KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan (Pusat KKIP) TA. 2014 telah diselesaikan dengan baik. RKT ini merupakan gambaran kegiatan tahun 2014 yang telah disusun tahun 2013. Dalam mendukung kinerja Badan Karantina Pertanian, Pusat KKIP telah melakukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja dari aspek teknis maupun administratif. Upaya peningkatan kinerja di Pusat KKIP telah dilakukan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun berikutnya. Berbagai hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan kinerja di bidang kepatuhan perkarantinaan, bidang kerjasama perkarantinaan dan informasi perkarantinaan mendorong Pusat KKIP untuk selalu meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan memperhatikan tantangan ke depan dan hambatan selama ini. Dengan adanya RKT ini diharapkan dapat mencapai target maupun dukungan yang telah direncanakan sesuai dengan Renstra Badan Karantina Pertanian 2010 – 2014. Diharapkan dengan RKT ini dapat menggambarkan perencanaan kinerja Pusat Kepatuhan Kerjasama dan Infomasi Perkarantinaan ke depan serta dapat mengantisipasi permasaahan yang kemungknan muncul pada tahun 2014 Jakarta,
2013
Kepala Pusat KKIP,
ARIFIN TASRIF
i
ii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dengan adanya perubahan paradigma dalam penyusunan program dan kegiatan serta anggaran yang berbasis Kinerja pada lembaga dan instansi pemerintahan yang semula disusun berdasarkan besarnya dana yang akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dapat dihasilkan (Result Oriented Government), dimana setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Sekretariat Badan Karantina Pertanian sebagai salah satu unit eselon II lingkup Badan Karantina Pertanian wajib menyusun Rencana Kinerja Tahunan tahun 2014 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Karantina Pertanian Tahun 2010-2014. Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Karantina Pertanian melalui berbagai kegiatan tahunan. Dengan adanya dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini, Sekretariat Badan Karantina Pertanian ini diharapkan mampu mendorong dan mendukung Peningkatan Kinerja Badan Karantina Pertanian dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Badan Karantina Pertanian sesuai
dengan Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian tahun 2010 – 2014. B. Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan TA. 2014 Pusat KKIP ini bertujuan untuk : a) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan Pusat KKIP sesuai dengan Renstra Pusat KKIP Tahun 2010 – 2014. b) Memperhitungkan rencana anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Pusat KKIP Tahun 2014.
BAB II TUGAS DAN FUNGSI A. TUGAS Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Pertanian dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/ 2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat KKIP memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penindakan, dan pelaksanaan kerjasama, serta pengelolaan informasi perkarantinaan. Tugas tersebut dijabarkan melalui tugas-tugas bidang, yaitu sebagai berikut : 1. Bidang Kepatuhan Perkarantinaan memiliki tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan; 2. Bidang Kerjasama Perkarantinaan memiliki tugas melaksanakan kerjasama perkarantinaan; 3. Bidang Informasi Perkarantinaan memiliki tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan informasi perkarantinaan. B. FUNGSI Berdasarkan tugas tersebut di atas, Pusat KKIP menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan; 2. Pelaksanaan kerjasama perkarantinaan; dan 3. Pengelolaan informasi perkarantinaan. Fungsi tersebut dijabarkan melalui fungsi-fungsi Bidang, yaitu sebagai berikut :
1. Bidang Kepatuhan Perkarantinaan menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan serta keamanan hayati hewani; b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran perkarantinaan tumbuhan serta keamanan hayati nabati. 2. Bidang Kerjasama Perkarantinaan memiliki fungsi : a. Penyiapan penyusunan pengembangan, pemeliharaan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi sistem informasi; dan b. Penyiapan pelaksanaan pengolahan data, pelayanan sistem dan penyebaran data informasi perkarantinaan hewan, tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati. 3. Bidang Informasi Perkarantinaan memiliki fungsi : a. Penyiapan penyusunan pengembangan, pemeliharaan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi sistem informasi; dan b. Penyiapan pelaksanaan pengolahan data, pelayanan sistem dan penyebaran data informasi perkarantinaan hewan, tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Pusat KKIP terdiri dari beberapa unit eselon IV yang memiiki tugas sebagai berikut : 1. Sub Bidang Kepatuhan Perkarantinaan Hewan; Subbidang Kepatuhan Perkarantinaan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan serta keamanan hayati hewani. 2. Sub Bidang Kepatuhan Perkarantinaan Tumbuhan; Subbidang Kepatuhan Perkarantinaan Tumbuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran perkarantinaan tumbuhan serta keamanan hayati nabati.
3. Sub Bidang Kerjasama Perkarantinaan; Subbidang Sanitari dan Fitosanitari mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerjasama, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama sanitari dan fitosanitari, notifikasi serta pelaksanaan inquiry point. 4. Sub Bidang Kerjasama Sanitary dan Phytosanitray (SPS) Subbidang Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta keamanan hayati hewani dan nabati. 5. Sub Bidang Sistem Informasi Subbidang Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pengembangan, pemeliharaan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi sistem informasi perkarantinaan. 6. Sub Bidang Pelayanan Informasi. Subbidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data, pelayanan sistem, dan penyebaran data dan informasi perkarantinaan hewan, tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.
BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Kegiatan Pusat KKIP Tahun 2014 harus disesuaikan dengan
Rencana
Pusat KKIP Tahun 2010-2014 yang akan dijabarkan sebagai berikut : A. Visi Visi Pusat KKIP adalah: “Mendukung Barantan Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpecaya’ dalam Perlindungan Kelestarian
Sumberdaya
alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan”. B. Misi Berdasarkan visi tersebut di atas, maka misi Pusat KKIP sebagai berikut : 1. Mendukung Barantan dalam melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK); 2. Mendukung Barantan dalam mewujudkan keamanan pangan; 3. Mendukung
Barantan
dalam
memfasilitasi
perdagangan
dalam
rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas Pertanian; 4. Mendukung Barantan dalam
meningkatkan citra dan kualitas
layanan publik. C. Tujuan Sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat KKIP yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan penindakan, dan
pelaksanaan
kerjasama,
serta
pengelolaan
perkarantinaan, maka tujuan Pusat KKIP sebagai berikut :
informasi
1. Mewujudkan
kebijakan
pemantauan,
dan
teknis,
evaluasi
pemberian pelaksanaan
bimbingan
teknis,
pengawasan
dan
penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati; 2. Meningkatkan kerjasama, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama sanitari dan fitosanitari, notifikasi serta pelaksanaan inquiry point.; 3. Mewujudkan
kebijakan,
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan
kerjasama perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati; 4. Meningkatkan
pengembangan,
pemeliharaan
dan
pemberian
bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi sistem informasi perkarantinaan; 5. Mewujudkan pengelolaan data, pelayanan sistem, dan penyebaran data dan informasi perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati. D. Sasaran Sasaran Strategis
Pusat KKIP adalah Meningkatnya kualitas kinerja
manajemen dalam mendukung penyelenggaraan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati dengan rincian sebagai berikut : 1. Tersusunnya konsep kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan,
dan
evaluasi
pelaksanaan
pengawasan
dan
penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati; 2. Terwujudnya
peningkatan
kerjasama,
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan kerjasama sanitari dan fitosanitari, notifikasi serta pelaksanaan inquiry point; 3. Terwujudnya konsep kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati;
4. Terwujudnya
pengembangan,
pemeliharaan
dan
pemberian
bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi sistem informasi perkarantinaan; 5. Tersusunnya pengelolaan data, pelayanan sistem, dan penyebaran data dan informasi perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati;
BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan, meliputi sebagai berikut : A. Bidang Kepatuhan Perkarantinaan 1. Kegiatan Pre-Emptif a. Menyusun kebijakan dan mensosialisasikan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli/monitoring (TURJAWALI) di UPT terhadap sistem perkarantinaan dan keamanan hayati yang meliputi, antara lain kelengkapan persyaratan dokumen, terhadap media pembawa HPHK, media pembawa OPTK, orang, alat angkut, peralatan, air, atau pembungkus yang diketahui atau diduga membawa HPHK atau OPTK, media pembawa lain (sampah), baik di tempat pemasukan dan pengeluaran yang tidak ditetapkan maupun di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan, tempat lain di luar tempat pemasukan atau pengeluaran, baik di dalam maupun di luar instalasi karantina; b. Menyusun dan mensosialisasikan petunjuk pelaksanaan sosialisasi, baik internal maupun eksternal tentang sistem pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati dalam rangka meningkatkan efektifitas pencegahan masuknya HPHK dan OPTK serta terpenuhinya persyaratan keamanan hayati; c. Menyusun petunjuk pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; d. Melakukan fasilitasi kelengkapan, pelatihan, apresiasi, dan workshop untuk meningkatkan kualitas PPNS, Inteiljen dan Polsus pelaksanaan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan dan tumbuhan; e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pre-emptif sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati;
f. Mengadministrasikan kegiatan pre-emptif sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; g. Merencanakan ketersediaan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati, baik di tempat pemasukan dan pengeluaran yang tidak ditetapkan maupun di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan, tempat lain di luar tempat pemasukan atau pengeluaran, baik di dalam maupun di luar instalasi karantina; 2. Kegiatan Preventif a. Merencanakan, mengkoordinasi dan melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi terhadap pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli/monitoring (TURJAWALI) dalam rangka pencegahan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dan tindak pidana di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati, baik di tempat pemasukan dan pengeluaran yang tidak ditetapkan maupun di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan, tempat lain di luar tempat pemasukan atau pengeluaran, baik di dalam maupun di luar instalasi karantina; b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan preventif sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; c. Mengadministrasikan kegiatan preventif sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; 3. Kegiatan Represif a. Melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi terhadap penanganan kasus pelanggaran peraturan perundangundangan dan tindak pidana di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati termasuk dukungan dalam proses penyidikan maupun pemberkasan dan penyerahan berkas perkara;
b. Memberikan bimbingan teknis untuk pendampingan dan penguatan penanganan kasus pelanggaran peraturan perundangundangan dan tindak pidana di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; c. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam penerapan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan petunjuk teknis (JUKNIS) penyidikan oleh PPNS Karantina, Juklak dan Juknis Intelijen di UPT Karantina Pertanian; d. Melakukan koordinasi dan kerjasama internal maupun eksternal dengan instansi terkait dalam penanganan kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan dan tindak pidana di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati, apabila diperlukan; e. Mengadministrasikan kegiatan represif sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; f. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat dan informasi lainnya mengenai dugaan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; B. Bidang Kerjasama Perkarantinaan 1. Kerjasama Multilateral: a. meningkatkan peran Badan Karantina Pertanian di dalam forum kerjasama internasional; b. memfasilitasi peran aktif Badan Karantina Pertanian dalam organisasi kerjasama multilateral di bidang penentuan standar, pedoman, dan rekomendasi internasional (IPPC, OIE, dan Codex Alimentarius); c. melaksanakan fungsi sebagai National Enquiry Point dan Notification Body SPS-WTO di Indonesia; d. meningkatkan peran National Plant Protection Organization (NPPO) Badan Karantina Pertanian dalam kegiatan penyusunan standar ketentuan phytosanitary, pelaksanaan fungsi komunikasi dan pertukaran informasi ketentuan phytosanitary dalam kerangka kerja IPPC; e. memfasilitasi pemanfaatan technical assistance yang diberikan oleh organisasi internasional untuk mengembangkan sistem perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati;
f. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam peningkatan kerjasama multilateral di bidang perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati. 2. a. b.
c.
d.
e.
f.
Kerjasama Regional: meningkatkan peran Badan Karantina Pertanian dalam forum kerjasama regional; memfasilitasi peran aktif Badan Karantina Pertanian dalam organisasi kerjasama regional dalam rangka penetapan dan harmonisasi standar ketentuan dan kompetensi di bidang karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; memfasilitasi peran aktif Badan Karantina Pertanian dalam rangka harmonisasi persyaratan SPS dalam rangka peningkatan perdagangan regional dan lintas batas; memfasilitasi peran aktif Badan Karantina Pertanian dalam meningkatkan perdagangan komoditas pertanian di wilayah lintas batas; memfasilitasi pemanfaatan technical assistance yang diberikan oleh organisasi regional untuk mengembangkan sistem perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati dalam rangka peningkatan capacity building; melakukan pemantauan dan evaluasi dalam peningkatan kerjasama perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati di tingkat regional.
3. Kerjasama Bilateral a. meningkatkan peran Badan Karantina Pertanian dalam kerjasama bilateral di bidang perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati dengan negara mitra berazaskan saling menguntungkan (win-win solution atau reciprocal benefit); b. meningkatkan hubungan kerjasama perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati di lintas batas antar negara; c. melakukan koordinasi dan fasilitasi akselerasi ekspor produk pertanian; d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama bilateral; 4. Kerjasama Nasional: a. meningkatkan hubungan kerjasama antara Badan Karantina Pertanian dengan instansi terkait untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati;
b. meningkatkan kerjasama operasional perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati di pintu pemasukan/ pengeluaran melalui koordinasi CIQS (Custom, Immigration, Quarantine, Security); c. meningkatkan peran Badan Karantina Pertanian dalam akselerasi ekspor komoditas pertanian; d. meningkatkan peran Badan Karantina Pertanian dalam forum koordinasi lintas sektor lingkup nasional; e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait. C. Bidang Informasi Perkarantinaan 1. Meningkatkan dan optimalisasi pengelolaan dan fungsi Data Center, antara lain meliputi kompilasi data operasional, manajemen pengelolaan data operasional, kontribusi data kepada pengambil kebijakan perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati. 2. Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam kegiatan operasional perkarantinaan hewan, tumbuhan dan keamanan hayati, antara lain mencakup penerapan in house system KH,KT,PSAT dan PSAH, penerapan IT pada aspek pelayanan public (PPK online, eLab,Simlab, registrasi SAB, e-proc dsb), pembuatan dan pengembangan aplikasi. 3. Melakukan prakarsa dan optimalisasi kerjasama informasi dengan instansi dan negara lain, antara lain meliputi pengintegrasian in house system Barantan dengan INSW dan ASW, pengintegrasian inhouse system Barantan dengan instansi penerbit perijinan lingkup Kementan (SIP, SPP), pertukaran sertifikat elektronik dengan negara mitra, pertukaran data elektronik dengan dinas kabupaten/kota untuk keperluan inline inspection dan sertifikasi MP di daerah asal, partisipasi pada forum-forum TI, komunikasi akses data dalam pelatihan jarak jauh, mendukung penerapan Indonesia Go Open Source (IGOS). 4. Penguatan kompetensi dan Infrastruktur teknologi informasi (TI), antara lain meliputi pengelolaan jaringan system informasi (LAN, VPN dan VoIP), bimbingan teknis bagi pengelola TI di UPT, pelatihan TI dan up grade knowledge petugas dikantor pusat, pengadaan dan up grade sarana dan prasarana TI.
BAB V KEGIATAN PUSAT KEPATUHAN, KERJASAM DAN INFORMASI PERKARANATINAAN Strategi untuk mewujudkan Visi dan Misi Pusat KKIP telah dirumuskan secara baik yang meliputi strategi umum dan strategi khusus yang terdiri dari
strategi
Bidang
Kepatuhan
Perkarantinaan,
Bidang
Kerjasama
Perkarantinaan dan Bidang Informasi Perkarantinaan. Namun demikian dalam melaksanakan strategi perlu disesuaikan dengan permasalahan dan tugas pekerjaan Bidang dan Sub Bidang dari Pusat KKIP. Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian yang memiliki program
Peningkatan
Kualitas
Pengkarantinaan
Pertanian
dan
Pengawasan Keamanan Hayati dimana salah satu sasarannya melekat pada tupoksi Pusat KKIP, yaitu “Meningkatnya Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan” dengan indikator outcome sebagai berikut : 1. rumusan
kebijakan
pengawasan
dan
penindakan
karantina
hewan/karantina tumbuhan yang dapat dimplementasikan, 2. jumlah
dokumen
bahan
rancangan
kebijakan
kerjasama
perkarantinaan; 3. tingkat pemanfaatan dokumen kerjasama sanitary dan fitosanitary dan dokumen kerjasama operasional yang dihasilkan dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan dan pelayanan; 4. prosentase peningkatan kesiapan infrastruktur sistem informasi, dan akses informasi instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian melalui jaringan pusat data karantina pertanian. Pusat KKIP secara organisasi terdiri dari 3 (tiga) unit eselon III, yaitu Bidang Kepatuhan Perkarantinaan, Bidang Kerjasama Perkarantinaan dan Bidang Informasi Perkarantinaan.
Sesuai dengan Rencana Strategis Pusat KKIP,
dalam Kegiatan Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan sistem Informasi Perkarantinaan, maka beberapa indikator di atas akan didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :
1. Indikator Kinerja : “rumusan kebijakan pengawasan dan penindakan karantina hewan/karantina tumbuhan yang dapat dimplementasikan”, dengan rencana kegiatan sebagai berikut : A. Pedoman Penyelidikan Terbuka; 1) Persiapan dan Pembentukan Tim Penyusun; 2) Penyusunan konsep pedoman penyelidikan terbuka; 3) Embahasan konsep pedoman penyelidikan terbuka; 4) Penyusunan laporan keluaran. B. Format Laporan Kegiatan Wasdak 1) Persiapan dan Pembentukan Tim Penyusun; 2) Penyusunan konsep format laporan kegiatan Wasdak; 3) Embahasan konsep format laporan kegiatan Wasdak; 4) Penyusunan laporan keluaran. C. Bimbingan teknis Operasional kepatuhan 1) Rapat Konsultasi Teknis; 2) Bimbingan Teknis Operasional Lapangan Pusat KKIP; 3) Penyusunan Laporan Keluaran. D. Laporan Evaluasi Operasional Pusat KKIP 1) Evaluasi Pusat KKIP; 2) Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Pusat KKIP; 3) Operasional Perkarantoran Pusat KKIP. 2. Indikator Kinerja : “tingkat pemanfaatan dokumen kerjasama sanitary dan fitosanitary dan dokumen kerjasama operasional yang dihasilkan dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan dan pelayanan”, dengan beberapa rencana kegiatan yang mendukung yaitu : A. Koordinasi dan Kerjasama Internasional 1) Delegasi RI dalam pertemuan Internasional; 2) Kerjasama Multilateral; 3) Kerjasama Bilateral;
4) Tindak lanjut hasil pertemuan kerjasama multilateral dan bilateral. B. Koordinasi dan Kerjasama Perkarantinaan 1) Nasional meeting On Implementation of action Plan of CIQS Working Group Bim Eaga. 2) Workshop negosiasi internasional 3) Asean- China SPS related workshop 4) Workshop Evaluasi kerjasama perkarantinaan (nasional dan internasional) 5) Koordinasi dan kerjasama di pelabuhan penyeberangan 6) Koordinasi dengan Instansi terkait 7) Fasilitasi kerjasama perkarantinaan C. Koordinasi dan Kerjasama SPS 1) Kesekretariatan SPS 2) Penyusunan notifikasi 3) SPS News letter D. Laporan Evaluasi Kerjasama Perkarantinaan 1. Monitoring dan Evaluasi kerjasama perkarantinaan 3. Indikator Kinerja : “prosentase peningkatan kesiapan infrastruktur sistem informasi, dan akses informasi instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian melalui jaringan pusat data karantina pertanian”, dengan beberapa rencana kegiatan yang mendukung yaitu : A. Penyelenggaraan sistem elektronik Karantina Pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian 1) Workshop kebijakan Menteri Pertanian. B. Kebijakan teknologi informasi dan komunikasi Badan Karantina Pertanian 1) Workshop kebijakan teknologi informasi dan komunikasi Badan Karantina Pertanian.
C. Pembuatan Manual Aplikasi IT Barantan 1) Pembahasan
pembuatan
manual
Juklak/Juknis
Barantan 2) Pengembangan sistem informasi 3) Apresiasi management TI Lingkup Barantan KH dan KT
Aplikasi
LAMPIRAN
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN KARANTINA PERTANIAN 2014 Unit Organisasi Eselon II
: Pusat Kepatuhan Kerjasama dan Infomasi Perkarantinaan
Tahun Anggaran
: 2014
Sasaran Strategis Kebijakan teknis pengawasan dan penindakan yang dapat mendukung meningkatnya kepatuhan pengguna jasa karantina dan integritas petugas karantina.
Indikator Kinerja Kebijakan dan rekomendasi pengawasan dan penindakan karantina hewan/karantina tumbuhan/keamanan hayati yang dapat diimplementasikan.
Target 2
Kerjasama yang kondusif dalam mendukung efektifitas perumusan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan pertanian.
Pemanfaatan dokumen kerjasama SPS dan dokumen kerjasama operasional yang dihasilkan dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan dan pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati nabati.
100 %
Sistem informasi yang optimal dalam mendukung kinerja manajemen dan operasional karantina.
Peningkatan infrastruktur sistem informasi instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian melalui jaringan pusat data karantina pertanian
10 %
RENCANA KINERJA TAHUNAN Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan
TA. 2014
Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan
2013
