KATA PENGANTAR Buku Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara ini disusun dengan mengacu dua sumber hukum, yaitu Peraturan Presiden No 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 dan arahan Presiden terkait penyusunan RKP 2017 tentang fokus prioritas pembangunan 54 kabupaten tertinggal. Buku ini berisi data dan informasi mengenai gambaran umum Kabupaten Pulau Morotai yang menguraikan 6 indikator (perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, infrastruktur, aksesibilitas, keuangan lokal dan karakteristik daerah) dan 27 sub indikator yang menjadi faktor yang mempengaruhi ketertinggalan suatu daerah. Data dan informasi yang disajikan diolah dari sumber data Potensi Desa (PODES) Tahun 2011 dan 2014, Data dan Informasi Kabupaten/Kota Tahun 2010 dan 2013, Indeks Pembangunan Manusia 2010 dan 2013, dan Daerah dalam Angka Tahun 2013. Sedangkan data spasial diolah dari sumber data Peta Dasar yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Tahun 2010. Buku Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan pembangunan daerah tertinggal bagi stakeholders terkait dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal di Indonesia.
Jakarta,
Oktober 2016
Kepala Pusat Data dan Informasi
Helmiati, SH, M.Si
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
DAFTAR TABEL
iv
DAFTAR GAMBAR
vi
BAB I
PENDAHULUAN
1
1.1. Latar Belakang
1
1.2. Tujuan
3
1.3. Ruang Lingkup
3
1.4. Metodologi
3
1.4.1. Pengumpulan dan Pengolahan Data
3
1.4.2. Penganalisisan dan Penyajian Data
5
1.5. Tim Penyusun BAB II
6
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
7
2.1. Konsep Pembangunan Daerah Tertinggal
7
2.2. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal
10
BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA
12
3.1. Administrasi
12
3.2. Penduduk
16
3.3. Jaringan Jalan
17
3.4. Wisata
18
BAB IV PERKEMBANGAN KABUPATEN TERTINGGAL PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA
20
4.1. Perekonomian Masyarakat
29
4.2. Sumber Daya Manusia
29
4.3. Insfrastruktur
30
4.3.1. Persentase Desa dengan Jenis Permukaan Jalan Utama ii
Terluas Aspal/Beton, Diperkeras, Tanah dan Lainnya
30
4.3.2. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik dan Telepon 4.3.3. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
31 32
4.3.4. Persentase Desa yang Mempunyai Pasar Tanpa Bangunan Permanen/Semi Permanen
34
4.3.5. Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan per 1000 Penduduk 4.3.6. Jumlah SD-SMP Per 1000 Penduduk
35 36
4.4. Kelembagaan atau Keuangan Lokal (Celah Fiskal)
37
4.5. Aksesibilitas
37
4.5.1. Rata-rata Jarak Kantor Desa ke Kantor Kabupaten yang Membawahi
37
4.5.2. Persentase Desa dengan Jarak ke Pelayanan Kesehatan > 5 Km
38
4.5.3. Rata-Rata Jarak dari Desa ke Pelayanan Pendidikan Dasar 4.6. Karakteristik Daerah 4.6.1. Persentase Jumlah Desa Rawan Bencana
40 41 41
4.6.2. Persentase Jumlah Desa yang Berada di Kawasan
BAB V
Hutan Lindung dan Berlahan Kritis
42
4.6.3. Persentase Jumlah Desa Rawan Konflik
43
KESIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA
44 47
iii
DAFTAR TABEL Tabel 2.1.
Sebaran Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019
8
Tabel 2.2.
Daerah Otonom Baru yang Menjadi Daerah Tertinggal
9
Tabel 3.1.
Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2010
Tabel 3.2.
Jumlah Desa Pantai dan Desa Bukan Pantai di Kabupaten Pulau Morotai
Tabel 3.3.
17
Persebaran 122 Kabupaten Tertinggal di Indonesia serta Kabupaten Prioritas Pembangunan 2017
Tabel 4.2.
16
Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pulau Morotai per Kecamatan Tahun 2015
Tabel 4.1.
14
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015
Tabel 3.4.
13
20
Persebaran Kabupaten Tertinggal di Provinsi Maluku Utara serta Kabupaten Prioritas Pembangunan Tahun 2017
24
Tabel 4.3.
Status Ketertinggalan Desa di Kabupaten Pulau Morotai
24
Tabel 4.4.
Persentase Penduduk Miskin dan Konsumsi per Kapita di Kabupaten Pulau Morotai
Tabel 4.5.
Persentase Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah Dan Angka Melek Huruf di Kabupaten Pulau Morotai
Tabel 4.6.
29
30
Persentase Desa dengan Jenis Permukaan Jalan Terluas Aspal/Beton, Diperkeras, Tanah dan Lainnya di Kabupaten Pulau Morotai
Tabel 4.7.
Jumlah Keluarga Pengguna Listrik dan Telepon di Kabupaten Pulau Morotai
Tabel 4.8.
31
32
Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Pulau Morotai
33
iv
Tabel 4.9.
Persentase Desa yang Mempunyai Pasar Tanpa Bangunan Permanen di Kabupaten Pulau Morotai
34
Tabel 4.10. Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan per 1000 Penduduk di Kabupaten Pulau Morotai
35
Tabel 4.11. Jumlah SD-SMP per 1000 Penduduk di Kabupaten Pulau Morotai
36
Tabel 4.12. Persentase Kelembagaan atau Keuangan Lokal (Celah Fiskal) di Kabupaten Pulau Morotai
37
Tabel 4.13. Jarak dari Kantor Desa Ke Kabupaten di Kabupaten Pulau Morotai
38
Tabel 4.14. Persentase Desa dengan Akses Pelayanan Kesehatan > 5 Km di Kabupaten Pulau Morotai
39
Tabel 4.15. Rata-rata Jarak Kantor Desa Ke Pelayanan Pendidikan (SD-SMP) di Kabupaten Pulau Morotai
41
Tabel 4.16. Persentase Jumlah Desa Rawan Bencana di Kabupaten Pulau Morotai
41
Tabel 4.17. Persentase Jumlah Desa yang Berada di Kawasan Lindung dan Berlahan Kritis di Kabupaten Pulau Morotai
43
Tabel 4.18. Persentase Jumlah Desa Rawan Konflik di Kabupaten Pulau Morotai
43
v
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Tahap Pengolahan dan Penyajian Data Spasial Perkembangan Kabupaten Tertinggal Gambar 3.1.
Peta Administrasi Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara
Gambar 4.1.
15
Grafik Status Ketertinggalan Desa per Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai
Gambar 4.2.
5
27
Peta Status Ketertinggalan berdasarkan Indeks Pembangunan Desa Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara
28
vi
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Permasalahan sumber daya manusia, sosial ekonomi, serta infrastruktur yang tidak merata di Indonesia mengakibatkan adanya perbedaan pencapaian pembangunan di setiap daerah. Daerah dengan pencapaian pembangunan yang rendah dikategorikan sebagai daerah tertinggal dan diperhitungkan memiliki indeks kemajuan pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia di bawah rata-rata indeks nasional. Pada umumnya, daerah tertinggal memiliki faktor geografis yang sulit dijangkau, media komunikasi yang sulit dijangkau, sumber daya manusia dan alam yang rendah berakibat langsung terhadap mata pencaharian penduduk yang tidak memadai. Presiden Joko Widodo pada 4 November 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019. Berdasarkan Perpres tersebut, terdapat 122 kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Maluku. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, ditetapkan 122 kabupaten tertinggal yang harus ditangani. Penetapan ini merupakan hasil perhitungan pada RPJMN Tahun 2010–2014 dimana terdapat 183 kabupaten tertinggal yang melalui upaya percepatan dapat terentaskan sebanyak 70 kabupaten tertinggal, namun pada Tahun 2013 terdapat 9 Daerah Otonom Baru (DOB) pemekaran yang masuk dalam daftar daerah tertinggal, sehingga secara keseluruhan menjadi 122 kabupaten tertinggal.
1
Berdasarkan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2014 tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal, bahwa penetapan daerah tertinggal berdasarkan pada 6 (enam) kriteria yaitu Perekonomian Masyarakat, Sumberdaya Manusia, Infrastruktur (sarana dan prasarana), Celah Fiskal, Aksesibilitas dan Karakteristik Daerah, yang terdiri dari 27 sub indikator. Pembuatan Buku Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara dilatarbelakangi oleh arahan presiden terkait penyusunan RKP 2017 (Hasil sidang kabinet 10 Februari 2016). Hasil Sidang tersebut secara garis besar mengarahkan agar pada tahun 2017 penanganan daerah tertinggal fokus terhadap 54 (dari 122) kabupaten tertinggal sehingga dampak yang dihasilkan lebih signifikan. Kabupaten Pulau Morotai yang terletak di Provinsi Maluku menjadi salah satu bagian dari 54 kabupaten tertinggal. Prioritas Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal dalam RKP 2017 terdiri dari empat hal penting yaitu peningkatan SDM dan IPTEK, pengembangan ekonomi lokal, pemenuhan pelayanan dasar publik, peningkatan aksesibilitas/konektivitas. Dari keempat unsur tersebut dibutuhkan kerjasama antar lembaga penyedia data dan pelaksana pembangunan seperti Kemenkeu, Kemendagri, Kemendag, Pemda, LSM, dan K/L lainnya. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki peran strategis baik dalam fungsi koordinasi dan fungsi gap filter pada seluruh Program Prioritas Nasional (Sumber: Paparan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan dalam RKP 2017 oleh Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Kementerian PPN/Bappenas). Dengan adanya peran serta fungsi yang menjadi tugas dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam pembangunan daerah tertinggal, maka salah satu kegiatan yang akan dilakukan Tahun 2016
2
adalah menyediakan data dan informasi detail, lengkap serta informatif mengenai profil Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. 1.2. Tujuan Membantu menyediakan data dan informasi yang detail, lengkap serta informatif agar dapat mendukung pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. 1.3. Ruang Lingkup Ruang lingkup pembahasan penyusunan data dan informasi pembangunan daerah tertinggal Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara meliputi 6 indikator
(aspek
perekonomian
masyarakat,
sumber
daya
manusia,
infrastruktur/sarana prasarana, keuangan lokal, aksesibilitas dan karakteristik daerah) serta 27 sub indikator penetapan daerah tertinggal di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Semua indikator maupun sub indikator akan dibahas lebih detail hingga batas administrasi terkecil di kabupaten yaitu desa/kelurahan. 1.4. Metodologi Penulisan Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan data dan informasi pembangunan daerah tertinggal Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut: 1.4.1. Pengumpulan dan Pengolahan Data Pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara merupakan kompilasi data sekunder. Koordinasi dengan unit teknis terkait dilakukan dalam proses pengumpulan data yang terkait dengan pembangunan daerah tertinggal. Pengumpulan data sekunder juga dilakukan melalui koordinasi dengan instasi terkait, khususnya Badan Pusat Statistik untuk memperoleh data Potensi Desa 3
Tahun 2011 dan 2014, Provinsi dalam Angka (PDA), Daerah dalam Angka
(DDA),
Kecamatan
dalam
Angka
(KDA),
dan
Indeks
Pembangunan Desa (IPD). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software Microsoft Excel dan SPSS, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk meggambarkan keadaan data secara umum. Analisis deskriptif membantu menyederhanakan data dalam jumlah besar dengan cara yang logis. Data diringkas sehingga lebih sederhana dan lebih mudah diinterpretasikan. Pada analisis deskriptif ini terdapat informasi yang bisa diperoleh dari data yang digunakan seperti: 1. Mean (rata-rata) merupakan ukuran rata-rata yang merupakan penjumlahan dari seluruh nilai dibagi jumlah datanya. 2. Median merupakan suatu nilai di mana setengah dari data berada di bawah nilai tersebut dan setengahnya lagi berada atas nilai tersebut setelah nilai itu disusun berurut. Dengan kata lain, median membagi data menjadi dua bagian. 3. Modus
merupakan
salah
satu
ukuran
rata-rata
yang
menunjukkan skor atau nilai data yang memiliki frekuensi terbanyak pada suatu distribusi. Modus biasanya digunakan untuk data nominal. 4. Variansi merupakan ukuran variasi yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari mean (rata-ratanya). Semakin bervariasi data tersebut maka semakin jauh data tersebut tersebar di sekitar meannya. 5. Maksimum merupakan yang paling besar/tinggi dari data. 6. Minimum merupakan nilai yang paling rendah/kecil dari data. Untuk hasil olahan terhadap indikator dan sub indikator akan terbatas pada nilai mean (rata-rata), variansi, nilai maksimum dan nilai 4
minimum. Data yang diperoleh untuk pembuatan buku Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara meliputi 6 indikator dan 27 sub indikator yang disajikan dari hasil olahan secara statistik deskriptif. 1.4.2. Penganalisisan dan Penyajian Data Dalam penyajian data dan informasi ini, hal penting yang harus diperhatikan adalah angka yang bertambah atau menurun dari setiap sub indikator, berikut disajikan tabel rumusan bertambah atau menurunnya setiap sub indikator. Penyusunan peta tematik memerlukan peta dasar yang digunakan sebagai dasar untuk menempatkan simbol dari tema yang dipetakan. Peta dasar berisi informasi batas administrasi terkecil yaitu desa tahun 2010, sedangkan peta tematik berupa peta Indeks Pembangunan Desa (IPD) tahun 2014. Peta yang digunakan sudah dalam bentuk shapefile yang dapat langsung ditampilkan. Input Data Atribut
Data Spasial Administrasi Kabupaten
Data Spasial Status Ketertinggalan Berdasarkan IPD Software ArcGIS
Layout Peta Administrasi Kabupaten
Peta Status Ketertinggalan Berdasarkan IPD Output
Gambar 1.1. Tahap Pengolahan dan Penyajian Data Spasial Perkembangan Kabupaten Tertinggal
5
1.5. Tim Penyusun Tim Penyusunan Buku Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara terdiri dari: 1. Pengarah Helmiati, S.H., M.Si.; 2. Penanggung Jawab Ir. Elly Sarikit, M.M.; 3. Tim Penyusun
Anton Tri Susilo, BE., SE.; Alfandi Pramandaru, S.T.; Esti Afriyani, S.Sos.; Nur Fajriah, S.T.;
Dimas Haryoyuda, S.E.;
Dina Rosmalia Listya Utami, S.Si.
6
BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2.1. Konsep Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berada di kawasan Asia Tenggara. Layaknya sebuah negara berkembang, Indonesia tak akan pernah lepas dengan program-program pembangunan baik dalam skala lokal maupun skala nasional. Pada hakikatnya tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan sosial yang tinggi. Namun dalam perjalanannya, berbagai kendala masih sering dijumpai. Kesenjangan pembangunan di berbagai sektor masih banyak dijumpai baik antar wilayah, sektor wilayah, maupun antar masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu pemicu munculnya pandangan tentang “daerah tertinggal” yang menandakan belum optimalnya pemerataan pembangunan di Indonesia. Kesenjangan pembangunan terutama terjadi antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Salah satu akar dari permasalahan pembangunan di Indonesia adalah strategi pembangunan yang belum tepat. Presiden telah menetapkan 122 daerah tertinggal yang menjadi lokus prioritas pada Tahun 2015–2019. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2005. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa daerah
tertinggal
merupakan
daerah
kabupaten
yang
wilayah
serta
masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Adapun
ketertinggalan
suatu
daerah
ditetapkan
dengan
mempertimbangkan 6 (enam) kriteria utama: 1. Perekonomian masyarakat; 2. Sumber daya manusia; 3. Sarana dan prasarana; 7
4. Kemampuan keuangan daerah; 5. Aksesibilitas; dan 6. Karakteristik daerah. Penetapan daerah tertinggal dilakukan berdasarkan usulan menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali. Tabel 2.1. Sebaran Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019
Sumber: Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, BPS, Tahun 2015
Pembangunan daerah tertinggal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Pembangunan di daerah tertinggal perlu memperhatikan isu-isu strategis, antara lain: 1.
Belum optimalnya pembangunan antar sektor yang mengakibatkan lemahnya koordinasi antar pelaku pembangunan; 8
2.
Regulasi yang bersifat afirmatif terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal belum terintegrasi;
3.
Belum optimalnya kerangka sistem kelembagaan yang menempatkan masing-masing pelaku pada tugas, dan fungsi yang jelas;
4.
Terbatasnya sarana dan prasarana serta aksesibilitas daerah tertinggal terhadap wilayah cepat tumbuh;
5.
Pemanfaatan sumber daya lokal sebagai sumber perekonomian di daerah tertinggal belum optimal; dan
6.
Terbatasnya kemampuan keuangan daerah dan lemahnya kualitas belanja daerah tertinggal. Tabel 2.2. Daerah Otonom Baru yang Menjadi Daerah Tertinggal Daerah Induk
No.
Kabupaten
Dasar Hukum Provinsi
Kabupaten
1
Pesisir Barat
Lampung
Lampung Barat
UU No. 22 Th 2012
2
Malaka
NTT
Belu
UU No. 3 Th 2013
3
Mahakam Ulu
Kalimantan Timur
Kutai Barat
UU No. 2 Th 2013
4
Banggai Laut
Sulawesi Tengah
5
Mamuju Tengah
Sulawesi Barat
Mamuju
UU No. 4 Th 2013
6
Pulau Taliabu
Maluku Utara
Kepulauan Sula
UU No. 6 Th 2013
7
Morowali Utara
Sulawesi Tengah
Morowali
UU No. 12 Th 2013
8
Musi Rawas Utara
Sumatera Selatan
Musi Rawas
UU No. 16 Th 2013
9
Konawe Kepulauan
Sulawesi Tenggara
Konawe
UU No. 13 Th 2013
Banggai Kepulauan UU No. 5 Th 2013
Sumber: Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, BPS, Tahun 2015
9
2.2. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015– 2019 telah menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang antara lain meliputi: promosi potensi daerah untuk mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar publik, dan pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan infrastruktur yang memadai. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah tertinggal dan daerah maju. Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah tertinggal ditujukan untuk mengentaskan minimal 80 (delapan puluh) daerah tertinggal dengan target sebagai berikut: 1.
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi rata-rata 7,24%;
2.
Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 14,00%;
3.
Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal menjadi rata-rata 69,59%;
4.
Indeks komposit pembangunan daerah tertinggal di bawah satu atau negatif (<1) sebanyak 80 kabupaten.
Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal, salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah melalui strategi percepatan. Dalam Dokumen STRANAS PPDT Tahun 2015–2019, disebutkan beberapa alternatif strategi percepatan berbasis kewilayahan, antara lain: 1.
Pemerintah harus memantapkan kelembagaan untuk meningkatkan ‘urbanisasi perdesaan’ di wilayah yang sebagaian besar merupakan daerah perdesaan;
10
2.
Di wilayah yang merupakan daerah tertinggal, pemerintah harus mengembangkan pelayanan dasar secara merata, agar mobilitas masyarakat lebih baik sebagai upaya mempercepat integritas ekonomi antar wilayah;
3.
Pemerintah perlu menyediakan tiga instrumen di wilayah yang jauh dari pasar, yaitu: pelayanan infrastruktur wilayah, kelembagaan sosial–ekonomi dan insentif ekonomi untuk memantapkan ekonomi lokal;
4.
Penyeimbangan perkembangan antar wilayah, melalui: a. Peningkatan kemampuan masyarakat dan kemandirian daerah; b. Pemanfaatan potensi wilayah darat dan laut secara optimal; c. Integrasi ekonomi antara daerah tertinggal dan daerah maju;
5.
Penanganan daerah tertinggal dilakukan melalui pendekatan potensi kewilayahan secara terintegrasi dalam kondisi internal pulau-pulau itu sendiri.
11
BAB III GAMBARAN UMUM
3.1. Administrasi Pulau Morotai merupakan kabupaten perbatasan yang terletak di ujung utara dari Indonesia bagian timur, kabupaten ini terletak pada posisi 2o00’ Lintang Utara dan 2o40’ Lintang Utara, serta 128o15’ dan 129o08’ Bujur Timur. Secara geografis, Pulau Morotai terletak di antara Samudera Pasifik dan Pulau Halmahera. Luas Wilayah Pulau Morotai berupa daratan seluas 2.314,90 km2. Pulau Morotai baru terbentuk pada tahun 2008 dan merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara yang terdiri dari lima wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Morotai Selatan, Morotai Timur, Morotai Selatan Barat, Morotai Utara dan Morotai Jaya. Wilayah Kabupaten Pulau Morotai bagian utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, bagian timur berbatasan dengan Laut Halmahera, bagian selatan berbatasan dengan Selat Morotai dan bagian barat berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Laut Halmahera. Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Pulau Morotai menurut Kabupaten dalam Angka Tahun 2015 dan 2016 ditampilkan pada Tabel 3.1.
12
Tabel 3.1. Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Luas dan Pembagian Wilayah Menurut Kecamatan/Distrik No Kecamatan Luas Wilayah Presentase (%) (Km2) 1 Morotai Selatan 363,10 15,69 2
362,80
15,61
731,80
31,61
4
Morotai Timur Morotai Selatan Barat Morotai Utara
448,70
19,38
5
Morotai Jaya
408,50
17,16
Jumlah
2314,90
100,00
3
Sumber : Administrasi Kabupaten Pulau Morotai Dalam Angka, BPS, Tahun 2016
Pulau Morotai memiliki lima gunung api yaitu Gunung Sabatai, Gunung Para-para dan Gunung Bandera di Morotai Selatan, Gunung batu Putih di Morotai Utara dan Gunung Meja di Morotai Selatan Barat. Selain itu Pulau Morotai juga memiliki enam sungai yaitu Sungai Sangowo dan Sungai Cao yang terdapat di Morotai Selatan, Sungai Tiley dan Sungai Sosolo di Morotai Selatan Barat dan Sungai Yao dan Sungai Mira di Morotai Utara. Sebagian besar desa di Kabupaten Pulau Morotai adalah merupakan desa pantai dengan jumlahnya mencapai 79 desa. Untuk jumlah desa yang berada di Kabupaten Pulau Morotai dapat dilihat dalam tabel 3.2. dimana dalam tabel tersebut terdiri dari desa pantai dan desa bukan pantai. Adapun rinciannya sebagai berikut:
13
Tabel 3.2. Jumlah Desa Pantai dan Desa Bukan Pantai di Kabupaten Pulau Morotai Desa Desa Bukan No Kecamatan Jumlah Pantai Pantai 25 1 Morotai Selatan 20 5 15 2 Morotai Timur 15 -
4
Morotai Selatan Barat Morotai Utara
5
Morotai Jaya
3
Jumlah
20
18
2
12
2
14
14
-
14
79
9
88
Sumber : Administrasi Kabupaten Pulau Morotai Dalam Angka, BPS, Tahun 2016
Berdasarkan data spasial yang digunakan dalam membuat peta yang bersumber dari data BPS Tahun 2010 masih terdapat ketidaksesuaian jumlah desa. Ketidaksesuaian ini dikarenakan ada beberapa desa yang merupakan hasil dari pemekaran tahun 2013. Kecamatan Morotai Selatan mengalami pemekaran dari 20 desa menjadi 25 desa, Kecamatan Morotai Selatan Barat dari 17 desa menjadi 20 desa, Kecamatan Morotai Jaya dari 9 desa menjadi 14 desa, Kecamaran Morotai Utara dari 10 desa menjadi 14 desa dan Kecamatan Morotai Timur dari 8 desa menjadi 15 desa.
14
Gambar 3.1. Peta Administrasi Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara 15
3.2. Penduduk Penduduk Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 60.727 jiwa yang terdiri atas 31.212 jiwa penduduk laki-laki dan 29.515 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Kabupaten Pulau Morotai mengalami pertumbuhan sebesar 4,21%. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,75. Jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Pulau Morotai adalah Kecamatan Morotai Selatan sebanyak 21.589 jiwa yang terdiri atas 11.029 jiwa penduduk laki-laki dan 10.560 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pulau Morotai tahun 2015 mencapai 26,23 jiwa/km2. Kepadatan penduduk di lima kecamatan cukupberagam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Morotai Selatan dengan kepadatan sebesar 59,46 jiwa/Km2 dan terendah di Kecamatan Morotai Selatan Barat sebesar 16,91 jiwa/Km2. Sementara itu jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 2,75% dari tahun 2014. Tabel 3.3. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Jenis Kelamin Sex No Kecamatan Jumlah Rasio Laki-laki Perempuan 21.589 1 Morotai Selatan 11.029 10.560 104,44 8.497 2 Morotai Timur 4.329 4.168 103,86 12.372 3 Morotai Selatan Barat 6.341 6.031 105,14 10.563 4 Morotai Utara 5.489 5.074 108,18 7.706 5 Morotai Jaya 4.024 3.682 109,29 Total 31.212 29.515 60.727 105,75 Sumber : Pulau Morotai Dalam Angka, BPS, Tahun 2016
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk, sex ratio Kabupaten Pulau Morotai adalah sebesar 105,75 yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Dari lima kecamatan yang ada di
16
Kabupaten Pulau Morotai, dapat dilihat bahwa seluruh kecamatan jumlah penduduk perempuannya lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Tabel 3.4. Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pulau Morotai per Kecamatan Tahun 2016 Persentase Kepadatan Penduduk No Kecamatan Penduduk per km2 1 Morotai Selatan 35,55 59,46 2 Morotai Timur 13,99 23,42 3 Morotai Selatan Barat 20,37 16,91 4 Morotai Utara 17,39 25,86 5 Morotai Jaya 12,69 17,17 Jumlah 100 26,23 Sumber: Kabupaten Pulau Morotai dan Administrasi Kecamatan, BPS, Tahun 2016
Berdasarkan tabel di atas, tercatat jumlah penduduk Kabupaten Pulau Morotai adalah 60.727 jiwa dengan rata-rata tingkat kepadatan penduduk sebesar 26,23 jiwa/km2. Kecamatan Morotai Selatan merupakan wilayah yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi yaitu 59,46 jiwa/km2 sedangkan Kecamatan Morotai Selatan Barat merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu sebesar 16,91 jiwa/km2. 3.3. Jaringan Jalan Transportasi
memegang
peranan
yang
sangat
strategis
dalam
memperlancar sektor perekonomian dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien serta mampu untuk memadukan transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok daratan guna menunjang pemerataan dan stabilitas sebagai pendorong,
penggerak
dan
penunjang
pembangunan
nasional.
Untuk
mewujudkan transportasi tersebut perlu adanya sarana prasarana yang memadai. Bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan Undangundang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berkewajiban 17
untuk melancarkan jalannya pemerintahan dan pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang salah satu aspeknya adalah pembangunan dibidang transportasi dan untuk menunjang kegiatan dimaksud, berbagai program dan kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten Pulau Morotai yang telah diselenggarakan tahun 2014 pembangunan jalan dan jembatan, terdiri dari 6 kegiatan: a. Pembangunan Jembatan b. Peningkatan Jalan c. Pembangunan Jalan (DAK) d. Pembangunan Jalan Trotoar e. Pembangunan Jalan Trotoar (Lanjutan 2013) 3.4. Wisata Sektor Pariwisata menempati urutan ke dua sektor unggulan yang merupakan salah satu jenis aktifitas ekonomi yang berpotensi dikembangkan menjadi salah satu sektor penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Morotai. Potensi pariwisata utama yang dimiliki daerah ini terutama wisata sejarah peninggalan perang Dunia kedua. Kabupaten Pulau Morotai memiliki nilai historis yang cukup tinggi yang lebih dikenal dengan wilayah peninggalan tentara Amerika pada perang dunia II diantaranya Lapangan terbang Peninggalan Tentara Sekutu dengan 7 Landasan pacunya (Pitoe Street), Taman Makam Pahlawan, Menara Radio Sekutu, Army Dock, Waterpom Sekutu dan Navy Base, Markas Komando Tentara Sekutu di Pulau sum-Sum, Wama Airfel, tempat Persembunyian Nakamura, Kuburan Masal Tentara Jepang, Gua Tentara Jepang, Gua Tentara Sekutu, Hill 40 (kode sandi tentara sekutu) dan sisa-sisa kendaraan tempur termasuk kapal perang, pesawat tempur, Amfibi dan berbagai jenis persenjataan serta amunisinya. Potensi wisata lain yang tak kalah menarik adalah wisata alam, dengan sejumlah obyek yang sangat menarik dari daerah-daerah lain di Indonesia. Kepulauan
Morotai
menyimpan
kekayaan
dan
keelokan
alam
untuk 18
dikembangkan. Obyek wisata di Kabupaten Pulau Morotai ini sangat beragam, mulai dari wisata alam, seperti Pulau Dodola dengan hamparan pasir putih halus yang menghubungi Pulau Dodola Besar dan Pulau Dodola Kecil, begitu pula dengan Pulau Matita dengan lingkaran pasir putih, sejumlah obyek wisata pantai lainnya seperti seperti Pantai Tanjung Pinang, Pantai Sagolo, Kokota River dan Keker River, Pulau Galogalo kecil, Pulau Ngele-ngele Besar dan Pulau Ngelengele Kecil, Pulau Saminyamau Potensi Pariwisata di daerah ini makin lengkap dengan tersedianya Potensi Wisata Budaya seperti tarian tide-tide dan tarian Cakalele yang dapat menjadi daya tarik tambahan bagi para Wisatawan untuk berkunjung ke daerah ini.
19
BAB IV PERKEMBANGAN KABUPATEN TERTINGGAL PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah administrasi Provinsi Maluku Utara. Kabupaten Pulau Morotai menjadi salah satu dari 54 daerah prioritas pembangunan kabupaten tertinggal pada Tahun 2017. Di bawah ini akan disajikan beberapa data terkait Provinsi, Kabupaten, jumlah Kecamatan, jumlah desa serta status ketertinggalan berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan. Data persebaran 122 kabupaten tertinggal di Indonesia serta kabupaten yang masuk ke dalam 54 prioritas disajikan pada Tabel 4.1.
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tabel 4.1. Persebaran 122 Kabupaten Tertinggal di Indonesia serta Kabupaten Prioritas Pembangunan 2017 Jumlah Jumlah Prioritas Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa 2017 Aceh Aceh Singkil 11 116 Sumatera Utara Nias 10 170 Sumatera Utara Nias Selatan 31 461 Sumatera Utara Nias Utara 11 113 Sumatera Utara Nias Barat 8 105 √ Sumatera Barat Kepulauan Mentawai 10 43 Sumatera Barat Solok Selatan 7 39 Sumatera Barat Pasaman Barat 11 19 Sumatera Selatan Musi Rawas 14 199 Sumatera Selatan Musi Rawas Utara 7 89 Bengkulu Seluma 14 202 √ Lampung Lampung Barat 15 136 Lampung Pesisir Barat 11 118 Jawa Timur Bondowoso 23 219 Jawa Timur Situbondo 17 136 Jawa Timur Bangkalan 18 281 Jawa Timur Sampang 14 186 √ Banten Pandeglang 35 339 Banten Lebak 28 345 20
No
Provinsi
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur
Kabupaten Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Dompu Bima Sumbawa Barat Lombok Utara Sumba Barat Sumba Timur Kupang Timor Tengah Selatan Timor Tengah Utara Belu Alor Lembata Ende Manggarai Rote Ndao Manggarai Barat Sumba Tengah Sumba Barat Daya Nagekeo Manggarai Timur Sabu Raijua Malaka Sambas Bengkayang Landak Ketapang Sintang Kapuas Hulu Melawi Kayong Utara Seruyan Hulu Sungai Utara Mahakam Hulu
Jumlah Kecamatan 10 12 20 24 8 18 8 5 6 22 24 32 24 12 17 9 21 11 10 10 5 11 7 9 6 12 19 17 13 20 14 23 11 6 10 10 5
Jumlah Desa 122 139 254 165 81 191 64 33 74 156 177 278 193 81 175 151 278 162 89 169 65 175 113 176 62 127 193 124 156 262 353 282 169 43 100 219 50
Prioritas 2017 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 21
No 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
Provinsi Kalimantan Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Gorontalo Gorontalo Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi Barat Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Utara Maluku Utara Maluku Utara Maluku Utara Maluku Utara Maluku Utara Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat
Kabupaten Nunukan Banggai Kepulauan Donggala Toli-Toli Buol Parigi Moutong Tojo Una-Una Sigi Banggai Laut Morowali Utara Jeneponto Konawe Bombana Konawe Kepulauan Boalemo Pohuwato Gorontalo Utara Polewali Mandar Mamuju Tengah Maluku Tenggara Barat Maluku Tengah Buru Kepulauan Aru Seram Bagian Barat Seram Bagian Timur Maluku Barat Daya Buru Selatan Halmahera Barat Kepulauan Sula Halmahera Selatan Halmahera Timur Pulau Morotai Pulau Taliabu Teluk Wondama Teluk Bintuni Sorong Selatan Sorong
Jumlah Kecamatan 16 12 16 10 11 23 12 15 7 10 11 23 22 7 7 13 11 16 5 10 18 10 10 11 15 17 6 8 12 30 10 5 8 13 24 15 30
Jumlah Desa 240 144 167 109 115 283 146 176 66 125 113 298 143 79 82 104 123 167 54 81 192 82 119 92 198 117 79 170 78 249 102 88 71 77 117 123 252
Prioritas 2017 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 22
No 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
Provinsi Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua
Kabupaten Raja Ampat Tambrauw Maybrat Merauke Jayawijaya Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Pulau Morotai
Jumlah Kecamatan 24 29 24 20 40 15 14 19 23 26 20 15 19 51 34 46 10 11 11 5 8 32 39 5 5 25 10 8 5
Jumlah Desa 121 216 260 190 332 81 165 268 221 305 112 164 221 511 277 545 94 91 100 38 69 248 355 59 300 206 79 97 67
Prioritas 2017 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Sumber: Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan dalam RKP 2017, Bappenas, Tahun 2016 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015, Kemendagri, Tahun 2015
Dari tabel di atas hanya satu kabupaten yaitu Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara yang termasuk ke dalam 122 Kabupaten Tertinggal. Terdapat 3 dari 6 kabupaten tertinggal di Provinsi Maluku Utara yang masuk dalam 54 kabupaten tertinggal yang menjadi prioritas pembangunan Tahun 2017 23
dan Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu kabupaten prioritas pembangunan Tahun 2017. Tabel 4.2. Persebaran Kabupaten Tertinggal di Provinsi Maluku Utara serta Kabupaten Prioritas Pembangunan Tahun 2017 Jumlah Jumlah Prioritas No Kabupaten Kecamatan/Distrik Desa 2017 1 Halmahera Barat 8 170 √ 2 Kepulauan Sula 12 78 3 Halmahera Selatan 30 249 4 Halmahera Timur 10 102 √ 5 Pulau Morotai 5 88 √ 6 Pulau Taliabu 8 71 Sumber: Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan dalam RKP 2017, Bappenas, Tahun 2016 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015, Kemendagri, Tahun 2015
Berdasarkan pengolahan data IPD tahun 2014, Kabupaten Pulau Morotai yang terdiri dari 5 unit Kecamatan/Dsitrik dan 88 unit Desa terbagi menjadi 3 status ketertinggalan, yaitu berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal. Daftar status ketertinggalan berdasarkan data IPD ditampilkan pada Tabel 4.3. Tabel 4.3. Status Ketertinggalan Desa di 5 Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai No Kecamatan Kelurahan/ Desa Status 1 Morotai Jaya Aru Tertinggal 2 Bere Bere Kecil Tertinggal 3 Cempaka Tertinggal 4 Cendana Tertinggal 5 Gorugo Tertinggal 6 Hapo Tertinggal 7 Libano Tertinggal 8 Loleo Tertinggal 9 Pangeo Tertinggal 10 Podimor Padange Tertinggal 11 Sopi Tertinggal 12 Sopi Majiko Tertinggal 13 Titigogoli Tertinggal 24
No Kecamatan 14 15 16 Morotai Selatan 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Morotai Selatan 41 Barat 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Kelurahan/ Desa Towara Aha Daeo Daeo Majiko Darame Daruba Dehegila Falila Galo-Galo Gotalamo Joubela Juanga Koloray Mandiri Momojiu Morodadi Muhajirin Nakamura Pandanga Pilowo Sabala Sabatai Baru Sabatai Tua Totodoku Wawama Yayasan Aru Burung Aru Irian Bobula Cio Dalam Cio Gerong Cio Maloleo Cucumare Leo-Leo Lou Madoro Ngele-Ngele Besar Ngele-Ngele Kecil Posi-Posi
Status Tertinggal Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Tertinggal Tertinggal Berkembang Berkembang Berkembang Tertinggal Tertinggal Berkembang Tertinggal Berkembang Tertinggal Tertinggal Tertinggal Berkembang Berkembang Berkembang Tertinggal Berkembang Berkembang Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal 25
No Kecamatan 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Morotai Timur 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Morotai Utara 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Kelurahan/ Desa Raja Sami Nyamau Tiley Tiley Pantai Tutuhu Usbar Pantai Waringin Wayabula Buho-Buho Doku Mira Gamlamo Gosoma Maluku Hino Lifao Mira Rahmat Sambiki Baru Sambiki Tua Sangowo Sangowo Barat Sangowo Timur Seseli Jaya Wewemo Bere-Bere Bido Goa Hira Gorua Gorua Selatan Kenari Korago Loleo Jaya Lusuo Maba Sakita Tanjung Saleh Tawakali Yao
Status Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Berkembang Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Berkembang Tertinggal Berkembang Tertinggal Berkembang Berkembang Berkembang Tertinggal Berkembang Berkembang Tertinggal Tertinggal Berkembang Berkembang Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Berkembang Tertinggal
Sumber: Indeks Pembangunan Desa, Bappenas, Tahun 2014
26
Berdasarkan Tabel 4.3., status ketertinggalan desa per kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai digambarkan pada Gambar 4.1. di bawah ini, kondisi ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam melaksanakan pembangunan di Tahun 2017, khususnya dalam menentukan prioritas desa yang tepat guna dan tepat sasaran. Gambar 4.1. Grafik Status Ketertinggalan per Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai
Sumber: Indeks Pembangunan Desa, Bappenas, Tahun 2014
Grafik di atas menggambarkan bahwa distrik yang memiiliki desa dengan kategori tertinggal paling banyak berada di Kecamatan Morotai Selatan Barat atau sebesar 22%. Sedangkan untuk kategori berkem bang paling banyak berada di Kecamatan Morotai Selatan atau sebesar 18%. Secara keseluruhan, terdapat 61 desa dengan kategori tertinggal atau jika dinyatakan dalam persentase yaitu sebesar 69%. Sedangkan untuk kategori berkemb ang terdapat 27 desa atau sebesar 31% dari keseluruhan desa yang berada di Kabupaten Pulau Morotai.
27
Gambar 4.2. Peta Status Ketertinggalan Berdasarkan Indeks Pembangunan Desa Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara
28
4.1. Perekonomian Masyarakat Kriteria perekonomian masyarakat dalam penentuan ketertinggalan suatu daerah terdiri dari sub indikator persentase penduduk miskin dan konsumsi per kapita. Dari sumber data yang diperoleh, satuan wilayah administrasi terkecil dalam persentase tersebut hanya sampai kabupaten. Secara rinci gambaran mengenai perkembangan jumlah keluarga miskin dan konsumsi per kapita di Kabupaten Pulau Morotai disajikan pada Tabel 4.4. berikut:
No 1 2
Tabel 4.4. Persentase Penduduk Miskin dan Konsumsi per Kapita di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Sub Indikator 2011 2014 Progress (%) Penduduk Miskin (%) 10,59 9,18 - 13 Konsumsi Per Kapita (Rp.) 578,62 587,29 1
Sumber : BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota, BPS, Tahun 2010 dan 2014 Indeks Pembangunan Manusia (IPM), BPS, Tahun 2010 dan 2014
Berdasarkan data yang terkumpul dan analisis yang dilakukan, terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Pulau Morotai mengalami penurunan sebesar 13% dari Tahun 2011 ke 2014. Sedangkan untuk analisis terhadap sub indikator konsumsi per kapita menunjukkan bahwa di Kabupaten Pulau Morotai mengalami peningkatan sebesar 1%. 4.2. Sumber Daya Manusia Kriteria sumber daya manusia dalam penentuan ketertinggalan suatu daerah terdiri dari sub indikator persentase angka harapan hidu dan rata-rata lama sekolah. Dari sumber data yang diperoleh, satuan wilayah administrasi terkecil dalam persentase tersebut hanya sampai kabupaten. Secara rinci gambaran mengenai angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pulau Morotai disajikan pada Tabel 4.5. berikut:
29
Tabel 4.5. Persentase Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf di Kabupaten Pulau Morotai Tahun No Sub Indikator 2011 2014 Progress (%) 65,23 66,07 1 1 Angka Harapan Hidup (Th) 6,15 7,41 20,49 2 Rata-Rata Lama Sekolah (Th) 93,89 95,45 2 3 Angka Melek Huruf (%) Sumber : Indeks Pembangunan Manusia, BPS, Tahun 2011 dan 2014
Berdasarkan data yang terkumpul dan analisis yang dilakukan, terlihat bahwa persentase ketiga sub indikator sumber daya manusia mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1% untuk angka harapan hidup, 20,49% untuk rata-rata lama sekolah dan 2% untuk angka melek huruf dari Tahun 2011 ke 2014. Sehingga secara keseluruhan dapat dilihat bahwa pada indiakator sumber daya manusia mengalami perkembangan. 4.3. Infrastruktur 4.3.1. Persentase Desa dengan Jenis Permukaan Jalan Utama Terluas Aspal/Beton, Diperkeras, Tanah dan Lainnya Berdasarkan tabel 4.6. dapat dilihat bahwa persentase desa dengan jenis permukaan terluas aspal/ beton dalam kurun waktu 3 tahun berkurang sebesar 12%. Untuk jenis permukaan terluas diperkeras mengalami penurunan sebesar 69% dengan pengurangan terbanyak berada di Kecamatan Morotai Timur dan Morotai Utara masing-masing sebesar 100%. Rincian data disajikan pada Tabel 4.6. berikut.
30
No 1 2 3 4 5
Tabel 4.6. Persentase Desa dengan Jenis Permukaan Terluas Aspal/Beton dan Diperkeras di Kabupaten Pulau Morotai Aspal/ Beton (%) Diperkeras (%) Kecamatan 2011 2014 Progress 2011 2014 Progress 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Morotai Jaya 0,52 0,04 -92 0,20 0,08 -60 Morotai Selatan 0,00 0,00 0 0,35 0,05 -86 Morotai Selatan barat 0,20 0,20 33 0,33 0,00 -100 Morotai Timur 0,00 0,00 ∞ 0,57 0,00 -100 Morotai Utara 0,14 0,18 -12 0,29 0,03 -69 Rata-rata
No Kecamatan 1 2 3 4 5
Morotai Jaya Morotai Selatan Morotai Selatan barat Morotai Timur Morotai Utara Rata-rata
2011 0,29 0,00 0,10 0,00 0,00 0,08
Tanah (%) Lainnya (%) 2014 Progress 2011 2014 Progress 1 250% 0,00 0,76 ∞ 0,04 0,90 800% 0,05 0,73 ∞ 0,00 0,36 ∞ 0,00 0,75 210% 0,00 0,02 0,00
Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
Berdasarkan analisis yang dilakukan pada sub indikator persentase desa dengan jenis permukaan utama terluas tanah di Kabupaten Pulau Morotai, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terjadi pertambahan sebesar 210% yang berarti bahwa permukaan tanahnya semakin luas. Sedangkan untuk permukaan lainnya tidak mengalami perkembangan maupun penurunan karena dalam kurun waktu 3 tahun nilai persentasenya sebesar 0%. Detail datanya disajikan pada Tabel 4.7. berikut. 4.3.2. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik dan Telepon Berdasarkan data yang diolah dan dianalisis sub indikator jumlah keluarga pengguna listrik (PLN + Non PLN) di Kabupaten Pulau Morotai, terlihat bahwa perkembangan terbesar terjadi di Kecamatan Morotai Timur ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah pengguna listrik sebesar 31
49%% dan penurunan terbesar berada di Kecamatan Morotai Jaya sebesar 46%. Dilihat dari nilai rata-rata keluarga pengguna listrik di kabupaten tertinggal di Kabupaten Pulau Morotai pada Tahun 2014 menurun sebesar 4% dibanding Tahun 2011. Rincian data disajikan pada Tabel 4.7. berikut.
No
1 2 3 4 5
Tabel 4.7. Jumlah Keluarga Pengguna Listrik dan Telepon di Kabupaten Pulau Morotai Jumlah Keluarga Pengguna Listrik (Listrik PLN+Non Telepon Kecamatan PLN) Progress Progress 2011 2014 2011 2014 (%) (%) -46 0.00 0.00 0 Morotai Jaya 118.00 64.07 26 0.04 0.00 -100 Morotai Selatan 141.00 177.12 -22 0 Morotai Selatan Barat 98.35 76.25 0.00 0.00 49 0.00 0.00 0 Morotai Timur 91.87 136.87 -25 0.00 0.00 0 Morotai Utara 165.57 123.64 Rata-rata 122.96 115.59 -4 0.01 0.00 -20
Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan terhadap sub indikator jumlah keluarga pengguna telepon di Kabupaten Pulau Morotai, terlihat bahwa Kecamatan Morotai Selatan mengalami penurunan sebesar 100%. Dalam kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2011 ke tahun 2014 di Kabupaten Pulau Morotai mengalami penurunan sebesar 20%. 4.3.3. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan terhadap sub indikator jumlah rumah tangga pengguna air bersih (air kemasan) di Kabupaten Pulau Morotai, terlihat bahwa belum ada keluarga yang menggunakan sumber air yang berasal dari air kemasan sehingga tidak dapat dilakukan analisis persentasenya baik pada tahun 2011 maupun tahun 2014. Sedangkan untuk pengguna PDAM dalam kurun waktu tiga tahun meningkat sebesar 20% dengan perkembangan terbesar berada pada 32
Kecamatan Morotai Selatan dan Morotai Utara yaitu masing-masing 150%. Adapun rincian datanya disajikan pada Tabel 4.8. berikut: Tabel 4.8. Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Pulau Morotai No 1 2 3
Air Kemasan Progress 2011 2014 (%) -
0,00
PDAM Progress 2014 (%) 0,00 0
Morotai Selatan
-
-
-
0,16
0,40
150
-
-
0,05
0,00
-100
Kecamatan Morotai Jaya
2011
2011 0,43
Sumur Progress 2014 (%) 0,57 33
0,40
0,40
0 14
Morotai Selatan Barat
-
0,70
0,80
4
Morotai Timur
-
-
-
0,13
0,00
-100
0,33
0,80
140
5
Morotai Utara Rata-rata
-
-
-
0,14
0,36
150
0,50
-
-
-
0.10
0,15
20
0,50 0,47
0 38
1
Morotai Jaya
0,14
0,07
-50%
-
-
-
0,00
Mata Air Progress 2014 (%) 0,36 ∞
2
Morotai Selatan
0,08
0,04
-50%
-
-
-
0,12
0,12
0
3
Morotai Selatan Barat
0,05
0,00
-100%
-
-
-
0,05
0,20
300 0
No
Sungai/Danau/Kolam Progress 2011 2014 (%)
Kecamatan
Pompa Air Progress 2011 2014 (%)
0,61
2011
4
Morotai Timur
0,07
0,00
-100%
-
-
-
0,00
0,00
5
Morotai Utara Rata-rata
0,00
0,00
0%
-
-
-
0,07
0,00
-100
0.07
0,02
-60%
-
-
-
0,05
0,14
40
No
Kecamatan
1
Morotai Jaya
2
Morotai Selatan
3
Morotai Selatan Barat
4
Morotai Timur
5
Morotai Utara Rata-rata
Air Hujan Progress 2011 2014 (%) 0,00 -100 0,07 0 0,04 0,04
2011
Lainnya Progress 2014 (%)
-
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0
-
-
-
0,00
0,00
0
-
-
-
0,00
0,00
0
-
-
-
0,02
0,01
-20
-
-
-
Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
Untuk pengguna air bersih berupa sumur mengalami peningkatan sebesar 38% dalam kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2011 ke tahun 2014. Untuk perkembangan terbesar berada di Kecamatan Morotai timur yaitu sebesar 140%. 33
Berdasarkan tabel 4.8. dapat dilihat bahwa untuk jumlah rumah tangga pengguna sungai/danau/kolam mengalami penurunan sebesar 60%. Sedangkan untuk jumlah rumah tangga pengguna mata air meningkat sebesar 40% dan untuk pompa air tidak tersedia datanya sehingga tidak dapat dilakukan analisis. Pada jumlah rumah tangga pengguna air hujan mengalami penurunan dari tahun 2011 ke tahun 2014 sebesar 20%. Sedangkan untuk sumber air bersih lainnya tidak dapat direpresentasikan karena tidak tersedia datanya. 4.3.4. Persentase Desa yang Mempunyai Pasar Tanpa Bangunan Permanen/Semi Permanen Secara rinci, gambaran mengenai perkembangan desa yang mempunyai pasar tanpa bangunan permanen di daerah tertinggal disajikan pada Tabel 4.9. berikut: Tabel 4.9. Persentase Desa yang Mempunyai Pasar Tanpa Bangunan Permanen di Kabupaten Pulau Morotai Pasar Tanpa Bangunan Permanen (%) No Kecamatan 2011 2014 Progress (%) 1 Morotai Jaya ∞ 0,00 0,07 2 Morotai Selatan -67 0,12 0,04 3 Morotai Selatan Barat ∞ 0,00 0,05 4 Morotai Timur 100 0,07 0,13 5 Morotai Utara 0 0,00 0,00 Rata-rata 0.04 0,06 7 Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 4.9. di atas, terlihat bahwa persentase desa yang mempunyai pasar tanpa bangunan permanen di Kabupaten Pulau Morotai, mengalami penurunan terbesar yang terjadi di
Kecamatan
Morotai
Selatan
yaitu
sebesar
67%.
Sedangkan
pertambahan desa yang mempunyai pasar tanpa bangunan permanen 34
berada di Kecamatan Morotai Timur yaitu sebesar 100%. Nilai rata-rata persentase desa yang mempunyai pasar tanpa bangunan permanen di kabupaten tertinggal di Kabupaten Pulau Morotai menggambarkan adanya pertambahan sebesar 7% dalam kurun waktu 3 tahun yaitu tahun 2011 ke tahun 2014. 4.3.5. Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan per 1000 Penduduk Berdasarkan table 4.10. pengumpulan data yang dilakukan terhadap sub indikator jumlah sarana dan prasarana kesehatan per 1000 penduduk di Kabupaten Pulau Morotai, terlihat bahwa di kelima kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai tidak mengalami perkembangan baik itu untuk rumah sakit, rumah sakit bersalin dan poliklinik. Adapun rincian disajikan pada Tabel 4.10. berikut: Tabel 4.10. Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan Per 1000 Penduduk di Kabupaten Pulau Morotai No
Kecamatan
1
Morotai Jaya Morotai Selatan Morotai Selatan Barat
2 3
Rumah Sakit Progress 2011 2014 (%) 0,00 0,00 0
Rumah Sakit Bersalin Progress 2011 2014 (%) 0,00 -
Poliklinik Progress 2011 2014 (%) 0,00 -
0,09
0,09
0
0,00
-
-
-
0,09
-
0,00
0,00
0
0,00
-
-
-
0,00
-
4
Morotai Timur
0,00
0,00
0
0,00
-
-
-
0,00
-
5
Morotai Utara Rata-rata
0,00
0,00
0
0,00
-
-
-
0,00
-
0,02
0,02
0
0,00
-
-
-
0,02
-
Puskesmas No 1 2 3 4
Kecamatan
Puskesmas Pembantu
2011
2014
Morotai Jaya Morotai Selatan Morotai Selatan Barat
0,13
0,13
Progress (%) 0
0,05
0,05
0,08
Morotai Timur
0,12
Dokter Umum dan Dokter Gigi Progress 2011 2014 (%) 0,13 0,13 0
2011
2014
0,26
0,00
Progress (%) -100
0
0,14
0,00
-100
0,28
0,74
167
0,16
100
0,48
0,48
0
0,08
0,16
100
0,12
0
0,24
0,82
250
0,12
0,12
0
35
Puskesmas No 5
Kecamatan
Morotai Utara Rata-rata
Puskesmas Pembantu
2011
2014
0,09
0,09
Progress (%) 0
0,09
0,11
20
2011
2014
0,38
0,76
Progress (%) 100
0,30
0,41
30
Dokter Umum dan Dokter Gigi Progress 2011 2014 (%) 0,38 0,09 -75 0,20
0,25
38
Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
Untuk
jumlah
prasarana
kesehatan
per
1000
penduduk
(puskesmas) meningkat sebesar 20% dengan peningkatan terbesar berada di Kecamatan Morotai Selatan Barat. Pada jumlah prasarana kesehatan per 1000 penduduk untuk puskesmas pembantu meningkat sebesar 30% dari tahun 2011 ke tahun 2014. 4.3.6. Jumlah SD-SMP Per 1000 Penduduk Secara rinci gambaran mengenai perkembangan jumlah dokter dan SD-SMP per 1000 penduduk di Kabupaten Pulau Morotai disajikan pada Tabel 4.11. berikut: Tabel 4.11. Jumlah SD-SMP Per 1000 Penduduk di Kabupaten Pulau Morotai No
Kabupaten
1 2 3 4 5
Morotai Jaya Morotai Selatan Morotai Selatan Barat Morotai Timur Morotai Utara Rata-rata
Jumlah SD-SMP Per 1000 Penduduk 2011 1.82 1.44 2.10 1.88 1.33 1.71
2014 2.47 1.95 2.75 2.59 1.80 2.31
Progress (%) 36 35 31 38 36 35
Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
Pada Tabel 4.11. di atas, terlihat bahwa jumlah dokter umum dan dokter gigi yang mengalami perkembangan terbesar adalah Kecamatan Morotai Selatan yaitu sebesar 167% dengan peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir adalah 38%. Sedangkan untuk jumlah SD-SMP semua kecamatan mengalami perkembangan dengan nilai terbesar berada di Kecamatan Morotai Timur yaitu sebesar 38%. Jika dilihat dari nilai 36
rata-ratanya, dalam kurun waktu 2011 sampai 2014 nilainya bertambah sebesar 35%. 4.4. Kelembagaan atau Keuangan Lokal (Celah Fiskal) Dari sumber data yang diperoleh, satuan wilayah administrasi terkecil dalam persentase kelembagaan atau keuangan lokal (celah fiskal) tersebut hanya sampai kabupaten. Secara rinci gambaran mengenai kelembagaan atau keuangan lokal di Kabupaten Pulau Morotai disajikan pada Tabel 4.12. berikut. Tabel 4.12. Persentase Kelembagaan atau Keuangan Lokal (Celah Fiskal) di Kabupaten Pulau Morotai Tahun No Sub Indikator 2011 2014 Progress (%) 1 Celah Fiskal (Rp) 125,658 319,437 154,21 Sumber : www.djpk.kemenkeu.go.id
Berdasarkan data yang terkumpul dan analisis yang dilakukan, terlihat bahwa persentase kelembagaan atau keuangan lokal (celah fiskal) di Kabupaten Pulau Morotai mengalami pertambahan sebesar 154,21% dari tahun 2011 ke 2014. 4.5. Aksesibilitas 4.5.1.
Rata-Rata Jarak Kantor Desa ke Kantor Kabupaten yang Membawahi Secara rinci gambaran mengenai perkembangan persentase rata-
rata jarak dari jarak kantor desa ke kabupaten, di Kabupaten Pulau Morotai tersajikan pada Tabel 4.13. berikut.
37
Tabel 4.13. Jarak dari Kantor Desa Ke Kabupaten di Kabupaten Pulau Morotai 2011 2014 Progress No Kecamatan (Km) (Km) (%) 1 64,10 103,64 62 Morotai Jaya 2 47,07 12,60 -73 Morotai Selatan 3 44,50 53,50 20 Morotai Selatan Barat 4 23,79 45,07 89 Morotai Timur 5 61,81 84,79 37 Morotai Utara Rata-rata 48,25 59,92 27 Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
Hasil analisis yang dilakukan terhadap rata-rata jarak dari kantor desa ke kabupaten, menunjukkan bahwa perkembangan terbesar dengan berkurangnya jarak dari kantor desa ke kabupaten terjadi di Kecamatan Morotai Selatan yaitu sebesar 73%, sedangkan kecamatan lainnya mengalami penambahan jarak dari kantor desa ke kabupaten dengan nilai terbesar berada pada Kecamatan Morotai Timur yaitu sebesar 89%. Nilai rata-rata sub indikator rata-rata jarak dari kantor desa ke kabupaten di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014 bertambah sebesar 27% dibandingkan dengan Tahun 2011. Kondisi ini menggambarkan adanya pertambahan jarak dari kantor desa ke kabupaten, yang menyebabkan semakin jauh jarak dari kantor desa ke kabupaten. 4.5.2. Persentase Desa dengan Jarak ke Pelayanan Kesehatan > 5 Km Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap sub indikator persentase desa dengan akses pelayanan kesehatan > 5 Km untuk rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas dan puskesmas pembantu dalam kurun waktu tiga tahun mengalami penurunan. Hal ini dilihat dengan bertambahnya desa dengan jarak pelayanan kesehatan > 5 Km. Nilai masing-masing sub indikator tersebut yaitu 50% untuk persentase desa dengan jarak ke pelayanan kesehatan (rumah sakit), 46% untuk rumah 38
sakit bersalin, 30% untuk puskesmas dan 39% untuk Puskesmas Pembantu. Secara rinci, gambaran mengenai persentase desa dengan akses pelayanan kesehatan (rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas dan puskesmas pembantu) > 5 Km di Kabupaten Pulau Morotai disajikan pada Tabel 4.14. dibawah ini: Tabel 4.14. Persentase Desa dengan Akses Pelayanan Kesehatan > 5 Km di Kabupaten Pulau Morotai Rumah Sakit No
Kecamatan
Rumah Sakit Bersalin
1
Morotai Jaya
9
14
Progress (%) 56
2
Morotai Selatan
12
15
25
18
18
3
2011
2014
2011
2014
9
14
Progress (%) 56
2011
2014
8
12
Progress (%) 50
0
12
16
33
Morotai Selatan Barat
14
20
43
15
20
33
12
11
-8
4
Morotai Timur
7
13
86
7
14
100
4
7
75
5
Morotai Utara Rata-rata
10
14
40
10
14
40
4
4
0
10,40
15,20
50
11,80
16,00
46
8
10
30
Puskesmas Pembantu No
No
Puskesmas
Kecamatan
Poliklinik
1
Morotai Jaya
5
12
Progress (%) 140
2
Morotai Selatan
10
12
20
17
17
0
12
16
33
3
Morotai Selatan Barat
3
2
-33
14
19
36
13
20
54
4
Morotai Timur
3
4
33
6
15
150
1
15
1400
5
Morotai Utara Rata-rata
3
4
33
10
14
40
4
14
250
4.8
6.8
39
11.20
15.8
56
7.8
15.8
359
2011
Poskesdes Progress 2014 (%) 8 -11
Kecamatan
2011
2014
Tempat Praktek Bidan Progress 2011 2014 (%) 9 14 56
2011
2014
9
14
Progress (%) 56
Tempat Praktek Dokter Progress 2011 2014 (%) 9 14 56
9
2011 9
Polindes Progress 2014 (%) 4 -56
1
Morotai Jaya
2
Morotai Selatan
12
18
50
15
17
13
11
16
45
3
Morotai Selatan Barat
13
20
54
14
10
-29
11
16
45
4
Morotai Timur
ND
15
ND
1
11
1000
3
12
300
5
Morotai Utara Rata-rata
8
14
75
10
8
-20
10
8
-20
8.4
16.2
47%
9.8
10.8
191
8.8
11.2
63
39
Apotek No
Kecamatan
2011
2014
1
Morotai Jaya
9
11
2
Progress (%) 22
Toko Khusus Obat Progress 2011 2014 (%) 9 11 22
Morotai Selatan
14
15
7
15
16
7
3
Morotai Selatan Barat
16
11
-31
16
11
-31
4
Morotai Timur
8
5
-38
8
5
-38
5
Morotai Utara Rata-rata
10
4
-60
10
4
-60
11.4
9.2
-20
11.6
9.4
-20
Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
Berdasarkan tabel 4.14. terjadi pertambahan yang signifikan untuk jumlah desa dengan akses pelayanan kesehatan > 5 Km berupa tempat praktek dokter dan poskesdes masing-masing yaitu 359% dan 191%. Sedangkan untuk Poliklinik dan tempat praktek bidan, jumlah desanya meningkat masing-masing sebesar 56% dan 47%. Rincian datanya dapat dilihat dalam tabel berikut. Untuk jumlah desa dengan pelayanan kesehatan > 5 Km untuk apotek dan toko khusus obat mengalami perkembangan masing-masing sebesar 20%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah desa untuk akses ke apotek dan toko khusus obat > 5 Km berkurang sebesar 20%. Sedangkan untuk jumlah desa dengan akses pelayanan polindes > 5 Km mengalami pertambahan jumlah desa sebesar 63%. 4.5.3. Rata-Rata Jarak dari Desa ke Pelayanan Pendidikan Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap sub indikator ratarata jarak kantor desa ke pelayanan pendidikan (SD) di Kabupaten Pulau Morotai mengalami perkembangan dalam kurun waktu tiga tahun yaitu sebesar 8%. Pada sub indikator rata-rata jarak kantor desa ke pelayanan pendidikan (SMP) untuk semua kecamatan mengalami perkembangan dan jika dilihatdari nilai rata-ratanya, persentasenya meningkat sebesar 56%. Hal ini berarti bahwa jarak dari kantor desa ke pelayanan pendidikan semakin berkurang. Rincian datanya disajikan dalam Tabel 4.15. berikut: 40
Tabel 4.15. Rata-rata Jarak Kantor Desa Ke Pelayanan Pendidikan (SD-SMP) di Kabupaten Pulau Morotai Rata-rata Jarak dari Kantor Desa ke Pelayanan Pendidikan No Kecamatan SD SMP Progress Progress 2011 2014 2011 2014 (%) (%) 1 Morotai Jaya 0,00 0,21 ∞ 37,5 17,20 -54 2 Morotai Selatan 0,4 0,02 -96 25,72 4,97 -81 3 Morotai Selatan Barat 1,05 0,04 -96 20,33 8,63 -58 4 Morotai Timur 0,00 0,98 ∞ 11,17 10,38 -7 5 Morotai Utara 0,09 0,23 154 33,67 6 -82 Rata-rata 0.31 0,30 -8 25,68 9,44 -56 Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
4.6. Karakteristik Daerah 4.6.1. Persentase Jumlah Desa Rawan Bencana Pada Tabel 4.16. dapat dilihat bahwa terjadi pertambahan jumlah desa rawan bencana yaitu gempa bumi, banjir dan bencana lainnya dengan persentase masing-masing adalah 33%, 2% dan 142%. Untuk jumlah desa rawan gempa bumi, peningkatan terbesar berada pada Kecamatan Morotai Jaya yaitu sebesar 167%, sedangkan untuk bencana tanah longsor dapat dikethaui bahwa tidak terdapat desa yang terjadi bencana tanah longsor baik pada tahun 2011 maupun 2014. Data rinci disajikan pada Tabel 4.16. berikut.
No 1 2 3 4 5
Tabel 4.16. Persentase Jumlah Desa Rawan Bencana di Kabupaten Pulau Morotai Gempa Bumi Tanah Longsor Kecamatan Progress Progress 2011 2014 2011 2014 (%) (%) 0,21 0,57 167 0,00 0,00 0,00 Morotai Jaya 0,12 0,00 0,00 0,00 Morotai Selatan 0,05 0,00 0,00 0,00 Morotai Selatan Barat 0,00 0,00 0,00 Morotai Timur 0,07 0,00 0,00 0,00 Morotai Utara Rata-rata 0,07 0,14 33 0.00 0,00 0,00 41
Banjir No
Kecamatan
1 2 3 4 5
Morotai Jaya Morotai Selatan Morotai Selatan Barat Morotai Timur Morotai Utara Rata-rata
2011
2014
0,29 0,04 0,15 0,07 0,07 0,12
0,21 0,08 0,05 0,07
Progress (%) -25 100 -67 2
Bencana Lainnya Progress 2011 2014 (%) 0,36 0,21 -40 0,12 0,04 -67 0,30 0,05 -83 0,07 0,40 500 0,07 0,36 400 0,18 0,21 142
Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
Pada jumlah desa rawan bencana banjir dapat diketahui bahwa pertambahan terbesar berada pada Kecamatan Morotai Selatan Barat yaitu sebesar 67% dan perkembangan terjadi di Kecamatan Morotai Selatan yaitu sebesar 100%. Untuk bencana lainnya peningkatan jumlah desa terbesar berada pada Kecamatan Morotai Selatan Barat yaitu sebesar 83% sedangkan perkembangan terbesar berada pada Kecamatan Morotai Timur yaitu sebesar 500%. 4.6.2. Persentase Jumlah Desa yang Berada di Kawasan Hutan Lindung dan Berlahan Kritis Analisis terhadap sub indikator persentase jumlah desa yang berada di kawasan lindung di Kabupaten Pulau Morotai dapat dilihat bahwa pada nilai rata-ratanya mengalami pertambahan sebesar 13% dan untuk jumlah desa yang berlahan kritis juga mengalami pertembahan sebesar 120% dalam kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2011 ke tahun 2014. Rincian datanya dapat dilihat dalam tabel berikut.
42
No 1 2 3 4 5
Tabel 4.17. Persentase Jumlah Desa yang Berada di Kawasan Lindung dan Berlahan Kritis di Kabupaten Pulau Morotai Kawasan Lindung Berlahan Kritis Kecamatan Progress Progress 2011 2014 2011 2014 (%) (%) 0,07 0,14 1,00 600% Morotai Jaya 0,24 0,40 67% Morotai Selatan 0,05 Morotai Selatan Barat 0,73 3,00 Morotai Timur 0,79 Morotai Utara Rata-rata 0,048 0,41 13% 0,03 0,80 120%
Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
4.6.3. Persentase Jumlah Desa Rawan Konflik Selanjutnya data dan analisis data sub indikator persentase jumlah desa rawan konflik, secara rinci disajikan pada Tabel 4.30. sebagai berikut. Tabel 4.18. Persentase Jumlah Desa Rawan Konflik di Kabupaten Pulau Morotai Desa Rawan Konflik No Kecamatan 2011 2014 Progress (%) 1 0,07 Morotai Jaya 2 0,24 0,56 133 Morotai Selatan 3 0,05 Morotai Selatan Barat 4 0,27 Morotai Timur 5 Morotai Utara Rata-rata 0,058 0,18 27 Sumber: Potensi Desa (Podes), BPS, Tahun 2011 dan 2014
Dari lima kecamatan yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, kecamatan Morotai Selatan mengalami pertambahan jumlah desa rawan konflik sebesar 133%. Sedangkan dilihat dari rata-ratanya dari tahun 2011 ke tahun 2014 persentasenya bertambah sebesar 27%.
43
BAB IV KESIMPULAN Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: 1.
Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 menetapkan 122 daerah tertinggal di Indonesia yang tersebar di 7 (tujuh) wilayah di Indonesia. Jumlah daerah tertinggal paling banyak dijumpai di Wilayah Nusa Tenggara Barat yaitu sebanyak 33 kabupaten (27,05%) dan paling sedikit dijumpai di Wilayah Jawa hanya 6 kabupaten (4,92%) dari seluruh daerah tertinggal di Indonesia.
2.
Berdasarkan hasil sidang kabinet pada 10 Februari 2016 mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang mengarahkan agar pada Tahun 2017 penanganan daerah tertinggal fokus terhadap 54 (dari 122) kabupaten tertinggal agar dampak yang dihasilkan lebih signifikan. Kabupaten yang masuk dalam 54 kabupaten tertinggal prioritas paling banyak dijumpai di Wilayah Nusa Tenggara Barat yaitu sebanyak 23 kabupaten (42,59%) dan paling sedikit dijumpai di Wilayah Jawa yaitu sebanyak 1 kabupaten (1.85%) dari seluruh daerah di Indonesia.
3.
Berdasarkan hasil sidang kabinet pada 10 Februari 2016 mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang mengarahkan agar pada Tahun 2017 penanganan daerah tertinggal fokus terhadap 54 (dari 122) kabupaten tertinggal agar dampak yang dihasilkan lebih signifikan. Kabupaten yang masuk dalam 54 kabupaten tertinggal prioritas paling banyak dijumpai di Wilayah Maluku Utara yaitu sebanyak 23 kabupaten (42,59%) dan paling sedikit dijumpai di Wilayah Jawa yaitu sebanyak 1 kabupaten (1.85%) dari seluruh daerah di Indonesia. 4. Pulau Morotai merupakan kabupaten perbatasan yang terletak di ujung utara dari Indonesia bagian timur yang secara geografis terletak di antara 44
Samudera Pasifik dan Pulau Halmahera. Luas Wilayah Pulau Morotai berupa daratan seluas 2.314,90 km2. Pulau Morotai merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara yang terdiri dari lima wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Morotai Selatan, Morotai Timur, Morotai Selatan Barat, Morotai Utara dan Morotai Jaya baru terbentuk pada tahun 2008 5. Pada indikator perekonomian, kedua sub indikator yaitu persentase penduduk miskin dan konsumsi per kapita mengalami perkembangan dilihat dari menurunnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya konsumsi per kapita. 6. Untuk ketiga sub indikator pada sumber daya alam yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf mengalami peningkatan dari tahun 2011 ke tahun 2014. 7. Pada indikator infrastruktur, sebagian besar sub indikatornya mengalami perkembangan. Sedangkan indikator yang mengalami penurunan adalah menurunnya persentase jumlah desa dengan permukaan terluas aspal/ beton dan diperkeras, meningkatnya jumlah desa dengan permukaan terluas tanah, menurunnya jumlah keluarga pengguna listrik dan telepon, menurunnya jumlah rumah tangga pengguna air sungai/danau/kolam dan air hujan, meningkatnya jumlah pasar tanpa bangunan permanen. 8. Pada indikator celah fiskal dapat disimpulkan bahwa di Kabuapaten Bima mengalami perkembangan yaitu meningkatnya celah fiskal sebesar 154,21%. 9. Untuk
indikator
aksesibilitas,
sebagian
besar
sub
indikatornya
mengalami penurunan. Sedangkan yang mengalami perkembangan adalah Jumlah Desa dengan Akses Pelayanan Kesehatan (apotek dan toko khusus obat) dan rata-rata jarak kantor desa ke pelayanan pendidikan (SD-SMP).
45
10. Untuk indikator karakteristik daerah, seluruh sub indikatornya mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah desa rawan bencana, rawan konflik, berada dalam kawasan lindung dan rawan konflik.
46
DAFTAR PUSTAKA
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan dalam RKP 2017. Jakarta. Badan Pusat Statistik. 2010. Indeks Pembangunan Manusia 2010-2011. Jakarta: Badan Pusat Statistik Pusat Badan Pusat Statistik. 2011. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota. Jakarta: Badan Pusat Statistik Pusat. Badan Pusat Statistik. 2011. Potensi Desa 2011. Jakarta: Badan Pusat Statistik Pusat. Badan Pusat Statistik. 2013. Indeks Pembangunan Manusia 2013. Jakarta: Badan Pusat Statistik Pusat. Badan Pusat Statistik. 2014. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota. Jakarta: Badan Pusat Statistik Pusat. Badan Pusat Statistik. 2014. Potensi Desa 2014. Jakarta: Badan Pusat Statistik Pusat. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulau Morotai. 2016. Pulau Morotai Dalam Angka. Diperoleh 4 Oktober 2016, dari http://Pulau Morotaikab.go.id. Badan Pusat Statistik. 2015. Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2015. Jakarta. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2010.LGF Anggaran 2010. Diperoleh 12 Oktober 2015, dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013.LGF Realisasi Annual 2013. Diperoleh 9 September 2015, dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/. Elisa. 2004. Pendekatan dan Teori Perencanaan Wilayah. Diperoleh 2 November 2015, dari http://elisa.ugm.ac.id/. Hariyanto. 2007. Konsep Pengembangan Wilayah Dan Penataan Ruang IndonesiaDi Era Otonomi Daerah dalam Jurnal Geografi. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Oktafia, Dian. 2012. Informasi Geografis dan Informasi Keruangan. Diperoleh 2 November 2015, dari http://doktafia.staff.gunadarma.ac.id/. Republik Indonesia. 2005. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jakarta.
47
Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
48
