti ketika Pansus Century rapat dengan mantan Ketua UKP3R Marsilam Simanjuntak pada hari Senin 18 Januari 2010 yang berakhir hingga Selasa dinihari. Sementara pada Selasa (19/1/2010) paginya diharuskan mengikuti Rapat Paripurna. Kehendak hati saya ingin hadir dalam Rapat Paripurna tersebut, namun kondisi fisik yang tidak memungkinkan akhirnya memaksa saya tidak bisa menghadiri Rapat Paripurna. Kondisi fisik ini menjadi masalah bagi saya saat itu, karena seperti diketahui, saya adalah satu-satunya wakil Fraksi Hanura di Pansus Century. Sehingga dalam setiap rapat Pansus Century mau tak mau harus saya yang hadir dalam rapat itu. Belum lagi, saya juga harus hadir dalam rapat-rapat Komisi V dan Rapat Bamus yang kadang waktunya bersamaan. Sementara ketidakhadiran saya pada Rapat Paripurna setelah masa Pansus Century selesai, karena berbarengan dengan kunjungan kerja ke daerah. Maka dari itu, menurut saya kehadiran penting, tapi bukan parameter. Yang terpenting adalah pertarungan ide dan gagasan di DPR, bukan semata soal kehadiran. Solusinya adalah jika mau, DPR bisa meminta sebuah lembaga khusus yang ditugaskan memberikan penilaian terhadap kinerja para anggota DR secara objektif. Bukan dengan cara selama ini dimana Sekretariat Jenderal DPR RI diminta membuat progress report yang isinya hanya formalitas dan mayoritas diisi hal-hal yang dinilai baik saja, termasuk daftar kehadiran.

V.

PERAN KEANGGOTAAN DPR

1) Lingkup Komisi V Sesuai fungsi anggota DPR yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, penugasan di komisi pun dibagi berdasarkan ketiga fungsi tadi.

Fungsi Legislasi Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang (legislasi) adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya. Selama masa sidang 2009/2010 terdapat 4 (empat) RUU yang dibahas dalam komisi V yaitu: 1. RUU Perumahan dan Permukiman 2. RUU Rumah Susun 3. RUU Jalan 4. RUU Jasa Konstruksi Dari empat RUU tersebut, saya mendapat tugas membahas RUU Perumahan dan Permukiman serta RUU Jalan.


Page 5

RUU Perumahan dan Permukiman sebagai revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman telah disetujui sebagai RUU DPR pada Rapat Paripurna DPR 1 Juni 2010 untuk dibahas pada tingkat lebih lanjut. Beberapa poin penting yang akan dibahas dan diperjuangkan dalam RUU Perumahan dan Permukiman tersebut, antara lain: - Mendukung adanya subsidi dan dibentuknya sistem pembiayaan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah, antara lain harus adanya fasilitas perbankan atau badan khusus yang menyediakan pendanaan bagi perumahan. - Perlunya pembinaan terhadap aspek sosial-budaya terkait dengan proses interaksi masyarakat di dalam suatu kawasan perumahan dan permukiman. - Lebih memperhatikan aspek keseimbangan alam dalam pembangunan perumahan dan pengembangan permukiman sehingga dapat mencegah bencana banjir dan krisis air tanah. Pada akhir-akhir masa sidang tahun 2009 – 2010 yaitu tanggal 28 Juli – 3 Agustus 2010, saya beserta tim Panitia Kerja RUU Perumahan dan Permukiman Komisi V melakukan kunjungan kerja ke Austria dalam Rangka Pembahasan RUU Usul Inisiatif tentang Perumahan dan Permukiman. Hasil kunjungan tersebut memberikan masukan bagi pembahasan RUU Perumahan dan Permukiman, antara lain mengenai: 1. Penataan Ruang Penataan ruang sangat memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pelestarian bangunan tua bersejarah. Pembangunan perumahan dititikberatkan pada daerah luar kota, mengingat harga tanah di pusat kota sangat mahal dan pembangunan perumahan di pusat kota diarahkan pada pembangunan rumah susun. 2. Pengadaan Tanah Penguasaan tanah di Austria atas dasar hak milik. Pemerintah daerah/kota berkewajiban menyediakan lahan bagi pembangunan perumahan sosial agara harganya terjangkau. 3. Peremajaan Permukiman Kumuh Di Austria, misalnya, jika akan dilakukan peremajaan permukiman/rumah lama dilakukan pendekatan persuasif dengan tidak merugikan pemiliknya (tanpa penggusuran). Juga diberikan pergantian yang wajar (diberi ganti rumah baru dengan tambahan uang sesuai perhitungan layak). 4. Kepemilikan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Pemerintah Austria sangat peduli terhadap masalah perumahan bagi MBR terlihat dari disediakannya perumahan sosial sebagai bentuk pemihakan pemerintah dalam penyediaan perumahan, sehingga tidak ada gelandangan. Akses terhadap perumahan sosial dapat dilakukan dengan cara sewa maupun milik. Sedangkan Revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan hingga rapat terakhir masa sidang 2009/2010 pembahasannya masih pada tahap mencari masukan-masukan dari ahli dan pakar. Beberapa poin penting dalam perubahan Undang-Undang tentang Jalan ini antara lain; 1. Mengusulkan agar pengusahaan jalan tol yang meliputi pendanaan, pengadaan tanah, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan sebaiknya dikendalikan oleh Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT). 2. Dalam hal pengawasan, perubahan yang diusulkan menyangkut peningkatan kapasitas BPJT, pengawasan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam hal penyesuaian tarif dan evaluasi realisasi pendapatan. 3. Selain itu, pengawasan jalan tol perlu diperketat melalui sistem biaya pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol secara berkala dan dikompensasikan dengan penyesuaian masa konsesi.


Page 6

Fungsi Anggaran Tugas Komisi dalam fungsi Anggaran: - Mengadakan Pembicaraan Pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersamasama dengan Pemerintah; dan - Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersamasama dengan pemerintah. Pada masa sidang 2009/2010 Komisi V DPR RI berkesempatan membahas usulan APBN-P yang disampaikan masing-masing kementerian yang menjadi mitra Komisi V. Dalam rapatrapat pembahasan usulan APBN-P, masing-masing kementerian mengusulkan APBN-P bagi program-program prioritas yang belum tertampung. a) Kementerian Pekerjaan Umum. Sesuai dengan sasaran program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Restra) 2010-2014, untuk program pembangunan bidang Pekerjaan Umum secara keseluruhan diperlukan total dana pemerintah sebesar Rp 268,81 triliun. Kebutuhan program prioritas bidang pekerjaan umum 2010 sebesar Rp 52,95 triliun. Mengingat pagu definitif 2010 Kementerian PU sebesar Rp 34,79 triliun, maka diperlukan tambahan dana Rp 18,15 triliun. Tambahan dana ini diperlukan agar dapat melaksanakan program-program prioritas yang belum tertampung, dan Kementerian PU telah menyampaikan usulan APBN-P 2010 sebesar Rp 6 triliun. Komisi V menyepakati APBN-P Kementrian PU sebesar Rp 805,2 miliar sesuai arahan Sidang Kabinet Paripurna tanggal 25 Februari 2010. b) Kementerian Perhubungan. Pagu definitif kementeriannya tahun 2010 sebesar Rp 15,83 triliun atau 45,58% dari pagu kebutuhan tahun 2010 sebesar Rp 34,73 triliun. Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2009, anggaran dikementeriannya mengalami penurunan (sebelumnya Rp 16,9 triliun), sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2010. Untuk itu kementerian perhubungan mengusulkan APBN-P tahun 2010 sebesar Rp 13,062 triliun. Usulan APBN-P ini, diantaranya diperlukan untuk pemulihan prasarana transportasi akibat bencana alam, kegiatan-kegiatan dalam memenuhi aspek keselamatan transportasi dan kegiatan peningkatan sumber daya manusia perhubungan. Komisi V menyepakati penambahan anggaran Kementrian Perhubungan sebesar Rp 1,298 triliun. c) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), mengajukan usulan dana APBN-P di kementeriannya sebesar Rp 500 miliar. Jumlah anggaran Kementerian PDT tahun 2010 sebesar Rp 927,16 miliar. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk peningkatan infrastruktur, pembinaan ekonomi dan dunia usaha, pembinaan lembaga sosial dan budaya dan pengembangan daerah khusus. Tambahan anggaran Kementrian PDT dalam APBN-P 2010 adalah sebesar Rp 112,8 miliar. d) Kementerian Perumahan Rakyat. Pagu anggaran kementeriannya tahun 2010 sebesar kurang lebih Rp 4 triliun. Kementeriannya mengajukan APBN-P tahun 2010 sebesar Rp 4,1 triliun, diantaranya tambahan alokasi anggaran untuk pembangunan rusunawa Rp 60 miliar dan fungsionalisasi Rp 90 miliar. Disepakati penambahan anggaran sebesar Rp 60 miliar. Laporan Kinerja Tahunan Anggota DPR RI 2009-2010

Page 7

e) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), mengajukan usulan tambahan APBN-P sebesar Rp 273,50 miliar. Dari usulan tersebut yang disetujui sebesar Rp 82,1 miliar. Tambahan anggaran tersebut untuk pemeliharaan INA TEWS (sistem peringatan dini tsunami). Secara keseluruhan, APBN-P 2010 disetujui terjadi peningkatan volume anggaran belanja negara yang cukup signifikan. Yakni sekitar Rp78,5 triliun, dari Rp1.047 triliun dalam APBN 2010 menjadi Rp1.126,1 triliun pada APBN-P 2010.

Fungsi Pengawasan Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain: - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya - Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Komisi V DPR yang membidangi masalah transportasi dan infrastruktur merupakan salah satu komisi yang strategis dalam perannya mendukung pembangunan masyarakat. Menyadari pentingnya transportasi dan infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, maka DPR dalam fungsi pengawasannya melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah dalam sektor perhubungan dengan infrastruktur. a) Transportasi, secara umum memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional, yaitu sebagai penunjang, penggerak dan pendorong serta berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Peran transportasi antara lain dalam pembangunan perekonomian adalah melayani mobilitas manusia maupun distribusi komoditi perdagangan dan industri dari satu tempat ke tempat lainnya. Transportasi juga berfungsi untuk mempercepat pengembangan wilayah, mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, antarperkotaan dan antarperdesaan. Angkutan Massal. Ketersediaan angkutan massal khususnya di kota-kota besar di Indonesia masih jauh dari layak. Selain jumlahnya terbatas, kodisi fisik kendaraan angkutan masih belum memenuhi rasa aman dan nyaman bagi penggunanya. Di Jakarta misalnya, masih banyak Metro Mini, Kopaja, atau bus-bus yang kondisi luarnya saja sudah dapat dinilai kendaraan tersebut tidak layak jalan. Kendaraankendaraan tersebut knalpotnya mengeluarkan asap hitam dan jalannya tidak bisa melaju dengan kecepatan rata-rata. Bisa dikatakan kendaraan itu jika diperiksa pasti tidak akan lulus uji emisi. Namun yang mengherankan, kendaraan dengan kondisi seperti itu masih berlalu lalang bebas mengangkut penumpang yang begitu padatnya. Sudah bukan rahasia lagi saat uji emisi dilakukan seringkali terjadi kompromi antara petugas dengan supir angkutan. Terhadap permasalahan angkutan massal ini, saya meminta Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan jangan hanya memikirkan sarana transportasi untuk kalangan menengah ke atas, tapi juga memikirkan alat transportasi kalangan ekonomi lemah, baik dari segi kenyamanan maupun keselamatannya. Selain itu, Laporan Kinerja Tahunan Anggota DPR RI 2009-2010

Page 8

walaupun sarana transportasi ini untuk kalangan masyarakat kecil, hendaknya pemerintah memperhatikan kelayakan jalan dari alat transportasi ini. Karena ini menyangkut sekian banyak nyawa manusia yang juga harus diperhatikan keselamatannya. Ini merupakan “PR” lama yang hingga kini belum ada keinginan dari para pelaku transportasi darat untuk melakukan perbaikan yang signifikan. Saya menanyakan sampai kapan Pemerintah akan membiarkan hal ini berlangsung terus, apakah mau menunggu semakin banyaknya jatuh korban jiwa. Padahal seharusnya kita juga tahu bahwa terjadinya kecelakaan transportasi massal juga sering diakibatkan kondisi kendaraan yang tidak layak jalan. Ketersediaan angkutan massal yang layak, aman dan nyaman tentu juga akan mendorong beralihnya pengguna kendaraan pribadi pada angkutan massal. Hal ini tentu akan mengurangi kemacetan lalu lintas. Kemacetan di Ibukota Jakarta, misalnya, sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Kemacetan telah mengakibatkan kerugian Rp 5 Triliun lebih per tahun. Saya juga mempertanyakan, apa sih yang telah dilakukan Gubernur Fauzi Bowo. Dia harus ambil langkah-langkah ekstrim. Apa langkahnya? Butuh langkah-langkah yang luar biasa untuk ini. Tidak hanya menyelesaikan proyek Busway yang pada kenyataannya juga tidak beres-beres. Untuk menunjukkan keteladanan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya mengurangi kemacetan di jalan, saya naik kereta api seperti yang memang biasa saya lakukan selama ini. Pertama, saya bisa hemat waktu lebih 50 persen. Yang kedua murah. Ketiga, keteladanan. Pejabat yang tinggal di Bekasi dan Depok janganlah pakai mobil. Kecelakaan Transportasi Masih tingginya angka kecelakaan transportasi, utamanya yang telah menelan korban jiwa umumnya diakibatkan kelalaian atas keselamatan dan keamanan bertransportasi. Jalan raya tak ubahnya “ladang pembunuhan”. Angka kematian di jalan raya Indonesia mencapai 30.000 orang setiap tahunnya. Moda trasportasi lain pun, seperti kereta api, penerbangan dan pelayaran bukan tanpa masalah. Berikut adalah data kecekaaan dari tahun ke tahun; Transportasi Darat (Periode 2004 – 2008) • Jumlah Kecelakaan dan Korban: – Kejadian : 60.809 kali – Korban Luka Ringan : 43.458 orang – Korban Luka Berat : 24.355 orang – Korban Meninggal : 15.963 orang – Kerugian Meteriil : Rp 84,416 miliar/tahun • Faktor Penyebab Kecelakaan: – Kendaraan : 2803 kali – Jalan : 1842 kali – Lingkungan : 577 kali – Manusia : 35.557 kali Laporan Kinerja Tahunan Anggota DPR RI 2009-2010

Page 9

Transportasi Laut (Periode 2007 – 2009) • Jumlah Kecelakaan dan Korban – Tahun 2009 : 124 kali, 247 orang meninggal – Tahun 2008 : 44 kali, 32 orang meninggal – Tahun 2007 : 159 kali, 274 meninggal • Faktor Penyebab Kecelakaan: – Cuaca. Sebenarnya kurang relevan jika mengambinghitamkan cuaca sebagai faktor penyebab kecelakaan. Pasalnya, BMKG selalu mengumumkan kondisi cuaca beserta prediksinya. Bahkan, BMKG juga memberikan informasi detail mengenai jenis kapal apa yang diizinkan dan yang tidak diperbolehkan berlayar pada kondisi cuaca tertentu. – Kualifikasi dan Kelaikan Kapal. Kapal yang sudah tua dan rusak dipaksakan untuk melaut. – Kelalaian Operator yang Mengabaikan Faktor Teknis maupun penyediaan perlengkapan keselamatan penumpang – Operator pelayaran tidak mematuhi regulasi pelayaran. Operator pelayaran sering bertindak di luar kendali. Contohnya menaikkan penumpang di pelabuhan tertentu padahal tidak termasuk ke dalam rute pelayaran, memanipulasi jumlah penumpang di manifes. Dengan kondisi itu tidak mengherankan jika kecelakaan laut kerap disebabkan oleh kelebihan beban muatan. Transportasi Udara • Jumlah Kecelakaan: – Tahun 2009 : 11 kali – Tahun 2008 : 5 kali – Tahun 2007 : 5 kali – Tahun 2006 : 6 kali • Penyebab Kecelakaan Pesawat: (data: penelitian perusahaan Boeing (1980-1999)). – Kesalahan awak pesawat (human error) mencapai 72,5 persen. – Kesalahan akibat pesawat itu sendiri sebesar 10,8 persen, – Perawatan dan pemeliharaan pesawat 2,5 persen – Cuaca 5 persen – Badan udara atau Air Traffic Control (ATC) 5 persen, dan lain lain 4,2 % Kecelakaan Kereta Api Bila dilihat beberapa tahun ke belakang, kondisi perkeretaapian nasional masih memprihatinkan. Jumlah kecelakaan kereta api sepanjang 2009 memang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Namun sayangnya, jumlah korban yang tewas akibat kecelakaan tersebut justru meningkat. Berikut data korban dan jumlah kecelakaan kereta api dari tahun ke tahun: Tahun

Jumlah Kecelakaan

Korban Jiwa

2007 2008 2009 2010

159 147 90 -

34 45 57 -


Page 10

Tahun

Penyebab Kecelakaan Faktor Manusia

2008 2009 2010

Faktor Sarana

33% 27% -

25% 24% -

Dalam beberapa rapat Komisi V dengan mitra terkait saya mencoba mempertanyakan dan menegaskan tentang pentingnya keselamatan transportasi karena menyangkut nyawa manusia. Berikut beberapa perdebatan saya dalam rapat-rapat Komisi V membahas keselamatan transportasi. No 1 1

2 Kamis, 3 Nov 2009

Agenda Materi 3 4 RDP Komisi V Membahas dengan Menteri rencana kerja Perhubungan Departemen Perhubungan

Peran dalam Rapat 5 Menpertanyakan masalah kebijakan safety moda transportasi udara. Pehatian yang lebih pada sertifikasi dan kelaikan udara, agar tidak adanya kongkalikong antara pihak operator dan regulator; Contoh: - Korupsi (km) yang tadinya 10.000 km diturunkan menjadi 6.000 km yang tentunya akan memberikan keuntungan bagi maskapai yang nakal - Pemakaian roda ban yang tadinya rusak kemudian mengambil dari pesawat lain “canibalism” - Bandara Cengkareng masih kumuh dan setidaknya Pemda juga mempunyai andil dalam hal ini tidak hanya pihak PT. Angkasa Pura. - Mengingatkan apakah kita perlu dibanned (dilarang terbang) dulu oleh Uni Eropa dalam hal penerbangan sehingga setelah itu baru para Maskapai memperbaiki kinerjanya. Meminta agar pelayanan transportasi kereta api ditingkatkan diantaranya kenyamanan, kondisi fasilitas stasiun yang baik keramahan petugas, dll. Lalu, mempertanyakan bagaimana penanganan/pengawasan asset kereta api di mana terdapat beberapa stasiun yang telah alih fungsi (seperti mall), serta mempertanyakan kelanjutan pembangunan Mass Rapid Transportation.


Page 11

2

Senin, 19 Juli 2010

RDP dengan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub RI, Dirut PT. Kereta Api dan ketua KNKT

Membahas penyebab & penanganan anjloknya kereta api logawa di Madiun Jatim. -

Mempertanyakan apa penyebab tergulingnya KA Logawa dan siapa yang paling bertangungjawab atas insiden itu? Mempertanyakan kualitas SDM awak petugas kereta api, mengingat tingginya angka kecelakaan kereta api akibat faktor manusia. Apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM? Apakah selama ini masinis, penjaga pintu rel, teknisi kereta api di sertifikasi?

b) Infrastruktur, sering disebut pula prasarana dan sarana fisik memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial, memiliki peranan positif untuk pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja serta mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor terkait. Infrastruktur sepertinya menjadi jawaban dari kebutuhan negara-negara yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan membantu penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, mendukung tumbuhnya pusat ekonomi dan meningkatkan mobilitas barang dan jasa serta merendahkan biaya aktifitas investor dalam dan luar negeri. Jalan tol Kebijakan kenaikan tarif jalan tol menjadi hal yang penting dikontrol dan diawasi. Selama ini kenaikan tarif jalan tol dinilai tidak adil karena kondisi pelayanan jalan tol yang belum memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM). Meskipun UU No 38 tahun 2004 tentang Jalan mengamanatkan penyesuaian tarif tol setiap dua tahun, namun kenaikan tarif tol yang dipatok pemerintah harus diikuti peningkatan standar pelayanan. Faktanya Standar Pelayanan Minimum (SPM) bagi pengguna jalan tol masih belum terpenuhi. Faktanya, di lapangan masih banyak ditemui jalan tidak rata di sejumlah ruas tol. Lalu, bukankah seluruh ruas tol Jakarta dan sebagian ruas tol di seluruh Indonesia sekarang ini demikian padat sehingga seringkali macet. Kemacetan yang lazim mewarnai jalan tol diduga merugikan puluhan triliun rupiah, dari penggunaan bahan bakar minyak (BBM), polusi, dan ketidakefisienan lain sektor transportasi. Mempertimbangkan masih terbatasnya standar pelayanan minimal yang disediakan oleh pengelola jalan tol, maka saya dalam rapat Komisi V dengan Menteri Perhubungan maupun operator jalan tol seperti PT. Jasa Marga selalu mempertanyakan dan menolak kenaikan tarif jalan tol karena merupakan kebijakan yang dipaksakan oleh pemerintah terhadap rakyat. Memang ada kelemahan dalam regulasi yang menyangkut tarif tol ini. Dalam UU No 38/2004 tentang jalan memang mengamanatkan penyesuaian tarif tol setiap dua tahun yang perhitungannya didasarkan pada laju inflasi. Namun ketika dikaitkan dengan standar mutu pelayanan, hanya diatur dalam Peraturan Menteri. Laporan Kinerja Tahunan Anggota DPR RI 2009-2010

Page 12

Oleh karena itu, upaya yang saya lakukan di Komisi V DPR yaitu segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, khususnya pasal yang mengatur tarif tol. Sehingga, dalam menaikan tarif tol, pemerintah tidak lagi berlindung di peraturan itu. Berikut beberapa rapat-rapat Komisi V yang membahas masalah-masalah terkait jalan tol; No 1 1

2 Selasa, 24 Nov 2009

Agenda Materi 3 4 RDP Komisi V Penyampaian dengan PT Jasa Rencana Kerja Marga PT Jasa Marga -

2

Rabu, 9 Juni 2010

Rapat Tim Mengenai Kerja RUU Persiapan tentang Jalan pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Peran dalam Rapat 5 Mempertanyakan kenapa tarif jalan tol harus naik terus setiap dua tahun meski standar pelayanan minimum belum terpenuhi. Berdasarkan aturannya tarif bisa naik jika standar pelayanan minimum terpenuhi. Jalan tol sering macet, dan di beberapa ruas jalan tol kondisinya rusak. kenapa juga kenaikannya harus berdasarkan inflasi?

Menyoroti ketentuan penyesuaian tarif tol yang dalam UU No 38/2004 yang menyatakan harus naik setiap dua tahun. Poin ini diusulkan direvisi karena dinilai tidak adil bagi masyarakat pengguna tol karena meski perator belum memenuhi Standar Pelayanan Minimum, tarif tetap naik.

Pembangunan infrastruktur jalan Jalan merupakan salah satu infrastruktur transportasi yang penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator diantara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antar daerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan. Namun kondisi jalan raya di tanah air saat ini masih sangat memprihatinkan, alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan peningkatan sarana jalan raya sangat minim. Dana APBN 2010 yang dialokasikan untuk Kementerian Perhubungan Rp 18 triliun sebanyak 30 persennya dialokasikan untuk penambahan dan peningkatan sarana jalan.


Page 13

Anggaran yang tersedia untuk perbaikan jalan di tanah air, memang masih sangat minim. Idealnya, dari anggaran Rp 18 triliun sekitar 40 persennya dialokasikan untuk penambahan dan peningkatan sarana jalan. Anggaran Rp 18 triliun itu digunakan untuk seluruh kegiatan, baik untuk belanja rutin maupun untuk pembangunan sarana perhubungan darat, laut dan udara. Anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan dan peningkatan sarana jalan raya menjadi sangat minim. Pemerintah hanya sedikit bisa melakukan penambahan ruas jalan. APBN hanya bertanggung jawab terhadap perbaikan ruas jalan berstatus nasional, yang lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten. Padahal jalan raya kabupaten kondisinya lebih memprihatinkan karena keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Diakui, ruas jalan yang berstatus jalan nasional, kondisi jalan yang rusak tidak terlalu banyak. Jalan yang berstatus jalan provinsi dan kabupaten, ruas jalan yang rusak jauh lebih banyak dan parah dibanding jalan nasional. Terkait masalah itu, dari hasil kunjungan kerja bersama rekan-rekan Komisi V ke Provinsi Papua, saya merasa sangat miris karena menemukan fakta dari 29 kabupaten/kota, hanya ada dua ruas jalan yang terhubung, yaitu ruas Jayapura ke Sarmi dan ruas Merauke ke Boven Digul. Sementara itu, jalan darat dari dan ke daerah lainnya sama sekali terputus. Sejak 1983 memang sudah ada program transmigrasi di Jayapura, Wamena, dan Merauke. Namun, proyek pembangunan jalan di wilayah tersebut hingga kini tak kunjung selesai. Selain itu, dalam kunjungan kerja saya ke daerah pemilihan juga menemukan kondisi jalan

di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan kondisi infrastruktur jalan di bagian selatan Sulsel rusak parah dan perlu diperbaiki. Sesuai komitmen pemerintahan SBY-Boediono untuk penanganan jalan nasional sepanjang 695 km yang dibiayai APBN 2008/2009, antara lain meliputi pelebaran jalan poros Sumatera (356 km), serta proyek pelebaran dan peningkatan mutu jalan trans Sulawesi (309 km) termasuk fase Makassar - Parepare (118 km). Maka dalam pengawasannya, saya selain mempertanyakan hal ini dalam rapat-rapat Komisi V, juga secara khusus menyampaikan surat kepada Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, meminta kejelasan mengenai kelanjutan proses pembangunan jalan di kawasan tersebut. Ruas-ruas jalan yang rusak terutama poros Jeneponto - Bantaeng dan Bulukumba serta poros Kabupaten Maros - Parepare. Khususnya proyek pelebaran jalan Maros-Parepare. Saya minta kepada menteri untuk menjelaskan progresnya dan seperti apa ke depannya. Sebab, saya mendapat laporan dan saya temukan saat kunjungan reses bahwa waktu tempuh Makassar-Parepare sekarang lebih lama dari sebelum-sebelumnya gara-gara pembangunan jalan yang tidak kunjung selesai. Demikian halnya jalan di lintas selatan yakni Takalar-Sinjai. Di sisi lain, untuk pembangunan jalan, saya juga mendesak pemerintah dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum untuk menerapkan sistem penjaminan pembangunan jalan Laporan Kinerja Tahunan Anggota DPR RI 2009-2010

Page 14

dengan menggunakan sistem kontrak berbasis kinerja (Performance Base Contract) yaitu sistem kontrak yang akan menuntut pertanggungjawaban pemeliharaan jalan dari investor yang memenangkan tender pemeliharaan jalan nasional tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, sesuai kontrak, investor harus menjaga jalan agar berkondisi baik. Jangan sampai ada lubang atau kerusakan lain. Saya mendukung jika ada sistem penjaminan, entah lima tahun atau berapa tahun. Jadi jika jalan rusak, pemenang tender memiliki tanggung jawab untuk memperbaikinya. Upaya ini, akan lebih efektif jika dibandingkan dengan pembangunan jalan yang dilakukan setiap tahun. Yang seharusnya dimenangkan dalam tender pembangunan jalan adalah tender yang memasang harga tertinggi, bukan yang terendah. Tinggal kita mengawasi saja. Karena dengan pemenangan tender tertinggi dan dengan menerapkan sistem penjaminan, pembangunan jalan akan maksimal. Lumpur Lapindo Penanganan lumpur panas PT Lapindo Brantas di Sidorajo Jawa Timur menelan biaya Rp2,8 triliun dan dalam APBN 2011 sudah diusulkan sebesar Rp1,28 triliun. Namun sebelum alokasi tersebut disepakati, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) harus bisa menjelaskan untuk kebutuhannya, karena selama ini ditengarai adanya ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran. Selama ini telah terjadi banyak penyelewengan anggaran dalam pengelolaan anggarannya. Anggaran yang dikelola selama ini juga tidak transparan. Banyak pos anggaran yang saya rasa tidak perlu. Ada pos anggaran untuk pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan pegawai BPLS sebesar Rp14,3 miliar dan untuk pengelolaan operasional perkantoran mencapai Rp 7,5 miliar. Sehingga total untuk perkantoran mencapai Rp21,8 miliar. Ini yang sebelumnya perlu dijelaskan, karena jumlah karyawan BPLS yang saya ketahui hanya 130 orang. Di samping itu, banyak pihak yang hidup dari penanganan bencana Lapindo ini. Untuk APBN 2011, BPLS meminta anggaran sebesar Rp1,28 triliun, dengan rincian untuk program penanggulangan bencana lumpur sebesar Rp1,26 triliun dan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis BPLS sebesar Rp22,75 miliar. Dan sejak tahun 2006 hingga 2010, data APBN menunjukkan alokasi BPLS untuk penanggulangan lumpur Lapindo mencapai Rp2,7 triliun. Dengan rincian 2006 Rp6,3 miliar, 2007 Rp144,8 miliar, 2008 Rp513,1 miliar, 2009 Rp592,1 miliar, 2010 Rp1,216 trilun dan pada APBN-P 2010 mencapai Rp205,5 miliar. Salah satu yang juga saya soroti yaitu, salah satu eksekutif PT Lapindo malah sibuk dalam pemilukada dan kabarnya membayar sebuah konsultan politik sebesar Rp25 miliar, di mana warisan yang ditinggalkannya belum dibereskan. Hal lainnya, penanganan bencana tersebut dibiarkan begitu saja dan tidak ada upaya untuk melakukan terobosan dalam menanggulanginya. Selama ini BPLS cenderung hanya menjaga agar tanggul tidak jebol dan solusi bola beton yang hasilnya tidak optimal. Laporan Kinerja Tahunan Anggota DPR RI 2009-2010

Page 15

Seharusnya BPLS mencari ilmu terapan lainnya sebagai solusi untuk menanggulangi. Banyak solusi yang ditawarkan oleh para ilmuwan, namun oleh pemerintah tidak ditanggapi. Ketidaktegasan pemerintah juga menjadi salah satu berlarut-larutnya persoalan bencana ini. Bahkan ia menilai pemerintah mulai kehilangan arah. Bencana ini merupakan tamparan keras bagi pemerintah, DPR dan ilmuwan. Tidak ada konsep jelas sampai kapan bencana ini akan diselesaikan. Berbagai spekulasi muncul di masayarakat, bahwa bencana ini akan dibiarkan begitu saja. Inilah yang harus dijelaskan pemerintah. Ketidakberesan penanganan lumpur lapindo juga terlihat saat saya beserta rombongan Komisi V melakukan kunjungan kerja di kawasan bencana Lumpur Lapindo. Komisi V DPR meminta agar warga di sekitar lokasi semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, segera direlokasi. Sebab, semburan itu akan terus terjadi dan tanggul penampung lumpur tak bisa dipertahankan. Pernyataan saya ini dikemukakan menanggapi kondisi korban lumpur Lapindo di luar peta terkena dampak. Sebelumnya, tim independen Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan kawasan yang berbatasan langsung dengan tanggul, di antaranya Mindi, Jatirejo, dan Siring Barat, tak layak huni. Evakuasi penduduk, harus segera dilakukan mengingat saat itu pelaksanaan program peninggian tanggul saling kejar dengan semburan lumpur yang keluar dari sumur Banjar Panji-1 milik Lapindo Brantas Inc. Apalagi saat itu, warga cemas serta terancam semburan gas metana dan lumpur. Saya juga meminta BPLS segera mengambil langkah strategis untuk menutup pusat semburan. Cari teknologi yang memungkinkan menutup pusat semburan. Sebab, dikhawatirkan jika pusat semburan terus mengeluarkan lumpur, seluruh wilayah Sidoarjo ditenggelamkan lumpur panas. Berikut beberapa rapat-rapat Komisi V yang membahas masalah-masalah terkait penanganan lumpir Sidoarjo; No 1 1

2 Selasa 28 Sept 2009

Agenda 3 RDP Komisi V dengan pejabat eselon I di jajaran BMKG, Basarnas dan BPLS

Materi 4 Penyampaian rencana kerja masing-masing lembaga

Peran dalam Rapat 5 BPLS diminta untuk tidak menyibukkan diri dengan perbaikan infrastruktur di jalan relokasi korban bencana Lapindo. Sebaliknya, fokus ke penanggulangan lumpur yang terus meluap. Anggaran yang ada jangan dibuang-buang ke infrastruktur. ‘’Biarkan Kementerian PU yang garap, agar kerja BPLS lebih fokus,” Anggaran BPLS sebagian besar bukan diperuntukkan bagi penanggulangan lumpur Lapindo, tetapi ke halhal yang bersifat manajerial.


Page 16

2

Rabu, 3 Feb 2010

Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo,

Komisi V DPR RI menanyakan kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dalam menangani lumpur Lapindo, mengingat sampai saat ini permasalahan lapindo belum dapat terselesaikan. Program-program yang telah dijalankan selama ini untuk mengatasi lumpur lapindo terkesan tambal sulam. Sejak pertama kali terjadinya semburan lumpur itu beberapa tahun lalu, sampai sekarang belum ada solusi yang dapat menghentikan semburan lumpur itu. Padahal, pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk mengatasi semburan lumpur itu. “Berapa besar lagi dana yang harus dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya untuk mengatasi lapindo ini, tentunya harus dicarikan solusi yang tepat untuk mengatasinya,”

c) Gagasan dan Masukan Untuk Kementrian a. Kementrian Pekerjaan Umum Pembangunan infrastruktur memiliki keterkaitan sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Indikasinya, wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi baik akan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibanding wilayah yang sarana infrastrukturnya terbatas. Maka konsekuensi pembangunan infrastruktur yaitu dengan penambahan anggaran infrastruktur. Langkah pemerintah menambah anggaran infrastruktur sudah tepat, karena rendahnya daya saing investasi di Indonesia dipicu oleh minimnya infrastruktur. Pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur pada 2011 akan meningkat sebesar Rp18 triliun dari semula di tahun 2010 sebesar Rp108 triliun menjadi Rp126 triliun. Anggaran bidang infrastruktur itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar daya saing Indonesia bisa lebih tinggi. Namun dalam implementasi anggaran infrastruktur tersebut perlu diprioritaskan jenisjenis infrastruktur yang mendesak sesuai dengan strategi industri. Perencanaan pembangunan infrastruktur juga harus mempertimbangkan keadilan pada pendekatan demografis. Laporan Kinerja Tahunan Anggota DPR RI 2009-2010

Page 17

Selama ini pembangunan infrastruktur lebih banyak terpusat di Pulau Jawa. Padahal dalam masterplan pemerintah, industri akan dikembangkan ke wilayah luar jawa. Jika infrastruktur dan industri tetap difokuskan di Pulau Jawa akan membuat pengembangan potensi di luar Jawa menjadi tidak optimal. Jenis infrastruktur yang harus diutamakan antara lain jalan, pelabuhan dan bandara, serta penguatan sektor energi. Infrastruktur tersebut diyakini akan mampu mendorong perkembangan sektor industri. b. Kementrian Perhubungan Karut-marutnya sistem transportasi nasional mungkin tak bisa dilepaskan dari tidak adanya cetak biru sistem transportasi nasional. Perencanaan transportasi yang dilakukan Kementrian Perhubungan tampak belum memiliki cetak biru soal sistem transportasi nasional, apakah mau fokus di transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara. Akibatnya, tidak pernah terbangun suatu sistem transportasi intermoda nasional yang andal, efisien, dan terintegrasi, yang mampu menopang tuntutan pergerakan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Contohnya adalah kemacetan yang sangat parah di kawasan ibukota Jakarta dan sekitarnya. Selama ini yang sering digemborkan pemerintah selalu masalah klasik, pertumbuhan panjang jalan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan. Namun, sebetulnya, membangun jalan terus-menerus pun tidak menyelesaikan masalah. Tanpa pembatasan jumlah kendaraan atau upaya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, panjang jalan tidak akan pernah mencukupi. Maka sudah saatnya kebijakan transportasi mengarah kepada transportasi publik alias public transport priority. Namun, selama ini transportasi publik yang tersedia tidak memadai. Selain tidak nyaman, transportasi publik juga tidak terintegrasi dengan baik. Maka usul saya adalah, dengan mempertimbangkan aspek demografis, Pulau Jawa sudah seharusnya mendapat porsi kereta api yang sangat besar, atau sistim transportasinya diarahkan ke kereta secara menyeluruh. c. Kementrian Perumahan Rakyat Penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Indonesia tidak terlepas dari dinamika masyarakat dan kondisi kebijakan pemerintah dalam bidang perumahan dan permukiman. Keterbatasan akses untuk memperoleh kesempatan dalam bidang perumahan dan permukiman khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah menyebabkan adanya kesenjangan pelayanan bidang perumahan dan permukiman. Implementasi kebijakan yang tidak merata dan tidak berpihaknya kebijakan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah semakin menambah sulitnya penyelenggaraan perumahan dan permukiman bagi rakyat.


Page 18

Maka kebijakan Kementrian Perumahan dan Permukiman hendaknya berpihak kepada masyarakat kecil yaitu dalam pemenuhan akan hak memiliki rumah. Jangan biarkan masyarakat kecil terpaksa tinggal di tempat-tempat permukiman yang jauh dari syarat minimal hidup layak. Upaya untuk mengatasi hal ini yaitu degan mempercepat pembangunan rusunawa dan rusunami yang tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, tentunya dengan didukung sistem pembiayaan yang ringan. Permasalahan lainnya yaitu sistem perencanaan perumahan khususnya dikawasan kota yang belum atau tidak mempertimbangkan efektifitas transportasi para pemilik rumah di perumahan yang berakibat pada habisnya waktu para penghuni perumahan di jalan akibat kemacetan dan ini berdapak secara nasional dalam hal produktifitas. Maka harus ada political will dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini. d. Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Kinerja Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) ternyata sangat lambat dalam merespon kondisi daerah. Terbukti, masih banyak daerah tertinggal di Indonesia. Padahal banyak daerah potensial yang seharusnya layak untuk segera mendapat pembangunan. Itu berarti perencanaan pembangunan selama ini tidak pernah benar sehingga masih banyak daerah tertinggal. Kalau kita mau menghitung berapa banyak daerah tertinggal di Indonesia, jawabanya pasti banyak, namun yang harusnya menjadi fokus kerja dari Kementerian PDT adalah bagaimana memberikan pemberdayaan kepada masyarakat daerah tersebut agar mau membangun daerahnya. Tentunya, sebelum masuk sampai tahapan itu, Kementrian PDT hendaknya harus sudah mampu menentukan daerah mana yang tertinggal bukan ditinggal. Selama ini Kementrian PDT seperti kehilangan fokus tentang apa yang harus dilakukan. Kementrian ini sibuk membuat seminar di Jakarta tentang daerah tertinggal namun tak jelas apa yang dilakukannya di lapangan terutama di kawasan perbatasan. Apalagi bicara soal perbatasan, betapa Kementrian PDT serta kementrian yang berhubungan dengan infrastruktur secara keseluruhan tidak punya fokus yang jelas. Maka saya berharap Kementrian PDT ini secepatnya dibubarkan saja karena akan menjadi beban APBN dan beban psikologis bangsa. 2) Pengusutan Kasus Bank Century Panitia Khusus (Pansus) Angket Kasus Bank Century Pansus Angket Kasus Bank Century ini merupakan sebuah kasus dugaan korupsi besar yang menarik perhatian banyak kalangan di Indonesia tahun 2009. Kasus ini dibangun oleh sejumlah dugaan pelanggaran hukum, mulai dari tindak pidana perbankan, pidana umum dan dugaan korupsi. Aktor yang terlibat diperkirakan berada di level atas pemerintahan RI. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK No.64/LHP/XV/11/2009, persoalan bank Century sebenarnya dimulai sejak proses merger hingga kontroversi dana talangan Rp. 6,7 triliun. Laporan Kinerja Tahunan Anggota DPR RI 2009-2010

Page 19

Skandal Century ini muncul dari keputusan KSSK untuk ‘menyelamatkan’ Bank Century dengan memberikan bail out melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun dalam pengucuran dananya terjadi kejanggalan karena jumlahnya yang sangat besar, yakni mencapai 6,7 triliun rupiah. Saya melihat ada sejumlah poin kelemahan dan kejanggalan serius dibalik penyelamatan Bank Century yang menelan dana sebesar Rp. 6, 7 Triliun. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi atas Kasus Bank Century yang dilakukan BPK, terdapat sembilan temuan pelanggaran dalam kasus bailout Bank Century, yang poin pokoknya adalah: (1) BI tidak menerapkan aturan dan persyaratan dalam pelaksanaan akuisisi dan merger; (2) BI tidak bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Bank Century selama tahun 2005 sampai 2008; (3) Perubahan persyaratan Capital Adequacy Ratio (CAR) diduga dilakukan untuk merekayasa agar Bank Century dapat memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP); (4) BI dan KSSK tidak memiliki kriteria yang terukur dalam menetapkan dampak sistemik Bank Century. Dalam prosesnya, siang malam saya dan tim dari Pansus Kasus Century bekerja, idealnya untuk membuka kasus Bank Century se-transparan mungkin kepada masyarakat. Tak jarang rapat-rapat digelar hingga pagi buta dan agenda dilanjutkan kembali pada pagi hari. Hal ini mungkin mudah bagi fraksi yang beranggotakan lebih dari satu orang. Di saat-saat lelah, mereka bisa bergantian dengan rekan satu fraksi. Setidaknya, publik dan konstituen yang melihat dramaturgi Pansus pun percaya partai pilihannya tak pernah meninggalkan sedikitpun pembahasan kasus Century di Pansus. Tapi tidak dengan Fraksi Hanura (dan Gerindra) yang hanya memiliki satu wakil di Pansus Century. Otomatis, setiap pertemuan Pansus mesti dihadiri. Luar biasa stamina saya di situ. Karena saya tidak ingin mengecewakan. Saya percaya bahwa posisi anggota Pansus merupakan tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya. Bukan sekedar oleh partai, tapi oleh masyarakat yang telah memilih saya dan masyarakat Indonesia. Jadi, saya tidak ingin sedikitpun ketinggalan kabar di Pansus agar bisa terus kritis dalam mengusut kasus ini. Saya terus berupaya mengerti setiap seluk-beluk kasus ini, terutama melalui diskusi dengan sejumlah pakar dan rekan-rekan Pansus. Walaupun dengan perjuangan yang alot, saya tetap berupaya menunjukkan independensi dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Apalagi saya juga sempat diancam akan dimutilasi oleh orang. Namun saya tidak peduli. Saya benarbenar berusaha memaksimalkan perjuangan bagi kepentingan rakyat. Berikut adalah beberapa perdebatan dan pertarungan yang saya lakukan dalam rapat-rapat Pansus Bank Century dalam upaya mengungkap kebenaran skandal bailout Bank Century; No 1 1

Hari/Tgl 2 Kamis 17/12 2009

Agenda 3 Rapat konsultasi Pansus Bank Century

Temuan 4 Adanya rekening Menteri Keuangan di Bank

Proses Perdebatan dalam Rapat 5 Mengungkap adanya dana sebesar US$24 juta yang disimpan di Bank CIC, yang merupakan cikal bakal Bank Century. Dana itu adalah dana hibah impor kedelai yang diperoleh pemerintah Indonesia di era


Page 20

dengan Century Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang disimpan di rekening Menteri Keuangan saat itu, Boediono. "Saya ingin mendapat info tentang adanya account atas nama Menteri Keuangan di Bank Century ketika itu masih bernama Bank CIC. Dana itu sebesar US$24 juta berasal dari hibah," tanya saya. Awalnya dana hibah itu berada di BNI namun kemudian dipindahkan ke Bank CIC. Keputusan pengalihan dana hibah itu melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur dana hibah untuk pemerintah wajib disimpan di bank pemerintah. "Kejadiannya antara 2002-2003. Kami ingin minta klarifikasi, masih adakah account atas nama itu di sana? Karena kabarnya, dana itu tidak pernah ditarik bahkan sampai Bank CIC di merger menjadi Bank Century. Apakah aliran dana bailout Rp6,7 triliun itu juga mengalir ke sana," tanya saya pada PPATK.

2

Selasa 22/12 2009

Rapat Pemeriksaan Pansus Bank Century dengan mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono.

Keputusan bailout Bank Century atas sepengetahuan Presiden SBY

Mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono mengungkap fakta menarik terkait bailout untuk Bank Century hingga mencapai dana Rp 6,7 triliun. “Dilaporkan Pak, dilaporkan ke SBY begitu diputuskan KSSK,” kata Boediono yang sekarang menjabat wakil presiden, saat menjawab pertanyaan salah satu anggota Pansus. Saya kemudian mencecar Boediono terkait dasar hukum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) karena menurut saya komite itu tak punya dasar hukum. Selain itu saya juga menanyakan tentang Perppu JPSK yang menjadi dasar hukum pembentukan KSSK. Padahal Perppu itu sudah ditolak oleh DPR. ‘’Menurut Bapak, siapa yang bertanggung jawab?’’ tanya saya. ‘’Yang bertanggung jawab ya pemerintah,’’ jawab Boediono.


Page 21

‘’Pemerintah itu siapa, kan di situ ada Presiden juga,’’ tanya saya lagi. ‘’Ya, pemerintah, termasuk juga Presiden,’’ jawab Boediono. 3

Senin 11/01 2010

Pemeriksaan Pansus terhadap mantan pemegang saham pengendali Bank Century Robert Tantular

Ada indikasi pembuatan skenario oleh Bank Indonesia agar tepat mengatakan kondisi Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Saya mengatakan, pada tanggal 12 November 2008, Bank Century membutuhkan Rp 30 miliar untuk kliring. Pinjaman sebesar Rp 25 miliar itu kemudian diperoleh dari Bank Sinar Mas. Pada saat kliring tanggal 13 November 2008 kurang Rp 5 miliar. “Kesalahannya BI terlalu buru-buru tibatiba ingin mengumumkan ini kalah kliring dan membuat bank panik. Dan itu kan alasan yang dikatakan BI untuk mengatakan ini sistemik. Makin terbongkar BI ada skenario untuk pembenaran bahwa ini sistemik,” kata saya. Alasan inilah yang kemudian digunakan oleh BI dan KSSK untuk mendasari alasan pengucuran Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century.

4

Rabu, 13/01 2010

Rapat Pemeriksaan Pansus Bank Century dengan mantan Ketua KSSK, Sri Mulyani

Sri Mulyani Tak Puas dan merasa tertipu dengan laporan BI, merasa hanya bertanggung jawab terhadap Rp 632 M sesuai keputusan KSSK, bukan Rp 6,7 T.

Mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati mengaku tidak puas terhadap laporan yang diberikan Bank Indonesia (BI) tentang permasalahan di Bank Century yang digunakan sebagai pertimbangan pemberian dana talangan (bailout) sebesar Rp 6,7 triliun. ’’Yang kurang memuaskan dalam laporan tersebut adalah informasi rinci terkait kondisi Bank Century yang sebenarnya,’’ ujar Sri Mulyani. Akibat informasi yang kurang memuaskan tersebut, lanjut dia, dalam waktu tiga hari saja, kebutuhan suntikan modal bagi Bank Century melonjak dari perkiraan awal Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun. ’’Dalam rapat 24 November 2008 disebutkan ada surat-surat berharga macet di Century,’’ imbuhnya. Lalu saya bertanya, ’’Apakah Ibu Sri Mulyani bertanggung jawab terhadap dana


Page 22

yang hanya Rp 632 miliar saja, sesuai dengan data BI, atau Ibu bertanggung jawab sampai penyertaan sebelum UU JPSK ditolak, atau hingga dana membengkak hingga Rp 6,7 triliun?’’ ’’Saya yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan untuk mencegah krisis. Saya mencegah krisis dengan menyelamatkan Bank Century berdasarkan data Rp 632 miliar sesuai data nilai bailout dari BI,’’ jawab Sri Mulyani. Kendati demikian, dia menegaskan tidak meragukan bahwa Bank Century akan memiliki dampak sistemik jika ditutup saat itu. Oleh karena itu, dia menyatakan siap bertanggung jawab secara penuh atas keputusan penyelamatan Bank Century berdasarkan data awal nilai bailout dari Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 632 miliar. 6

Senin, 18/01 2010

Rapat Pemeriksaan Pansus Bank Century dengan Mantan Komisioner LPS Darmin Nasution dan Fuad Rahmany

Kepala Kebijakan Fiskal, Anggito Abimanyu dinilai mengelabui JK dan Bohongi Publik soal situasi krisis dan berdampak sistemik

Suasana rapat Pantia Khusus (Pansus) Angket DPR di gedung DPR/MPR, Senin (18/1), tiba-tiba tegang ketika saya yang kebagian bertanya terakhir dengan nada keras mempertanyakan kenapa Presiden RI Jusuf Kalla tidak diberitahu soal proses penanganan Bank Century. Saat itu saya melihat mata para anggota yang ketika itu berjumlah sekitar 23 orang serta para hadirin pun sontak serius memberi perhatian ke arah saya. Saat itu saya mengungkap adanya pertemuan di kantor Wakil Presiden RI yang ketika itu dijabat Jusuf Kalla pada 20 November 2008. Namun pertemuan itu tidak membahas kasus Bank Century sama sekali. Rapat di kantor Wapres yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur BI Boediono, itu berlangsung hingga pukul 19.00 Wib. Usai pertemuan itu, Sri dan Boediono meninggalkan kantor Wapres lalu berangkat ke kantor Menteri Keuangan membahas kasus Bank Century. Saya menyatakan, "Rapat di kantor Wapres, ini kan kejadian tanggal 20


Page 23

(November 2008), kemudian selepas selesai, jam 7 malam itu, pukul 19.00 wib, kok kemudian dilanjutkan rapat jam 20.00 WIB, lebih sdikit di Menteri Keuangan membahas Bank Century, kenapa disembunyikan ke Presiden penanggung jawab pada saat itu, karena saya tanya kepada Pak JK (Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika itu), apakah ada laporan itu, tidak ada,". Saya menyesalkan cara bernegara Sri Mulyani dan Boediono yang tidak menyampaikan proses penanganan Bank Century ke JK yang ketika itu acting Presiden. Ketika itu Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang ada di Washington, AS, sejak 13 hingga 26 Oktober 2008. "Bagaimana suatu info yang luar biasa tidak disampaikan kepada Presiden, acting presiden pada saat itu (JK). Apa tanggapan soal itu?" tanya saya ke Darmin. Pertanyaan itu dijawab Darmin. "Saya tidak tahu rapat itu, saya tidak bisa kasih komen," kata Darmin dengan nada pelan dan tangannya terlihat gemetar. Saya mengungkapkan bahwa pertemuan di kantor Wapres yang dihadiri Depkeu, BI, dan tim ekonomi menyatakan pemerintah masih percaya diri meskipun nilai tukar rupiah masih mengalami pelemahan terhadap dolar AS. Bank Indonesia ketika itu akan melakukan sejumlah upaya agar rupiah tak bergejolak sangat cepat. Kesimpulan rapat itu disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu di Istana Wapres. "Saya sedih, Pak, ketika kita berusaha memperbaiki negara ini dengan segala macam kekurangannya, kemudian ternyata ada kehobongan, ini sama dengan kebohongan publik," ujar saya. Ada upaya membohongi atau mengelabui JK dan telah terjadi kebohongan publik Laporan Kinerja Tahunan Anggota DPR RI 2009-2010

Page 24

karena pada rapat di Wapres tidak ada gejolak, tapi pada rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) padal pukul 20.00 atau satu jam kemudian sudah ada rapat di Depkeu dan rapat yang berlangsung hingga 21 Oktober pagi yang akhirnya memutuskan Bank Century sebagai bank gagal yang harus diselamatkan. Sebagai bukti dokumen saya menunjukkan kliping berita Kompas tanggal 21 November 2008 tentang rapat di kantor Wapres itu. Kliping koran itu hanya memperkuat argumentasi dan informasi yang saya dapat karena sebenarnya sudah mendapat keterangan dari JK dan risalah rapat di kantor Wapres tanggal 20 Oktober 2008, bahwa sama sekali rapat itu tidak membahas masalah Bank Century dan masalah krisis yang berdampak sistemik. 7

Selasa, 19/01 2010

Rapat Pemeriksaan Pansus Bank Century dengan Ketua UKP3R, Marsilam Simanjutak

Presiden tahu Marsilam Simanjuntak menyatakan keputusan kewajiban bagi Menkeu Sri Mulyani selaku bailout Ketua KSSK melapor kepada Presiden SBY. Menurut Marsilam merujuk pada pasal 9 Perppu JPSK, 'Ketua KSSK melaporkan keputusan yang telah diambil KSSK kepada Presiden'. "Yang tidak ada di sini adalah minta persetujuan sebelum mengambil keputusan," kata Marsilam. Terkait masalah ini saya mempersoalkan kesan ada upaya melindungi Presiden SBY dari kasus Century tapi pada saat yang sama melemparkan tanggung jawab kepada Presiden SBY. "Kalau presiden tidak tahu, itu aneh. Menurut UU Keuangan Negara, maka presiden seharusnya tahu. Ujungnya adalah tanggung jawab pengeloaan keuangan negara," ujar saya.

8

Jumat 29/01 2010

Rapat bersama pimpinan DPR,

BPK dan PPATK enggan memberikan

Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menolak memberikan datadata kasus Bank Century membuat saya kesal. Saya pun walk out dari rapat


Page 25

Pansus Century dengan pimpinan KPK, PPATK dan BPK.

data yang dibutuhkan Pansus karena merasa terbentur undangundang.

bersama di DPR. "Karena BPK tidak memberikan data, maka saya berlepas tangan atas semua hasil keputusan dari rapat ini. Terima kasih," kata saya dalam Rapat. BPK sebelumnya tetap tidak mau memberikan data yang diminta Pansus Century. Alasannya, UU tentang BPK tidak memperbolehkannya. "Jadi perdebatan itu wilayah UU. Pansus Angket dibentuk oleh konstitusi, harusnya levelnya lebih tinggi. Kita harus mengembalikan posisi DPR ke depan. Kita memegang hak rakyat tertinggi. Kita berhak untuk meminta data," kata saya.

9

Selasa 9/02 2010

Rapat Pansus Bank Century dengan BPK

Ada aliran dana Bank Century ke rekening dana kampanye SBYBoediono

Anggota Pansus Hak Angket Bank Century menemukan sejumlah perusahaan penyumbang capres menarik dana miliaran rupiah dari bank itu. Karena itu, pansus meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit perusahaan tersebut. Salah satu perusahaan dimaksud adalah PT Asuransi Jaya Proteksi (PT AJP). ”Kami menemukan PT Asuransi Jaya Proteksi yang menyumbang salah satu capres pernah menarik dana di atas Rp 1 miliar dari Bank Century,” kata saya. PT AJP pernah menyumbang dana Rp 600 juta dan Rp 850 juta kepada salah satu capres peserta Pilpres 2009. ”Kabarnya juga ada 11 rekening yang selama ini tidak terdaftar di BPK dengan angka rekening Rp 1,9 triliun. Kami minta kedua hal diaudit BPK,” pinta saya.

Dalam pandangan akhir Pansus Bank Century, Fraksi Hanura pada akhirnya mencatat ada 62 pelanggaran dalam proses bailout Bank Century itu. Dalam proses penyusunannya, saya juga berhasil meyakinkan Ketua Umum Partai Hanura, Bapak Wiranto, supaya kembali ke khitahnya bahwa Fraksi Hanura harus memasukkan klausul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat dalam pandangan akhirnya. Dan Fraksi Hanura adalah satu-satunya yang mencantumkan klausul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat dalam rekomendasi di pandangan akhir fraksi. Laporan Kinerja Tahunan Anggota DPR RI 2009-2010

Page 26

Namun sayangnya DPR lebih memilih menodai dirinya sendiri dengan tidak mencantumkan klausul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat dalam Laporan Panitia Angket DPR RI tentang Pengusutan Kasus Bank Century yang dibacakan Ketua Pansus Hak Angket Kasus Bank Century, Idrus Marhan, dalam Rapat Paripurna DPR RI, 2 Maret 2010. Pada Rapat Paripurna tanggal 2 Maret 2010 ini juga mendapat perhatian luas karena terjadi insiden kericuhan usai pembacaan laporan panitia angket oleh Idrus Marham. Pemicunya adalah perbedaan pendapat tentang waktu pengambilan keputusan atas laporan Pansus tersebut. Sesuai rapat Badan Musyawarah memang diagendakan keesokan harinya yaitu tanggal 3 Maret 2010. Namun sebelumnya sudah ada kesepakatan sejumlah fraksi bahwa pengambilan keputusan dilakukan hari itu juga. Ketua DPR yang langsung menutup Raat Paripurna langsung diserbu bahkan diserang sejumlah anggota DPR yang menginginkan pengambilan keputusan dilakukan saat itu juga. Marzuki Alie dianggap otoriter karena menutup rapat dengan sepihak. Pada akhirnya pengambilan keputusan atas laporan pansus dilakukan dengan cara voting yaitu opsi A dan opsi C dalam Rapat Paripurna DPR 3 Maret 2010. Hasil pemungutan suara menunjukkan, dari total 537 anggota yang hadir, sebanyak 325 orang mendukung opsi C, sedangkan yang memilih opsi A sebanyak 212 anggota. Berikut kesimpulan dan rekomendasi dalam opsi C; KESIMPULAN 1. Pengucuran dana FPJP dan PMS ke Bank Century adalah termasuk keuangan negara. 2. Patut diduga terjadi penyimpangan dalam proses pengambilan kebijakan oleh otoritas moneter dan fiskal yang diikuti banyak penyalahgunaan, mulai dari akuisisi-merger, pemberian FPJP, PMS, hingga tahap aliran dana. 3. Diduga terjadi penyimpangan proses pengambilan kebijakan oleh otoritas moneter dan fiskal dengan mengikutsertakan pemilik saham dan manajemen Bank Century sehingga merugikan negara. 4. Kasus Bank Century merupakan perbuatan melanggar hukum yang berlanjut atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat otoritas moneter dan fiskal sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi karena diduga merugikan keuangan negara. 5. Berkenaan dengan dugaan mengalirnya dana PMS ke sebuah parpol atau suatu pasangan capres-cawapres tertentu, pansus belum dapat menuntaskannya karena keterbatasan waktu dan wewenang pro-justicia. REKOMENDASI 1. Semua penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang berindikasi perbuatan melawan hukum agar diserahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2. Meminta DPR bersama dengan pemerintah untuk segera membentuk dan merevisi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sektor moneter dan fiskal. 3. Melakukan pemulihan asset yang telah diambil secara tidak sah oleh pelaku tindak pidana yang merugikan keuangan bank/Negara selambat-lambatnya pada bulan Desember 2012.


Page 27

4. Meminta DPR agar membentuk Tim Pengawas tindak lanjut rekomendasi Panitia Angket Bank Century selambat-lambatnya pada masa persidangan berikut. 5. Meminta pemerintah dan/atau Bank Indonesia untuk segera menyelesaikan permasalahan yang menimpa nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas. Tim Pengawas Kasus Bank Century Tim Pengawas Kasus Bank Century dibentuk untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan rekomendasi Rapat Paripurna DPR tentang pengusutan kasus Bank Century. Tim ini memiliki anggota dengan komposisi yang sama dengan pansus Bank Century, dan saya kembali dipercaya Fraksi Hanura untuk masuk di dalam tim pengawas ini. Namun dalam perkembangannya, rapat-rapat tim pengawas kasus Bank Century ini hingga kini belum terlihat menghasilkan perkembangan berarti. Para mitra kerja dewan yang bertugas melaksanakan rekomendasi opsi C yang diketok di Paripurna DPR seperti tidak serius bekerja. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), contohnya, sudah memeriksa banyak nama. Namun hasilnya tak kunjung diketahui. Bukan cuma KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung juga diharapkan menyampaikan pula hasil pemeriksaannya secara resmi. Namun dalam beberapa kali rapat mereka tidak siap dengan data-data yang dibutuhkan tim pengawas. Yang lebih mencengangkan yaitu saat tim pengawas rapat dengan Kapolri 19 Mei 2010, penjelasan yang disampaikan Kapolri, Bambang Hendarso Danuri, ternyata berdasarkan opsi A bukan opsi C seperti keputusan paripurna DPR. Dalam laporan tertulis itu Polri menyajikan kesimpulan yang mirip opsi A yang menyatakan kasus Century yang terjadi sejak merger Bank CIC dilakukan sesuai UU yang berlaku. Atas kekeliruan itu saya meminta Kapolri mempelajari lagi hasil rekomendasi paripurna DPR tentang kasus Bank Century. Ketidakseriusan penuntasan kasus Bank Century ini juga ditunjukan pemerintah. Rapat tim pengawas beberapa kali ditunda sebab Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung tidak sanggup menyampaikan laporan perkembangan terkait upaya pengembalian aset. Saat ini, perkara kasus Bank Century sendiri tengah ditangani KPK. Meski proses pemeriksaan kasus ini berjalan lamban, KPK diharap mampu menyelesaikannya. Sebab, tinggal komisi inilah yang bisa diandalkan untuk mengungkap kasus perbankan tersebut. Mantan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengatakan, aset Bank Century yang berada di luar negeri sebesar Rp11 triliun mengalami penyusutan. Hal ini disebabkan adanya manuver dari para pemilik untuk merebut kembali aset tersebut. Kendati demikian, Bambang belum bisa memastikan berapa nilai penurunan aset tersebut. Sedangkan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo sedang berupaya untuk melakukan audit forensik terhadap keuangan bank yang telah berganti nama menjadi Bank Mutiara tersebut. Menurutnya, audit forensik itu untuk menghasilkan kajian yang lengkap. Audit yang akan dilaksanakan oleh auditor independen ini diharapkan bisa memperjelas kasus yang menjadi polemik berkepanjangan. Sudah tujuh bulan lebih timwas Bank Century bekerja. Namun, seperti disebutkan di atas, belum ada hasil yang memuaskan dari tim pengawas. Namun saya tidak berhenti berusaha Laporan Kinerja Tahunan Anggota DPR RI 2009-2010

Page 28

dan berharap agar penuntasan kasus ini terus berjalan, dan kalau perlu kembali menggulirkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.

VI.

KETERLIBATAN DALAM POLITIK NASIONAL

Tidak bisa dipungkiri tahun 2009 dalam perspektif politik merupakan tahun yang fundamental bagi masa depan politik Indonesia. Hal ini didasari oleh realitas politik nasional yang ada, khususnya yang berkaitan dengan berbagai seleksi politik seperti pemilihan anggota legislatif secara langsung dengan mekanisme suara terbanyak. Hal ini meneruskan tonggak tumbuhnya kesadaran demokrasi masyarakat yang terjadi sebagaimana yang dilakukan melalui pemilihan umum legislatif, pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan juga dua putaran pemilihan presiden yang sangat monumental pada 2004 lalu. Pendapat yang selama ini sering dikemukakan bahwa rakyat belum siap berdemokrasi langsung, ternyata tidak benar. Hal ini dibuktikan dari komitmen sebagian besar rakyat Indonesia yang ternyata mampu terlibat aktif dalam proses politik penting tersebut. Dengan demikian, kondisi seperti ini sebenarnya merupakan modal dasar awal yang sangat positif bagi kelangsungan kehidupan sosial politik kita pada tahun-tahun mendatang. Hanya saja, justru elit-elit politiklah yang masih sering dijumpai belum mampu dan belum siap untuk berdemokrasi secara baik. Hal ini dibuktikan dari banyaknya tarik menarik kepentingan elit sebagaimana yang ditunjukkan oleh lembaga pemerintahan serta lembaga parlemen (DPR) sendiri. Rakyat kadang-kadang masih disuguhi dengan ''tontonan'' tentang berbagai konflik elit yang berkepanjangan yang hampir terjadi pada semua organisasi-organisasi besar sosial politik di Indonesia. Inilah yang kemudian membawa kepada sebuah pertanyaan besar, sudah siapkah sebenarnya elit-elit politik kita berdemokrasi secara baik dan profesional? Berikut ini adalah beberapa catatan saya atas berbagai peristiwa politik nasional yang melibatkan saya di dalamnya; 1. Kinerja Ketua DPR Mengecewakan Kinerja ketua DPR Marzuki Alie sangat mengecewakan. Marzuki Alie seringkali membuat pernyataan serta tindakan yang bertentangan dengan konstitusi sehingga menyebabkan citra dan kehormatan DPR sebagai institusi tercoreng. Bahkan, sejumlah aktivis dari berbagai elemen masyarakat di antaranya, Lima Indonesia, Formappi, ICW, KRHN, SSS dan KIPP pernah mendesak Ketua DPR Marzuki Alie mundur dan digantikan oleh kader Partai Demokrat yang lain. Marzuki dianggap tidak becus memimpin parlemen. Salah satu alasan mereka yakni, sikap Marzuki menutup rapat paripurna terkait laporan hasil kerja Pansus Bank Century pada 2 Maret 2010 yang dinilai secara sepihak sehingga menyulut kericuhan.


Page 29

Sekadar catatan, kritikan terhadap Marzuki sudah beberapa kali muncul. Hal itu dimulai dari tindakannya yang membatalkan rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, serta rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama. Begitu juga dengan kehadiran Marzuki dalam pertemuan pimpinan lembaga tinggi negara dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor beberapa waktu lalu tanpa berkoordinasi dengan ketiga wakilnya yakni Priyo Budi Santoso, Pramono Anung, dan Anis Matta. Marzuki juga secara sepihak menyatakan DPR menyetujui rencana kenaikan gaji para menteri. Padahal, masalah itu belum pernah dibahas di internal DPR. Yang terakhir yaitu pertemuan antara pimpinan DPR dan calon Kapolri Timur Pradopo. Alasan pertemuan untuk menjelaskan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), dinilai mengada-ada. Karena tidak seharusnya pimpinan DPR mengundang orang yang akan diuji oleh DPR. Hal ini tidak lazim, pimpinan DPR tidak punya hak khusus mengundang Timur. Ini patut dipertanyakan. Menurut saya, Marzuki belum siap untuk mengemban tugas sebagai Ketua DPR. Dia gagal menempatkan diri sebagai pimpinan yang seharusnya netral dalam menyikapi pemerintah karena DPR sebagai lembaga pengawas pemerintah. 2. Pidato Presiden Tak Jujur Jelaskan Kondisi Bangsa Pidato kenegaraan presiden menyambut kemerdekaan ke-65 RI di depan DPD dan DPR 16 Agustus 2010 lalu sangat mengecewakan, karena presiden tidak jujur menjelaskan kondisi bangsa yang ada. Demikian banyak masalah krusial bangsa saat ini yang sama sekali tidak disinggung. Penekanan-penekanan pidato masih saja terus berada di awangawang. SBY tidak jujur menjelaskan kondisi bangsa, kecuali mengenai politik uang di pilkadapilkada dan toleransi masyarakat dalam kemajemukan. Selain dua hal itu, praktis pidato Presiden SBY hanya menjelaskan keberhasilan pemerintahan yang sebenarnya nyata di depan mata kita tidaklah seberhasil yang disampaikan presiden. Bahkan soal penembakan Polisi Diraja Malaysia terhadap petugas resmi negara tidak disinggung Presiden. Padahal hal ini sangat penting di hari ultah RI, setidaknya menggelorakan nasionalisme kita yang semakin terdegradasi akhir-akhir ini. 3. Pertemuan Presiden dengan Calon Pimpinan KPK Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden Jakarta, menerima dua calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas, pada Kamis 16 September 2010. Pertemuan itu membicarakan tentang harapan presiden bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri sendiri dan meminta agar keduanya mampu menjaga diri, sedikit bicara banyak bekerja dan jangan memiliki konflik kepentingan. Meski demikian, saya menyayangkan dua calon Ketua KPK itu sudah langsung 'berkomunikasi' dengan presiden. Saya tidak tahu siapa yang mengambil inisiatif pertemuan itu. Tapi seharusnya acara-acara seperti ini tidak perlu ada disaat publik menginginkan lembaga ini jauh dari intervensi pemerintah.


Page 30

Dan, acara pertemuan seperti ini akan selalu dibahasakan oleh masyarakat sebagai upaya membangun komunikasi yang pada akhirnya akan menggerus kepercayaan masyarakat akan independensi KPK. Saya tidak melihat urgensi pertemuan itu, terlebih disaat keduanya masih sebagai calon. Pada titik lain, presiden harus mampu menjaga diri dari kemungkinan bias seperti ini apalagi KPK punya tugas menyelesaikan kasus Bank Century dimana gugatan DPR mengarah ke keputusan bailout pemerintah. 4. Pertemuan Pimpinan Lembaga Negara dengan Presiden. Pertemuan tujuh pimpinan lembaga negara di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Senin 18 Oktober 2010, dilaksanakan dua hari menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, pada 20 Oktober 2010. Hadir dalam pertemuan yang digelar di kompleks gedung MPR/DPR/DPD itu adalah Presiden Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo, Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa, Ketua Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD, dan Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas. Dalam pertemuan itu masing-masing sepakat memiliki peran dan tanggung jawab dalam sistem saling kontrol dan menjaga keseimbangan tanpa saling intervensi. Pertemuan serupa pernah dilakukan di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, pada 21 Januari 2010. Dalam pertemuan itu Presiden dalam keterangannya kepada wartawan antara lain mengatakan, para pemimpin lembaga negara sepakat dengan sistem presidensial sesuai UUD 1945. Untuk itu, sistem atau kultur mosi tidak percaya terhadap presiden dan wakil presiden, sebagaimana dalam sistem parlementer, tidak berlaku (Kompas, 22/1/2010). Saya berpendapat pertemuan presiden dan pimpinan lembaga negara itu, memperlihatkan satu hal yang tegas: sistem ketatanegaraan yang semakin kabur. Seharusnya setiap lembaga negara melakukan tugas masing-masing seperti yang diperintahkan Konstitusi dan tidak menjebakkan diri pada negosiasi yang melemahkan Konstitusi. Presiden seharusnya percaya diri melaksanakan pemerintahan sesuai mandat yang telah diterimanya. Pada sisi lain, lembaga negara seperti MPR, DPR atau MK seharusnya secara terus menerus menjaga tingkah laku kekuasaan dan penguasa untuk tetap berada pada track yang sebenarnya. Manuver yang diperlihatkan pimpinan lembaga negara tersebut menggiring masyarakat Indonesia pada pesimisme akan kualitas demokrasi yang matang.

VII.

KOMUNIKASI DENGAN KONSTITUEN

Anggota DPR merupakan penghubung antara rakyat dan pemerintah. Hubungan antara rakyat dan legislator membantu dalam memberikan legitimasi dalam tindakan pemerintah. Legitimasi ini dilakukan dengan cara mengartikulasikan aspirasi konstituennya dan mengintegrasikan dalam programnya. Tentunya terkait dengan penyusunan kebijakan nasional dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.


Page 31

Bagan 1 Peran Anggota DPR

Anggota DPR

Harus memahami peran sebagai wakil rakyat

Mengetahui bagaimana melaksanakan perannya sebagai penghubung antara konstituen dan penyelenggaraan pemerintahan

Sesuai ketentuan Sekretariat Jendral DPR RI, dalam satu kali masa sidang setiap anggota mendapatkan jatah kunjungan ke daerah pemilihan (Dapil) sebanyak 6 (enam) kali. Selain itu, dalam satu kali masa sidang juga terdapat empat kali masa reses yang digunakan setiap anggota untuk berkunjung ke daerah pemilihannya untuk menjaring aspirasi dari konstituennya. Berikut adalah beberapa hasil kunjungan saya ke konstituen yang ada di Daerah Pemilihan, yaitu Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II yang meliputi Kabupaten Sinjai, Bone, Maros, Bulukumba, Pangkajene Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo dan Kota Pare Pare. No 1 1

Waktu 2 29 Desember 2009

Jenis kunjungan 3 Kunjungan kerja masa reses

Lokasi

Konstituen

4 5 Rumah Bupati Jabatan Bulukumba Bupati Bulukumba

Bentuk Komunikasi 6 Menerima aspirasi dari Bupati Bulukumba, Sukri Sappewali, yang meminta agar jalan nasional poros Kabupaten JenepontoBantaeng-Bulukumba segera men-dapat perhatian karena proses perbaikan jalannya sudah lama terhenti. Saat itu kondisi jalan poros itu rusak parah. Bupati meminta agar jalan nasional di bagian selatan Sulsel sama dengan jalan nasional di utara Sulsel yang relative baik kondosinya. Menanggapi aduan tersebut, saya menyatakan bahwa pembangunan jalan antara utara dan selatan Sulsel perlu diseimbangkan. Saat itu, pembangunan jalan hanya diprioritaskan di daerah utara yang menghubungkan Makassar hingga Sulawesi Barat. Mengenai jalan nasional poros Makassar-Bulukumba memang


Page 32

terkesan terhenti di Jeneponto, saya akan menanyakannya pada Kementrian Pekerjaan Umum. Sedangkan poros Jeneponto hingga Bantaeng sampai saat ini belum dikerjakan. Dan saya tegaskan akan tetap komitmen dan berupaya maksimal membantu pembangunan jalan nasional di daerah selatan Sulsel. 2

14 Maret 2010

Kunjungan kerja masa reses

Wisma HMI Cabang Makassar

Mahasiswa HMI Cabang Makasar

Kedatangan saya ke Wisma HMI Cabang Makassar dalam rangka meminta dukungan kepada mahasiswa, tidak terkecuali HMI Cabang Makassar agar mendukung penyelesaian kasus Bank Century. Saya menyatakan, adik-adik HMI harus terus berjuang mengawal kasus skandal Bank Century. Karena dengan adanya dukungan dari luar sistem termasuk HMI, hasil kerja pansus bisa memperlihatkan hasil yang maksimal. Saya meminta agar aktivis HMI Cabang Makassar tidak terpancing dengan upaya peralihan isu. Karena itu pergerakan HMI harus kembali pada substansi awal. Saya juga menegaskan hasil maksimal yang diperlihatkan panitia khusus dalam penun-tasan kasus Bank Century murni sebuah perjuangan. Seluruh anggota pansus sadar jika rakyat tidak ingin setengah-setengah melihat kinerja parlemennya.

3

17 Maret 2010

Kunjungan kerja masa reses

Kota Parepare

Ikatan Pelajar Muhamma diyah Kota


Menghadiri diskusi lawan korupsi di atas spanduk yang diadakan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulsel. Page 33

Parepare, pelajar peserta diskusi lawan korupsi di atas spanduk

Dalam kesempatan itu, saya memberikan tips kepada pelajar peserta diskusi untuk terhindar dari korupsi. Caranya dengan tidak menerapkan gaya hidup mewah. Itu saya buktikan dengan menggunakan transportasi umum saat berkantor di DPR. Saya katakan, saya punya dua mobil tapi saya pakai kereta kalau ke kantor. Misalnya juga kalau ada pakaian bagus dan harganya murah kenapa harus beli yang mahal. Saya akui, saat ini undangundang yang dibuat cukup untuk menjerat pelaku korupsi namun terkendala implementtasi. Kepada peserta diskusi yang menanyakan perkembangan kasus Bank Century, Saya menerangkan penuntasan Century sudah berada di tangan penegak hukum untuk prosesnya tanpa intervensi. Namun, geliat penegakan hukum yang tampak mandek akan mendorong Fraksi Hanura menyatakan hak berpendapat sebagai desakan politis.

4

17 April 2010

Kunjungan kerja perorangan ke daerah pemilihan (Dapil)

Societeit de Harmonie, Makassar.

Komunitas seniman Makassar


Menghadisi Kenduri Duka di Societeit de Harmonie, Makassar. Saat itu saya “menangis” di Societeit de Harmonie di Kenduri Duka, sebagai protes ala seniman Makassar, sebagai bentuk prihatin terhadap rehabilitasi Societeit de Harmonie. Para seniman Makassar sebagai bentuk protes pun dilayangkan kepada Pemprov Sulsel. Di Kenduri Duka, saya membawakan selembar puisi. Judulnya Tanah Air Mata. Puisi ini ditulis Sutardji Calzoum Bachri.

Page 34

5

8 Agustus 2010

Sosialisasi amandemen UndangUndang Dasar 1945

New Trans Anggota Cafe, DPRD Maros. Maros, tokoh masyarakat, LSM, dan sejumlah tokoh mahasiswa.

Sosialisasi amandemen UUD 1945 ini saya anggap penting. Salah satu materi yang disosialisasikan adalah hak dan kewenangan DPR dan presiden. Selama ini, kewenangan DPR masih sangat terbatas. Itu bisa terlihat dalam kasus Bank Century. Rekomendasi DPR ternyata tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh pemerintah. Bukan hanya itu, DPR dianggap telah melemahkan diri sendiri dengan tidak adanya keseriusan DPR secara kelembagaan untuk mengawal rekomendasi itu. Oleh karenanya saya berharap pada amandemen UUD 1945 nanti, posisi DPR bisa lebih kuat. Dengan begitu rekomendasi atau keputusan yang dibuat DPR bisa mengikat sehingga harus dijalankan oleh pemerintah.

6

12 Kunjungan September dalam 2010 rangka rangkaian “Mudik Lebaran”

Rumah Jabatan Wakil Bupati Wajo

Bupati dan pejabat pemerintah Kabupaten Wajo

Selain bersilaturahmi, saya juga menerima pengaduan mengenai perkembangan proses pemberian bagi hasil gas dari PT Energy Equity Epic Sengkang (EEES). Wakil Bupati Wajo Amran Mahmud, mengaku bahwa hingga saat ini pemerintah daerah belum pernah melihat Memorandum of Understanding (MOU) EEES. Pemda selalu minta tetapi tidak pernah dikasih. Menanggapi aduan tersebut, saya mengakui sikap pemerintah pusat lembek terhadap Investor, akibatnya belasan daerah dieksploitasi kekayaan alamnya dengan tidak sebanding dengan kontribusi balik ke daerah penghasil. Saya


menyatakan

optimis Page 35

Kabupaten Wajo akan mendapatkan bagi hasil gas dari PT EEES. Namun semua itu dikembalikan kepada hasil kesepakatan. Saran saya kepada kabupaten-kabupaten yang punya persoalan dengan bagi hasil, hasil kesepakatannya dibawa ke pemerintah pusat, dan saya akan memperjuangkan daerah-daerah yang mempunyai persoalan yang sama terhadap bagi hasil sumber daya alam dan menfasilitasi dengan kementerian dalam negeri, kementerian ESDM dan menteri keuangan. 7

10 Kunjungan September dalam 2010 rangka rangkaian “Mudik Lebaran”

Rumah Tahanan (Rutan) Klas II Sengkang.

Kepala dan pegawai rumah tahanan, para narapidana.

Didampingi Kepala Rutan Sengkang, Arif Rahman, saya berkeliling Rutan sempat geleng kepala. Betapa tidak, dari 119 penghuni rutan, mayoritas anak muda. Saya menyempatkan berdialog dengan narapidana remaja dan anak muda dan mengatakan bahwa mereka berada pada usia produktif. Saya juga berharap masalah ini mendapat perhatian semua pihak.

8

16 Kunjungan September kerja 2010 perorangan ke daerah pemilihan (Dapil)

Kantor KPUD Sulawesi Selatan

Pimpinan KPUD seSulsel

Saya berdialog dan menerima aspirasi dari pimpinan KPUD seSulsel. Topik yang mengemuka yaitu masalah konflik pilkada dan anggaran pilkada. Terkait konflik pilkada yang berbuntut kerusuhan di beberapa kabupaten di Sulsel yang bermula di Kabupaten Tana Toraja, lalu merembet ke Soppeng, Maros, dan Gowa, saya mengatakan bahwa

penyebabnya hanya salah paham sehingga harus diselesaikan. Saya sebelumnya juga sudah menemui sejumlah kandidat di Soppeng di kediaman masing-masing dan mengajak mereka turun Laporan Kinerja Tahunan Anggota DPR RI 2009-2010

Page 36

bergandengan tangan menemui massa masing-masing untuk menciptakan rasa damai dan kebersamaan, tapi mereka menolak dan ingin menunggu waktu yang tepat. Saya juga meminta media hati-hati memberitakan masalah yang terjadi di pilkada, apalagi yang berhubungan dengan konflik. Kasihan rakyat di bawah yang terus jadi korban. Saya katakan, konflik tersebut bisa jadi dipicu oleh buruknya sistem atau lemahnya regulasi yang ada. Sementara terkait anggaran pilkada, pimpinan KPUD se-Sulsel meminta

agar pemilukada dibiayai dari APBN. Salah satu alasannya adalah untuk menghindari tarik menarik kepentingan antara eksekutif dengan legislatif. Terutama jika pimpinan kedua lembaga tersebut terlibat dalam pemilukada. Saya pun merespons harapan KPU tersebut. Saya yang baru saja bergabung di Komisi II berjanji akan membicarakan usulan itu. Saya akui banyak hal yang perlu dibenahi dalam pilkada.

VIII. PUBLIKASI Website Pribadi Anggota DPR memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis karena berperan sebagai pengemban amanah rakyat. Sebagai pengemban amanah konstituen, perjuangan anggota dewan tentu tidak terbatas pada masa kampanye. Setelah terpilih dan menempati kursi legislatif dituntut mengemban tugas-tugas legislasi, penganggaran dan pengawasan. Kinerja anggota DPR tergantung pada banyak faktor, seperti pembangunan kapasitas oleh partai politik sebagai kendaraannya. Di sisi lain, dukungan dari masyarakat yang membangun jaringan dengan anggota parlemen yang baru, konstituen, dan media, sehingga ada proses transparansi, apa yang mereka kerjakan dan bagaimana hasilnya. Jika transparansi ini bisa Laporan Kinerja Tahunan Anggota DPR RI 2009-2010

Page 37

terwujud, maka persepsi negatif dari masyarakat terhadap kinerja anggota dewan pada periode sebelumnya, secara perlahan bisa hilang. Proses dan hasil kerja anggota dewan itu tentu perlu diketahui masyarakat (terutama konstituen yang memilih) sebagai hak publik. Bagan 2 Proses dan Hasil Kerja Anggota Dewan Manfaat Bagi Konstituen Dapat mengetahui apakah Dewan telah memenuhi janji yang pernah di ikrarkan di masa kampanye

Manfaat Bagi Anggota Dewan Proses & Hasil Kerja Anggota Dewan Penting diketahui masyarakat

Merupakan sarana pertanggungjawaban publik dan peningkatan kepercayaan konstituen

Menyadari hal itu, maka sejak awal menjejakkan kaki saya di Senayan mengabdikan diri senagai Anggota DPR, saya langsung berinisiatif membuat website pribadi dengan nama www.akbarfaizal.com. Website ini berisi profil, kegiatan dan catatan harian saya, baik sebagai anggota DPR dari Fraksi Hanura, sebagai anggota Komisi V dan Komosi II, maupun sebagai anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan Sulawesi Selatan II. Selama setahun sejak diluncurkan akhir Oktober 2009 lalu hingga akhir Oktober 2010, jumlah pengunjung website www.akbarfaizal.com tercatat mencapai lebih dari 32 ribu pengunjung. Website ini berisi informasi yang terus diupdate setiap hari, bahkan sempat mendapat apresiasi dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai website anggota DPR paling update. Bagan 3 Gambar Halaman muka website www.akbarfaizal.com


Page 38

Keberadaan website ini diharapkan dapat menjadi ruang bagi publik untuk mendapatkan informasi apapun tentang kiprah saya di DPR, dan diharapkan dapat menjadi alat kontrol kinerja dalam mengemban tugas dan amanah sebagai anggota DPR, sehingga mampu membangun citra positif saya khususnya, dan para anggota DPR pada umumnya. Liputan Media Massa Media dan anggota DPR memiliki peran masing-masing yang tidak jauh berbeda. Media berperan sesuai fungsinya yaitu melayani hak publik untuk tahu (right to know), fungsi kontrol dan edukasi. Anggota dewan berperan dalam bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan. Keduanya sama-sama berperan untuk menjalankan fungsi “penyambung lidah rakyat” dalam memenuhi mandat rakyat yang diembannya. Hubungan baik antara anggota dewan dengan kalangan media sangat penting untuk memudahkan berkomunikasi antara anggota dewan dengan konstituen atau masyarakat pada umumnya. Untuk itu, selain harus pandai memanfaatkan kekuatan pers, saya sebagai anggota dewan juga dituntut mahir berkomunikasi. Berbekal pengalaman puluhan tahun berkecimpung sebagai wartawan, sejak dinyatakan resmi berstatus anggota dewan, saya bisa dengan cepat menjalin hubungan baik dengan wartawan baik media cetak, online dan elektronik serta wartawan ibukota dan daerah. Saya yakini kemahiran berkomunikasi adalah modal awal suksesnya kinerja di parlemen. Tidak terhitung berapa banyak tepatnya media massa yang selama ini mengangkat pemberitaan tentang saya terkait keanggotaan dan kinerja saya di DPR. Saya meyakini selama satu tahun masa kerja saya di DPR ribuan tulisan di media cetak dan online serta ribuan siaran dan tayangan di radio dan tekevisi memberitakan tentang kinerja saya di DPR. Meski demikian, saya mencoba memparkan beberapa liputan media yang memberitakan kinerja saya di DPR yang mendapatkan perhatian cukup besar dari media dan masyarakat. Media Cetak a. Berita-berita Terkait Fraksi Hanura No 1

Judul Fraksi Hanura Siap Menjaminkan Diri

Media Indopos

Tanggal 31 Oktober 2009


Kutipan “Fraksi Partai Hanura yang beranggotakan 17 orang ini siap untuk menjaminkan diri agar Bibit dan Chandra dijadikan tahanan luar saja” kata Juru Bicara Fraksi Partai Hanura Akbar Faizal dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, kemarin (30/10) Menurut Akbar, fraksinya akan berupaya melakukan apapun agar kedua pimpinan KPK itu bisa menjalani tahanan luar saja. Pasalnya ia menilai penahanan terhadap Bibit dan Chandra oleh Polri dilakukan berdasarkan asumsi yang tidak jelas. Page 39

2

Fraksi Sudah Siapkan NamaNama

Indopos

30 Nov 2009

“Sembilan inisiator angket Century berjanji akan membongkar skandal Bank Century secara cepat dan tuntas. Kami tidak akan bisa dibodoh-bodohi. Kami akan bekerja dengan tanggungjawab dan rasa malu bila skandal ini sampai tidak bisa terungkap,”

3

Hanura Resmi Minta Rakyat Ani-Boed Nonaktif Merdeka

16 Des 2009

Wasekjen Partai Hanura Akbar Faizal menambahkan, Partai Hanura yang pertama bersikap secara resmi mendesak penonaktifan dua pejabat Negara itu. “Di saat banyak yang mungkin membuat hitung-hitungan politik, Hanura menegaskan konsistensinya dalam kasus ini,” kata Akbar yang juga Anggota Pansus Century.

b. Berita-berita Terkait Komisi V DPR No 1

Judul Menneg PDT Fokus KTI dan Daerah Perbatasan

Media Suara Pembaruan

Tanggal 5 Nov 2009

Kutipan Sementara itu, anggota Komisi V DPR dari Fraksi Hanura, Akbar Faizal mengatakan, sebelum menetapkan prioritas program kerja 100 hari, Menneg PDT harus membuat kriteria daerah tertinggal. Selama ini, penetapan criteria itu sangat politis. “Dulu tidak ada yang mengaku daerahnya miskin. Tetapi setelah melihat ada anggarannya, kepala daerah ramai-ramai mengklaim diri miskin,” katanya

2

Menteri Joko Kirmanto Berpihak ke Pengusaha

Rakyat Merdeka

29 Nov 2009

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Hanura, Akbar Faizal, merupakan wakil rakyat yang tak henti-hentinya mengkritisi kebijakan Menteri Pekerjaan Umum yang menaikan tarif jalan tol. Kebijakan pemerintah yang berlindung di balik Undang-undang No 38/2004 cuma menguntungkan pengusaha saja. “Faktanya Standar Pelayanan Minimum (SPM) bagi pengguna jalan tol belum terpenuhi. Untuk itu,


Page 40

kenaikan tarif jalan tol harus ditinjau kembali,” ungkapnya kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin. 3

Depkeu Tentukan Bagi Hasil Gas Gilireng

4

Tagih Tiga Departemen

Fajar

Fajar

28 Des 2009

Di tempat terpisah, anggota Komisi V DPR RI, Akbar Faizal dalam resesnya, beberapa waktu lalu mengaku cukup memahami kondisi yang dialami daerah, seperti Kabupaten Wajo. Dia melihat ada keganjilan di BP Migas. BP Migas lanjutnya seperti sarang mafia. Setiap kali legislatif mempertanyakan hal itu (masalah gas), mereka pasti terdiam.

19 Januari 2010

“Saya sudah menyurati Departemen Keuangan, Departemen PU dan Menteri ESDM” ujar Akbar Faizal di gedung DPR RI, senayan, akhir pecan lalu. Mengapa disurati? Akbar menjelaskan, suratnya ke Menteri PU terkait dengan infrastruktur jalan di Sulsel. Khususnya proyek pelebaran jalan Maros-Parepare. “Saya minta kepada menteri untuk menjelaskan progresnya dan seperti apa kedepannya Sebab saya mendapat laporan dan saya temukan saat reses bahwa waktu tempuh Makassar-Parepare sekarang lebih lama dari sebelumnya gara-gara pembangunan jalan yang tidak selesaiselesai,” ujar politisi Partai Hanura ini.

4

Pembebasan Lahan Sangat Lamban (Terkait Poros Maros-Parepare)

Fajar

16 Maret 2010

“Pembebasan lahan yang tidak tuntas membuat proyek ini juga terkesan terkatung-katung,” sorot anggota Komisi V DPR RI Akbar Faizal saa bertemu dengan anggota DPRD Maros, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, Senin, 15 Maret. “Dibanding Kabupaten lain yang dilalui proyek pelebaran jalan ini, Maros yang paling banyak lahannya belum bebas,” ujar legislator DPR RI dari Partai Hanura ini.


Page 41

5

Operator Tol Dinilai Belum Transparan

Republika

24 Maret 2010

“Mutu pengelolaan jalan tol memang buruk. Ke depan, harus dicari alternative pengelola jalan tol yang benar-benar memiliki kapasitas,” ujar anggota Komisi V DPR, Akbar Faial, di Jakarta, Selasa (23/2) “Satu hal yang tidak pernah bisa dijawab operator tol saat ini adalah berapa persen penurunan produktivitas orang Jakarta gara-gara kemacetan jalan tol,” tutur Akbar.

c. Berita-berita Terkait Pansus Bank Century No 1

Judul Pansus Minta Rekaman Rapat Rahasia KSSK

Media Kompas

Tanggal 9 Des 2009

Kutipan Anggota Pansus dari Fraksi Hanura Akbar Faizal mengatakan Panitia Khusus Angket DPR soal kasus Bank Century bakal memanggil mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dan Sri Mulyani sebagai Ketua KSSK. Pansus juga tidak segan memanggil Presiden jika memang ada relevansi dan urgensi terkait kasus Bank Century. “Dia (Sri Mulyani) yang paling bertanggung jawab secara teknis terhadap penggelontoran dana tersebut. yang lainya juga akan kami panggil untuk diperiksa,” kata Akbar Faizal dari Fraksi Hanura, kemarin.

2

Dana Depkeu di Century

Kompas

19 Des 2009

“Bagaimana nasib dana di rekening itu? Apakah benar ini merupakan dana hibah yang ditempatkan di Bank Century? Saya denganr dananya sampai Rp 412 miliar,” ujar Akbar Faizal, Anggota Panitia Angket Penyelamatan Bank Century DPR, di Jakarta Kamis (17/2), saat mempertanyakan hal itu pada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein.

3

Pasus Century Wacanakan Panggil

Indopos

16 Januari

Berbeda dengan Golkar, Fraksi PDIP dan Hanura secara bulat meminta


Page 42

SBY

4

Kondisi Ekonomi Krisis dalam Hitungan Jam

Media Indonesia

2010

pemanggilan presiden. Anggota Pnasus Century dari Fraksi Hanura Akbar Faizal menyatakan, pemanggilanpresiden saat ini dalam kaitan sebagai saksi. Pansus perlu mengklarifikasi kebenaran apakah presiden menerima laporan dari Menkeu. “Pertanyaannya sederhana, apa betul presiden dapat laporan dari Menkeu?” ujarnya.

19 Januari 2010

“Ini kan kejadian tanggan 20 (November 2008). Selepas selesai, jam 7 malam itu, pukul 19.00 wib, kok kemudian dilanjutkan rapat jam 20.00 info yang luar biasa wib, lebih sedikit di Departemen Keuangan untuk membahas Bank Century. Kenapa disembunyikan ke penanggung jawab presiden pada saat itu. Karena saat saya tanya kepada Pak Jusuf Kalla (Wakil Presiden ketika itu), apakah ada laporan itu, beliau bilang tidak ada,” kata Akbar. “Bagaimana suatu info yang luar biasa tidak disampaikan kepada Presiden, acting presiden pada saat itu. Apa tanggapan soal itu?” Tanya Akbar kepada Darmin.

5

Dana LPS Ke Century, Uang Negara!

Rakyat Merdeka

30 Januari 2010

Namun penolakan BPK ini membuat senewen anggota Pansus dari Fraksi Hanura Akbar Faizal. Menurut Akbar, Pansus Angket dibentuk oleh konstitusi, harusnya levelnya lebih tingi dari undang-undang. “Kita memegang hak rakyat tertinggi. Kita berhak untuk meminta data,” tegas Akbar. Namun Ketua BPK tetap bersikukuh pada sikap semula. “BPK belum berani kasih data kalau tidak da payung hukum. Jangan sampai TSK (tersangka) tutur Hadi. Mendengar ini, Akbar pun memilih walk out dari rapat. “Karena BPK


Page 43

tidak memberikan data, maka saya lepas tangan atas semua hasil ketusan dari rapat ini. Terima kasih,” kata Akbar 6

Hanura: Bailout Terbukti Pidana

Indopos

5 Februari 2010

“Hasil sementara kami menyimpulkan bahwa bailout Bank Century terbukti pidana karena telah terjadi upaya perampokn dana bank secara berkesinambungan,” kata Anggota Pansus Cantury Akbar Faizal dalanm kesimpulan sementara hasil invesigasi Pansus Fraksi Hanura di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, kemarin (4/2). Selain mengungkapkan 10 pihak yang bertanggung jawab atas bailout itu, Akbar juga menjelaskan bahwa pihaknya menemukan terjadinya 62 penyimpangan dalam kasus pengucuran bailout Bank Century yang berpotensi merugikan keuangan negara.

7

Badik untuk Akbar Faizal

Tribun Timur

13 Februari 2010

“Saya terharu mendapat dukungan yang begitu besar dari warga Sulsel. Dukungan ini akan membesarkan hati saya di pansus. Tena kupakasiriki (saya tidak akan permalukan anda). Saya akan membuktikan bahwa saya tidak akan mengecewakan orang Sulsel yang mati-matian mendukung saya.” Ujat politisi Partai Hanura ini.

8

Banyak Rekening Fiktif di Century

Fajar

13 Februari 2010

Anggota Pansus Bank Century, Akbar Faizal mengungkapkan, Amirudin memecah dana senilai Rp 66 miliar dalam bentuk deposito. Setiap deposito bernilai Rp 2 miliar. Total deposito yang dibukan untuk mencairkan dana dari Bank century sebanyak 33 deposito. “Pemecahan rekening itu sebenarnya juga pelanggaran. Kami mencurigai ada yang mengajarkan cara melakukan pemecahan rekening itu agar sesuai ketentuan LPS,” katanya.


Page 44

9

Tangan-Tangan Gelap Mulai Jamah Pansus

Media Indonesia

15 Februari 2010

Adalah anggota pansus Akbar Faizal yang blak-blakan membeberkan ancaman tersebut. Tidak tanggungtanggung, politisi partai Hanura itu diancam akan dimutilasi. “Semalam saya mendapat ancaman akan dipotong-potong kepala saya jika seperti ini,” ujarnya dengan nada lirih. “Teror sms dan telepon. Pada saatnya saya akan buka sebab orangnya juga pejabat Negara,” katanya kemarin.

10

Aliran Dana Bank Century: Semua Fraksi Nyatakan Ada Masalah

Kompas

18 Februari 2010

Dalam pandangan yang dibacakan Akbar Faizal, Fraksi Partai Hanura menyatakan, pada Februari 2009 hingga Juni 2009 PT AJP mencairkan uang Rp 19,1 miliar. Pada 25 Juni 2009 PT AJP menyumbang ke salah satu pasangan presiden dan wakil presiden sebesar Rp 600 juta dan Rp 850 juta.

11

Ada Upaya “Voting” Tertutup di DPR

Kompas

1 Maret 2010

Anggota Pansus Bak Century dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Akbar Faizal, mengakui lobi-lobi politik semakin kuat menjelang Sidang Paripurna DPR. Dengan lobilobi itu dikhawatirkan hasil kerja Pansus selama ini dimentahkan. “Jangan sampai hasil Pansus diselesaikan dengan lobi-lobi,” katanya.

12

Peta Terakhir 6 Berbanding 3

Rakyat Merdeka

2 Maret 2010

Meski belum final, Hanura mengancam akan walk out (WO) jika dalam rekomendasi dan kesimpulan Pansus Century tidak mencantumkan nama penanggungjawab. “Kalau tak sebut nama, kita akan walk out,” ancam Akbar Faizal, kemrin.

13

Rapat Paripurna DPR Ricuh

Seputar Indonesia

3 Maret 2010

Bahkan, anggota Fraksi Partai Hanura Akbar Faizal sempat berdisi ke atas mimbar untuk mengatakan rapat paripurna bisa membatalkan keputusan Bamus. Belum sempat berbicara banyak, sejumlah anggota


Page 45

DPR medorongnya. Dia pun dibawa keluar ruangan oleh anggota pengamanan dalam (pamdal). 14

Pendukung Bailout Kalah Telak

Seputar Indonesia

4 Maret 2010

Alotnya proses lobi juga dibenarkan anggota Fraksi Partai Hanura Akbar Faizal “Lobi di dalam menjadi alot dan liar karena ketua DPR sebagai pimpinan rapat menawarkan rekomendasi di luar hasil Pansus, yaitu AC (gabungan opsi A dan C),” ujarnya.

15

SBY Diminta Hormati DPR

Fajar

17 Maret 2010

“Presiden tidak boleh main-main dan memandang sebelah mata hasil Pansus Century yang telah menjadi sikap DPR. SBY harus menyadari bahwa kedudukan DPR itu sama seperti lembaga tinggi negara,” ujarnya mengingatkan.

Media Televisi Liputan di media televisi mencakup penayangan profil, isu dan pendapat saya dalam kapasitas sebagai anggota DPR, baik dalam menjalankan tugas dan fungsi di DPR maupun terkait isu-isu aktual. Peliputannya naik dalam program berita langsung maupun dialog. Berikut ini adalah beberapa penayangan dalam program dialog; No 1

Judul Skandal Bank Century beraroma politik

Media TV One

Politisasi Hak Angket Century

Program Janji wakil Rakyat Barometer

2 3

Mengawal Pansus Century

Dialog MHI

Metro TV

4

Direksi BI Berurai Air Mata

Suara Anda

Metro TV

5 6

Robert Tantular membela diri Pansus Pansus Dalami Jawaban Boediono

7

Pansus periksa Sri Mulyani

8 9

di Kabar petang Dialog KP

SCTV

TV One TV One

Seputar RCTI Indonesia Pagi Perlukah SBY Datang ke Pansus Janji Wakil TV One Century Rakyat Jelang Rekomendasi Awal Pansus AKI Malam TV One


Tanggal 01 Desember 2009 02 Desember 2009 10 Desember 2009 08 Januari 2010 11 Januari 2010 12 Januari 2010 14 Januari 2010 19 Januari 2010 22 Januari Page 46

TV One Metro TV Metro TV

2010 27 Januari 2010 29 Januari 2010 31 Januari 2010 04 Februari 2010 09 Februari 2010 12 Februari 2010 15 Februari 2010 16 Februari 2010 19 Februari 2010 22 Februari 2010 24 Februari 2010 26 Februari 2010 27 Februari 2010 06 Februari 2010 02 Maret 2010 02 Maret 2010 02 Maret 2010 02 Maret 2010 29 April 2010 21 April 2010 22 April 2010

Metro TV Metro TV TV One

24 April 2010 29 April 2010 03 Mei 2010

10

Kebijakan vs Permakzulan

Suara Anda

Metro TV

11

Polemik Hasil Pansus

AKI Malam

TV One

12

100 Hari Kementrian Perhubungan

Dialog KP

TV One

13

Melacak Korupsi Century

Suara Anda

Metro TV

14

Menebar Ancaman Resuffle

Metro TV

15

Pansus Periksa Amiruddin Rustan

16

Pansus di Teror

Economic Challenges Breaking News Dialog MHI

17

Melacak Dana Century

Metro TV

18

Bongkar Aliran Dana Century

19

Siapa Tersandung Century

Todays Dialog Dialog Metro Pagi Dialog KP

20

Mahkamah Pemakzulan

Mata Najwa

Metro TV

21

Menghitung Kursi Paripurna Century

Dialog MHI

Metro TV

22

Konser HUT TV One ke 2

TV One

23

Menguji Sikap HANURA

Special Program Dialog MHI

24

TV One

25

Paripurna DPR Ricuh, Pendemo AKI Malam Ditangkap Kontroversi Keputusan Ketua DPR Dialog KP

26

Marzuki Main Palu

Dialog MHI

Metro TV

27

Sidang Paripurna Kasus Century

TV One

28 29 30

Skandal Bank Century LC Fiktif dan Skandal Century Pertaruhan Nyawa Transportasi

31 32 33

Century Belum Berakhir Pemeriksaan Boediono dan Sri Mulyani Aksi Walk Out DPR, Akbar Faizal

Breaking News AKI Malam Dialog MHI Save Our Nation Dialog MHI Suara Anda Dialog KP


TV One Metro TV

Metro TV TV One

Metro TV

TV One

Page 47

IX.

MASA TRANSISI DI KOMISI II

Berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2010, keanggotaan saya di Komisi V berpindah ke Komisi II DPR yang membidangi politik dan pemerintahan dalam negeri. Secara resmi, keanggotaan saya di Komisi II dimulai bersamaan dengan dimulainya masa sidang I Tahun Sidang 2010/2011 pada tanggal 16 Agustus 2010. Berikut adalah ruang lingkup dan mitra kerja Komisi II: Ruang Lingkup Tugas  Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Kepemiluan  Pertanahan dan Reforma Agraria Mitra Kerja  Kementerian Dalam Negeri  Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Menteri Sekretaris Negara  Sekretaris Kabinet  Lembaga Administrasi Negara (LAN)  Badan Kepegawaian Negara (BKN)  Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Arsip Nasional RI (ANRI)  Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)  Ombudsman Republik Indonesia  Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Dalam masa transisi di Komisi II, sambil mulai mempelajari seluk beluk permasalahan komisi II saya juga langsung ikut bertarung wacana dan gagasan dalam rapat-rapat Komisi II yang digelar. Beberapa isu, permasalahan, peristiwa dan kegiatan menarik yang melibatkan saya langsung di dalamnya adalah sebagai berikut; a) Aset Negara Gelora Bung Karno dan Kawasan Kemayoran Buruknya manajemen pengelolaan aset negara selama ini memicu penurunan pendapatan negara. Maka perlu pengawasan secara ketat transparansi penggunaan sejumlah lahan yang merupakan aset negara. Terdapat berbagai dugaan kejanggalan dalam kontrak sewa-menyewa, pengalihan kepemilikan, dll. Jika beberapa waktu lalu, wakil rakyat menuding kontribusi komplek Gelora Bung Karno (GBK) ke kas negara terlalu minim atau tidak sebanding dengan nilai asetnya, kini giliran komplek Kemayoran yang disoroti. Saat ini, total aset di GBK yang dikelola Badan Layanan Umum dengan mitranya sendiri jumlah asetnya dengan luas tanah 279,1 Ha mencapai Rp 50,1 triliun. Namun, hanya Rp 105 miliar yang dihasilkan dari pemanfaatan aset tersebut. Itupun yang disetorkan ke negara hanya Rp 15 miliar, sisanya Rp 90 miliar digunakan oleh pengelola. Itu tidak rasional.


Page 48

Sementara kawasan Kemayoran yang dikelola Pusat Pengelola Kawasan (PPK) Kemayoran dicurigai karena hanya menyetor Rp.19.37 Miliar untuk tahun 2009. Padahal, PPK kemayoran saat ini sudah mulai tumbuh sebagai “lahan Bisnis” yang berkembang. Hal ini antara lain karena adanya indikasi perusahaan-perusahaan yang melanggar perjanjian dengan PPK Kemayoran. Salah satu yang mengemuka adalah hilangnya saham Sekretariat Negara sebesar 5 persen di kawasan Pekan Raya Jakarta Kemayoran yang dikelola PT Jakarta International Expo (PT. JIExpo). Untuk mendapat kejelasan mengenai masalah ini pada 5 Oktober 2010 Komisi II melakukan Rapat Dengar Pendapat yang menghadirkan perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan kemayoran. Dalam rapat ini terjadi insiden pengusiran Dirut PT JIExpo, Hartati Murdaya oleh Pimpinan Rapat Komisi II. Insiden berawal saat sejumlah anggota Komisi II mempertanyakan saham 5 persen milik Setneg yang hilang, namun mendapat jawaban yang kurang mengenakkan dari Hartati. Jawabannya seolah-olah ada permainan antara pengelola di kawasan kemayoran dengan anggota Komisi II. Saya mewakili sejumlah anggota Komisi II yang mempertanyakan kata-kata Hartati tersebut terlibat perdebatan sengit sehingga berujung dikeluarkannya Hartati Murdaya karena Dirut PT JIExpo itu dianggap tidak menghormati persidangan. b) Isu Suap Terkait Sengketa Kasus Pertanahan Permasalahan ini merupakan isu terhangat di Komisi II yang muncul saat pembahasan anggaran Badan Pertanahan Nasional (BPN). Alotnya pembahasan anggaran BPN ini karena adanya ketidakpuasan kalangan Komisi II DPR terhadap penanganan kasuskasus pertanahan di berbagai daerah. Isu ini berawal dari beredarnya layanan pesan singkat (SMS) di sejumlah anggota Komisi II DPR yang menyatakan adanya manuver dan strategi tertentu dari Kepala BPN Joyo Winoto terhadap sejumlah anggota Komisi II DPR yang mengesankan anggota Komisi II bisa ditaklukkan untuk melancarkan anggaran BPN. SMS ini dibacakan Gamari Sutrisno, anggota Komisi II dari Fraksi PKS di ruang rapat yang terbuka untuk umum. Dan isi SMS tersebut antara lain menyebut nama saya, Akbar Faizal, yang dikait-kaitkan memiliki kedekatan dengan Kepala BPN. Atas penyebutan nama yang dibacakan Gamari Sutrisno itu saya protes keras. Saya tidak tahu apa-apa, bahkan baru satu bulan di Komisi II, sudah dikait-kaitkan dengan hal berbau kolutif seperti itu. Apalagi hal itu dimuat di media massa yang berpotensi menjatuhkan kredibilitas saya. Karena merasa tidak memiliki keterkaitan apa-apa, maka saya di dalam rapat lanjutan Komisi II DPR dengan BPN 20 oktober lalu saya meminta agar BPN buka-bukaan soal anggota dewan yang doyan bermain kasus tanah. Saya juga meminta Komisi II melaporkan pengirim SMS gelap itu ke Bareskrim Polri. Supaya jelas siapa pelakunya dan apa motifnya. Karena, saya tidak mau terjebak terus pada wilayah fitnah seperti ini.


Page 49

c) Kunjungan kerja ke Perbatasan RI-Malaysia Rombongan Komisi II DPR-RI berjumlah 10 orang yang beragenda melihat persiapan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara atau disingkat Kaltara, mengunjungi beberapa daerah di daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini. Kami perlu memastikan kondisi riil terkait desakan dan tekanan beberapa kelompok masyarakat Kabupaten Bulungan agar Tanjung Selor kelak menjadi ibu kota provinsi baru ini meski minim infrastruktur. Jika benar provinsi baru itu akhirnya terbentuk, akan ada lima kabupaten/kota yang bergabung di situ, yakni Bulungan, Malinau, Tana Tidung, Nunukan dan Kota Tarakan. Kelima daerah ini sebelumnya memang adalah bagian dari Kabupaten Bulungan sebelum dimekarkan. d) Kunjungan Kerja ke Jawa Tengah Peristiwa menarik lainnya adalah insiden yang terjadi pada rombongan Komisi II DPR, termasuk saya, yang melakukan kunjungan kerja ke Jawa 14 – 16 Oktober 2010. Rombongan ini mengalami kecelakaan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010 saat melaju dari sekitar pukul 14.00 di Klaten, Jawa Tengah. Saat itu, rombongan anggota dewan ini hendak ke Wonogiri untuk memantau pelaksanaan pemilukada di daerah tersebut. Namun, ketika di daerah Delanggu, Klaten, Jawa Tengah bus yang ditumpangi delapan anggota dewan itu menabrak pohon. Bus yang kami tumpangi berusaha menghindari sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Motor itu menyenggol spion bus bagian sebelah kiri. Akibatnya, supir banting kemudi ke kiri hingga akhirnya menabrak pohon yang ada di depannya. Kondisi fisik bus pun ringsek di bagian kiri depan. Beruntung tak ada korban jiwa dari rombongan anggota Komisi II dalam peristiwa tersebut. Namun, hidung saya mengalami pendarahan karena terbentur kursi di depan saya saat tabrakan terjadi. Setelah di rontgen, hidung saya dinyatakan tidak dalam kondisi baik. Kunjungan kerja ke Jawa Tengah ini terkait dengan pelaksanaan pemilukada di sejumlah daerah di Jawa Tengah yang berlangsung lancar, aman dan damai. Di Wonogiri, misalnya, pemilukada berlangsung tertib dan aman, padahal calon incumbent-nya kalah.

X.

PENUTUP

Apa yang saya sampaikan dalam laporan ini hanyalah beberapa kegiatan dari sekian banyak agenda dan jadwal kerja saya di DPR baik dalam situasi formal persidangan maupun dalam situasi nonformal di luar persidangan. Barangkali apa yang terlontar sebagai bagian tugastugas saya sebagai salah satu anggota Komisi V dan Komisi II DPR, Badan Musyawarah dan Panitia Khusus Kasus Bank Century, jauh kalau hendak dikatakan gagasan yang luar biasa. Namun demikian, sekecil apapun bobot muatan yang terkandung dalam pemikiran saya itu, saya merasa perlu menyampaikan kepada khalayak, masyarakat, dan konstituen. Semangatnya adalah berbagi pengetahuan sekaligus sosialisasi dari apa yang telah saya lakukan. Di sisi lain, saya merasa perlu memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Laporan Kinerja Tahunan Anggota DPR RI 2009-2010

Page 50

masyarakat mengenai apa yang telah saya lakukan dan aspirasi apa yang telah saya teruskan dan perjuangkan hingga tingkat legislasi, penganggaran, sampai pada kontrol terhadap kebijakan tersebut. Saya menyadari, tanpa masyarakat atau konstituen pada khususnya yang mau memberikan aspirasi, masukan, termasuk kritik kepada saya dan juga kepada semua wakil rakyat, saya merasa masih belum bisa berbuat lebih banyak. Karena itu saya memang harus mengucapkan terima kasih kepada masyarakat luas atas apa pun pandangan yang langsung atau tidak langsung sampai kepada saya. Peran publik saya pikir sangat berarti bagi keberlangsungan kegiatan-kegiatan saya sebagai anggota DPR.


Page 51

Lampiran 1. Data rekapitulasi daftar hadir anggota DPR RI

Lampiran 2. Foto-foto kegiatan dan rapat-rapat terkait tugas dan fungsi DPR

Tim 9 bertemu mantan Ketua MPR Amien Rais (ke 5 dari kiri) dalam menggalang dukungan untuk pengungkapan kasus Bank Century, di kediaman Amien Rais, Taman Gandaria, South Jakarta, Nov. 29, 2009. (foto: Kompas)

Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam Arip Musthopa (kiri) menyerahkan boneka kerbau kepada anggota DPR dari Fraksi Hanura Akbar Faizal (kanan), Senin (16/11). Boneka tersebut sebagai sindiran agar hak angket Bank Century tidak masuk dalam kubangan yang sama yaitu putus di tengah jalan seperti kasus BLBI. (foto:Rakyat Merdeka)

Cek Hasil Audit: Ketua DPR Marzuki Alie (kanan) didampingi Ketua BPK Hadi Purnomo (dua dari kanan), anggota Fraksi PKS Andi Rahmat (dua dari kiri) dan anggota Fraksi Hanura Akbar Faizal (kiri) menyimak penandatanganan para pendukung Hak Angket Century, usai penyerahan hasil audit BPK kepada DPR (24/09/09). (Foto:istimewa)

Wakil Presiden Boediono disumpah dalam Rapat Pansus Bank Century (12/1/10) disaksikan pimpinan dan anggota Pansus. Boediono diperiksa terkait sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia terkait kebijakan bailout Bank Century. (foto:Rakyat Merdeka)

Salah satu potongan gambar siaran langsung MetroTV yang menayangkan adu argumentasi antara Akbar Faizal dari Fraksi Hanura (kiri) dan Ruhut Sitompul dalam salah satu rapat Pansus Century.

Nasabah Bank Century Esther Muryadi (kanan) dan Mulyana Gunawan menghadap anggota Pansus Akbar Faizal dan Bambang Susatyo sebelum dimulainya rapat pansus di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/10). Keduanya mengaku memiliki tabungan sebesar Rp700 juta dan Rp1 miliar di Bank Century. Mereka mendesak kepada Pansus DPR untuk secepatnya menuntaskan kasus tersebut serta mengembalikan uang mereka. (foto: Media Indonesia)

Potongan gambar tayangan langsung MetroTV ini memperlihatkan Akbar Faizal dalam Rapat Pansus 18 Januari 2010, sedang menunjukan kliping Koran yang berisi berita rapat di Istana Wapres 20 November 2008 membahas kondisi perekonomian yang menyatakan pemerintah masih percaya diri. Namun beberapa jam kemudian kembali digelar rapat di Departemen Keuangan membahas Bank Century.

Anggota Pansus Century, Akbar Faizal (2kiri) didampingi Ahmad Muzani (kiri), dan Mahfud Sidik (3kiri) memberi pertanyaan kepada Direksi Bank Indonesia Cabang Makassar saat melakukan pemeriksaan di BI Cabang Makassar, Jumat (12/2). (foto: Antara)

Perwakilan inisiator Pansus Bank Century Bambang Susatyo (kedua dari kiri), Andi Rahmat (kanan) serta Akbar Faizal mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto (tengah) di kantor DPP Hanura, Dipenogoro, Menteng, Jakarta, Minggu (21/2/10). Inisiator pansus menemui Wiranto untuk meminta pimpinan parpol konsisten untuk mengungkap Kasus Century seterang-terangnya juga untuk mencegah adanya transaksi politik antarpartai yang berusaha menggagalkan kinerja Pansus. (foto:Istimewa)

Akbar Faizal sebagai Juru Bicara Fraksi Hanura menyampaikan pilihan Fraksi Hanura dalam voting sikap fraksi atas Pengusutan Kasus Bank Century, pada Rapat Paripurna DPR (3/3/10). Fraksi Hanura memilih opsi C. (foto: Tribun Timur)

Kata Pengantar. Jakarta, Oktober Drs. Akbar Faizal, M.Si No. Anggota A-14

Recommend Documents